Program Kompensasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013 Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 semula masih memberikan alokasi yang cukup besar terhadap subsidi energi, termasuk sebesar Rp 193,8 trilyun (atau 11,5% dari APBN 2013) untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga jual Premium dan Solar saat ini sebesar Rp. 4.500/liter, jauh lebih rendah dibandingkan harga pokoknya. Harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri yang semakin meningkat akan membuat subsidi untuk Premium dan Solar menjadi semakin besar. Tujuan pengurangan subsidi BBM bukanlah semata-mata untuk menghemat anggaran. Setidaknya ada 5 alasan penting penyesuaian subsidi BBM, yaitu: 1.
Lebih berpihak kepada golongan masyarakat kecil. Keberadaan subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran dan kurang berkeadilan karena lebih menguntungkan bagi masyarakat menengah ke atas yang berkecukupan dan memiliki mobil pribadi. Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa secara rata-rata Rumah Tangga (RT) kaya menikmati subsidi BBM 10 kali lipat dibandingkan RT miskin. Di sisi lain hanya 2% dari APBN yang dianggarkan bagi Program Bantuan Sosial, seperti Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Oleh karena itu kebijakan subsidi BBM perlu diubah dari subsidi harga komoditas menjadi subsidi yang tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Pemotongan subsidi BBM merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara dan hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
2.
Lebih hemat dan ramah lingkungan karena pemangkasan subsidi akan membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar/mahal, sehingga akan mengurangi kecenderungan konsumsi secara berlebihan (boros dan ceroboh). Pemakaian BBM secara berlebihan juga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, seperti gas.
3.
Lebih bermanfaat karena dana subsidi dapat dialihkan untuk membiayai belanja lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak, seperti berbagai program untuk memperbaiki kualitas hidup kelompok kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan.
4.
Lebih benar karena pemangkasan subsidi akan mengurangi dorongan untuk penyelewengan dan penyelundupan. Selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi yang terlalu besar (hampir 2 kali lipat) telah mendorong terjadinya penyelewengan penggunaan oleh pengguna yang tidak berhak (seperti pelaku industri dan pertambangan) dan penyelundupan penjualan ke luar negeri.
5.
Lebih awet karena efek positif pengurangan subsidi Premium dan Solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama, bukan hanya bagi anggaran tahun 2013 saja namun akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Dana yang semula untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen.
0
Dalam jangka pendek kebijakan subsidi BBM akan diikuti dengan peningkatan harga (inflasi) yang akan menekan daya beli masyarakat, terutama RT miskin dan rentan. Namun pemangkasan anggaran subsidi BBM dapat direalokasikan untuk Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang meliputi peningkatan kuantitas beras yang dapat dibeli oleh RT miskin melalui Program Raskin, peningkatan cakupan dan nilai manfaat bantuan tunai bersyarat PKH dan perluasan cakupan dan manfaat program BSM (Tabel I). Untuk mempertahankan daya beli kelompok RT miskin dan rentan maka akan diterapkan inisiatif kebijakan jangka pendek berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Melalui program ini Pemerintah akan memberikan dana tunai secara langsung kepada RT miskin dan rentan dengan besaran bantuan senilai Rp. 150.000/bulan untuk jangka waktu 4 (empat) bulan. Relokasi anggaran dari pengurangan subsidi BBM juga digunakan untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I), yang mencakup Infrastruktur Permukiman (P4-IP), Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM) dan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA). Untuk memperbaiki mekanisme penetapan sasaran agar P4S diterima oleh Rumah Tangga yang berhak, maka diterapkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat dipergunakan oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan Basis Data Terpadu. Tabel 1. Anggaran Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus Tahun 2013
Program RASKIN PKH
BSM
BLSM
P4I
Usulan Kegiatan
Tambahan 3 bulan alokasi beras bagi 15,5 juta RTS Pendistribusian bulan Juni, Juli & Sept Cakupan tetap 2,4 juta RTSM/KSM Bantuan ditingkatkan menjadi 1,8 juta per RTSM/tahun. 4x pembayaran bagi peserta lama. 1x pembayaran bagi peserta baru Perluasan menjadi 15,4 juta siswa (29% jumlah siswa) ditambah dengan buffer sebanyak 1,165 juta siswa, sehingga BSM tersedia bagi 16,6 juta siswa Bantuan tambahan manfaat Rp. 200 ribu/siswa bagi 15,4 juta siswa Program baru. Cakupan 15,5 juta RTS Bantuan Rp. 150 ribu/RTS/bulan selama 4 bulan Pembayaran dilakukan 2 kali, Juni/Juli dan Sept Infrastruktur Permukiman (P4IP) : Rp. 2 T P4-SPAM : Rp. 2 T P4-ISDA : Rp. 2 T Total Anggaran Program P4S dan Kompensasi Khusus
Anggaran APBN-P 2013 (Rp Trilyun) Tambahan Total Anggaran Anggaran 4.3 21.49 0.7
3.60
7.43
12.08
9.3
9.30
6.0
17.70
27.73
64.17
Sumber : Hasil Rapat Paripurna DPR tanggal 17 Juni 2013
1. Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) Pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan sebagian besar (65%) digunakan untuk membeli bahan makanan, dimana Beras merupakan komoditi utama dengan proporsi sekitar 29% dari total pengeluaran (tabel 2). Kenaikan harga beras memiliki bobot 5% dalam indeks harga konsumen (IHK/inflasi) sehingga dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. 1
Untuk itu sangatlah penting untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin dan rentan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan terutama beras.
