LAPORAN KINERJA *TAHUN 2016**

+

**LAPORAN KINERJA** *TAHUN 2016** Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016

1

KATAPENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 yang merupakan laporan capaian kinerja tahun ke 1 (tahun pertama) Rencana Starategis 2016-2021. Kami telah berusaha dengan maksimal menyusun Laporan Kinerja ini, jika masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi , baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerja dan tata cara penyusunannya, kami dengan senang hati dapat menerima masukan baik dari penilai maupun dari para pembaca . Berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2016 ini. Kotabaru, Januari 2017 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ZAENAL ARIFIN, S.STP, M.Si Pembina NIP. 19780226 199612 1 002

Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................ ii BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1 I.1 LATAR BELAKANG .......................................................................................................... 1 I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................................... 3 I.3 STRUKTUR ORGANISASI............................................................................................. 4 I.4 VISI DAN MISI .................................................................................................................... 6 I.5 TUJUAN ................................................................................................................................. 6 1.6 SUMBER DAYA APARATUR ....................................................................................... 8 I.7 ASET....................................................................................................................................... 1I 1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN ....................................................................................... 1I

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................................13 2.I RENCANA STRATEGIS DAN TARGET TAHUN 2016 ................................................. 13 2.2 PERJANJIAN KINERJA.................................................................................................................. 15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................19 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .........................................................19 3.2 PERBANDINGAN DATA KINERJA ANTARA REALISASI ..........................46 3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA ...............................................................48 3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ................................65 3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ....................69 3.6 ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN........................................................................69 3.7 REALISASI ANGGARAN ..............................................................................................74

BAB IV

PENUTUP....................................................................................................................................76 A. KESIMPULAN ....................................................................................................................76 B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ...................................................................76


3


4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang efektif dan efisien, agar mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021. LAPORAN KINERJA tesebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertangungjawaban tersebut. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan 31 Oktober Tahun 2016. Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban dan komitmen suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 1.

Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016.

2.

Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pada periode yang akan datang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016.

3.

Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.

4.

Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 disusun dengan

berpedoman pada :


5

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

13.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;


6

18.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;

20.

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;

21.

Surat Sekretariat kabupaten Kotabaru Nomor 005/1301/Setda tanggal 05 Oktober 2016 Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitras Kinerja Tahun 2016.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru

Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru, disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pegawai ; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepangkatan & pensiun pegawai; e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai; f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan ; dan g. Pengelolaan kesekretariatan Badan.

1.3 SUSUNAN ORGANISASI Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:


7

a.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

b.

Sekretariat membawahi : 1)

Sub.Bagian Program

2)

Sub Bagian Keuangan

3)

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

c.

Bidang Pengembangan Pegawai membawahi : 1)

Sub. Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai

2)

Sub. Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan

d.

Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai membawahi : 1).

Sub. Bidang Kepangkatan

2).

Sub. Bidang Pensiun

e.

Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai membawahi : 1).

Sub. Bidang Kedudukan Hukum pegawai

2).

Sub. Bidang Kesejahteraaan Pegawai

f.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi :

1). Sub Bidang Diklat Prajabatan, Kader dan kepemimpinan 2). g.

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BKD kabupaten kotabaru tahun 2016 lebih jelas sebagaimana berikut ini:


8

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. H.SELAMAT RIYADI NIP19620704 198503 1 016 SEKRETARIAT

ZAENAL ARIFIN, S.STP,M.Si

JABATAN FUNGSIONAL

NIP. 19780226 199612 1 002

SUBBAG.PROGRAM

SUBBAG. UMUM DAN &KEPEGAWAIAN

SUBBAG. KEUANGAN

NORWEGIA RAMON,S.STP

NOOR RABIATUL ADAWIAH

ERWAN ARIANSYAH,S.ST

NIP. 19850804 200312 2 001

NIP. 19650202 198602 2 006

NIP. 19770110 200903 1 004

BIDANG PENGEMBANGAN PEG

BIDANGKEPANGKATAN &PENSIUN PEG

BIDANG KEDUDUKANHUKUM & KESEJ PEG

BIDANGDIKLAT

UMARDANI,S.Pd. M.M

SAID ZAINUDDIN,S.Sos,M.Si

M. RODLI, S.Pdi

ARBANI,S.Sos,M.IP

NIP. 19620202 198703 1 014

NIP. 19600712 198503 1 016

NIP. 19641007 198703 1 014

NIP. 19730915 199403 1 006

SUBBID. PENGADAAN & FORMASI PEG

HUSAINI SAGIR,S.Sos,MM NIP. 19711214 199203 1 005

SUBBID. KEPANGKATAN

SUBBID. KEDUDUKAN HUKUM PEG

SUBBID..DIKLAT PRAJABATAN,KADER& KEPEM

MOH.TAUFIK ANSYARI,S.ST

PUJI HASTUTI, SH

ANANTA NURRACHMAN, S.Kom, M.M

NIP. 19770720 200012 1 003

NIP. 19830706 200803 2 002

NIP. 19851121 200903 1 005

SUBBID. KESEJAHTERAANPEG

SUBBID. DIKLAT TEKNIS & FUNGSIONAL

MUHAMMAD YASRIZA

SITI NAISAH SE

LEILANERANTI ARSYANA, S. STP.M.IP

NIP. 19711205 199503 1 002

NIP. 19750403 199703 2 004

NIP. 19841124 200212 2 005

SUBBID.. MUTASI & PROMOSI JAB

SUBBID. PENSIUN

SAID AKHMAD JAUHARI,S.STP,M.IP NIP. 19770502 200312 1 008

BUPATI KOTABARU, H.SAYED JAFAR, SH Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016

9

1.4. VISI DAN MISI Visi adalah arah pandang kedepan tentang tujuan yang akan dicapai organisasi. Untuk mendukung pencapaian visi kabupaten kotabaru yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah unggulan di bidang angrobisnis dan kepariwisataan serta kemandirian menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera”. Sebagian yang dicanangkan dalam renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021, visi Badan Kepegawaian Daerah kabupaten kotabaru adalah

“TERWUJUDNYA

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”. Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi mengacu pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru yang harus dilaksanakan yaitu : Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagaiberikut: 1.

Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kualitas berbasis kompetensi

2.

Meningkatkan pengembangan ASN melalui sistem rekrutmen yang transparan dan pola karier sesuai kompetensi

3.

Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur

4.

Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan data informasi ASN berbasis sistem teknologi informasi.

1.5. TUJUAN Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Kepegawaian Daerah menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu Jangka pendek ( satu tahun ) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran Tujuan Badan kepegawaian Daerah kabupaten Kotabaru adalah : 1. Mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing aparatur agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional


19

2. Mendapatkan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan pola karier yang kompetitif 3. Mewujudkan ASN yang berdisiplin berkinerja tinggi dan sejahtera 4. Meningkatkan proses layanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien serta menghasilkan data informasi ASN yang akurat 5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BKD Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran BKD Kabupaten Kotabaru sebagai berikut : NO 1.

2. 3.

SASARAN Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

INDIKATOR SASARAN Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi : - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi Terpenuhinya hak dan 1. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai kewajiban pegawai ASN ASN 2. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin 3. Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN

4.

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu : - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu 1. 2. - Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu Persentase pensiun pegawai tepat waktu

5.

3. 4. Meningkatnya akuntabilitas5. kinerja SKPD 6. 7.


Tingkata akurasi data ASN Nilai evaluasi AKIP Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

20

1.6. SUMBER DAYA APARATUR Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru per 31 Desember

2016

berjumlah

50

orang

yang

dapat

diklasifikasikan

berdasarkan

jenis

kepegawaian,golongan,jenis kelamin,tingkat pendidikan sebagaimana terlihat dalam diagram berikut ini :

Berdasarkan Jenis Kepegawaian

15 perempuan Laki-laki

26 5 4 PNSD

NON PNSD

Sumber : BKD Kab. Kotabaru

Berdasarkan Pendidikan PNSD BKD 8

0

1 11

SD SLTP SLTA

2

D.3 D.4

19 0

S.1 S.2



21

Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan di BKD IV

1 6

III

11 II I 23


Berdasarkan Eselonering di BKD 1 1 II.b

4

III.a 11

24

III.b IV.a Staf


Berdasarkan Pangkat dan golongan PNSD Kabupaten Kotabaru 120 1470

801

IV III

2859

II I



22

Berdasarkan Jenis Kelamin PNS Kabupaten Kotabaru 2950

2306

laki-laki perempuan


Berdasarkan Pendidikan PNS Kabupaten Kotabaru 117

81 1

Doktor (S3)

202

Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma IV (D.IV)

1390

Diploma III (D.III) 2170

Diploma II (D.II) Diploma I ( D.I)

30

SLTA

589

SLTP

611

SR/SD 68


Berdasarkan Jumlah Eselonering PNSD Kabupaten Kotabaru 37 197 602

3

Eselon II Eselon III Eselon IV

4417

Eselon V Non Eselon



23

1.7. ASET Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat selesai tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan adanya sarana danprasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Adapun fasilitas yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru yang tercatat sampai dengan Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Peralatan dan Mesin Rp.2.939.634.378,28

b.

Gedung dan bangunan Rp. 34.911.596,03

c.

Jalan, jaringan dan instalasi Rp.28.201.876,70

d.

Aset tetap lainnya Rp. 16.210.931,93

e.

Aset lainnya Rp. 150.000.000,00

f.

Aset Lancar Rp. 1.817.200,00

Total Aset Rp. 3.170.775.982,73 1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 dapat di iktisarkan sebagai berikut : BAB I Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. BAB II Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. BAB III A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap peryataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap peryataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;


24

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ; 4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ; 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ; 6. Analisi program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian peryataan kinerja . B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. BAB IV Penutup LAMPIRAN


25

BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dari Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2016 – 2021 yang pada hakikatnya merupakan peryataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan kinerja serta cara penyampaiannya melalui pembaharuan, penataan dan perbaikan terhadap sistem kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan prilaku aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. 2.1 RENCANA STRATEGIS DAN TARGET TAHUN 2016 Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Renstra BKD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, karena BKD mempunyai tupoksi sebagai Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-7 RPJMD Kabupaten Kotabaru yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelnggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.


26

Keterkaitan misi terdapat pada:

Misi ke -7

Tujuan : terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran: meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan manajemen aparatur yang efektif dan profesional Indikator kinerja: Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan visinya harus mengacu pada visi Kabupaten Kotabaru dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021

yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan

Dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataan Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Semakin Berkualitas dan Sejahtera”. Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 adalah : “TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra BKD Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

VISI: TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”.


27

NO 1.

MISI Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kualitas berbasis kompetensi

2.

Meningkatkan pengembangan ASN melalui sistem rekrutmen yang transparan dan pola karier sesuai kompetensi Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan data informasi ASN berbasis sistem teknologi informasi

3. 4.

TUJUAN Mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki masingmasing aparatur agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional Mendapatkan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan pola karier yang kompetitif

Mewujudkan ASN yang berdisiplin berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatkan proses layanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien serta menghasilkan data informasi ASN yang akurat Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BKD

SASARAN Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi

Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

2.2 PERJANJIAN KINERJA BKD TAHUN 2016 Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen yang berisikan penyusunan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Perjanjian kinerja BKD Kabupaten Kotabaru sesuai dengan peryataan perjanjian kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah BKD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 terdiri dari 5 sasaran strategi dengan 14 indikator kinerja.


28

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Drs. H. SELAMAT RIYADI Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H.SAYED JAFAR Jabatan : Bupati Kotabaru selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2016 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Badan Kepegawaian Daerah selaku pengemban amanat di bidang pengeloaan SDM aoaratur melaksankan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian Laporan Kinerja BKD Kabupaten Kotabaru. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2016-2021 maupun Renja tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk SKPD melalui Keputusan Kepala BKD Kabupaten Kotabaru Nomor 800/142-Sekr/BKD/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Starategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021. Berikut ini disampaikan tingkat capaian indikator kinerja sasaran BKD kabupaten Kotabaru tahun 2016. Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 No 1 A. 1.

