ANALISIS PENGARUH PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA
IRENE SUSYLAWATY
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Pengaruh Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Kemiskinan di Indonesia adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, Juni 2013 Irene Susylawaty NIM H14090068
ABSTRAK IRENE SUSYLAWATY. Analisis Pengaruh Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Kemiskinan di Indonesia. Dibimbing oleh SRI HARTOYO. Subsidi BBM di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1970-an, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi maka secara langsung akan meningkatkan kebutuhan akan energi. Hal ini menyebabkan kontribusi subsidi BBM dalam pengeluaran pemerintah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan mendorong pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pengurangan subsidi BBM terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dengan metode Two Stage Least Square (2SLS), data sekunder berupa time series periode 1983-2011. Hasil analisis menunjukan bahwa Apabila subsidi BBM diturunkan sebesar 10 persen akan menyebabkan peningkatan inflasi sebesar 9.046 persen, jumlah penduduk miskin 0.097 persen, serta jumlah pengangguran 0.220 persen. Sementara untuk pendapatan nasional mengalami penurunan sebesar 0.093 persen. Kata kunci: Subsidi BBM, Kemiskinan, Persamaan Simultan, 2SLS ABSTRACT IRENE SUSYLAWATY. Analysis Impact of Decreasing Subsidy Fuel Price (BBM) to Poverty in Indonesia. Supervised by SRI HARTOYO. Subsidy fuel price (BBM) in Indonesia has been implementated since 1970’s, along with increasing of population and economic growth have impacted directly to total energy demand. It increased a budget allocated of subsidy fuel price in government expenditure for years and forced the government to reduced it repeatedly. The aim of this study is to analyse impact of decreasing subsidy fuel price to poverty in Indonesia. This study used simultaneous equation model with SLS 2 method (Two Stage Least Square Method) and secondary data time series with observation period ranging from 1983-2011. Results of research showed that if subsidy fuel price was reduced by 10%, it would increased 9.046% of inflation, 0.097% of poverty population, and 0.220% unemployeement. Also Gross Domestic Product would decreased by 0.093%. Keywords: Subsidy Fuel Price, Poverty, Simultaneous Equation Model, SLS 2
ANALISIS PENGARUH PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA
IRENE SUSYLAWATY
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Kemiskinan di Indonesia Nama : Irene Susylawaty NIM : H14090068
Disetujui oleh
Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS Pembimbing
Diketahui oleh
Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
PRAKATA
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2013 ini ialah subsidi bahan bakar minyak, dengan judul Analisis Pengaruh Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Kemiskinan di Indonesia. Terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua Ibu Siauw Moy Chin serta Oma Oey Bon Nio atas segala doa dan dukungan yang selalu diberikan. Selain itu ucapan terimakasih juga ditujukan kepada: 1. Bapak Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 2. Ibu Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc.Agr. selaku dosen penguji utama dan Bapak Deni Lubis S. Ag, M.A selaku dosen penguji dari komisi pendidikan atas kritik dan saran yang telah diberikan untuk perbaikan skripsi ini. 3. Bapak Undang Ruswanda dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor yang telah banyak memberikan saran, motivasi, dan membantu dalam pengumpulan data. 4. Teman-teman Ilmu Ekonomi 46 (Merlyn, Nella, Vini, Sonya, Manda, Memel, Gina) atas kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Teman-teman Komisi Pelayanan Anak (Stefan, Dennis, Diego, Aldy) yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 6. Sahabat penulis (Riri, Athu, Tia, Ina, Gita, Arvin, Surini, Dini, Tari) atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. 7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Juni 2013 Irene Susylawaty
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN PENDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Ruang Lingkup Penelitian KERANGKA TEORI METODE Jenis dan Sumber Data Metode Pengolahan dan Analisis Data Identifikasi Model Validasi Model Simulasi GAMBARAN UMUM Perkembangan Subsidi BBM Perkembangan Inflasi Indonesia Perkembangan Pendapatan Nasional Perkembangan Jumlah Pengangguran di Indonesia Kondisi Kemiskinan di Indonesia HASIL DAN PEMBAHASAN Pendugaan Model Analisis Hasil Dugaan Persamaan Inflasi Hasil Dugaan Persamaan Pendapatan Nasional Hasil Dugaan Persamaan Pengangguran Hasil Dugaan Persamaan Kemiskinan Hasil Simulasi Subsidi BBM SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
vii vii vii 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17 18 20
DAFTAR TABEL 1 2 3 4 5 6
Identifikasi model persamaan simultan Hasil dugaan persamaan inflasi Hasil dugaan persamaan pendapatan nasional Hasil dugaan persamaan pengangguran Hasil dugaan persamaan kemiskinan Hasil simulasi subsidi BBM
5 11 12 13 14 15
DAFTAR GAMBAR 1 2 3 4
