LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

Nomor: LAP-11/D4/2016 Tanggal 30 Desember 2016

ii

KATA PENGANTAR

S

ebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP menyusun Laporan Kinerja (LKj). Untuk mendukung LKj BPKP, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyampaikan LKj dukungan tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP tahun 2015-2019, yang selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Penyusunan LKj didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja yang telah dibangun di lingkungan BPKP dengan menggunakan Intergrated Performance Management System (IPMS), sedangkan pengelolaan data keuangan didukung dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, LKj Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mendukung pencapaian kinerja BPKP yang lebih baik dan diharapkan dapat menjadi media evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah khususnya dan BPKP pada umumnya.

Jakarta, 30 Desember 2016 Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Dadang Kurnia NIP 19610930 198203 1 001

iii

Daftar Isi

iv

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

iv

Ringkasan Eksekutif

v

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

1

B. Aspek Strategis Organisasi

2

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

3

D. Struktur Organisasi

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

9

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

9

B. PERJANJIAN KINERJA 2016

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

18

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

18

B. Akuntabilitas Kinerja

19

BAB IV PENUTUP

62

Lampiran 1

Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Analisis Efisiensi Penggunaan Dana/ SDM Tahun 2016

Lampiran 2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2015 dengan Tahun 2016

Lampiran 3

Capaian Kinerja Kegiatan

Lampiran 4

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 dengan tahun 2016

Lampiran 5

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

Lampiran 6

Maturitas SPIP Pemerintah kabupaten/Kota

Lampiran 7

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Lampiran 8

Register Rekomendasi Strategis

RINGKASAN EKSEKUTIF

P

engukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari penyelenggaraan akun tabilitas kinerja tahunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD). Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, akuntabilitas kinerja

menitikberatkan pada pengukuran pencapaian sasaran strategis. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan evaluasi strategi peningkatan kinerja di tahun 2016 untuk penetapan strategi di tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKU yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Deputi PPKD. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran strategis dan sasaran program tahun 2016 Deputi PPKD secara ringkas disajikan pada tabel RE 1 dan RE 2. Capaian indikator sasaran strategis dan capaian indikator sasaran program Deputi PPKD pada tahun 2016 masing-masing adalah sebesar 82.66% dan 88.00%. Capaian indikator outcome tersebut merupakan capaian rata-rata atas semua IKU yang secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel RE 1dan RE2 berikut ini: Tabel RE 1 dan RE 2 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No Indikator Kinerja Utama Satuan Sasaran Strategis 1, Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Skala 1-5

Capaian (%) NA

Program Prioritas Nawa Cita Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP 2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

%

50.00

3

%

60.15

sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah 4 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) %

45.45

5

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

%

23.95

6

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

%

133.04

7


%

168.46

8


%

96.33

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

v

No 9

Indikator Kinerja Utama Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Satuan %

RE 1

Capaian (%) 83.91 82.66

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah 1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian

%

130.72

Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada peerintah: 2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) %

50.00

3

%

60.15

Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah: 4 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) %

45.45

5


%

23.95

6


%

133.04

7


%

168.46

8


%

96.33

9


%

83.91

Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional


RE 2

88.00

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk indikator kinerja sasaran strategis, atas indikator sasaran strategis 1 belum dapat diukur (NA), indikator kinerja sasaran strategis 6 dan 7 telah tercapai sedangkan indikator kinerja sasaran strategis lainnya belum tercapai. Untuk indikator kinerja program, atas sasaran program 1, 6, dan 7 sudah tercapai sedangkan indikator kinerja sasaran program lainnya belum tercapai, dengan uraian sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional” diindikasikan oleh satu IKU yaitu indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam nawacita. Nilai indeks adalah skala 1 - 5. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam Nawa Cita yang semakin baik. Target nilai indeks pada tahun 2016 adalah 1 dari skala 5. Pada tahun 2016 indikator kinerja “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita” belum dapat diukur karena alat pengukuran indeks akuntabilitas masih dalam tahap uji coba.

vi

2. Meningkatnya maturitas SPIP Sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas SPIP” diindikasikan oleh dua IKU penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Capaian IKU yang mendukung sasaran strategis dan sasaran program adalah: 1) Level SPIP pemerintah provinsi (level 3) diukur dengan menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Meskipun capaian indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program masih relatif rendah yaitu 50,00% tetapi telah terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Untuk baseline penilaian maturitas SPIP pada pemerintah provinsi, dari jumlah pemerintah provinsi sebanyak 34 pemerintah provinsi, sampai dengan tahun 2016, telah dilakukan penilaian maturitas SPIP sebanyak 24 pemerintah provinsi. Jika dibandingkan dengan penilaian maturitas SPIP sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3 pemerintah provinsi maka terdapat kenaikan sebesar 21 pemerintah provinsi atau 700%. Sedangkan terkait maturitas SPIP level 3, jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 yang masih nihil, maka terdapat peningkatan jumlah pemerintah provinsi yang memperoleh maturitas level 3 sebanyak 3 (tiga) pemerintah provinsi atau 300%.

2) Level SPIP pemerintah kabupaten/kota (level 3) yang diukur dengan menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Meskipun capaian indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program masih relatif rendah yaitu 60,15% tetapi telah terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Untuk baseline penilaian maturitas SPIP pada pemerintah kabupaten/kota, dari jumlah pemerintah provinsi sebanyak 508 pemerintah kabupaten/kota, sampai dengan tahun 2016, telah dilakukan penilaian maturitas SPIP sebanyak 266 pemerintah kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan penilain maturitas SPIP sampai dengan tahun 2015 sebanyak 74 pemerintah kabupaten/kota maka terdapat kenaikan sebesar 192 pemerintah kabupaten/kota atau 259,46%. Dalam tahun 2016, terdapat 16 pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai maturitas SPIP level 3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 4 pemerintah kabupaten/ kota, maka terdapat peningkatan jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh maturitas level 3 sebanyak 12 pemerintah kabupaten/kota atau 300%.

vii

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda Sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda” diindikasikan oleh dua IKU peningkatan kapabilitas APIP pada seluruh Pemda. Semakin banyak Pemda yang meningkat kapabilitasnya, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Capaian IKU yang mendukung sasaran strategis dan sasaran program adalah: 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) yang diukur dengan menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan kualitas kapabilitas APIP yang semakin baik.

Meskipun capaian indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program masih relatif rendah yaitu 45,45% tetapi telah terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan dalam hal pencapaian kapabilitas APIP level 3. Sampai dengan tahun 2016, terdapat 3 APIP yang telah memperoleh level 3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 yang masih nihil, maka terdapat peningkatan jumlah APIP pemerintah provinsi yang memperoleh kapabilitas APIP pemerintah provinsi level 3 sebanyak 3 (tiga) APIP pemerintah provinsi atau 300%.

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran strategis kapabilitas APIP pemerintah provinsi level 2 dan 1 capaiannya adalah 133.04%, dan 96.33%.

2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) yang diukur dengan menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan kualitas kapabilitas APIP yang semakin baik.

Meskipun capaian indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program masih relatif rendah yaitu 23,95% tetapi telah terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan dalam hal pencapaian kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 3. Sampai dengan tahun 2016, terdapat 12 APIP pemerintah kabupaten/kota yang telah memperoleh level 3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 yang masih nihil, maka terdapat peningkatan jumlah APIP pemerintah kabupaten/ kota yang memperoleh kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota level 3 sebanyak 12 (tiga) APIP pemerintah kabupaten/kota atau 1.200%. Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran strategis kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota level 2 dan 1 mencapai 168.46%, dan 83,91%.

Terkait baseline penilaian kapabilitas APIP untuk pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, dari populasi sebanyak 542 pemerintah provinsi/kabupaten/ kota sebanyak 534 pemerintah provinsi/kabupaten/kota telah dilakukan penilaian atau 98,54%. ***

viii

BAB I

PENDAHULUAN

D

eputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi PPKD) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern

terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Guna mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Deputi PPKD selama tahun 2016 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban formal dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi PPKD menerbitkan Laporan Kinerja (LKj d/h LAKIP) Tahun 2016. Tugas, fungsi, wewenang, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian LKj Deputi PPKD Tahun 2016 diuraikan di dalam Bab Pendahuluan berikut ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Tugas dan fungsi Deputi PPKD diatur berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembagian Tugas Di Kedeputian BPKP dan Keputusan Kepala BPKP Nomor 25/K/SU/2016 tentang Penunjukan Deputi Koordinator Pengawasan Program Lintas Sektoral BPKP. Tugas Deputi PPKD berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 adalah membantu Kepala BPKP di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi PPKD menyelenggarakan fungsi: 1. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

1

I

BAB

Pendahuluan

2. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah; 3. pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah; 4. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah; 5. pengawasan intern terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; 6. perumusan

kebijakan

dan

pelaksanaan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah; 7. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintahan daerah; 8. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah; 9. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembagian Tugas Di Kedeputian BPKP, Deputi PPKD melakukan tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektor pembangunan daerah pada: 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan 3. Pemerintah Daerah Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-25/K/SU/2016 tentang Penunjukan Deputi Koordinator Pengawasan Program Lintas Sektoral BPKP, Deputi PPKD mengemban tugas sebagai Koordinator Peningkatan Maturitas SPIP K/L/P dan Koordinator Peningkatan Kapabilitas APIP K/L/P.

B. Aspek Strategis Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah dan Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019, Deputi PPKD telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Dalam menyusun Renstra, Deputi PPKD memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memberi amanah BPKP untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian, lembaga,

2

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

dan daerah dan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara. Disamping itu, Deputi PPKD juga memperhatikan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut: 1. Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; 2. Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi; 3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah. Instruksi Presiden tersebut telah tercakup Rencana Strategis (Renstra) Deputi PPKD periode 2015-2019. Kebijakan pengawasan yang ditetapkan mengarah pada peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan. Arah kebijakan menyesuaikan dengan dinamika dan prioritas kebutuhan stakeholders khususnya presiden dan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah serta isu-isu strategis pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Kebijakan pengawasan diarahkan pada empat fokus pengawasan BPKP, meliputi pengawalan pembangunan daerah, peningkatan ruang fiskal daerah, pengamanan asset daerah serta peningkatan sistem tata kelola (good governance system).

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Deputi PPKD merumuskan kegiatan dalam Renstra berdasarkan nomenklatur tugas dan fungsi eselon II.

Rumusan kegiatan dalam Renstra berisi komponen kegiatan untuk

mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Kegiatan di lingkungan Deputi PPKD berdasarkan fokus pengawasan sebagai berikut: 1. Pengawalan Pembangunan Daerah a. Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 1) Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kemaritiman LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

3

I

BAB

Pendahuluan

2) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda 3) Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4) Pengawalan Pengadaan Barang Jasa/Probity Audit 5) Pengawasan berdasarkan Permintaan Stakeholder 6) Pengawasan Dana Transfer (DAK Infrastruktur) 7) Pengawasan Big Spender 8) Pengawasan Pinjaman Daerah 9) Kajian Current Issue 10) Proyek Strategis Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 11) Pengawasan Dana Transfer (DAK Pendidikan) 12) Pengawasan Program Lintas Sektoral – KEK 13) Pengawasan Program Lintas Sektoral – Ekonomi Lokal b. Bidang Polhukam dan PMK 1) Audit Kinerja Bidang Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan 2) Audit Kinerja Bidang Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan 3) Pemantauan Kegiatan Prioritas Kawasan Perbatasan 4) Pengawasan Program Pemberantasan Penyakit Menular 2. Peningkatan Ruang Fiskal Daerah 1) Optimalisasi Pendapatan Daerah 3. Pengamanan Aset Daerah 1) Pengawasan Kerjasama Daerah 2) Pendampingan/asistensi Pengelolaan Aset Daerah 4. Peningkatan Sistem Tatakelola Pemerintahan Daerah a. Perbaikan Penyelenggaraan SPIP 1) Evaluasi SAKIP 2) Penguatan Efektivitas SPIP 3) Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah Korupsi 4) Bimtek Maturitas SPIP b. Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern 1) Peningkatan Kapabilitas APIP c. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda 2) Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil Audit BPK 4) Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 5) Bimtek Reviu RKA 6) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 7) Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 8) Evaluasi Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh

4


9) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda 10) Evaluasi Penyerapan Anggaran Kemendagri 5. Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan

D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Deputi PPKD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Struktur organisasi Deputi PPKD mengacu kepada Surat Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP sebagai berikut: 1. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I 2. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II 3. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III Wilayah I meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, wilayah II meliputi wilayah Jawa dan Bali, serta wilayah III meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Deputi PPKD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan III yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan tugas mengelola kegiatan Tata Usaha Deputi PPKD. Pembagian tugas Penanggung jawab/Koordinator kegiatan pada Direktorat I, II dan III di Lingkungan Deputi PPKD ditetapkan dengan Surat Deputi Nomor S-453/D4/02/2016 tanggal 19 April 2016. No

Fokus Pengawasan

Direktorat Dir. 1

Dir. 2

Dir. 3

V

V

V

1

Pengawalan pembangunan daerah

2

Peningkatan ruang fiskal daerah

V

3

Pengamanan aset daerah

V

V

4

Peningkatan sistem tatakelola

V

V

V

pemerintahan daerah Kemudian dalam rangka memperlancar tugas-tugas kedeputian, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan penanggung jawab kegiatan yang membidangi bagian keuangan, bagian kepegawaian, dan bagian umum dengan uraian sebagai berikut: No.

Uraian

Penanggung Jawab

1

Urusan Kepegawaian

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I

2

Urusan Keuangan

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II


5

I

BAB

Pendahuluan

3

Urusan Umum

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

Struktur organisasi Deputi PPKD dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi PPKD

BPKP didukung dengan tenaga SDM yang cukup andal. Posisi pegawai per 31 Desember 2015 berjumlah 107 orang pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.2 Tabel 1.1 Posisi Pegawai Per 31 Desember 2016

Jabatan

Jumlah Orang

6

Deputi

1

Direktur

3

Kepala Sub Direktorat

6

Sub Umum Perbantuan

1

Pejabat Fungsional Auditor

77

Pejabat Fungsional Arsiparis

2

Pejabat Fungsional Kepegawaian

1

Pranata Komputer

3

Fungsional Umum

13

Jumlah

107


Tabel 1.2 Jenjang Pendidikan Pegawai Per 31 Desember 2016

Pendidikan

Jumlah Orang

S3

1

S2

20

S1

54

D3

23

SMA

9

Jumlah

107

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2016

Pendidikan

Jumlah Orang

Golongan IV

29

Golongan III

73

Golongan II

5

Golongan I

0

Jumlah

107

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Deputi PPKD Tahun 2016 melaporkan capaian kinerja BPKP selama tahun 2016. Capaian kinerja 2016 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran renstra Deputi PPKD Tahun 2015-2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi PPKD Tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.2. berikut ini.


7

I

BAB

Pendahuluan GAMBAR 1.2 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA BPKP TAHUN 2016

***

8


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

P

erencanaan dan perjanjian kinerja dimulai dari penetapan rencana strategis (renstra) Deputi PPKD yang merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian rencana dan program mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak agar dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Program pada Renstra Deputi PPKD mencakup satu program teknis yaitu Program

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Renstra Deputi PPKD Tahun 2015 – 2019 ditetapkan dengan Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: KEP-3/D4/02/2015 tanggal 5 Januari 2015. A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Penyusunan Renstra Deputi PPKD merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Deputi PPKD merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Deputi PPKD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Deputi PPKD merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Renstra BPKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah. 1. Pernyataan Visi Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP No. 60 Tahun 2008 dan Perpres No. 192 Tahun 2014, BPKP cq Deputi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

9

II

BAB


PPKD menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Internal Pemerintah berkelas dunia. Konsekuensinya, BPKP c.q Deputi PPKD dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan stakeholder’s dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP c.q. Deputi PPKD tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai Deputi PPKD yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan Deputi PPKD kepada stakeholdersnya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi Deputi PPKD sebagai berikut:

VISI Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi DEPUTI PPKD baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi DEPUTI PPKD. 2. Pernyataan Misi Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah 3 (tiga) misi Deputi PPKD yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Ketiga misi Deputi PPKD yang pencapaiannya diagendakan dalam tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Misi 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah guna mendukung tata kepemerintahan yang bersih dan efektif. 2. Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan pemerintahan daerah. 3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Deputi PPKD yang melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah, dan dilakukan untuk membantu kepala daerah selaku stakeholder dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) Deputi PPKD, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan

10


dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem. Misi kedua berkaitan dengan BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 59 PP 60 tahun 2008 yaitu melakukan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Misi ini bertujuan untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah daerah. Misi ketiga berkaitan dengan BPKP sebagai pembina aparat pengawasan intern pemerintah. Misi ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya peran APIP sebagai aparat pengawasan intern yang efektif dan kompeten. 3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, Deputi PPKD mengadopsi konsep. Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik, yaitu memodifikasi perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi stakeholder dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi auditan/pengguna jasa. Tujuan utama Deputi PPKD tercermin dalam tujuan-tujuan strategis yang terdapat pada perspektif manfaat bagi stakeholder, sebagai berikut:

TUJUAN 1. Peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah yang bersih dan efektif. 2. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. 3. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Deputi PPKD untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah;


11

II

BAB


2) Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah; 3) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah. Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis DEPUTI PPKD untuk tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. TABEL 2.1 SASARAN STRATEGIS DEPUTI PPKD

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

SATUAN

TARGET 2016

2019

1

Meningkatnya kualitas akun Indeks Akuntabilitas Pengelolaan tabilitas pengelolaan ke Keuangan dan Pembangunan Dauangan dan pembangunan lam Nawacita daerah

Skala 1-5

0

3

2

Meningkatnya maturitas SPIP Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

%

5

85


%

5

70

Meningkatnya Kapabilitas In- Kapabilitas APIP Pemerintah Provintern Pemerintah K/L/Pemda si (Level 3)

%

6

85


%

2

70


%

40

10


%

25

10


%

40

5


%

65

20

3

5. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Deputi PPKD merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Deputi PPKD dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Indikator kinerja utama Deputi PPKD merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Deputi PPKD. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama Deputi PPKD dalam pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Pemda.

12


Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama Deputi PPKD dapat dilihat pada tabel 2.2, berikut: Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama DEPUTI PPKD

No 1.

Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah 1.1

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawacita.

2.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda 2.1 Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 2.2 Persentase maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten /Kota (Level 3)

3.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

3.1 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 3.2 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3) 3.3 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 3.4 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 2) 3.5 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) 3.6 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 1) 6. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Deputi PPKD menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi Deputi PPKD dengan program yang ditetapkan oleh BPKP. Deputi PPKD hanya melaksanakan satu program teknis yaitu “Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”. Anggaran untuk kumpulan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dialokasikan menurut indikator kinerja utama. Kumpulan kegiatan ini identik juga dengan program menurut Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

13

II

BAB


Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi PPKD dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi PPKD tahun 2015 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan

No

Indikator Kinerja Utama

Program 1 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah 1.1

Indikator Kinerja Utama: Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawacita 1.

Asistensi/Bimtek SIMDA

2.

Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD

3.

Analisis Kinerja Keuangan Pemda

4.

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK

5.

Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual

6.

Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda

7.

Sosialisasi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

8.

Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda

9.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

10.

Evaluasi SAKIP

11.

Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

12.

Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kemaritiman

13.

Verifikasi Advance Payment DAK Reimbursement TA 2016

14.

Monitoring Pengelolaan DAK & Dana Penyesuaian TA 2015

15.

Asistensi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)

16.

Koodinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi

17.

Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset P3

2. Sasaran Startegis: Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda

14

2.1

Indikator Kinerja Utama : Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

2.2

Indikator Kinerja Utama : Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3) 1.

Penyusunan RTP

2.

Penilaian Risiko


3.

Pembinaan SPIP Pemda

4.

Penilaian Maturitas SPIP

5.

QA Atas Pembinaan SPIP

3. Sasaran Strategis: Tercapainya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten 3.1

Indikator Kinerja Utama : Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

3.2

Indikator Kinerja Utama : Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 1.

Validasi/Verifikasi atas penilaian mandiri (self assessment) yang telah dilakukan Inspektorat peningkatan kapabilitas APIP

2.

QA Pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP

3.

Bimtek Kapabilitas APIP pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

4.

Bimtek Kapabilitas APIP pada Kementerian Dalam Negeri

B. PERJANJIAN KINERJA 2016 Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun 2016 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2016, Perjanjian Kinerja memuat 5 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya tiga sasaran strategis dan 5 indikator kinerja program untuk mengukur tercapainya tiga sasaran program dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja DEPUTI PPKD Tahun 2016

NO

SASARAN

I

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Indikator Kinerja Strategis Kualitas 1.1

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan 1 dari skala

Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan

Keuangan dan Pembangunan

Program Prioritas dalam Nawa Cita

1

5

Nasional


15

II

BAB

2


Meningkatnya Maturitas SPIP 2.1

Maturitas SPIP Pemerintah

%

25

%

10

%

20

%

10

%

41

%

25

%

38

%

49

%

45

%

25

%

10

%

20

%

10

%

41

%

25

Provinsi (Level 3) 2.2


3

Meningkatnya Kapabilitas

3.1

Pengawasan Intern


Pemerintah K/L/Pemda 3.2


3.3


3.4


3.5


3.6


II

Sasaran Program

1

Perbaikan pengelolaan

Indikator Kinerja Program 1.1

Perbaikan tata kelola, manajemen

Program Prioritas Nasional

risiko dan pengendalian intern

dan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan program prioritas

Negara Bidang Pengawasan

nasional

Keuangan Daerah 2

Meningkatnya Kualitas

2.1

Penerapan SPIP pada

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

Pemerintah Daerah 2.2


3

Meningkatnya Kapabilitas

3.1

Pengawasan Intern Pemerintah


Daerah 3.2

Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/ Kota (Level 3) 3.3


3.4


16


3.5

Kapabilitas APIP Pemerintah

%

38

%

49

Provinsi (Level 1) 3.6


Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016, Deputi PPKD memperoleh anggaran sebesar Rp 6.227.518.000,00 sesuai dengan DIPA-089.01.1.450491/2016 tanggal 7 Desember 2015.