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2 3 4 5 Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi : - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan Orang 142 126 lulus kompetensi manajerial - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus Orang 130 130 kompetensi diklat teknis dan fungsional Rata-rata capaian sasaran starategis 1 B. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi

Capaian 6

2

100,46

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

3

Persen

82,4

82,8

Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi Orang 26 41 pendidikan Rata-rata sasaran capaian strategis 2 C. Sasaran Strategis 3: Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN 44. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin Persen 100 95,33 pegawai ASN 5. 5 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin Persen 70 95,59 6 Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Persen 100 78 Rata-rata capaian sasaran strategis 3


88,73 100 94,37

157,69 129,08 95,33 136,56 78 103,29

30

D. 7

8

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu : - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

Persen

73

71,17

97,49

- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu

Persen

75

66,75

89

Persentase pensiun pegawai tepat waktu

Persen

100

97

97

Tingkat akurasi data ASN Rata-rata capaian sasaran strategis 4

Persen

10

10

100 97,25

Rata-rata capaian IKU BKD

109,32

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja lainnya (pendukung) BKD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 No 1 A. 9

Indikator Kinerja Satuan 2 3 Sasaran Strategis 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Persen Nilai evaluasi AKIP

10

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase tertib administrasi barang/asset daerah Rata-rata capaian sasaran strategis 5

11

Target 4

Realisasi 5

52

100 100

Persen

100

Belum diketahui 100

Persen

100

100

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun

Capaian 6

100

2016

dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing- masing perspektif. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tujuan 1 : Mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing aparatur agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional

sasaran strategis 1

Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian (expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/ pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena


31

itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan dan diklat. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.3 Capaian IKU pada sasaran strategis 1 No Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 A. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 1. Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi : Orang 142  Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial Orang 130  Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional Rata- rata Capaian IKU pada sasaran strategis 1

Realisasi 5

Capaian 6

126

88,73

130

100 94,37

Uraian mengenai IKU tersebut yaitu: 1.1.

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial

meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana

mendayagunakan

kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat prajabatan Golongan I,II dan III serta diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di bawah ini.


32

Tabel. 3.4 Analisis capaian IKU 1.1 No 1.

2

3 4 5 6

Tahun 2015 Target Realisasi

Indikator Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial : - Diklat Prajabatan golongan I dan II - Diklat Prajabatan golongan III - Diklatpim Tingkat II - Diklatpim Tingkat III - Diklatpim Tingkat IV Jumlah Capaian IKU Rata- rata capaian Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (akumulasi) - Diklatpim Tingkat II - Diklatpim Tingkat III - Diklatpim Tingkat IV Jumlah Jumlah pegawai yang belum memiliki sertifikat diklat prajabatan Jumlah pegawai yang belum memiliki sertifikat diklat kepemimpinan Jumlah Pejabat Struktural Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (2/5) x 100%

10 25 10 25 168 238

8 9 8 9 45 79

Tahun 2016 Target Realisasi 2 88 5 11 36 142

33,19 41 197 575 813

9 65 5 11 36 126 88,73

36 186 537 759

41 197 575 813

41 197 573 811

90

16

54

166

813

893

93,36

90,41

Grafik 3.1 Capaian diklat manajerial berdasarkan jenis diklat tahun 2012-2016 180

165

158

160 140

Diklat Prajabatan Golongan I dan II

120

Diklat Prajabatan Golongan III

100

89

81

65

60 40 20

Diklat PIM II

76

80 40 20 10

Diklat PIM III

45

40 40

36

27 16 13 0

00 0

2013

2014

89

9 511

Diklat PIM IV

0 2012


2015

2016

33

Pada tahun 2016, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial adalah 813 orang atau bertambah 54 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pejabat struktural yang terisi sebagai unsur pembagi ditargetkan sebanyak 893 orang, sehingga persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial ditargetkan sebesar 90,41%. Realisasinya,

pada tahun 2016 terdapat tambahan

jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial sebanyak 126 orang seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.5 Pelaksanaan diklat Manajerial Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 NO 1.

2.

JENIS DIKLAT Diklat Prajabatan golongan I dan II

JUMLAH PESERTA 9 orang

Diklat Prajabatan

TEMPAT

METODE

Bandiklatda prov. Kalsel

Pola pengiriman peserta

65 orang

Bandiklatda prov. Kalsel


DiklatPIM Tk. II

5 orang

Surabaya 3 Pola orang pengiriman Samarinda peserta 2 orang

DiklatPIM Tk. III

11 orang

Surabaya 5 Pola orang pengiriman Banjarmasi peserta n 6 orang


WAKTU PELAKSANAAN - 2 Orang (12 April s/d 16 Mei 2016) - 2 Orang 1(16 mei s/d 16 Juni 2016) - 3 Orang (3Agustus s/d 5 September 2016) - 2 Orang (8 November s/d 14 November 2016) - 10 Orang (23 Februari s/d 29 April 2016) - 10 Orang (27 April s/d 17 Mei 2016) - 5 Orang (19 Mei s/d 25 Juni 2016) - 5 Orang (13 Juli s/d 20 Agustus 2016) - 8 Orang (20 Juli s/d 27 Agustus 2016) - 6 Orang (3 Agustus s/d 10 September 2016) - 14 Orang (22 Agustus s/d 29 September 2016) - 8 Orang (14 September s/d 21 Oktober 2016) - 2 Orang (26 Februari s/d 24 Juni 2016) Kampus Diklat Jawa timur - 2 Orang (21 April s/d 13 Agustus) Kampus PKP2A III LAN Samarinda - 1 Orang (17 Mei s/d 7 Oktober 2016) Kampus Diklat Jawa timur - 2 Orang (19 Mei s/d 25 Agustus 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel - 5 Orang (30 mei s/d 7 Oktober 2016) Kampus Diklat Jawa timur 4 Orang ( 28 Juli s/d 4 November 2017)

34

NO 3.

JENIS DIKLAT DiklatPIM Tk. IV

Jumlah

JUMLAH PESERTA 36 orang

TEMPAT Surabaya 13 orang Banjarmasi n 23 orang

METODE

WAKTU PELAKSANAAN


- 8 Orang (22 Maret sd 2 Juli 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel - 8 Orang 12 April s/d 28 Juli 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel - 7 Orang (19 Juli s/d 29 Oktober 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel 13 Orang (1 September s/d 10 Desember 2016) Bandiklat Prov Jatim.

128 orang

Dengan demikian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena : 1. Diklat Prajabatan tidak dapat terlaksana sebanyak 16 orang karena adanya pengurangan kuota calon peserta Diklat Prajabatan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan untuk Golongan I dan II sebanyak 14 Orang CPNSD Kabapaten Kotabaru dan Adanya 2 Orang CPNSD yang mengundurkan diri pada saat pelaksanaan Diklat Prajabatan Tahun 2016. 2. Diklat PIM IV saat Pelaksanaan tidak bisa mengakomodir seluruh PNS yang belum Mengikuti Diklat tersebut. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar 55,54% karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial sebanyak 47 orang. Ini dipengaruhi juga oleh bertambahnya setiap tahun dari jumlah pejabat structural yang terisi sesuai dengan hasil mutasi dan promosi setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai sebesar 18,16% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2016 Indikator Kinerja

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial

Satuan

Orang


Tahun 2021 %

Target

Realisasi

142

126

Target

88,73

694

Realisasi s/d Tahun 2021

%

126

18,16

35

Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana pembina diklat yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja;

2.

Penambahan Anggaran untuk biaya Diklat Struktural sesuai dengan SBU yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembina LAN RI

1.2.

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis tugas dan fungsi serta diklat fungsional, dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Analisis capaian IKU 1.2 No 1. 2 3 4

Tahun 2015 Target Realisasi Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Peningkatan 60 60 kompetensi Teknis dan fungsional setiap tahun: Jumlah pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat 60 60 Peningkatan kompetensi Teknis dan fungsional (akumulasi) Jumlah PNS 5.361 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat 1,12 Peningkatan Kompetensi Teknis dan fungsional Indikator

Tahun 2016 Target Realisasi 130 130 190

190 5.256 3,61

Realisasi pada tahun ini telah dilaksanakan diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 130 orang yang dibiayai oleh APBD seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Diklat Peningkatan kompetensi Teknis dan fungsional tahun 2016 Tahun 2016 No Indikator Target Realisasi Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat 130 130 teknis dan fungsional : - Diklat Teknis

30

30

- Diklat Akutansi

30

30

- Pelatihan SKP

30

30

- Pelatihan Barang dan Jasa

40

40


36

Tabel 3.8 Realisasi peningkatan profesionalisme PNS tahun 2016 NO 1

2

JENIS KEGIATAN Peningkatan Wawasan Kepegawaian

JUMLAH PESERTA 48 orang PNS/Non PNS lingkup Bidang & Sekretariat BKD Kabupaten Kotabaru

Pembekalan Keterampilan Kewirausahaan bagi PNS menjelang Purna Tugas

25 orang PNS SKPD yang akan memasuki masa purna tugas/pensiu n tahun 2016/2017

Jumlah

73 orang


TEMPAT

METODE

*Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta *Badan Diklat Provinsi Jawa Timur *BKN Regional XIII Banda Aceh *BKD Kota Samarinda *BKD Kota Balikpapan *BKD Provinsi Jawa Barat *BKD Kota Tangerang *BKPP Kota Banda Aceh *BKD Kab. Sidoarjo *BKD Kota Pasuruan

Kunjungan kerja pada institusi pengelola kepegawaian yang dianggap memiliki kelebihan dalam inovasi pelayanan kepegawaian dan diklat (pemanfaatan Assesment Centre, formasi/pengadaan CPNS, lelang jabatan, implementasi penilaian kinerja, hingga aplikasi kenaikan pangkat otomatis) Pola pengiriman peserta dalam pembekalan teknis mengenai Psikologi dan Mind Management PNS menjelang pensiun, serta memberikan materi dan praktek kewirausahaan terkait agrobisnis, usaha rumah tangga, serta teknologi pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dengan total 56 jam lat dengan metode ceramah, diskusi dan praktek lapangan

UPT PK-PPTKLN Wonojati, Malang-Jawa Timur

WAKTU PELAKSANAAN Bertahap dalam bulan Juli hingga Agustus 2016

21 – 27 Maret 2016

37

Tabel 3.9 Realisasi Diklat fungsional tahun 2016 JENIS KEGIATAN Diklat Fungsional Pranata Komputer Diklat Pengawas Ketenagakerjaa n Diklat Penera/Kemet rologian

JUMLAH PESERTA 1 orang (PNS Dinas Bina Marga & SDA)

4

Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 orang (PNS Dinas Perhubungan)

5

Pelatihan & Ujian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Bimtek, Sosialisasi, Workshop terkait bidang tugas

11 orang PNS BKD

NO 1

2

3

6

Jumlah

1 orang (PNS Dinsosnakertrans) 1 orang (PNS Dinas Perdagangan & Pasar)

15 orang PNS BKD

TEMPAT

METODE

WAKTU PELAKSANAAN 26 April s/d 27 Mei 2016

Badan Diklat Provinsi Kalsel


Pusdiklat Pegawai Setjend Kementerian Ketenagakerjaan RI, Bandung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian Bandung Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan BPSDM Perhubungan Kemenhub RI, Tegal Denpasar, Bali


Maret-Juli 2016


Agustus-Desember 2016


21 November s/d 6 Desember 2016


November 2016

-BKN Regional VIII Bjm -BKD Prov Yogyakarta -Lembaga/Instansi Pemerintah Prov/Pusat lainnya


Maret – Desember 2016

30 orang

Tabel 3.10 Realisasi Diklat teknis fungsional dan kepemimpinan tahun 2016 NO

1

JENIS KEGIATAN

JUMLAH PESERTA

TEMPAT

Pelatihan Penilaian SKP

30 (tiga puluh) orang PNS SKPD

Meeting Room Grand Surya Hotel Kotabaru


METODE

Ceramah, diskusi, praktek mengenai penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Narasumber pejabat dari Kantor BKN Regional VIII Banjarmasin

WAKTU PELAKSANAAN

25 s/d 27 April 2016

38

JENIS KEGIATAN

JUMLAH PESERTA

TEMPAT

METODE

2

Diklat Akuntansi Keuangan Daerah

30 (tiga puluh) orang PNS SKPD

Meeting Room Grand Surya Hotel Kotabaru

3

Pelatihan 40 (empat Denpasar, Bali dan Ujian puluh) Pengadaan orang PNS Barang/Jasa SKPD Pemerintah

Ceramah, diskusi, praktek mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Narasumber dari Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan dan BPKP Prov. Kalsel Ceramah, diskusi, latihan soal Narasumber dari DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Prov Kalsel dan LKPP Pusat sebagai fasilitator Ujian berbasis online

