KEBIJAKAN DAN ALOKASI ANGGARAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2013 I. SUBSIDI BBM TAHUN 2013 a. Subsidi BBM
EN
D
PR
R
I
Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, anggaran subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp193,8 triliun (2,1 persen terhadap PDB) meningkat Rp56,4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi BBM, tabung LPG 3 kilogram dan LGV dalam APBNP 2012 sebesar Rp137,4 triliun (1,6 persen terhadap PDB).
SE
TJ
Subsidi tersebut untuk beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah, premium dan bio premium; dan minyak solar & biosolar) serta untuk LPG tabung 3 kg dan LGV.
AK
SA
N
AA
N
AP
BN
–
Dengan subsidi BBM jenis tertentu, LPG Tabung 3 kg dan LGV tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Besaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dalam APBN tahun 2013 sangat tergantung pada parameter yang digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi, sebagai berikut: (1) ICP sebesar US$100,0 per barel; (2) volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 46,0 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,9 metrik ton; (3) alpha bbm rata-rata sebesar Rp642,6/liter; dan (4) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300,0/US$. (sumber: Nota Keuangan dan APBN 2013)
AN
PE L
Tabel 1. Subsidi BBM Jenis Tertentu, LPG Tabung 3 Kg dan LGV Tahun 2012 dan 2013 Uraian
AN
D
No
BI
R
O
AN
AL
IS
A
AN G
G
AR
Subsidi Tahun Berjalan (miliar Rp) - Subsidi BBM dan BBN (miliar Rp) Premium dan BBN Minyak Tanah Minyak Solar dan BBN - Subsidi Elpiji Tabung 3 kg (miliar Rp) - Subsidi LGV (miliar Rp) - PPN (miliar Rp) - Kurang Bayar Th.2010 (miliar Rp) - Perk Kurang Bayar Th.2012 (miliar Rp) Parameter : 1. ICP (US$/barel) 2. Kurs (Rp/US$) 3. Alpha BBM (Rp/liter) 4. Volume BBM + Bio BBM (ribu KL) - Premium dan Bio Premium - Minyak Tanah - Minyak Solar dan Bio solar 5. Volume Elpiji (juta kg) Sumber: Kementerian Keuangan
2012 APBNP 137.379,8 91.891,0 51.698,3 7.882,5 32.310,3 29.126,2 54,0 12.101,7 706,9 3.500,0
2013 APBN 193.805,2 146.461,8 87.195,1 8.035,1 51.231,7 26.452,0 100,0 17.291,4 3.500,0
105,0 9.000,0 641,94 40.000,0 24.411,3 1.700,0 13.888,7 3.606,1
100,0 9.300,0 642,64 46.010,0 29.200,0 1.700,0 15.110,0 3.859,0
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – Setjen DPR RI
1
b. Kebijakan Tahun 2013
PR
R
I
Dengan kecenderungan tingginya harga ICP akhir-akhir ini dan semakin meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi, maka dalam tahun 2013 pemerintah akan menempuh berbagai kebijakan antara lain: (1) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM; (2) mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi; (3) meningkatkan program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar; (4) melanjutkan program konversi mitan ke LPG tabung 3 kg. (sumber: Nota Keuangan dan APBN 2013)
–
SE
TJ
EN
D
Pemerintah terus berupaya melakukan langkah pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara lebih meluas untuk menjaga agar volumenya tidak melampaui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang sebesar 46,01 juta kilo liter (kl). Salah satu upayanya yaitu dengan menyempurnakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.
N
AA
N
AP
BN
Pemerintah telah menargetkan program pengendalian BBM bersubsidi tahun 2013 untuk kendaraan dinas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta kendaraan barang roda lebih dari empat untuk sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kapal barang non-perintis serta kapal non-pelayaran rakyat. Dengan demikian, BBM bersubsidi yang dapat dihemat dapat mencapai 1,3 juta kl. (sumber:
SA
www.kemenkeu.go.id)
AK
c. Pengendalian BBM Bersubsidi Tahun 2013
AN
PE L
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.01 Tahun 2013, sektor yang terkena pengendalian BBM bersubsidi, yaitu:
AN
D
1. Pentahapan pembatasan penggunaan Bensin RON 88 untuk Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD:
AN G
G
AR
a) Dilaksanakan untuk wilayah Jawa Bali; b) Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan; c) Dilaksanakan mulai 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi.
A
2. Pentahapan pembatasan penggunaan Solar untuk Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD:
BI
R
O
AN
AL
IS
a) Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013, di Jabodetabek; b) Dilaksanakan mulai 1 Maret 2013 untuk wilayah Jawa Bali lainnya.
3. Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengankutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi. 4. Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengakutan hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi terhitung mulai 1 Maret 2013. 5. Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi. Namun, masih perlu ada pengecualian yaitu: 1. Untuk Kendaraan Dinas berupa ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – Setjen DPR RI
2
2. Untuk Mobil Barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan: Usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar; Pertambangan rakyat dan komoditas batuan; dan Hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat. (sumber: siaran pers kementerian ESDM)
EN
D
PR
R
I
II. PERKEMBANGAN SUBSIDI BBM Dalam rentang tahun 2006 s.d 2013, secara nominal subsidi BBM mengalami peningkatan sebesar Rp129,6 triliun dari sebesar Rp64,2 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp193,8 triliun pada tahun 2013.
–
SE
TJ
Peningkatan subsidi BBM dalam kurun waktu 2006 s.d 2013 berkaitan dengan perkembangan harga minyak mentah Indonesia (ICP), yang dalam periode 2006 – 2013 mengalami kenaikan USD35,7 (55,5 persen), yaitu dari sebesar USD64,3 per barel pada tahun 2006 menjadi USD100 per barel pada tahun 2013.
AA
N
AP
BN
Selain itu peningkatan belanja subsidi BBM tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan volume konsumsi BBM. Pada tahun 2013 volume konsumsi BBM diperkirakan mencapai 46,0 juta kilo liter atau naik 8,21 juta kilo liter dibandingkan dengan realisasi volume konsumsi BBM tahun 2006 yang sebesar 37,8 juta kilo liter.
64,2
83.8
139,1
45,0
82,4
2011 APBN-P 129,7
64,3 9.164,0 37.820,6 16.770,9 10.013,6 11.036,7
72,3 9.140,0 37.437,3 17.598,7 9.689,1 10.149,5
97,0 9.691,0 38.224,3 18.975,4 7.710,5 11.598,4
61,6 10.408,0 37.358,2 20.947,0 4.593,6 11.817,7
79,4 9.087,0 38.221,8 23.040,2 2.350,6 12.831,0
14,1%
506,4 9,0%
1.774,7 8,0%
2.693,7 556,0
2007
AN
AN
AR
14,1%
2008
PE L
2006
D
Uraian Subsidi BBM (triliun rupiah) Asumsi dan Parameter - ICP Jan-Des (US$/barel) - Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) - Volume BBM (ribu kiloliter) Premium Kerosene Minyak Solar BBN (Bio Diesel) LPG (ribu kiloliter) Alpha
AK
SA
N
Tabel 2. Perkembangan Subsidi BBM Tahun 2006 s.d 2013 2009
2010
123,6
2012 APBN-P 137,4
95,0 8.700,0 40.493,6 24.538,6 1.800,0 14.155,0
90,0 8.800,0 40.000,0 24.411,3 1.700,0 13.888,7
105,0 9.000,0 40.000,0 24.411,3 1.700,0 13.888,7
3.522,0 595,5
3.606,1 613,9
3.606,1 641,9
2012
2013 193,8 100,0 9.300,0 46.010,0 29.200,0 1.700,0 13.980,0 1.130,0 3.859,0 642,6
AN G
G
Sumber: Kementerian Keuangan
AL
IS
A
Dalam kurun waktu 2006-2011, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM sebanyak 4 kali, yaitu pada bulan Mei 2008, awal Desember 2008, pertengahan Desember 2008, dan Januari 2009.
BI
R
O
AN
Pada bulan Mei 2008, rata-rata harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar 28,7 persen, sebagai akibat dari meningkatnya ICP yang pada periode Jan-Mei 2008 rata-rata mencapai USD104,8 per barel, lebih tinggi USD47,6 per barel dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2008 sebesar USD57,0 per barel.
Sejalan dengan penurunan ICP, hingga mencapai USD38,5 per barel, maka dalam rentang periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januri 2009, dilakukan penurunan harga BBM bersubsidi hingga tiga kali, yaitu masing-masing 8,3 persen pada awal Desember 2008, dan 10,9 persen pada pertengahan bulan Desember 2008, serta bulan Januari 2009 sebesar 8,1 persen. Dalam tahun 2010 sampai dengan semester I tahun 2011, harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – Setjen DPR RI
3
III. HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2012 Berikut kutipan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 Kg tahun 2011 pada PT. Pertamina, antara lain:
PR
R
Hal tersebut mengakibatkan penghitungan volume penyaluran premium dan solar bersubsidi tahun 2011 pada FRM Region I, III,VI, dan VII terlalu tinggi masing-masing sebesar 2.160 liter senilai Rp6.724.314,41 dan 137.840 liter senilai Rp492.608.163,94.
I
1. Tiga Puluh Tiga SPBU di Wilayah FRM Region I, III, VI, dan VII Menyalurkan Premium Sebesar 2.160 Liter dan Solar Sebesar 137.840 Liter Tidak Tepat Sasaran.