***


17

III

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) tahun 2016, dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Deputi PPKD. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja Deputi PPKD beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, data-data penghargaan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Deputi PPKD tahun 2016. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas. Sebagian besar data realisasi kinerja diperoleh dari aplikasi New IPMS yang membantu dalam penyusunan laporan kinerja BPKP. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Deputi PPKD dalam mendukung kinerja BPKP Tahun 2016. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu: 1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.   Persentase Pencapaian Kinerja =

Realisasi Rencana

x 100%

2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP K/L/Pemda level 1 dan 2 dilakukan dengan menggunakaan rumus: Persentase Pencapaian Kinerja =

18

Rencana – (Realisasi – Rencana) Rencana


x 100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan. B. Akuntabilitas Kinerja Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi PPKD, kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja Deputi PPKD tahun 2016. 1. Ikhtisar Kinerja Laporan kinerja tahun 2016 Deputi PPKD ini merupakan akuntabilitas kinerja tahun kedua dalam periode Renstra 2015-2019 Deputi PPKD. Dalam renstra periode 2015-2019, Deputi PPKD menetapkan tiga tujuan, yang kemudian dijabarkan dalam tiga sasaran strategis BPKP dan 3 sasaran program. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran strategis dan sasaran program tahun 2016 Deputi PPKD secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut: Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Deputi PPKD Tahun 2016

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Sasaran Strategis 1, Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Skala 1-5 1 dan Pembangunan Program Prioritas Nawa Cita Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP 2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 25

Realisasi

Capaian (%)

NA

NA

12.5

50.00

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota % 10 (Level 3) sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah 4 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 20

6.02

60.15

9.09

45.45

5

3

6 7

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

%

10

2.40

23.95

%

41

54.55

133.04


%

25

42.12

168.46


19

III

BAB


No 8

Indikator Kinerja Utama Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)

Satuan %

Target 38

Realisasi 39.39

Capaian (%) 96.33

9

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) RE 1

%

49

56.89

83.91 82.66

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah 1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan % 45 58.82 130.72 Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada peerintah: 2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 25

12.50

50.00

3

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota % 10 (Level 3) Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah: 4 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 20

6.02

60.15

9.09

45.45

5 6 7 8 9


%

10

2.40

23.95

%

41

54.55

133.04


%

25

42.12

168.46

%

38

39.39

96.33

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) RE 2

%

49

56.89

83.91 88.00

2. Evaluasi Kinerja  a. Kinerja Pengawasan Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Deputi PPKD dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas” melalui mekanisme penghitungan berupa Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional (APKPN).

20


Tabel 3.2 Skala Indeks APKPN

No 1 2 3 4 5 6

Indeks Menuju Akuntabilitas 1 2 3 4 5

Skor Sd 2,00 ≥ 2,00 – 3,00 ≥ 3,00 – 4,00 ≥ 4,00 – 4,75 ≥ 4,75 – 5,25 ≥ 5,25 – 5,50

Indeks tersebut mencerminkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pembangunan program prioritas. Nilai indeks adalah skala 1-5. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas yang semakin baik. Target nilai indeks pada tahun 2016 adalah 1 dari skala 5. Pada tahun 2016, nilai indeks diukur berdasarkan nilai tertimbang atas empat parameter yaitu: 1) Kategori penilaian SAKIP Pemda dengan tujuh kategori (AA, A, BB, B, CC, C, dan D); 2) Opini Laporan Keuangan Pemda dengan lima kategori (WTP , WTPDP , WDP, TMP, dan TW); 3) Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemda dengan lima kategori (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, dan Level 5); 4) Level kapabilitas APIP Pemda dengan lima kategori (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, dan Level 5).   Pada tahun 2016, indikator kinerja “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawacita” belum dapat diukur karena alat pengukuran indeks akuntabilitas masih dalam tahap uji coba. Meski demikian, untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1, Deputi PPKD telah melakukan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut melalui 1 sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah”. Sasaran progam tersebut merupakan perwujudan peran Deputi PPKD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. Perwujudan peran tersebut mendorong BPKP untuk berperan aktif memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektifitas dan kurang memadainya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, berikut disajikan sasaran program dari sasaran strategis 1.


21

III

BAB


Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Keuangan Daerah Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah” diukur menggunakan satu indikator kinerja, yaitu “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional” dengan target pada tahun 2016 adalah 45%. Realisasi indikator kinerja “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional” sebesar 58.82%, mencapai 130.72% dari target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 45,00%. Realisasi sebesar 58.82% tersebut diperoleh berdasarkan tindak lanjut atas 20 rekomendasi hasil pengawasan dari 34 rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2016. Perbandingan realisasi IKU program “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional” pada tahun 2016 dan 2015 digambarkan dalam gambar 3.1 berikut: Gambar 3.1  Perbandingan Realisasi IKU Sasaran Program 1 Tahun 2016 dan Tahun 2015

Jika mengacu pada gambar tersebut maka realisasi IKU Sasaran Program 1 tahun 2016 sebesar 130.71% mengalami kenaikan yaitu sebesar 19.43% dari tahun 2015 sebesar 98,48%. Pencapaian sasaran strategis 1 didukung dengan dana sebesar Rp 3.312.199.443,00 atau 95.91% dari anggaran sebesar Rp 3.453.315.000,00, dan SDM sebanyak 23.431 OH, atau 154.51 % dari rencana sebanyak 15.165 OH. Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 1 sudah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis sebesar 130.71% lebih

22


tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 95.91% dan penggunaan OH sebesar 154.51%. Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian IKU program tersebut dapat diuraikan, antara lain sebagai berikut: 1. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) dilakukan pada 3 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemaritiman, dengan menghasilkan 1 rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berupa instruksi kepada Kepala Daerah, yaitu: a. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan 1) Meningkatkan kapasitas pemda dalam penerapan SPM Pendidikan Dasar dengan menuangkan seluruh indikator SPM Pendidikan Dasar dan Menengah beserta target capaiannya dalam Revisi RPJMD, Revisi Renstra dan Renja-SKPD serta RKA/ DPA-SKPD; 2) Membangun sistem pengumpulan data kinerja terkait dengan pelaporan SPM Pendidikan dan menyusun Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan; 3) Melakukan upaya peningkatan capaian SPM dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan unit yang terkait tugas capaian kinerja bidang pendidikan; 4) Melaksanakan secara lebih intensif hal-hal sebagai berikut: a) Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP dengan satuan pendidikan dan masyarakat di wilayah masing-masing; b) Pemantauan pemutakhiran data siswa calon penerima PIP yang memiliki KPS/ KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik di sekolah secara benar dan lengkap, c) Menerapkan proses pengesahan usulan dari sekolah dan selanjutnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA dan SMK; d) Pemantauan pelaksanaan penyaluran dana PIP kepada siswa/anak penerima; e) Penatausahaan atas dokumentasi pelaksanaan PIP secara tertib. b. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah bidang Kesehatan 1) Menuangkan indikator dan rencana capaian SPM bidang kesehatan dalam dokumen perencanaan secara lengkap dan utuh serta selaras baik antar dokumen perencanaan dan penganggarannya maupun selaras dengan rencana capaian SPM Bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; 2) Menyusun pedoman sistem monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, agar pelaksanaannya sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

23

III

BAB


c. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah daerah Bidang Kemaritiman 1) Meningkatkan komitmen dalam pengadaan sarana prasarana termasuk pos pengawas, dan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menambah SDM Pengawas Perikanan dan penggantian alat tangkap. Di samping itu, melakukan sosialisasi terkait dengan pelarangan penggunaan alat tangkap terlarang. 2) Memfungsikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara optimal, mencari solusi terkait dengan penyediaan modal kerja bagi nelayan untuk melaut, dan menyediakan cold storage dan petugas pengelola TPI setiap wilayah yang memiliki PPI. 3) Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis operasional kepada pengelola Pelabuhan Perikanan agar pelabuhan perikanan berfungsi secara optimal. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), BPKP menghasilkan 1 rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan seluruhnya belum ditindak lanjuti oleh mitra terkait, yaitu: a. Menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah agar: 1) Meningkatkan komitmen untuk menjadikan LPPD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemenuhan data pendukung IKK yang valid sehingga capaian kinerja yang dilaporkan dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. 2) Melakukan self assessment (evaluasi kinerja mandiri) sebelum LPPD Provinsi/ Kabupaten/Kota difinalkan. 3) Membentuk Tim Penyusun LPPD yang melibatkan unsur pelaksana urusan (SKPD) terkait, sehingga kebutuhan data LPPD terkait SKPD pelaksana urusan dimaksud bisa diperoleh dengan cepat dan valid. b. Menyederhanakan jumlah IKK dari masing-masing urusan dengan mengambil IKK yang benar-benar menggambarkan kinerja utama dari urusan tersebut. c. Menetapkan batasan capaian kinerja maksimal dari masing-masing IKK sehingga pemerintah daerah memiliki target yang jelas untuk dicapai dan menutup kemungkinan terjadinya perbedaan antara skor dan peringkat dalam template gabungan regional dengan skor dan peringkat dalam template gabungan nasional. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 3. Monitoring Dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional Tahun 2016 Pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Monitoring Dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional Tahun 2016 Pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan

24


seluruhnya belum ditindak lanjuti oleh mitra terkait, yaitu: a. Mempercepat pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri RI terkait rencana pemotongan bukit untuk jalur akses kendaraan kargo. b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan bidang kewenangannya dalam rangka percepatan proses pembebasan lahan, penghapusan aset K/L, pembongkaran bangunan di lokasi beserta penyiapan penggantinya, dan penetapan pengelola sementara bangunan PLBN. c. Melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaiaan pembangunan dengan dukungan 3 komponen utama yaitu penambahan tenaga kerja dan peralatan serta percepatan penyediaan stok material. 4. Probity Audit Probity audit dilakukan melalui kegiatan Quality Assurance (QA) terhadap pelaksanaan Probity Audit pada 4 (empat) Perwakilan BPKP yaitu Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Riau, Bali dan Jawa Barat; pelaksanaan Probity Audit oleh Kedeputian Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 3 kegiatan, dan diklat dan workshop/sosialisasi. Melalui kegiatan ini, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi, yaitu: 1) penghematan senilai Rp 8.714.312.400,00 atas pengadaan kegiatan Jaringan Komunikasi dan Dara karena adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan nilai HPS. 2) Masukan perbaikan dokumen lelang dan tahapan pelaksanaan lelang agar pelelangan dapat dilaksanakan dengan transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 3) Penghematan senilai Rp 58.308.985.024,27 dari hasil pelaksanaan probity audit oleh 14 Perwakilan BPKP atau sebayak 31 laporan. Terhadap rekomendasi tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti melalui penghematan anggaran yang diperoleh melalui perbaikan/koreksi harga Perhitungan Sendiri (HPS). 5. Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan pada Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan pada Pemerintah Daerah, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri dan seluruhnya belum ditindak lanjuti oleh mitra terkait, yaitu: a. Mendorong pemerintah daerah untuk secara transparan menyampaikan informasi terkait kawasan/bangunan yang belum selesai kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. b. Mendorong pemerintah daerah untuk terkait untuk mengkaji kembali kelanjutan penyelesaian pembangunan kawasan/bangunan yang tidak selesai dan belum dimanfaatkan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

25

III

BAB


c. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun action plan penyelesaian kawasan/ bangunan yang tidak selesai atau belum dimanfaatkan. d. Mendorong pemerintah daerah menerapkan manajemen risiko pada setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik yang bersifat stratejik untuk menghindari terhentinya pembangunan atau tidak termanfaatkannya hasil-hasil kegiatan. e. Mendorong Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pendataan kawasan/ bangunan hasil pengadaan yang belum selesai dan belum dimanfaatkan pada masing-masing pemerintah daerah; f. Mendorong Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menerapkan continuous monitoring dan continuos audit atas pengadaan fisik yang bersifat stratejik. g. Mendorong Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemantauan atas langkah-langkah penyelesaian kawasan/bangunan yang belum selesai. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 6. Monitoring dan Evaluasi atas Dana Transfer Daerah /DAK Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Monitoring dan Evaluasi atas Dana Transfer Daerah /DAK termasuk reviu terhadap DAK TUD, verifikasi terhadap Advance Payment DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2016 dan verifikasi terhadap DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun 2015, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi kepada Menteri Keuangan, berupa: a) Menetapkan kebijakan pemantauan kegiatan DAK TUD TA 2015 untuk memastikan bahwa pemda telah melaksanakan kegiatan DAK TUD TA 2015 sesuai dengan usulan yang telah direviu BPKP. b) Menetapkan kebijakan pencairan DAK lebih selektif dan terkendali dengan memberikan persyaratan prosentase tertentu untuk pencairan DAK tahap berikutnya yang mencegah terjadinya idle money di Kas Umum Daerah saat tahun anggaran berakhir. c) Menerbitkan surat atensi kepada seluruh Kepala Daerah untuk memastikan bahwa sisa DAK TUD TA 2015 yang tersedia dalam Rekening Kas Umum Daerah dan menjadi SilPA Tahun Anggaran 2015 telah dianggarkan kembali ke Tahun Anggaran 2016. d) Menerapkan secara konsisten kebijakan pengembalian sisa DAK TUD ke Kas Negara sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2015 jo 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang menyatakan dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 masih terdapat sisa DAK TUD, baik output kegiatan tercapai maupun output kegiatan tidak tercapai, maka sisa DAK TUD diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2017. e) Mengajukan pencairan pinjaman kepada Bank Dunia atas Advance Payment DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2016 sebesar Rp785.642.466.000,00.

26


f)

Mengajukan pencairan pinjaman kepada Bank Dunia atas Value of Final Reimbursement sebesar Rp1.748.000.233.711,00 dan insentif senilai Rp199.313.186.330,00.

g) Memberikan dana insentif kepada Pemda yang diverifikasi Rp199.313.186.330,00 (dibulatkan Rp199.313.187.000,00).

sebesar

Terhadap rekomendasi tersebut, sebanyak 7 rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui penerbitan PMK berikut: a) PMK nomor 112/PMK.07/2016 tgl 12/7/2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan b) PMK nomor 187/PMK.07/2016 jo 48/PMK.07/2016 tgl 2/12/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa c) PMK nomor 187/PMK.07/2016 jo 48/PMK.07/2016 tgl 2/12/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa d) PMK nomor 187/PMK.07/2016 jo 48/PMK.07/2016 tgl 2/12/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa e) Referensi transfer 0003/1Q1TP76W/2016 tgl 14 Juni 2016 f)

Referensi transfer 0003/1Q1TP76W/2016 tgl 14 Juni 2016

g) PMK nomor 160/PMK.07/2016 tgl 25 Oktober 2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana P2D2 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016 7. Evaluasi atas Pinjaman Daerah Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi atas Pinjaman Daerah, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri yang sampai tahun 2016 berakhir belum ditindaklanjuti oleh mitra terkait. Rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: 1) Menyempurnakan regulasi pinjaman daerah dengan memperkuat aspek kelembagaan, sejak perencanaan, pemanfaatan, s.d. pemantauan dan pengaturan pinjaman daerah oleh BLUD. 2) Mempertegas kewajiban pelaporan dan publikasi pinjaman daerah. 3) Mendorong pemerintah daerah agar mengelola risiko terkait pinjaman yang akan/ sedang dimanfaatkan. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 8. Evaluasi atas Kinerja Keuangan dan Pembangunan (APBD Big Spender) Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi atas Pinjaman Daerah, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi kepada Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan yang sampai tahun 2016 berakhir belum ditindaklanjuti oleh mitra terkait. Rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a. Menetapkan pedoman/peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan/ teknis bagi pemerintah daerah dalam upaya standardisasi pengelolaan pendapatan daerah; b. Menetapkan kebijakan/peraturan (Surat Keputusan Bersama) yang mengatur mengenai penyelarasan/ sinkronisasi program-program prioritas nasional, baik nomenLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

27

III

BAB


klatur maupun substansi sasaran/target, sebagai dasar penyusunan perencanaan/ penganggaran yang mengikat bagi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) maupun pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota) secara jelas dan tegas; c. Membangun suatu sistem berbasis teknologi informasi untuk memastikan proses sinkronisasi program prioritas nasional, baik nomenklatur maupun substansi sasaran/target, dimulai dari perencanaan pemerintah pusat (RPJP, RPJMN/RKP) dengan perencanaan/penganggaran Pemda (RPJMD/RKPD, KUA/PPAS, DPA); d. Menetapkan pemberlakuan aturan reward dan punishment yang tegas/jelas terkait perencanaan/penganggaran dan pelaksanaan program-program di daerah yang sinkron/selaras dengan prioritas nasional (politik anggaran). Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 9. Evaluasi atas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi atas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menghasilkan 1 rekomendasi kepada 7 pimpinan K/L/P yang sampai tahun 2016 berakhir belum ditindaklanjuti oleh mitra terkait. Rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) Menteri Koordinator Perekonomian (1) mengusulkan kepada Presiden untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK yang telah diubah dengan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK, dengan memasukkan klausul: (a) rencana aksi sebagai syarat utama saat pengusulan pengembangan KEK dan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan pada saat pengusulan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau Badan Usaha. Rencana aksi dimaksud harus memuat secara jelas rencana kegiatan pengembangan KEK, target, dan pihak-pihak yang terlibat; (b) instansi yang terlibat dalam pengembangan KEK serta pembagian tugasnya dalam PP tentang Penetapan KEK untuk masing-masing KEK; (2) menyusun dan menetapkan Rencana Induk Nasional sebagai Grand Design pengembangan KEK yang akan menjadi acuan utama dalam melaksanakan verifikasi pengusulan KEK; b) Menteri PPN/Bappenas mengusulkan penyempurnaan indikator pengembangan KEK, yaitu tidak hanya penetapan KEK tapi juga target beroperasinya KEK dalam RPJMN. Hal tersebut untuk mempertajam proses verifikasi usulan dan komitmen pengembangan KEK antara lain komitmen untuk memenuhi target beroperasinya KEK dalam waktu 3 tahun yang didukung dengan komitmen pembangunan infrastruktur; c) Menteri Keuangan menyusun peraturan atau petunjuk teknis pelaksanaan PP terkait fasilitas dan kemu-

28


dahan di KEK. Petunjuk pelaksanaan tersebut dapat memuat besaran dan tata cara dalam penyusunan peraturan daerah terkait fasilitas dan kemudahan di KEK. d) Menteri Dalam Negeri memberikan teguran atau peringatan kepada Kepala daerah provinsi/kabupaten/ kota yang belum mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Administrator di KEK sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. e) Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Nasional tentang besaran sumber daya minimal yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan usaha tertentu dalam suatu KEK, sehingga menjadi salah satu pertimbangan pada saat pengusulan KEK. f) Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional merumuskan kebijakan pembebasan lahan di KEK dan mensosialisasikannya kepada para calon pengusul, pengusul, dan calon investor bersinergi dengan Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Kepala Daerah. g) Kepada para kepala daerah selaku Ketua Dewan Kawasan agar: (1) melakukan revisi atas dokumen RPJMD dengan memasukkan pembangunan infrastruktur dan dukungan non infrastruktur atas pengembangan KEK yang di wilayahnya sebagai bentuk perwujudan komitmen pemerintah daerah; (2) merumuskan dan menetapkan kebijakan peningkatan kompetensi Administrator. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 10. Evaluasi atas Pengelolaan Program Penanggulangan Penyakit Menular (PPM) Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi atas Pengelolaan Program Penanggulangan Penyakit Menular (PPM), BPKP menghasilkan 2 rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang sampai tahun 2016 berakhir belum ditindaklanjuti oleh mitra terkait. Rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: 1) Menteri Kesehatan a. Menerbitkan juknis yang mengatur tentang 1) pengelolaan data kinerja atas program PPM yang terintegrasi untuk semua jenis penyakit dalam rangka mengintegrasikan informasi sejak perencanaan sampai monitoring dan evaluasi dari tingkat pusat sampai ke unit layanan kesehatan.2) mekanisme penetapan target dari pusat (RPJMN) sampai RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3) adanya mekanisme penetapan target kinerja didasarkan pada database yang valid dan akurat dengan memanfaatkan data surveillance; 4) mekanisme monitoring dan evaluasi, pembagian peran dalam pelaksanaan monev mulai dari tingkat pusat s.d daerah. b. Melakukan pemetaan alokasi dana untuk program PPM dari berbagai sumber sebagai dasar untuk analisis proyeksi kebutuhan dana setiap pemerintah daerah dikaitkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap pemerintah daerah. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

29

III

BAB


c. Menerbitkan petunjuk teknis dari Permenkes No 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang memuat secara tegas kewajiban pemerintah daerah untuk memiliki strategi penanggulangan PPM, mekanisme kerja, pola hubungan, termasuk alokasi biaya operasional atas kelembagaan yang telah dibentuk terutama jejaring kerja yang melibatkan masyarakat dan LSM. d. Melakukan internalisasi program PPM kepada pemerintah daerah untuk membangun awareness atas keberhasilan program PPM. e. Mengintensifkan promosi melalui pemanfaatan media promosi yang mudah dijangkau masyarakat seperti media radio, televisi, dan pemberdayaan unit layanan kesehatan. 2) Menteri Dalam Negeri a. Mendorong seluruh Kepala Daerah melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan terkait program PPM melalui peran pembinaan dan pengawasan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, diantaranya menerbitkan strategi penanggulangan PPM untuk setiap jenis penyakit dan membentuk kelembagaan penanggulangan PPM yang mengedepankan jejaring kerja sampai tingkat masyarakat, serta memastikan ketersediaan. b. Dalam proses reviu RPJMD dan RAPBD, Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri memastikan telah mengakomodasi penetapan IKU program PPM dan dukungan dana yang memadai untuk mendukung berperannya kelembagaan yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 11. Evaluasi atas Pemberdayaan Pasar Tradisional Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi atas Pemberdayaan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) yang menghasilkan 3 rekomendasi strategis kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan UKM yang sampai tahun 2016 berakhir belum ditindaklanjuti oleh mitra terkait. Rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: 1) Menteri Koordinator Perekonomian Menetapkan pembagian peran pemberdayaan pasar tradisional antara Kementerian terkait terutama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan serta kementerian teknis lainnya. 2) Menteri Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM a) Memfasilitasi kegiatan revitalisasi non fisik (manajemen, sosial dan ekonomi) secara simultan dengan kegiatan revitalisasi fisik di daerah. b) Penyederhanaan proses/syarat serah terima hasil revitalisasi fisik pasar tradisional yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan antara lain:

30


-

Proses audit tidak harus dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Perdagangan, namun dapat melibatkan APIP lainnya