NO

Jumlah

WAKTU PELAKSANAAN

22 s/d 26 Agustus 2016

16 s/d 19 November 2016

100 ORANG

Dengan demikian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Namun secara akumulasi pertahun masih belum dapat di hitung dari seluruh kebutuhan PNS. Hal ini disebabkan karena : 1. Kebutuhan peningkatan kompetensi PNS melalui kegiatan diklat, pelatihan, bintek belum dapat terakomodir secara maksimal. 2. Belum

terintegrasinya

penyelenggaraan

kegiatan

diklat,

pelatihan,

bintek

yang

diselenggarakan mandiri baik melalui metode penyelenggaraan maupun pengiriman peserta oleh perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten kotabaru Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar 116,67% karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial sebanyak 70 orang. Ini dipengaruhi juga oleh berkurangnya jumlah aparatur lingkup Pemerintah kabupaten kotabaru tahun 2016 karena mutasi pegawai. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai sebesar 24,76 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


39

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2016 Tahun 2021 Indikator Kinerja

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Peningkatan kompetensi Teknis dan fungsional

Satuan

% Target

Realisasi

130

130

Orang

Target

100

525


%

130

24,76

Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Penambahan alokasi dana keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kompetensi; 2. Keterpaduan BKPPD sebagai pengelola dan penyelenggara urusan kediklatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Tujuan 2 : Mendapatkan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan pola karier yang kompetitif

sasaran strategis 2

Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif. Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi. Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :


40

Tabel 3.12

Capaian IKU pada sasaran strategis 2 No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi B. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi 1 2

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

Capaian

Persen

82,4

82,4

100

Orang

26

26

100

Uraian mengenai IKU tersebut yaitu: 1. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi kontra produktif. Peningkatan

prestasi

kerja

dan

profesionalisme

PNS

dapat meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 pada misi ke-7 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelnggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan dan tujuannya yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari target sebesar 82,4 %, kinerja mencapai 82,4% pencapaian 100%. seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.12 Capaian IKU pada sasaran strategis 2.1 No

Indikator

2.1



Tahun 2016 Target Realisasi 82,4 82,8

Capaian % 100,46

41

Tabel 3.13 Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun Sebelumnya Indikator Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi No 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

Tahun 2015

Tahun 2016

Formasi Struktural Formasi struktural yang terisi dan memenuhi persyaratan kompetensi Fungsional Tertentu (JFT) Fungsional Umum (JFU) Fungsional Umum (JFU) yang memenuhi persyaratan kompetensi, terdiri dari : - PNS hasil seleksi kategori umum (penerimaan tahun 2015) - PNS hasil seleksi kategori 2 (seleksi tahun 2015) - JFU yang rekomendasi hasil assessment-nya sesuai pada jabatan saat ini - PNS yang lulus seleksi mutasi pindah datang Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (2+3+5) Jumlah PNS Kabupaten Kotabaru Target IKU Realisasi IKU Capaian IKU

1.000

1.000

795

799

3.654 912 -

3.552 928 -

4.449

4.351

5.361 78,95% 82,9% 105,12%

5.256 82.4% 82.8% 100,46%

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja mengalami penurunan sebesar 4,66%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 jumlah PNS mengalami pengurangan khususnya Jabatan Fungsional tertentu yang mutasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kewenangannya tidak di Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai sebesar 82,8% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.14

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2016 Tahun 2021 Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi

Persen


Target

Realisasi

82,4

82,8

%

100,46

Target

85


%

82,8

97,41

42

2.

Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. Sedangkan ijin belajar merupakan penugasan atas biaya sendiri. Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2016 adalah sebanyak 41 orang dari target sebesar 26 orang, sehingga capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar 157,69 %. Kriteria untuk indikator ini adalah jumlah pegawai yang sedang menempuh tugas belajar dan ijin belajar. Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 3.15 Capaian indikator sasaran stategis 2.2 Tahun 2016 No Indikator Capaian% Target Realisasi 2.2 Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan 26 41 157,69 kualifikasi pendidikan 19 25 131,57 - Tugas belajar -

7

Ijin Belajar

16

228,57

Tabel 3.16 Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Tugas Belajar Sesuai Kebutuhan Formasi Tahun 2016 No 1.

2.

UNIT KERJA Dinas Kesehatan

RSU Kotabaru

JENJANG S1

JURUSAN/ PT

Farmasi + Apoteker Unhas Makassar S1 Farmasi + Apoteker STF Bandung S1 Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul Jakarta S2 Master Ilmu Gizi, Undip Semarang Program Spesialis Obsgyn/ Pendidikan Kandungan, Dokter Universitas Sebelas Spesialis Maret, Semarang S1 Farmasi + Apoteker STF Bandung S1 Fisioterafi Unhas Makassar


JUMLAH TAHUN ORG PENDIDIKAN

SUMBER DANA

6

2014 / 2015

APBD

3

2016/2017

APBD

2

2014 / 2015

APBD

1

2014 / 2015

APBD

1

2014 / 2015

APBD

2

2016/2017

APBD

1

2014 / 2015

APBD

43

No 3.

UNIT KERJA BKD

JENJANG

JURUSAN/ PT

S1

Ilmu Komputer, STMIK Yogyakarta Administrasi Publik, STIA Bina Banua Teknik Bangunan Rawa/Teknik Sipil Politeknik Banjarmasin Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM Yogyakarta Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya Administrasi Negara, Uniska Banjarmasin

S1 4.

Dinas Cipta Karya

D.IV/S1

S2 5.

Sekretariat Pemda

S2 S2

6. 7.

Dinas Pendidikan

S2

Kantor Camat Kelumpang Hulu

S1

JUMLAH

JUMLAH TAHUN ORG PENDIDIKAN

SUMBER DANA

1

2014 / 2015

APBD

1

2015 / 2016

APBD

2

2015/2016

APBD

1

2015/2016

APBD/APBN

1

2015/2016

APBD

1

2014/2015

APBD

1

2015/2016

APBD

1

2015/2016

APBD

25

Tabel 3.17 Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Ijin Belajar Tahun 2016 No 1

2 3 4

5

6

UNIT KERJA Sekretariat Daerah

JUMLAH ORG 1

TAHUN PENDIDIKAN 2015/2016

SUMBER DANA APBD

PPKHB Unlam, Banjarmasin Manajemen Ekonomi, Uniska Magister Ilmu Keuangan

10

2015/2016

APBD

1

2015/2016

APBD

1

2015/2016

APBD

Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Magister Manajeman, STIE

1

2014/2015

APBD

2

2015/2016

APBD

JENJANG

JURUSAN/ PT

S2

Magister Manajemen, STIE Pancasetia Banjarmasin

Dinas Pendidikan Dinas Kehutanan Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Kantor Camat Pulau Sembilan

S1

Kantor Camat Kelumpang

S2

S1 S2

S1


44

No

UNIT KERJA Hulu

JENJANG

JURUSAN/ PT

JUMLAH ORG

TAHUN PENDIDIKAN

SUMBER DANA

Pancasetia Bjm

JUMLAH

16

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai sebesar 17,82% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.18

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2016 Tahun 2021 Indikator Kinerja Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

Satuan

Orang

Target

Realisasi

26

41

%

157,69

Target

230


%

41

17,82

Tujuan 3: Mewujudkan ASN yang berdisiplin berkinerja tinggi dan sejahtera

sasaran strategis 3

Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.19 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3 No 1 C. 1. 2. 3.

Indikator Kinerja Satuan Target 2 3 4 Sasaran Strategis 3: Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN Persentase penaganan terhadap pelanggaran Persen 100 disiplin pegawai ASN Persentase SKPD yang tidak terdapat Persen 70 pelanggaran disiplin Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Persen 100


Realisasi 5

Capaian 6

95,33

95,33

95,59

136,56

78

78

45

Uraian mengenai IKU tersebut yaitu:

3.1. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan kepemerintahan yang baik ( Good Governance) melalui pengukuran persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS. Kasus pelanggaran disiplin pada tahun 2015 sebanyak 37 kasus, yang terdiri dari 25 kasus yang sudah turun SK dan 12 kasus masih berjalan (lintas tahun) dan seluruhnya sudah ditangani sehingga capaian kinerjanya 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.20 Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKD Kabupaten Kotabaru berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun 2015-2016 Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin No Jenis Pelanggaran Disiplin 2015 2016 1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a. teguran lisan b. teguran tertulis c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 1 2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun; 1 b. penundaan kenaikan pangkatselama 1 (satu)tahun; dan 1 c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 3 1 3. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 1 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangkapenurunan jabatansetingkat lebih rendah; c. pembebasan pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan 2 sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 4.

Jumlah

5 kasus

5 kasus

5.

Jumlah yang diproses/ ditangani dan terbit SK

5 kasus

5 kasus

6.

Target IKU

100%

100%


46

7.

Realisasi IKU

100%

100%

8.

Capaian IKU (5/4x100%)

100%

100%

Jumlah kasus pelanggaran disiplin berat pada tahun 2016 sebanyak 9 kasus, akan tetapi masih menunggu persetujuan dari Bupati untuk menerbitkan SK penjatuhan disiplin PNS. Tahapan proses penjatuhan hukuman disiplin sampai terbit SK adalah sebagai berikut : 

Hukuman disiplin dapat dijautuhkan kepada PNS dengan prosedur penjatuhan disiplin yakni pemanggilan pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian hukuman disiplin, keberatan dan/atau banding administratif, sampai hukuman disiplin mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



Sebelum penjatuhan hukuman disiplin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilanjutkan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).



Berkas yang sudah lengkap dijadikan bahan untuk dibahas pada rapat MPHD. Keputusan Tim MPHD diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan membuat Surat Keputusan.



Semua hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, keputusan tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pada prinsipnya keputusan hukuman disiplin disampaikan langsung oleh pejabat yang berwenang menghukum, penyampaian tersebut dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian keputusan hukuman disiplin hanya diketahui oleh PNS yang dihukum dan pejabat yang terkait dengan ketentuan bahwa pejabat terkait pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dihukum.



Apabila PNS tempat dan pejabat yang merwenang menghukum maka dapat ditunjuk pejabat lain untuk menyampaikan kepada PNS oleh pimpinan instansi.



Upaya administratif diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dan tidak menerima keputusan tersebut karena dirasa keputusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan dianggap bukan sebagai pembinaan. Oleh karenanya setiap PNS diberikan upaya administratif baik dalam bentuk keberatan maupun banding administratif.



Keberatan dapat ditempuh apabila hukuman disiplin yang dijatuhi kepada PNS selain pemberhentian, baik pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun pemberhentian tidak dengan hormat. Keberatan atas hukuman disiplin ditujukan kepada


47

atasan pejabat yang berwenang menghukum sedangkan banding administratif di tujukan kepada MPHD. 

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum mempunyai masa berlakunya sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah setelah 14 hari apabila tidak diajukan keberatan, jika diajukan keberatan dapat berlaku setelah keputusan hukuman disiplin tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3.2 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin Pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru terus berupaya untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi sehingga sampai dengan tahun 2016 dapat melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 95,59 % atau sebanyak 65 enam puluh lima) SKPD tidak terdapat pelanggaran disiplin dari jumlah SKPD di Kabupaten Kotabaru sebanyak 68 (enam puluh delapan) SKPD. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 3.21 Capaian indicator sasaran strategis 3.2 No 1

Indikator

Tahun 2016

Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

Target 70

Realisasi 95,59

Tabel 3.22 Daftar SKPD yang Terdapat Pelanggaran Disiplin No 1.

Jenis Pelanggaran Disiplin Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: d. teguran lisan e. teguran tertulis


Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin

SKPD yang terdapat pelanggaran disiplin

-

-

48

No

Jenis Pelanggaran Disiplin f. pernyataan tidak puas secara tertulis.

2.

3.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun; e. penundaan kenaikan pangkatselama 1 (satu)tahun; dan f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; g. pemindahan dalam rangkapenurunan jabatansetingkat lebih rendah; h. pembebasan pembebasan dari jabatan; i. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai PNS; dan j. pemberhentian sebagaiPNS

tidak Jumlah

dengan

hormat

Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin 1

SKPD yang terdapat pelanggaran disiplin Kecamatan Sampanahan

-

-

-

-

1

Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air

1

Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air -

2 -

Dinas Kesehatan, Kecamatan Kelumpang Hulu -

5

SKPD

Permasalahan yang ada tahun 2016 adalah SKPD masih ada yang belum memahami mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar peraturan kepegawaian ini mengakibatkan banyak SKPD ada yang tidak menyampaikan laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan PNS nya. Solusi dan tindak lanjut tahun mendatang adalah agar Kepala SKPD yang PNSD nya melanggar ketentuan agar melakukan prosedur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


49

3.3 Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai sebagai tolok ukur kedisiplinan karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas selain ditentukan oleh mutu profesionalitas juga sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN pada tahun 2016 adalah sebesar 77,6% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 77,6 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.23 Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3.3 No 1.