BN
–
SE
TJ
EN
D
Hal tersebut disebabkan: 1) Pertamina FRM Region I dalam melakukan revisi/pencabutan sanksi SPBU tidak tertib administrasi. 2) Pertamina FRM Region I, III, VI, dan VII tidak cermat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penyalur dalam rantai distribusi yang menjadi tanggung jawabnya.
N
AP
2. Penyaluran Solar Bersubsidi kepada Dua Kapal Sebesar 12.800 Liter di Wilayah Pertamina FIMM Region V Tidak Tepat Sasaran
AN
D
AN
PE L
AK
SA
N
AA
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan Solar dalam rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa penyediaan solar bersubsidi disesuaikan dengan trayek dan jumlah hari layar sampai pada pelabuhan bunker berikutnya dari perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan melampirkan spesifikasi kapal dan rencana pola trayek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Penyediaan JBT bersubsidi kepada perusahaaan angkutan laut nasional diutamakan untuk kapal-kapal yang mengangkut penumpang angkutan laut perintis pelayaran rakyat, angkutan bahan pokok dan strategis serta kapal-kapal yang beroperasi secara tetap dan teratur (liner) berdasarkan usulan Menteri Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
AN G
G
AR
Hal tersebut mengakibatkan volume Solar lebih dibebankan sebesar 12.800 liter senilai Rp33.148.539,00 pada penghitungan subsidi JBT tahun 2011yang ditagihkan Pertamina ke Pemerintah.
BI
R
O
AN
AL
IS
A
Hal tersebut disebabkan oleh: 1) FIMM Region V wilayah Makassar kurang cermat dalam menganalis dan menyetujui pengajuan bunker kapal. 2) Penyaluran Solar bersubsidi kepada KLM. Pulau Rupat Jaya belum dikeluarkan dari penghitungan penagihan BM bersubsidi tahun 2011.
3. Penyaluran Solar Bersubsidi ke Kapal Perikanan Eks Asing Sebesar 528.525 Liter di Wilayah Pertamina FIMM Region II dan IV Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, kapal-kapal ikan eks asing tersebut seharusnya tidak mendapat surat rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat sehingga tidak dapat mendapatkan JBT bersubsidi, namun pada kenyataannya di tahun 2011 dua kapal ikan eks asing di Wilayah Jawa Barat mendapatkan surat rekomendasi dan verifikasi dari instansi berwenang setempat. Hal tersebut mengakibatkan volume penjualan solar yang dibebankan dalam penghitungan subsidi JBT tahun 2011 lebih tinggi sebesar 528.525 liter senilai Rp1.863.466.189,00. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – Setjen DPR RI
4
Hal tersebut terjadi karena: Pertamina FIMM Region II dan IV belum memasukkan kapal-kapal tersebut dalam daftar kapal ikan eks asing yang seharusnya tidak dapat menerima BBM bersubsidi.
2)
Fungsi terkait di Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta tidak cermat dalam memeriksa riwayat kapal sehingga mengeluarkan surat rekomendasi dan verifikasi kepada kapal-kapal eks asing.
R
I
1)
PR
4. Penyaluran LPG 3 Kg Sebesar 267 Kg oleh Agen LPG 3 Kg PT PGI Tidak Tepat Sasaran
BN
–
SE
TJ
EN
D
Lebih lanjut terdapat surat dari Manager LPG & Gas Products Region V No. 1161/F15100/2011-S3 tanggal 21 April 2011 tentang klaim penyaluran tidak tepat sasaran bahwa berdasarkan pengecekan administrasi tanggal 16 April 2011 oleh SR LPG Rayon I, terdapat penyaluran LPG tabung 3 kg tidak tepat sasaran sebanyak 168 tabung (selama TA 2010 dan 2011) dan sehubungan dengan itu PT PGI menyatakan bahwa telah membayar klaim tersebut sesuai dengan bukti setor rekening BRI No. 0172.01.000625.308 pada tanggal 21 April 2011.
AR
AN
D
AN
PE L
AK
SA
N
AA
N
AP
Pertamina dan agen LPG 3 kg dalam penyaluran LPG tabung 3 kg seharusnya memperhatikan: 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg, Pasal 1 butir (5).
AN G
G
Hal tersebut mengakibatkan penyaluran LPG tabung 3 kg sebanyak 89 tabung atau ekuivalen dengan 267 kg senilai Rp1.748.678,00 tidak tepat sasaran sehingga harus dikeluarkan dari penghitungan subsidi LPG tabung 3 kg tahun 2011.
--- *** ---
BI
R
O
AN
AL
IS
A
Hal tersebut terjadi karena: 1) Sales Representative (SR) LPG dan Gas Product kurang mengawasi dan memantau penyaluran LPG tabung 3 kg oleh agen PT PGI. 2) Agen PT PGI kurang memahami konsumen usaha mikro.
Penulis : Nando
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – Setjen DPR RI
5
