Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Laporan Kinerja

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

LSekretariat Jenderal aporan Kinerja 2014

KATA PENGANTAR Kata Pengantar

engan Rahmat Tuhan Yang Maha

D

Esa, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Dengan

telah

ditetapkannya

Surat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Kementerian

dan

Pembentukan

Pengangkatan

Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 pada tanggal

27

Oktober

2014,

Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah fungsi menjadi

Kementerian

Pariwisata

sedangkan

untuk bidang Ekonomi Kreatif menjadi Badan Ekonomi Kreatif yang merupakan Lembaga Non Struktural (LNS). Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5278/D.I.PAN-RB/12/2014 yang menyebutkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2014 tetap mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014. Dengan demikian maka Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 secara substansi masih berisi capaian kinerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2014. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media bagi Sekretariat Jenderal Kementerian

Pariwisata

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal baik keberhasilan maupun kegagalannya.

i |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 berisi capaian kinerja sepanjang tahun 2014 dan merupakan laporan kinerja tahun ketiga atau tahun terakhir dari periode Renstra Sekretariat Jenderal 2012 – 2014. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ini dapat memberikan gambaran manfaat nyata yang dapat diberikan Sekretariat Jenderal kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu dengan memperoleh informasi yang akurat, relevan, akuntabel, dan transparan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja. Jakarta,

Februari 2015

Sekretaris Jenderal,

Drs. Ukus Kuswara, M.M.

ii |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

Daftar Isi Kata Pengantar

KATA PENGANTAR..................................................................................................... i DAFTAR ISI ...............................................................................................................iii IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 4 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 4 1.2 Gambaran Sekretariat Jenderal .................................................................... 4 1.3 Peran dan Fungsi Sekretariat Jenderal......................................................... 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................. 7 2.1 Rencana Strategis ........................................................................................ 7 Misi ..................................................................................................................... 8 Tujuan ................................................................................................................. 9 Sasaran .............................................................................................................. 9 2.2 Penetapan/Perjanjian Kinerja ..................................................................... 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 15 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 15 3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2014 ............................................................. 16 3.3 Realisasi Anggaran ..................................................................................... 81 BAB IV PENUTUP..................................................................................................... 84

iii |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

Ikhtisar Eksekutif

IKHTISAR EKSEKUTIF Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014, maka Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 berisi informasi kinerja selama Tahun 2014 dan merupakan Laporan Kinerja yang ketiga atau terakhir yang menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan). Rencana Kinerja (Performance Plan) 2014 dan Penetapan Kinerja 2014 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014. Sementara itu, capaian kinerja (Performance Results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2014 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2014. Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal memenuhi Sasaran Strategis yang ditargetkan. Realisasi pencapaian sasaran Sekretariat Jenderal yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Pencapaian Sasaran dan Indikator Tahun 2014 Sekretariat Jenderal 2014 No

1.

2.

Sasaran

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia (%)

78,92

74,38

94,24

2. Rasio kecukupan pegawai (Orang)

132

126

95.45

Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

10

37

370

1 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

3.

Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)

A

B

-

4.

Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi

Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (Nilai)

85

60,23

70,86

Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja Keuangan sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi

Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Nilai)

WTP

Masih dalam proses audit BPK

-

Terselenggaranya layanan umum yang memenuhi standar pelayanan

Indeks Pelayanan (%) 85

84

98,82

Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi kepada publik

Angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik, cetak dan online (%)

90

84

93,33

Tersedianya data dan informasi yang akurat dan valid

Angka pertumbuhan pengunjung data dan informasi pada website pariwisata dan ekonomi kreatif (Orang)

115.000

292.709

254,52

Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional

Partisipasi dan implementasi kegiatan forum kerjasama multiralteral, regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (Laporan)

37

31

83,78

5.

6.

7.

8.

9.

Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi Anggaran

: :

Rp 151.158.121.000,00. Rp 138.576.803.545,00.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, Sekretariat Jenderal menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 151.158.121.000,00. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Sekretariat Jenderal selama tahun 2014 telah memenuhi 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang ditargetkan. Dengan


demikian, tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Sekretariat Jenderal yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diwujudkan. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal, untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.


Bab I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan struktur anggaran), terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan anggaran (struktur anggaran). Sekretariat Jenderal termasuk ke dalam program generik yaitu organisasi eselon I yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Sekretariat Jenderal mengampu dua program yaitu Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1.2 Gambaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Jenderal

dipimpin oleh seorang

Sekretaris Jenderal yang barada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal terdiri atas 5 biro yaitu: 1) Biro Perencanaan dan Organisasi; 2) Biro Hukum dan Kepegawaian; 3) Biro Keuangan; 4) Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan 5) Biro Umum. Sedangkan Pusat Data dan Informasi, Pusat


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pusat Komunikasi Publik merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretariat Jenderal sebagaimana bagan dibawah ini :

1.3 Peran dan Fungsi Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Pembinaan

dan

pemberian

dukungan

administrsi

yang

meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;


5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; 6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014 mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014 yang telah lebih dulu ditetapkan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014 di dalamnya termuat 2 (dua) arah kebijakan yaitu: 1.

Peningkatan kerjasama dan sinergitas internal dan ekternal pada tataran kebijakan program dan kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekretariat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan sinergitas secara internal maupun eksternal untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik pada tataran kebijakan program maupun kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan instansi terkait lainnya dalam rangka membangun pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.

Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam

rangka

optimalisasi

penyelenggaraan

fungsi

pembantu

dan

pendukungan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Jenderal diharapkan mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi: 1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi serta kapasitas organisasi dan tatalaksana; 2. Peningkatan pelayanan administrasi hukum dan kepegawaian;


3. Penyusunan peraturan perundang-undangan; 4. Peningkatan kinerja pengelolaan administrasi keuangan; 5. Peningkatan hubungan dan kerjasama luar negeri; 6. Peningkatan layanan administrasi umum; 7. Peningkatan kualitas program dan diklat yang berbasis kompetensi; 8. Peningkatan publikasi, analisis berita, layanan informasi, dan hubungan antar lembaga; 9. Penyediaan data dan sistem informasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2014 merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014 sebagai berikut:

VISI • “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Transparan dan Akuntabel Melalui Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya serta Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Efisien dan Efektif” Misi 1. Meningkatkan kualitas aparatur, organisasi dan tatalaksana serta Layanan Hukum. 2. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

keuangan,

penganggaran, serta pengelolaan aset negara.


perencanaan

dan

3. Meningkatkan layanan informasi dan kualitas informasi kepada pihak internal dan eksternal. 4. Meningkatkan peran Indonesia dalam forum kerja sama luar negeri bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf. 2. Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum. 3. Peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tatalaksana organisasi. 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. 5. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program. 6. Peningkatan kualitas layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 7. Peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal. 8. Peningkatan kualitas layanan informasi kepada pihak internal dan eksternal. 9. Peningkatan hubungan peran dan partisipasi dalam forum internasional di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sasaran 1.

Meningkatnya Kualitas SDM Kemenparekraf.

2.

Meningkatnya Kuantitas SDM Kemenparekraf.

3.

Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian.

4.

Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang harmonis.

5.

Terwujudnya

Organisasi

dan

Tatalaksana

yang

Sesuai

dengan

Kebutuhan, Tugas dan Fungsi. 6.

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan.

7.

Meningkatnya

Prioritas

dan

Pengeluaran

Pemerintah

untuk

Kepariwisataan. 8.

Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan


Pelaporan yang Berkualitas. 9.

Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan.

10. Terselenggaranya

Pengelolaan

Aset

BMN

yang

Akuntabel

dan

Transparan. 11. Tersedianya Dokumen Publikasi bagi Pihak Internal dan Eksternal. 12. Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat, Valid, Reliabel. 13. Tersedianya Data Kepariwisataan. 14. Tersedinya Jaringan Sistem Informasi yang Reliabel. 15. Meningkatnya Kualitas Aplikasi untuk Mengakses Informasi. 16. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Bilateral. 17. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Regional. 18. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Multilateral. Penetapan tujuan Sekretariat Jenderal pada umumnya didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Jenderal dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan Sasaran dirumuskan lebih spresifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula Indikator pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.


Tabel 2.1 Sasaran strategis, Indikator, dan Program Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014 No 1.

Sasaran

Indikator Kinerja


1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Rasio kecukupan pegawai

2.

Terciptanya peraturan perundangundangan yang harmonis

Persentase Peraturan Perundangundangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.


Nilai Akuntabilitas Kinerja

4.


Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (nilai)

5.


Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (nilai)

6.


Indeks Pelayanan

7.


Angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik, cetak dan online

8.


Angka pertumbuhan pengunjung data dan informasi pada website pariwisata dan ekonomi kreatif

9.


Partisipasi dan implementasi kegiatan forum kerjasama multiralteral, regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Program Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Parekraf

2.2 Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun

2014

merupakan

tahun

kelima

dari

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

secara terencana dan berkesinambungan


melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2014 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2014 ditetapkan maka disusunlah Penetapan Kinerja 2014 yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan pihak yang memberi amanah/tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Secara umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2014, antara lain: 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya. 3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah. 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 5. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment). Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dalam upaya memperjelas dan menyelaraskan antara Indikator Kinerja Utama dengan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 31 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian pariwisata dan Ekonomi


Kreatif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2014 No

1.

Sasaran


Indikator Kinerja

1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia (%)

Target

78,92 132

2. Rasio kecukupan pegawai (Orang) 2.

Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis

Persentase Peraturan Perundangundangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)

3.



4.






Indeks Pelayanan (%)


Angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik, cetak dan online (%)


Angka pertumbuhan pengunjung data dan informasi pada website pariwisata dan ekonomi kreatif (Orang)

5.

6.

7.

8.

10

A

85

WTP

85

90

115.000


Program

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Parekraf

No

9.

Sasaran


Indikator Kinerja

Target

Partisipasi dan implementasi kegiatan forum kerjasama multiralteral, regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (Laporan)

37


Program

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 31 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014, tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Berikut ini akan diuraikan Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja No

1.

Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

1. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia (%) 2. Rasio Kecukupan Pegawai (Orang)

2.

3.

4.

2014

Indikator Kinerja

Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis

Persentase Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan


Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi


Target

Realisasi

%

78,92

74,38

94,24

132

126

95.45

10

37

370

A

B

-

85

60,23

70,86


No

5.

6.

7.

8.

9.

Sasaran

2014

Indikator Kinerja Target

Realisasi

%

-

WTP


85

84

98,82

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi


Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standar Pelayanan


Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi kepada Publik

Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online (%)

90

84

93,33

Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid

Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)

115.000

292.709

254,52

Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Internasional

Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multiralteral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)

37

31

83,78

Jumlah Anggaran

:

Rp. 151.158.121.000,00.

Jumlah Realisasi Anggaran

:

Rp. 138.576.803.545,00.

3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2014 Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2014, Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

telah

melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini akan diuraikan target dan capaian kinerja dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan. Meningkatnya kualitas SDM Keme


1.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

1

K

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

inerja Kementerian Pariwisata yang optimal akan terwujud apabila didukung oleh kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kualitas SDM Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat dari jumlah SDM yang memiliki pendidikan lanjut dan mendalami sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendidikan lanjut yang dimaksud adalah pendidikan pascasarjana, untuk Strata 2 dan Strata 3. Sedangkan kuantitas dapat dilihat dari jumlah pegawai secara keseluruhan di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif adalah sebesar 2.045 (dua ribu empat puluh lima) orang pegawai. Sedangkan untuk pegawai dengan pendidikan akhir SMA sederajat berjumlah 516, S1 berjumlah 892, S2 berjumlah 455 dan S3 berjumlah 18 pegawai yang mendalami sektor pariwisata serta fokus untuk mendalami tata kelola dan kebijakan di sektor pariwisata. Namun secara khusus pegawai yang ada dilingkungan Sekretariat Jenderal berjumlah 427 orang, untuk pegawai dengan pendidikan akhir SMA sederajat berjumlah 155 orang, S1 berjumlah 183 orang, S2 berjumlah 63 orang, dan tidak ada yang berpendidikan S3. Pegawai tersebut dialokasikan di biro-biro dan pusat.