Indikator Jumlah ASN PD yang hadir



5.361

3.811 1.550

5.256

4.078 1190 9

200

273

225

100 800

88 1076

65 800

116 3 4 970

80

113

85

88

100%

71.09%

100%

77.36%

2

Persentase ketidak hadiran pegawai ASN - sakit - ijin - cuti tahunan - cuti besar - cuti bersalin - dinas luar - pelatihan - cuti alasan penting - tanpa keterangan 3 CAPAIAN IKU

Kriteria pegawai yang tidak hadir adalah pegawai yang tidak hadir karena izin, cuti tahunan, cuti bersalin, dinas lapangan, pelatihan, cuti penting dan cuti di luar tanggungan negara serta tanpa keterangan. Indikator evaluasi kinerja diukur berdasarkan daftar hadir PNS dan penilaian prestasi kerja PNS pada semua SKPD yang kemudian dihimpun sebagai bahan rapat Evaluasi Kinerja untuk melakukan pembinaan dan pertimbangan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan melalukan pembinaan dan pertimbangan atas hasil penilaian prestasi kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.


50

Waktu pelaksanaan rapat TEKA dilaksanakan sebanyak 4 kali per triwulan. Unit kerja PNS yang dievaluasi adalah sebanyak 56 SKPD. Permasalahan yang ada tahun 2016 adalah masih adanya beberapa SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulan sesuai dengan Surat Bupati Kotabaru melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. Ini mengakibatkan perhitungan Rekapitulasi Daftar Hadir diserahkan sering terlambat. Solusi dan tindak lanjutnya adalah Agar kepala SKPD menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulannya. Pemerintah kabupaten Kotabaru agar menerbitkan kembali edaran tentang penyampaian rekapitulasi daftar hadir SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Tujuan 4: Meningkatkan proses layanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien serta menghasilkan data informasi ASN yang akurat

sasaran strategis 4

Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian

pelayanan

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 2(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.24 Capaian IKU Sasaran Strategis 4 No 1 D. 1 1.1 1.2

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2 3 4 5 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu : - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat Persen 73 71,17 waktu

Capaian 6


97,49

Persen

75

66,75

89

1.,3 Persentase pensiun pegawai tepat waktu

Persen

100

97

97

2

Persen

10

10

10

Tingkat akurasi data ASN


51

Uraian mengenai IKU tersebut yaitu: 4.1. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sebagaimana tabel di bawah ini diukur berdasarkan kenaikan pangkat tepat waktu, kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu dan pensiun tepat waktu . Tabel 3.24 Analisis Capaian IKU Sasaran Strategis 4.1 Tahun 2015 Indikator Target Realisasi Jumlah usulan kenaikan pangkat 1052 762 Kenaikan pangkat yang diselesaikan tepat waktu 1052 762 Realisasi IKU 70 50,70 Capaian IKU 72,43 Jumlah usulan kenaikan gaji berkala 2443 2443 kenaikan gaji berkala pegawai yang diselesaikan tepat 2443 2443 waktu Realisasi IKU 70 70 Capaian IKU 100 Jumlah usulan Pensiun 100 45 Pensiun pegawai yang diselesaikan tepat waktu 100 45 Realisasi IKU 100 45 Capaian IKU 45

No 1.

2

3

Tahun 2016 Target Realisasi 600 427 600 427 73 71,17 97,49 2000 1780 2000 1780 75

66,75 89

100 100 100

97 97 97 97

Adapun rincian sub IKU sebagai berikut: 4.1.1 Persentase Kenaikan pangkat yang diselesaikan tepat waktu Tabel 3.25 Jumlah PNS naik pangkat periode april dan oktober tahun 2016 NO 1

PERIODE APRIL

2

JUMLAH OKTOBER

JUMLAH


GOLONGAN IV III II I IV III II I

USUL 37 199 87 3 326 19 177 50 2 248

REALISASI 35 148 87 3 273 19 103 30 2 154

52

4.1.2 Persentase kenaikan Gaji Berkala Tepat Waktu Dari 1.780 berkas usulan berkala yang masuk dapat diproses semua sejumlah 1.780 berkas. 4.1.3

Persentase pensiun pegawai tepat waktu Tabel 3.26 Analisis capaian IKU 4.1.3 Tahun 2015 Indikator Target Realisasi Persentase pensiun pegawai tepat waktu 100 45 Jumlah Capaian IKU 100 45 Rata- rata capaian 45

No 1.

4.2

Tahun 2016 Target Realisasi 100 97 100 97 97

Tingkat akurasi data ASN Tingkat akurasi data ASN sebagaimana tabel di bawah ini. No

Indikator

Tahun 2016 Target 10

4.2 Tingkat akurasi data ASN

Realisasi 10

Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Dilaksanakannya updating data PNS meliputi PNS yang naik pangkat, PNS yang mutasi dalam daerah, mutasi luar daerah, mutasi masuk daerah, PNS pensiun, PNS penyesuaian ijazah, PNS yang mengundurkan diri, dan PNS yang masih terdapat kesalahan data. 2. Telah disusunnya dokumen updating sistem informasi kepegawaian daerah meliputi nama, gelar, NIP, jenis kelamin, golongan terakhir, jabatan, eselon, unit kerja, tingkat pendidikan, dan kedudukan hukum. Perlu diuraikan data updating PNS yang sudah diinput dalam sistem dibandingkan dengan data sebenarnya. Target persentase yang sudah benar dan tepat datanya (tingkat kebenaran data Tabel 3.26 Jumlah ketepatan data personal Database Kepegawaian No 1 2 3 4 5

Jenis kepegawaian Structural eselon II Structural eselon III Struktural eselon IV Fungsional umum Fungsional khusus


Jumlah PNS 37 197 602 1244 3173

Jumlah Ketepatan data personal (dilakukan pembaharuan) tepat tepat tepat tepat tepat

53

Jumlah

5256

Jumlah PNS 5256 tepat data Untuk membuat rekapitulasi data pegawai, digunakan aplikasi bernama SLDK. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam merekap riwayat pegawai.

Permasalahan dan solusi/tindaklanjut kegiatan ini antara lain Data PNS di database BKD sering tidak sinkron dengan SAPK dan data di beberapa SKPD. Faktor penghambat : 1. Beberapa field data di SAPK hanya bisa diupdate oleh BKN, dan data di SAPK tidak bisa dijadikan sebagai patokan 2. Saat ada perubahan data, SKPD yang bersangkutan terlambat memberikan laporan ke BKD Solusi dan tindak lanjutnya adalah: 1. Setiap ada perubahan data akan langsung dilakukan updating data 2. Melakukan sinkronisasi data secara berkala 3. Diperlukan kerjasama dari beberapa bidang di BKD untuk menciptakan kemutakhiran data


54

Tujuan 5: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BKD

sasaran strategis 5

Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian

pelayanan

Untuk sasaran 5 terdapat 3 indikator utama sebagai berikut: Tabel 3.27 Capaian IKU sasaran strategis 5 E. 1

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Nilai evaluasi AKIP Persen

2

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang Persen ditindaklanjuti Persentase tertib administrasi barang/asset daerah Persen

3

52 100

Belum diketahui 100

100

100

100

100

Uraian mengenai IKU tersebut yaitu : 5.1

Nilai evaluasi AKIP Nilai evaluasi AKIP sampai dengan tahun 2016 belum diketahui karena penilaian dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Kotabaru sebagai Evaluator SAKIP dilakukan mulai bulan Maret 2016. Adapun yang menjadi objek evaluasi yaitu SKPD sampel yang ditentukan oleh Tim SAKIP kabupaten Kotabaru. Tahun 2015 BKD kabupaten Kotabaru belum dijadikan sampel objek evaluasi SAKIP. Diharapkan kedepannya agar semua SKPD memiliki nilai AKIP sehingga terukur Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD lingkup Kabupaten Kotabaru. Ini harus didukung sumber daya aparatur yang handal sebagai Evaluator AKIP.

5.2

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tahun 2016 adalah 100% dari 2 temuan yang ada.

No Indikator 1.

Tabel 3.27 Jumlah temuan BPK/ Inspektorat Tahun 2015 Tahun 2016 Target Realisasi Target Realisasi

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang

0

0

2

2

ditindaklanjuti


55

No Indikator Jumlah Capaian IKU Rata- rata capaian 5.3

Tahun 2015 Tahun 2016 Target Realisasi Target Realisasi 0

0 100%

2

2 100%

Persentase tertib administrasi barang/asset daerah Persentase tertib administrasi barang/asset daerah tahun 2016 adalah 100% yaitu Aset BKD yang tercatat di BPKAD sejumlah 24 aset.

No 1.

Tabel 3.28 Jumlah administrasi barang/ asset daerah Tahun 2015 Indikator Target Realisasi Jumlah Aset yang tercatat di BKD 44 44 Jumlah Aset BKD yang tercatat di BPKAD 44 44 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah 100 100 Rata- rata capaian 100


Tahun 2016 Target Realisasi 50 24 50 24 100 100 100

56

3.2 PERBANDINGAN DATA KINERJA ANTARA REALISASI CAPAIAN TAHUN 2016 Perbandingan data kinerja antara realisasi capaian tahun 2016 periode rencana strategis 2016- 2021 SASARAN

1

Peningkatan

TAHUN

INDIKATOR SASARAN

1

Kompetensi Aparatur

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Realisasi

capaian

Target

Target

Target

Target

Target

142

126

88,73

85

180

120

120

30

130

130

100

130

150

120

150

150

82,4

82,78

100,46

30

40

50

60

70

26

41

157,69

35

40

40

40

40

100

100

100

100

100

100

100

100

70

95,59

136,56

70

70

70

70

70

100

78

78

100

100

100

100

100

Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi :

Sipil Negara

- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional

2

Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar

2..1 2.2

kompetensi 3

Terwujudnya

Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

3.1

kesejahteraan pegawai yang memenuhi


Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN

3.2

Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

3.3

Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN

standar kehidupan yang layak


57

SASARAN

4

Terciptanya

TAHUN

INDIKATOR SASARAN

4.1

Manajemen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Realisasi

capaian

Target

Target

Target

Target

Target

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

kepegawaian daerah

5

yang akuntabel, efektif

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

73

96

131,51

80

80

80

80

80

dan efisien


75

100

133,33

80

80

80

80

80

4.2

Persentase pensiun pegawai tepat waktu

100

100

100

100

100

100

100

100

4.3

Tingkata akurasi data ASN

10

10

10

10

10

10

10

5.1

Nilai evaluasi AKIP

52

52

52

58

60

64

70

75

5.2

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

100

100

100

5.3

Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

100

100

100

100

100

100

100

100



10

58

3.3

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN PERIODE 31 DESEMBERR TAHUN 2016 DENGAN TARGET RENSTRA Perbandingan realisasi kinerja sampai denagan periode 31 Desember tahun 2016 dengan target renstra dapat dilihat sebagai berikut :

Kode Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

1

2

3

Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasiTahun 2016

4

5

K

Rp

K

Belanja Langsung

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)

6 Rp 13,230,317,575

1

2 0

0 6

0 1

PROGRA M PELAYA NAN ADMINIS TRASI PERKAN TORAN

Lancarnya Administrasi kantor

2 0

0 0 0 6 1 1

Penyediaa n Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk

2 0

0 0 0 6 1 2

Penyediaa n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

360

Surat Masuk dan Keluar

kali pembayaran rekening

62,959,290

585,063,428

Rp

8

K

Rp

97.05

93.54

K

9 K

Rp

16.67

12.63

9,166,000

15.92

14.5 6

77,599,365

16.67

13.2 6

Rp

10,626,112,726

12,646,316,535

12,79 2

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)

7

K

101,183,839,623 1

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%)