Keterkaitan antar variabel penelitian Perkembangan belanja subsidi BBM (triliun rupiah) Perkembangan inflasi Indonesia tahun 1983 – 2011 (persen) Perkembangan pendapatan nasional Indonesia tahun 1983 – 2011 (milyar rupiah) 5 Perkembangan jumlah pengangguran Indonesia tahun 1983 – 2011 (jiwa) 6 Perkembangan jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 1983-2011 (jiwa)
3 7 8 8 9 10
DAFTAR LAMPIRAN 1 Data yang digunakan dalam penelitian
19
PENDAHULUAN Latar Belakang Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sumber energi utama dalam menunjang kebutuhan konsumsi pada berbagai sektor perekonomian. Perubahan harga BBM sedikit saja akan berdampak secara langsung mapun tidak langsung terhadap harga barang lainnya. Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, bahkan hingga pendapatan masyarakat dan kemiskinan akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan harga BBM. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan subsidi BBM untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan akan energi sehari-hari. Pengadaan subsidi BBM ini menyebabkan harga di pasar menjadi lebih murah, sehingga daya beli masyarakat meningkat yang artinya kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Hal ini menyebabkan konsumsi BBM juga semakin meningkat, sehingga pemerintah harus menambah alokasi anggaran untuk subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut jenis energi, konsumsi energi BBM merupakan konsumsi energi tertinggi di Indonesia, yang diikuti oleh biomas, gas, listrik dan batubara, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (2009). Selain itu, untuk memenuhi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi tersebut, pemerintah mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Indonesia sudah menjadi negara net importir minyak mentah sejak tahun 2004. APBN yang terus meningkat ini mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan penurunan subsidi BBM. Apabila subsidi BBM ini diturunkan maka akan menyebabkan kenaikkan biaya di sektor transportasi sehingga biaya distribusi barang menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan harga input menjadi lebih mahal. Selanjutnya, harga barang-barang meningkat dan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan akan kebutuhan dasar pun tidak terpenuhi, sehingga kesejahteraan masyarakat menurun dan kemiskinan meningkat. Jenis BBM yang masih diberikan subsidi hingga kini ada 3 jenis, yaitu minyak tanah, premium, dan minyak solar. Menurut Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kelompok yang berhak memperoleh subsidi untuk minyak tanah yaitu rumah tangga miskin dan usaha kecil. Subsidi premium diberikan pada angkutan pribadi, angkutan umum, dan angkutan khusus TNI/Polri. Sementara untuk subsidi minyak solar diberikan pada angkutan pribadi, angkutan umum, nelayan tradisional dan industri kecil. Menurut Nugroho (2010) kebijakan subsidi harga BBM yang terus menerus dilakukan dapat mengganggu kemampuan APBN dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan subsidi BBM yang besar ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, yaitu sebesar 28,61 triliun. Besaran subsidi BBM cenderung berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2011 sebesar 165,16 triliun. Kontribusi subsidi BBM dalam belanja negara yang cenderung meningkat dari tahun ketahun ini mendorong pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 55/2005, subsidi BBM yang masih tersisa tersebut akan dihapuskan walaupun waktunya belum ditentukan.
2
Perumusan Masalah Hasyim (2009) mengemukakan bahwa permasalahan distribusi BBM Nasional seakan tidak pernah selesai, permasalahan di tingkat politik, di tingkat kebijakan dan di tingkat operasional. Permasalahan utama sebenarnya terletak pada masyarakat yang ingin selalu tersedia BBM subsidi secara cukup, sementara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkeinginan agar biaya distribusi maupun subsidi harus minimal. Apabila anggaran subsidi BBM diminimalisasi, maka akan menyebabkan kenaikan harga BBM. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya biaya sektor transportasi dan akan menyebabkan biaya distribusi barang akan meningkat. Peningkatan biaya distribusi tersebut akan menimbulkan biaya input menjadi lebih mahal. Selanjutnya harga barang-barang di pasar menjadi meningkat dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan relevan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari pengurangan subsidi BBM terhadap kemiskinan di Indonesia.
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak pengurangan subsidi BBM terhadap kemiskinan di Indonesia.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkkan dapat bermanfaat untuk: a. Membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan subsidi BBM yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. b. Sebagai referensi literatur bagi penelitian selanjutnya.
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini berskala nasional dengan menggunakan data sekunder berupa time series untuk periode 1983 – 2011. Data subsidi BBM yang digunakan pada penelitian ini adalah data total dari semua jenis BBM yang disubsidi pemerintah. Sementara untuk kemiskinan, digunakan data total jumlah penduduk miskin desa dan kota di Indonesia.