- Membuat MoU dengan APIP di daerah untuk melakukan pengawasan pemberdayaan fisik pasar tradisional sejak proses perencanaan sampai dengan pembangunan. Sehingga saat pembangunan fisik selesai dilaksanakan dapat diyakini kesesuaian fisik dengan kontrak. c) Memfasilitasi pembangunan data base dan atau sistem informasi yang memadai untuk keperluan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas informasi-informasi minimal yang dibutuhkan terkait pemberdayaan pasar antara lain meliputi jumlah pasar tradisional, kondisi, lokasi, dan sebagainya Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 12. Evaluasi atas Kerja Sama Daerah (KSD) Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi atas Kerja Sama Daerah (KSD), BPKP menghasilkan 1 rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Kerjasama Daerah yang sampai tahun 2016 berakhir belum ditindaklanjuti oleh mitra terkait. Rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) membangun database kerjasama daerah di seluruh Indonesia yang dikelompokkan dalam 2 klasifikasi: 1. Kerjasama antar Pemda; 2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga. b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Permendagri nomor 22 tahun 2009. c) menyusun standarisasi Penyusunan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak agar muatan kontrak kerjasama daerah. d) menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah yang melakukan kerjasama Daerah dengan pihak swasta agar membuat tugu/prasasti yang menginformasikan bangunan dibangun di tanah milik pemda untuk meminimalisir risiko pengalihan hak tanpa sepengetahuan Pemerintah daerah. e) menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk memasukkan anggaran monitoring dan evaluasi kerjasama daerah terutama yang berjangka waktu lama dan berisiko tinggi dan menjadi penugasan rutin dari Inspektorat Daerah sebagai wujud “early warning system”. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 13. Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, BPKP menghasilkan 2 rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang sampai tahun 2016 berakhir belum ditindaklanjuti oleh mitra terkait. Rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

31

III

BAB


1) Kementerian Dalam Negeri a. menyusun petunjuk penyusunan data potensi PAD dalam proses penyusunan APBD; b. menginstruksikan kepada Kepala Daerah agar meningkatkan penerapan pengendalian intern pada proses bisnis pengelolaan PAD khususnya pada unsur penilaian risiko. c. memfasilitasi saluran komunikasi, data dan informasi guna rekonsiliasi pajak bahan bakar dan pajak penerangan jalan umum yang telah diterima oleh Pemda dengan jumlah yang telah dipungut oleh Pertamina dan PLN atau perusahaan lainnya. 2) Kementerian Keuangan a. menyusun peraturan menteri keuangan tentang ketentuan umum pajak daerah, tata cara penatausahaan pajak dan retribusi daerah dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah. b. mensinergikan data pajak daerah dengan pajak yang dipungut oleh pusat untuk kepentingan optimalisasi penerimaan pajak. c. melakukan sosialisasi best practices pengelolaan PAD sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi SDM pemerintah daerah. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 14. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) mengingatkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan proses penyusunan dan penetapan APBD secara tepat waktu serta meningkatkan koordinasi dengan DPRD sehingga terjadi percepatan pembahasan atas penyusunan dan penetapan APBD. b) menyusun pedoman system monitoring dan evaluasi atas penyusunan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pedoman ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam memonitoring dan evaluasi setiap tahapan dalam penyusunan APBD, sehingga hambatan dan kendala dapat diketahui lebih dini dan pada akhirnya mutu dan ketepatan waktu penetapan APBD lebih baik. c) meningkatkan pembinaan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas SDM pemerintah daerah. Tindak lanjut berupa perbaikan kebijakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017 yang mesyaratkan APBD ditetapkan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya

32


tanggal 31 Desember. Disamping itu, tindak lanjut dapat dilihat dari trend penetapan APBD yang terlambat semakin menurun sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut: Tabel 3.3 Trend Waktu Penetapan APBD (2012-2016) PENETAPAN APBD

TAHUN 2012

2013

2014

2015

2016

Tepat Waktu (TW)

286

334

348

462

443

Tidak Tepat Waktu (TTW)

238

190

181

80

99

Jumlah

524

524

529

542

542

15. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda Tahun Anggaran 2016 Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda Tahun Anggaran 2016, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) Melanjutkan kebijakan tender Pra-DIPA/DPA untuk tahun anggaran 2017, yang pada tahun anggaran 2016 baru mencapai 1,53% dari nilai yang dilelangkan sebesar Rp202.16Triliun. b) Mempersiapkan pelaksanaan PBJ dengan lebih seksama dan meningkatkan koordinasi awal antar instansi terkait untuk perizinan dan pembebasan lahan. c) Mengembangkan sistem monitoring berkelanjutan atas penyerapan anggaran dan pelaksanaan PBJ. Terhadap rekomendasi untuk melanjutkan kebijakan tender pra DIPA/DPA tersebut, telah ditindaklanjuti melalui penyediaan aplikasi pengelolaan anggaran yang mengintegrasikan belanja barang jasa dan modal ke aplikasi “Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP”. 16. Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan RAPBN dengan mencantumkan klausul bahwa kontrak akan ditanda tangani setelah penetapan APBN. b) Mempercepat proses perhitungan revisi anggaran. Tindak lanjut yang dilakukan dengan melakukan revisi anggaran sedangkan pengumuman RUP belum dilaksanakan 17. Evaluasi Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat, dan Aceh Audit pengelolaan dan penggunaan Dana Otsus di tiga provinsi adalah untuk mengetahui apakah kebijakan kepala daerah atas pengelolaan Dana Otsus telah sesuai dengan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

33

III

BAB


tujuan yang ditetapkan dalam UU terkait otonomi khusus serta peraturan pelaksanaan nya, dengan hasil disajikan pada tabel 3.4 berikut: Tabel 3.4 Hasil Evaluasi Dana Otsus Pemda yang diaudit 2014

Realisasi Dana Otsus ( Milyar Rp) 2014

Jumlah

Sampel

%

2015

Papua

7 Pemda

3.770,30

4.408,60

8.185,90

460,30

5,62

Papua Barat

3 Pemda

1.183,90

1.387,60

2.571,50

634,7

24,68

Aceh

4 Pemda

3.421,10

3.523,60

6.944,70

671,8

9,67

Hasil audit ini mencakup Dana Otonomi Khusus termasuk Dana Tambahan Infrastruktur (Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh) periode tahun 2014 dan 2015, dengan permasalahan sebagaimana disajikan pada tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Rekapitulasi Permasalahan Evaluasi Dana Otsus

NO

Uraian

Nilai Permasalahan Pemda (Milyar Rp) Papua

Papua Barat

Aceh

1

Pertanggungjawaban kegiatan yang tidak jelas/lengkap

12,2

76,7

2

Penggunaan dana tidak tepat sasaran

17,8

61,4

57,52

3

Alokasi perbidang yang tidak sesuai ketentuan: - untuk pendidikan <30%, kesehatan<15%, &infrastruktur<20%) - untuk bantuan kampung di Keerom >5%

158,1 77,9

4

Terdapat penyerahan hasil kegiatan ke pihak III yang belum didukung dokumen serah terima yang memadai dan lengkap

99,91

5

Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan

18,23

6

Terdapat pemanfaatan hasil Belanja Modal belum sesuai tujuan

19,81

7

Permaslahan lain lain

5.7

15.7

48.33

Nilai Total Temuan

271,7

153,8

243,80

Persentase Total temuan

59%

24%

36,29%

Nilai kegiatan yang disampel

460,3

634,7

671,80

Terhadap kegiatan Audit Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh tersebut telah disampaikan Ikhtisar Hasil audit Dana Otonomi.

34


Khusus kepada Presiden dan Menkopolhukam sebagaimana surat nomor SR-568/K/ D4/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan nomor SR-569/K/D4/2016 tanggal 27 Juni 2016. Atas hasil evaluasi/audit terhadap Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan kegiatan reviu tindak lanjut, dan hasilnya telah dilaporkan kepada Deputi PKD dengan laporan nomor LHR-156/D4.03/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang antara lain menjelaskan bahwa dari hasil reviu diketahui bahwa dari 55 kejadian hasil temuan dengan nilai Rp1.524.328.413,96, baru 2 (dua) kejadian hasil temuan audit dengan nilai Rp121.898.879,91 yang telah diproses tindak lanjutnya. 18. Kajian Current Issue Dalam melaksanakan fokus pengawasan Kajian Current Issue berupa kajian atas Pembagian Urusan dan Bidang Kewenangan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) Perlu diterbitkan regulasi sementara/transisi terkait pembentukan struktur kodefikasi/klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi dengan memperhatikan Pasal 32 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sekaligus mengakomodasi Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan agar tidak terjadi perbedaan struktur kodefikasi urusan pemerintahan dan organisasi antar pemerintah daerah yang berakibat adanya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya untuk tahun 2017. b) Perlu dibuat regulasi yang terkait dengan implementasi SOTK baru yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 untuk diberlakukan per 1 Januari 2017 serta pengisian jabatan perangkat daerah dilakukan pada akhir tahun 2016 agar tidak mengganggu penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan APBD tahun 2016 dan APBD tahun 2017. Tindak lanjut yang dilakukan berupa perbaikan kebijakan dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 19. Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) Menyusun suatu standar penilaian kinerja keuangan pemda, sehingga kinerja keuangan pemda dapat diukur. b) Memberikan pembinaan kepada pemda terkait dengan penyelenggaraan akuntansi, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. c) Mendorong pemda untuk meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

35

III

BAB


ekstensifikasi pendapatan untuk meningkatkan derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerahnya. d) Meningkatkan ketersediaan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. e) Mendorong pemda untuk lebih proporsional dalam mengalokasikan belanjanya, yakni dengan melakukan penghematan terkait dengan belanja operasi dan meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. f) Membuat perencanaan yang terukur berdasarkan perhitungan yang akurat atas komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dapat menjamin ketersediaan dana/kas/SILPA yang cukup untuk membayar belanja yang dilakukan oleh pemda, sehingga dapat dihindari adanya kegiatan yang sudah terealisasi namun tidak dapat dibayar oleh pemda pada tahun anggaran yang bersangkutan yang disebabkan kurangnya ketersediaan dana/kas/SILPA. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 20. Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil Audit BPK Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil Audit BPK, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) Mendorong pelaksanaan SPIP di pemda. Dapat dimulai dengan menyusun peta risiko kegiatan di tiap-tiap SKPD untuk mengetahui daftar risiko serta daftar celah pengendalian. b) Memonitor kewajiban penyusunan petunjuk pelaksanaan suatu kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) Mendorong pemda untuk menyusun prosedur pelaporan atau monitoring pada setiap sistem yang dibangun pemda. d) Mendorong peningkatan komitmen dan kompetensi SDM pemda dengan memberikan bimbingan teknis dan asistensi untuk pelaksanaan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit. e) Mengawal pelaksanaan rencana tindak atau rencana aksi yang telah disusun oleh pemda agar temuan BPK dapat segera ditindaklanjuti dan tidak terulang. Terhadap rekomendasi tersebut, untuk pemerintah daerah yang didampingi, telah seluruhnya ditindaklanjuti. Sementara untuk tindak lanjut atas rekomendasi kepada pemerintah daerah lainnya menunggu instruksi dari Menteri Dalam Negeri. 21. Bimtek /Asistensi Penilaian Maturitas SPIP pada BNPP Kegiatan penilaian maturitas SPIP dilakukan atas penyelenggaraan SPIP pada BNPP. Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dengan mengacu pada Perka No 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Peningkatan Maturitas SPIP, diperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 2,202. Hasil penilaian tersebut menghasilkan 1 rekomendasi strategis untuk meningkatkan level maturitas SPIP level 3. Terhadap

36


rekomendasi tersebut seluruhnya belum ditindaklanjuti dengan uraian sebagai berikut: a. Terkait unsur lingkungan pengendalian, membentuk/menetapkan unit yang melaksanakan fungsi pengawasan Intern bagi BNPP atau jika belum memungkinkan dibentuk APIP tersendiri, maka agar segera ditetapkan kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan BNPP dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan secara rutin. b. Terkait unsur penilaian risiko, melalui menetapkan Satgas Penyelenggaraan SPIP BNPP, yang akan menjadi motor penggerak implementasi SPIP di BNPP; Melakukan Sosialisasi serta workshop terkait proses identifikasi dan analisis risiko sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan melakui Perka BNPP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BNPP; Melakukan identifikasi risiko serta menyusun daftar risiko atas kegiatan utama dan menetapkannya secara formal; Melakukan analisis risiko serta menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)/rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal. c. Terkait unsur pemantauan, menetapkan unit kerja yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi terpisah atas penyelenggaraan SPIP, sambil menunggu dibentuknya struktur/unit APIP; penyusunan kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit; dan Melakukan evaluasi atas kebijakan pemantauan berkelanjutan secara terdokumentasi, serta membangun mekanisme otomatisasi atas kegiatan pemantauan berkelanjutan. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya telah ditindaklanjuti melalui pembangunan aplikasi terintegrasi dan akan dilaksanakan pada tahu 2017. Demikian juga dengan peran APIP yang efektif, sudah ditetapkan pendelegasian wewenang peran APIP kepada Inspektorat Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri no 69 tahun 2016 dan telah menjadi bagian dari PKPT Inspektorat Kemendagri. 22. Peningkatan Efektivitas SPIP Kegiatan peningkatan efektivitas SPIP dilakukan melalui pemberdayaan Tim Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP yang dibentuk melalui SK Kepala BPKP Nomor: KEP179/K/D4/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Tim Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada K/L/P. Selama tahun 2016, Deputi PPKD telah melaksanakan beberapa kegiatan yang sedang dan akan dilanjutkan pada tahun 2017, diantaranya melalui optimalisasi peran Rendal dan Perwakilan dalam mendorong K/L dan Pemda untuk melaksanakan penilaian maturitas SPIP guna memperoleh baseline hasil penilaian maturitas SPIP. Selain itu, Deputi PPKD juga bekerja sama dengan USAID CEGAH, diantaranya untuk melakukan reviu atas pedoman penilaian maturitas SPIP oleh International expert dan dengan Worldbank melalui pencetakan buku dan Workshop best practices implementasi SPIP. Melalui kegiatan TKPP SPIP, Deputi PPKD telah menghasilkan 5 rekomendasi strategis LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

37

III

BAB


kepada 5 Kementerian/Lembaga yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian target maturitas SPIP level 3, dengan uraian sebagai berikut: a. BPK RI 1) Data sharing temuan kelemahan SPI sebagai dasar pembuatan risk register nasional. 2) Penggunaan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai dasar untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal. b. Menteri Dalam Negeri 1) Pencantuman target maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 ke dalam Dokumen RPJMD. 2) Pengefektifan fungsi Pokja/Satgas SPIP di tingkat pemerintah daerah dalam pengembangan SPIP dan pencapaian maturitas level 3. c. Menteri PAN RB mencantumkan capaian atas tingkat maturitas SPIP sebagai salah satu unsur penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. d. Menteri Keuangan 1) Mempertimbangkan capaian atas tingkat maturitas sebagai salah satu kriteria penetapan Dana Insentif Daerah. 2) Mensyaratkan penyertaan dokumen risk register dan rencana tindak pengendalian dalam proses pembahasan anggaran kementerian/lembaga. e. Kepala LAN Integrasi materi sistem pengendalian intern berbasis risiko ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (DIKLATPIM). Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 23. Korsupgah KPK – BPKP Kegiatan korsupgah KPK-BPKP tahun 2016 terdiri dari dua kegiatan, yaitu a. Penilaian risiko implementasi best practices perencanaan dan penganggaran, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). b. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil korsupgah korupsi tahun 2015 Dari kegiatan implementasi best practices, telah dihasilkan register risiko dan rencana pengendalian untuk memitigasi risiko implementasi best practices perencanaan dan penganggaran, ULP, dan PTSP pada delapan pemda di delapan provinsi yang menjadi objek korsupgah. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana tindak pengendalian (RTP) oleh pemerintah daerah. Selain itu, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil korsupgah korupsi

38


tahun 2015, dari 1233 rekomendasi yang diberikan tim korsupgah kepada pemda objek korsupgah tahun 2015, per 30 September 2016 telah ditindaklanjuti sebanyak 1.242 rekomendasi ( 58,23%), sedangkan yang belum tuntas ditindaklanjuti sebesar 891 rekomendasi (41,77%). 24. Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Melalui kegiatan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Deputi PPKD telah menghasilkan 1 rekomendasi strategis kepada Menteri dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berupa instruksi kepada Kepala Daerah yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian target maturitas SPIP level 3, dengan uraian sebagai berikut: a. Menambahkan/menyesuaikan materi agenda pembangunan wilayah dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 (Buku III RPJMN), dan Indikator RPJMN lainnya (Tingkat Kapabilitas APIP, Tingkat Kematangan Implementasi/ Maturitas SPIP). b. Menginstruksikan Tim Penyusun RPJMD agar membahas langkah-langkah penyusunan RPJMD untuk mendapatkan gambaran tentang RPJMD yang disusun, dan selanjutnya melakukan pembahasan finalisasi rancangan RPJMD sebelum rancangan akhir RPJMD selesai. c. Menyelaraskan nomenklatur dan jumlah urusan pemerintahan pada RPJMD Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. d. Melakukan penilaian risiko dan merumuskan kegiatan pengendalian (kebijakan dan prosedur) dalam penyusunan APBD untuk meminimalkan risiko. 25. Evaluasi atas Implemantasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota

Melalui kegiatan Evaluasi atas Implemantasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota, Deputi PPKD telah menghasilkan 1 rekomendasi strategis kepada Menteri PAN RB berupa instruksi kepada Kepala Daerah yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian target maturitas SPIP level 3, dengan uraian sebagai berikut: a. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. b. Melakukan kapitalisasi atas indikator-indikator kinerja yang dianggap telah memenuhi kriteria pengukuran kinerja yang baik untuk dapat dijadikan rujukan/referensi bagi setiap pemerintah daerah. c. Mendorong pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan pelaporan kinerja termasuk penyediaan fasilitas untuk monitoring kinerja secara berkelanjutan (Continuous Monitoring) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

39

III

BAB


d. Mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan supervisi atas penyusunan rencana aksi perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan atas pelaksanaan rencana aksi tersebut. Terhadap rekomendasi tersebut di atas, seluruhnya belum ditindaklanjuti karena laporan hasil evaluasi baru diselesaikan pada triwulan 4 tahun 2016. 26. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan, aset, dan pendapatan daerah serta implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Tindak lanjut berupa perbaikan kebijakan dengan dibuatnya RPP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP No. 58 Tahun 2005. Disamping itu, tindak lanjut dapat dilihat dari trend opini WTP yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 3.5 Data Perkembangan Perolehan Opini BPK No. 1. 2. 3. 4.

Jenis Opini WTP WDP TW TMP JUMLAH

Jumlah Pemda LKPD 2012 119 23% 320 61% 6 1% 79 15% 524 100%

LKPD 2013 156 29,8% 311 59,3% 11 2,1% 46 8,8% 524 100%

LKPD 2014 252 46,8% 248 46,0% 5 0,9% 34 6,3% 539 100%

LKPD 2015 312 57,6% 196 36,1% 4 0,7% 30 5,6% 542 100%

Dari 312 WTP, 284 pemda (91%) diasistensi BPKP dan 253 pemda dengan SIMDA (81%) dan dari 196 WDP, 178 pemda (91%) diasistensi BPKP dan 168 pemda dengan SIMDA (87%). 27. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) Penggunaan aplikasi tunggal keuangan desa (Siskeudes) b) Peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/ kota kepada desa c) Peningkatan kapasitas perangkat desa. Tindak lanjut yang dilakukan berupa perbaikan kebijakan dengan terbitnya: · Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan akan dibuatkan peraturan dalam negeri yang mengatur Siskeudes (masih

40


dalam proses) · Surat Pimpinan KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. 28. Bimtek Reviu RKA Pemda Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Bimtek Reviu RKA Pemda, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) Meminta pemda untuk meningkatkan kemampuan personil Inspektorat (APIP) tentang proses bisnis penyusunan dan reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD, serta penyusunan APBD terkait perencanaan, penganggaran, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. b) Mendorong pemda untuk meningkatkan kemampuan personil SKPD tentang proses bisnis penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dan penyusunan APBD terkait perencanaan, penganggaran, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. c) Mensyaratkan kelengkapan dokumen KAK dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD agar perencanaan kegiatan dalam RKA dapat mencapai tujuan dan sasaran KUA dan PPA. d) Tetap mengamanatkan kewajiban kepala daerah untuk menugaskan APIP melakukan reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam Permendagri Pedoman Penyusunan APBD di tahun-tahun berikutnya. e) Menetapkan kebijakan reviu RKA berbasis penilaian risiko terutama atas kegiatan utama perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tindak lanjut berupa perbaikan kebijakan dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah. 29. Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual, BPKP menghasilkan 1 rekomendasi perbaikan kebijakan berupa: a) Menyusun regulasi yang terinci tentang Petunjuk Teknis Reviu LKPD Berbasis Akrual bagi APIP daerah (Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota) sebagai pengganti Permendagri No. 4 Tahun 2008 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permenkeu No. 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LKPD. b) Melakukan sosialisasi, workshop/bimtek dan asistensi pelaksanaan reviu LKPD berbasis akrual. c) Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemda terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Tindak lanjut yang dilakukan berupa perbaikan kebijakan dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B3/IJ tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

41

III

BAB


30. Peningkatan kapabilitas APIP pada K/L/P Pencapaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya maturitas SPIP” diukur dengan menggunakan dua IKU, yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”. Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. IKU Maturitas SPIP Provinsi/Kab/Kota Level 3 merupakan tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh Pemda. Pada level 3 atau tingkat “terdefinisi”, berarti Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik meskipun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya maturitas SPIP” diukur dengan menggunakan 2 IKU, yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)” dengan ikhtisar sebagai berikut.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas SPIP Pencapaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya maturitas SPIP” diukur dengan menggunakan dua IKU, yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”. Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. IKU Maturitas SPIP Provinsi/Kab/Kota Level 3 merupakan tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh Pemda. Pada level 3 atau tingkat “terdefinisi”, berarti Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik meskipun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya maturitas SPIP” diukur dengan menggunakan 2 IKU, yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)” dengan ikhtisar sebagai berikut.