1,746,011,968

2,037

65




9,168,000

79,300,000

1,633,143,736

2,03 7

60

1,633,143,736


9,166,000

100.00

99.98

2,0 37


77,599,365

99.05

97.86

60

59

Surat Masuk dan Keluar kali pembaya ran rekening


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

2 0

0 0 0 6 1 6

Penyediaa n Jasa Pemelihar aan dan Perizinan Kendaraa n Dinas/O perasional

Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

2 0

0 0 0 6 1 7

Penyediaa n Jasa Administr asi Keuangan

Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan dan dokumen

2 0

0 0 0 6 1 8

Penyediaa n Jasa Kebersiha n Kantor

Jumlah pembayaran tenaga kebersihan kantor

2 0

0 0 0 6 1 9

Penyediaa n Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja




4

5

6

K kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit

K kali jasa servis dan perpanjanga n perizinan unit

96

144

336

282

K kali jasa servis dan perpanjanga n perizinan unit

kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)

orang kali pembayaran

kali jasa perbaikan peralatan kerja

Rp 65,666,565

16

3,920,860,2 80

24

477,284,670

56

41,721,729

47

kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)




Rp 5,800,000

16

605,060,000

24

73,140,000

56

4,700,000

47

kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(5 3 orang)





7 Rp

K


8 Rp

4,871,500

100.00

83.99

16

593,860,000

100.00

98.15

24

72,668,000

100.00

99.35

56

4,700,000

100.00

100.00

47

60

K kali jasa servis dan perpanja ngan perizina n unit

kali pembaya ran honorari um jasa administ rasi keuanga n(53 orang) orang kali pembaya ran kali jasa perbaika n peralata n kerja

9 K

Rp

4,871,500

16.67

7.42

593,860,000

16.67

15.1 5

72,668,000

16.67

15.2 3

4,700,000

16.67

11.2 7

Rp


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

2 0

0 0 1 6 1 0

Penyediaa n Alat Tulis Kantor

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

2 0

0 0 1 6 1 1

Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2 0

0 0 1 6 1 2

Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik / Peneranga n Bangunan Kantor

Jumlah kali penyediaan komponen Instalasi Listrik dan alat listrik

2 0

0 0 1 6 1 3

Penyediaa n Peralatan dan perlengka pan kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



4

5

66

42

73

86

K kali penyediaan ATK (set)

kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)

kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)

kali penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor(set)

Rp 360,814,065

12

303,286,604

6

104,410,100

12

54,627,607

12


kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)


kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)




6 Rp 49,500,000

12

50,710,000

6

16,000,000

12

7,601,100

12


kali penyediaan barang cetakan dan penggandaa n (set)


kali penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor(set)


7 Rp

K


8 Rp

49,500,000

100.00

100.00

12

50,710,000

100.00

100.00

6

15,940,000

100.00

99.63

12

7,100,700

100.00

93.42

12

61

K kali penyedia an ATK (set) kali penyedia an barang cetakan dan penggan daan (set) kali penyedia an kompon en instalasi listrik (set) kali penyedia an peralata n dan perlengk apan kantor(s et)

9 K

Rp

49,500,000

18.18

13.7 2

50,710,000

14.29

16.7 2

15,940,000

16.44

15.2 7

7,100,700

13.95

13.0 0

Rp


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

2 0

0 0 1 6 1 5

Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan gundangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan

2 0

0 0 1 6 1 7

Penyediaa n Makanan dan Minuman

jumlah penyediaan makanan minuman harian karyawan, rapat dan jamuan tamu

2 0

0 0 1 6 1 8

RapatRapat Koordinas i dan Konsultas i ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2 0

0 0 1 6 1 9

Penyediaa n Jasa Pendukun g Administr asi/Tekni s Perkantor an /Keaman

jumlah pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran




4

5

6

K kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)


72

100,3 40

276

924


Kali penyediaan

kali rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Rp 36,804,560

12

1,525,264,9 67

14,60 0

2,460,058,8 91

73

1,494,898,8 61

148

Kali penyediaan




Rp 5,640,000

12

166,221,000

14,6 00

452,621,868

65

128,600,000

148

Kali penyediaan





7 Rp

K


8 Rp

5,640,000

100.00

100.00

12

164,564,500

100.00

99.00

14, 600

363,123,671

89.04

80.23

65

128,600,000

100.00

100.00

148

62

K kali penyedia an bahan bacaan (5 jenis media)

Kali penyedia an

kali rapatrapat koordina si dan konsulta si keluar daerah jumlah kali pembaya ran Jasa Penduku ng Adminis trasi Perkanto ran

9 K

Rp

5,640,000

16.67

15.3 2

164,564,500

14.55

10.7 9

363,123,671

23.55

14.7 6

128,600,000

16.02

8.60

Rp


Program / Kegiatan


1

2

3



4

5

K

Rp

K



6 K

Rp


7 Rp

K


8 Rp

K

9 K

Rp

44,850,000

7.14

5.10

5,800,000

14.17

11.8 5

Rp

an

1

1

2 0

0 0 2 6 1 1

RapatRapat Koordinas i dan Konsultas i ke Dalam Daerah

Jumlah rapat rapat koordinasi ke dalam daerah

2 0

0 0 2 6 1 2

Penyediaa n Jasa Pengumu man dan Propagan da

Jumlah iklan/pengu muman yang dipasang di media massa

588

120

kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah

Kali iklan/pengu muman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan

878,844,688

42

48,942,234

20


Kali iklan/pengum uman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan


50,000,000

42

7,500,000

17


Kali iklan/pengu muman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan

44,850,000

100.00

89.70

42

5,800,000

85.00

77.33

17

63

kali rapat rapat koordina si ke dalam daerah Kali iklan/pe ngumum an yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksan akan


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

1

2 0

0 0 2 6 1 5

Penyediaa n data,infor masi dan publikasi kinerja pelayanan

Jumlah pelaksanaan pameran/pu blikasi dan penyediaan data kepegawaian SKPD

2 0

0 6

0 2

PROGRA M PENINGK ATAN SARANA DAN PRASARA NA APARAT UR

Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana

2 0

0 0 0 6 2 7

Pengadaa n Perlengka pan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

2 0

0 0 0 6 2 9

Pengadaa n Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan kantor

2 0

0 0 1 6 2 0

Pengadaa n Mebeleur

Jumlah mebeleur yang diadakan



4

5

6

K kali pelaksanaan pameran

Rp 1 224,807,997

K kali pelaksanaan pameran

2,287,522,669

63

798,098,876

45

231,278,278

24

Jenis/unit 184

34,450,000

1

34,450,000

K

8 Rp

100.00

100.00

100.00

94.24

1

63

87,000,000

45

47,715,000

24

K kali pelaksan aan pameran

9 Rp 34,450,000

K

Rp

16.67

15.3 2

22.62

13.72

313,798,500

unit/buah 60,983,900

58,920,000

100.00

96.62

63

unit/bu ah

58,920,000

100.0 0

85.5 4

79,346,000

100.00

91.20

45

Jenis/un it

79,346,000

24.46

9.94

45,365,400

100.00

95.08

24

unit/bu ah

45,365,400

19.05

19.6 2

Jenis/unit

unit/buah



7 Rp

313,798,500

Jenis/unit

unit/buah 126

Rp

unit/buah 68,877,720


6 K kali pelaksanaan pameran

332,981,200

unit/buah 63



unit/buah

64


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

1

2 0

0 0 1 6 2 1

Pengadaa n Buku/ Kepustaka an

Jumlah buku/kepust akaan yang diadakan

2 0

0 0 # 6 2

Pemelihar aan Rutin /berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

2 0

0 0 2 6 2 4

Pemelihar aan Rutin/Be rkala Kendaraaa n Dinas/O perasional

jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

2 0

0 0 2 6 2 6

Pemelihar aan Rutin/ berkala perlengka pan gedung kantor

jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

2 0

0 6

PROGRA M PENINGK ATAN DISIPLIN APARAT UR

Tingkat disiplin aparatur

0 3



4

5

K buah buku 60

6

336

254

kali pemeliharaan

kali pemeliharaan / penyediaan( 2 unit)

kali Pemeliharaa n jenis perlengkapa n gedung kantor

Rp

K buah buku

19,576,894

10

65,256,313

4

628,363,775

56

226,070,812

65

kali pemeliharaan

kali pemeliharaan / penyediaan(2 unit)

kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor

677,095,451




6 K buah buku

Rp 3,000,000

10

27,482,300

4

73,850,000

56

32,950,000

65

121,675,000

kali pemeliharaa n

kali pemeliharaa n/ penyediaan( 2 unit)

kali Pemeliharaa n jenis perlengkapa n gedung kantor


7 Rp

K

8 Rp

1,665,900

100.00

55.53

10

27,250,000

100.00

99.15

4

68,301,200

100.00

92.49

56

32,950,000

100.00

100.00

65

100.00

98.72

120,120,400


65

K buah buku

kali pemeliha raan

kali pemeliha raan/ penyedia an(2 unit)

kali Pemelih araan jenis perlengk apan gedung kantor

9 K

Rp

1,665,900

16.67

8.51

27,250,000

66.67

41.7 6

68,301,200

16.67

10.8 7

32,950,000

25.59

14.5 8

11.33

17.74

Rp

120,120,400


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

2 0

0 0 0 6 3 2

Pengadaa n pakaian dinas beserta perlengka pannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan nya

2 0

0 0 0 6 3 4

Pengadaa n Pakaian KORPRI

Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan beserta perlengkapan nya

2 0

0 0 0 6 3 5

Pengadaa n pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian batik/ sasirangan yang diadakan

2 0

0 0 0 6 3 6

Pengadaa n pakaian olahraga beserta perlengka pannya

Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapan nya



4

5

K stel 326

Rp

K stel

245,289,366

102

13,400,000

44

150,876,053

53

267,530,032

53

baju 44

Rp 60,175,000

102

13,400,000

44

16,100,000

53

32,000,000

53

7 Rp

K

8 Rp

K stel

59,365,000

100.00

98.65

102

13,164,800

100.00

98.24

44

16,055,600

100.00

99.72

53

31,535,000

100.00

98.55

53

9 K

Rp

59,365,000

31.29

24.2 0

13,164,800

100.0 0

98.2 4

16,055,600

15.23

10.6 4

31,535,000

16.26

11.7 9

Rp

baju

baju

stel



baju

baju

stel 326


6 K stel

baju

baju 348



baju

stel

stel

66


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

2 0

0 6

0 4

PROGRA M FASILITA S PINDAH/ PURNA TUGAS PNS

Tingkat disiplin aparatur

2 0

0 0 0 6 4 1

Pemulang an Pegawai yang pensiun

Jumlah pelaksanaan pemulangan pegawai pensiun/ purna tugas

2 0

0 0 0 6 4 2

Pemulang an Pegawai yang tewas dalam melaksana kan tugas

Jumlah penyediaan bantuan pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanaka n tugas

2 0

0 0 0 6 4 3

Pemindah an tugas PNS

kali pemindahan tugas PNS



4

5

K

Rp

K

1,168,400,000

6

12

kali penyediaan

kali pemindahan tugas pns

Rp

3

309,300,000

1

12 115,000,000

3

PNS

75,200,000

kali penyediaan



9,800,000

115,000,000

12

kali penyediaan


8

K

Rp

100.00

65.88

K

99,825,000

100.00

Rp

6.12

11.28

22,132,000

2.68

2.97

9,800,000

16.67

3.17

99,825,000

100.0 0

86.8 0

PNS 29.43

3

100.00

1

86.80

12

100.00 9,800,000

9 K

Rp 131,757,000

100.00 22,132,000

1


7 Rp 131,757,000

PNS 744,100,000


6 K

200,000,000

PNS 112



67

kali penyedia an

kali peminda han tugas pns


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

2 0

0 6

0 5

PROGRA M PENINGK ATAN KAPASIT AS SUMBER DAYA APARAT UR

Memberikan bantuan/fasilit asi untuk pegawai yang pindah/purna tugas

2 0

0 0 0 6 5 4

Pembinaa n mental dan fisik aparatur

Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur

2 0

0 6

PROGRA M PENINGK ATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPOR AN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANG AN SKPD

Tingkat kualitas laporan kinerja

0 6



4

5

K

Rp

K

1,911,280,200



6 K

Rp 257,467,527


7 Rp 252,408,527

K

8 Rp

100


K

98.04

9 Rp 252,408,527

K

Rp

0.68 13.21

100

kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur

647,880,200

2


2,314,005,200

257,467,527

965,134,500

2.00


252,408,527

958,134,500

100.00

100.00

98.04

99.27

2

kali pelaksan aan kegiatan pembina an mental dan fisik aparatur

252,408,527

958,134,500

2.00

38.9 6

7.55 41.41


68


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

2 0

0 0 0 6 6 1

Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 0

0 0 0 6 6 3

Jumlah dokumen laporan prognosis

2 0

0 0 0 6 6 4

Penyusun an Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD Penyusun an Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 0