3
KERANGKA TEORI Perubahan harga BBM akan berdampak langsung terhadap peningkatan biaya sektor transportasi. Peningkatan biaya transportasi ini akan berdampak pada peningkatan biaya distribusi barang-barang. Selanjutnya biaya input menjadi lebih mahal dan menyebabkan harga-harga di pasar (inflasi) menjadi meningkat. Peningkatan harga-harga barang ini berdampak pada penurunan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Pemenuhan akan kebutuhan sehari-hari pun menurun sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat berkurang. Fungsi produksi pendapatan nasional merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja. Oleh karena itu ada keterkaitan antara variabel pendapatan nasional dengan variabel jumlah pengangguran. Apabila pendapatan nasional menurun, maka jumlah pengangguran akan meningkat. Peningkatan jumlah pengangguran ini akan mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin. Penurunan subsidi BBM tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan. Rahardjo (2006) menyatakan bahwa jika subsidi BBM dikurangi maka akan mengakibatkan harga BBM naik. Kenaikan harga BBM ini memicu kenaikan harga dipasar, yang berarti inflasi meningkat. Daya beli masyarakat pun menurun, sehingga kemiskinan pun akan meningkat. Penelitian ini menggunakan hipotesis bahwa pengurangan subsidi BBM akan menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia. Keterangan: Variabel Endogen Variabel Eksogen Nilai Tukar
Subsidi BBM
Inflasi
Jumlah Uang Beredar
Upah Minimum Pendapatan Nasional
Jumlah Pengangguran Populasi
Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah Penduduk Miskin
Gambar 1. Keterkaitan antar variabel penelitian
Belanja Pemerintah
4
METODE Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa time series untuk periode 1983 – 2011. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) , Kementrian Keuangan RI, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan International Financial Statistics (IFS). Semua data yang digunakan menggunakan tahun dasar 2000 serta telah di riilkan dengan pembagi Indeks Harga Konsumen (IHK).
Metode Pengolahan dan Analisis Data Data yang telah dikumpulkan di analisis menggunakan model persamaan simultan. Model ini terdiri dari beberapa persamaan, yang mana perilaku peubahpeubahnya ditentukan secara bersamaan. Adanya simultanitas ini menyebabkan penduga parameter dengan metode OLS bersifat tidak konsisten dan bias sehingga perlu metode penduga alternatif (Juanda 2009). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel 2007 dan Statistical Analysis System (SAS) versi 9.1.3. Model persamaan simultan yang didunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: (1) Inflasi INF = a0 + a1 LNNTR + a2 LNSUBS + a3 LLJUB + a4 LINF + a5 LLJPM + a6 T + a7 DUMMY (2) Pendapatan Nasional LNPDB = b0 + b1 LNJTK + b2 LNUMP + b3 LINF + b4 LLPDB + b5 T + b6 DUMMY (3) Pengangguran LNJPENG = c0 + c1 LNPDB + c2 LNGOV + c3 LNJPM + c4 LLUMP + c5 LLJPENG + c6 T + c7 DUMMY (4) Kemiskinan LNJPM = d0 + d1 LNJPENG + d2 LLPDB + d3 LLPOP + d4 LINF + d5 LLJPM + d6 T + d7 DUMMY dimana : INF = Inflasi Indonesia (persen) PDB = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (rupiah) JPENG = Jumlah Pengangguran (jiwa) JPM = Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) SUBS = Subsidi BBM (rupiah) NTR = Nilai Tukar (rupiah per dollar) JUB = Jumlah Uang Beredar (milyar rupiah) JTK = Jumlah Tenaga Kerja (jiwa) UMP = Upah Minimum Provinsi (rupiah) GOV = Total Belanja Pemerintah (rupiah) T = Tren / waktu DUMMY = Dummy Krisis (1 = krisis, dan 0 = lainnya) LN = Logaritma Natural
5 LL L 𝑎𝑎0 , 𝑏𝑏0 , 𝑐𝑐0 , 𝑑𝑑0 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑏𝑏𝑖𝑖 , 𝑐𝑐𝑖𝑖 , 𝑑𝑑𝑖𝑖
= Lag setelah di Ln / tahun sebelumnya ( 𝑡𝑡−1 ) = Lag / tahun sebelumnya ( 𝑡𝑡−1 ) = Intersep = Koefisien regresi ( i = 1, 2, 3,…, n )
Identifikasi Model Pada model persamaan simultan, identifikasi model ditentukan atas dasar “order condition” sebagai syarat keharusan dan “rank condition” sebagai syarat kecukupan. Dalam suatu persamaan dapat terjadi 3 kemungkinan identifikasi, yaitu persamaan dinyatakan secara tepat (exactly identified), secara berlebih (over identified), atau tidak teridentifikasi (unidentified). Hasil identifikasi pada setiap persamaan struktural haruslah memenuhi exactly identified atau over identified untuk dapat menduga parameter-parameternya. Pada Tabel 1 model persamaan simultan yang dibangun pada penelitian ini adalah over identified, maka model dapat diestimasi dengan menggunakan metode 2SLS (Two Stage Least Squares). Metode ini dapat menghasilkan nilai dugaan parameter yang konsisten, lebih sederhana, dan lebih mudah (Nanga, 2006). Berikut ini identifikasi persamaan simultan cara order condition : a. (K-M) > (G-1) = Over Identified b. (K-M) = (G-1) = Exactly Identified c. (K-M) < (G-1) = Unidentified dimana: K : Jumlah variabel dalam model (peubah endogen dan predetermined) M : Jumlah variabel eksogen dan endogen dalam model persamaan tertentu G : Jumlah variabel endogen dalam model / total persamaan
Tabel 1 Identifikasi model persamaan simultan Persamaan K M G Keterangan Inflasi 17 3 4 Over Identified Pendapatan Nasional 17 3 4 Over Identified Pengangguran 17 4 4 Over Identified Kemiskinan 17 2 4 Over Identified
Validasi Model Simulasi Setelah persamaan struktural dapat diduga maka dapat dilakukan simulasi. Tujuan simulasi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen secara simultan. Sebelum model digunakan untuk simulasi alternatif kebijakan, perlu dilakukan uji validitas model terlebih dahulu. Uji validitas model yang sering digunakan adalah kesalahan rataan kuadrat terkecil (Root Mean Squares Percent Error, RMSPE) dan koefisien ketidaksamaan Theil (Theil Inequality Coefficient, U).