Selain

memfasilitasi

SDM

melalui

peningkatan

pendidikan

formal,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memperkuat SDM dengan diklat struktural dan teknis di bidang kepariwisataan dan subsektor ekonomi kreatif, sejumlah 413 (empat ratus tiga belas) pegawai selama periode 2012 – 2014. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diukur dengan indikator: Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan Rasio Kecukupan Pegawai.


a.

Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemampuan seseorang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam suatu

pekerjaan merupakan hal yang sangat diperlukan. Kemampuan ini lebih dikenal dengan sebutan kompetensi, yang menjadi satu karakteristik untuk mendasari individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan SDM/aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat, selalu bertindak efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Sehingga diperlukan strategi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui peran Pusdiklat Pegawai yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini terlihat dari jumlah aparatur Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberikan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan manajemen dan teknis yang relevan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta jumlah kurikulum dan modul yang dijadikan sebagai bahan pedoman/acuan dasar dalam pengembangan materi. Saat ini pengukuran kinerja secara kuantitatif melalui rasio kompetensi SDM dapat diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pejabat (eselon II, III dan IV) yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan jumlah kotak jabatan yang tersedia di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indikator keberhasilan yang pertama dari sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3. 2 Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia (%)

78,92

74,38

Capaian (%) 94,24

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 74,38 % dari target 78,92%, dengan persentase capaian sebesar 94,24 %. Formulasi perhitungan realisasi Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 3. 3 Formulasi Perhitungan Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia Kotak Jabatan

Yang Sudah Mengikuti PIM

Yang Belum Mengikuti PIM

Alokasi Peserta Tahun 2014

Target Rasio Tahun 2014

Realisasi Peserta Tahun 2014

Yang Sudah Mengikuti PIM s.d Th. 2014

Realisasi Rasio Tahun 2014

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(c)+(e)/(b)

(f)

(c)+(f)

(c)+(f)/(b)

Es II

41

22

19

5

65,85%

5

27

65,85%

Es III

132

124

8

20

100,00%

0

124

93,94%

Es IV

330

209

63

25

70,91%

0

209

63,33%

78,92%

5

360

74,38%

Target Rasio Keseluruhan

Capaian (%)

94,24%

Dilihat dari perhitungan target dan realisasi rasio kompetensi SDM pada tabel di atas capaian kinerja terukur dari jumlah peserta diklat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II sejumlah 5 orang sedangkan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV tidak dapat diselenggarakan karena harus dialihkan/direvisi menjadi Diklat Prajabatan Golongan III atas dasar kebutuhan yang mendesak. Sehingga dari target 223 orang peserta diklat manajemen dan teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2014 dapat terealisasi 284 orang peserta yang terdiri dari 5 orang peserta Diklat Kepemimpinan/manajemen, 124 orang peserta Diklat Teknis dan 155 orang peserta Diklat Prajabatan. Untuk melihat perkembangan indikator Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014 2014 No

1.

Indikator Kinerja

Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia (%)

Realisasi

74,38

2013*

Capaian (%)

94,24

Realisasi

70,31

2012*

Capaian (%)

Realisasi

91,43

Capaian

60,66

*) dengan asumsi dasar pengukuran rasio (jumlah kotak jabatan dan orangnya) tidak berubah


(%)

83,96

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian rasio kompetensi SDM tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012 dan 2013) mengalami penurunan namun demikian kalau dilihat dari realisasinya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyebab penurunan capaian dikarenakan oleh rendahnya capaian peserta pada kegiatan Diklat Kepemimpinan yang dijadikan dasar perhitungan rasio kompetensi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain adanya pengalihan kegiatan diklat dan alokasi anggaran tahun 2014 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran. Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

1.

Indikator Kinerja

Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia

2014 Realisasi

74,38

2013

2012

Target Target Realisasi Realisasi Renstra Renstra

-

70,31

-

60,66

Target Renstra

-

Realisasi dengan Target Rencana Strategis dalam tabel diatas tidak dapat dibandingkan, karena terjadi perubahan indikator kinerja. Indikator kinerja Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan indikator baru dan tidak ada dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014, sehingga target Renstra nya tidak ada. Dalam upaya pencapaian indikator Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Pelatihan Service of Excellence Peningkatan

pengetahuan

kemampuan PNS

di

dan

lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terutama untuk pengembangan potensi diri, kemampuan berkomunikasi dan pelayanan


prima pegawai. Pelatihan Service of Excellent (SOE) diselenggarakan di Hotel Park, Bandung Jawa Barat selama 3 hari pada tanggal 23 s.d. 25 Maret 2014 dan diikuti oleh 20 orang peserta. 2.

Diklat TOEFL Preparation Peningkatan kemampuan dan pengetahuan PNS di lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terutama untuk pengembangan kapasitas pegawai khususnya bagi Eselon IV pada bidang bahasa Inggris. Diklat TOEFL Preparation diselenggarakan di Hotel Cipta 2, Jakarta selama 4 hari yang terbagi menjadi 2 (dua) angkatan pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2014 (angkatan I) diikuti oleh 11 orang peserta dan tanggal 2 s.d. 5 Juni 2014 (angkatan II) diikuti oleh 12 orang peserta.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TOEFL Preparation

3.

Diklat Prajabatan Golongan III Peningkatan pengetahuan dan keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat

melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS Golongan III seusai dengan kebutuhan instansi. Diklat prajabatan Golongan III dibagi menjadi 2 (dua) gelombang, gelombang pertama diselenggarakan di Hotel Bayak, Puncak-Bogor selama 18 hari pada tanggal 9 s.d. 26 Juni 2014. Diikuti oleh 80 orang peserta dan seluruhnya dinyatakan lulus. Gelombang kedua diselenggarakan di Wisma Jasindo, Puncak-Bogor selama 18 hari pada tanggal 11 s.d. 28 Juni 2014. Diikuti oleh 75 orang peserta dan seluruhnya dinyatakan lulus mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III.


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III

Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal antara lain: 1.

Perubahan pedoman penyelenggaraan Diklat Struktural/Kepemimpinan (Diklat Pola Baru) yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) pada tahun 2014 yang harus diimplementasikan pada tahun yang sama, sedangkan Pusdiklat Pegawai masih mengalokasikan anggaran dengan sistem diklat yang lama.

2.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.02/2014 pasal 9 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014 disebutkan bahwa revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang ditetapkan dalam DIPA, sehingga apabila terjadi penghematan anggaran akan kesulitan melakukan pengurangan yang berpengaruh pada volume keluaran.

3.

Pemanggilan peserta Diklat Bahasa Asing (TOEFL Preparation) menghadapi kendala berupa penolakan atau penundaan terhadap calon peserta di beberapa unit kerja dengan berbagai alasan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

4.

Belum akuratnya data awal jumlah CPNS yang diterima melalui jalur umum dan adanya kebijakan pimpinan yang mengharuskan CPNS untuk sesegera mungkin mengikuti Diklat Prajabatan sehingga Pusdiklat Pegawai harus menambah alokasi jumlah peserta diklat.


5.

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2014.

Pemecahan Permasalahan Langkah-langkah yang diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah: 1.

Pusdiklat Pegawai melakukan revisi kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan mengimplementasikan diklat kepemimpinan pola baru.

2.

Berupaya menyiasati dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya dengan mengalokasikan

biaya

yang

lebih

besar

pada

komponen

penunjang

pelaksanaan diklat. Sehingga apabila terjadi penghematan/revisi anggaran, komponen biaya inti tidak berpengaruh atau mengalami penurunan volume keluaran (output). 3.

Mendorong seluruh pimpinan satuan kerja agar memberikan dukungan kepada pejabat/staf yang ditugaskan/ditunjuk untuk mengikuti diklat.

4.

Mengalihkan/merevisi kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk menjadi Diklat Prajabatan Golongan III (Angkatan II) agar dapat memenuhi keseluruhan CPNS yang diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan.

a.

Rasio kecukupan pegawai Kuantitas SDM Kemenparekraf pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.045

pegawai, dimana saat ini, SDM tersebut memiliki detail penugasan pada masingMasing Unit Eselon 1 sebagai Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut: 1.

184 orang di Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata;

2.

249 orang di Ditjen Pemasaran Pariwisata;

3.

153 orang di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;

4.

126 orang di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK;

5.

127 orang di Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf;

6.

427 orang di Sekretariat Jenderal;

7.

72 orang di Inspektorat Jenderal; dan

8.

707 orang pada UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf (STP Bandung sejumlah 269 orang, STP Bali sejumlah 243 orang, Akpar Medan sejumlah 91 orang, dan Akpar Makassar sejumlah 104 orang).


Penambahan SDM ekonomi kreatif sangat dibutuhkan pada Kemenparekraf khususnya pada sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, karena saat ini Kemenparekraf tidak memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor ini. Penambahan SDM Kemenparekraf juga dirasakan perlu dilakukan tekait adanya SDM yang pensiun dan rotasi pada tahun berjalan. Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf diharapkan akan berperan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tujuan utama mencapai arahan strategis Kementerian. Indikator keberhasilan yang kedua dari sasaran tersebut diatas, target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 3. 6 Rasio kecukupan pegawai No

1.

Indikator Kinerja

Rasio Kecukupan Pegawai (Orang)

Target

Realisasi

132

126

Capaian (%) 95,45

Dari tabel di atas, terlihat realisasi Rasio Kecukupan Pegawai sebesar 126 orang dari target 132 orang, artinya persentase capaian sebesar 95,45 %. Target rasio kecukupan pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan formasi pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diajukan dalam penerimaan CPNS, sedangkan realiasasinya adalah jumlah CPNS yang diterima bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah melalui rangkaian proses rekruitmen CPNS. Rasio Kecukupan pegawai berdasarkan perhitungan dari analisis beban kerja dan analisis jabatan. Hal tersebut bertujuan mengestimasikan berapa jumlah kebutuhan pegawai di tahun berjalan yang terdiri dari kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Bali dan Akademi Pariwisata Medan dan Makassar). Penempatan pegawai sesuai dengan surat keputusan Menpan dan RB nomor 412 Tahun 2014 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2014. Untuk melihat perkembangan indikator Rasio Kecukupan Pegawai apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014 2014 No

1.

Indikator Kinerja

Rasio Kecukupan Pegawai

Realisasi

2013

Capaian (%)

126

95,45

Realisasi

2012

Capaian

162

(%)

77,14

Realisasi

Capaian (%)

Moratorium

-

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan pada persentase capaian, tahun 2013 capaian sebesar 77,14 % dan di tahun 2014 capaian meningkat menjadi 95,45%, namun jika dilihat dari jumlah kuantitas kebutuhan pegawai, tahun 2013 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 hal tersebut dikarenakan adanya moratorium di tahun sebelumnya sehingga kebutuhan pegawai meningkat di tahun 2013. Untuk tahun 2012 tidak dapat dibandingkan karena moratorium. Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

1.

