IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG EKONOMI DI KABUPATEN BULUNGAN
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)
Disusun oleh: Iwan Wijaya NIM: 05230019
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2010
LEMBAR PERSETUJUAN
Nama NIM Jurusan Fakultas Judul Skripsi
: Iwan Wijaya : 05230019 : Ilmu Pemerintahan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) : Implementasi Kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan
Disetujui Untuk Diuji Dihadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
Disetujui,
Pembimbing I
(Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pemerintahan
(Dr. Wahyudi, M.Si)
Pembimbing II
(
)
Ketua Jurusan Ilmu
(Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si)
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN Nama NIM Jurusan Fakultas Judul Skripsi
: Iwan Wijaya : 05230019 : Ilmu Pemerintahan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) : Implementasi Kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan
Telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Pada tanggal: 01-November- 2010 Dihadapan Dewan Penguji
1. Drs. Jainuri, M.Si
(.........................)
2. Drs. Krishno Hadi
(.........................)
3. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si
(.........................)
4. Drs. Saiman, M.Si
(.........................)
Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(Dr. Wahyudi, M.Si)
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, ni’mat dan taufiknya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini memerlukan pencurahan tenaga dan pikiran, oleh sebab itu diharapkan hasilnya akan banyak memberikan konstribusi, manfaat dan informasi baru tentang implementasi kebijakan PKPS BBM bidang ekonomi dalam rangka membangun wawasan berfikir dibidang sosial dan upaya meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian yang kami lakukan ini berjudul “Implementasi Kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan”. Secara sadar kami mengakui, bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan terutama karena penelitian sifatnya kasuistik, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi secara umum. Untuk itu, penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan fokus penelitian ini sangat diperlukan. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Mudah-mudahan amal baiknya diterima disisi Allah SWT sebagai amal shaleh, Amiin. Secara khusus kami sampaikan kepada : 1. Kedua orang tuaku, karena pengorbanan dan motivasinya, sehingga kami dapat menyelesaikan perkuliahan sekaligus penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, kepada beliau kami sampaikan terima kasih dan rasa simpati saya atas motivasi dan pengorbanannya dalam penyelesaian skripsi ini 3. Bapak Drs. Saiman, M.Si, kepada beliau juga kami sampaikan banyak terimakasi atas pengorbanan dan waktu yang diberikan dalam proses bimbingan skripsi 4. Bapak Drs. Jainuri, M.Si, selaku penguji terimakasi atas masukan yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini 5. Bapak Drs. Krishno Hadi, selaku penguji terimakasi atas masukan dan kritikan dalam perbaikan skripsi ini 6. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Malang, tempat dimana kami dapat saling berbagi, berdiskusi bersama. Akhirnya kami tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya selama perkuliahan ini terutama terhadap kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Kami tetap berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat, Amiin.
Malang, 01 November 2010 Penyusun
Iwan Wijaya
SURAT PERNYATAAN
Nama NIM Jurusan Fakultas Judul Skripsi
: Iwan Wijaya : 05230019 : Ilmu Pemerintahan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) : Implementasi Kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Malang, 01 November 2010
Iwan Wijaya
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI Nama NIM Fakultas Jurusan Program Studi Judul Skripsi
: Iwan Wijaya : 05230019 : FISIP : Ilmu Pemerintahan : Strata. 1 (S-1) : Implementasi Kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan : 1. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si 2.
Pembimbing
Tanggal Bimbingan
Paraf Pembimbing I II
Tanggal 29-08-2009 Tanggal 05-09-2009 Tanggal 10-09-2009 Tanggal 14-11-2009 Tanggal 23-01-2010 Tanggal 18-02-2010 Tanggal 12-10-2010 Tanggal 16-10-2010 Tanggal 17-10-2010
Keterangan Revisi Bab I /Proposal ACC Bab I Seminar Revisi Bab II/III ACC Bab II/III Bimbingan Bab IV/V Revisi Bab IV/V ACC Bab IV dan V ACC ujian Malang, Oktober 2010
Mengetahui, Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
(Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si)
( Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(Dr. Wahyudi, M.Si)
)
ABSTRAKSI
Iwan Wijaya, 05230019. Universitas Muhammadiyah Malang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan. “Implementasi Kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan”, Pembimbing I: Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si; Pembimbing II: Drs. Saiman, M.Si.