0 0 0 6 6 5

Momitori ng, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

Junlah dokemen hasil monitoring,e valuasi dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun

Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan



4

5

7

K dokumen laporan

147,425,400

7

13,770,000

1

dokumen laporan

2,295,000

1

dokumen laporan

55,054,800

1

9,175,800

1

1,224,185,0 00

7

806,238,300

7

36

839,402,400

6

dokumen laporan

29

laporan dokumen keuangan

dokumen laporan

Rp


dokumen laporan



6 K dokumen laporan

K dokumen laporan

6


Rp


dokumen laporan


7 Rp

K


8 Rp

147,425,400

100.00

100.00

7

2,295,000

100.00

100.00

1

9,175,800

100.00

100.00

1

799,238,300

100.00

99.13 7

69

K dokume n laporan

dokume n laporan

laporan dokume n keuanga n

dokume n laporan

9 Rp

K

Rp

147,425,400

19.44

17.5 6

2,295,000

16.67

16.6 7

9,175,800

16.67

16.6 7

799,238,300

24.14

65.2 9


Program / Kegiatan


1

2

3

1

2 0

0 6

5 0

PROGRA M PENDIDI KAN KEDINAS AN

Tingkat pendidikan kedinasan yang diikuti

1

2 0

0 5 0 6 0 6

Peningkat an Keterampi lan dan Profesion alisme

jumlah kegiatan peningkatan keterampilan dan profesionalis me

2 0

0 6

5 1

PROGRA M PENINGK ATAN KAPASIT AS SUMBER DAYA APARAT UR

CPNS/PNS yang memiliki pengetahuan ,keterampilan dan sikap profesional,ber kompetisi sesuai tingkat jabatan dengan dilandasi etika dan kepribadian PNS pada masing masing SKPD

2 0

0 5 0 6 1 1

Pendidika n dan Pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD

Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi calon PNS Daerah

1

1



4

5

K

Rp

K

10,537,141,948

9,687,969,3 00

2

kali pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalis me

24,129,050,000

438

orang CPNSD

4,191,000,0 00

Rp

760,000,000

2

kali pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalis me

orang CPNSD


931,540,000

745,022,681

3,885,933,785

76

orang CPNSD


7 Rp 745,022,681

4,800,295,000

90


6 K

760,000,000

orang 740


698,880,993

8

K

Rp

100.00

98.03

100.00

98.03

96.98

80.95

84.45


75.02

70

K

9 Rp 745,022,681

2

kali pelaksan aan kegiatan peningka tan ketrampi lan dan profesio nalisme

745,022,681

K

Rp

0.25

7.07

0.27

7.69

19.63

16.10

17.35

16.6 8

3,885,933,785

76

orang CPNSD

698,880,993


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

2 0

0 5 0 6 1 2

Pendidika n dan Pelatihan struktural bagi PNSD

Jumlah pendidikan dan pelatihan struktural

2 0

0 5 0 6 1 3

Pendidika n dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

Jumlah pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD

2 0

0 5 0 6 1 5

Sosialisasi peraturan perundan gundangan

Jumlah sosialisasi peraturan perundangundangan kepegawaian yang dilaksanakan

2 0

0 6

PROGRA M PEMBINA AN DAN PENGEM BANGAN APARAT UR

Tingkat Pembinaan dan Pengembangan aparatur

5 2



4

5

K orang

Rp

258

250

2

kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD

kali Pelaksanaan

K orang

16,700,000, 000

52

2,948,050,0 00

30

290,000,000

2


kali Pelaksanaan

25,274,153,220




6 K orang

Rp 3,251,615,000

52

385,200,000

30

231,940,000

4,046,752,380

2

7 Rp


kali Pelaksanaan


K

8 Rp

2,695,702,997

100.00

82.90

52

312,496,811

100.00

81.13

30

178,852,984

100.00

77.11

2

92.55

63.90

2,585,793,597


71

K kali pelaksan aan pendidik an dan pelatiha n struktur al kali pelaksan aan pendidik an dan pelatiha n teknis tugas dan fungsi PNSD kali Pelaksan aan

9 Rp

K

Rp

2,695,702,997

20.16

16.1 4

312,496,811

12.00

10.6 0

178,852,984

100.0 0

61.6 7

16.64

10.23

2,585,793,597


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

1

2 0

0 5 0 6 2 1

Penyusun an Rencana Pembinaa n Karir PNS

Jumlah dokumen rencana pembinaan karier PNS

2 0

0 5 0 6 2 2

Seleksi Penerimaa n Calon PNS

Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dan penempatan PNS

2 0

0 5 0 6 2 3

Penempat an PNS

Jumlah pelaksanaan penempatan /pelantikan PNS

2 0

0 5 0 6 2 4

Jumlah pelaksanaan periode kenaikan pangkat

2 0

0 5 0 6 2 5

Penataan Sistem Administr asi Kenaikan Pangkat PNS Pembangu nan Pengemba ngan Sistem Informasi Kepegawa ian Daerah

Jumlahdoku men updating simpeg



4

5

K dokumen 36

12

1,444

2

Rp

K dokumen

3,225,000,0 00

11

3,444,947,0 40

2

kali pelaksanaan pelantikan

1,148,386,1 00

3

kali pelaksanaan

361,760,000

2

134,388,800

1

Kali pelaksanaan

dokumen 1


6 Rp 11

K dokumen

371,200,000

Kali pelaksanaan


kali pelaksanaan

1.26 357,122,700

2.20 470,000,000

2 361,760,000

dokumen



1 125,478,200

Kali pelaksanaan


kali pelaksanaan


7 Rp

K

8 Rp

323,608,911

100.00

87.18

11

67,083,712

62.95

18.78

1

145,021,393

73.37

30.86

2

82.21

2

78.59

1

100.00 297,386,212

dokumen

100 98,618,008


72

K dokume n

Kali pelaksan aan

kali pelaksan aan pelantik an kali pelaksan aan

dokume n

9 Rp

K

Rp

323,608,911

30.56

10.0 3

67,083,712

10.49

1.95

145,021,393

0.15

12.6 3

297,386,212

100.0 0

82.2 1

98,618,008

100

73.3 8


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

2 0

0 5 0 6 2 6

Penyusun an intrumen analisis jabatan PNS

Jumlah dokumen instrumen analisis jabatan

2 0

0 5 0 6 2 7

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Jumlah rapat yang terlaksana

2 0

0 5 0 6 2 8

Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan

2 0

0 5 0 6 2 9

Pemberia n pengharga an bagi PNS yang berprestas i Proses penangan an kasuskasus pelanggar an disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani



4

5

K Dokumen 12

Rp

K Dokumen

1,036,914,7 20

2

52,796,160

1

85,000,000

1

217,500,000

9

Kali 6

kali pelaksanaan pemberian penghargaan

1

9

Kali penanganan


6 Rp 2

K Dokumen

166,914,720

Kali

Kali penanganan



7 Rp

K

8 Rp

119,096,974

100.00

71.35

2

8,799,360

100.00

100.00

1

67,657,100

100

79.60

1

265,825,495

95.33

77.83

9

Kali 8,799,360



1

1 85,000,000

9 341,560,000


Kali penanganan


K Dokume n

9 Rp

K

Rp

119,096,974

16.67

11.4 9

8,799,360

16.67

16.6 7

67,657,100

100.0 0

79.6 0

265,825,495

95.33

122. 22

Kali

73

kali pelaksan aan pemberi an penghar gaan Kali penanga nan


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

1

2 0

0 5 1 6 2 1

Pemberia n Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah tahapan pemberian bantuan tugs belajar dan ikatan dinas

2 0

0 5 1 6 2 2

Pemberia n Bantuan Penyeleng garaan Penerimaa n Praja IPDN

Jumlah penyelenggar aan dan pendamping an test/ seleksi penerimaan dan monitoring praja IPDN

2 0

0 5 1 6 2 3

Penyeleng garaan diklat teknis, fungsional dan kepemim pinan

jumlah pelaksanaan diklat teknis

2 0

0 5 1 6 2 8

Pelaksana an Sumpah/ Janji PNS

Jumlah Pelaksanaan Sumpah/ janji PNS



4

5

K tahap 24

Rp

K tahap

9,258,788,0 00

4

200,000,000

7

600,000,000

3

45,000,000

1

kali 7

kali pelaksanaan diklat teknis

3

1

Kali Pelaksanaan Sumpah/ janji PNS


6 Rp 4

K tahap

703,600,000

kali

5



663,000,000

3

45,000,000

1


7 Rp

K

8 Rp

K tahap

421,026,799

100.00

59.84

4

36,159,443

71.43

36.29

5

483,930,918

100.00

72.99

3

35,500,000

100.00

78.89

1

kali

99,645,000





Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) 9

Rp

K

Rp

421,026,799

16.67

4.55

36,159,443

71.43

18.0 8

483,930,918

100.0 0

80.6 6

35,500,000

100.0 0

78.8 9

kali

74

kali pelaksan aan diklat teknis

Kali Pelaksan aan Sumpah / janji PNS


Program / Kegiatan


1

2

3

1

1

1

2 0

0 5 1 6 2 9

Pemprose ssan karis,kars u,karpeg dan taspen

Jumlah pemprosessa n Karis,Karsu, Karpeg

2 0

0 5 2 6 2 1

Asistensi Kinerja Pegawai

Jumlah pelaksanaan asistensi kinerja

2 0

0 5 2 6 2 2

Pemrosess an Pensiun Pegawai

Jumlah pemrosesan pensiun pegawai



4

5

12

3

K Kali pemrosesan

Kali Pelaksanaan (57 SKPD)

Rp 95,000,000

12

60,000,000

3

berkas 100

K Kali pemrosesan


101,183,839,623

100

K Kali pemrosesan

Rp 95,000,000

12

3 44,000,000

100 108,672,400

13,230,317,575


6

berkas 108,672,400



7 Rp

K

8 Rp

93,456,756

100.00

98.38

12

43,999,300

100.00

100.00

3

78,623,216

100.00

72.35

berkas

K Kali pemrose san

Kali Pelaksan aan (57 SKPD)

9 K

Rp

93,456,756

100.0 0

98.3 8

43,999,300

100.0 0

73.3 3

78,623,216

100.0 0

72.3 5

11.79

10.5 0

Rp

berkas

10,626,112,726

100

10,626,112,726 96.24

80.32

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja




75

3.4

ANALISIS

PENYEBAB

KEBERHASILAN/

KEGAGALAN

ATAU

PENINGKATAN/

PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: NO 1

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran keuangan 93,54% dan realisasi kinerja 97,05%

SARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN Materi 3000 dan 6000 sering kehabisan stok di Kantor Pos sehingga menyebabkan menggangu kelancaran administrasi Kantor BKD Kotabaru, Bidang Umum Kepegawaian dapat membeli perangko di awal bulan sesuai dana yang tersedia karena pembelian perangko tidak dibatasi Telepon sering gangguan dikarenakan kabel putus dimakan tikus maka Ketika terjadi gangguan telepon, maka dilakukan koordinasi ke pihak Telkom. Komputer untuk sms centre mengalami kerusakan jadi Penginformasian sms centre dilakukan manual melalui handphone operator sms centre, Air PDAM sewaktu-waktu tidak jalan Jika air PDAM tidak jalan, maka dilakukan pembelian air swadaya, Sering terjadi gangguan astinet, karena server down, kabel terputus, pemakaian akses berlebihan maka Dilakukan komunikasi dan koordinasi ke pihak Telkom, jika gangguan karena server down atau kabel terputus, maka menunggu perbaikan dari pihak telkom. Jika gangguan karena pemakaian akses berlebihan, maka solusinya dapat dilakukan pembagian bandwidth untuk pemerataan pemakaian akses. Pembayaran honorarium sudah rutin dilaksanakan setiap pertengahan bulan ini agar berdampak pada kinerja pengelola administrasi dan kegiatan yang meningkat salahsatunya yaitu dapat menyediakan data hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya. Namun ini belum sepenuhnya dapat didokumentasikan dengan baik, Adanya penegasan kepada pengelola adminstrasi dan kegiatan berupa penyiapan dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas bulan sebelumnya yang disampaikan sebagai prasyarat menerima honorarium bulan berikutnya. Untuk jasa outsourcing cleaning service, kontrol yang dilakukan hanya dari pihak BKD KotabaruDiharapkan kepada pihak penyedia jasa untuk dapat mengontrol outsourcing yang ada di Kantor BKD Kotabaru Permintaan ATK yang terkdang tidak bisa dipenuhi segera karena ATK habis, Menyiapkan persediaan ATK secara memadai dan ketika ATK habis, segera dilakukan pembelian ke Toko ATK untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran. Dalam kegiatan penggandaan dikarenakan penyedia jasa (fotocopy) berada cukup jauh dari kantor, maka memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menggandakan berkas yang diperlukan, sehingga kurang efektif dan efisien dalam menunjang kelancaran administrasi perkantoran,Tersedianya mesin fotocopy di kantor BKD Kotabaru, sehingga ketika ada berkas yang perlu digandakan dapat segera dikerjakan dan menghemat waktu kerja.