2
Tabel 2. Distribusi Persentase Komoditas dalam Penghitungan Indeks Harga Konsumen dan Garis Kemiskinan
Beras Bahan Makanan Lain Makanan Jadi dan Rokok Perumahan Pakaian Kesehatan Pendidikan Transportasi Total Sumber: BPS, tahun 2011
Proporsi/Bobot (%) Indeks Harga Garis Konsumen Kemiskinan 5 29 15 28 17 8 26 17 7 4 4 3 7 4 19 7 100 100
Program Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukan bagi rumah tangga miskin dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial. Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program Raskin juga berguna untuk mengendalikan inflasi melalui intervensi Pemerintah, dengan menetapkan harga tebus beras bersubsidi sebesar Rp 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak menerima Progam Raskin berjumlah 15,5 juta (25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah) yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Jumlah beras Raskin yang dapat diperoleh RTS-PM untuk tahun 2013 sebanyak 15 kg/bulan dan penyaluran Raskin sebagai bagian dari P4S akan diberikan tambahan 3 bulan alokasi beras yang dibagikan pada bulan Juni, Juli dan September. 2. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Program BSM adalah bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada anakanak usia sekolah/siswa di semua jenjang pendidikan (mulai SD hingga SMA/sederajat) yang berasal dari Rumah Tangga miskin dan rentan. Program BSM bertujuan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, mencegah siswa putus sekolah, menarik anak usia sekolah dari Rumah Tangga miskin dan rentan untuk kembali bersekolah, serta mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bahkan hingga tingkat Pendidikan Tinggi. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, terutama di kabupaten/kota miskin dan terpencil. Program BSM tahun ajaran 2013/2014 akan mencakup siswa dari 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah secara nasional (sekitar 15,5 juta Rumah Tangga). Cakupan tersebut meliputi 16,6 juta siswa yang merupakan 29% dari total jumlah siswa secara nasional. Dana BSM akan disalurkan tepat pada awal tahun pelajaran, yaitu bulan Agustus/September untuk semester 1 dan bulan Maret/April untuk semester 2. Jumlah siswa dan besaran BSM dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut:
3
Tabel 3. Anggaran Program BSM Tahun 2013
SD/MI
30.468.203
BSM Tahun Pelajaran 2012/2013 Jumlah Nilai BSM/ APBN Siswa siswa 2013 (Rp Trilyun) 4.966.533 360.000 1.8078
SMP/MTs
12.996.957
2.197.003
550.000
1.2536
4.125.860
750.000
1.9572
9.823.227
1.577.443
1.000.000
1.5823
2.304.133
1.000.000
1.5700
53.288.387
8.737.979
4.6437
16.597.033
Jenjang Pendidikan
SMA/SMK/MA Total
Jumlah Siswa
BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 Jumlah Nilai BSM/ R-APBN Siswa siswa 2013 (Rp Trilyun) 10.167.040 450.000 3.9053
7.4324
3. Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan status sosial ekonomi 7% terendah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, anak balita atau anak usia 5-18 tahun yang belum tamat pendidikan dasar. Keluarga PKH akan menerima bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfers) apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat bagi anak dan ibu hamil. Peserta PKH juga berhak memperoleh Program Raskin, BSM dan Jamkesmas. Dalam jangka panjang PKH berujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perubahan perilaku yang memberikan perhatian lebih besar kepada pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. Secara khusus tujuan dari PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas kesehatan peserta PKH serta akses dan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH. Pada tahun 2013 PKH telah dilaksanakan di seluruh provinsi, 336 kabupaten/kota dan 3.216 kecamatan dengan cakupan 2,4 juta Rumah Tangga. Pada tahun 2014 cakupan PKH akan ditingkatkan menjadi 3,2 juta Rumah Tangga di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Tabel 4. Rincian Nilai Bantuan PKH Rincian Bantuan Bantuan tetap
Nilai Bantuan/tahun (Rp) Tahun 2007-2012 RAPBN-P 2013 200.000 300.000
Bantuan tambahan a. Anak usia balita
800.000
1.000.000
b. Ibu hamil/nifas/menyusui c. Anak/siswa setara SD/MI
400.000
500.000
d. Anak/siswa setara SMP/MTs
800.000
1.000.000
Rata-rata bantuan
1.390.000
1.800.000
Bantuan minimum
600.000
800.000
2.200.000
2.800.000
Bantuan maksimum Catatan :
Bantuan per peserta PKH dibatasi maksimum Rp. 2.800.000/tahun Nilai bantuan terkait pendidikan dihitung berdasarkan jumlah anak yang bersekolah. Jumlah anak yang ditanggung dibatasi oleh maksmimum bantuan per peserta PKH Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi peserta PKH dengan anak balita dan/atau ibu hamil/nifas/menyusui. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.