6 RMSPE adalah rata-rata kuadrat dari proporsi perbedaan nilai estimasi dengan nilai pengamatan suatu variabel endogen. Jika nilai RMSPE semakin kecil maka estimasi variabel endogen semakin valid. Nilai statistik RSMPE dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dimana n, Yts , Yta , berturut-turut adalah jumlah periode pengamatan, nilai estimasi variabel endogen, dan nilai pengamatan variabel endogen. Nilai U maksimum bernilai satu dan minimum bernilai nol. Apabila nilai U semakin mendekati nol maka estimasi variabel endogen dikatakan sempurna. Jika nilai U=1 maka hasil simulasi semakin buruk. Nilai statistik U dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dimana ∆Yts dan ∆Yta berturut-turut adalah perubahan nilai estimasi variabel endogen dan perubahan nilai pengamatan variabel endogen.
GAMBARAN UMUM Perkembangan Subsidi BBM Wangke (2012), menyatakan bahwa subsidi BBM merupakan bentuk tanggungan pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dengan membayar sebagian harga BBM yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu ketika membeli BBM yang didasari kepentingan hidup orang banyak. Komoditas BBM yang ada di Indonesia terdiri dari 7 jenis yaitu, avtur, avgas, premium, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel, dan minyak bakar. Pada tahun 1977, mulai diberlakukan subsidi BBM untuk semua jenis BBM tersebut. Akan tetapi, mengingat konsumen komoditas BBM jenis avtur dan avgas merupakan masyarakat golongan menengah ke atas yang menggunakan jasa penerbangan, maka pada tahun 2000 subsidi untuk jenis BBM ini dihapuskan. Pemerintah mengurangi kembali jenis BBM yang mendapatkan anggaran subsidi. Pada tahun 2001, subsidi BBM untuk jenis minyak diesel dan minyak bakar dihapuskan. Hal ini dilakukan karena konsumen kedua jenis tersebut adalah sektor industri dan kapal pelayaran jarak jauh yang berpenghasilan tinggi. Saat ini, tinggalah 3 jenis BBM yaitu, premium, minyak solar, dan minyak tanah yang masih mendapatkan subsidi.
7 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00
Subsidi BBM Sumber : Kementrian Keuangan, 2012 (Diolah)
Gambar 2 Perkembangan belanja subsidi BBM (triliun rupiah) Pemerintah mulai mengeluarkan subsidi BBM yang besar pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998 yaitu sebesar 28.61 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 1997, sebesar 9.81 triliun. Besaran subsidi BBM terus berfluktuatif dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2011, yaitu sebesar 165.16 triliun. Kontribusi belanja subsidi BBM ini merupakan salah satu penyebab pengeluaran pemerintah terus meningkat. Perhitungan nilai subsidi BBM sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 tahun 2005, yaitu: Subsidi BBM = 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 x (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 - 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ) dimana: a. 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 merupakan jumlah volume BBM jenis tertentu yang akan di subsidi. b. 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 merupakan harga yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata biaya produksi dari kilang-kilang di seluruh dunia atau dikenal dengan MOPS (Mid Oil Platt’s Singapore) ditambah biaya distribusi dan margin. c. 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 merupakan harga jual eceran BBM jenis tertentu yang ditetapkan melalui Perpres dan selanjutnya mengalami penyesuaian oleh Kementrian ESDM setelah berkoordinasi dengan Menteri Perekonomian. Menurut Kementrian ESDM (2006), pengurangan subsidi BBM dapat dilakukan dengan cara: 1. Pengurangan 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 tertentu, dengan cara: a. Menghemat pemakaian BBM b. Mengembangkan energi pengganti (alternatif) BBM 2. Pemilihan harga Patokan BBM yang tepat a. Menekan biaya distibusi BBM b. Menghitung harga keekonomian penyediaan BBM 3. Rasionalisasi Harga Jual BBM (upaya terakhir)
8
Perkembangan Inflasi Indonesia Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang secara terus menerus. Inflasi dapat terjadi melalui dua sisi yaitu sisi penawaran (cost-push inflation) dan sisi permintaan (demand-pull inflation). Cost-push inflation adalah inflasi yang timbul akibat terjadi kenaikan biaya produksi. Sementara demand-pull inflation terjadi ketika permintaan agregat meningkat tinggi. Besaran nilai inflasi di Indonesia sangatlah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata inflasi dari tahun 1983-2011 adalah sebesar 10.96 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada saat terjadi krisis tahun 1998 yaitu sebesar 77.63 persen. 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
Inflasi Sumber: BPS, 2012 (Diolah)
Gambar 3 Perkembangan inflasi Indonesia tahun 1983 – 2011 (persen)
Perkembangan Pendapatan Nasional 25000.00 20000.00 15000.00 10000.00 5000.00 0.00 PDB Sumber: BPS, 2012 (Diolah)
Gambar 4 Perkembangan pendapatan nasional Indonesia tahun 1983 – 2011 (milyar rupiah)
9 Jumlah pendapatan nasional dapat dilihat melalui banyaknya jumlah produksi. Hal ini menunjukan, adanya keterkaitan antara besarnya jumlah pendapatan nasional dengan jumlah input produksi. Pada fungsi produksi pendapatan nasional merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja. Kondisi pendapatan nasional Indonesia cenderung menurun setelah terjadi krisis moneter. Pendapatan nasional Indonesia meningkat tinggi saat terjadinya krisis tahun 1998. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peninggatan pendapatan nasional di tahun tersebut sebanyak 300 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 1997.