42


Gambar 3.2 Capaian IKU Sasaran Strategis 2 Tahun 2016

Dari gambar 3.2 terlihat bahwa kedua IKU sasaran strategis 2 “Meningkatnya maturitas SPIP” belum mencapai target yang ditetapkan. Meski demikian, sampai dengan akhir Desember 2016, Deputi PPKD dengan dukungan 33 perwakilan BPKP telah berhasil memetakan baseline penilaian SPIP pada 290 pemerintah daerah yang terdiri dari 24 pemerintah provinsi dan 266 pemerintah kabupaten/kota dari total 34 pemerintah provinsi dan 508 pemerintah kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada gambar 3.3 berikut: Gambar 3.3 Capaian baseline penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah s.d 31 Desember 2016

Dari hasil penilaian atas 290 pemerintah daerah tersebut di atas, yang telah memperoleh level 3 baru sebanyak 3 pemerintah provinsi dan 16 pemerintah kabupaten/kota.


43

III

BAB


Tingkat maturitas SPIP yang masih relatif rendah di tingkat Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagian besar disebabkan belum dimanfaatkannya pendekatan penilaian risiko dan mitigasinya dalam pencapaian tujuan sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana disajikan hasil analisis pencapaian maturitas SPIP pada 105 pemerintah daerah dengan periode asesmen tahun 2016 sebagaimana disajikan pada gambar 3.4, berikut: Gambar 3.4

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian maturitas SPIP yang terendah pada unsur penilaian risiko diikuti dengan informasi dan komunikasi dan pemantauan, dengan uraian sebagai berikut: 1. Capaian terendah adalah unsur ‘Penilaian Risiko’ dengan nilai rata-rata 0,102 dari nilai maksimal 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep manajemen risiko belum dipahami oleh instansi pemerintah. Hal tersebut juga menyiratkan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek risiko dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah. 2. Untuk unsur ‘Lingkungan Pengendalian’, capaian terendah terdapat pada sub unsur ‘Komitmen atas Kompetensi’ serta ‘Penegakan Integritas dan Nilai Etika’. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pada instansi pemerintah memerlukan peningkatan kualitas SDM dan integritas serta nilai etika. 3. Untuk unsur ‘Kegiatan Pengendalian’, capaian terendah terdapat pada sub unsur ‘Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern’. Hal tersebut selain mempengaruhi capaian unsur ‘Informasi dan Komunikasi’ serta ‘Pemantauan’, juga menunjukkan kelemahan aspek administrasi atas pengendalian. Kelemahan atas aspek administrasi tersebut juga tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK, sebanyak 2353 dari 6.150 (38,26%) permasalahan terkait pengendalian intern pada semester 1 tahun 2016 Meski demikian, kemajuan perolehan nilai maturitas berdasarkan level dan jika dibandingkan dengan target 2019 masih cukup rendah sebagaimana disajikan gambar 3.6 berikut:

44


Gambar 3.6 Maturitas SPIP berdasarkan level 124 112

90 84

48

46 33 26

37

35

32

30

24

22

23 17

13 0

3

Sumatera

Level 0

8

0

0

Jawa

Level 1

Level 2

0

Kalimantan & Sulawesi

Level 3

Target Level 3 Tahun 2016

3

Bali, NTT, NTB, Maluku & Papua

Target Level 3 Tahun 2019

dengan sebaran capaian berdasarkan provinsi sebagaimana disajikan pada gambar 3.7 berikut: Gambar 3.7 Peta Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Sd. 31 Desember 2016

Pencapaian sasaran strategis 2 tersebut didukung dengan dana sebesar Rp1.097.248.576,00 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp 1.155.501.000,00, dan SDM sebanyak 2.117 OH, atau 114,68 % dari rencana sebanyak 1.846 OH. Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran strategis 2 masih inefisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis sebesar 50.00% dan 60.15% lebih rendah daripada capaian penggunaan dana sebesar 94.96% dan penggunaan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

45

III

BAB


OH sebesar 114,68%. Belum tercapainya target kinerja IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Daerah (Level 3)” dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Puslitbangwas BPKP, konsultan USAID-CEGAH, dan TK PP SPIP BPKP, dengan rincian sebagai berikut: 1. Komitmen dan kesadaran instansi pemerintah akan pentingnya SPIP dan target RPJMN atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern perlu ditingkatkan. 2. Metode penilaian maturitas SPIP sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP nomor 4 tahun 2016 dinilai komprehensif dan kompleks yang membutuhkan sumber daya yang besar. 3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dinilai belum kompeten sebagai assessor untuk melaksanakan penilaian terhadap maturitas SPIP Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan level maturitas SPIP Pemda antara lain sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan peran koordinasi TKPP SPIP untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penugasan peningkatan level maturitas SPIP Pemerintah Daerah 2. Pembuatan surat edaran Deputi PPKD sebagai petunjuk pelaksanaan Perka Nomor 4/2016 yang berlaku untuk seluruh kedeputian rendal dan perwakilan BPKP tahun 2017 3. High level meeting BPKP dengan BPK, Kemendagri, Kemenkeu, dan K/L teknis 4. Workshop asesor maturitas SPIP untuk BPKP Pusat dan K/L (target th 2017 sebanyak 400 orang) 5. Workshop asesor maturitas SPIP Pwk BPKP dan Pemda (target th 2017 sebanyak 1.220 orang) 6. Menyediakan data baseline maturitas level SPIP 100% sebanyak total 322 IP 7. Bimtek peningkatan maturitas SPIP untuk setiap level, total sebanyak 284 IP (hasil penilaian 2016) ditambah 322 (hasil penilaian baseline th 2017) 8. Pembuatan SIM maturitas SPIP 9. Penyempurnaan model (maturitas) 10. Penyempurnaan aplikasi maturitas SPIP 11. Penyempurnaan grand strategy (termasuk membuat Panduan Penyusunan Roadmap Menuju SPIP Level 3 bagi K/L/P) 12. Audit komunikasi BPKP untuk mengoptimalkan upaya promosi SPIP 13. Penyusunan buku “Good Practices of SPIP” dan e-book 14. Workshop “Good Practices of SPIP” 15. Diklat maturitas SPIP (6 kelas) 16. Penyusunan modul maturitas SPIP 17. Perbaikan website SPIP 18. Perbaikan profil pembinaan SPIP oleh BPKP Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian 2 IKU sasaran strategis 2 disajikan sebagai berikut.

46


IKU 1 Sasaran Strategis 2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) IKU 1 sasaran strategis 2 “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP seluruh Pemerintah Provinsi yang diharapkan berada pada level 3. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Sampai dengan tahun 2016, dari 34 pemerintah provinsi yang menjadi mitra kerja BPKP, terdapat 3 pemerintah provinsi yang telah mencapai tingkat maturitas SPIP level 3, yaitu : Provinsi DIY, Provinsi Jawa Tengah, dan Bali, dengan capaian kinerja sasaran strategis “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” masih di bawah target sebesar 12.50% dari target sebesar 25% dengan capaian sebesar 50%. Meskipun capaian indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program masih relatif rendah yaitu 50.00% tetapi telah terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Untuk baseline penilaian maturitas SPIP pada pemerintah provinsi, dari jumlah pemerintah provinsi sebanyak 34 pemerintah provinsi, sampai dengan tahun 2016, telah dilakukan penilaian maturitas SPIP sebanyak 24 pemerintah provinsi dan jika dibandingkan dengan penilain maturitas SPIP sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3 pemerintah provinsi maka terdapat kenaikan sebesar 21 pemerintah provinsi atau 700%. Sedangkan terkait maturitas SPIP level 3, jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 yang masih nihil, maka terdapat peningkatan jumlah pemerintah provinsi yang memperoleh maturitas level 3 sebanyak 3 (tiga) pemerintah provinsi atau 300%. Selain itu, terdapat 3 pemda provinsi dengan tingkat maturitas menuju level 3 dengan mengacu pada hasil initial assessment oleh BPKP dan APIP Pemda serta upaya peningkatan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi terkait sebagaimana disajikan pada tabel 3.7 yaitu: Tabel 3.7 Data Pemerintah Provinsi yang mencapai level 3

No

Nama Provinsi

Skor Hasil Inisial assessment

1 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3.39

2 Provinsi Jawa Tengah

3.02

3 Provinsi Bali

3.01

Perbandingan realisasi IKU sasaran strategis “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” dengan tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada gambar 3.8 berikut:


47

III

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA Gambar 3.8  Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 Tahun 2016

Catatan: Data realisasi dan capaian tahun 2015 merupakan hasil koreksi dari Inspektorat BPKP

Perbandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan pada gambar 3.9 berikut. Gambar 3.9  Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 dengan Target Tahun 2019

Catatan: Data realisasi dan capaian tahun 2015 merupakan hasil koreksi dari Inspektorat BPKP

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka belum terealisasinya IKU 1 sasaran strategis 2 pada tahun 2016 menjadi tantangan untuk berupaya lebih keras dan terukur guna mencapai target maturitas SPIP level 3 pada 85% Pemerintah Provinsi. Sasaran strategis “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” didukung sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah” dengan IKU dan uraian capaian kinerja yang sama dengan sasaran strategisnya yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)”.

48


IKU 2 Sasaran Strategis 2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) IKU 2 sasaran strategis 2 “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan berada pada level 3. Sebagaimana maturitas SPIP Pemerintah Provinsi, maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota diukur menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Target level maturitas SPIP Pemerintahan Kabupaten/Kota (Level 3) pada tahun 2016 adalah 10% dari 266 jumlah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan penilaian maturitas SPIP. Sampai dengan tahun 2016, capaian indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program masih relatif rendah yaitu 60,15%. Meskipun demikian, telah terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Untuk baseline penilaian maturitas SPIP pada pemerintah kabupaten/kota, dari jumlah pemerintah provinsi sebanyak 508 pemerintah kabupaten/kota, sampai dengan tahun 2016, telah dilakukan penilaian maturitas SPIP sebanyak 266 pemerintah kabupaten/kota dan jika dibandingkan dengan penilain maturitas SPIP sampai dengan tahun 2015 sebanyak 74 pemerintah kabupaten/kota maka terdapat kenaikan sebesar 192 pemerintah kabupaten/kota atau 259,46%. Dalam tahun 2016, terdapat 16 pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai maturitas SPIP level 3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 4 pemerintah kabupaten/kota, maka terdapat peningkatan jumlah pemerintah kabupaten/ kota yang memperoleh maturitas level 3 sebanyak 12 pemerintah kabupaten/kota atau 300%, dengan rincian pada tabel 3.8 berikut: Tabel 3.8 Data Pemerintah Kabupaten/Kota potensi memperoleh level 3

No

Nama Pemkab/Kota

Skor

Level

Maturitas

Maturitas

1 Kab. Banyuwangi

3.446

3

2 Kab. Boyolali

3.226

3

3 Kab. Gianyar

3.01

3

4 Kab. Kudus

3.118

3

5 Kab. Serang

3.11

3

6 Kab. Sleman

3.26

3

7 Kab. Tanah Datar

3.24

3

8 Kota Lhokseumawe

3.06

3


49

III

BAB


9 Kota Padang

3.081

3

10 Kota Semarang

3.051

3

3.04

3

12 Kota Surabaya

3.7227

3

13 Kota Surakarta

3.106

3

14 Kota Tangerang

3.56

3

15 Kota Tangerang Selatan

3.01

3

16 Kota Yogyakarta

3.33

3

11 Kota Sorong

Jika dibandingkan dengan realisasi IKU sasaran strategis “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” dengan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik dari realisasi maupun capaian sasaran kinerja sebagaimana disajikan pada gambar 3.10 berikut: Gambar 3.10  Perbandingan Realisasi IKU2 Sasaran 2 “Maturitas SPIP Pemerintah kabupaten/Kota dengan Tahun Sebelumnya

Sedangkan jika dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 disajikan pada gambar 3.11 berikut: Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi IKU 3 Sasaran Strategis 2 dengan Target Tahun 2019

50


Dari gambar di atas, terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU sebesar 6,02% pada tahun 2016 mencapai 60,15% dari target tahun 2019 tersebut. Sehingga dibutuhkan upaya lebih keras dan terukur guna mencapai target maturitas SPIP level 3 pada 70% Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran strategis “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” didukung sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah” dengan IKU dan uraian capaian kinerja yang sama dengan sasaran strategisnya yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kapabilitas APIP (Level 3) mencerminkan kualitas kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan kualitas kapabilitas APIP yang semakin baik. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk mencapai masing-masing level, APIP harus memenuhi beberapa (Key Process Area) KPA yang bersifat building block, artinya untuk mencapai level yang lebih tinggi KPA di level lebiih harus terlebih dahulu dipenuhi dan untuk bisa mencapai Level 5 (Optimizing), APIP harus memenuhi 41 KPA. APIP yang memiliki kapabilitas pada Level 3 (Integrated) diharapkan telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah telah selaras dengan standar audit. Area perubahan yang diharapkan dalam rangka peningkatan kapabiliats APIP mencakup pemenuhan Key Process Area Level 2 dan Level 3 sebagai berikut: Tabel 3.8 pemenuhan Key Process Area Level 2 dan Level 3 No 1

Elemen Peran dan Layanan

Kriteria KPA Level 2


APIP memberikan jasa pengawasan APIP melaksanakan value for money audit/ ketaatan (compliance auditing) audit kinerja untuk menilai keekonomisan, efisiensi, efektivitas APIP memberikan jasa konsultansi (advisory services)

2

Manajemen SDM

APIP mengidentifikasi dan merekrut Adanya koordinasi SDM APIP (workforce), tenaga SDM yang kompeten, sehingga sehingga rencana pengawasan (PKPT) sesuai kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh dengan ketersediaan SDM auditor yang kompeten LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

51

III

BAB

No


Elemen



APIP telah melakukan pengembangan Tersedianya staf APIP yang profesional, yang profesi bagi individu auditor melalui dikukuhkan dengan sertifikasi dari organisasi diklat, PKS/PPM, dan bentuk-bentuk profesi pengembangan profesi yang lainnya Pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (team building) 3

Praktik Profesional

Perencanaan pengawasan disusun Perencanaan audit berbasis risiko, yang berdasarkan pada prioritas manajemen/ difokuskan pada skala prioritas pada risiko pemangku kepentingan tertinggi APIP memiliki kerangka kerja praktik APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola profesional berikut prosesnya kualitas kegiatan pengawasannya (QAIP) (menetapkan standar audit, SOP pelaksanaan audit)

4

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Adanya rencana kerja tahunan/Renja APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur (business plan) pelaporan manajemen kegiatan pengawasan (misalnya SIMONEV, AKIP) Tersedianya anggaran operasional Danya sistem informasi keuangan/ biaya yang kegiatan pengawasan mengacu pada standar biaya yang berlaku Adanya sistem pengukuran kinerja (Tapkin dan LAKIP)

5

Hubungan dan Budaya Organisasi

Adanya pengelolaan tugas pokok dan APIP merupakan bagian dari komponen tim fungsi di internal APIP manajemen (K/L/D) yang integral Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (other review groups) yang memberikan jasa konsultansi dan penjaminan (assurance and advisory services)

6

Struktur Tata Kelola

Hubungan pelaporan telah terbangun

APIP telah memiliki mekanisme pendanaan yang dapat mengidentifikasi dampak pembatasan sumber daya terhadap cakupan tugas pokok dan fungsinya

APIP memiliki akses penuh terhadap informasi aset, dan personil unit organisasi K/L/Pemda

Dilakukannya pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP (oversight body)

Sasaran strategis 3 yaitu “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Daerah” diukur dengan menggunakan 2 IKU yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” dan “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”. Kedua IKU tersebut mencerminkan kapasitas dan kapabilitas APIP Pemda dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern pada instansinya masing- masing. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter terukur yang diadaptasi dari framework Internal Audit-Capability Model (IA- CM), The Institute of Internal Auditor. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah

52


pada Pemerintah Daerah” diukur menggunakan 2 IKU, yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 3” dan “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3” dengan ikhtisar pada gambar 3.12 berikut. Gambar 3.12  Capaian IKU Sasaran Strategis 3 Tahun 2016

Dari gambar 3.12 terlihat bahwa kedua IKU sasaran strategis 3 “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada Pemerintah Daerah” belum mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis 3 didukung dengan dana sebesar Rp 318.891.100,00 atau 93.80% dari anggaran sebesar Rp 336.432.000,00, dan SDM sebanyak 1.179 OH, atau 491,25% dari rencana sebanyak 240 OH. Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran strategis 3 inefisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis kapabilitas APIP pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebesar 45.45% dan 23.95% yang lebih rendah daripada capaian penggunaan dana sebesar 94,79% dan penggunaan OH sebesar 491,25%. Belum tercapainya target disebabkan proses peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat dan sangat tergantung pada komitmen dari pimpinan pemerintah daerah. Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian 2 IKU sasaran strategis 3 disajikan sebagai berikut.

IKU 1 Sasaran Strategis 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) IKU 1 Sasaran Strategis 3 “Kapabilitas APIP Provinsi (Level 3)” mencerminkan kualitas kapabilitas APIP Provinsi diharapkan berada pada Level 3. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern. Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan quality assurance dari LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

53

III

BAB


BPKP menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP. IKU 1 Sasaran Strategis 3 “Kapabilitas APIP Provinsi (Level 3)” diukur dengan menghitung jumlah APIP Provinsi yang telah memperoleh capaian tingkat kapabilitas level 3 dibandingkan jumlah APIP Provinsi yang telah diassement kapabilitas APIP sebanyak 33 Pemerintah Provinsi dari populasi sebanyak 34 pemerintah provinsi. Pada tahun 2016, dari 34 Provinsi, sebanyak 3 APIP yang mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) sebesar 9,09% dari target sebesar 20% dengan capaian sebesar 45,45%. Meskipun capaian indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program masih relatif rendah yaitu 45,45% tetapi telah terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan dalam hal pencapaian kapabilitas APIP level 3. Sampai dengan tahun 2016, terdapat 3 APIP yang telah memperoleh level 3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 yang masih nihil, maka terdapat peningkatan jumlah APIP pemerintah provinsi yang memperoleh kapabilitas APIP pemerintah provinsi level 3 sebanyak 3 (tiga) APIP pemerintah provinsi atau 300%. Tingkat kapabilitas APIP (level 3) yang masih relatif rendah di tingkat Pemerintah Provinsi antara lain disebabkan komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan APIP yang masih perlu ditingkatkan . Perbandingan realisasi IKU 1 sasaran strategis 3 tahun 2016 dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.13 berikut: Gambar 3.13  Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 3 Tahun 2016

Sasaran strategis 3 “Kapabilitas APIP Provinsi (Level 3)” didukung sasaran program “Meningkatnya kapabilitas APIP pada pemerintah daerah” dengan IKU dan uraian capaian kinerja yang sama dengan sasaran strategisnya yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)”.

54


IKU 2 Sasaran Strategis 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) IKU “Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 3)” mencerminkan kualitas kapabilitas APIP Kabupaten/Kota diharapkan berada pada Level 3. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern. Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP. IKU “Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 3)” diukur dengan menghitung jumlah APIP Kabupaten/Kota yang telah memperoleh capaian tingkat kapabilitas level 3 dibandingkan jumlah APIP Kabupaten/Kota yang telah dilakukan assessment kapabilitas APIP sebanyak 501 pemerintah kabupaten/kota dari populasi sebanyak 508 pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2016, dari 501 Kabupaten/Kota yang telah dilakukan penilaian sebanyak 12 APIP yang mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3, yaitu: 1

Kab Lahat

2

Kab Banyuasin

3

Kab Banjar

4

Kab Lombok Barat

5

Kab Kudus

6

Kab Blora

7

Kab Bangka

8

Kab Bangka Tengah

9

Kota Surakarta

10 Kota Bandung 11 Kota Banjarmasin 12 Kota Gorontalo Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) sebesar 2,40% dari target sebesar 10% dengan capaian sebesar 23,95%. Meskipun capaian indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program masih relatif rendah yaitu 23,95 % tetapi telah terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan dalam hal pencapaian kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 3. Sampai dengan tahun 2016, terdapat 12 APIP pemerintah kabupaten/kota yang telah memperoleh level 3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 yang masih nihil, maka terdapat peningkatan jumlah APIP pemerintah provinsi yang memperoleh kapabilitas APIP pemerintah provinsi level 3 sebanyak 12 (tiga) APIP pemerintah provinsi atau 1.200%. Tingkat kapabilitas APIP (level 3) yang masih relatif rendah di tingkat Pemerintah Kabupaten/ LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

55

III

BAB


Kota antara lain disebabkan pedoman peningkatan kapabilitas APIP dalam proses penyempurnaan selama tahun 2016. Perbandingan realisasi IKU sasaran strategis tahun 2016 dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.14 berikut. Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi IKU 3 Sasaran Strategis 3 dengan Target Tahun 2019

Sasaran strategis 3 “Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 3)” didukung sasaran program “Meningkatnya kapabilitas APIP pada pemerintah daerah” dengan IKU dan uraian capaian kinerja yang sama dengan sasaran strategisnya yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (level 3)”. Berikut disajikan uraian capaian IKU sasaran program 3 “ Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah”, berikut:

IKU 1 Sasaran Program 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) Uraian capaian kinerja IKU 1 Sasaran Program 3 “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” sama dengan IKU Sasaran Strategisnya.

IKU 2 Sasaran Program 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) Target level kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) pada tahun 2016 adalah sebesar 40% atau 14 APIP dari jumlah APIP Pemerintahan Provinsi yang dibina tahun 2016. Sampai dengan tahun 2016, terdapat 18 APIP Pemerintah Provinsi berdasarkan penilaian mandiri melaporkan bahwa tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 2 atau 54,55% dari total 33 Pemerintah Provinsi. Sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi di level 2 adalah sebesar 133.04%

56


Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja dengan tahun 2015, pencapaian kinerja tahun 2016 terdapat kenaikan (delta) kinerja sebesar 16,31% karena pada tahun 2015 kinerja APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di level 2 mencapai 38,24%. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra Deputi PPKD periode 2016-2019 digambarkan dalam gambar 3.15 sebagai berikut: Gambar 3.15 Perbandingan realisasi IKP 3 dengan target akhir periode Renstra

IKU 3 Sasaran Program 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) Target level kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) pada tahun 2016 adalah sebesar 40% dari jumlah Pemerintahan Provinsi dilakukan assessment kapabilitas APIP. Capaian kinerja diukur dengan kondisi bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Sampai dengan tahun 2016, berdasarkan penilain mandiri, Pemerintah Provinsi yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 1 adalah sebanyak 13 Pemerintah Provinsi atau 39,39% dari total 33 Pemerintah Provinsi yang telah di assessment kapabilitas APIP. Sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) adalah sebesar 96.33%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja dengan tahun 2015, pencapaian kinerja tahun 2016 terdapat kenaikan (delta) kinerja sebesar 11.73% karena pada tahun 2015 kinerja APIP Pemerintah Provinsi di level 1 mencapai 84,60%. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra Deputi PPKD periode 2016-2019 digambarkan dalam gambar 3.16 sebagai berikut:


57

III

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA Gambar 3.16 Perbandingan realisasi IKP 3.5 dengan target akhir periode Renstra

IKU 4 Sasaran Program 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) Uraian capaian kinerja IKU 1 Sasaran Program 3 “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3)” sama dengan IKU Sasaran Strategisnya.