76

NO

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PROGRAM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi keuangan 94,24% dan realisasi kinerja 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur, realisasi keuangan 98,72% realisasi kegiatan 100% Program Fasilitas Pindah /Purna Tugas PNS, relisasi keuangan 65,88% dan realisasi kinerja 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,relisasi keuangan 98,04% dan realisasi kinerja 100% Program Peningkatan Pengembangan Sisten capaian Kinerja dan Keuangan ,relisasi keuangan 98,04% dan realisasi kinerja 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi keuangan 80,95% dan realisasi kinerja 96,98%

SARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih secara sekaligus dapat menyebabkan penggunaan lebih cepat habis.Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dibeli dengan jangka waktu tertentu agar PPTK memperhatikan pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan PPTK agar memperhatikan jadwal pelaksanaan kontrak sesuai dengan rencana yang ditetapkan

PNS yang akan mengajukan bantuan pemulangan pensiun tidak dapat diperkirakan jumlahnya sehingga perlu Memperkirakan jumlah orang yang akan mengajukan pemulangan pegawai yang pensiun secara tepat PNS yang akan mengajukan bantuan pensiun anumerta tidak dapat diperkirakan jumlahnya, Memperkirakan jumlah orang yang akan mengajukan pemulangan pegawai yang tewas secara tepat Peminat untuk Keg.Outbound sangat banyak,namun anggaran untuk peserta untuk biaya uang harian ,Transport dan Akomodasi tidak ada di bebankan di anggaran BKD Kotabaru, Agar anggaran Tahun ke depan bisa di perhatikan lagi. pelaksanaan bintal diefektifkan kehadirannya dari PNS Pengumpulan data sebagai bahan dasar penyusunan dokumen masih lambat diterima karena diperoleh dari bidang pelaksana teknis kegiatan,sehingga perlu Peningkatan partisipasi bidang terkait terhadap penyusunan dokumen capaian kinerja. Pengumpulan data belum terarsipkan dengan baik yaitu masih menggunakan data manual sehingga memungkinkan tercecer atau tidak terarsipkan dengan baik sehingga rentan bolak balik mengumpulkan data Diupayakan memanfaatkan fasilitas internet misalnya dengan menggunakan dropbox, atau email bagi semua bidang. Finalisasi Penyusunan laporan keuangan harus menunggu penutupan buku kas akhir tahun yaitu berakhirnya transaksi keuangan yaitu tanggal 31 Desember 2016.Penempatan anggaran kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun di bulan desember hanya berupa draf laporan sedang finalisasinya pada bulan januari s.d februari tahun berikutnya. Jika memungkinkan penganggaran penyusunan laporan keuangan pada tahun berikutnya. Minimnya informasi dan pengetahuan tentang SPIP bagi tim penyusun dokumen sehingga terbatasnya uraian terhadap identifikasi dan pengendalian resiko serta penerapan di lingkup BKD, Perlu dilakukannya sosialisasi SPIP bagi Internal tim maupun lingkup BKD secara keseluruhan Adanya pengurangan kuota calon peserta Diklat Prajabatan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan untuk Golongan I dan II sebanyak 14 Orang CPNSD Kabapaten Kotabaru, Dilakukannya konsultasi dan koordinasi ke Bandiklat Prov. Kalsel agar CPNS Pemerintah Kab. Kotabaru sebanyak 14 orang dapat melaksanakan Diklat Prajabatan di Tahun 2017. Adanya 2 Orang CPNSD yang mengundurkan diri pada


77

NO

8.

PROGRAM

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, realisasi keuangan 63,90 % dan realisasi kinerja 92,55

SARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN saat pelaksanaan Diklat Prajabatan Tahun 2016 Diusulkan kembali di tahun 2017 DiklatPim IV saat Pelaksanaan tidak bisa mengakomodir seluruh PNS yang belum Mengikuti Diklat tersebut, sehungungan terbatasnya angaran yang tersedia sehingga Pelaksanaan kegiatan dianggarkan kembali secara rutin setiap tahun Kebutuhan peningkatan kompetensi PNS melalui kegiatan diklat, pelatihan, bintek belum dapat terakomodir secara maksimal sehubungan keterbatasan angaran sehingga perlu Penambahan alokasi dana keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kompetensi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan masih kurang sehingga perlu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bisa ditambah. kesulitan mendapatkan narasumber dari pemerintah pusat yang berkompeten. Tingkat pemahaman peserta sosialisasi belum maksimal sehingga perlu dilakukan kegiatan yang kontinyu dan adanya tes sebelum dan sesudah sosialisasi. Tidak terlaksananya beberapa tahapan kegiatan Penerimaan CPNS karena Kebijakan ada dipihak masing-masing kementerian sehingga perlu Konsultasi dan menunggu kebijakan selanjutnya Data PNS di database BKD sering tidak sinkron dengan SAPK dan data di beberapa SKPD karena 5. Beberapa field data di SAPK hanya bisa diupdate oleh BKN, dan data di SAPK tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan 6. Saat ada perubahan data, SKPD yang bersangkutan terlambat memberikan laporan ke BKD. solusi tindak lanjut 1. Setiap ada perubahan data akan langsung dilakukan updating data, 2. Melakukan sinkronisasi data secara berkala serta 3. Diperlukan kerjasama dari beberapa bidang di BKD untuk menciptakan kemutakhiran data Tidak semua SKPD mengajukan usul nama-nama jabatan yang ada lowong. karena Kurang pahamnya SKPD akan pentingnya usulan namanama jabatan yg lowong sehingga perlu Memberitahukan dan mencarikan nama-nama jabatan yg dapat diisi. SKPD masih ada yang belum memahami mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar peraturan kepegawaian tindaklanjutnya agar Kepala SKPD yang PNSD nya melanggar ketentuan agar melakukan prosedur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Masih adanya beberapa SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulan sesuai dengan Surat Bupati Kotabaru melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Agar kepala SKPD menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulannya. Ø SKPD masih ada yang belum memahami mekanisme pengajuan pemeriksaan kesehatan PNS Agar SKPD menyampaikan laporan mengenai SKPD yang sakit baik untuk memproses cuti sakit atau pensiun dini karena menderita sakit berkepanjangan


78

NO

9.

PROGRAM

Program Pendidikan Kedinasan, realisasi keuangan 98,03 realisasi kegiatan 100%

SARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN Adanya permohonan pencairan dana tubel yang melebihi pagu anggaran sedangkan di DPA pagu sudah ditetapkan perorang. maka perlu konsultasi dan tambahan dana untuk kekurangan pembayaran Kegiatan penerimaan dan pendaftaran Capra IPDN dilaksanakan secara online oleh Panitia Seleksi Pusat, sehingga fungsi BKD bergeser menjadi fasilitator penyebarluasan informasi pendaftaran dan tahapan seleksi dan Target kegiatan monitoring praja belum terpenuhi secara maksimal sehingga perlu Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pada lembaga terkait, baik BKD provonsi maupun instansi pemerintah pusat Penjadwalan ulang Pengusulan berkas tidak serentak dilakukan sehingga pemrosesan berkas dilakukan berkala setiap bulan 1 kali. perlu ditambah anggaran untuk perjalanan pemrosesan karis, karsu karpeg dan taspen PNS Sulitnya mengumpulkan penilaian prestasi kerja PNS khususnya bagi tenaga fungsional guru dan tenaga kesehatan, karena Kurangnya koordinasi SKPD terkait terhadap PNS yang belum mengumpulkan penilaian prestasi kerja PNS sehingga perlu mendata kembali ketaatan PNS dalam menyampaikan penilaian prestasi kerja PNS PNS yang akan mengajukan pensiun non BUP tidak dapat diperkirakan jumlahnya sehingga perlu Menghitung jumlah orang yang akan mengajukan pensiun BUP secara tepat, dan memperkirakan jumlah orang yang akan mengajukan pensiun non BUP Hasil kegiatan peningkatan wawasan kepegawaian belum dapat diterapkan maksimal pada BKD Kab.Kotabaru, solusinya Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan Peningkatan kompetensi SDM


79

3.5

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh BKD memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan selain permasalahan dalam hal pembiayaan, permasalahan sarana dan prasarana secara kualitas juga menjadi kendala. Kurangnya perangkat komputer beserta printer dan jaringan internet yang stabil merupakan permasalahan utama yang mewarnai perjalanan BKD tahun 2016.

3.6

ANALISIS

PROGRAM/

KEGIATAN

YANG

MENUNJANG

KEBERHASILAN

ATAUPUN KEGAGALAN PERNYATAAN KINERJA Dalam mewujudkan sasaran BKD kabupaten Kotabaru pada tahun 2016 mengelola 9 program dan 57 kegiatan yaitu: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat anggaran untuk kegiatan ini Rp9.168.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.9.166.000,- (99,98%) dan realisasi kinerja 100%. 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik anggaran untuk kegiatan ini Rp.79.300.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.77.599.365,- (97,86%) dan realisasi kinerja 99,05%. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional anggaran untuk kegiatan ini Rp.5.800.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.4.871.500 (83,99%) dan realisasi kinerja 100%. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan anggaran untuk kegiatan ini Rp.605.060.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.593.860.000,- (98,15%) dan realisasi kinerja 100%. 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.73.140.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.72.668.000,- (99,35%) dan realisasi kinerja 100%. 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja angaran unuk kegiatan ini Rp.4.700.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.4.700.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100% 7. Penyediaan alat tulis kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.49.500.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 49.500.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.


80

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran untuk kegiatan ini Rp.50.710.000,dengan penyerapan anggaran Rp. 50.710.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%. 9. Penyediaan kompunen instalasi listrik /penerangan bagunan kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.16.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.15.940.000,- (99,63%) dan realisasi kinerja 100%. 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.7.601.100,dengan penyerapan anggaran Rp.7.100.700,- (93,42%) dan realisasi kinerja 100%. 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan anggaran untuk kegiatan ini Rp5.640.000.,- dengan penyerapan anggaran Rp5.640.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%. 12. Penyediaan makan dan minuman anggaran untuk kegiatan ini Rp.166.221.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.164.564.500,- (99,00%) dan realisasi kinerja 100%. 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah anggaran untuk kegiatan ini Rp.452.621.868,- dengan penyerapan anggaran Rp.363.123.671,- (80,23%) dan realisasi kinerja 89.04%. 14. Penyediaan jasa tenaga pendukung anggaran untuk kegiatan ini Rp.128.600.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 128.600.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%. 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah anggaran untuk kegiatan ini Rp.50.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.44.850.000,- (89,70%) dan realisasi kinerja 100%. 16. Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda anggaran untuk kegiatan ini Rp.7.500.000, dengan penyerapan anggaran Rp.5.800.000,- (77,33%) dan realisasi kinerja 85,00%. 17. Penyediaan data, informasin dan publikasi kinerja pelayanan anggaran untuk kegiatan ini Rp.34.450.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.34.450.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100% b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor anggaran untuk program ini Rp.60.983.900,- dengan penyerapan anggaran Rp.58.920.000,- (96,62%) dan realisasi kinerja 100%. 2. Pengadaan peralatan gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.87.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.79.346.000,- (91,20%) dan realisasi kinerja 100%. 3. Pengadaan mebeluer anggaran untuk kegiatan ini Rp.47.715.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.45.365.400,- (95,08%) dan realisasi kinerja 100%.