Sesuai dengan Perda No 3 tahun 2009 tentang penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bulungan, bahwa usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Kegiatan program kompensasi pengurangan subsidi BBM merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan dan mendorong pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat terus didorong dan dikuatkan untuk dapat mengorganisir diri, termasuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahanya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. Dari hasil data yang diperoleh (1). Implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan diawali dengan proses sosialisasi yang menjelaskan secara detail materi-materi program yang akan digulirkan. Hal ini dilakukan agar proses sosialisasi dapat menyentuh materi hak-hak rakyat miskin yang harus mereka peroleh dari pelaksanaan program. Implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai aktor pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada sumber daya manusia yang menyangkut tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial yang profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial yang memiliki pendidikan dibidang kesejahteraan sosial, ketrampilan pelayanan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Sedangkan dalam kegiatan program Raskin meliputi Penentuan Pagu jatah beras Raskin, Penentuan Penerima manfaat, Pelaksanaan Pendistribusian, Pelaporan distribusi dan Pembayaran hasil penjualan. (2) Kendala dalam implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan adalah proses pemetaan yang kurang maksimal, sehingga banyak warga yang berhak tidak
menerima, kondisi geografis wilayah yang luas dan banyaknya sungai sehingga dari desa satu ke desa lainnya melalui tranportasi sungai. Kalaupun menggunakan jalan darat sangat jauh karena melalui jalan kabupaten. Selain itu, infrastruktur yang masih ketinggalan atau kurang, persebaran penduduk yang tidak merata dan sarana-dan prasarana perhubungan yang masih minim. Oleh karena itu diharapkan pemerintah setempat diharapkan mampu menjalankan kebijakan PKPS BBM secara efektif dan efisien, dan meminimalisir kemungkinan penyimpangan. Selain itu itu, pemerintah juga harus mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk menjamin kesinambungan perencanaan sejumlah program penanggulangan kemiskinan. Yang lebih penting adalah harus segera diterbitkan strategi penanggulangan Kemiskinan yang akan menjadi rujukan bagi implementasi program-program penanggulangan kemiskinan dengan membangun indikator kemiskinan baku yang akan memudahkan dalam identifikasi rakyat miskin dan targeting program-program penanggulangan kemiskinan.
Meyetujui,
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
(Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si)
(
)
ABSTRACT
Iwan Wijaya, 05230019. University Muhammadiyah Malang. Faculty Social Science and Politics, Majors Public Administration Science. "Implementation Policy of Economic PKPS BBM Area in Sub-Province of Bulungan", Counsellor I: Dr. Three Sulistyaningsih, M.Si; Counsellor II: Drs. Saiman, M.Si.