IKU 5 Sasaran Program 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) Target level kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) pada tahun 2016 adalah sebesar 25% dari jumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dibina tahun 2016. Sampai dengan tahun 2016, berdasarkan penilaian mandiri, Pemerintah Kabupaten/Kota yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 2 adalah sebanyak 211 pemda atau 42.12% dari 501 Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (level 2) adalah sebesar 168.46% dari target sebesar 25%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja dengan tahun 2015, pencapaian kinerja tahun 2016 terdapat kenaikan (delta) kinerja sebesar 22.43% karena pada tahun 2015 kinerja APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di level 2 mencapai 19,69%. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2016-2019 digambarkan dalam gambar 3.17 sebagai berikut:

58


Gambar 3.17 Perbandingan realisasi IKP 3.4 dengan target akhir periode Renstra 42.12

25 20 15 10 0 2016

2017 Target

0 2018

0 2019

Realisasi

IKU 6 Sasaran Program 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) Target level kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) pada tahun 2016 adalah sebesar 65% dari jumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dibina tahun 2016. Capaian kinerja diukur dengan kondisi bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kabupaten/Kota yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 1 adalah sebanyak 285 pemda atau 56,10% dari 508 Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina. Sehingga jika menggunakan rumus di atas, maka capaian kinerja kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (level 1) adalah sebesar 86,31%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja dengan tahun 2015, pencapaian kinerja tahun 2016 terdapat kenaikan (delta) kinerja sebesar 20,77% karena pada tahun 2015 kinerja APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di level 1 mencapai 107,08% Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2016-2019 digambarkan dalam gambar 3.18 sebagai berikut:


59

III

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA Gambar 3.18 Perbandingan realisasi IKP 3.6 dengan target akhir periode Renstra 65 56.89 50 35 20

0 2016

2017 Target

0 2018

0 2019

Realisasi

b. Kinerja Dukungan Pengawasan Sejalan dengan kebijakan nasional pengawasan intern dan kebijakan teknis pengawasan Deputi PPKD, penataan kelembagaan pengawasan dilakukan untuk dapat secara efektif mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Deputi PPKD berdasarkan pada Perpres 192 Tahun 2014. Di samping itu, konsisten dengan pencapaian visi Deputi PPKD “ Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah“.

c. Realisasi Keuangan Anggaran Deputi PPKD tahun 2016 sebesar Rp 6,227,518,000.00, dengan realisasi sebesar Rp5,854.905.860.00. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.11 dan Tabel 3.10 berikut. Tabel 3.10  Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

No

Program

Anggaran

Realisasi

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1,282,270,000.00 Lainnya- BPKP

1.126.566.741.00

2

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara 4,945,248,000.00 dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

4.728.339.119.00

Jumlah

5.854.905.860.00

6,227,518,000.00

Dari Tabel 3.10 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-Deputi PPKD sebesar Rp 1.126.566.741.00 dari rencana

60


sebesar Rp1,282,270,000.00, dan program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp 4,728.339.119.00 dari rencana sebesar Rp 4,945,248,000.00. Tabel 3.11  Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

No

Jenis Belanja

1

Belanja Barang

2

Belanja Modal

Jumlah

Anggaran

Realisasi

6,227,518,000.00

5.854.905.860.00

0

0

6,227,518,000.00

5.854.905.860.00

Tabel 3.11 menunjukkan realisasi belanja barang sebesar Rp6,227,518,000.00, rencana sebesar Rp5,854.905.860.00.

***


61

IV

BAB

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

S

ebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, BPKP cq Deputi PPKD melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas penugasan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LKj Deputi PPKD. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program tahun 2016 masing-masing adalah sebesar 82.66% dan 88%. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2015, telah terjadi

62


peningkatan yang cukup signifikan baik untuk maturitas SPIP maupun kapabilitas APIP, dengan uraian sebagai berikut: 1. Untuk Maturitas SPIP tingkat pemerintah provinsi, terdapat peningkatan capaian baseline penilaian maturitas SPIP sebanyak 21 pemerintah provinsi pada tahun 2016 jika dibandingkan capaian s.d tahun 2015 atau 700%. Sedangkan terkait maturitas SPIP level 3, jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 yang masih nihil, maka terdapat peningkatan jumlah pemerintah provinsi yang memperoleh maturitas level 3 sebanyak 3 (tiga) pemerintah provinsi atau 300%. 2. Untuk maturitas SPIP tingkat kabupaten/kota, terdapat peningkatan capaian baseline penilaian maturitas SPIP sebanyak 192 pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2016 jika dibandingkan capaian s.d tahun 2015 atau 259,46%. Sedangkan terkait maturitas SPIP level 3, jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 4 pemerintah kabupaten/kota, maka terdapat peningkatan jumlah pemerintah kabupaten/ kota yang memperoleh maturitas level 3 sebanyak 12 (dua belas) pemerintah provinsi atau 300%. 3. Untuk kapabilitas APIP pemerintah provinsi, terdapat 3 APIP yang telah memperoleh level 3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 yang masih nihil, maka terdapat peningkatan jumlah APIP pemerintah provinsi yang memperoleh kapabilitas APIP pemerintah provinsi level 3 sebanyak 3 (tiga) APIP pemerintah provinsi atau 300%. 4. Untuk kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota, terdapat 12 APIP pemerintah kabupaten/kota yang telah memperoleh level 3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 yang masih nihil, maka terdapat peningkatan jumlah APIP pemerintah provinsi yang memperoleh kapabilitas APIP pemerintah provinsi level 3 sebanyak 12 (tiga) APIP pemerintah provinsi atau 1.200%. Capaian indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program tahun 2016 tersebut masih dibawah target, disebabkan karena beberapa faktor diantaranya faktor eksternal dan internal BPKP. Sebagaimana diketahui bahwa capaian target maturitas SPIP dan kapabilitas APIP level 3 sangat bergantung pada komitmen mitra kerja BPKP dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencapaiannya. Meski demikian, Deputi PPKD selaku koordinator pembinaan SPIP dan Kapabilitas APIP bersama-sama dengan unit rendal kedeputian dan perwakilan telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan pada tahun 2016 dan akan terus dilanjutkan pada tahun 2017, diantaranya melalui dukungan dari USSAID CEGAH dan Worldbank dalam bentuk hibah. Salah satu target percepatan yang telah dan akan dilakukan adalah penetapan baseline 100% by name by address sampai dengan triwulan I tahun 2017 untuk maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, penyampaian policy brief kepada 5 K/L yang dapat mendukung percepatan khususnya memperkuat awareness dari para pimpinan K/L/P untuk menyelenggarakan SPIP secara efektif dan membangun APIP yang kuat untuk berperan sebagai early warning LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

63

IV

BAB

PENUTUP

system bagi para pimpinan K/L/P. Selain itu, di internal BPKP telah dilakukan perubahan struktur organisasi dengan membentuk 2 koordinator pengawasan (korwas) APD pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan populasi pemerintah daerah sebagai upaya mempercepat pencapaian peningkatan maturitas SPIP dan pembentukan Korwas P3A yang khusus menangani upaya pencapaian kapabilitas APIP level 3. Upaya untuk meningkatkan level baik maturitas SPIP maupun kapabilitas APIP mencapai level 3 harus menjadi fokus dari seluruh pimpinan dan pegawai BPKP sehingga target pencapaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Akhirnya dengan disusun LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Deputi PPKD, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan komitmen, semangat kepemimpinan dan etos kerja tetap harus dipertahankan terutama dalam rangka mendukung kebijakan pimpinan BPKP mewujudkan peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

***

64


LAMPIRAN

66


3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

3

2

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Meningkatnya Maturitas SPIP

1

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(L evel 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level1)

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

IKSS

2

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis/Sasaran Program

10

%

10

41 25

38 49

%

% %

% %

20

25

%

%

1

5

56.89

39.39

42.12

54.55

2.40

9.09

6.02

12.50

NA

6

Realisasi

83.91

96.33

168.46

133.04

23.95

45.45

60.15

50.00

NA

7

Capaian (%)

336,432,000.00

1,155,501,000.00

3,453,315,000.00

6,227,518,000.00

Anggaran (Rp.000) 8

318,891,100.00

1,097,248,576.00

3,312,199,443.00

5,854,905,860.00

Realisasi (Rp000) 9

Keuangan

94.79

94.96

95.91

94.02

10

%

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Target

%

4

Satuan

240.00

1,846.00

15,165.00

17,251.00

11

Rencana

1,179.00

2,117.00

23,431.00

26,727.00

Realisas i 12

SDM (OH)

491.25

114.68

154.51

154.93

13

%

KINERJA SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2016

No

efisien

efisien

efisien

efisien

inefisien

inefisien

inefisien

-

Penggunaan Dana Efisien/Tidak Efisien 14

efisien

efisien

efisien

efisien

inefisien

inefisien

inefisien

-

Penggunaan SDM (OH) Efisien/Tida k Efisien 15

Lampiran:1

1


67

4

%

%


Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level3) 10

41 25

38 49

% %

% %

20

10

25

45

%

%

%

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan prioritas nasional

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level1) Dukungan Manajemen dan teknis lainnya

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah

3

2

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah

1

IKSP

Dukungan Manajemen dan teknis lainnya

Sasaran Program

4

56.89

39.39

42.12

54.55

2.40

9.09

6.02

12.50

58.82

83.91

96.33

168.46

133.04

23.95

45.45

60.15

50.00

130.71

1,282,270,000.00

336,432,000.00

1,155,501,000.00

3,453,315,000.00

6,227,518,000.00

1,282,270,000.00

1,126,566,741.00

318,891,100.00

1,097,248,576.00

3,312,199,443.00

5,854,905,860.00

1,126,566,741.00

93.80

93.80

93.80

93.80

93.80

93.80

0.00

240.00

1,846.00

15,165.00

17,251.00

0.00

1,179.00

2,117.00

23,431.00

26,727.00

0.00

491.25

114.68

154.51

154.93

efisien

efisien

efisien

efisien

inefisien

inefisien

inefisien

efisien

efisien

efisien

efisien

efisien

inefisien

inefisien

inefisien

efisien

68


Sasaran Strategis/Sasaran Program

%

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah

3

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level3)

%


%

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)

%

%



%


Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah

%


2

%


%

%


%

IKSP Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan prioritas nasional

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda


0.00

0.79

0.00

45.00

76.58

60.61

23.42

39.39

0.00

0.00

0.79

9.09

6.02

12.50

58.82

56.89

39.39

42.12

54.55

2.40

9.09

6.02

naik

naik

naik

naik

turun

turun

naik

naik

naik

naik

naik

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi Naik/Turun 2015 2016 3 4 5 6 7=(6-5) IKSS Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan % NA 0.00 Tetap dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 12.50 0.00 naik

Sasaran Program 1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah

3

1 2 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 2 Meningkatnya Maturitas SPIP

No

0

15.74

0

98.48

107.73

116.98

156.13

187.59

0.00

0.00

45.45

60.15

50.00

130.71

83.91

96.33

168.46

133.04

23.95

45.45

60.15

50.00

0.00 15.74

NA

2016 9

NA

2015 8

Capaian

naik

naik

naik

naik

turun

turun

naik

naik

naik

naik

naik

naik

tetap

10= (9-8)

Naik/Turun

Lampiran :2

1


69

% % % % %

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level3)





76.58

60.61

23.42

39.39

0.00

56.89

39.39

42.12

54.55

2.40

turun

turun

naik

naik

naik

107.73

116.98

156.13

187.59

0

83.91

96.33

168.46

133.04

23.95

turun

turun

naik

turun

naik

70


Ditwas 3

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah Pemda

Ditwas 1

Ditwas 3

3

Tersedianya informasi Pembinaan hasil pengawasan dalam kapabilitas mencapai peningkatan APIP Pemda kapabilitas APIP

Rekomendasi

Rekomendasi

Rekomendasi

Rekomendasi

Rekomendasi

Rekomendasi

Ditwas 2

Perbaikan Rekomendasi penyelengga raan SPIP Pemda

Rekomendasi

Rekomendasi

TOTAL

Ditwas 1

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah

5

Satuan

Rekomendasi

Meningkatnya maturitas SPIP

2

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

1.00

1.00

2.00

2.00

8.00

2.00

12.00

5.00

8.00

5.00

18.00

6

Target

2.00

1.00

3.00

2.00

7.00

2.00

11.00

7.00

8.00

5.00

20.00

7

Realisasi

200.00

100.00

150.00

100.00

87.50

100.00

91.67

140.00

100.00

100.00

111.11

8

Capaian (%)

TAHUN 2016

6,227,518,000.00

1,282,270,000.00

4,945,248,000.00

336,432,000.00

336,432,000.00

980,408,000.00

175,093,000.00

1,155,501,000.00

1,630,533,000.00

1,122,130,000.00

700,652,000.00

3,453,315,000.00

9

Target

5,854,905,860.00

1,126,566,741.00

4,728,339,119.00

318,891,100.00

318,891,100.00

896,409,129.00

928,251,583.00

168,996,993.00

1,993,657,705.00

657,109,614.00

1,079,427,853.00

679,252,847.00

2,415,790,314.00

10

Realisasi

Dana (Rp 000)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Rekomendasi

Ditwas 3

Indikator Kinerja Kegiatan 4

JUMLAH MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

Ditwas 2

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai tata kelola keuangan negara

3

Sasaran Kegiatan

JUMLAH 1+2+3

Ditwas 1

2

1

Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional

Sasaran Strategis

No

1

%

93.80

87.80

95.35

94.79

94.79

94.68

96.52

94.96

94.47

96.19

96.99

95.54

11

17,251.00

17,251.00

240.00

240.00

1,406.00

440.00

1,846.00

5,410.00

7,155.00

2,600.00

15,165.00

12

Target

26,727.00

26,727.00

1,179.00

1,179.00

1,549.00

568.00

2,117.00

14,184.00

6,457.00

2,790.00

23,431.00

13

Realisasi

SDM (OH)

1

154.93

154.93

491.25

491.25

110.17

129.09

114.68

262.18

90.24

107.31

154.51

14

%

Lampiran -3


71

Ditwas 3

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah Pemda

Ditwas 1

Ditwas 3

3

Tersedianya informasi Pembinaan hasil pengawasan dalam kapabilitas mencapai peningkatan APIP Pemda kapabilitas APIP

Rekomendasi

Rekomendasi

Rekomendasi

Rekomendasi

Rekomendasi

Rekomendasi

Ditwas 2

Perbaikan Rekomendasi penyelengga raan SPIP Pemda

Rekomendasi

Rekomendasi

TOTAL

Ditwas 1


5

Satuan

Rekomendasi

Meningkatnya maturitas SPIP

2

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

1.00

1.00

2.00

2.00

8.00

2.00

12.00

5.00

8.00

5.00

18.00

6

Target

2.00

1.00

3.00

2.00

7.00

2.00

11.00

7.00

8.00

5.00

20.00

7

Realisasi

200.00

100.00

150.00

100.00

87.50

100.00

91.67

140.00

100.00

100.00

111.11

8

Capaian (%)

TAHUN 2016

6,227,518,000.00

1,282,270,000.00

4,945,248,000.00

336,432,000.00

336,432,000.00

980,408,000.00

175,093,000.00

1,155,501,000.00

1,630,533,000.00

1,122,130,000.00

700,652,000.00

3,453,315,000.00

9

Target

5,854,905,860.00

1,126,566,741.00

4,728,339,119.00

318,891,100.00

318,891,100.00

896,409,129.00

928,251,583.00

168,996,993.00

1,993,657,705.00

657,109,614.00

1,079,427,853.00

679,252,847.00

2,415,790,314.00

10

Realisasi

Dana (Rp 000)


Rekomendasi

Ditwas 3

Indikator Kinerja Kegiatan 4

JUMLAH MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

Ditwas 2

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai tata kelola keuangan negara

3

Sasaran Kegiatan

JUMLAH 1+2+3

Ditwas 1

2

1

Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional

Sasaran Strategis

No

1

%

93.80

87.80

95.35

94.79

94.79

94.68

96.52

94.96

94.47

96.19

96.99

95.54

11

17,251.00

17,251.00

240.00

240.00

1,406.00

440.00

1,846.00

5,410.00

7,155.00

2,600.00

15,165.00

12

Target

26,727.00

26,727.00

1,179.00

1,179.00

1,549.00

568.00

2,117.00

14,184.00

6,457.00

2,790.00

23,431.00

13

Realisasi

SDM (OH)

1

154.93

154.93

491.25

491.25

110.17

129.09

114.68

262.18

90.24

107.31

154.51

14

%

Lampiran -3

Lampiran: 6

MATURITAS SPIP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016 No

Nama Pemerintah Kabupaten/Kota

Assessmen/Penilaian Maturitas Belum

Sudah

Tahun

Level Level 1 Skor Maturitas

1

72

3

4

5

1 Kab. Aceh Barat

2

v

-

2016

2 Kab. Aceh Barat Daya

-

v

3 Kab. Aceh Besar

-

v

4 Kab. Aceh Jaya

v

-

5 Kab. Aceh Selatan

-

v

6 Kab. Aceh Singkil

-

7 Kab. Aceh Tamiang

6

Level 2

Level 3

Level Maturitas

Skor Maturitas

Level Maturitas

7

8

9

v

-

v

8 Kab. Aceh Tengah

-

v

9 Kab. Aceh Tenggara

-

v

10 Kab. Aceh Timur

v

-

11 Kab. Aceh Utara

-

v

12 Kab. Agam

-

13 Kab. Alor

Level Maturitas

10

11

2

2

2

v

-

v

14 Kab. Asahan

-

v

15 Kab. Asmat

-

v

16 Kab. Badung

v

-

2

17 Kab. Balangan

-

v

18 Kab. Bandung

v

-

1

19 Kab. Bandung Barat

-

v

20 Kab. Banggai

v

-

2015

1.88

1

21 Kab. Banggai Kepulauan

v

-

2015

1.24

1

22 Kab. Banggai Laut

v

-

2016

1.24

1

23 Kab. Bangka

v

-

2016

2.275

2

24 Kab. Bangka Barat

v

-

2016

2.41

2

25 Kab. Bangka Selatan

v

-

2016

26 Kab. Bangka Tengah

v

-

2016

2

27 Kab. Bangkalan

-

v

28 Kab. Bangli

-

v

29 Kab. Banjar

v

-

2014

30 Kab. Banjarnegara

v

-

2016

31 Kab. Bantaeng

v

-

2016

32 Kab. Bantul

v

-

2015

33 Kab. Banyuasin

v

-

2016

34 Kab. Banyumas

v

-

2016

35 Kab. Banyuwangi

v

-

2016

36 Kab. Barito Kuala

-

v

37 Kab. Barito Selatan

v

-

2016

1.55

1

38 Kab. Barito Timur

v

-

2016

1.37

1

39 Kab. Barito Utara

-

v

40 Kab. Barru

-

v

41 Kab. Batang

v

-

2016

1

42 Kab. Batanghari

v

-

2016

2

43 kab. Batu bara

-

v

44 Kab. Bekasi

-

v

45 Kab. Belitung

v

-

2016

46 Kab. Belitung Timur

v

-

2016

1.88

1

47 Kab. Belu

v

-

2016

1.29

48 Kab. Bener Meriah

-

v

2016

2016

2016 2016

1.24

1.45

1

2.1

Skor Maturitas

2.093

2.18

2.786

2

2

2.11

2

2.15

2

1.27 1.92

1.38

1

2.365

2.92

1

2.41

3

2

1


2.13

3.446

2.3

4

49 Kab. Bengkalis

v

-

50 Kab. Bengkayang

-

v

51 Kab. Bengkulu Selatan

v

-

2016

52 Kab. Bengkulu Tengah

v

-

2016

53 Kab. Bengkulu Utara

v

-

2016

54 Kab. Berau

-

v

55 Kab. Biak Numfor

-

v

56 Kab. Bima

v

-

2015

57 Kab. Bintan

v

-

2016

58 Kab. Bireun

-

v

59 Kab. Blitar

-

v

60 Kab. Blora

v

-

2016

61 Kab. Boalemo

v

-

2016

62 Kab. Bogor

-

v

63 Kab. Bojonegoro

-

v

64 Kab. Bolaang Mangondow Utara 65 Kab. Bolaang Mongondow 66 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 67 Kab. Bolaang Mongondow Timur 68 Kab. Bombana

