LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2016

INSPEKTORAT Jalan LAPAN No. 8, Pekayon, Pasar Rebo Telp. (021) 87720685, Faks. (021) 87720685 Jakarta 13710

Page 1

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2016, yang merupakan perjalanan tahun kedua dari Renstra Inspektorat Tahun 2015-2019. Selanjutnya pembuatan LAKIN ini adalah sebagai kewajiban yang diamanahkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2016 menguraikan pencapaian kinerja Inspektorat tahun 2016 dengan membandingkan tahun sebelumnya. Laporan Kinerja merupakan media pertanggung jawaban keberhasilan dan/atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk pencapaian Visi dan Misi Inspektorat sesuai Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah di tetapkan. Substansi Laporan Kinerja yang telah disusun ini sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Inspektorat dalam tahun 2016 , yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, yang memberikan informasi permasalan utama dan solusi untuk meminimalisir perfomence gap. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2016 kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihakpihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Inspektorat dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2016, khususnya pimpinan LAPAN dalam mengambil keputusan dibidang pengawasan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP Inspektorat tahun 2016, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Inspektorat dimasa yang akan datang. Namun kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyususnan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2016 ini masih terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di lingkungan Inspektorat.

Jakarta, 13 Januari 2016

Page 2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016 tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LAKIP tersebut diharapkan segenap stakeholders dalam hal ini adalah unit-unit kerja di lingkungan LAPAN, dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan di tahun-tahun selanjutnya. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Pimpinan K/L berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan (obligation to answer). Sedangkan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Akuntabilitas kinerja tersebut ditentukan berdasarkan penetapan indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun. Nilai capaian indikator masukan, proses, dan keluaran dapat diperoleh setelah pelaksanaan program dan kegiatan berakhir atau di akhir tahun, sedangkan nilai capaian indikator hasil, manfaat, dan dampak tidak selalu dapat diperoleh langsung, melainkan capaian-capaian tersebut baru merupakan prediksi, yang harus dievaluasi di periode berikutnya yang memerlukan peran stakeholders,dalam hal ini adalah unit-unit kerja di lingkungan LAPAN. Oleh karena itu, Inspektorat sebagai unit kerja di lingkungan LAPAN berkewajiban untuk menyusun LAKIN sebagai bagian dari penyusunan LAKIN Lembaga. LAKIN Inspektorat Tahun 2016 disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1. Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya kepada pemberi amanah (stakeholder); 2. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan; 3. Memberikan masukan untuk perbaikan perencanaan. Dengan sumber daya yang ada pada tahun 2016, Inspektorat telah menetapkan sasaran yang hendak dicapai yaitu: 1. Terselenggaranya penguatan pengawasan internal;

Page i

2. Tercapainya kriteria hasil implementasi RB Sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut: 1. Mengukur Nilai Implementasi Pengawasan Internal; 2. Melakukan Survei Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi (IPK); 3. Menghitung Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK; 4. Mengukur Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja; Pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut: No

IKU

Target

Realisasi

1

Mengukur Nilai Implementasi Pengawasan Internal Melakukan Survei Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi (IPK) Menghitung Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK Mengukur Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja

9

7,19

Capaian (%) 79,88

3

3,2

107

70%

88,3

126

9

7,18*

79,77*

2 3 4

Berdasarkan target capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala LAPAN, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tercapai sesuai dengan target, yaitu pengukuran nilai Implementasi Pengawasan Internal dan pengukuran nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja. Indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan tersebut disebabkan adanya kendala baik yang berasal dari internal Inspektorat maupun eksternal Inspektorat, antara lain adalah belum terselenggaranya penilaian SPIP diseluruh unit kerja dan terdapat kelemahan pada Komponen Pengukuran Kinerja LAKIN Sakter, antara lain belum ditetapkan IKU seluruh eselon III dan IV di lingkungan LAPAN. Pada Tahun 2015, indikator sasaran outcome Inspektorat belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karenanya untuk mengatasi hambatan pencapaian target tersebut pada Tahun 2016 telah perlu dilakukan beberapa strategi antara lain: 1. Membuka konsultasi dan meningkatkan koordinasi dengan para pengelola anggaran; 2. Menentukan jadwal waktu pembahasan hasil pemeriksaan dengan obrik; 3. Meningkatkan pemantauan dan pembinaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan; 4. Menjadi katalisator penyelesaian tindaklanjut rekomendasi dengan satuan kerja/Instansi lain di luar satuan kerja yang bersangkutan; 5. Mengusulkan kepada Kepala Lapan untuk membentuk Tim Penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan di lingkungan LAPAN yang belum berhasil ditindaklanjuti. Secara umum, pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi Inspektorat pada tahun 2016 dapat dikatakan berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang didalam Rencana Kinerja Tahun 2016. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa:

Page ii

-

Target nilai 9 yang hendak dicapai pada IKU 1, dengan tingkat realisasi capaian nilai capaian kinerja 7,19 sasaran atau 79,88 % termasuk dalam kategori kurang berhasil. - Target nilai 3 pada IKU 2, dengan tingkat realsasi nilai capaian kinerja 3,2 atau 107 % termasuk kategori berhasil. - Target perentase 70 % pada IKU 3, dengan tingkat realisasi nilai capaian kinerja 88,3% atau 126 % termasuk dalam kategori berhasil. - Target nilai 9 pada IKU 4, dengan tingkat realisasi nilai capaian kinerja 7,18 atau 79,77 % termasuk dalam kategori kurang berhasil. Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup: tatakelola (perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi & pengendalian) kegiatan dan program, SDM (kompetensi dan sinergi) dan pengalokasian/pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran yang kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu-waktu yang akan datang. Sedangkan capaian kinerja yang berhasil diatas nilai target akan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat 2016 yang dijabarkan dalam 4 IKU, Inspektorat mengelola anggaran Rp. 6.242.000.000,-dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.561.282.682 Atau tingkat penyerapan anggaran 93,9%.