As according to law area number 3/2009 about handling of prosperity social in Sub-Province of Bulungan, that effort prosperity of social effort, activity and program addressed to realize, constructing, looking after, curing and developing prosperity of social. Poorness anticipation with focus at enableness of society as approach operational, representing form comitmen Governmental of Sub-Province Bulungan in realize prosperity of social to its society. Activity compensation program reduction of subsidy BBM represent materialization of reality effort overcome poorness and push development in area. In its execution, society continue to be pushed and strengthened to be able to organize x'self, including determining by x’self activity of development of area upon mutual consensus as according to its requirement. This research is conducted by using approach qualitative with descriptive method. Technique data collecting through: Observation and interview and also documentation. After conducted by its inspection of him, data analysed by presentation of data at the same time analysed and withdrawal of conclusion. From result of obtained data (1). Implementation policy of Economic PKPS BBM Area in Sub-Province of Bulungan early with socialization process explaining in detail program items to be raised. This matter is done to socialization process can touch impecunious people rights items is they which must obtain;get from execution of program. Implementation policy of Economic PKPS BBM Area in Sub-Province Bulungan conducted by Local Government as actor execution of policy which orienting at human resource which concerning energy prosperity of social, professional social worker, social volunteer and social extension agent which have education of area prosperity social, skilled of social services and experience execute social services. While in activity program of Raskin cover Determination Pagu distribute rice of Raskin, Determination of Receiver benefit, Execution Distribution, Reporting of distribution and Payment of sales revenue. (2) Constraint in implementation policy of Economic PKPS BBM Area in SubProvince of Bulungan is less maximal mapping process, so that many rightful claimant citizen do not accept, geographical condition of wide region and to the number of river so that from countryside one to other countryside through river tranportasi. Even so use road;street land very far because passing subprovince road;street. Besides, infrastructure which still under developed or
less, resident disseminating which do not flatten and communication mediumdan which still minim. Is therefore expected by local government expected can run policy of PKPS BBM effectively and is efficient, and meminimalisir possibility of deviation. Besides that, government also have to can control resident growth rate to guarantee continuity planning a number of program anticipation of poorness. more important is having to immediately published by strategy anticipation of Poorness to become reference to programs implementation anticipation of poorness by developing standard poorness indicator to facilitate in identifying impecunious people and programs targeting penanggulangan of poorness. Aggreeing,
Counsellor I
(Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si)
Counsellor II
(
)
DAFTAR ISI Lembar Persetujuan .............................................................................................. i Lembar Pengesahan ............................................................................................. ii Lembar Pernyataan ............................................................................................. iii Lembar Persembahan .......................................................................................... iv Kata pengantar ..................................................................................................... v Abstraksi ............................................................................................................ vi Daftar Isi ........................................................................................................... vii Daftar Tabel ..................................................................................................... viii Daftar Gambar .................................................................................................... ix Halaman BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................... 5 C. Tujuan Penelitian ............................................................................................ 5 D. Manfaat Penelitian .......................................................................................... 5 E. Definisi Konseptual ......................................................................................... 6 F. Definisi Operasional ........................................................................................ 7 G.Metode Penelitian ............................................................................................ 9 1. Jenis Penelitian............................................................................................ 9 2. Subyek Penelitian ........................................................................................ 9 3. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 10 4. Lokasi Penelitian ....................................................................................... 12 5. Teknik Analisa Data .................................................................................. 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Implementasi Kebijakan.. .............................................................................. 17 1. Pengertian Implementasi Kebijakan........................................................... 17 2. Model-model Implementasi Kebijaksanaan ............................................... 24 3. Pendekatan-pendekatan Implementasi Kebijaksanaan................................ 26 4. Langkah-langkah dalam Mengimplementasikan Kebijaksanaan................. 27 B. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak.. ............... 27 1. Potensi Masalah dalam Kebijakan PKPS BBM 2005 ................................. 28 2. Problem Transparansi dan konsultasi publik .............................................. 29 3. Problem pendataan dan tidak tepat sasaran ................................................ 30 4. Problem sosialisasi dan diseminasi ............................................................ 32 5. Problem partisipasi dan pelibatan pemerintah daerah ................................. 34 6. Problem indikator keberhasilan program ................................................... 36 7. Problem pemenuhan hak dan tuntutan moral ............................................. 38 8. Problem birokrasi dan pelaksana program ................................................. 40