Perkembangan Jumlah Pengangguran Indonesia Penduduk usia kerja menurut BPS adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun. Penduduk usia kerja tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dumairy (1996) mengungkapkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang cepat akan membawa beban bagi perekonomian. Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja menurun. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran dari tahun ketahun. Jumlah pengangguran di Indonesia terus berfluktuasi hingga mencapai jumlah terbesar yang terjadi pada tahun 2006 yaitu sebanyak 10.932 juta jiwa. Namun setelah tahun 2006 tersebut jumlah pengangguran cenderung menurun hingga tahun 2011. 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0
Jumlah Pengangguran Sumber: BPS, 2012 (Diolah)
Gambar 5 Perkembangan jumlah pengangguran Indonesia tahun 1983 – 2011 (jiwa)
Kondisi Kemiskinan di Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kebutuhan dasar minimum yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan. Kebutuhan dasar minimum makanan adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori
10 per orang per hari. Sementara untuk kebutuhan non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan tidak alami. Faktor alami disebabkan oleh faktor lingkungan yang miskin akan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak memadai, bencana alam dan lainnya. Sementara faktor tidak alami disebabkan oleh korupsi, kesalahan kebijakan ekonomi, kondisi politik dan sosial tidak stabil dan lainnya. Kemiskinan di Indonesia seringkali disebabkan oleh faktor tidak alami, dimana terjadi kesalahan dalam pemberlakuan kebijakan ekonomi. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi saat terjadi krisis tahun 1998 mencapai angka 49.50 juta jiwa atau sekitar 24.2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pada Gambar 5 angka ini terus berfluktuasi hingga tahun 2011 cenderung menurun menjadi 30.02 juta jiwa diiringi dengan terjadinya peningkatan belanja subsidi BBM. 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0
Jumlah Penduduk Miskin Sumber: BPS, 2012 (Diolah)
Gambar 6 Perkembangan jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 1983 – 2011 (jiwa)
HASIL DAN PEMBAHASAN Pendugaan Model Analisis Model persamaan simultan yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dengan teori ekonomi. Nilai koefisien determinasi ( R2 ) pada masingmasing persamaan seluruhnya > 0.50 yang artinya telah memenuhi kesesuaian model (Goodness of Fit). Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik suatu model. Hasil uji F keseluruhan menunjukkan nilai < 0.05 (lebih kecil dari taraf nyata 5 persen) sehingga dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada satu variabel dalam persamaan yang berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya, untuk nilai DurbinWatson (DW) secara keseluruhan menunjukkan nilai pada rentang 1.55 < DW < 2.46 maka berdasarkan kriteria keputusan uji statistik DW tidak terdapat masalah autokorelasi pada model.
11 Hasil Dugaan Persamaan Inflasi Nilai koefisien determinasi (R2 ) dalam persamaan Inflasi yaitu sebesar 0.6659. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 66.59 persen keadaan aktual dapat dijelaskan dalam model sedangkan 33.41 persen dijelaskan faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil dugaan, terlihat bahwa variabel nilai tukar, jumlah uang beredar tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya, dan tren berpengaruh nyata atau signifikan terhadap inflasi. Pada Tabel 2 dihasilkan nilai probabilitas variabel-variabel tersebut lebih rendah dari taraf nyata yang digunakan yaitu 10 persen atau 0.1. Sementara untuk variabel subsidi BBM, inflasi tahun sebelumnya, dan krisis tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap inflasi. Tabel 2 Hasil dugaan persamaan Inflasi Variabel Parameter Dugaan Probabilitas Konstanta -415.512 0.0876 LNNTR 40.525 0.0011* LNSUBS -1.041 0.3725 LLJUB 82.717 0.0003* LINF -0.034 0.4136 LLJPM -20.868 0.0925* T -8.057 <.0001* DUMMY -11.458 0.1015 F-hit = 0.001 ; R² = 0.6659 ; DW = 1.613 Keterangan: *signifikan pada taraf nyata 10%
Nilai koefisien variabel nilai tukar sebesar 40.525. Hal ini menunjukkan jika nilai tukar meningkat satu persen, maka akan meningkatkan inflasi sebesar 40.525 persen. Hal ini sesuai dengan teori makroekonomi, apabila nilai tukar meningkat maka akan meningkatkan pasar uang sehingga inflasi meningkat. Untuk koefisien jumlah uang beredar tahun sebelumnya sebesar 82.717 menunjukkan bahwa jika jumlah uang beredar meningkat satu persen, maka akan meningkatkan inflasi sebesar 82.717 persen. Jumlah uang beredar merupakan indikator terpenting dalam menentukan inflasi. Sesuai dengan teori makroekonomi, semakin banyak jumlah uang beredar maka inflasi akan meningkat. Nilai koefisien jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya sebesar 20.868. Hal ini menunjukkan jika jumlah penduduk miskin meningkat sebesar satu persen, maka inflasi akan turun sebesar 20.868 persen. Sementara untuk nilai koefisien tren sebesar -8.057 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tahun, inflasi akan menurun sebesar 8.057 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi setiap tahunnya.