Page iii

DAFTAR ISI III KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

i ii iv

BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

PENDAHULUAN Kedudukan Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Aspek Strategis Permasalahan Utama Sistematika Penyajian Laporan

1 1 1 2 2 3

BAB II 2.1

PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis (Renstra) 2.1.1 Visi dan Misi 2.1.2 Tujuan dan Sasaran 2.1.3 Kaitan Antara Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 7 Perencanaan dan Penetapan Kinerja 2.2.1 Rencana Kinerja Tahun 2016 8 2.2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016 9 Strategi Pelaksanaan Program

2.2

2.3 BAB III 3.1

3.2

4 5 5 5 6

8

AKUNTABILITAS KINERJA 12 Capaian Kinerja Organisasi 12 3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 13 3.1.2 Perbandingan Realisasi Capaian IKU Dengan Tahun Sebelumnya 3.1.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dalam Renstra 3.1.3 Capaian lain diluar IKU Realisasi Anggaran 19 3.2.1 Perbandingan Antara Capaian IKU dan Serapan Anggaran Tahun 2016 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan Renstra 3.2.3 Perbandingan PAGU dan Realisasi Antara tahun 2015-2016

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran LAMPIRAN

Page iv

BAB I PENDAHULUAN P 1.1

KEDUDUKAN Pengawasan (controlling) adalah salah satu fungsi manajemen yang diperlukan untuk

PENDAHULUAN

mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditetapkan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum pengawasan membantu manajemen dalam 3 (tiga) hal yaitu: 1.

Meningkatkan kinerja organisasi;

2.

Memberikan informasi yang independen atas kinerja organisasi;

3.

Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi terhadap deviasi dalam rangka pencapaian kinerja yang ada. Ketiga hal ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan

manajemen secara tepat, agar mutu pengambilan keputusan menjadi lebih baik, ketidakpastian akibat keputusan dapat dikurangi, dan diharapkan apa yang direncanakan manajemen akan dapat dicapai. 1.2

TUGAS DAN FUNGSI Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan

Antariksa Nasional (LAPAN) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan LAPAN. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.

Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

2.

Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3.

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala LAPAN;

4.

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;

5.

Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat.

Laporan Kinerja (LAKIN) 2016

1.3

STRUKTUR ORGANISASI Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional. Inspektorat membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

1.4

SUMBER DAYA MANUSIA SDM Inspektorat secara keseluruhan berjumlah 23 orang, yang mendukung program

dan kegiatan dengan berbagai latar belakang pendidikan dan terdiri dari jabatan struktural dan fungsional, dengan rincian sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pendidikan : Tabel 1.1

Pendidikan S2

S1

D3

SLTA

Jumlah

6

13

0

4

23


2. Berdasarkan Jabatan : a. Struktural Tabel 1.2

Jabatan Struktural Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Jumlah

1

0

1

2

b. Fungsional Tabel 1.3

Jabatan Fungsional

3.

Auditor

Arsiparis

Perencana

Umum

Jumlah

10

1

0

10

21

Berdasarkan Golongan :

Tabel 1.4

Golongan

1.5

IV

III

Jumlah

4

19

23

SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang mendukung program dan

kegiatan Tahun 2016 berupa tanah dan bangunan, kendaraan dinas, dan peralatan dan mesin. Tanah dan bangunan yang digunakan Inspektorat, kepemilikan dan pencatatannya berada di Pusat Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh (PUSFATJA) Peralatan dan mesin pendukung utama kegiatan operasional Inspektorat berkondisi baik diantaranya 3 buah kendaraan dinas roda 4, 2 (dua) unit kendaraan roda dua, 27 unit komputer PC, 22 unit Laptop, 1 (satu) Notebook, dan 1 (satu) unit server yang ditempatkan di Pustispan.


Pada

tahun

2016

Inspektorat

telah

melaksanakan

penghapusan BMN melalui proses lelang total nilai

Rp

18.870.000,00 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat.

1.6

ASPEK STRATEGIS Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa APIP

mempunyai fungsi dan peran sebagai quality assurance, consulting, dan early warning system. Dengan peran ini Inspektorat diharapkan menjadi unit pengawasan untuk mengawal kinerja lembaga. Aspek strategis dalam memberikan jaminan kualitas pengelolaan program/kegiatan dan anggaran LAPAN. Aspek strategis lainnya yaitu memberikan layanan konsultansi dan masukan kepada pimpinan dan seluruh unit kerja di lingkungan LAPAN. Kemudian memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan atau resiko terjadinya kesalahan administrasi dan substansi dalam pengelolaan program/kegiatan dan anggaran. Regulasi yang terkait bidang pengawasan, yaitu: 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;

4.

Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

5.

Peraturan Presiden Nomor 49 tentang LAPAN dimana struktur Inspektorat yang kuat dan independen langsung dibawah Kepala LAPAN;

6.

Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;

8.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9.

Perka LAPAN Nomor 3 Tahun 2014 Kode Etik Pegawai LAPAN;

10. Perka LAPAN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Renstra LAPAN Tahun 2015 – 2019; 11. Perka LAPAN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Roadmap RB LAPAN Tahun 2015 – 2019; 12. Perka LAPAN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Nilai-nilai Organisasi LAPAN; Penguatan

APIP

perlu

didukung

komponen-komponen

yang

memberikan

manfaat

tercapainya target kinerja, yaitu antara lain:

1. Adanya kebutuhan standardisasi proses kerja; 2. Tuntutan tugas APIP sebagai Consulting, Quality Assurance and Early Warning System; Laporan Kinerja (LAKIN) 2016

3. Tuntutan penerapan prinsip good governance; 4. Kebutuhan akan peningkatan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP; 5. Evaluasi implementasi SAKIP Satker; 6. Komitmen lembaga dalam meningkatkan dan kemudian mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan; 7. Komitmen lembaga dalam berupaya meningkatkan hasil penilaian kinerja dan reformasi birokrasi oleh Kemenpan RB; 8. Komitmen lembaga dalam rangka menata dan menyelaraskan rencana kerja anggaran dengan program kegiatan LAPAN guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran; 9. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan; 10. Peningkatan Kapabilitas APIP; 11. Peningkatan nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja LAPAN; 12. Peningkatan opini atas Laporan Keuangan LAPAN; 13. Peningkatan kematangan implementasi SPIP; 14. Sinergi pengawasan internal dan ekstenal; 15. Penerapan E-Government; 16. Peningkatan Hasil Survei Persepsi Korupsi di LAPAN dari stake holder semakin baik; 17. Penerapan sistem nilai Inspektorat yang efektif; 18. Public Campaign untuk penguatan pengawasan; 19. LAPAN sebagai zona integritas, WBK dan WBBM. 1.7