Indikator Kinerja

Rasio Kecukupan Pegawai

2014 Realisasi

126

2013

2012


136

162

259

Moratorium

Target Renstra

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan pada target Renstra di tahun 2013 sejumlah 259 orang menjadi 136 orang ditahun 2014, namun jika dibandingkan dengan capaian realisasinya maka terjadi peningkatan capaian dari 62,54 di tahun 2013 menjadi 92,64 di tahun 2014. Untuk tahun 2012 tidak dapat dibandingkan karena moratorium. Dalam upaya pencapaian indikator Rasio Kecukupan Pegawai, kegiatankegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Analisis Beban Kerja Kegiatan ini bertujuan menganalisis beban kerja dan output yang di hasilkan di masing-masing satuan kerja, salah satu unit kerja yang telah dianalisis beban


kerjanya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. 2.

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan hasil kebutuhan formasi pegawai dalam menunjang pengadaan pegawai kementerian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

3.

Penyelenggaraan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BKN dan KEMENPAN-RB. Selain itu juga melibatkan pihak luar seperti konsultan IT dan Psikolog, guna menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya dan mampu membawa sejumlah perubahan kearah yang lebih baik. Seluruh rangkaian proses rekruitmen CPNS di umumkan secara transparan mulai dari pendaftaran, pengumuman hasil verifikasi seleksi administrasi, jadwal, dan hasil kelulusan dalam website www.parekraf.go.id.

Pelaksanaan

Sedang

berlangsung

dengan

formasi

Pegawai sebanyak 136 org baik pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Proses Rekruitment CPNS Kementerian Pariwisata dan Ekonoi Kreatif Tahun Anggaran 2014


Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1.

Tidak adanya pelamar pada kualifikasi pendidikan tertentu sehingga terdapat formasi yang mengalami kekosongan.

2.

Pada satu kualifikasi pendidikan tidak adanya peserta yang memenuhi passing grade yang telah ditentukan.

Pemecahan Masalah Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah : 1.

Memperhatikan lagi kesesuaian antara kualifikasi kebutuhan pegawai dengan kondisi jumlah lulusan pada kualifikasi pendidikan tertentu agar tidak terjadi lagi adanya formasi yang mengalami kekosongan pelamar.

2.

Koordinasi dan melakukan kerjasama secara intensif dengan lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk menjaring para pelamar (khususnya untuk lembaga yang mempunya kualifikasi pada pendidikan spesifik).


2.Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis

2

P

Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis

enyiapan,

perencanaan,

perundang-undangan

perumusan,

ditujukan

untuk

dan

penyusunan

melahirkan

peraturan

harmonisasi

dan

sinkronisasi produk-produk hukum bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan produk-produk hukum yang antisipatif dan responsif diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis adalah persentase peraturan perundang-undangan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk tahun 2014, ditargetkan tercapai 10 Dokumen/Naskah Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 9 Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No

1.

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

10

37

Capaian (%)

370

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 37% atau 370% dari target 10% atau 100%. Capaian melebihi dari target yang telah ditetapkan, karena adanya permintaan pelaku usaha terkait dengan penetapan standar usaha bidang pariwisata yang harus segera diterapkan sesuai amanat


peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Realisasi ini dilihat berdasarkan jumlah dokumen/naskah peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihasilkan, yaitu terdiri dari 2 (dua) Peraturan Presiden dan 35 (tiga puluh lima) Peraturan Menparekraf dengan rincian sebagai berikut : 1.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang

Pengawasan dan

Pengendalian Kepariwisataan. 2.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

3.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

4.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Usaha Hotel Syariah.

5.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

6.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Perjalanan Pariwisata.

7.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan.

8.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

9.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata. 11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata. 12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe.


13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran. 14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan. 15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Arung Jeram. 16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata. 17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam. 18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke. 19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata. 20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga. 21. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata. 22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Diskotik. 23. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kelab Malam. 24. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pub. 25. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum. 26. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa. 27. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata. 28. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor. 29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 27 Tahun 2014


tentang Standar Usaha Taman Rekreasi. 30. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran. 31. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Vila. 32. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan. 33. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 31 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 34. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Dekonsentrasi

Dan

Tugas

Pembantuan

Pada

Kementerian

Pariwisata. 35. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal. 36. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelengaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata. 37. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam

atas Peraturan

Menteri Kebudayaan

dan

Pariwisata

Nomor

PM.55/PW.204/ MKP/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta Penggandaan Film Impor Upaya-upaya koordinasi dan harmonisasi dalam persiapan, perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan terus ditingkatkan dalam upaya melahirkan produk-produk hukum serta kebijakan yang antisipatif dan responsif terhadap dinamika permasalahan dan reformasi hukum terkait dengan pembangunan bidang pariwisata & ekonomi kreatif. Untuk melihat perkembangan indikator Persentase Peraturan Perundangundangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012 – 2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :



1.

Indikator Kinerja


Realisasi

2013

Capaian (%)

37

370

Realisasi

2012

Capaian

8

(%)

Realisasi

80

Capaian (%)

14

120

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi pada tahun 2014 sebesar 37% melampaui realisasi pada tahun 2013 sebesar 8% dan tahun 2012 sebesar 14%, dan pada tahun 2013 capaiannya hanya 80%, karena kurangnya inisiatif dari satuan kerja di lingkungan kementerian pariwisata dalam mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan. Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

1.

Indikator Kinerja


2014 Realisasi

37

2013

2012


10

8

10

14

Target Renstra

12

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi apabila dibandingkan dengan target Renstra 2012 – 2014, maka pada tahun 2014 realisasi sebesar 37% merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya sebesar 8% pada tahun 2013 dan sebesar 14% pada tahun 2012.


Dalam

upaya

pencapaian

indikator Persentase

Peraturan Perundang-

undangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Pengoordinasian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dimaksudkan untuk mewujudkan peraturan perundangundangan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akuntabel, transparan, tidak tumpang tindih, serta dapat dilaksanakan oleh pemerintah terutama unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Secara garis besar kegiatan ini dilaksanakan melalui Pembentukan Tim/Kelompok Kerja/Panitia Antar Kementerian (khusus Rancangan Peraturan Presiden); Rapatrapat intern/konsinyering; Penyiapan rancangan (khusus untuk pengoordinasian Peraturan Menteri); Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah guna mencari data/masukan untuk penyempurnaan materi; Rapat Pembahasan Rancangan/Rapat Inter Kementerian dengan instansi terkait (khusus untuk Rancangan Peraturan Presiden); Perbaikan Rancangan; Rapat Harmonisasi (khusus untuk Rancangan Peraturan Presiden); Penyempurnaan Rancangan untuk disampaikan kepada Presiden (khusus untuk Rancangan Peraturan Presiden) dan penetapan rancangan untuk Peraturan Menteri; dan Pelaporan.

Rapat Pengoordinasian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


2.

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan.

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan telah dilakukan sejak Tahun 2012 yang dimulai dengan rapat intern, rapat konsinyering, rapat inter kementerian sampai dengan rapat harmonisasi

Rancangan Peraturan Presiden di Kementerian Hukum dan

HAM. Capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yaitu telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan pada tanggal 3 Juli 2014.

Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan. 3.

Bimbingan

Teknis

Peraturan

Perundang-undangan

di

lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat perlu dilakukan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, guna memenuhi Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan. Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Mei 2014 di Hotel Permata, Bogor.


Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1.

Kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan.

2.

Ketidaksiapan unit kerja pengusul rancangan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap materi muatan yang akan diatur.

Pemecahan Masalah Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah: 1.

Melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja yang menangani peraturan perundang-undangan guna membahas perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan

serta

permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

satuan kerja tersebut. 2.

Memberikan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan kepada satuan kerja agar rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan unit kerja diharapkan sudah memenuhi sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 3.Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan


3

P

Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan

erencanaan dan penganggaran merupakan proses sistematis yang berkelanjutan

dari

memanfaatkan

pembuatan

keputusan

sebanyak-banyaknya

yang

berisiko,

pengetahuan

dengan

antisipatif,

mengorganisasi secara sistematis dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Penentuan Predikat SAKIP adalah berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya. Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 3. 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja No

1.

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

A

B


Capaian (%) -

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja mendapatkan nilai B dari target nilai A. Nilai Akuntabilitas Kinerja diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB dan disampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/2937/M.PANRB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014

perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2014, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebesar 73,97 dan berada pada predikat B. Untuk melihat perkembangan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014 2014 No

1.

Indikator Kinerja


Realisasi

B

2013

Capaian (%)

-

Realisasi

B

2012

Capaian (%)

Realisasi

-

B

Capaian (%)

-

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2014 mendapat predikat “B” sama dengan realisasi tahun 2013 dan 2012, namun demikian terdapat peningkatan capaian nilai hasil evaluasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 1,83% dari 72,14% pada tahun 2013 menjadi 73,97% dan realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,73% dari 70,41% pada tahun 2012. Capaian tahun 2012 – 2014, karena satuannya adalah “predikat” bukan “nilai”, sehingga tidak nampak capaiannya, padahal capaian tersebut apabila bila dilihat dari “nilai” yang dicapai setiap tahunnya, trennya selalu meningkat. Sedangkan untuk mencapai predikat penilaian “A” yang terpaut 2,03% lagi, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja. Rincian peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :


Tabel 3. 14 Peningkatan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Keterangan

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2010

2011

2012

2013

2014

Nilai

69,00

69,90

70,41

72,14

73,97

Peningkatan Nilai

-

0,90

0,51

1,73

1,83

Predikat

B

B

B

B

B

Hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Perbandingan nilai capaian kinerja selama 5 tahun, dapat dilihat dalam matriks di bawah ini: Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Berdasarkan Bobot Penilaian No.

Bobot

Komponen Sakip

Nilai Hasil Evaluasi Sakip

Penilaian

2010

2011

2012

2013

2014

Perencanaan Kinerja

35

23,91

24,72

25,11

27,20

26,13

2.

Pengukuran Kinerja

20

12,92

14,44

13,32

14,07

14,08

3.

Pelaporan Kinerja

15

10,25

11,13

12,04

11,47

12,04

4.

Evaluasi Kinerja

10

6,33

6,48

6,97

7,05

7,05

5.

Capaian Kinerja

20

15,59

13,14

12,97

12,35

14,67

100

69,00

69,90

70,41

72,14

73,97

11

11 -

-

-

dari 79

dari 82

B

B

B

B

B

1.

Nilai Hasil Evaluasi

Peringkat

Predikat Penilaian


Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 16 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

1.

Indikator Kinerja


2014 Realisasi

B

2013

2012


A

B

A

B

Target Renstra

B

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam hal pencapaian selama tahun 20122014, predikat SAKIP yang diperoleh tidak mengalami peningkatan dan berada pada predikat B dan belum mencapai Target Renstra yang telah ditetapkan di Tahun 2012 yaitu B menjadi A di tahun 2013 dan 2014. Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/2937/M.PANRB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014

perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil evaluasi Tahun 2014 menunjukan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat nilai 73,97, atau predikat penilaian “B”, ada peningkatan sebesar 1,83 dari 72,14 pada tahun 2013. Dalam tabel di atas terlihat bahwa tren nilai hasil evaluasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari tahun 2012 s.d. 2014 adalah meningkat terus, namun demikian capaian hasil evaluasi masih dalam kisaran predikat “B” dan terpaut 2,03 lagi untuk mendapatkan predikat “A”. Pada tahun 2014 kondisi akuntabilitas kinerja Kementerian Lembaga (K/L) dari 83 K/L dengan kategori “AA” (memuaskan) masih belum ada, kategori “A” (sangat baik) sebesar 7 K/L, Kategori “B” (baik) sebesar 42 K/L (termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), kategori “CC” (cukup baik) sebanyak 31 K/L, kategori “C” (agak kurang) sebanyak 3 K/L dan kategori “D” (kurang), sudah tidak ada.


Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diterima oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kratif (Istana Wakil Presiden, 24 September 2014)

Wakil Presiden Boediono saat memberikan penghargaan kepada K/L dan pemerintah daerah atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi (AKIP) 2014 mengatakan inti dari penilaian ini adalah kualitas kerja birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas rencana strategis di lingkungan Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorentasi kepada outcome dan dilengkapi indikator kinerja tujuan/sasaran yang relevan dan terukur. b. Rencana Aksi atas Kinerja agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. c. Mereviu indikator kinerja terutama di tingkat unit kerja agar lebih berorientasi pada hasil, termasuk menetapkan indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU organisasi. d. Meningkatkan kualitas informasi kinerja dalam LAKIP dengan menjelaskan capaian tentang hasil/outcome yang didukung hasil evaluasi/analisis yang memadai. e. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja agar dapat menjadi dasar perbaikan/ peningkatkan kinerja.


f. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja, kegiatankegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 Dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi organisasi,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dengan mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bermaksud menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015. RKT Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan adanya RKT ini, diharapkan sasaran dari masing-masing program dan kegiatan akan semakin tampak dan jelas karena masing-masing telah dilengkapi dengan indikator dan rencana tingkat capaian (target) secara kuantitatif. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 yang bersifat indikatif. 2.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakan tugas utama karena memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan pertanggungjawaban seluruh

para

kinerja

stakeholders

kepada (Presiden,

Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Pelaku/industri pariwisata dan ekonomi kreatif). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sumber informasi bagi Kementerian


Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2013 harus dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna baik eksternal dan internal. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014, Biro Perencanaan dan Organisasi pada Tahun Anggaran 2014 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 yang terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu: Penyusunan LAKIP, yaitu LAKIP Biro Perencanaan dan Organisasi, LAKIP Sekretariat Jenderal, dan LAKIP Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Adanya Penghematan dan Pemotongan Anggaran ditengah-tengah tahun anggaran berjalan;

2.

Masih seringnya terjadi revisi DIPA maupun POK;

3.

Adanya ketidak singkronan data hasil revisi antara KPPN dengan RKA, sehingga pengajuan tagihan ke KPPN perlu disesuaikan kembali.

4.

Belum adanya keterpaduan antara hasil evaluasi kinerja dengan hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan.


5.

Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja satuan ukurannya adalah predikat bukan nilai, sehingga penghitungan capaiannya sulit ditentukan.


Perlu adanya perencanaan yang matang, untuk menghindari terjadinya revisi DIPA maupun POK.;

2.

Perlu ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak/instansi yang terkait agar perbagai kendala dan hambatan yang dijumpai dapat diselesaikan secara baik;

3.

Perlu peningkatan kemampuan SDM Biro Perencanaan dan Organisasi, telah direncanakan adanya bimbingan teknis bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta organisasi atau bidang lainnya yang menunjang secara berkala dan berkesinambungan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi.

4.

Perlu dilakukan review Indikator Kinerja, dengan memperhatikan konsistensi indikator berserta targetnya.


4.Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Sesuai dengan Kebutuhan Tugas dan Fungsi

4

T

Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Sesuai dengan Kebutuhan Tugas dan Fungsi

erwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi dapat diindikasikan dari perbaikan nilai Quality Assurance pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberikan oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semakin tinggi nilai Quality Assurance, maka dapat dinyatakan bahwa semakin baik pula kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian PAN & RB kepada Kemenparekraf yang menjadi tolak ukur efektivitas

atau

kinerja

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

di

lingkungan

Kemenparekraf. Sesuai Permen Menpan dan RB No.53 Tahun 2011, nilai yang diberikan kepada Kemenparekraf terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi berdasarkan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan oleh komite pengarah RB

Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan

Quality Assurance RB ini menggunakan 8 (delapan) area perubahan grand design RB dengan mengaitkan program, kegiatan, agenda dan hasil yang diharapkan dari proses RB pada tingkat mikro dalam periode tahun 2010-2014; Indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 17 Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi No

1.

Indikator Kinerja

Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi

Target

Realisasi

85

60,23


Capaian (%)

70,86

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang sesuai dengan Kebutuhan Tugas dan Fungsi, berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/3801/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Eknomi Kreatif mendapat nilai 60,23 dengan kategori “B”. Adapun rincian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 60,23 dengan kategori “B”, sebagai berikut: No.

Komponen Penilaian

A. Pengungkit 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundangundangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Pengungkit B. Hasil 1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 3. Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Maksimal

Nilai Capaian

% Capaian

5,00 5,00

3,68 2,71

73,60 % 54,20 %

6,00

2,82

47,00 %

5,00 15,00 6,00 12,00 6,00

3,34 6,74 4,35 5,52 4,30

66,80 % 44,93 % 72,50 % 46,00 % 71,67 %

60,00

33,46

55,76 %

20,00

13,97

69,85 %

10,00

6,32

63,20 %

10,00 40,00 100,00

6,48 26,77 60,23

64,80 % 66,93 % 60,23 %

Untuk melihat perkembangan indikator Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :



1.

Indikator Kinerja


Realisasi

2013

Capaian (%)

60,23

70,86

Realisasi

2012

Capaian

74,53

(%)

Realisasi

106,47

Capaian (%)

45

112,5

Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 19 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

1.

Indikator Kinerja


2014 Realisasi

60,23

2013

2012


100

74,53

85

45

Target Renstra

40

Berdasarkan pencapaian selama tahun 2012-2014, terlihat bahwa Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi mengalami penurunan pada tahun 2013-2014. Namun penurunan ini terjadi dikarenakan nilai 74,53 yang diperoleh pada tahun 2013 merupakan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sementara nilai 60,23 yang diperoleh pada tahun 2014 merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Pada dasarnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah dipersiapkan sejak Tahun 2010 dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan adanya perubahan organisasi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka telah dilakukan penyesuian kembali Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014 dan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi


Kreatif dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.23/OT.001/MPEK/2013 tanggal 01 Mei 2013. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada prinsipnya perlu dititik beratkan pada penguatan di bidang Organisasi telah dilakukan melalui assessment organisasi, redefinisi visi, misi strategis dan sasaran organisasi, perbaikan kewenangan dan fungsi, restrukturisasi organisasi, Analisa Beban Kerja (ABK), penguatan unit kerja organisasi, dan penguatan unit kerja pelayanan. Penguatan Pengawasan telah dilakukan dengan sistem pengendalian intern serta peran pengawasan intern serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui sistem manajemen kinerja organisasi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Penguatan SDM karena Reformasi birokrasi tidak akan berhasil jika tidak ada kompetensi sumberdaya manusia dalam implementasinya. Semakin tepat dan kompeten pelaksanannya semakin tinggi tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi di suatu Kementerian/Lembaga Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan Penataan Organisasi Tersusunnya peta jabatan yang mengambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. Dan tersusunnya Rancangan Penataan Organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara profesional sesuai dengan pelaksanaan

tugas

masing-masing

sehingga

organisasi

Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. 2.

Analisa Beban Kerja Untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi seperti yang disyaratkan dalam Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan dan Organisasi melaksanakan kegiatan Analisasi Beban Kerja dalam upaya untuk mendapatkan informasi dan


gambaran tentang beban kerja masing-masing bagian sehingga organisasi dapat optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil Analisa Beban Kerja dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah dalam meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada beberapa kendala yang menghambat tercapainya target yang diinginkan. Kendala tersebut antara lain: a. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini belum seluruh

pejabat dan staf terlibat secara aktif serta belum

didukung komitmen yang kuat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Sebagai contoh, dalam penyelesaian suatu pekerjaan masih berorientasi pada “hasil” dan kurangnya pemahaman akan pertanggungjawaban suatu “proses” pekerjaan yang dibuktikan dan didukung oleh dokumen-dokumen yang memadai; b. Banyaknya sistem-sistem dan ketentuan yang harus dibuat serta normanorma administratif yang harus disusun, seperti SOP, SKP, sistem Presensi, sedangkan SDM yang ada belum sepenuhnya memahami substansinya; c. Dari segi pendanaan, belum semua kegiatan pada unit kerja Eselon I mensinkronkan program Reformasi Birokrasi dengan program/kegiatan dalam RKAKL. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum didukung alokasi dana yang memadai, sehingga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan non budgeter dan dilakukan secara bertahap, yang berakibat target yang telah dituangkan dalam Roadmap belum dapat terpenuhi dalam 1 tahun anggaran, serta belum semua unit kerja konsisten mengalokasikan anggaran kegiatan sesuai


sasaran pencapaian sebagaimana diamanatkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012 – 2014. 2.

Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program dan Kegiatan Dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan reformasi

birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat kendala yang menghambat tercapainya target yang telah ditentukan kendala tersebut antara lain: a. Evaluasi penataan dan penguatan organisasi yang bertujuan untuk menilai ketetapan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi baru dilakukan oleh sebagian unit organisasi, belum seluruh unit organisasi dilakukan evaluasi. b. Belum dilakuan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja, serta evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. c. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi. d. Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala baru sebagian besar pimpinan yang terlibat dalam pengerjaannya, padahal diperlukan keterlibatan seluruh pimpinan dalam penyusunan dan pemantauan dokumen tersebut. e. Belum terdapat sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standard. 3.

Minimnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Berbasis Teknologi Pemanfaatan

sistem

informasi

berbasis

teknologi

dapat

membantu

terlaksananya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun permasalahan yang ada saat ini, antara lain: a. Media komunikasi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum dilakukan secara berkala, agar cakupannya dapat menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. b. Belum terintegrasinya pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan).



Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pada tahun 2014, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebesar 73,97 dan berada pada kategori B. Berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB, sistem akuntabilitas kinerja telah diimplementasikan dengan baik. Selain itu, telah memiliki Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan organisasi.

2.

Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperoleh Opini Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menyebabkan sasaran ”Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN” belum dapat tercapai. Dalam upaya peningkatan opini yang diperoleh, perlu dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan dan peningkatan pengawasan keuangan di lingkungan internal.

3.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil survey kualitas pelayanan dengan indeks kepuasan memperoleh nilai 2,59 dari nilai maksimal 4.

5.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi


5

I

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi

ndikator

yang

digunakan

untuk

mengukur

pencapaian

sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi adalah Nilai Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan (nilai) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, Kemenparekraf selaku instansi pemerintah yang menggunakan dana APBN berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan keuangan adalah opini laporan keuangan Kemenparekraf yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling rendah, yaitu: (1) Disclaimer; (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (3) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf. Di tahun 2014 ini sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, ditandai oleh tertibnya administrasi keuangan. Tabel 3. 20 Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan No

1.

Indikator Kinerja

Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Target

Realisasi

Capaian (%)

WTP


-


Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini masih dalam proses audit BPK. Indikator Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keungan di ukur melalui kriteria pemberian opini atas audit laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian dengan sistem akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang berkualitas telah ditempuh beberapa strategi antara lain: 1. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan secara memadai. 2. Membentuk sifat dan sikap profesional dalam pelaksanana tugas. 3. Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik. 4. Memahami pemanfaatan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 5. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang andal dan akuntabel. 6. Memberikan reward and punishment bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk melihat perkembangan indikator Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3. 21 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014 2014 No

1.