-

v

v

-

-

v

-

v

2016

1.47

1

1.65

1

1.90

1

2

2

1.70

2.43

2.12

1

2

1

1

2016

1.42

2.21

1.72

-

v

69 Kab. Bondowoso

v

-

2015

70 Kab. Bone

v

-

2014

1.92

1

71 Kab. Bone Bolango

v

-

2016

1.42

72 Kab. Boven Digoel

-

v

73 Kab. Boyolali

v

-

2016

74 Kab. Brebes

v

-

2016

75 Kab. Buleleng

v

-

2016

2.608

2

76 Kab. Bulukumba

v

-

2016

2.335

2

77 Kab. Bulungan

-

v

78 Kab. Bungo

v

-

2016

1.31

1

79 Kab. Buol

v

-

2014

1.52

1

80 Kab. Buru

v

-

2016

1.96

1

81 Kab. Buru Selatan

v

-

2016

0.26

0

82 Kab. Buton

-

v

83 Kab. Buton Selatan

-

v

84 Kab. Buton Tengah

-

v

85 Kab. Buton Utara

-

v

86 Kab. Ciamis

-

v

87 Kab. Cianjur

-

v

88 Kab. Cilacap

v

-

1

89 Kab. Cirebon

-

v

90 Kab. Dairi

-

v

91 Kab. Deiyai

-

v

92 Kab. Deli Serdang

v

-

2016

1.01

1

93 Kab. Demak

v

-

2016

1.51

1

94 Kab. Dharmasraya

-

v

95 Kab. Dogiyai

-

v

96 Kab. Dompu

v

-

2015

1.72

1

97 Kab. Donggala

v

-

2015

1.44

1

98 Kab. Empat lawang

-

v

99 Kab. Ende

v

-

2014

1

100 Kab. Enrekang

v

-

2016

2

101 Kab. Fak Fak

v

-

2015

1.04

1

102 Kab. Flores Timur

v

-

2016

1.51

1

103 Kab. Garut

v

-

2016

1.86

1

104 Kab. Gayo Lues

-

v

2015

2

1

1

1.48

1.32

1.84

2.56

2.01

3.226

3


73

5

74

105 Kab. Gianyar

v

-

2016

106 Kab. Gorontalo

v

-

2016

107 Kab. Gorontalo Utara

v

-

2015

108 Kab. Gowa

v

-

2016

109 Kab. Gresik

-

v

110 Kab. Grobogan

v

-

2016

111 Kab. Gunung Kidul

v

-

112 Kab. Gunung Mas

v

113 Kab. Halmahera Barat

1.80

1

2.1

3

2

1.68

1

2014

1.44

1

-

2016

1.53

1

v

-

2015

1.36

1

114 Kab. Halmahera Selatan

v

-

2015

2

115 Kab. Halmahera Tengah

v

-

2016

1.03

1

116 Kab. Halmahera Timur

v

-

2016

1.60

1

117 Kab. Halmahera Utara

v

-

2015

2.0000001

2

118 Kab. Hulu Sungai Selatan 119 Kab. Hulu Sungai Tengah 120 Kab. Hulu Sungai Utara

v

-

2016

2.38

2

v

-

2016

2.4

2

-

v

121 Kab. Humbang Hasundutan 122 Kab. Indragiri Hilir

-

v

v

-

2015

1.80

1

123 Kab. Indragiri Hulu

v

-

2015

1.64

1

124 Kab. Indramayu

-

v

125 Kab. Intan Jaya

-

v

126 Kab. Jayapura

v

-

2016

2

127 Kab. Jayawijaya

v

-

2016

128 Kab. Jember

-

v

129 Kab. Jembrana

v

-

130 Kab. Jeneponto

-

v

131 Kab. Jepara

v

-

132 Kab. Jombang

-

v

133 Kab. Kaimana

v

-

2016

134 Kab. Kampar

v

-

135 Kab. Kapuas

v

136 Kab. Kapuas Hulu

0.56

2.04

3.01

2

2.16

2.36

0

2

2

1.85

1

2015

1.68

1

-

2016

1.59

1

v

-

2016

1.76

1

137 Kab. Karanganyar

v

-

2016

1.64

1

138 Kab. Karangasem

-

v

139 Kab. Karawang

v

-

2016

1

140 Kab. Karimun

v

-

2016

2.3

2

141 Kab. Katingan

v

-

2016

2.05

2

142 Kab. Kaur

v

-

2016

143 Kab. Kayong Utara

-

v

144 Kab. Kebumen

v

-

145 Kab. Kediri

-

v

146 Kab. Keerom

v

-

2016

147 Kab. Kendal

v

-

2016

148 Kab. Kep. Meranti

v

-

2016

149 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 150 Kab. Kepahiang

-

v

2016 2016

1.84

1.87

2015

1.72

1.20 1.09

2.72 2.177

1

1

1

2

2.403

1

v

-

2016

1.60

1

151 Kab. Kepulauan Anambas 152 Kab. Kepulauan Aru

v

-

2016

1.53

1

v

-

2016

0.96

0

153 Kab. Kepulauan Mentawai 154 Kab. Kepulauan Selayar

-

v

-

v

155 Kab. Kepulauan Sula

v

-

156 Kab. Kepulauan Talaud

-

v

157 Kab. Kepulauan Yapen

-

v

158 Kab. Kerinci

v

-

2016

1

2

1.38

2016


2.2

6

159 Kab. Ketapang

-

v

160 Kab. Klaten

v

-

161 Kab. Klungkung

-

v

162 Kab. Kolaka

v

-

163 Kab. Kolaka Timur

-

v

164 Kab. Kolaka Utara

-

v

165 Kab. Konawe

v

-

166 Kab. Konawe Kepulauan

-

v

167 Kab. Konawe Selatan

-

v

168 Kab. Konawe Utara

-

v

169 Kab. Kota Baru

v

-

2016

170 Kab. Kotawaringin Barat

v

-

2016

171 Kab. Kotawaringin Timur 172 Kab. Kuantan Singingi

v

-

2016

v

-

2016

173 Kab. Kubu Raya

v

-

2016

174 Kab. Kudus

v

-

2016

175 Kab. Kulon Progo

v

-

2015

2

176 Kab. Kuningan

-

v

177 Kab. Kupang

-

v

178 Kab. Kutai Barat

-

v

179 Kab. Kutai Kartanegara

v

-

1

180 Kab. Kutai Timur

-

v

181 Kab. Labuhan Batu

v

-

1

182 Kab. Labuhan Batu Selatan 183 Kab. Labuhan Batu Utara 184 Kab. Lahat

-

v

-

v

v

-

2016

1

185 Kab. Lamandau

v

-

2016

186 Kab. Lamongan

-

v

187 Kab. Lampung Barat

-

v

188 Kab. Lampung Selatan

v

-

2014

189 Kab. Lampung Tengah

v

-

2016

190 Kab. Lampung Timur

-

v

191 Kab. Lampung Utara

v

-

2016

192 Kab. Landak

v

-

2016

193 Kab. Langkat

-

v

194 Kab. Lanny Jaya

-

v

195 Kab. Lebak

v

-

2016

196 Kab. Lebong

v

-

2016

197 Kab. Lembata

-

v

198 Kab. Limapuluh Kota

-

v

199 Kab. Lingga

-

200 Kab. Lombok Barat

1

2

1

2

2.411

2

2.26

2

2014 2016

2014

2016

1.12

1.20

1.57 1.03

1.80

2016

1.01

1.65

1

2.42

1

2.16

3.118

3

2

1.64

1

1.73

1

1

2

2.01

1.68

2.502

2

2.1

1

v

-

v

201 Kab. Lombok Tengah

v

-

2015

2.32

2

202 Kab. Lombok Timur

v

-

2015

2.28

2

203 Kab. Lombok Utara

v

-

2014

204 Kab. Lumajang

-

v

205 Kab. Luwu

-

v

206 Kab. Luwu Timur

-

v

207 Kab. Luwu Utara

v

-

208 Kab. Madiun

-

v

209 Kab. Magelang

v

-

210 Kab. Magetan

-

v

211 Kab. Mahakam Ulu

-

v

212 Kab. Majalengka

-

v

213 Kab. Majene

v

-

214 Kab. Malaka

-

v

1.49

2.12

1

2

1

2

2016 2015

2016

1.52

1.88

2.038

2.449


75

7

76

215 Kab. Malang

-

v

216 Kab. Malinau

v

-

2016

217 Kab. Maluku Barat Daya

v

-

2016

1.07

1

218 Kab. Maluku Tengah

v

-

2014

1.08

219 Kab. Maluku Tenggara

v

-

2016

220 Kab. Maluku Tenggara Barat 221 Kab. Mamasa

v

-

v

-

222 Kab. Mamberamo Raya

-

v

223 Kab. Mamberamo Tengah 224 Kab. Mamuju

-

v

v

-

225 Kab. Mamuju Tengah

-

v

226 Kab. Mamuju Utara

v

-

227 Kab. Mandailing Natal

-

v

228 Kab. Manggarai

-

229 Kab. Manggarai Barat

2

1

1.20

1

2014

0.32

0

2016

1.82

1

2016

2.38

1

2

v

-

v

230 Kab. Manggarai Timur

-

v

231 Kab. Manokwari

v

-

2016

0.76

0

232 Kab. Manokwari Selatan

v

-

2016

1.67

1

233 Kab. Mappi

-

v

234 Kab. Maros

v

-

2016

2

235 Kab. Maybrat

v

-

2016

236 Kab. Melawi

-

v

237 Kab. Mempawah

v

-

2016

238 Kab. Merangin

v

-

2016

1.44

1

239 Kab. Merauke

v

-

2016

1.86

240 Kab. Mesuji

-

v

241 Kab. Mimika

v

-

2016

242 Kab. Minahasa

v

-

2016

243 Kab. Minahasa Selatan

v

-

2014

244 Kab. Minahasa Tenggara 245 Kab. Minahasa Utara

v

-

2016

v

-

246 Kab. Mojokerto

-

v

247 Kab. Morotai

v

-

2016

248 Kab. Morowali

v

-

2015

249 Kab. Morowali Utara

-

v

250 Kab. Muara Enim

v

-

251 Kab. Muaro Jambi

-

v

252 Kab. Mukomuko

v

-

253 Kab. Muna

-

v

254 Kab. Muna Barat

-

v

255 Kab. Murung Raya

-

v

256 Kab. Musi Banyuasin

v

-

2014

257 Kab. Musi Rawas

v

-

2014

258 Kab. Musi Rawas Utara

-

v

259 Kab. Nabire

v

-

260 Kab. Nagan Raya

-

v

261 Kab. Nagekeo

-

v

262 Kab. Natuna

v

-

263 Kab. Nduga

-

v

264 Kab. Ngada

-

v

265 Kab. Nganjuk

-

266 Kab. Ngawi

2015

1.81

1.47

2.24

1

2

1

1

2

2

1.48 1.92

1

2.34

2.215

1.56

1

1.32

1

2

1

1.76

1

1.20

1

0

1

v

-

v

267 Kab. Nias

-

v

268 Kab. Nias Barat

-

v

269 Kab. Nias Selatan

-

v

270 Kab. Nias Utara

-

v

1.92

2.08

1

2015

2.000001

2016 2016

1.49

2014

2016

0.84

1.44


2.39

8

271 Kab. Nunukan

-

v

272 Kab. Ogan Ilir

-

v

273 Kab. Ogan Komering Ilir

-

v

274 Kab. Ogan Komering Ulu 275 Kab. OKU Selatan

-

v

-

v

276 Kab. OKU Timur

-

v

277 Kab. Pacitan

v

-

2016

2

278 Kab. Padang Lawas

v

-

2016

279 Kab. Padang Lawas Utara 280 Kab. Padang Pariaman

-

v

v

-

281 Kab. Pakpak Bharat

-

v

282 Kab. Pamekasan

-

v

283 Kab. Pandeglang

v

-

284 Kab. Pangandaran

-

v

285 Kab. Pangkajene Kepulauan 286 Kab. Paniai

v

-

-

v

287 Kab. Parigi Moutong

v

-

288 Kab. Pasaman

-

v

289 Kab. Pasaman Barat

-

v

290 Kab. Paser

-

291 Kab. Pasuruan

2014

2016

1.01

1

2

1

1

1.46

2014

1.92

2016

1.09

2.99

2.44

1

v

-

v

292 Kab. Pati

v

-

2016

2

293 Kab. Pegunungan Arfak

v

-

2016

294 Kab. Pegunungan Bintang 295 Kab. Pekalongan

-

v

v

-

2016

296 Kab. Pelalawan

v

-

2015

1.72

1

297 Kab. Pemalang

v

-

2016

1.52

1

298 Kab. Penajam Paser Utara 299 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 300 Kab. Pesawaran

-

v

-

v

-

v

301 Kab. Pesisir Barat

-

v

302 Kab. Pesisir Selatan

-

303 Kab. Pidie

1

2

v

-

v

304 Kab. Pidie Jaya

-

v

305 Kab. Pinrang

v

-

2016

2

306 Kab. Pohuwato

v

-

2016

1.76

1

307 Kab. Polewali Mandar

v

-

2016

1.96

1

308 Kab. Ponorogo

-

v

309 Kab. Poso

-

v

310 Kab. Pringsewu

v

-

1

311 Kab. Probolinggo

-

v

312 Kab. Pulang Pisau

v

-

2016

1.34

1

313 Kab. Pulau Taliabu

v

-

2016

1.27

1

314 Kab. Puncak

-

v

315 Kab. Puncak Jaya

-

v

316 Kab. Purbalingga

v

-

1

317 Kab. Purwakarta

-

v

318 Kab. Purworejo

v

-

2014

1.36

1

319 Kab. Raja Ampat

v

-

2016

1.08

1

320 Kab. Rejang Lebong

v

-

2016

1.90

1

321 Kab. Rembang

v

-

2016

1.48

1

322 Kab. Rokan Hilir

v

-

2016

1.13

1

323 Kab. Rokan Hulu

v

-

2014

1.24

1

324 Kab. Rote Ndao

-

v

2014

1.96

2016

1.11

2.72

1.92

2.027

2.949


77

9

78

325 Kab. Sabu Raijua

v

-

1

326 Kab. Sambas

-

v

327 Kab. Samosir

-

v

328 Kab. Sampang

-

v

329 Kab. Sanggau

-

v

330 Kab. Sangihe

-

v

331 Kab. Sarmi

-

v

332 Kab. Sarolangun

-

v

333 Kab. Sekadau

-

v

334 Kab. Seluma

-

v

335 Kab. Semarang

v

-

2016

1.68

1

336 Kab. Seram Bagian Barat 337 Kab. Seram Bagian Timur 338 Kab. Serang

v

-

2015

0.57

0

v

-

2015

0.21

0

v

-

2014

3

339 Kab. Serdang Berdagai

v

-

2016

1.33

1

340 Kab. Seruyan

v

-

2016

1.40

1

341 Kab. Siak

v

-

2014

2

342 Kab. Sidenreng Rappang

-

v

343 Kab. Sidoarjo

-

v

344 Kab. Sigi

v

-

345 Kab. Sijunjung

-

v

346 Kab. Sikka

-

v

347 Kab. Simalungun

-

348 Kab. Simeulue

2016

1.14

1

v

-

v

349 Kab. Sinjai

-

v

350 Kab. Sintang

v

-

2016

2.25

2

351 Kab. Situbondo

v

-

2014

2.32

2

352 Kab. Sleman

v

-

2016

353 Kab. Solok

-

v

354 Kab. Solok Selatan

-

v

355 Kab. Soppeng

-

v

356 Kab. Sorong

v

-

2016

2

357 Kab. Sorong Selatan

v

-

2016

1.67

1

358 Kab. Sragen

v

-

2016

1.40

1

359 Kab. Subang

-

v

360 Kab. Sukabumi

-

v

361 Kab. Sukamara

-

v

362 Kab. Sukoharjo

v

-

1

363 Kab. Sumba Barat

-

v

364 Kab. Sumba Barat Daya

-

v

365 Kab. Sumba Tengah

-

v

366 Kab. Sumba Timur

v

-

2016

1.55

1

367 Kab. Sumbawa

v

-

2014

1.84

1

368 Kab. Sumbawa Barat

v

-

2015

1.96

1

369 Kab. Sumedang

v

-

2016

1.71

1

370 Kab. Sumenep

-

v

371 Kab. Supiori

-

v

372 Kab. Tabalong

-

v

373 Kab. Tabanan

v

-

2

374 Kab. Takalar

-

v

375 Kab. Tambrauw

v

-

2

376 Kab. Tana Tidung

-

v

377 Kab. Tana Toraja

-

v

378 Kab. Tana Toraja Utara

-

v

379 Kab. Tanah Bumbu

v

-

2016

2

380 Kab. Tanah Datar

v

-

2014

381 Kab. Tanah Karo

-

v

2015

2016

1.24

1.52

2016 2016


2.2

2.34

2.375 2.45

2.52

3.26

3.24

3

3

10

382 Kab. Tanah Laut

v

-

2014

2.48

2

383 Kab. Tangerang

v

-

2014

2.52

2

384 Kab. Tanggamus

v

-

2016

2.04

2

385 Kab. Tanjung Jabung Barat 386 Kab. Tanjung Jabung Timur 387 Kab. Tapanuli Selatan

v

-

2016

-

v

-

v

388 Kab. Tapanuli Tengah

-

v

389 Kab. Tapanuli Utara

-

390 Kab. Tapin

1

v

-

v

391 Kab. Tasikmalaya

v

-

2

392 Kab. Tebo

-

v

393 Kab. Tegal

v

-

2016

1

394 Kab. Teluk Bintuni

v

-

2016

2

395 Kab. Teluk Wondama

v

-

2016

396 Kab. Temanggung

v

-

2016

2

397 Kab. Timor Tengah Selatan 398 Kab. Timor Tengah Utara 399 Kab. Toba Samosir

v

-

2014

-

v

-

v

400 Kab. Tojo Una Una

v

-

2016

1.32

401 Kab. Toli Toli

v

-

2014

1.40

402 Kab. Tolikara

-

v

403 Kab. Trenggalek

-

v

404 Kab. Tuban

-

v

405 Kab. Tulang Bawang

v

-

406 Kab. Tulang Bawang Barat 407 Kab. Tulungagung

v

-

-

v

408 Kab. Wajo

v

-

409 Kab. Wakatobi

-

v

410 Kab. Waropen

-

411 Kab. Way Kanan

2016

1.91

1.33 1.31 1.96

2.1

1

2.19

2.16

1

1

1

2016

2.09

2

2015

2.2

2

2.153

2

v

-

v

412 Kab. Wonogiri

v

-

2016

1.89

1

413 Kab. Wonosobo

v

-

2016

1.25

1

414 Kab. Yahukimo

-

v

415 Kab. Yalimo

-

v

416 Kota Ambon

v

-

2016

1

417 Kota Balikpapan

v

-

2015

2

418 Kota Banda Aceh

-

v

419 Kota Bandar Lampung

-

420 Kota Bandung

2016

1.72

v

-

v

421 Kota Banjar

v

-

2016

1

422 Kota Banjarbaru

v

-

2016

2

423 Kota Banjarmasin

-

v

424 Kota Batam

v

-

425 Kota Batu

-

v

426 Kota Bau bau

-

v

427 Kota Bekasi

v

-

428 Kota Bengkulu

-

v

429 Kota Bima

v

-

2015

430 Kota Binjai

v

-

2016

431 Kota Bitung

v

-

2016

432 Kota Blitar

v

-

2014

433 Kota Bogor

-

v

434 Kota Bontang

v

-

2016

435 Kota Bukit Tinggi

v

-

2016

436 Kota Cilegon

v

-

2016

2016

2015

1.90

2.8

1

2

2

2.48

2

2.12

2

2.88

2

2.517

2

1.72

1.05

1.72

1

1

2.4

2.4 2.28


79

11

80

437 Kota Cimahi

-

v

438 Kota Cirebon

v

-

2016

439 Kota Denpasar

v

-

2014

440 Kota Depok

-

v

441 Kota Dumai

v

-

2016

442 Kota Gorontalo

v

-

2016

443 Kota Gunung Sitoli

-

v

444 Kota Jambi

-

445 Kota Jayapura

1.96

1.80

2.01

2

1

1

2

v

-

v

446 Kota Kediri

-

v

447 Kota Kendari

v

-

2014

2.28

2

448 Kota Kotamobagu

v

-

2016

2.24

2

449 Kota Kupang

-

v

450 Kota Langsa

v

-

2016

2

451 Kota Lhokseumawe

v

-

2016

452 Kota Lubuk Linggau

-

v

453 Kota Madiun

v

-

2015

454 Kota Magelang

v

-

2014

455 Kota Makassar

v

-

2016

456 Kota Malang

-

v

457 Kota Manado

v

-

458 Kota Mataram

-

v

459 Kota Medan

-

v

460 Kota Metro

v

-

461 Kota Mojokerto

-

v

462 Kota Padang

v

-

463 Kota Padang Panjang

-

v

464 Kota Padang Sidempuan 465 Kota Pagar Alam

-

v

-

v

466 Kota Palangkaraya

v

-

2014

467 Kota Palembang

v

-

2016

468 Kota Palopo

v

-

2016

469 Kota Palu

-

v

470 Kota Pangkal Pinang

v

-

471 Kota Pare pare

-

v

472 Kota Pariaman

v

-

473 Kota Pasuruan

-

v

474 Kota Payakumbuh

-

v

475 Kota Pekalongan

v

-

476 Kota Pekanbaru

-

v

477 Kota Pematang Siantar

-

v

478 Kota Pontianak

v

-

479 Kota Prabumulih

-

v

480 Kota Probolinggo

-

481 Kota Sabang

1.16

1

2.1

2.26

2.36

3

2

2

2

2

1

2.06

2

2.498

2

1

2

2

2

v

-

v

482 Kota Salatiga

v

-

2016

2.29

2

483 Kota Samarinda

v

-

2016

2.18

2

484 Kota Sawahlunto

-

v

485 Kota Semarang

v

-

486 Kota Serang

v

-

487 Kota Sibolga

-

v

488 Kota Singkawang

v

-

489 Kota Solok

-

v

490 Kota Sorong

v

-

491 Kota Subulussalam

-

v

492 Kota Sukabumi

-

v

493 Kota Sungai Penuh

v

-

2016

2016 2016

1.92

2016

1.91

2016

2016

2015

2016 2016

1.44

2.68

3.06

2.36

2.15

2.003

2.07

2.32

3.081

3

3.051

3

1

2

1

2016 2016

2015

1.52


2.172

3.04

3

12

494 Kota Surabaya

v

-

2016

3.7227

3

495 Kota Surakarta

v

-

2016

3.106

3

496 Kota Tangerang

v

-

2014

3.56

3

497 Kota Tangerang Selatan

v

-

2016

3

498 Kota Tanjung Balai

-

v

499 Kota Tanjung Pinang

v

-

1

500 Kota Tarakan

-

v

501 Kota Tasikmalaya

-

v

502 Kota Tebing Tinggi

v

-

2014

1.52

1

503 Kota Tegal

v

-

2016

1.77

1

504 Kota Ternate

v

-

2014

2

505 Kota Tidore Kepulauan

v

-

2014

506 Kota Tomohon

v

-

2016

2

507 Kota Tual

v

-

2016

508 Kota Yogyakarta

v

-

2016

2016

1.83

1.12 1.16

Penilaian tahun 2014


36


192

Total

266

38

2.12

1

2.11

1

Level 0

8

Total LVL 1

3.33

3

Total LVL 2

Total LVL 3

142

100

16


13

81

No

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lampiran :7 KAPABILITAS APIP PEMERINTAH PROVINSI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016 Nama APIP Assessmen/Penilaian Kapabilitas Belum Sudah Tahun Level 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 Aceh 0 24 2015-2016 20 4 0 Sumatera Utara 0 34 2015-2016 31 3 0 Sumatera Barat 0 20 2015-2016 4 16 0 Riau 0 13 2015-2016 10 3 0 Jambi 0 12 2015-2016 9 3 0 Bengkulu 0 11 2015-2016 9 2 0 Sumatera Selatan 0 18 2015-2016 10 6 2 Lampung 0 16 2015-2016 9 7 0 Dki Jakarta 0 1 2015-2016 0 1 0 Jawa Barat 0 28 2015-2016 8 18 2 Jawa Tengah 0 30 2015-2016 17 10 3 D.I.Yogyakarta 0 12 2015-2016 2 10 0 Jawa Timur 0 39 2015-2016 23 16 0 Kalimantan Barat 0 15 2015-2016 10 5 0 Kalimantan Tengah 0 15 2015-2016 11 4 0 Kalimantan Selatan 0 14 2015-2016 1 11 2 Kalimantan Timur 0 11 2015-2016 4 7 0 Kalimantan Utara 1 5 2015-2016 4 1 0 Sulawesi Utara 0 16 2015-2016 11 5 0 Sulawesi Tengah 0 14 2015-2016 14 0 0 Sulawesi Tenggara 0 18 2015-2016 10 8 0 Sulawesi Selatan 0 25 2015-2016 15 10 0 Bali 0 10 2015-2016 3 7 0 Nusa Tenggara Barat 0 11 2015-2016 0 10 1 Nusa Tenggara Timur 0 23 2015-2016 2 21 0 Maluku 1 11 2015-2016 10 1 0 Papua 6 24 2015-2016 22 2 0 Papua Barat 0 14 2015-2016 5 9 0 Kepulauan Riau 0 8 2015-2016 5 3 0 Bangka Belitung 0 8 2015-2016 0 5 3 Banten 0 9 2015-2016 4 5 0 Gorontalo 0 7 2015-2016 0 5 2 Sulawesi Barat 0 7 2015-2016 1 6 0 Maluku Utara 0 11 2015-2016 6 5 0 JUMLAH 8 534 290 229 15