PERMASALAHAN UTAMA

1. Kurang tersedianya anggaran program penguatan pengawasan dalam reformasi birokrasi; 2. Pelaksanaan kinerja masih output oriented, bukan process maupun outcome oriented; 3. Kurangnnya prasarana gedung dan ruang kerja; 4. Belum disusutnya Perka tentang Pedoman Audit Kinerja di LAPAN; 5. Rekomendasi audit belum menyentuh untuk perbaikan dan peningkatan kinerja; 6. Belum terinventarisir hasil analisis risiko diseluruh Satuan Kerja; 7. Belum disusunya pedoman penyelenggaraan Internal Control System.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIN serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan Penetapan Kinerja Inspektorat tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Inspektorat 2015 – 2019. 2.1

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019 Rencana Strategis meliputi pernyataan Visi dan Misi, Penetapan Tujuan, serta

penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan). Perumusan Renstra Inspektorat mencakup Visi, Misi, Tujuan, Serta Cara Pencapaian Tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1

Visi Dan Misi Visi, misi dan tujuan Inspektorat LAPAN merupakan gambaran besar bersama-sama

dengan sasaran strategis, visi misi tersebut diharapkan dapat menggerakan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan Inspektorat, yaitu visi 2015-2019: “Profesional dalam pengawasan Internal untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga” Pernyataan visi juga merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran Insektorat LAPAN. Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan, salah satu fungsi manajemen, yang menjadi alat bantu Kepala Lembaga dalam mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga oleh unit-unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing; serta menjadi salah satu sumber informasi dan memberikan masukan kepada Kepala LAPAN dalam pengambilan langkah-langkah dan penetapan kebijakannya. Pelaksanaan

tugas,

fungsi,

dan

kewenangan

Lembaga

harus

dapat

dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Akuntabilitas terwujud apabila pelaksanaan program dilakukan secara terbuka dan transparan. Terbuka dapat diartikan sebagai sikap antisipatif terhadap berbagai masukan konstruktif dari semua pihak terkait, baik dari dalam maupun dari luar; sehingga pelaksanaan program dapat berhasil guna, berdaya guna, dan berlangsung secara transparan. Keterbukaan dan transparansi dimaksudkan sebagai upaya pencegahan berbagai bentuk pemborosan dan penyimpangan pengelolaan sumber daya serta praktekpraktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).


Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di atas, diperlukan unit pengawasan yang professional, proporsional dan mandiri, baik sistem maupun sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan kontribusi dan masukan secara obyektif dan konstruktif untuk perbaikan manajemen serta langkah-langkah pengambilan keputusan dan kebijaksanaan oleh Kepala. Oleh sebab itu, Inspektorat memiliki visi “Profesional Dalam Pengawasan Internal untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga” Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan visi mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala LAPAN nomor 8 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja LAPAN, Inspektorat mempunyai tugas pengawasan fungsional dilingkungan LAPAN. Berdasarkan Visi diatas, ditetapkan Misi Inspektorat sesuai dengan Renstra Inspektorat tahun 2015 – 2019 adalah : 1.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas system pengawasan internal;

2.

Meningkatkan peran pengawasan untuk opini lembaga. Untuk melaksanakan Misi tersebut Inspektorat menjabarkan Misi yang tertuang dalam

Peraturan Kepala LAPAN nomor 8 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja LAPAN, sebagai berikut: 1.

Menyiapakan perumusan kebijakan pengawasan intern;

2.

Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3.

Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

4.

Melakukan evaluasi penilaian mandiri Reformasi Birokrasi LAPAN;

5.

Melaksanakan penyelenggaraan penguatan pengawasan; dan

6.

Menyusun laporan hasil pengawasan.

2.1.2

Tujuan Dan Sasaran Tujuan yang ditetapkan Inspektorat adalah “meningkatnya pengawalan APIP terhadap

pengelolaan sumber daya LAPAN dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien”. Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kepada bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Sasaran Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan).


Sasaran yang ditetapkan Inspektorat adalah “Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien’. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai. Di samping itu, karena di dalam Renstra juga telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, sehingga dalam LAKIN ini juga disajikan sejauh mana tingkat pencapaian atas IKU. Tingkat pencapaian sasaran dan program tersebut disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang disajikan secara lengkap dalam lampiran 1 dan 2. Penjelasan uraian lebih lanjut atas pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nilai implementasi pengawasan internal IKU tersebut diukur atas capaian nilai implementasi penguatan pengawasan internal. 2. Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi (IPK) IKU tersebut diukur dari hasil survei masyarakat terhadap persepsi korupsi di lingkungan LAPAN. 3. Persentase (%) Tindak lanjut terhadap temuan BPK IKU tersebut diukur atas capaian tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK melalui pemantauan tindak lanjut LHP BPK 4. Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja IKU tersebut diukur atas capaian dari nilai hasil akuntabilitas kinerja LAPAN. 2.1.3

Kaitan Antara Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Kaitan antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja dapat

disajikan dalam tabel berikut ini:


Tabel 2.1

VISI

MISI

1 Profesional dalam pengawasan Internal untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga

2 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem pengawasan internal 2. Meningkatkan peran pengawasan untuk opini lembaga

2.2

TUJUAN STRATEGIS 3 Meningkatnya pengawalan APIP terhadap pengelolaan sumber daya LAPAN dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 5 1. Nilai implementasi pengawasan internal

4 1. Terselenggar anya penguatan pengawasan intern 2. Tercapainya 2. Nilai kriteria kriteria hasil indeks implementasi RB persepsi korupsi 3. Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK 4. Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja

RENCANA KINERJATAHUN 2016 Perencanaan kinerja tahun 2016 merupakan salah satu bentuk implementasi

(pemanfaatan) Renstra dalam perencanaan tahunan Inspektorat. Perencanaan kinerja tahun 2016 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan

tindakan

nyata

untuk

dilaksanakan

pada

tahun

bersangkutan

dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam lingkup Inspektorat yang merupakan unit kerja eselon II di lingkungan LAPAN, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2016, yang meliputi: 1.