Indikator Kinerja


Realisasi


2013

Capaian (%)

-

Realisasi

Disclaimer

2012

Capaian (%)

Realisasi

-


WDP

Capaian (%)

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari tahun 2012 s.d. 2013 mengalami penurunan sedangkan realisasi di tahun 2014 untuk Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kemenparekraf ketika pada posisi penyampaian Laporan Kinerja Kemenparekraf 2014 ini, masih dalam proses pemeriksaan BPK. Pada tahun 2013 opini keuangan Kemenparekraf adalah disclaimer. Adapun penyebab disclaimer tersebut adalah belum tuntasnya perpindahan asset dari Kemenparekraf ke Kemendikbud

sehingga

harus

dilakukan

percepatan

pembenahan

dalam

pengelolaan keuangan. Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 22 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

1.

Indikator Kinerja


2014 Realisasi


2013

2012


WTP

Disclaimer

WTP

WDP

Target Renstra

WTP

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan realisasi nilai akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemenparekraf dari tahun 2012 WDP menjadi disclaimer di tahun 2013, sementara untuk tahun 2013 masih dalam proses pemeriksaan BPK. Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan (SAI)

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM pengelola keuangan antara lain : a.

Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbendaharaan mulai di laksanakan dengan mengadakan pemantauan ke daerah-daerah untuk menindak lanjuti proses penyelesaian tuntutan ganti rugi.

b.

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pertangungjawaban Perbendaharaan sudah di laksanakan dengan melakukan pemantauan di UPT Daerah.

c.

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Daya Serap Kementerian Parekraf telah dilaksanakan kegiatan ini dengan membuat laporan daya serap setiap


bulannya di lingkungan Kemparekraf, adapun realisasi sampai dengan bulan Desember dengan posisi tanggal 12 Januari 2015 khususnya realisasi anggaran

di lingkungan Sekretariat Jenderal sebesar Rp 151.158.121.000.

atau 91,68 % sedangkan untuk realisasi di lingkungan Kemparekraf sebesar Rp 1.272.158.475.227 atau 84,38 % dari pagu setelah revisi sebesar Rp 1.507.692.753.000. d.

Pemantauan Anggaran dan PNBP di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah dibuat laporan bulanan selama 11 bulan atau bulan Nopember,dan triwulan 3 Laporan, Tahunan 1 laporan.

e.

Penyusunan Realisasi Anggaran Berdasarkan Aktifitas telah dilaksanakan dan telah dibuat laporan sebanyak 3 macam buku laporan yaitu : buku realisasi belanja modal, buku realisasi berdasarkan aktifitas, buku realisasi berdasarkan SPM dan SP2D, buku laporan tersebut dibuat perbulan sehingga laporan yang telah diselesaikan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Desember .

f.

Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan SAI Tahun 2013 dan Monitoring Pelaksanaan SAI Tahun 2014 telah dilaksanakan pembuatan laporan dengan melakukan monitoring ke daerah-daerah serta telah selesainya laporan SAI semester I dan II.

g.

Kegiatan Pengelolaan SAI UAPPA Es I dan UAKPA Pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenparekraf telah dilaksanakan kegiatan ini dengan menunjuk pegawai dilingkungan Kemparekraf untuk duduk sebagai pengelola SAI.

h.

Penyusunan Laporan SAI UAPPA/UAPPB Eselon I Sekretariat Jenderal Tahun 2014 telah dilaksanakan dan laporan Semester I dan II Tahun 2014 sudah selesai dibuat.

i.

Sosialisasi SPAN, Evaluasi Pengelola SPP/SPM dan Sosialisasi PMK Nomor 162/PMK.05/2013tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN di lingkungan Kemparekraf telah dilaksanakan di Merlynd Park Hotel Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 dengan jumlah peserta 70 orang dari Kantor Pusat Jakarta.

j.

Kegiatan

Penyusunan

dan

Penelaahan

RKA

Biro

Keuangan

sudah

dilaksanakan dengan mengadakan rapat pembahasan penyusunan RKA K/L Tahun 2015 di Hotel Mercure Jakarta pada bulan Oktober.


Kegiatan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

2.

Kegiatan Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah

Bimbingan Teknis dan Ujian Keahlian Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah dilaksanakan angkatan pertama di laksanakan di Hotel Mercure Ancol mulai tanggal 19 s.d. 22 Mei 2014 dengan jumlah peserta 50 orang dari Kantor Pusat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah peserta lulus 7 orang, pada angkatan ke 2 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang di laksanakan di Hotel Grand Cemara pada bulan Oktober 2014 dengan peserta yang lulus sebanyak 19 orang.

Kegiatan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

3.

Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Keuangan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM pengelola keuangan antara lain :


a.

Bimbingan Teknis Sertifikasi SAI telah dilaksanakan di Hotel Cemara Jakarta dari tanggal 28 April sampai dengan 5 Mei 2014 dengan jumlah peserta 33 orang dari Kantor Pusat dan Daerah.

b.

Bimbingan Teknis Penguji Tagihan telah dilaksanakan di Hotel New Ayuda, Puncak Bogor mulai tanggal 2 s.d. 16 Juni 2014 dengan jumlah peserta 25 orang dari Kantor Pusat, UPT dan Dinas Budpar.

c.

Bimbingan Teknis Pengelola Perbendaharan telah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 September 2014 di Hotel Acasia Jakarta dengan peserta berjumlah 50 orang dari kantor pusat.

d.

Bimbingan Teknis Perpajakan telah dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 29 April 2014, dengan jumlah peserta 51orang dari Kantor Pusat.

Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Tahun 2014 Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1.

Adanya penghematan dan Surat

Edaran dari Menpan Nomor 11 tentang

pembatasan rapat-rapat di luar kantor, menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan antara lain Kegiatan Penyusunan SOP Pertanggungjawaban Bendahara, Kegiatan Pemutakhiran Data SPM/SP2D dan Kegiatan


Bimbingan Teknis Akuntansi Persediaan dan Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Dekon/TP Di lingkungan Kemenparekraf. 2.

Pembekalan Teknis dan Ujian Keahlian Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan dari peserta yang lulus hanya 7 orang atau 14 % untuk angkatan I dan 19 orang atau 38 % untuk angkatan II, penyebab turunnya tingkat kelulusan dikarenakan adanya perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dimana setiap kelulusan yang semula dengan nilai 141 sudah lulus berubah menjadi 167 baru lulus disamping itu juga banyak pegawai yang tidak mau lulus karena apabila lulus akan di jadikan PPK atau Panitia Pengadaan.

3.

Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan/revisi DIPA/POK juga menjadi penyebab realisasi menjadi rendah.

4.

Adanya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penghematan Belanja Kementerian/Lembaga.

Pemecahan Masalah Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah : 1.

Harus sering melaksanakan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan sehingga SDM cepat mengerti apabila terjadi aturan-aturan baru.

2.

Tingkatkan jumlah kelulusan peserta pengadaan barang dan jasa, yang harus di pacu dengan mengirimkan peserta yang benar-benar berkualitas.

3.

Perlu disusun jadwal penarikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan pemerataan penarikan anggaran dan jadwal kegiatan sejak awal penarikan pertama.

4.

Perlu adanya perencanaan program, kegiatan dan anggaran secara cermat agar tidak terlalu sering mengalami revisi baik DIPA maupun POK.


6.Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan

Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan

6

I

ndikator

yang

digunakan

untuk

mengukur

pencapaian

sasaran

Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan adalah indeks pelayanan. Pelayanan harus diberikan berdasarkan standar

tertentu. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian, standar pelayanan adalah spesifikasi teknis pelayanan yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan pelayanan. Standar pelayanan tersebut merupakan ukuran atau persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan dan wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan atau pengguna pelayanan. Setiap penyelenggaraan pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) (1998) dan Keputusan MenPan No. 81 Tahun 1995 membuat beberapa kriteria pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain meliputi: prosedur, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu dan kriteria kuantitatif. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 23 Indeks Pelayanan No 1.

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

85

84

98,82

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Indeks Pelayanan sebesar 84% atau sebesar 98,82% dari target 85%. Realisasi ini dilihat berdasarkan dari berkurangnya keluhan baik secara lisan maupun tulisan dibidang pelayanan

umum,

pimpinan,

pengadaan

kebutuhan

sarana

prasarana,

pemeliharaan, kebersihan gedung, pencatatan aset, urusan dalam,pengamanan,


kearsipan, pengadaan barang/jasa untuk masing-masing komponen sasaran sehingga diperoleh capaian kinerja yang semakin membaik. Untuk melihat perkembangan indikator Indeks Pelayanan apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012 – 2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014 2014 No

1.

Indikator Kinerja


Realisasi

2013

Capaian (%)

84

98,82

Realisasi

2012

Capaian

-

(%)

Realisasi

-

Capaian (%)

-

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indeks pelayanan 2014 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2012 dan 2013 karena Indeks pelayanan merupakan indikator kinerja Biro Umum yang baru di Tahun 2014. Di Tahun 2012 – 2013 di Biro Umum terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Umum dan Jumlah Dokumen Laporan Aset BMN. Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 25 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

Indikator Kinerja

1.


2014 Realisasi

84

2013

2012


85

-

-

-

Target Renstra

-

Perbandingan realisasi dengan Target Rencana Strategis dalam tabel di atas tidak dapat dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya, karena terjadi

perubahan indikator kinerja baru dan tidak ada dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012-2014. Dalam upaya pencapaian indikator Indeks Pelayanan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:


1.

Evaluasi Hasil Kerja Perawatan Gedung Kantor Evaluasi Perawatan Gedung Kantor merupakan evaluasi terhadap kinerja

penyedia jasa perawatan Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian Pariwisata yaitu Gedung Sapta Pesona, Gedung Film MT Haryono, Gedung Kesenian Jl. Kimia dan Wisma Pegawai Tebet. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Internal dan Eksternal Kementerian. Di Gedung Sapta Pesona Evaluasi terhadap kinerja penyedia sebagai rekan/partner Biro Umum dalam

Total Building

Management dalam hal Cleaning Service, Resepsionis, Teknisi dan Lainnya agar lebih meningkatkan lagi pelayanannya.

Kegiatan Evaluasi Perawatan Gedung Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 28 Februari 2014 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona

2.

Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengamanan

Peningkatan SDM Pengamanan Tahun Anggaran 2014

Pelatihan Diksar Gada Pratama Satpam yaitu pelatihan kemampuan dasar Satpam bagi angota /calon anggota Satpam yang belum pernah mengikuti pelatihan dibidang Satpam, pelatihan tersebut bertujuan menghasilkan Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar sebagai pelaksana tugas Keamanan.


Tahun 2014 telah dididik sebanyak 6 (enam) anggota Satpam Kementerian Parekraf. yang belum mempunyai pendidikan dasar, selama + 2 (dua) minggu dengan menggunakan pola 232 jam pelajaran, yang dilaksanakan di Pusdiklat Sekuriti Lido Pandu Tata Tentram, Bogor. Pendidikan Diksar, Diklan dan Diksus resintel serta Lokakarya

dilatih dan

dibimbing oleh para Instruktur yang ahli di bidangnya yang sudah berpengalaman dari jajaran Kepolisian Mabes Polri dan Instruktur Lido Bogor. 3.