12 Hasil Dugaan Persamaan Pendapatan Nasional Nilai koefisien determinasi (R2 ) dalam persamaan pendapatan nasional yaitu sebesar 0.9025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 90.25 persen keadaan aktual dapat dijelaskan dalam model sedangkan 9.75 persen dijelaskan faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil dugaan, terlihat bahwa variabel jumlah tenaga kerja, inflasi tahun sebelumnya, pendapatan nasional tahun sebelumnya, tren, dan krisis berpengaruh nyata atau signifikan terhadap pendapatan nasional. Pada Tabel 3 dihasilkan nilai probabilitas variabel-variabel tersebut lebih rendah dari taraf nyata yang digunakan yaitu 10 persen atau 0.1. Sementara untuk variabel upah minimum tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap pendapatan nasional. Nilai koefisien jumlah tenaga kerja sebesar 1.727 menunjukkan bahwa jika jumlah tenaga kerja meningkat sebesar satu persen maka pendapatan nasional akan meningkat sebesar 1.727 persen. Semakin banyak tenaga kerja yang produktif maka produk domestik bruto akan meningkat. Sementara untuk nilai koefisien inflasi tahun sebelumnya sebesar -0.005. Hal ini menunjukkan bahwa jika inflasi tahun sebelumnya meningkat satu persen, maka pendapatan nasional akan menurun sebesar 0.005 persen. Hubungan negatif antara inflasi dan pendapatan nasional ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam membuat kebijakan. Koefisien pendapatan nasional tahun sebelumnya sebesar 0.535 menunjukkan bahwa jika pendapatan nasional tahun sebelumnya meningkat satu persen, maka akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar 0.535 persen. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional saat ini dipengaruhi secara positif oleh pendapatan nasional tahun sebelumnya. Nilai koefisien tren sebesar -0.034 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tahun, pendapatan nasional akan menurun sebesar 0.034 persen. Sementara nilai koefisien Dummy krisis sebesar 0.260 menunjukkan bahwa pada saat terjadi Dummy krisis, yaitu ketika Dummy sama dengan 1, maka akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar 0.260 persen. Tabel 3 Hasil dugaan persamaan pendapatan nasional Variabel Parameter Dugaan Probabilitas Konstanta -28.691 0.0878 LNJTK 1.727 0.0870* LNUMP 0.150 0.2488 LINF -0.005 0.0306* LLPDB 0.535 0.0093* T -0.034 0.0511* DUMMY 0.260 0.0120* F-hit = <.0001 ; R² = 0.9025 ; DW = 1.642 Keterangan: *signifikan pada taraf nyata 10%
13 Hasil Dugaan Persamaan Pengangguran Nilai koefisien determinasi ( R2 ) dalam persamaan pengangguran yaitu sebesar 0.9572. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 95.72 persen keadaan aktual dapat dijelaskan dalam model sedangkan 4.28 persen dijelaskan faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil dugaan, terlihat bahwa variabel belanja pemerintah, pengangguran tahun sebelumnya, kemiskinan dan tren berpengaruh nyata atau signifikan terhadap pengangguran. Pada Tabel 4 dihasilkan nilai probabilitas variabel-variabel tersebut lebih rendah dari taraf nyata yang digunakan yaitu 10 persen atau 0.1. Sementara untuk variabel pendapatan nasional, upah minimum tahun sebelumnya, dan krisis tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap pengangguran. Tabel 4 Hasil dugaan persamaan pengangguran Variabel Parameter Dugaan Probabilitas Konstanta -3.486 0.3386 LNPDB -0.042 0.4417 LNGOV -0.635 0.0741* LLUMP -0.163 0.3013 LLJPENG 0.580 0.0007* LNJPM 0.922 0.0215* T 0.083 0.0269* DUMMY 0.080 0.2799 F-hit = <.0001 ; R² = 0.9572 ; DW = 2.016 Keterangan: *signifikan pada taraf nyata 10%
Nilai koefisien belanja pemerintah sebesar -0.635. Hal ini menunjukkan jika belanja pemerintah meningkat sebesar satu persen, maka akan menurunkan jumlah pengangguran sebesar 0.635 persen. Apabila belanja pemerintah meningkat, maka anggaran belanja pegawai juga akan meningkat. Peningkatan anggaran tersebut menyebabkan jumlah pengangguran menurun. Selanjutnya, nilai koefisien pengangguran tahun sebelumnya sebesar 0.580. Hal ini menunjukkan jika pengangguran tahun sebelumnya meningkat satu persen, maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0.580 persen. Jumlah pengangguran besarnya dipengaruhi secara positif oleh pengangguran tahun sebelumnya. Untuk koefisien kemiskinan sebesar 0.922 menunjukkan bahwa jika kemiskinan meningkat satu persen, maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0.922 persen. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang sangat erat hubungannya. Sementara untuk nilai koefisien tren sebesar 0.083 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tahun, pengangguran akan meningkat sebesar 0.083 persen. Hubungan yang positif antara tren dan pengangguran ini menunjukkan kecenderungan peningkatan pengangguran terjadi setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan sementara jumlah angkatan kerja terus meningkat.