Mengukur Nilai Implementasi Pengawasan Internal;

2.

Melakukan Survei Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi (IPK);

3.

Menghitung Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK;

4.

Mengukur Nilai Akip LAPAN pada komponen evaluasi kinerja.


Tabel 2.2 No 1.

2.

Sasaran Strategis

IKU

Terselenggaranya 1. Mengukur Nilai penguatan Implementasi Pengawasan pengawasan Internal intern Tercapainya kriteria 2. Melakukan Survei Nilai implementasi RB kriteria hasil indeks

persepsi korupsi (IPK) 3. Menghitung Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK 4. Mengukur Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja

Target 9

3

70%

9

Dari uraian tersebut maka Inspektorat dalam mencapai sasaran tercapainya reformasi kebijakan dan administrasi di bidang pengawasan internal, efisiensi, dan menghindarkan penyimpangan, serta dipatuhinya peraturan perundangan yang berlakudalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pencapaian visi, misi, dan program lembaga oleh seluruh jajaran dan semua unit kerja. 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai antara

pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian PK ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tabel 2.3

Sasaran Strategis 1 Terselenggaranya penguatan pengawasan internal Tercapainya kriteria hasil implementasi RB


Indikator Kinerja Utama 2 IKU 1: Nilai implementasi pengawasan internal IKU 2: Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi IKU 3: Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK IKU 4: Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja

Target 3 9 3 70 % 9

2.4

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM Upaya-upaya optimasi peran dan kontribusi Inspektorat terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi lembaga, dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan internal dengan peningkatan komunikasi dengan pejabat eselon I, peningkatan koordinasi dengan semua unit kerja setingkat eselon II, serta konsolidasi berkesinambungan di lingkungan Inspektorat. Kedua, pendekatan eksternal dengan menciptakan dan menumbuhkembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait guna menguatkan kapasitas dan kapabilitas Inspektorat. Untuk mengimplementasikan kebijakan, Inspektorat menyusun strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus bagi Inspektorat yaitu: 1. Memanfaatkan tingginya harapan dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholder terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan; 2. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan institusi terkait lainnya untuk menunjang keberhasilan program pengawasan; 3. Meningkatkan peran auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusun laporan keuangan; 4. Meningkatkan tugas pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; 5. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan berdasarkan pada risk-based audit; 6. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IACM); 8. Meningkatkan

sarana

teknologi

dan

informasi

untuk

pengembangan

mekanisme

pengawasan; 9. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi para auditor sesuai dengan jenjang karir; 10. Membuka kemungkinan bersinergi dengan instansi lain, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam rangka : a. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi aparat pengawasan intern pemerintah dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; b. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; c. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; d. Mengembangkan

sistem

akuntabilitas

kinerja

dan

mendorong

peningkatan

implementasinya di seluruh unit kerja; e. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan, dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efesien, dan transparan.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung -jawaban. Sedangkan

kinerja

merupakan

gambaran

tingkat

pencapaian

pelaksanaan

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja instansi pemerintah banyak mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Kinerja tersebut dapat dilihat secara langsung dari hasil kegiatan atau pelaksanaan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Kinerja juga dapat dilihat dari laporan yang disiapkan oleh tiap instansi pemerintah dimana laporan tersebut harus dapat dan mudah diukur sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian. Demikian pula dengan kinerja Inspektorat, harus dapat diukur sehingga dapat menggambarkan atau menjelaskan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perumusan yang dituangkan pada Renstra LAPAN. Sedangkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan kebijakan yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Inspektorat atau merupakan kebijakan dalam melaksanakan misinya. 3.1

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat tahun 2016 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rencana tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel Rencana Kinerja Kegiatan Tahun 2016 (RKT 2016). Indikator kinerja yang ditetapkan digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tercapainya reformasi kebijakan dan administrasi di bidang pengawasan internal, efisiensi dan menghindarkan penyimpangan, dipatuhinya peraturan perundangan yang berlakudalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pencapaian visi, misi, dan program lembaga oleh seluruh jajaran dan semua unit kerja berupa jumlah unit kerja yang berkinerja baik. 3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pada aspek pencapaian kinerja mengukur keberhasilan pencapaian seluruh target kinerja output yang ditetapkan dalam dokumen perencanan baik itu Renstra, RKT dan PK. Untuk capaian kinerja tahun 2016 mengukur seluruh target output yang ditetapkan dalam RKT dan PK.


Capaian atas IKU Inspektorat yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1

Sasaran Strategis 1 Terselenggaranya penguatan pengawasan internal Tercapainya kriteria hasil implementasi RB

Indikator Kinerja Utama 2 IKU 1: Nilai implementasi pengawasan internal IKU 2: Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi IKU 3: Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK IKU 4: Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja

Target 3 9

3

70 %

9

Realisasi Capaian (%) 4 5 7,19 *

79,88*

3,2

107

88,3%

126

7,18 *

79,77 *

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut: Sasaran 1. Terselenggaranya penguatan pengawasan internal Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (outcome), yaitu: Tabel 3.2

Sasaran Strategis 1 Terselenggaranya penguatan pengawasan internal

Nilai implementasi

Indikator Kinerja Utama 2 IKU 1: Nilai implementasi pengawasan internal

Target 3

Realisasi Capaian (%) 4 5 7,19 *

79,88*

9

pengawasan internal adalah nilai penerapan hasil evaluasi reformasi

birokrasi area perubahan penguatan pengawasan yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB. Pengukuran terhadap nilai implementasi diukur atas capaian nilai implementasi penguatan pengawasan internal sesuai Perka LAPAN Nomor 252 Tahun 2015. Target indikator yang ingin dicapai adalah nilai implementasi pengawasan internal yang tertuang dalam komponen area perubahan penguatan pengawasan penilaian RB LAPAN 2016, yaitu 9 (sembilan) dari nilai maksimal 12 (dua belas), namun demikian capaian target realisasi untuk implementasi nilai penguatan pengawasan sebesar 7,19 (delapan) atau 79,88 %.