Sosialisasi Keprotokolan Dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang

dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh. Maka diperlukannya pembinaan keprotokolan untuk memahami tata cara keprotokolan yang berlandaskan terhadap Undang-undang No. 9 tahun 2010, tentang Keprotokolan Negara. Dengan pelaksanaan Seminar Sosialisai Keprotokolan diharapkan pejabat dan staf

di

lingkungan

Kementerian

Pariwisata

dan

Ekonomi Kreatif

memiliki

pemahaman yang sama tentang : a.

Terbentuknya pemahaman bagaimana menjalankan tata cara dan aturan keprotokolan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik di Pusat maupun Daerah.

b.

Terbitnya Buku Pedoman ataupun Pedoman Umum Keprotokolan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan Sosialisasi Keprotokolan Tanggal 19 - 22 Juni 2014 di Hotel The Mirah Bogor



Terbatasnya personel protokol untuk memberikan pelayanan keprotokolan kepada Menteri Parekraf, Wakil Menteri dan para eselon 1 lainnya.

2.

Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai;

3.

Sistem pencatatan dan pelaporan akun persediaan tidak memadai;

4.

Pengelolaan Aset Tetap di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Tertib.

5.

Proses penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Negara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum maksimal.

6.

Pencatatan dan penjelasan barang hasil rekondisi dan pemeliharaan kurang memadai.

7.

Belum adanya seorang Arsiparis yang menangani langsung kegiatan penataan arsip aktif dan arsip inaktif.

8.

Kurangnya kemampuan SDM keamanan sesuai dengan tugas bidangnya terutama dalam pelayanan umum

sesuai dengan standar operasional

prosedur yang ada di lingkungan kantor pusat Kementerian Parekraf, 9.

Masing-masing personil dari kelompok kerja (unit kerja) belum memahami tentang kearsipan dan tata naskah dinas.

10.

Sarana inventaris perkantoran baru sebagian diperbaharui sehingga dengan bertamba umur pemakainnya sudah tentu banyak mengalami kerusakan dan harus mengalami pembaharuan/diganti jika menilik aspek keekonomisannya.

11.

Kurangnya kualitas SDM ULP dalam melaksanakan lelang.


Membagi tugas secara bergilir dan terjadwal untuk masing-masing staf protokol.

2.

Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan barang persediaan ke seluruh satker dan menghimbau satker untuk menyelenggarakan pencatatan dan melaporkan persediaan secara tertib dan benar dan melakukan stock opname


persediaan di akhir tahun dengan cara membandingkan fisik persediaan dengan catatan persediaan. 3.

Melakukan

upaya

maksimal

untuk

mengamankan

aset-aset

tersebut

(melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional terkait aset-aset yang bersengketa dengan pihak lain dan aset-aset yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah). 4.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penyusunan Laporan Barang Milik Negara di seluruh jajaran Kemenparekraf.

5.

Melakukan

sosialisasi/pembinaan

terhadap

pengelolaan

BMN

tentang

peraturan perundangan yang berlaku dan mekanisme pencatatan aset pada aplikasi SIMAK-BMN. 6.

Peningkatan kemampuan SDM petugas keamanan (SATPAM) secara berjenjang bekerjasama dengan kepolisian dan pihak terkait salah satunya pendidikan dasar petugas keamanan, resintel, Latsus ancaman Bom, dan latihan pemadam kebakaran dll.

7.

Sosialisasi Pelaksanaan Buku Tata Naskah Dinas ke UPT-UPT di daerah.

8.

Pembenahan dan penataan ruang kerja serta ruang gedung penyimpanan arsip.

9.

Melakukan pelatihan pelaksanaan pelelangan.

10. Mengajukan formasi Arsiparis pada Penerimaan CPNS Tahun 2014. 11. Melakukan koordinasi/pembinaan terhadap unit kerja tentang kearsipan dan tata naskah dinas. 12. Melakukan pemeliharaan rutin untuk semua peralatan inventaris kantor dan mengajak semua pihak untuk ikut menjaga dan memeliharanya.


ersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik

7

I

Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi kepada publik adalah Angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik,

cetak dan online. Hal ini dikarenakan angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik, cetak dan online merupakan indikator kuantitatif. Semakin tinggi jumlah pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik, cetak dan online menunjukkan bahwa informasi yang tersebar kepada publik mengalami peningkatan. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 26 Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.


90

84

Capaian (%)

93,33

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Sosial, Elektronik, Cetak dan Online sebesar 84% atau 93,33% dari target 90%. Data di atas menunjukan bahwa target tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi kepada publik tidak tercapai 100%. Tidak tercapainya target antara lain disebabkan adanya penghematan anggaran yang semula dianggarkan sebesar Rp 9.000.000.000 menjadi Rp 7.802.443.000, hal ini berdampak pada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga sangat mempengaruhi penyebaran dan publikasi informasi kepada publik walaupun jika dihitung secara akumulasi tetap mengalami pertumbuhan.


Untuk melihat perkembangan indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014 2014 No

1.

Indikator Kinerja


Realisasi

2013

Capaian (%)

84

93,33

Realisasi

2012

Capaian

-

(%)

Realisasi

-

Capaian (%)

-

-

Dari tabel di atas, angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan baru pada tahun 2014 ini angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online menjadi indikator untuk mengukur Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik. Bila dibandingkan Realisasi dengan Target

Rencana Strategis setiap

tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 28 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

1.

Indikator Kinerja


2014 Realisasi

84

2013

2012


-

-

-


-

Target Renstra

-

Realisasi dengan Target Rencana Strategis dalam tabel di atas tidak dapat dibandingkan, karena terjadi perubahan indikator kinerja baru dan tidak ada dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014, sehingga tidak ada target dalam Rencana Strategis-nya. Dalam upaya pencapaian indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 1.

Penerbitan Media Internal Kemenparekraf

Majalah Ragam Pesona memuat berita-berita terkini seputar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan informasi terbaru setiap bulannya. Majalah ini memiliki maksud dan tujuan antara lain : a.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Informasi internal dan eksternal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

b.

Memberikan gambaran positif dan efektif tentang organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c.

Meningkatkan kegiatan kehumasan khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d.

Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan;

e.

Terdokumentasinya kegiatan Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Capaian : Dalam setiap tahun diterbitkan 12 edisi majalah yang waktu terbitnya ditetapkan setiap bulan. 2.

Peningkatan PR-ing Kinerja Kemenparekraf a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pembangunan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang telah, sedang dan akan dilaksanakan b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan, untuk bersama-sama membangun bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam upaya mensejahterakan kehidupan rakyat


c. Menumbuhkembangkan sikap kritis masyarakat terhadap program dan kegiatan Kemenperekraf, demi terciptanya kemajuan setelah memperoleh informasi yang obyektif, akurat dan faktual. Capaian dari PR-ing Kinerja Kemenparekraf adalah kerjasama dengan beberapa media massa, antara lain :

1. Media Televisi Jumlah Tayang

:1 (Satu) Episode

Durasi Tayang

: 24 (Dua puluh empat) Menit

Program Tayang

: Talkshow Pagi

2. Media Televisi

:

Jumlah Tayang

:1 (Satu) Episode

Durasi Tayang

: 24 (dua puluh empat) Menit

Program Tayang

: Talkshow Pagi

3. Surat Kabar

:

Halaman Tayang

: Halaman Regular

Ukuran

: ¼ Halaman (BW)

4. Majalah

3.

:

:

Halaman Tayang

: Halaman Regular

Ukuran

: 1 Halaman (FC)

Jumpa Pers Akhir Tahun Pada jumpa pers akhir tahun, maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut : a.

Memaparkan dan mengkomunikasikan kinerja Kemenparekraf selama 1 (satu) tahun;

b.

Meningkatkan pemahaman terhadap pemangku kepentingan akan peran strategis pembangunan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

c.

Mensosialisasikan program dan kegiatan Kemenparekraf tahun 2014, guna diperoleh dukungan dan meminimalisir hambatan.

Capaian : a. Kegiatan ini terdiri dari Jumpa Pers Akhir Tahun yang dipimpin oleh Menpar,


didampingi oleh Pejabat Eselon I dan Perwakilan dari Asosiasi Parekraf, kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Desember 2014 Pukul 15.00 – 17.30 di Lobby Lantai.2 Gd. Sapta Pesona Kemenpar; b. Acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2014 dihadiri oleh 33 media cetak harian, 9 majalah, dan 13 media online, 15 media elektronik, dan 2 media asing; c. Pada tahun 2014, penyelenggaraan Pameran hasil kinerja yang telah dihasilkan oleh Satuan Kerja Kemenparekraf tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran. Pelaksanaan Jumpa Pers Akhir Tahun 2014, Selasa 23 Desember 2014 di Lobby lantai 2


Kurangnya sumber daya manusia;

2.

Beban kerja lebih banyak tersita untuk pelayanan eksternal unit;

3.

Keterbatasan Anggaran karena adanya penghematan anggaran;

4.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia;

5.

Banyak kegiatan yang harus dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.


Merekrut pegawai baru dan merekrut tenaga outsource;

2.

Membuat pembagian tugas dan waktu secara efisien, serta berkoordinasi dengan lebih baik dengan unit kerja terkait;

3.

Mempercepat pelaksanaan kegiatan; dan

4.

Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.


8.8.Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid

8

I

Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid adalah Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. Hal ini dikarenakan pengunjung website merupakan indikator valid untuk mengukur kinerja kualitas website baik dari sisi teknologi maupun konten yang tersedia di dalamnya. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 29 Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

115.000

292.709

Capaian (%) 254,52

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 292.709 pengunjung dari target 115.000 pengunjung, artinya

persentase

capaian

sebesar

254,52%.

Persentase

ini

merupakan

pencapaian yang cukup tinggi untuk selanjutnya website akan tetap jadi prioritas utama yang dikembangkan agar bisa mencapai persentase/jumlah realisasi pengunjung yang lebih tinggi. Terdapat perubahan target pengunjung dari 90.000 orang menjadi 115.000 orang, dikarenakan adanya kesalahan dalam pencantuman target penetapan kinerja tahun 2014, dimana target yang tercantum dalam penetapan kinerja seharusnya sesuai dengan rencana strategis yaitu sebesar 115.000 orang.


Untuk melihat perkembangan indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 30 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014 2014 No

1.

Indikator Kinerja


Realisasi

292.709

2013

Capaian (%)

254,52

Realisasi

2012

Capaian (%)

256.262

Realisasi

233

Capaian (%)

149.592

157

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dan persentase pengunjung website pada tahun 2014 cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2012, dikarenakan tahun 2014 website mangalami peningkatan kualitas yang cukup banyak sehingga persentase jumlah pengunjung ikut terus meningkat. Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 31 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

1.

Indikator Kinerja


2014 Realisasi

292.709

2013

2012


115.000

256.262

110.000

149.592


Target Renstra

95.000

Dari tabel di atas terlihat pencapaian realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini dikarenakan kualitas infrastruktur website dan kontennya yang terus mengalami perbaikan. Dalam upaya pencapaian indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Pengelolaan Website; Kegiatan Pengelolaan website merupakan kegiatan monitoring website yang

mencakup monitoring traffic akses pengguna sampai dengan pencatatan log sistem. Pada tahun 2014, kegiatan Pengelolaan Website berjalan dengan baik. 2.