82



83

1

A

NO

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai tata kelola keuangan negara Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan

URAIAN

IKK

REK

1

DIT

1

LGIAT77/D4.01/20 16 tgl 16/07/16

LLWAS91/D4.01/20 16 tgl 09/08/16

LAP230/D4.01/2 016 tgl 28/12/16

Melakukan upaya peningkatan capaian SPM dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan unit yang terkait tugas capaian kinerja bidang pendidikan;

Melaksanakan secara lebih intensif hal-hal sebagai berikut:

Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP dengan satuan pendidikan dan masyarakat di wilayah masing-masing;

4

5

LGIAT27/D4.01/20 16 tgl 5/04/16

Membangun sistem pengumpulan data kinerja terkait dengan pelaporan SPM Pendidikan dan menyusun Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan;

2

3

LAP55/D4.01/20 16 tgl 15/6/16

REF/ LAP

ST

ST-355/D4.01/2016 tgl 06/09/16

ST-280/D4.01/2016 tgl 25/07/16

ST-256/D4.01/2016 tgl 15/07/16

ST-130/D4.01/2016 tgl 28/03/16

ST-49/D4.01/2016 tgl 10/02/16

REKOMENDASI TERPILIH

Bidang Pendidikan :Meningkatkan kapasitas pemda dalam penerapan SPM Pendidikan Dasar dengan menuangkan seluruh indikator SPM Pendidikan Dasar dan Menengah beserta target capaiannya dalam Revisi RPJMD, Revisi Renstra dan Renja-SKPD serta RKA/DPA-SKPD;

URAIAN

1

NO

QA AKPPD Bidang Pendidikan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Penyusunan Laporan Kompilasi Hasil AKPPD Bidang Pendidikan Tahun 2015

Piloting AKPPD Bidang Pendidikan di Kota Bogor dalam rangka penyempurnaan Pedoman AKPPD Bidang Pendidikan QA AKPPD Bidang Pendidikan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel

Penyempurnaan Pedoman AKPPD Pendidikan 2016

JUDUL ST


REGISTER OUTPUT TAHUN 2016

√

Belum

TL

Proses TL Bukti TL

KET

15

Lampiran : 8

84


Bidang Kesehatan

1

ST-138/D4.01/2016 tgl 04/04/16

ST-255/D4.01/2016 tgl 13/07/16

ST-264/D4.01/2016 tgl 18/07/16

LGIAT32/D4.01/20 16 tgl 12/04/16

LGIAT78/D4.01/20 16 tgl 16/07/16

LLWAS84/D4.01/20 16 tgl 01/08/16

Menyusun pedoman sistem monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, agar pelaksanaannya sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

ST-76/D4.01/2016 tgl 01/03/16

2

Penatausahaan atas dokumentasi pelaksanaan PIP secara tertib.

9 LAP59/D4.01/20 16 tgl 16/6/16

Pemantauan pelaksanaan penyaluran dana PIP kepada siswa/anak penerima;

8

Menuangkan indikator dan rencana capaian SPM bidang kesehatan dalam dokumen perencanaan secara lengkap dan utuh serta selaras baik antar dokumen perencanaan dan penganggarannya maupun selaras dengan rencana capaian SPM Bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;

Menerapkan proses pengesahan usulan dari sekolah dan selanjutnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA dan SMK;

7

1

Pemantauan pemutakhiran data siswa calon penerima PIP yang memiliki KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik di sekolah secara benar dan lengkap,

6

QA AKPPD Bidang Kesehatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

QA AKPPD Bidang Kesehatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Survei dalam rangka penyusunan draft revisi petunjuk teknis AKPPD Bidang kesehatan tahun 2015

Penyusunan Draft revisi Juknis AKPPD Bidang Kesehatan tahun 2016 √

16


85

2

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD)

Daerah

Kinerja

Bidang Kemaritiman

1

1

1

2

1

3

2

1

Mempercepat pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri RI terkait rencana pemotongan bukit untuk jalur akses kendaraan kargo. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan bidang kewenangannya dalam rangka percepatan proses pembebasan lahan, penghapusan aset K/L, pembongkaran bangunan di lokasi beserta penyiapan penggantinya, dan penetapan pengelola sementara bangunan PLBN

Meningkatkan komitmen dalam pengadaan sarana prasarana termasuk pos pengawas, dan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menambah SDM Pengawas Perikanan dan penggantian alat tangkap. Di samping itu, melakukan sosialisasi terkait dengan pelarangan penggunaan alat tangkap terlarang. Memfungsikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara optimal, mencari solusi terkait dengan penyediaan modal kerja bagi nelayan untuk melaut, dan menyediakan cold storage dan petugas pengelola TPI setiap wilayah yang memiliki PPI. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis operasional kepada pengelola Pelabuhan Perikanan agar pelabuhan perikanan berfungsi secara optimal.

ST-295/D4.01/2016 tgl 01/08/16

ST-339/D4.01/2016 tgl 26/08/16

LLWAS121/D4.01/2 016 tgl 19/09/16 LAP204/D4.01/2 016 tgl 19/12/16

ST-265/D4.01/2016 tgl 18/07/16

ST-254/D4.01/2016 tgl 13/07/16

LLWAS79/D4.01/20 16 tgl 16/07/16

LLWAS83/D4.01/20 16 tgl 01/08/16

ST-110/D4.01/2016 tgl 14/03/16

ST-341/D4.01/2016 tgl 29/08/16

LAP58/D4.01/20 16 tgl 16/6/16

LAP179/D4.01/2 016 tgl 6/12/16

QA AKPPD Bidang Kemaritiman pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah QA AKPPD Bidang Kemaritiman pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Penyusunan Laporan Kompilasi atas Laporan AKPPD Bidang Kemaritiman Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Penyusunan Laporan Kompilasi atas Laporan AKPPD Bidang Kesehatan Tahun 2016 Finalisasi Revisi Penyusunan Pedoman AKPPD Bidang Kemaritiman

√

√

17

86


3

Monitoring Dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional Tahun 2016 Pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan

1

1

LHM44/D4.01/20 16 tgl 1/06/16

LHM101/D4.01/2 016 tgl 22/08/16

LHM168/D4.01/2 016 tgl 7/11/16

Mempercepat pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri RI terkait rencana pemotongan bukit untuk jalur akses kendaraan kargo.

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan bidang kewenangannya dalam rangka percepatan proses pembebasan lahan, penghapusan aset K/L, pembongkaran bangunan di lokasi beserta penyiapan penggantinya, dan penetapan pengelola sementara bangunan PLBN

Melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaiaan pembangunan dengan dukungan 3 komponen utama yaitu penambahan tenaga kerja dan peralatan serta percepatan penyediaan stok material.

2

3

Melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaiaan pembangunan dengan dukungan 3 komponen utama yaitu penambahan tenaga kerja dan peralatan serta percepatan penyediaan stok material.

1

3

ST-388/D4.01/2016 tgl 18/10/16

ST-269/D4.01/2016 tgl 19/07/16

ST-189/D4.01/2016 tgl 10/05/16

Monitoring dan Evaluasi Prioritas Nasional pada BNPP Periode B04 atas Kegiatan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan negara Monitoring dan Evaluasi Prioritas Nasional pada BNPP Periode B06 atas Kegiatan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan negara Monitoring dan Evaluasi Prioritas Nasional pada BNPP Periode B09 atas Kegiatan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan negara √

18


87

4

Probity Audit

1

1

ST-328/D4.01/2016 tgl 12/08/16

ST-331/D4.01/2016 tgl 19/08/16

LLWAS218/D4.01/2 016 tgl 20/12/16 LLWAS106/D4.01/2 016 tgl 15/09/16

Masukan perbaikan dokumen lelang dan tahapan pelaksanaan lelang agar pelelangan dapat dilaksanakan dengan transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

2

ST-303/D4-01/2016 Tgl 4 Agustus 2016

LHR.89/D4.01 /2016 Tanggal 9Agustus 2016

ST-389/D4.01/2016 tgl 18/10/16

LHR167/D4.01/2 016 tgl 3/11/16

penghematan senilai Rp 8.714.312.400,00 atas pengadaan kegiatan Jaringan Komunikasi dan Dara karena adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan nilai HPS

ST-268/D4.01/2016 tgl 19/07/16

LHR46/D4.01/20 16 tgl 2/08/16

1

ST-159/D4.01/2016 tgl 11/04/16

LHM46/D4.01/20 16 tgl 1/06/16

QA Probity Audit Provinsi Kepulauan Riau

Pendampingan Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa triwulan III tahun anggaran 2016 pada BNPP Reviu atas Tahap Persiapan dan Pelelangan KegiatanPenyed iaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun 2016 QA Probity Audit Provinsi Riau

Pendampingan Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa triwulan II tahun anggaran 2016 pada BNPP

Pendampingan Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa triwulan I tahun anggaran 2016 pada BNPP

√

BA Evaluasi Kualifikasi

Dokumen

Sudah ditindakl anjuti

Sudah ditindakl anjuti

19

88


5

Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan pada Pemerintah Daerah

1

1

Mendorong Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pendataan kawasan/bangunan hasil pengadaan yang belum selesai dan belum dimanfaatkan pada masingmasing pemerintah daerah; Mendorong Inspektur Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menerapkan continuous monitoring dan continuos audit atas pengadaan fisik yang bersifat stratejik.

5

6

4

3

2

Mendorong pemerintah daerah untuk secara transparan menyampaikan informasi terkait kawasan/bangunan yang belum selesai kepada Menteri Dalam Negeri. Menetapkan regulasi yang mengatur uji kualitas atas perencanaan pembangunan fisik yang bersifat stratejik dan kesinambungan pelaksanaannya sehubungan pergantian kepala daerah. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun action plan dan mencantumkan penyelesaian kawasan/bangunan tersebut dalam dokumen perencanaan daerah. Mempertimbangkan alokasi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan keuangan sedang/rendah terutama untuk kawasan/bangunan yang belum selesai dan bersifat strategis.

penghematan senilai Rp 58.308.985.024,27 dari hasil pelaksanaan probity audit oleh 14 Perwakilan BPKP atau sebayak 31 laporan.

1

3

LAP235/D4.01/2 016 tgl 30/12/16

LGIAT210/D4.01/2 016 tgl 19/12/16 ST-424/D4.01/2016 tgl 28/10/16

ST-392/D4.01/2016 tgl 19/10/16

QA pelaksanaan Probity Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali QA Pelaksanaan Probity Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Kompilasi Laporan Hasil Probity Audit √

Belum ada info lebih lanjut

20


89

6

Monitoring dan Evaluasi atas Dana Transfer Daerah /DAK

1

2

Menetapkan kebijakan pemantauan kegiatan DAK TUD TA 2015 untuk memastikan bahwa pemda telah melaksanakan kegiatan DAK TUD TA 2015 sesuai dengan usulan yang telah direviu BPKP. Menetapkan kebijakan pencairan DAK lebih selektif dan terkendali dengan memberikan persyaratan prosentase tertentu untuk pencairan DAK tahap berikutnya yang mencegah terjadinya idle money di Kas Umum Daerah saat tahun anggaran berakhir. Menerbitkan surat atensi kepada seluruh Kepala Daerah untuk memastikan bahwa sisa DAK TUD TA 2015 yang tersedia dalam Rekening Kas Umum Daerah dan menjadi SilPA Tahun Anggaran 2015 telah dianggarkan kembali ke Tahun Anggaran 2016. Menerapkan secara konsisten kebijakan pengembalian sisa DAK TUD ke Kas Negara sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2015 jo 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang menyatakan dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 masih terdapat sisa DAK TUD, baik output kegiatan tercapai maupun output kegiatan tidak tercapai, maka sisa DAK TUD diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2017.

2

3

4

Mendorong Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemantauan atas langkah-langkah penyelesaian kawasan/bangunan yang belum selesai;

1

7

LAP049/D4.02/1 /2016 tgl 17/5/2016

ST121/D4.02/1 /2016 tgl 21/3/2016

Melaksanakan penyusunan laporan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi DAK TUD TA 2015

√

PMK nomor 187/PMK.07/2016 jo 48/PMK.07/2016 tgl 2/12/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

PMK nomor 187/PMK.07/2016 jo 48/PMK.07/2016 tgl 2/12/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

PMK nomor 112/PMK.07/2016 tgl 12/7/2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan PMK nomor 187/PMK.07/2016 jo 48/PMK.07/2016 tgl 2/12/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

21

90


7

Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Pengelolaan Pinjaman Daerah

1

2

Menteri Dalam Negeri, agar: Mempertegas kewajiban pelaporan dan publikasi pinjaman daerah; Menteri Dalam Negeri, agaMendorong pemerintah daerah agar mengelola risiko terkait pinjaman yang akan/sedang dimanfaatkan

2

3

Memberikan dana insentif kepada Pemda yang diverifikasi sebesar Rp199.313.186.330,00 (dibulatkan Rp199.313.187.000,00).

7

Menteri Dalam Negeri, agar: Menyempurnakan regulasi pinjaman daerah dengan memperkuat aspek kelembagaan, sejak perencanaan, pemanfaatan, s.d. pemantauan dan pengaturan pinjaman daerah oleh BLUD;

Mengajukan pencairan pinjaman kepada Bank Dunia atas Value of Final Reimbursement sebesar Rp1.748.000.233.711,00 dan insentif senilai Rp199.313.186.330,00.

6

1

Mengajukan pencairan pinjaman kepada Bank Dunia atas Advance Payment DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2016 sebesar Rp785.642.466.000,00.

5

LAP136 /D4/2016 tgl 28 Desember 2016

LAP048/D4.02/1 /2016 tgl 17/5/2016

LAP02/D4.02/1/ 2016 tgl 21/4/2016

ST-426/D4.02/2016 tgl 23 Desember 2016

ST167/D4.02/1 /2016 tgl 27/4/2016

ST148/D4.02/1 /2016 tgl 5/4/2016

Penyusunan Laporan Konsolidasi Evaluasi atas Pengelolaan Pinjaman Daerah

Melaksanakan validasi hasil Verifikasi output dan penyusunan laporan Advance Payment DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur TA 2015 Melaksanakan penyusunan laporan Management Letter hasil Verifikasi pengelolaan DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur TA 2015

√

√

PMK nomor 160/PMK.07/2016 tgl 25 Oktober 2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana P2D2 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016



22


91

8

Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas APBD 10 Provinsi Big Spender

1

2

Membangun suatu sistem berbasis teknologi informasi untuk memastikan proses sinkronisasi program prioritas nasional, baik nomenklatur maupun substansi sasaran/target, dimulai dari perencanaan pemerintah pusat (RPJP, RPJMN/RKP) dengan perencanaan/penganggaran Pemda (RPJMD/RKPD, KUA/PPAS, DPA). Menetapkan pemberlakuan aturan reward dan punishment yang tegas/jelas terkait perencanaan/penganggaran dan pelaksanaan program-program di daerah yang sinkron/selaras dengan prioritas nasional (politik anggaran)

3

4

2

Menetapkan pedoman/peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan/ teknis bagi pemerintah daerah dalam upaya standardisasi pengelolaan pendapatan daerah; Menetapkan kebijakan/peraturan (Surat Keputusan Bersama) yang mengatur mengenai penyelarasan/ sinkronisasi program-program prioritas nasional, baik nomenklatur maupun substansi sasaran/target, sebagai dasar penyusunan perencanaan/ penganggaran yang mengikat bagi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) maupun pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota) secara jelas dan tegas

1

Kami merekomendasikan kepada 1. Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sesuai kewenangannya masing-masing dan/atau secara bersama-sama, agar:

LAP140/D4.02/0 1/2016

ST345/D4.02/02/2016, tanggal 3 Oktober 2016

√

23

92


9

Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1

2

Dewan nasional agar memasukkan rencana aksi sebagai syarat utama saat pengusulan pengembangan KEK dan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan pada saat pengusulan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau Badan Usaha. Rencana aksi dimaksud harus memuat secara jelas rencana kegiatan pengembangan KEK, target, dan pihak-pihak yang terlibat; Dewan Nasional mengusulkan merumuskan instansi yang terlibat dalam pengembangan KEK serta pembagian tugasnya dalam PP tentang Penetapan KEK untuk masing-masing KEK; Menteri PPN/Bappenas agar mengusulkan penyempurnaan indikator pengembangan KEK, yaitu tidak hanya penetapan KEK tapi juga target beroperasinya KEK dalam RPJMN. Hal tersebut untuk mempertajam proses verifikasi usulan dan komitmen pengembangan KEK antara lain komitmen untuk memenuhi target beroperasinya KEK dalam waktu 3 tahun yang didukung dengan komitmen pembangunan infrastruktur; Menteri Keuangan agar menyusun peraturan atau petunjuk teknis pelaksanaan PP terkait fasilitas dan kemudahan di KEK. Petunjuk pelaksanaan tersebut dapat memuat besaran dan tata cara dalam penyusunan peraturan daerah terkait fasilitas dan kemudahan di KEK;

2

4

5

3

Dewan Nasional menyusun dan menetapkan Rencana Induk Nasional sebagai Grand Design pengembangan KEK yang akan menjadi acuan utama dalam melaksanakan verifikasi pengusulan KEK;

1

LAP126/D4.02/0 1/2016

ST-313/D4.02/2/2016

Laporan Konsolidasi Pengawasan Program Lintas Sektoral Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

√

24


93

10

Pengawasan Linsek Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Program Penanggulangan Penyakit Menular)

1

2

1

10

9

2) mekanisme penetapan target dari pusat (RPJMN) sampai

pengelolaan data kinerja atas program PPM yang terintegrasi untuk semua jenis penyakit untuk mengintegrasikan informasi sejak perencanaan sampai monitoring dan evaluasi dari tingkat pusat sampai ke unit layanan kesehatan;

1) Menerbitkan juknis yang antara lain mengatur :

Menteri Kesehatan agar:

Menteri Agraria, Tata Ruang dan BPN agar merumuskan kebijakan pembebasan lahan di KEK dan mensosialisasikannya kepada para calon pengusul, pengusul, dan calon investor bersinergi dengan Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Kepala Daerah. Kepala Daerah Selaku Dewan Kawasan agar melakukan revisi atas dokumen RPJMD dengan memasukkan pembangunan infrastruktur dan dukungan non infrastruktur atas pengembangan KEK yang di wilayahnya sebagai bentuk perwujudan komitmen pemerintah daerah; Kepala Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan peningkatan kompetensi Administrator;

8

7

Menteri Dalam Negeri agar memberikan teguran atau peringatan kepada Kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang belum mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Administrator di KEK sampai dengan batas waktu yang ditetapkan; Menteri ESDM agar mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Nasional tentang besaran sumber daya minimal yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan usaha tertentu dalam suatu KEK, sehingga menjadi salah satu pertimbangan pada saat pengusulan KEK;

6

LAP048/D4.02/1 /2016 tgl 17/5/2016

ST317/D4.02/1/2016, 16 September 2016

Penyusunan Laporan Konsolidasi Evaluasi atas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Penanggulanga n Penyakit Menular

√

25

94


2

b. Dalam proses reviu RPJMD dan RAPBD, Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri memastikan pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk mendukung berperannya kelembagaan yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah.

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan terkait program PPM dan memastikan program PPM dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui RPJMN 2015-2019 dapat tercapai melalui fungsi pembinaan dan pengawasan.

c. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas agar membuat peraturan yang mengatur kewajiban Pemerintah Daerah menganggarkan Program PPM dalam APBD secara memadai. Menteri Dalam Negeri agar:

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kebijakan yang diterbitkan Menteri Kesehatan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3) adanya mekanisme penetapan target kinerja didasarkan pada database yang valid dan akurat dengan memanfaatkan data surveilans serta mekanisme monitoring secara periodik atas capaian target kinerja. b. Menerbitkan petunjuk teknis dari Permenkes No 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang memuat secara tegas kewajiban pemerintah daerah untuk memiliki strategi penanggulangan PPM, mekanisme kerja, pola hubungan, termasuk alokasi biaya operasional atas kelembagaan yang telah dibentuk terutama jejaring kerja yang melibatkan masyarakat dan LSM.