Indikator Kinerja Utama 1 (IKU1) yaitu Nilai Implementasi pengawasan internal mendapatkan nilai 7,19 dari nilai 9 yang ditargetkan atau dengan capaian 79,88%. Pencapaian target 79,88% tersebut dikarenakan beberapa hal yang belum tercapai secara optimal, yaitu: 1. Kegiatan pengendalian dan penanganan gratifikasi belum diimplementasikan secara sistematis sampai tingkatan Satuan Kerja baik tingkat Biro, Pusat maupun Balai dan Stasiun. 2. Pelaksanaan Bimtek penerapan SPIP, dan Penilaian SPIP dilakukan pada sebagian satuan kerja yaitu 10 Satker eselon II dan 1 Satker eselon III (Balai). Jumlah Satker yang belum dibina dalam memberikan Bimtek penerapan SPIP, dan Penilaian SPIP yaitu 6 Satker tingkat eselon III (Balai/Stasiun) dan 4 Satker tingkat Eselon II (biro dan Pusat). 3. Pemantauan penerapan SPIP di seluruh Satuan Kerja belum dilaksanakan secara optimal. 4. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat belum diimplementasikan secara sistematis sampai tingkatan Satuan Kerja baik tingkat Biro, Pusat maupun Balai dan Stasiun. 5. Belum dibuatnya aplikasi online WBS LAPAN, namun baru sebatas pengadaan barang/jasa melalui website dan aplikasi LKPP. Disamping itu belum ada pembaharuan tim terkait dengan perubahan organisasi dan mutasi pegawai serta personil yang melaksanakan tugas belajar. 6. Kegiatan penanganan benturan kepentingan belum diimplementasikan secara sistematis sampai tingkatan Satuan Kerja baik tingkat Biro, Pusat maupun Balai dan Stasiun. 7. LAPAN belum menetapkan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) karena hasil penilaian Satker PSTA dan Pusainsa menuju satker WBK hasilnya belum dikeluarkan oleh KPANRB. 8. Masih kurangnya jumlah SDM dan dukungan dana dalam menjalankan program dan kegiatan sistem penguatan pengawasan dalam implementasinya. Dalam upaya memperbaiki kekurangan tersebut diatas, solusi pada tahun berikutnya akan dilaksanakan: 1.

Meningkatkan implementasi kegiatan Pengendalian dan Penaganan gratifikasi, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Penanganan Benturan Kepentingan secara sistematis sampai tingkatan Satuan Kerja baik tingkat Biro, Pusat maupun Balai dan Stasiun.

2.

Pelaksanaan Bimtek penerapan SPIP, dan Penilaian SPIP akan dilakukan kepada 6 Satker tingkat eselon III (Balai/Stasiun) dan 4 Satker tingkat Eselon II (biro dan Pusat) yang belum dilakukan pembinaan. Peningkatan Pemantauan penerapan SPIP di seluruh Satuan Kerja.

3.

Membuat aplikasi online WBS LAPANdan mengusulkan kepada pimpinan untuk pembaharuan tim WBS LAPAN.

4.

Meningkatkan pembinaan kepada Satker untuk Satker meuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM.

5.

Mengelola jumlah SDM dan anggaran yang ada guna mendukung program/kegiatan sistem penguatan pengawasan.

Sasaran 2. Tercapainya kriteria hasil implementasi RB. Sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja utama (outcome), yang terdiri atas:


Tabel 3.3. Sasaran Strategis 2.Tercapainya kriteria hasil implementasi RB

Indikator Kinerja Utama IKU 2: Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi

Target

3

Realisasi Capaian (%) 3,2

107

Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi ini diperoleh melalui survey eksternal kepada seluruh stakeholder LAPAN yang dilakukan secara online melalui laman http://rb.lapan.go.id. Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi yaitu nilai hasil survey persepsi korupsi menurut penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN di lingkungan LAPAN. Indikator Kinerja Utama 2 (IKU) yaitu Nilai Kriteria Hasil Indeks Persepsi Korupsi mendapatkan nilai 3,2 dari nilai 3 yang ditargetkan atau dengan capaian 107%. Pencapaian target 107% tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu pelayanan di LAPAN sudah cukup baik sehingga persepsi stakeholder LAPAN memberikan persepsi yang baik terkait penyelenggaraan pemerintahan di LAPAN yang baik bebas dari KKN, dan proses pengadaan barang/jasa melalui pelelangan berjalan dengan adil dan transparan.

Tabel 3.4. Sasaran Strategis 2.Tercapainya kriteria hasil implementasi RB

Indikator Kinerja Utama IKU 3: Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK

Target

70 %

Realisasi Capaian (%) 88,3%

126

Indikator Kinerja Utama 3 (IKU) yaitu Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK mendapatkan 88,3% telah ditindak lanjuti dari target 70% atau dengan capaian 126% dari target yang ditetapkan. Pencapaian target 126% tersebut dikarenakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK banyak yang telah ditindak lanjuti oleh Satker-Satker terutama yang bersifat administratif.

Tabel 3.5. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

2.Tercapainya kriteria hasil implementasi RB

IKU 4: Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja

Target

9

Realisasi Capaian (%)

7,18 *

79,77 *

Indikator Kinerja Utama 4 (IKU) yaitu Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja mendapatkan nilai 7,18 dari target nilai 9 atau dengan capaian 79,77% dari target yang ditetapkan. Pencapaian target 79,00% tersebut masih dibawah target, namun sebenarnya masih cukup baik dikarenakan target nilai yang ditetapkan sangat tinggi yaitu nilai 9 dari total nilai maksimal 10.


3.1.2.

Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 akan dibandingkan dengan realisasi kinerja dan

capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana perkembangan pencapaian target dan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian Target Indikator Kinerja Utama 2012

2013

2014

2015

2016

-

4,05

4,11

4,87

7,19

-

-

-

3,26

3,20

-

-

-

88,23%

88,3%

-

-

7,09

7,18

7,18

IKU 1. Nilai implementasi

pengawasan internal IKU 2. Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi IKU 3. Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK IKU 4. Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja

Dibawah ini akan diuraikan satu persatu mengenai target dan realisasi pencapaian target serta pencapaian kinerja dari masing-masing indilator kinerja utama. Penetapan target untuk IKU1 sebenarnya baru dimulai pada bulan Nopember 2015 sesuai dengan perubahan IKU berdasarkan kebijakan Kepala LAPAN. Namun demikian penilaian indikator ini telah dilaksanakan oleh Inspektorat dan KPNRB sejak tahun 2013 dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan pengawasan. Karena IKU ini baru 2 tahun maka untuk capain kinerja akan dibandingkan selama 2 tahun yaitu tahun 2015 dan 2016. Sedangkan untuk pencapaian target IKU dapat diuraikan sejak tahun 2013. Sasaran 1. Terselenggaranya penguatan pengawasan internal Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (outcome), yaitu: Tabel 3.6.

No 1

Indikator Utama

Satuan

2016 RealiTarget sasi

Capaian Target 2015

2014

2013

2012

4,87

4,11

4,05

(tidak ada)

IKU 1. Nilai

implementasi

Nilai

9

7,19

pengawasan internal

Nilai implementasi pengawasan internal adalah nilai penerapan hasil evaluasi reformasi birokrasi area perubahan penguatan pengawasan yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB.


Pengukuran terhadap nilai implementasi diukur atas capaian nilai implementasi penguatan pengawasan internal sesuai Perka LAPAN Nomor 252 Tahun 2015. Target indikator yang ingin dicapai adalah nilai implementasi pengawasan internal yang tertuang dalam komponen area perubahan penguatan pengawasan penilaian RB LAPAN 2016, yaitu 9 (sembilan) dari nilai maksimal 12 (dua belas), namun demikian capaian target realisasi untuk implementasi nilai penguatan pengawasan sebesar 7,19 (delapan) atau 79,88%. Pencapaian target terus meningkat sejak tahun 2013 sebesar 4,05 naik pada tahun 2014 sebesar 4,11 (naik 1,5%), dari tahun 2014 naik pada tahun 2015 menjadi 4,87 (naik 18,5%) dan terakhir mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2016 menjadi 7,19 (naik 46%). Untuk Capaian Kinerja Tahun 2015 sebesar 60,87% dimana target 2015 dengan nilai 8 namun realisasi pencapaian target hanya mendapat nilai 4,87. Sedangkan Capaian Kinerja Tahun 2016 sebesar 79,88% dimana target 2015 dengan nilai 9 namun realisasi pencapaian target hanya mendapat nilai 7,19. Pencapaian target dan kinerja tahun 2016 sebenarnya sudah cukup baik jika dilihat dengan penetapan target yang sangat tinggi yaitu nilai 9. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan pelaksanaan program/kegiatan penguatan pengawasan

grafiknya naik dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan kenaikan yang

sangat signifikan pada tahun 2016. Namun demikian pelaksanaan sistem penguatan pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 3.1.1 diatas. Sasaran 2. Tercapainya kriteria hasil implementasi RB. Sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja utama (outcome), yang terdiri atas: Tabel 3.3

No 1 2

3

Indikator Utama

Satuan

IKU 2 Nilai kriteria hasil

indeks persepsi korupsi IKU 3 Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK IKU 4 Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja

Capaian 2016 RealiTarget sasi

Capaian Kinerja 2015

2014

2013

2012 Tidak ada Tidak ada

Nilai

3

3,20

3,26

Tidak ada

Tidak ada

%

70

88,3

80,23

Tidak ada

Tidak ada

Nilai

9

7,18*

7,18

7,09

Tidak ada

Tidak ada

IKU 2 adalah Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi. Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi adalah nilai hasil survey persepsi korupsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di lingkungan LAPAN. Nilai tersebut diperoleh melalui survey eksternal kepada seluruh stakeholder LAPAN yang dilakukan secara online melalui laman http://rb.lapan.go.id


Realisasi target Indeks Persepsi Korupsi masih di angka 3,2 dari skala 0-4. Pada tahun 2015 mendapatkan indeks 3,26 dari target sebesar 2,7 atau capaiannya sebesar 121%. Sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan indeks 3,20 dari target sebesar 3,0 atau capainnya sebesar 107%. Survei Persepsi anti Korupsi baru dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terakhir mulai dari tahun 2015. Selama kurun waktu 2 tahun ini pencapaian target kegiatan ini mencapai diatas 100%. Namun perlu diperhatikan bahwa peningkatan pelayanan kepada stakeholder LAPAN dan transparansi pengadaan barang/jasa baik dengan metode lelang maupun pengadaan langsung sangat berpengaruh pada persepsi masyarakat dan stakeholder LAPAN mengenai persepsi bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN di lingkungan LAPAN sudah dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh satuan kerja dilingkungan LAPAN untuk menjaga mutu pelayanannya dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Peran Inspektorat disini adalah mendorong seluruh satuan kerja dilingkungan LAPAN untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengadaan banrang/jasa baik secara lelang maupun pengadaan langsung.

IKU 3 Indikator kinerja ketiga adalah Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK. Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK dengan mengukur capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, yaitu jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah selesai ditindak lanjuti dibandingkan dengan seluruh jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Realisasi target Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK sudah mencapai diatas 80%. Pada tahun 2015 jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 80,23%. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 88,3%. Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK Tahun 2015 mendapatkan 80,23% telah ditindak lanjuti dari target 60% atau dengan capaian 134% dari target yang ditetapkan. Sedangkan Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK Tahun 2016 mendapatkan 88,3% telah ditindak lanjti dari target 70% atau dengan capaian 126% dari target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja diatas 100% tersebut dikarenakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK banyak yang telah ditindak lanjuti oleh Satker-Satker terutama yang bersifat administratif. Hasil tersebut sudah sangat baik dimana dari seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 80% temuan. Dimana diketahui sebelumnya pada saat


IKU3 ini belum menjadi IKU Inspektorat antara tahun 2005 s.d. 2014 bahwa presentase nya masih rendah dibawah 60%.