Pengelolaan Infrastruktur Jaringan; Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi agar pelayanan publik dalam penyampaian data dan informasi parekraf dapat diakses secara cepat dan mudah dari dalam dan luar negeri. Ruang lingkup kegiatan ini adalah : a. Pemeliharaan perangkat keras seperti web server, database server, Uninterruptible

Power

Supply

(UPS).

Kemudian

dilanjutkan

dengan

pemeliharaan perangkat lunak seperti aplikasi website, aplikasi database, email serta pemeliharaan AC Up Floor. b. Pemeliharaan infrastruktur jaringan, seperti penggunaan Internet Service Provider (ISP) dengan bandwidth domestik 50 Mbps dan global 30 Mbps, pemeliharaan core switch, Fiber Optik, Switch, backbone disetiap lantai, serta pemeliharaan koneksi jaringan di 18 (delapan belas) lantai dengan jumlah pamakai sebanyak 1100 pemakai, dilengkapi pemasangan 2(dua) access point setiap lantai serta adanya pemeliharaan troubleshooting jaringan. 3. Pengembangan Co-location; Kegiatan ini bertujuan untuk fungsi backup sistem serta data penting pada serverserver yang memiliki prioritas utama seperti Website, Webmail, LPSE, GIS. Backup tersebut merupakan kategori pasif backup yang jika terjadi downtime pada sisi server utama maka akan dilakukan prosedur aktifasi di sisi co-location.


4. Statistik Profil Wisatawan Mancanegara (PES); Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data mengenai profil wisatawan mancanegara yang meliputi; profil demografi, pola perjalanan dan pola pengeluaran wisman selama di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan penyusunan statistik profil wisatawan mancanegara ini adalah seluruh pengunjung asing yang telah melakukan aktivitas perjalanan di Indonesia sesuai dengan kriteria UNWTO dalam IRTS 2008.

Pendataan Statistik Profil Wisatawan Mancanegara (PES)

Pendataan dilakukan dengan metode wawancara terhadap wisman yang akan meninggalkan Indonesia di 10 (sepuluh) pintu internasional, yaitu : Bandara Kualanamu, Sam Ratulangi, Soekarno-Hatta, Adi Sucipto, Juanda, Ngurah Rai, Pelabuhan Laut di Batam, Sepinggan, Pelabuhan Laut Tanjung Pinang dan Lintas


Batas Entikong. Kegiatan ini sudah terlaksana 100%. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan diolah dan ditabulasikan sehingga diperoleh data yang sesuai dengan maksud dan tujuan survey. Permasalahan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1.

Belum adanya roadmap pengembangan website;

2.

Belum maksimalnya desain website;

3.

Kecepatan akses website perlu ditingkatkan;

4.

Kualitas konten website perlu dioptimalkan;

5.

Jumlah ketersediaan konten website perlu dimaksimalkan;

6.

Kurangnya program pelatihan peningkatan kualitas SDM.


Pembuatan roadmap pengambangan website;

2.

Pengembangan desain website;

3.

Peningkatan infrastruktur;

4.

Peningkatan metode pengumpulan konten website;

5.

Penambahan jenis konten;

6.

Peningkatan pengelolaan SDM.


9.Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Internasional

9

I

ndikator

Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Internasional

yang

digunakan

untuk

mengukur

pencapaian

sasaran

Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum kerjasama internasional adalah Partisipasi dan Implementasi Kegiatan

Forum Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3. 32 Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No

1.

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

37

31

Capaian (%)

83,78

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 31 Laporan dari target 37 Laporan, artinya persentase capaian sebesar 83,78%. Tidak tercapainya sasaran Biro Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2014 seperti yang rencanakan disebabkan adanya Inpres RI No. 4 Tahun 2014 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014 pada tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 11 Tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang diterbitkan pada bulan November 2014 mengakibatkan beberapa jadwal pertemuan atau sidang Biro Kerjasama Luar Negeri di luar negeri dan pelaksanaan kegiatan implementasi Biro Kerjasama Luar Negeri di


dalam

negeri

tidak

dapat

diselenggarakan

sesuai

rencana,

antara

lain:

penyelenggaraan Joint Working Group RI – RRT, pelaksanaan Workshop Optimalisasi Kesepakatan Kerjasama bidang Ekonomi Kreatif, partisipasi pada sidang The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), partisipasi pada pertemuan organisasi Kerjasama Ekonomi Negara Berkembang yang dikenal Developing-8 (D-8) dan organisasi kerjasama negara bidang pariwisata yang dikenal Tourism-20 (T-20), partisipasi pada sidang Forum East and Latin America Cooperation (FEALAC) bidang pariwisata, dan partisipasi pada pertemuan the 11th Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippine East Asia Growth Area (BIMP-EAGA). Biro Kerjasama Luar Negeri menerima DIPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 9.000.000.000,-. Setelah ada kebijakan penghematan, Biro Kerjasama Luar Negeri menerima pagu anggaran sebesar Rp 7.655.892.000,-. Dari pagu anggaran tersebut, anggaran yang bisa diserap oleh Biro Kerjasama Luar Negeri adalah sebesar Rp 7.000.030.075,- atau sebesar 91,43 % dengan capaian sasaran output sebesar 83,78 %. Untuk melihat perkembangan indikator Partisipasi dan implementasi kegiatan forum kerjasama multilateral, regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012 – 2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 33 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014 2014 No

1.

Indikator Kinerja


Realisasi

31

2013

Capaian (%)

83,78

Realisasi

40

2012

Capaian (%)

100


Realisasi

41

Capaian (%)

89,13

Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya kecenderungan penurunan realisasi capaian Biro Kerjasama Luar Negeri dari tahun 2012 s.d. 2014. Penurunan tersebut disebabkan adanya pengurangan anggaran yang diterima oleh Biro Kerjasama Luar Negeri. Dampak dari pengurangan ini mengakibatkan Biro Kerjasama Luar Negeri mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dan mengimplementasikan secara penuh kegiatan yang telah ditargetkan. Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3. 34 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis No

1.

Indikator Kinerja


2014 Realisasi

31

2013

2012


37

40

40

41

Target Renstra

46

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi Biro Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2014 menurun apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2013 dan 2012. Hal ini disebabkan pengurangan anggaran yang diterima oleh Biro Kerjasama Luar Negeri, akibat dari kebijakan pemerintah berupa penghematan anggaran. Kebijakan tersebut mengakibatkan Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tidak dapat berpartisipasi dan mengimplementasikan semua kegiatan yang telah ditentukan. Dalam upaya pencapaian indikator Partisipasi dan implementasi kegiatan forum kerjasama multilateral, regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:


1.

Berpartisipasi pada kegiatan 27th Joint Meeting the UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia, yang diselenggarakan di Legaspi, Philippines, pada tanggal 17 – 21 Mei, 2014. Adapun hasil-hasil pertemuan yang dapat dilaporkan adalah : a) Pertemuan Bersama ke-27 Komisi Regional Asia Timur & Pasifik dan Komisi Regional Asia Selatan b) UNWTO-ASEAN International Conference on Tourism and Climate Change. Konferensi Pariwisata dan Perubahan Iklim dilaksanakan selama dua hari dengan membahas topik-topik: (1) Kebijakan dan strategi nasional dalam menangani pariwisata dan perubahan iklim; (2) Pariwista berkelanjutan dan inisiatif dalam penanganan perubahan iklim; (3) Perilaku Konsumen dalam pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; serta (4) perspective industry tentang destinasi rendah karbon dan contoh-contoh best practices.

2.

Berpartisipasi pada kegiatan sidang WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore ke-25 diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 15 s.d. 24 Juli 2013. Adapun hasil-hasil pertemuan yang dapat dilaporkan antara lain:, a) Dalam pertemuan hadir sebagai Ketua Delegasi RI, Duta Besar/Perwakilan Tetap RI, H.E. Bpk. Triyono Sumarsono didampingi Bapak Bebeb A.K.N Djunjunan, Deputy Chief of Mission, KBRI Bangkok hadir sebagai Vice Chair IGC-GRTKF dan Chair of Like Minded Countries Group, Ibu Bianca PC. S. dari PTRI Jenewa. Adapun Delegasi RI Kemparekraf diwakili oleh Plt. Kepala Sub Bagian Kerjasama Ekonomi Kreatif, Sdr. Muhammad Suradin dan Sdr. Berti Deliani dan Berti Deliani, Biro Kerja Sama Luar Negeri. b) Sidang WIPO IGC-GRTKF ke-25 tahun ini sangat berbeda dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan dilakukannya pembahasan Agenda

Item

7

(WIPO/GRTKF/IC/25/5,

WIPO/GRTKF/IC/25/6

&WIPO/GRTKF/IC/25/5- 7): Review and Taking Stock of the Text(s) of the International Legal Instrument(s) Ensuring the Effective Protection of Traditional Cultural Expressions, Traditional Knowledge and Genetic Resources and Recommendation to the General Assembly pada tanggal 22 Juli 2013 dan Agenda Item 8:Contribution of the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional


Knowledge and Folklore (IGC) to the Implementation of the respective Development Agenda Recommendations pada tanggal 24 Juli 2013. c) Sidang dipimpin oleh Duta Besar Jamaica, H.E. Mr. Wayne Mc.Cook yang dibantu oleh fasilitator dari Afrika Selatan dan Selandia Baru dengan tujuan agar dapat segera dicapai kesepakatan bersama mengenai teks atau teks instrumen

hukum

internasional

yang

diharapakan

akan

menjamin

perlindungan yang efektif bagi ekspresi budaya tradisional (TCEs). Isu Traditional

Cultural

Expressions

(WIPO/GRTKF/IC/25/4),

merupakan

agenda yang paling krusial sekaligus mendasar bagi kepentingan nasional setiap negara anggota WIPO. Begitu alot dan berlarut-larutnya perundingan agenda ini pada tahun 2013 yang artinya tahun ke-12 sejak dibentuknya IGC GRTKF pada September 2000, belum juga berhasil dicapai kata sepakat terhadap draft text. d) Perundingan dilakukan dengan sesi plenary dan expert working group dimana pada sesi plenary ke-1 chair membuka perundingan untuk mencatat intervensi pada isu-isu yang diangkat dalam draft article secara keseluruhan dan bukan pasal per-pasal. Dalam sesi ini berhasil dicapai kompromi berupa dokumen IGC-The Protection of Traditional Cultural Expressions Rev.1 yang selanjutnya dibahas dalam beberapa sesi expert working group yang berakhir dengan dead lock, diawali dengan mundurnya African Group dari expert working group ke-1 karena merasa tidak adanya keinginan dari negara-negara maju (Group B, Uni Eropa, Juskanz, Central & Baltic States) untuk terus bergerak maju dalam upaya mencapai konsensus bersama di dalam upaya melindungi GRTKF. Dalam situasi tersebut Indonesia sebagai Chair of Like Minded Countries (LMCs)Group, anggota Developing Agenda Group dan Asian Groupmenyampaikan proposal untuk tetap berada di dalam ruangan expert working group ke-1 untuk terus menjaga agar dokumen IGC-The Protection of Traditional Cultural Expressions Rev.1 tetap berjalan dengan semestinya. e) Selain itu Indonesia sebagai Chair of Like Minded Countries (LMCs) Group juga menginisiasikan the informal informal meeting antara LMCs Member States, African Group, Grulac dan Development Agenda Group pada tanggal 19 Juli 2013 dengan tujuan untuk mendiskusikan Counter Draft terhadap


masukkan negara-negara maju pada saat artikel 1, 2, 3 dan 5 untuk disampaikan

pada

expert

working

group

meeting

berikutnya

yang

berlangsung pada hari yang sama. Dalam sesi expert working group meeting dimaksud, delegasi Afrika Selatan on behalf of African Group dipilih untuk menyampaikan Counter Draft yang kemudian mendapat dukungan dari India, Brasil, Thailand dan Indigenous Caucus. f) Pada expert working group meeting ini, Delri Kemparekraf on behalf of LMCs dan Development Agenda Group menyampaikan intervensi berupa dukungan terhadap Counter Draft dimaksud dan menjelaskan bahwa masukkan dari Afrika Selatan tersebut merupakan Joint Statement dari kesatuan suara kelompok-kelompok regional (African Group & Asian Group Minus 3), Like Minded Countries (LMCs) dan Development Agenda Group. g) Perundingan kemudian dilanjutkan dengan sesi plenary dengan catatan dan masukkan pada dokumen agenda items 6: The Protection of Traditional Cultural Expressions Rev.1 dari hasil pembahasan dalam expert working group meeting. Dalam sesi plenary ini disepakati bahwa karena tidak tercapainya kompromi terhadap agenda items 6 The Protection of Traditional Cultural Expressions maka chair memutuskan untuk membawa pembahasan agenda dimaksud dalam WIPO General Assembly yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 23 September s.d. 2 Oktober 2013 di WIPO Headquaters

Jenewa,

Swiss.