4
4. Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Program BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga (RT) miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu RT miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup, pembelian obat-obatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan keperluan-keperluan lainnya. BLSM bukan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Sasaran Program BLSM adalah 15,5 juta RT dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011. Besaran BLSM direncanakan sebesar Rp. 150.000/bulan selama 4 bulan. Penyaluran BLSM dibagi menjadi 2 kali penyaluran, yaitu pembayaran pertama pada bulan Juni/Juli 2013 sebesar Rp. 300.000 dan pembayaran kedua pada bulan September 2013 sebesar Rp. 300.000. Penerima BLSM diwajibkan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dokumen pendukung ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan tunai. Untuk daerah terpencil yang tidak terdapat kantor pos, PT. Pos Indonesia akan membuka loket khusus di daerah tersebut. 5. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I) Program P4I merupakan bagian dari Program Kompensasi Khusus yang berupa penyediaan infrastruktur pemukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat, pembangunan sistem penyediaan air minum dan sumber daya air lainnya untuk desa nelayan, daerah rawan air, pemukiman kumuh, maupun wilayah miskin perkotaan. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di pedesaan dan perkotaan, serta meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, melalui keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Program P4I terdiri dari 3 program pengembangan infrastruktur dasar, yaitu: a.
b.
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) yang merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masayarakat (dalam skala lingkungan), seperti: jalan dan jembatan, titian perahu, sarana penyediaan air minum, sanitasi dan jaringan irigasi. Cakupan program ini meliputi: -
2.450 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 50% (BLM Rp. 350 juta/desa);
-
1.200 kelurahan dengan tingkat kemiskinan di atas 40% (BLM Rp. 350 juta/ kelurahan)
-
6.040 desa penerima Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan reguler 2013 (penambahan BLM Rp. 100 juta/desa)
-
Penyerapan tenaga kerja konstruksi ± 9,6 juta orang/hari dan ± 7.350 orang Fasilitator Masyarakat.
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM) yang bertujuan menyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi 5
masyarakat di desa nelayan, daerah rawan air, serta masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan kumuh. Cakupan program ini meliputi:
c.
-
Pembangunan SPAM di 159 kawasan desa nelayan di 28 Provinsi. Target pelayanan mencakup sekitar 159 ribu orang;
-
Pembangunan SPAM di 260 desa rawan air di 29 Provinsi dan 35 ibukota kecamatan di 10 Provinsi. Target pelayanan mencakup sekitar 491 ribu orang;
-
Pembangunan SPAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 341 kawasan perkotaan di 31 Provinsi. Target pelayanan mencakup sekitar 940 ribu orang.
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA) yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya air di daerah tertinggal, mengurangi potensi krisis air di daerah kantong kekeringan dan menurunkan tingkat kerawanan banjir dan abrasi pantai di kawasan pemukiman nelayan. Cakupan program ini meliputi: -
Pembangunan sarana dan prasarana penyedia air baku untuk daerah rawan air di 27 Provinsi. Target pelayanan mencakup sekitar 3,1 juta orang;
-
Dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 hektar serta pembangunan 111 embung untuk daerah pedesaan di 26 Provinsi;
-
Pembangunan 19 km pengaman pantai dan normalisasi sungai di kampung nelayan di 2 Provinsi.
Portal Informasi dan Mekanisme Pengaduan Dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), PT Pos Indonesia akan memberikan layanan portal informasi mengenai pelaksanaan BLSM, seperti: ketentuan pembayaran, skenario distribusi pembayaran, jadwal pembayaran, jumlah Rumah Tangga Penerima, rekapitulasi realisasi nasional dan rekapitulasi realisasi provinsi. Sedangkan pengaduan pelaksanaan P4S dan BLSM baik yang berkaitan dengan pengaduan pelaksanaan program maupun pengaduan kepesertaan disediakan sarana pengaduan, yaitu: 1. LAPOR! UK4 (www.lapor.ukp.go.id), 2. Layanan pesan singkat (SMS) ke Nomor 1708, 3. Posko Pengaduan Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Sedangkan untuk menilai proses pelaksanaan P4S, mulai dari distribusi kartu KPS hingga pelaksanaan masing-masing program termasuk kesesuaian prosedur dan kualitas pelaksanaan, TNP2K mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah, lembaga penelitian dan Universitas. Kegiatan pemantauan akan menggunakan berbagai pendekatan, seperti penilaian cepat (rapid appraisal), pemanfaatan data administrasi program, pemanfataan data sekunder hasil survei BPS, pemantauan media massa dan pengumpulan data primer lapangan. Dengan pemantauan secara berkesinambungan tersebut diharapkan pelaksanaan P4S dan BLSM dapat berjalan dengan baik sesuai sasaran program dan target sasaran penerima. (Penyunting: Chairil/Hamidi/Adyawarman) ** disarikan dari Buku Pegangan “Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013”, Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak.
6
7