IKU 4 Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja Indikator Kinerja Utama 4 (IKU) yaitu Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja mendapatkan nilai 7,18 dari target nilai 9 atau dengan capaian 79,77% dari target yang ditetapkan. Pencapaian target 79,00% tersebut masih dibawah target, namun sebenarnya masih cukup baik dikarenakan target nilai yang ditetapkan sangat tinggi yaitu nilai 9 dari total nilai maksimal 10.

Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja merupakan capaian dari nilai hasil akuntabilitas kinerja, dimana hasil penilaian tersebut merupakan hasil penilaian dari KPANRB pada komponen Evaluasi Kinerja. Realisasi target AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja masih pada nilai 7 dari nilai maksimal 10. Pada tahun 2015 mendapatkan nilai komponen evaluasi kinerja 7,18 dari target sebesar 8 atau capaiannya sebesar 89,75%. Sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan nilai komponen evaluasi kinerja 7,18 dari target sebesar 9 atau capainnya sebesar 79,77%. Hasil tersebut sudah cukup baik dimana target sangat tinggi yaitu nilai 9 dari total nilai maksimal 10. Inspektorat telah memiliki pedoman evaluasi implementasi AKIP dilingkungan LAPAN sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi unit kerja di LAPAN. Hal-hal yang perlu ditinkatkan adalah kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat memberikan penilaian dan rekomendasi atas akuntabilitas masing-masing unit kerja, sehingga dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan perencanaan dalam bentuk langkah-langkah nyata. Perbandingan Realisasi kinerja sampai tahun 2016 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra. Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana perkembangan pencapaian realisasi kinerja dengan target target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat 2015-2019. Indikator IKU 1. Nilai implementasi

pengawasan internal IKU 2. Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi

Pencapaian Target s.d. 2016

Target Jangka Menengah dalam Rentra

Keterangan

7,19

9,6

Nilai Maksimal 12

3,20

3,5

Nilai Maksimal 4,0

88,3%

80%

Maksimal 100%

7,18

9,8

Nilai Maksimal 10

IKU 3. Persentase

tindaklanjut terhadap temuan BPK IKU 4. Nilai AKIP LAPAN

pada komponen evaluasi kinerja


Dari 4 IKU yang ditetapkan dalam Renstra, IKU 3 yaitu Persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK telah melebihi pencapaiannya dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat 2015-2019. Untuk IKU 1 yaitu Nilai Implementasi pengawasan internal baru mencapai 7,19 atau baru 75% dari target nilai 9,6 sebagaimana yang ditetapkan dalam target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat 2015-2019. Deviasi tersebut akan dapat tercapai dalam sisa 3 (tiga) tahun mendatang pada akhir tahun renstra 2019 dengan beberapa solusi sebagai berikut: a.

Meningkatkan implementasi kegiatan Pengendalian dan Penaganan gratifikasi, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Penanganan Benturan Kepentingan secara sistematis sampai tingkatan Satuan Kerja baik tingkat Biro, Pusat maupun Balai dan Stasiun.

b.

Pelaksanaan Bimtek penerapan SPIP, dan Penilaian SPIP akan dilakukan kepada 6 Satker tingkat eselon III (Balai/Stasiun) dan 4 Satker tingkat Eselon II (biro dan Pusat) yang belum dilakukan pembinaan. Peningkatan Pemantauan penerapan SPIP di seluruh Satuan Kerja.

c.

Membuat aplikasi online WBS LAPANdan mengusulkan kepada pimpinan untuk pembaharuan tim WBS LAPAN.

d.

Meningkatkan pembinaan kepada Satker untuk Satker meuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM.

e.

Mengelola jumlah SDM dan anggaran yang ada guna mendukung program/kegiatan sistem penguatan pengawasan. Untuk IKU 2 yaitu Nilai Kriteria Indeks Persepsi Korupsi sudah mencapai 3,2 atau 91% dari

target nilai 3,5 sebagaimana yang ditetapkan dalam target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat 2015-2019. Deviasi tersebut akan dapat tercapai dalam sisa 3 (tiga) tahun mendatang pada akhir tahun renstra 2019 dengan beberapa solusi yaitu mendorong peningkatan pelayanan kepada stakeholder LAPAN dan transparansi pengadaan barang/jasa baik dengan metode lelang maupun pengadaan langsung sangat karena berpengaruh pada persepsi masyarakat dan stakeholder LAPAN mengenai persepsi bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN di lingkungan LAPAN sudah dilaksanakan dengan baik. Perlunya peningkatan pengawasan kepada seluruh satuan kerja dilingkungan LAPAN untuk menjaga mutu pelayanannya dan peningkan kualitas pelayanan kepada publik. Peran Inspektorat disini adalah mendorong seluruh satuan kerja dilingkungan LAPAN untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengadaan banrang/jasa baik secara lelang maupun pengadaan langsung dengan meningkatkan pengawasan dan peran konsultansi. Untuk IKU 4 yaitu Nilai AKIP LAPAN pada Komponen Evaluasi Kinerja baru mencapai 7,18 atau 73% dari target nilai 9,8 sebagaimana yang ditetapkan dalam target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat 2015-2019. Deviasi tersebut sulit tercapai dalam sisa 3 (tiga) tahun mendatang pada akhir tahun renstra 2019. Penetapan target 2019 sebesar 9,8 terlalu tinggi dimana nilai maksimal sebesar 10. Perlu dipertimbangkan adanya revisi target dalam renstra terkait indikator kinerja utama ke-4 (IKU-4). Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat memberikan penilaian dan rekomendasi atas akuntabilitas masing-masing unit kerja, sehingga dapat


ditindak lanjuti untuk perbaikan perencanaan dalam bentuk langkah-langkah nyata, dan melakukan pemantauan sistem pengumpulan data kinerja diseluruh satuan kerja.