14 Hasil Dugaan Persamaan Kemiskinan Nilai koefisien determinasi (R2 ) dalam persamaan kemiskinan yaitu sebesar 0.5604. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 56.04 persen keadaan aktual dapat dijelaskan dalam model sedangkan 43.96 persen dijelaskan faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil dugaan, terlihat bahwa variabel pengangguran, populasi tahun sebelumnya, inflasi tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin tahun sebelum tren dan krisis berpengaruh nyata atau signifikan terhadap kemiskinan. Pada Tabel 5 dihasilkan nilai probabilitas variabel-variabel tersebut lebih rendah dari taraf nyata yang digunakan yaitu 10 persen atau 0.1. Sementara untuk variabel pendapatan nasional tahun sebelumnya tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap kemiskinan. Tabel 5 Hasil dugaan persamaan kemiskinan Variabel Parameter Dugaan Probabilitas Konstanta -76.756 0.1267 LNJPENG 0.222 0.0324* LLPDB -0.288 0.1722 LLPOP 5.212 0.0798* LINF 0.005 0.0212* LLJPM -0.298 0.0629* T -0.082 0.0359* DUMMY 0.143 0.0667* F-hit = 0.017 ; R² = 0.5604 ; DW = 2.261 Keterangan: *signifikan pada taraf nyata 10%
Nilai koefisien pengangguran dalam persamaan sebesar 0.222. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengangguran meningkat satu persen, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.222 persen. Pengangguran berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan, sehingga merupakan masalah penting dalam penanggulangan kemiskinan. Nilai koefisien populasi penduduk tahun sebelumnya sebesar 5.212. Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah penduduk meningkat satu persen maka kemiskinan akan meningkat sebesar 5.212 persen. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kemiskinan meningkat ini disebabkan oleh pertambahan penduduk Indonesia tersebut tidak produktif. Banyak penduduk Indonesia yang pendidikannya kurang dan tidak memiliki keterampilan khusus agar bisa lebih produktif. Nilai koefisien inflasi tahun sebelumnya sebesar 0.005. Hal ini menunjukkan bahwa jika inflasi tahun sebelumnya meningkat satu persen, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.005 persen. Kenaikkan inflasi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terpenuhi yang menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat. Nilai koefisien kemiskinan tahun sebelumnya sebesar -0.298 menunjukkan bahwa saat kemiskinan tahun sebelumnya meningkat sebesar satu persen maka kemiskinan akan turun sebesar 0.298. Pemerintah akan terus berupaya
15 meminimalisasi jumlah penduduk miskin saat tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Sementara untuk nilai koefisien tren sebesar -0.082 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tahun, kemiskinan akan menurun sebesar 0.082 persen. Koefisien Dummy krisis sebesar 0.143 menunjukkan bahwa saat terjadi krisis maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.143 persen.
Hasil Simulasi Subsidi BBM Hasil simulasi subsidi BBM diperoleh dengan merata-ratakan hasil dugaan tiga tahun terakhir dari masing-masing persamaan. Nilai Presentase perubahan diperoleh dari simulasi subsidi BBM diturunkan 10 persen dikurang simulasi dasar per simulasi dasar dikali 100 persen. Tabel 6 menunjukkan nilai presentase perubahan pada masing-masing persamaan simultan. Tabel 6 Hasil simulasi jika subsidi BBM turun 10 persen Presentase Perubahan Persamaan (persen) Inflasi 9.046 Pendapatan Nasional -0.093 Jumlah Pengangguran 0.220 Jumlah Penduduk Miskin 0.097 Hasil simulasi menunjukkan jika subsidi BBM diturunkan sebesar 10 persen, maka akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 9.046 persen. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi, apabila subsidi BBM diturunkan maka terjadi peningkatan biaya di sektor transportasi yang menyebabkan biaya distribusi barang menjadi meningkat. Peningkatan biaya distribusi ini berdampak pada meningkatnya biaya input sehingga terjadi peningkatan harga barang-barang atau inflasi. Selain itu terjadi penurunan pendapatan nasional sebesar 0.093 persen. Pendapatan nasional yang menurun ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat kurang terpenuhi. Jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0.220 persen jika subsidi BBM diturunkan sebesar 10 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikkan biaya input yang menyebabkan pengurangan belanja pegawai agar tercapainya efisiensi produksi. Penurunan subsidi BBM ini juga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0.097 persen. Hasil simulasi ini sesuai dengan hipotesis penelitian, bahwa penurunan subsidi BBM akan menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia.