26


95

11

Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program Penguatan Ekonomi LokalPemberdayaan Pasar Tradisional)

1

2

2

1

Kementerian Koordinator Perekonomian agar menetapkan pembagian peran pemberdayaan pasar tradisional antara Kementerian terkait terutama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan serta kementerian teknis lainnya. Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM agar: a) Memfasilitasi kegiatan revitalisasi non fisik (manajemen, sosial dan ekonomi) secara simultan dengan kegiatan revitalisasi fisik di daerah. b) Penyederhanaan proses/syarat serah terima hasil revitalisasi fisik pasar tradisional yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan antara lain: - Proses audit tidak harus dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Perdagangan, namun dapat melibatkan APIP lainnya - Membuat MoU dengan APIP di daerah untuk melakukan pengawasan pemberdayaan fisik pasar tradisional sejak proses perencanaan sampai dengan pembangunan. Sehingga saat pembangunan fisik selesai dilaksanakan dapat diyakini kesesuaian fisik dengan kontrak. c) Memfasilitasi pembangunan data base dan atau sistem informasi yang memadai untuk keperluan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas informasi-informasi minimal yang dibutuhkan terkait pemberdayaan pasar antara lain meliputi jumlah pasar tradisional, kondisi, lokasi, dan sebagainya.

c. Memastikan singkronisasi program PPM dalam menyusun kebijakan agar pemerintah daerah dalam penyusunan APBD memprioritaskan pengalokasian dana program PPM. LAP138 /D4/2016 tgl Desember 2016

ST423/D4.02/2/2016, Tgl 20 Desember 2016

Penyusunan Laporan Konsolidasi Tingkat Nasional atas Program Penguatan Ekonomi Lokal (Pemberdayaan Pasar Tradisional)

√

27

96


Pengawasan Penerimaan (OPAD)

13

Pengelolaan Daerah

Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

12

2

2

1

1

Membangun aplikasi pemantauan atas KSD untuk kebutuhan monev dari Kemdagri selaku pembina dan Pengawas KSD

3

c. Memfasilitasi saluran komunikasi, data dan informasi guna rekonsiliasi pajak bahan bakar dan pajak penerangan jalan umum yang telah diterima oleh Pemda dengan jumlah yang telah dipungut oleh Pertamina dan PLN atau perusahaan lainnya.

b. Menginstruksikan kepada Kepala Daerah agar meningkatkan penerapan pengendalian intern pada proses bisnis pengelolaan PAD khususnya pada unsur penilaian risiko.

a. Menyusun petunjuk penyusunan data potensi PAD dalam proses penyusunan APBD;

Menteri Dalam Negeri

Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk memasukkan anggaran monitoring dan evaluasi kerjasama daerah terutama yang berjangka waktu lama dan berisiko tinggi sebagai penugasan rutin dari Inspektorat Daerah sebagai wujud "early warning system".

2

1

Menerbitkan juknis dari Permendagri No 22 tahun 2009 Permendagri 38 tahun 2016 dengan memuat klausul: 1) Kewajiban Pemerintah daerah untuk membangun database kerjasama daerah di seluruh Indonesia yang dikelompokkan dalam 2 klasifikasi yaitu Kerjasama antar Pemda dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga; 2) standarisasi minimal klausul kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama Daerah; kewajiban membuat tugu prasasti yang menginformasikan bangunan yang dikerjasamakan diatas tanah milik pemda untuk meminimalisir risiko pengalihan hak tanpa sepengetahuan pemda

1

LAP125/D4.02/0 1/2016

LAP137 /D4/2016 tgl 28 Desember 2016

ST-416/D4.02/1/2016

ST400/D4.02/2/2016, tanggal 24 November 2016

Penyusunan Laporan Konsolidasi Hasil Evaluasi atas Pengelolaan Kerjasama Daerah

√

√

28


97

14

Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016

1

3

Mengingatkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan proses penyusunan dan penetapan APBD secara tepat waktu serta meningkatkan koordinasi dengan DPRD sehingga terjadi percepatan pembahasan atas penyusunan dan penetapan APBD

Menyusun pedoman system monitoring dan evaluasi atas penyusunan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pedoman ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam memonitoring dan evaluasi setiap tahapan dalam penyusunan APBD, sehingga hambatan dan kendala dapat diketahui lebih dini dan pada akhirnya mutu dan ketepatan waktu penetapan APBD lebih baik Meningkatkan pembinaan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas SDM pemerintah daerah

2

3

b. Mensinergikan data pajak daerah dengan pajak yang dipungut oleh pusat untuk kepentingan optimalisasi penerimaan pajak. c. Melakukan sosialisasi best practices pengelolaan PAD sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi SDM pemerintah daerah.

a. Menyusun peraturan menteri keuangan tentang ketentuan umum pajak daerah, tata cara penatausahaan pajak dan retribusi daerah dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.

Menteri Keuangan agar:

1

2

S607/D4/03/ 2016

20-Jun-16

tidak dibuatkan ST

√

Tindak lanjut berupa perbaikan kebijakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017 yang mesyaratkan APBD ditetapkan tepat waktu yaitu selambatlambatnya tanggal 31 Desember.

29

98


Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2016 (Kementerian Dalam Negeri)

Evaluasi Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

16

17

Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA 2016

15

3

3

3

1

1

1

1

Membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Dana Otonomi Khusus sebagai penjabaran UU tentang pemberian otonomi khusus bagi provinsi yang bersangkutan

Mempercepat proses perhitungan revisi anggaran.

2

Mengembangkan sistem monitoring berkelanjutan atas penyerapan anggaran dan pelaksanaan PBJ

3

Agar mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan RAPBD dengan mencantumkan klausul bahwa kontrak akan ditanda tangani setelah penetapan APBD

Mempersiapkan pelaksanaan PBJ dengan lebih seksama dan meningkatkan koordinasi awal antar instansi terkait untuk perizinan dan pembebasan lahan

2

1

Melanjutkan kebijakan tender PraDIPA/DPA untuk tahun anggaran 2017, yang pada tahun anggaran 2016 baru mencapai 1,53% dari nilai yang dilelangkan sebesar Rp202.16Triliun

1

SR568/K/D4/2 016 dan SR569/K/D4/2 016

R1018/K/D2/ 2016

R1018/K/D2/ 2016

27-Jun-16

1-Nov-16

1-Nov-16

ST247/D4.3/2016

ST154/D4.3/2016

ST485/D4.3/2016

√

√

√

Terhadap kegiatan Audit Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh tersebut telah disampaikan Ikhtisar Hasil audit Dana Otonomi.

Tindak lanjut yang dilakukan dengan melakukan revisi anggaran sedangkan pengumuman RUP belum dilaksanakan

Terhadap rekomendasi untuk melanjutkan kebijakan tender pra DIPA/DPA tersebut, telah ditindaklanjuti melalui penyediaan aplikasi pengelolaan anggaran yang mengintegrasikan belanja barang jasa dan modal ke aplikasi “Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP”.

Kompilas i Laporan hasil audit pengelola an dana otsus papua, papua barat, dan Aceh

Pendamp ingan Reviu Penyerap an Anggaran dan Pengadaa n Barang/J asa Triwulan III Tahun 2016

30


99

18

Kajian Current Issue

1

3

1

2

Perlu diterbitkan regulasi sementara/transisi terkait pembentukan struktur kodefikasi / klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi dengan memperhatikan Pasal 32 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sekaligus mengakomodasi Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan agar tidak terjadi perbedaan struktur kodefikasi urusan pemerintahan dan organisasi antar pemerintah daerah yang berakibat adanya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya untuk tahun 2017

Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) agar meningkatkan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus

S755/D4/03/ 2016

15-Sep-16

tidak dibuatkan ST

√

Tindak lanjut yang dilakukan berupa perbaikan kebijakan dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Atas hasil evaluasi/audit terhadap Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan kegiatan reviu tindak lanjut, dan hasilnya telah dilaporkan kepada Deputi PKD dengan laporan nomor LHR-156/D4.03/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang antara lain menjelaskan bahwa dari hasil reviu diketahui bahwa dari 55 kejadian hasil temuan dengan nilai Rp1.524.328.413,96, baru 2 (dua) kejadian hasil temuan audit dengan nilai Rp121.898.879,91 yang telah diproses tindak lanjutnya.

Khusus kepada Presiden dan Menkopolhukam sebagaimana surat nomor SR-568/K/D4/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan nomor SR569/K/D4/2016 tanggal 27 Juni 2016.

31

100


19

Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda

1

3

Memberikan pembinaan kepada pemda terkait dengan penyelenggaraan akuntansi, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan Mendorong pemda untuk meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan untuk meningkatkan derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerahnya Meningkatkan ketersediaan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek Mendorong pemda untuk lebih proporsional dalam mengalokasikan belanjanya, yakni dengan melakukan penghematan terkait dengan belanja operasi dan meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur Membuat perencanaan yang terukur berdasarkan perhitungan yang akurat atas komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dapat menjamin ketersediaan dana/kas/SILPA yang cukup untuk membayar belanja yang dilakukan oleh pemda, sehingga dapat dihindari adanya kegiatan yang sudah terealisasi namun tidak dapat dibayar oleh pemda pada tahun anggaran yang bersangkutan yang disebabkan kurangnya ketersediaan dana/kas/SILPA

2

4

5

6

3

1

Perlu dibuat regulasi yang terkait dengan implementasi SOTK baru yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 untuk diberlakukan per 1 Januari 2017 serta pengisian jabatan perangkat daerah dilakukan pada akhir tahun 2016 agar tidak mengganggu penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan APBD tahun 2016 dan APBD tahun 2017 Menyusun suatu standar penilaian kinerja keuangan pemda, sehingga kinerja keuangan pemda dapat diukur

2

ST376/D4.3/2016

√

32


101

Bimtek Maturity Level SPIP pada BNPP

21


Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK

B

20

1

1

2

3

Mendorong pemda untuk menyusun prosedur pelaporan atau monitoring pada setiap sistem yang dibangun pemda Mendorong peningkatan komitmen dan kompetensi SDM pemda dengan memberikan bimbingan teknis dan asistensi untuk pelaksanaan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit Mengawal pelaksanaan rencana tindak atau rencana aksi yang telah disusun oleh pemda agar temuan BPK dapat segera ditindaklanjuti dan tidak terulang

3

4

5

Terkait unsur lingkungan pengendalian, membentuk/menetapkan unit yang melaksanakan fungsi pengawasan Intern bagi BNPP atau jika belum memungkinkan dibentuk APIP tersendiri, maka agar segera ditetapkan kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan BNPP dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan secara rutin.

Memonitor kewajiban penyusunan petunjuk pelaksanaan suatu kegiatan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku

2

1

Mendorong pelaksanaan SPIP di pemda. Dapat dimulai dengan menyusun peta risiko kegiatan di tiap-tiap SKPD untuk mengetahui daftar risiko serta daftar celah pengendalian

1

ST364/D4.3/2016

√

√

Terhadap rekomendasi tersebut, untuk pemerintah daerah yang didampingi, telah seluruhnya ditindaklanjuti. Sementara untuk tindak lanjut atas rekomendasi kepada pemerintah daerah lainnya menunggu instruksi dari Menteri Dalam Negeri.

33

102


22

Peningkatan SPIP

Efektifitas

5

2

2

1

Terkait unsur pemantauan, menetapkan unit kerja yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi terpisah atas penyelenggaraan SPIP, sambil menunggu dibentuknya struktur/ unit APIP; penyusunan kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit; dan Melakukan evaluasi atas kebijakan pemantauan berkelanjutan secara terdokumentasi, serta membangun mekanisme otomatisasi atas kegiatan pemantauan berkelanjutan.

3

Data sharing temuan kelemahan SPI sebagai dasar pembuatan risk register nasional. Penggunaan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai dasar untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal.

BPK RI, agar:

Terkait unsur penilaian risiko, melalui menetapkan Satgas Penyelenggaraan SPIP BNPP, yang akan menjadi motor penggerak implementasi SPIP di BNPP; Melakukan Sosialisasi serta workshop terkait proses identifikasi dan analisis risiko sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan melakui Perka BNPP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BNPP; Melakukan identifikasi risiko serta menyusun daftar risiko atas kegiatan utama dan menetapkannya secara formal; Melakukan analisis risiko serta menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)/ rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal.

2

LAP135/D4.02/0 1/2016

ST425/D4.02/1/2016, 23 Desember 2016

√

34


103

8

Kepala LAN

Integrasi materi sistem pengendalian intern berbasis risiko ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (DIKLATPIM).

e.

Mensyaratkan penyertaan dokumen risk register dan rencana tindak pengendalian dalam proses pembahasan anggaran kementerian/lembaga.

7

Menteri Keuangan

Mempertimbangkan capaian atas tingkat maturitas sebagai salah satu kriteria penetapan Dana Insentif Daerah.

d.

mencantumkan capaian atas tingkat maturitas SPIP sebagai salah satu unsur penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.

6

5

Pengefektifan fungsi Pokja/Satgas SPIP di tingkat pemerintah daerah dalam pengembangan SPIP dan pencapaian maturitas level 3.

4

Menteri PAN RB agar:

Pencantuman target maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 ke dalam Dokumen RPJMD.

3

Menteri Dalam Negeri agar:

LAP134/D4.02/0 1/2016

LAP133/D4.02/0 1/2016

LAP131/D4.02/0 1/2016

LAP132/D4.02/0 1/2016

ST425/D4.02/1/2016, 23 Desember 2016

ST425/D4.02/1/2016, 23 Desember 2016

ST425/D4.02/1/2016, 23 Desember 2016

ST425/D4.02/1/2016, 23 Desember 2016

√

√

√

√

104


Asistensi Rencana Daerah

24

Penyusunan Pembangunan

Pengawasan Assurance SPIP / Korsupgah KPKBPKP

23

2

3

1

1

Menambahkan/menyesuaikan materi agenda pembangunan wilayah dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 (Buku III RPJMN), dan Indikator RPJMN lainnya (Tingkat Kapabilitas APIP, Tingkat Kematangan Implementasi/Maturitas SPIP). Menginstruksikan Tim Penyusun RPJMD agar membahas langkahlangkah penyusunan RPJMD untuk mendapatkan gambaran tentang RPJMD yang disusun, dan selanjutnya melakukan pembahasan finalisasi rancangan RPJMD sebelum rancangan akhir RPJMD selesai.

2

Tim Korsupgah KPK-BPKP agar mendorong inspektorat masingmasing pemda untuk memastikan pemda terkait menindaklanjuti rekomendasi kegiatan korsupgah korupsi tahun 2015 yang belum tuntas

2

1

Tim Korsupgah KPK-BPKP agar mendorong pemda untuk menerapkan best practices perencanaan dan penganggaran, ULP, dan PTSP

1

LGIAT66/D4.01/20 16 tgl 27/06/16

LAP125/D4.02/0 1/2016

LAP125/D4.02/0 1/2016

ST-223/D4.01/2016 tgl 14/06/16

ST-184/D4.01/2016 tgl 09/05/16

ST-417/D4.02/1/2016

ST-416/D4.02/1/2016

Survei dalam Rangka Penyempurnaan Juknis Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Bogor

Rapat Pembahasan penyusunan Laporan Kompilasi Monitoring dan Evaluasi DAK Tahun 2016, Kompilasi Laporan Korsupgah Tahun 2016, serta kompilasi OPAD Tahun 2016 dari 33 Perwakilan BPKP Rapat Pembahasan penyelesaian Laporan Kompilasi Monitoring dan Evaluasi DAK Tahun 2016, Kompilasi Laporan Korsupgah Tahun 2016, serta kompilasi OPAD Tahun 2016 dari 33 Perwakilan BPKP Revisi Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah √

√

dari 1233 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.242 rekomendasi ( 58,23%), sedangkan yang belum tuntas ditindaklanjuti sebesar 891 rekomendasi (41,77%)

telah dilakukan identifkasi risiko dan pengendalian yang diperlukan untuk memitigasi risiko implementasi best practices di delapan pemda objek korsupgah 2016

36


105

25

Evaluasi atas Implemantasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota

1

3

Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Melakukan kapitalisasi atas indikator-indikator kinerja yang dianggap telah memenuhi kriteria pengukuran kinerja yang baik untuk dapat dijadikan rujukan/ referensi bagi setiap pemerintah daerah Mendorong pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan pelaporan kinerja termasuk penyediaan fasilitas untuk monitoring kinerja secara berkelanjutan (Continuous Monitoring) Mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan supervisi atas penyusunan rencana aksi perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan atas pelaksanaan rencana aksi tersebut

2

3

4

Melakukan penilaian risiko dan merumuskan kegiatan pengendalian (kebijakan dan prosedur) dalam penyusunan APBD untuk meminimalkan risiko.

4

1

Menyelaraskan nomenklatur dan jumlah urusan pemerintahan pada RPJMD Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3

LLWAS105/D4.01/2 016 tgl 30/08/16

LLWAS100/D4.01/2 016 tgl 18/08/16

LHE140/D4.01/2 016 tgl 28/09/16

LEV156/D4.01/2 016 tgl 14/10/16

LLWAS115/D4.01/2 016 tgl 13/09/16

LGIAT98/D4.01/20 16 tgl 15/08/16

ST-325/D4.01/2016 tgl 16/08/16

ST-291/D4.01/2016 tgl 01/08/16

ST-224/D4.01/2016 tgl 14/06/16

ST-216/D4.01/2016 tgl 7/06/16

ST-334/D4.01/2016 tgl 22/08/16

ST-301/D4.01/2016 tgl 02/08/16

Validasi LKE SAKIP NTB

Validasi LKE AKIP Sumut

Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2015 Pemkot Cirebon

QA Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2015 Pemkot Magelang

QA Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan BPKP Provinsi Sumbar

√

√

37

106


Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai peningkatan kapabilitas APIP

Bimtek Reviu RKA Pemda

27

C

28

Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

26

3

3

1

1

3

1

Peningkatan kapasitas perangkat desa

3

Mendorong pemda untuk meningkatkan kemampuan personil SKPD tentang proses bisnis penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dan penyusunan APBD terkait perencanaan, penganggaran, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Meminta pemda untuk meningkatkan kemampuan personil Inspektorat (APIP) tentang proses bisnis penyusunan dan reviu RKASKPD dan RKA-PPKD, serta penyusunan APBD terkait perencanaan, penganggaran, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa

2

1

Penggunaan aplikasi tunggal keuangan desa (Siskeudes)

melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan, aset, dan pendapatan daerah serta implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual

1

1

R1022/K/D2/ 2016

S749/D4/03/ 2016

2-Nov-16

14-Sep-16

ST281/D4.3/2016

tidak dibuatkan ST

√

√

√

√

Tindak lanjut berupa perbaikan kebijakan dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

• Surat Pimpinan KPK Nomor B.7508/0116/08/2016 tanggal 31 Agustus tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

• Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintaha Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan akan dibuatkan peraturan dalam negeri yang mengatur Siskeudes (masih dalam proses)

Tindak lanjut berupa perbaikan kebijakan dengan dibuatnya RPP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP No. 58 Tahun 2005.

38


107

29

Bimtek Riviu Berbasis Akrual

LKPD

1

3

Menyusun regulasi yang terinci tentang Petunjuk Teknis Reviu LKPD Berbasis Akrual bagi APIP daerah (Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota) sebagai pengganti Permendagri No. 4 Tahun 2008 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permenkeu No. 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LKPD Melakukan sosialisasi, workshop/ bimtek dan asistensi pelaksanaan reviu LKPD berbasis akrual Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemda terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

1

2

3

Menetapkan kebijakan reviu RKA berbasis penilaian risiko terutama atas kegiatan utama perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tetap mengamanatkan kewajiban kepala daerah untuk menugaskan APIP melakukan reviu atas RKASKPD dan RKA-PPKD dalam Permendagri Pedoman Penyusunan APBD di tahun-tahun berikutnya.

Mensyaratkan kelengkapan dokumen KAK dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD agar perencanaan kegiatan dalam RKA dapat mencapai tujuan dan sasaran KUA dan PPA.

S536/D4/03/ 2016

18-May-16

ST136/D4.3/2016

√

Tindak lanjut yang dilakukan berupa perbaikan kebijakan dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B3/IJ tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

108


30

Peningkatan kapabilitas APIP pada K/L/P

1

1

Mendorong penetapan kebijakan target Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Dokumen Perencanaan K/L/P (Renstra, RPJMD dan RPKP) dan sebagai salah satu Indikator Kerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

Mendorong Pimpinan K/L/P dengan dukungan kebijakan penyediaan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapabilitas APIP; Mendorong Mendagri agar Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP ditegaskan dalam Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

Memprioritaskan pengawasan yang bersifat penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan/program dan layanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan APIP K/L/P

1

2

3

4

LHK64/D4.01/20 16 tgl 27/06/16

LGIAT67/D4.01/20 16 tgl 11/07/16

LHK65/D4.01/20 16 tgl 27/06/16

ST-95/D4.01/2016 tgl 10/03/16

ST-147/D4.01/2016 tgl 07/04/16

ST-182/D4.01/2016 tgl 09/05/16

ST-54/D4.01/2016 tgl 10/02/16

Kompilasi Laporan Triwulan I Tahun 2016 Pelaksanaan Kapabilitas APIP di Lingkungan Kedeputian dan Perwakilan BPKP FGD dan Sosialisasi Juklak Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Kalsel

Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, Juklak Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan Juklak Bimbingan Teknis Peningkatan Mandiri Kapabilitas APIP Risk Assesstment Peningkatan Kapabilitas APIP √

40


109

ST-253/D4.01/2016 tgl 13/07/16

LAP181/D4.01/2 016 tgl 6/12/16

LAP206/D4.01/2 016 tgl 19/12/16

ST-252/D4.01/2016 tgl 13/07/16

LAP180/D4.01/2 016 tgl 6/12/16

QA terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Lahat. Kompilasi Laporan Triwulan III Tahun 2016 pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP di lingkungan Kedeputian dan Perwakilan BPKP

ST-386/D4.01/2016 tgl 14/10/16

FGD dan Sosialisasi Juklak Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di NTT QA atau Validasi atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Banjar QA atau Validasi atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP di Inspektorat Kota Banjarmasin Kompilasi Laporan Triwulan II Pelaksanaan PK APIP

ST-381/D4.01/2016 tgl 10/10/16

ST-297/D4.01/2016 tgl 01/08/16

ST-96/D4.01/2016 tgl 10/03/16

LHK63/D4.01/20 16 tgl 27/06/16

41

110


Jumlah

34

LAP178/D4.01/2 016 tgl 6/12/16

ST-419/D4.01/2016 tgl 23/11/16

QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah 14

20

42


111

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

Recommend Documents