3.2

CAPAIAN LAIN DILUAR IKU

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diluar dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat yaitu: 1. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa. 2. Reviu Laporan Keuangan dan RKAKL. 3. Evaluai Implementasi SAKIP. 4. Monitoring hasil audit Inspektorat. 5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan. 6. Pendampingan Audit BKP-RI. 7. Layanan Konsultansi. 8. Reviu pelaksanaan pertemuan/rapat diluar kantor. 3.3

AKUNTABILITAS KEUANGAN a. Realisasi Anggaran 2016 No 1 2

3

Alokasi Anggaran

Pagu Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

Pencapaian sasaran strategis Pencapaian diluar sasaran strategis Layanan perkantoran dan operasional Total

1.989.528.000,243.172.000,-

1.923.383.519,237.005.445,-

4.009.300.000,-

3.700.893.718,-

6.242.000.000,-

5.861.282.682,-

b. Pagu dan Realisasi per Sasaran Strategis 2016 No

Sasaran Strategis

1

Terselenggaranya penguatan pengawasan internal Tercapainya kriteria hasil implementasi RB

2

Indikator  IKU 1: Nilai implementasi pengawasan internal  IKU 2: Nilai Kriteria Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK)  IKU 3: % Tindak lanjut terhadap temuan BPK


Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1.824.800.000,-

1.761.080.097,-

96,51

30.653.300,-

99,46

79.567.262,-

98,44

30.820.000,-

80.830.000,-




Jumlah

53.078.000,-

52.082.860,-

98,13

1.989.528.000,-

1.923.383.519,-

96,68

c. Capaian IKU dan Realisasi Anggaran Per Sasaran 2016 No

Sasaran Strategis

1

Terselenggarany a penguatan pengawasan internal Tercapainya kriteria hasil implementasi RB

2

Indikator

Realisasi (Rp.)

%

1.761.080.097,-

96,51

30.653.300,-

99,46

79.567.262,-

98,44

52.082.860,-

98,13

Capaian IKU

 IKU 1: Nilai implementasi pengawasan internal  IKU 2: Nilai Kriteria Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK)  IKU 3: % Tindak lanjut terhadap temuan BPK 


d. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi 2014 dan 2015 TAHUN 2015

TAHUN 2016

Sasaran Strategis Utama Pagu anggaran (RP) 1. Terselenggaran ya penguatan pengawasan internal 2. Tercapainya kriteria hasil implementasi RB Jumlah

Realisasi (RP)

Pagu Anggaran (RP)

Realisasi (RP)

Tidak ada

Tidak ada

1.824.800.000,-

1.761.080.097,-

Tidak ada

Tidak ada

164.728.000,-

162.303.422,-

Tidak ada

Tidak ada

1.989.528.000,-

1.923.383.519,-


BAB IV PENUTUP

S

elama tahun 2016,

Inspektorat

telah melaksanakan tugas dan fungsinya

semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sesuai RKT 2016 dengan kondisi anggaran atau pembiayaan yang relative dibawah standar pada umumnya yang berlaku.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat, karena seluruh tupoksi yang dilaksanakan, hampir sebagian besar memerlukan anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri. Tercapainya target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Inspektorat terutama Pejabat Fungsional Auditor dan didukung oleh Pejabat Fungsional Umum yang menjaga nilai independensi, integritas, obyektifitas dan konsisten serta melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggungjawab meskipun dalam kondisi yang terbatas. Tingkat keberhasilan atas 2 ( d u a )

Sasaran

Srategis

dengan

4 ( empat)

indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Inspektorat 2015- 2019, dapat disimpulkan dalam empat kategori hasil penilaian, yaitu: 1. Indikator Capaian Kinerja diatas target yang ditetapkan, sebanyak 2 IKU; 2. Indikator Capaian Kinerja sesuai target yang ditetapkan, sebanyak 0; 3. Indikator Capaian Kinerja dibawah target yang ditetapkan, sebanyak 2 IKU; 4. Indikator Capaian Kinerja tidak terlaksana, sebanyak 0 (nol) IKU. Secara umum capaian kinerja tahun 2016 Inspektorat, cukup berhasil, hal ini didukung dengan keberhasilan atas 2 indikator kinerja , yaitu pada IKU 2 dan IKU 3 capaian kinerja melebihi 100%.. Sedangkan untuk IKU 1 dan IKU 4 tidak mencapai target, karena penetapan target kinerja pada Renstra Inspektorat 2015 – 2019 cukup tinggi khususnya di tahun 2016.

A. SARAN Dari pencapaian target kinerja 2016, Inspektorat perlu melakukan koreksi dan intropeksi terhadap kekurangan dan kelemahan pencapaian target kinerja, yaitu antara lain : -

Perlu percepatan implementasi penguatan pengawasan.

-

Meningkatkan pemantauan penerapan SPIP seluruh satker.

-

Mendorong 4 Satker untuk dapat ditetapkan sebagai Satker menuju WBK/WBBM.

-

Meningkatkan Pengendalian Gratifikasi, Dumas, WBS dan benturan Kepentingan di tingkat Satker.

-

Perlu melakukan pemantauan implementasi SAKIP berbasis data kinerja diseluruh Satker.


B. SIMPULAN

1. Pelaksanaan kinerja Inspektorat tahun 2016 sudah tersusun sesuai dengan metodologi dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Capaian kinerja dari 4 IKU yang behasil melebihi target capain 100% adalah Nilai kriteria hasil indeks persepsi korupsi (IKU 2) dan persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK (IKU 3); 3. Capaian kineja dari 4 IKU yang tidak mencapai target 100% adalah Nilai Implementasi Pengawasan internal (IKU 1) dan Nilai AKIP LAPAN pada komponen evaluasi kinerja (IKU 4); 4. Untuk IKU yang tidak mencapai target akan dilakukan percepatan peningkatan kinerja untuk mencapai target kinerja tahun 2017 sesuai target dalam Renstra 2015 – 2019. -

Jakarta, 13 Januari 2017


LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2016

Recommend Documents