81

4. Pengadaan buku / kepustakaan

anggaran untuk kegiatan ini Rp.3.000.000,- dengan

penyerapan anggaran Rp.1.665.900,- (55,53%) dan realisasi kinerja. 100%. 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.27.482.300,dengan penyerapan anggaran Rp.27.250.000,- (99,15%) dan realisasi kinerja 100%. 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /oprasional anggaran untuk kegiatan ini Rp.73.850.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.68.301.200,- (92,49%) dan realisasi kinerja 100%. 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.32.950.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 32.950.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100% c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan

pakaian

dinas

beserta

kelengkapannya

anggaran

untuk

kegiatan

ini

Rp.60.175.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.59.365.000,- (98,65%) dan realisasi kinerja 100% 2. Pengadaan pakaian korpri anggaran unuk kegiatan ini Rp. 13.400.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 13.164.800,- (98,24%) dan realisasi kinerja 100% 3. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu anggaran untuk kegiatan ini Rp.16.100.000,dengan penyerapan anggaran Rp.16.055.600,- (99,74%) dan realisasi kinerja 100% 4. Pengadaan pakaian olahraga beserta kelengkapannya anggaran untuk kegiatan ini Rp.32.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.31.535.000,- (98,55%) dan realisasi kinerja 100% d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS 1. Pemulangan pegawai yang pensiun anggaran untuk kegiatan ini Rp.75.200.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.22.132.000,- (29,43%) dan realisasi kinerja 100% 2. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas anggaran untuk kegiatan ini Rp.9.800.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.9.800.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100% 3. Pemindahan tugas PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.115.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.99.825.000,- (86,80%) dan realisasi kinerja 100% e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pembinaan mental dan fisik aparatur anggaran untuk kegiatan ini Rp.257.467.527,- dengan penyerapan anggaran Rp.252.408.527,- (98,04%) dan realisasi kinerja 100%


82

f.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD anggaran untuk kegiatan ini Rp.147.425.400,- dengan penyerapan anggaran Rp. 147.425.400,- (100%) dan realisasi kinerja 85,71% 2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD anggaran untuk kegiatan ini Rp.2.295.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.2.295.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100% 3. Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun SKPD anggaran untuk kegiatan ini

Rp.9.175.800,- dengan penyerapan anggaran Rp. 9.175.800,- (100%) dan realisasi kinerja 100% 4. Monitoring,evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD anggaran untuk kegiatan ini Rp.806.238.300,- dengan penyerapan anggaran Rp.799.238.300,- (99,13%) dan realisasi kinerja 71,43% g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah anggaran untuk kegiatan ini Rp.931.450.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.698.880.993,- (75,02%) dan realisasi kinerja 84,45% 2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah anggaran untuk kegiatan ini Rp.3.251.615.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.2.695.702.997,- (82,90%) dan realisasi kinerja 100% 3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi calon PNS Daerah anggaran untuk kegiatan ini Rp.385.200.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.312.496.811,- (81,13%) dan realisasi kinerja 100% 4. Sosialisasi peraturan perundang – undangan anggaran untuk kegiatan ini Rp.231.940.000,dengan penyerapan anggaran Rp.178.852.984,- (77,11%) dan realisasi kinerja 100% h. Program Pendidikan Kedinasan 1. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

anggaran untuk kegiatan ini Rp.

760.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.745.022.681,- (98,03%) dan realisasi kinerja 100%.


83

i.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.371.200.000,dengan penyerapan anggaran Rp.323.608.911,- (87,18%) dan realisasi kinerja 100%. 2. Seleksi penerimaan calon PNS

anggaran untuk kegiatan ini Rp.357.122.700,- dengan

penyerapan anggaran Rp.67.083.712,- (18,78%) dan realisasi kinerja 62,95%. 3. Penempatan PNS

anggaran untuk kegiatan ini Rp.470.000.000,- dengan penyerapan

anggaran Rp.145.021.393,- (30,86%) dan realisasi kinerja 73,37%. 4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.361.760.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.297.386.212,- (82,21%) dan realisasi kinerja 100%. 5. Pembangunan/penembangan sistem informasi kepegawaian daerah anggaran untuk kegiatan ini Rp125.478.200,- dengan penyerapan anggaran Rp.98.618.008,- (78,59%) dan realisasi kinerja 100%. 6. Penyusunan instrument analisis jabatan PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.166.914.720,dengan penyerapan anggaran Rp.119.096.974,- (71,35 %) dan realisasi kinerja 100%. 7. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar anggaran untuk kegiatan ini Rp. 8.799.360 dengan penyerapan anggaran Rp. 8.799.360,- (100%) dan realisasi kinerja 100% 8. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi anggaran untuk kegiatan ini Rp. 85.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 67.657.100,- (79,60) dan realisai kinerja 100% 9. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran displin PNS

anggaran untuk kegiatan ini

Rp.341.560.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.265.825.495,- (77.83%) dan realisasi kinerja 95,33%. 10. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas anggaran untuk kegiatan ini Rp.703.600.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.421.026.799,- (59,84%) dan realisasi kinerja 100% 11. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN anggaran untuk kegiatan ini Rp99.645.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.36.159.443,- (36,29%) dan realisasi kinerja 71,43%.


84

12. Penyelenggaraan diklat teknis , fungsional dan kepemimpinan anggaran untuk kegiatan ini Rp.663.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.483.930.918,- (72,99%) dan realisasi kinerja 100%. 13. Pelaksanaan sumpah / janji PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp. 45.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.35.500.000,- (78,89%) dan realisasi kinerja 100%. 14. Pemrosessan karis,karsu,karpeg dan taspen anggaran untuk kegiatan ini Rp.95.000.000,dengan penyerapan anggaran Rp.93.456.756,- (98,38%) dan realisasi kinerja 100%. 15. Asistensi kinerja pegawai anggaran untuk kigiatan ini Rp. 44.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 43.999.300,- (100%) dan realisasi kinerja 100%. 16. Pemrosesan pensiun pegawai anggaran untuk kegiatan ini Rp.108.672.400,- dengan penyerapan Rp. 78.623.216,- (72,35%) dan raelisai kinerja 100%. 3.7 REALISASI ANGGARAN Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Pagu SKPD BKD Tahun 2016 sebesar Rp. 17.163.738.958,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.933.421.383,- dan Belanja Langsung Rp. 13.230.317.575,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 14.298.591.787,- yang tediri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.672.479.061,- Dan Belanja Langsung Rp 10.626.112.726,Data analisis akuntabilitas kinerja keuangan pada masing-masing sasaran beserta capaian sasarannya Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : No (1) 1

Program (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran Perubahan

Realisasi

Capaian Keuangan (%)

Capaian Sasaran (%)

(3) 1.746.011.968

(4) 1.633.143.736

(5) 93,54%

(6) 97,05%

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

332.981.200

313.798.500

94,24%

100%

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

121.675.000

120120400

98,72%

100%

4

Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

200.000.000

131.757.000

65,88%

100%


85

No

Program

Anggaran Perubahan

Realisasi

Capaian Keuangan (%)

Capaian Sasaran (%)

(1) 5

(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(3) 257.467.527

(4) 252.408.527

(5) 98,04%

(6) 100%

965.134.500

958.134.500

99,27%

100%

7

Program Pendidikan Kedinasan

760.000.000

745.022.681

98,03%

100%

8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Total

4.800.295.000

3.885.933.785

80,95%

96,98%

4.046.752.380

2.585.793.597

63,90%

92,55%

13.230.317.575

10.626.112.726

80,32%

96,24%

6

9

Data Anggaran dan Realisasi APBD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru untuk periode 31 Desember tahun anggaran 2016 adalah tersaji sebagai berikut :

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

LEBIH/ (KURANG)

5.1

belanja tidak langsung

3.933.421.383

3.672.479.061

(260.942.322)

5.2

belanja langsung

13.230.317.575

10.626.112.726

(2.604.204.849)

surplus / defisit sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan

(17,163,738,958) (17,163,738,958)


(14,298,591,787) (14,298,591,787)

(2,865,147,171) (2,865,147,171)

86

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021 yaitu untuk tahun ke lima. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat Capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh BKD Kotabaru sebanyak 4(empat) sasaran dan 1 (satu ) sasaran pendukung yang dinilai berdasarkan 9 indikator kinerja, dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan diperoleh 9sasaran berkategori berhasil,. Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap Laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2016, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2016, yaitu sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan untuk memenuhi sumber daya aparatur yang profesional. 2. Pembinaan PNS dalam kaitannya dengan netralitas birokrasi. 3. Melaksanakan pembinaan mental dan fisik apartur. 4. Menerbitkan surat keputusan Bupati tentang pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.


87

5. Menerbitkan Peraturan Bupati dalam hal pemberian penghasilan bagi PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. 6. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemulangan Pegawai untuk PNS Purna tugas. 7. Jaminan kesehatan bagi PNS 8. Mengoptimalkan bantuan uang muka perumahan bagi PNS 9. Meningkatkan akuntabilitas ,efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepegawaian mulai dari pengadaan pegawai, penempatan, pengembangan karir, pemberian penghargaan dan hukuman, pemindahan, hingga pensiun sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 10. Melaksanakan pelayanan berbasis e – Government kepegawaian


88

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Drs. H. SELAMAT RIYADI

Jabatan

:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

:

H.SAYED JAFAR

Jabatan

:

Bupati Kotabaru

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2016 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotabaru, Pihak Kedua


Oktober 2016 Pihak Pertama

89

H.SAYED JAFAR, SH

Drs. H. SELAMAT RIYADI Pembina Utama Muda NIP. 19620704 198503 1 016

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

No

(1) 1.

2.

3.

Sasaran Strategis (2) Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi Terpenuhinya6. hak dan kewajiban 7. pegawai ASN

Indikator Kinerja

Target

Target Sesudah APBD Perubahan

(3) Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi : - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

(4)

(5)

159 orang

142 Orang

100 orang

130 Orang

20 persen

82,4 persen

30 orang

26 orang

100 persen

100 persen

70 persen

70 persen

Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin


90

No

4.

5.

No

Sasaran Strategis



Indikator Kinerja Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu : - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu - Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu Persentase pensiun pegawai tepat waktu Tingkat akurasi data ASN Nilai evaluasi AKIP Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

Program

Target


100 persen

100 persen

73 persen

73 persen

75 persen

75 persen

100 persen

100 persen

10 persen

10 persen

52 angka

52 angka

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

Anggaran Murni 1.652.492.149

Anggaran Perubahan 1.746.011.968

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

513.884.000

332.981.200

3


98.700.000

121.675.000

4

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

278.000.000

200.000.000

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

499.880.200

257.467.527


91

No

Anggaran Murni

Program

Anggaran Perubahan

Daya Aparatur 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

7


8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.981.000.000

4.800.295.000

9

Program Pembinaan dan Pengambangan Aparatur

4.616.368.420

4.046.752.380

15.674.893.469

13.230.317.575

Jumlah Kotabaru,

Bupati Kotabaru

1.084.568.700

965.134.500

950.000.000

760.000.000

Oktober 2016


H.SAYED JAFAR,SH



92

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kotabaru,

Oktober 2016

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H.SAYED JAFAR, SH


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU No

(1) 1.

2.

3.

Sasaran Strategis

(2) Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Indikator Kinerja

Target


(3)

(4)

(5)

159 orang

142 Orang

100 orang

130 Orang

20 persen

82,4 persen

30 orang

26 orang

100 persen

100 persen

70 persen

70 persen

Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi : - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi Terpenuhinya hak8. Persentase penaganan terhadap pelanggaran dan kewajiban disiplin pegawai ASN pegawai ASN 9. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin


93

No

4.

5.

No

Indikator Kinerja

Target

Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN

100 persen

Target Sesudah APBD Perubahan 100 persen

73 persen

73 persen

75 persen

75 persen

100 persen 10 persen

100 persen 10 persen

52 angka 100 persen

52 angka 100 persen

100 persen

100 persen

Sasaran Strategis



Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu : - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu - Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu Persentase pensiun pegawai tepat waktu Tingkat akurasi data ASN Nilai evaluasi AKIP Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

Program

Anggaran Murni

Anggaran Perubahan 1.746.011.968

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.652.492.149

2

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

513.884.000

332.981.200

3


98.700.000

121.675.000

4

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

278.000.000

200.000.000

5


499.880.200

257.467.527

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

1.084.568.700

965.134.500

7


950.000.000

760.000.000

8


5.981.000.000

4.800.295.000

9

Program Pembinaan dan Pengambangan Aparatur

4.616.368.420

4.046.752.380

15.674.893.469

13.230.317.575

Jumlah Kotabaru,


Oktober 2016

94

Bupati Kotabaru


H.SAYED JAFAR,SH



95

**LAPORAN KINERJA** *TAHUN 2016**

Recommend Documents

LAPORAN KINERJA *TAHUN 2016**