Mengantisipasi

hal

tersebut

dan

mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam pembahasan Agenda item 7 dan 8 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 s.d. 24 Juli 2013.

Pada Senin, tanggal 22 Juli 2013 bertempat di WIPO

Headquaters, Indonesia mengundang para Duta Besar / Permanent Mission dari 106 negara yang terlibat di dalam penyusunan Counter Draft (54 negara African Group, 33 negara LMCs Group, dan 19 negara Development Agenda Group). Dengan harapan melalui pertemuan tingkat Duta Besar dimaksud dapat memberikan tekanan secara politis terhadap proses sidang IGC-GRTKF ke-25 sekaligus mendorong kembali dimasukkanya isu perlindungan bagi GRTKF ke dalam pertemuan puncak WIPO Diplomatic Conference tahun 2014 atau awal tahun 2015 di WIPO Headquaters Jenewa, Swiss.



Adanya perubahan kebijakan anggaran Pemerintah mengakibatkan beberapa aktivitas rencana output yang tidak bisa dilaksanakan. Anggaran yang sudah dialokasikan pada DIPA Biro Kerjasama Luar Negeri tidak dapat direalisasikan (drop).

2.

Hasil kesepakatan kerjasama multilateral, dan regional, belum sepenuhnya dapat dilaksakan oleh Unit Teknis, sehingga beberapa komitmen yang seharusnya dilaksanakan dan disampaikan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri pada

pertemuan-pertemuan

Organisasi

internasional

tahun

berikutnya

mengalami hambatan. 3.

Penandatangan dan implementasi kesepakatan kerjasama bilateral belum sepenuhnya dapat dilaksakan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri karena beberapa hal di luar kendali Biro Kerjasama Luar Negeri.

4.

Pengumpulan bahan dan penyusunan materi posisi Indonesia dalam pertemuan-pertemuan

internasional

belum

optimal,

karena

peran

dan

partisipasi unit teknis dalam memberikan kontribusinya ke Biro Kerjasama Luar Negeri sangat kurang. Hal ini menyebabkan misi yang dibawa dalam pertemuan-pertemuan internasional sangat kurang. 5.

Kerjasama Internasional di bidang pengembangan ekonomi kreatif belum berjalan optimal, karena belum banyak Negara yang secara spesifik menangani pengembangan ekonomi kreatif di bawah suatu lembaga tersendiri seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Perlunya koordinasi dengan unit lain dalam perencanaan dan pemantauan kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri sehingga rencana kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri dapat dikawal terus menerus.

2.

Perlu adanya terobosan baru untuk mengoptimalkan hasil-hasil kerjasama multilateral dan regional dapat terlaksana di dalam negeri.


3.

Perlu adanya koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait dan Negara mitra sehingga pelaksanaan kerjasama bilateral dapat dilaksanakan dengan lancar.

4.

Perlu mendorong peran unit-unit teknis dalam memberikan kontribusinya untuk penyiapan posisi Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional.

5.

Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah dukungan pelaksanaan Forum Koordinasi Optimalisasi Kerjasama Luar Negeri yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan peran unit teknis dalam memberikan masukan kepada Biro KSLN dan dengan cepat mengimplementasikan hasil-hasil kerjasama multilateral, regional dan bilateral.

3.3 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal pada Tahun 2014 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 151.158.121.000 dan terbagi dalam jenis belanja, sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai

:

Rp

37.728.030.000

2. Belanja Barang

:

Rp 103.991.958.000

3. Belanja Modal

:

Rp

1.438.093.000

4. Belanja Bansos

:

Rp

-

Catatan : Dalam PK Setjen 2014 hanya terdapat satu program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Parekraf

Matriks Perbandingan Anggaran 2014 dan 2013 Sekretariat Jenderal No 1.

2.

3.

Satuan Kerja & Kegiatan Biro Hukum dan Kepegawaian (Pelayanan Hukum dan Administrasi Kepegawaian) Biro Kerjasama Luar Negeri (Peningkatan Kerja Sama Internasional) Biro Keuangan (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan)

2014

2013

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

7.579.083.000

6.875.036.900

90,71

12.416.135.000

11.923.986.718

96,04

7.655.892.000

7.000.030.075

91,43

17.878.505.000

15.301.009.574

85,58

6.855.349.000

6.081.355.930

88,71

8.648.890.000

7.558.571.430

87,39


No 4.

5.

6.

7.

8.

Satuan Kerja & Kegiatan Biro Perencanaan dan Organisasi (Pengembanga n Perencanaan dan Organisasi) Biro Umum (Peningkatan Layanan Administrasi Umum) Pusat Komunikasi Publik (Peningkatan Layanan Komunikasi Publik) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) Pusat Data dan Informasi (Peningkatan Layanan Data dan Informasi) Jumlah

2014

2013

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

14.599.094.000

12.895.523.739

88,33

21.545.562.000

17.621.847.108

81,79

84.728.146.000

77.679.410.145

91,68

79.710.265.000

71.496.024.191

89,69

7.802.443.000

7.609.133.610

97,52

79.710.265.000

71.496.024.191

89,69

5.938.074.000

5.768.140.700

97,14

9.750.173.000

8.853.353.860

90,80

8.000.000.000

7.417.485.470

92,72

13.548.422.000

11.545.120.777

85,21

143.158.081.000

131.326.116.569

176.490.252.000

156.128.271.806

91,74 * 84,83 **

Kementerian Pariwisata

88,46 * 83,92 **

*) Realisasi anggaran TA 2014, posisi tanggal 6 Februari 2015 **) Sumber: http://monev.anggaran.depkeu.go.id

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN & RB nomor 10 tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran Menteri PAN & RB nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, langkah-langkah penghematan penggunaan anggaran negara yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, antara lain sebagai berikut: 1. Terkait pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1001/M.Sesneg/Setmen/KL.00/11/2014 tanggal 4 November 2014, Sekretariat Jenderal telah melakukan hal-hal sebagai berikut:


a. Melaksanakan pembatasan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dengan membatasi delegasi yang berangkat. Salah satunya adalah melakukan seleksi yang sangat ketat untuk calon delegasi pada saat membuat surat permohonan izin keluar negeri kepada Sekretaris Kabinet. Seleksi tersebut

dilaksanakan

pada

tingkat

eselon

II

dan

I

dengan

mempertimbangkan peran calon delegasi dalam pertemuan/sidang di luar negeri yang akan diikuti. Calon delegasi yang tidak memiliki peran cukup penting akan tidak diikutsertakan. b. Dengan adanya pembatasan pelaksanaan pertemuan/rapat di luar kantor, dengan adanya surat edaran tersebut Sekretariat Jenderal telah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat/pertemuan yang dilaksanakan dikantor, maka yang semula angaran yang diperuntukkan untuk biaya Fullboard Meeting, yang dapat direalisasikan yaitu hanya untuk penyediaan konsumsi sehingga terjadi penghematan anggaran. 2. Sebagai implementasi atas surat edaran Menteri PAN & RB Nomor 10 dan 11 Tahun 2014, setelah terbitnya Surat Edaran tersebut rapat-rapat dilaksanakan di ruang rapat kantor, sehingga terjadi penghematan anggaran dan beberapa kegiatan rapat tidak dapat dilaksanakan dan akhirnya anggarannya disetor ke kas negara.


BAB IV PENUTUP Dalam mencapai tujuan Sekretariat Jenderal mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan ini akan memungkinkan Sekretariat Jenderal dapat mengukur sejauh mana pemenuhan visi dan misi organisasi, untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuannya, harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya peningkatan koordinasi antar Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal pada tataran pelaksanaan kegiatan dan aktivitas, sehingga target-target yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai dengan menggunakan alat ukur Indikator Kinerja .bahkan terdapat target yang melampoi batas yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat Jenderal

pada

tahun

2014

memperoleh

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

151.158.121.000,00 (Seratus lima puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun anggaran daya serap mencapai Rp. 138.576.803.545.00 ( Seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 91,67% Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja Sekretariat Jenderal selama tahun 2014 dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja telah dapat dicapai. Dengan demikian tugas dan fungsi Sekratariat Jenderal yaitru melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diwujudkan.


LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran

: Sekretariat Jenderal : 2014 2014

No

1.

Sasaran

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber

Indikator Kinerja

1.

Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia (persentase)

2.

Rasio kecukupan pegawai (orang (CPNS))

Penanggungjawab Target

Realisasi

%

78,92

74,38

94,24

132

126

95,45

10

37

370

A

B

-

Pusdiklat Pegawai

Daya Manusia

2.

3.

Terciptanya peraturan perundang-undangan yang

Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata

harmonis

dan Ekonomi Kreatif (persentase)

Terwujudnya rencana program dan

Nilai Akuntabilitas Kinerja (nilai)

penganggaran serta evaluasi dan pelaporan

Rokumpeg

Rorensi 4.

Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang


sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi 5.

Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja

85

Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (predikat)

Keuangan sesuai dengan kebutuhan, tugas dan

70,86

Masih WTP

fungsi

60,23

dalam proses

-

Rokeu

audit BPK 6.

Terselenggaranya layanan umum yang

Indeks Pelayanan (persentase)

memenuhi standar pelayanan 7.

Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi

Angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial,

kepada publik

elektronik, cetak dan online (persentase)

85

84

98,82

Roum

90

84

93,33

Puskomlik

LAK SEKRETARIAT JENDERAL 2014 | 1

LAMPIRAN 2014 No

8.

9.

Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya data dan informasi yang akurat dan

Angka pertumbuhan pengunjung data dan informasi pada website

valid

pariwisata dan ekonomi kreatif (pengunjung)

Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi

Partisipasi dan implementasi kegiatan forum kerjasama multiralteral,

Indonesia dalam forum kerjasama internasional

regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Penanggungjawab Target

Realisasi

%

115.000

292.709

254,52

Pusdatin

37

31

83,78

Ro KSLN

(laporan)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014

Rp. 151.158.121.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 138.576.803.545

Jakarta, Januari 2015 Sekretaris Jenderal,

UKUS KUSWARA

LAK SEKRETARIAT JENDERAL 2014 | 2

www.parekraf.go.id

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Laporan Kinerja

Recommend Documents