C. Model Implementasi Kebijakan ..................................................................... 30 1. Model Implementasi .................................................................................. 30 2. Indikator Kimiskinan................................................................................. 35 3. Implementasi Kebijakan BLT .................................................................... 40 BAB III. DESKRIPSI PERUSAHAAN A. Kondisi Geografis ......................................................................................... 42 B. Perekonomian Daerah ................................................................................... 44 C. Sosial Budaya Daerah ................................................................................... 45 1. Demografi ................................................................................................. 45 2. Kesehatan .................................................................................................. 47 3. Pendidikan ................................................................................................ 47 4. Kesejahteraan Sosial ................................................................................. 49 5. Agama, Pemuda dan Olahraga serta Kebudayaan ...................................... 50 D. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM ......................................... 54 BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA A. Implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kab. Bulungan ..... 57 1. Sosialisasi dalam program PKPS BBM ..................................................... 57 2. Aktor pelaksana program PKPS ................................................................ 61 3. Pendataan warga miskin ............................................................................ 66 4. Pendistribusian beras kepada keluarga miskin ........................................... 69 B. Kendala dalam implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi ......... 74 1. Pemetaan tentang sasaran dan program...................................................... 74 2. Sarana pendistribusian beras kepada keluarga miskin ................................ 77 3. Monitoring pendistribusian kepada keluarga miskin .................................. 82 4. Jaringan pelaksana program PKPS ............................................................ 84 BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................................... 88 B. Saran ............................................................................................................. 89 DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA Adi, Isbandi R. 2004. Street Children and the Role of NGO`s. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Volume 3 No. 1. Mei. Depok. Arief, Syaiful,2000. Menolak Pembangunanisme. Pustaka Pelajar Yogjakarta Arifin, Haswinar. 2002. Analisis Efektivitas Upaya Demokrasi terhadap Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Analisis Sosial Volume 7 No. 2. Juni. Bandung. Bastanul Girsang, Erna Siregar, 2006. Angka Kemiskinan Kembali Melonjak. Bisnis Indonesia. Edisi 2 September Effendy, 1994. Metodologi Penelitian dan Aplikasi, PT Gramedia Fasial Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asah Asih Asuh , Malang Gulo, W. 2002. Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia Hastuti dan John Maxwell. 2003. Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN): Apakah Program Tahun 2002 Berjalan Efektif ? Bukti-bukti dari Bengkulu dan Karawang. Laporan Lapangan. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU. Irfan, Islamy M. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, Cetakan 13. Bumi Aksara. Jakarta Kettner, Peter M., Robert M. Moroney and Lawrence L. Martin. 1991. Designing and Managing Program: an Effectiveness Based Approach. London: Sage Publication. Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2005. PKPS BBM 2005: Bagian Integral dalam Penanggulangan Kemiskinan. Paper dalam Diskusi Publik: Efektifitas Penyaluran Dana Kompensasi BBM dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan diselenggarakan oleh The Indonesian Institute tanggal 10 Maret 2005. Jakarta. Laksmono, Bambang Shergi. 1999. Memahami Permasalahan Akses dalam Program Penanggulangan Kemiskinan : Kajian Dimensi Lembaga dalam Pelaksanaan Program IDT di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun Pelaksanaan Pertama 1994-1995. Ringkasan Disertasi. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press. Moleong Lexey J. 2005 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria Nugroho, D Riant. 2003. Kebijakan Publik. PT Elex Media Komputindo Kelmpok Gramedia Jakarta Rahayu, Sri Kusumastuti., et.al. 2001. Pelaksanaan Reorientasi Kebijakan Subsidi BBM di Kabupaten Jember Jatim, Kabupaten Kapuas Kalteng dan Kabupaten Barito Kuala Kalsel. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU. Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi 2. Bumi Aksara. Jakarta Sonhadji, Ahmad, 1994. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Dalam Peneltian Kualitatif (Dalam buku Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan). Penerbit Kalimasahada Press Malang Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Bandung. Sumber lain: Kompas 4 Maret 2005. Citra Buruk Birokrasi Bisa Hambat Subsidi BBM. Koran Tempo 14 Maret 2005. BBM Naik Penduduk Miskin Bertambah. Media Indonesia 23 Februari 2005. Kompensasi BBM Kurangi Kemiskinan. Sinar Harapan 10 Maret 2005. Dirut Askes: Mendesak, Standarisasi Kriteria Orang Miskin.