16
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Kesimpulan pada penelitian ini adalah penurunan subsidi BBM akan berdampak pada peningkatan inflasi. Nilai tukar dan jumlah uang beredar tahun sebelumnya berpengaruh signifikan secara positif terhadap inflasi. Sementara untuk jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya dan tren berpengaruh signifikan secara negatif terhadap inflasi. Jumlah tenaga kerja, pendapatan nasional tahun sebelum, dan krisis berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan nasional. Sementara untuk inflasi tahun sebelum dan tren berpengaruh secara signifikan secara negatif terhadap pendapatan nasional. Belanja pemerintah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap jumlah pengangguran. Sementara jumlah pengangguran tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin, dan tren berpengaruh signifikan secara positif terhadap jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran, populasi tahun sebelumnya, inflasi tahun sebelumnya, dan krisis berpengaruh signifikan secara positif terhadap jumlah penduduk miskin. Sementara untuk jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya dan tren berpengaruh signifikan secara negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Apabila subsidi BBM diturunkan sebesar 10 persen, maka akan berdampak pada peningkatan inflasi sebesar 9.046 persen, jumlah pengangguran meningkat sebesar 0.220 serta jumlah penduduk miskin sebesar 0.097 persen. Sementara untuk pendapatan nasional mengalami penurunan sebesar 0.093 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa pengurangan subsidi BBM akan menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia.
Saran Pengurangan subsidi BBM berakibat terhadap peningkatan inflasi, yang kemudian berpengaruh terhadap kenaikan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi akibat dari penurunan subsidi BBM tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan harga terutama harga-harga kebutuhan pokok. Disamping itu, juga dapat dilakukan dengan program-program yang berhubungan dengan peningkatan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat seperti program padat karya.
17
DAFTAR PUSTAKA [BPS] Badan Pusat Statistik. 1983-2012. Statistik Indonesia / Statistical Yearbook of Indonesia 1983-2012. BPS : Jakarta. [BI] Bank Indonesia, 2012. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Bank Indonesia : Jakarta. Dartanto T. 2012. Reducing Fuel Subsidies and the Implication on Fiscal Balance and Poverty in Indonesia: A Simulation Analysis.Vol II No. 6/2012. [DEPKEU] Departemen Keuangan. 1983-2011. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahun Anggaran 1983-2011). Departemen Keuangan, Jakarta. Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta (ID): Erlangga. Hasyim I. 2009. 40 Tahun Bergelut Energi: BBM, Kapan Selesai?. Bintang Satu Publishing: Jakarta. Juanda B. 2009. Ekonometrika Pemodelan dan Pendugaan. IPB Press: Bogor. [ESDM] Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2009. Handbook of Energy and economic Statistic of Indonesia. Pusat Data dan Informasi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral : Jakarta. Lestari F. 2008. Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur: Studi Kasus Indonesia, 1976-2006 [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Mankiw NG. 2007. Makroekonomi. Edisi Keenam. Jakarta (ID): Erlangga. Nanga M. 2006. Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia : Suatu Analisis Simulasi Kebijakan [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Nugroho HT. 2010. Dampak Kebijakan Subsidi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Kinerja Perekonomian di Indonesia [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Oktavianti H. 2008. Menelaah Kemiskinan di Indonesia Perspektif Ekonomi Politik. 2 (2): 128-140. Rahardjo MD. 2006. Menuju Indonesia Sejahtera Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan. Khanata-Pustaka LP3ES : Jakarta. Suryadarma D, Artha A, Suryahadi A, Sumarto S. 2005. A Reassesment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia. SMERU Research Institute. Susilo YS. 2013. The Elimination of Fuel Subsidies to Increase the Education Budget in Indonesia. 4 (3): 209-219. Wangke F, Sinaga B, Tambunan M, dan Sinaga H. 2009. Impact of Policy Changes in Subsidies Diesel Fuel Price on Government Expenditure. 14 (1): 25-36 Wangke F. 2012 Dampak Kebijakan Subsidi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Kinerja Fiskal dan Pendapatan Nasional [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
18
LAMPIRAN Lampiran 1. Data yang digunakan dalam penelitian
Tahun 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SUBS (Riil Milyar Rp) 57.38 33.97 21.59 19.26 18.25 12.74 23.79 94.09 49.36 22.64 31.11 21.14 22.21 28.40 246.65 313.28 397.61 538.10 597.95 246.87 223.55 467.36 552.72 348.26 426.38 621.68 195.83 334.79 646.93
INF (Persen)
NTR (Rp/US$)
11.80 10.50 4.70 5.90 9.10 5.80 6.00 10.00 9.50 5.00 10.50 9.20 8.60 6.50 11.10 77.63 21.50 9.35 12.55 10.03 5.06 6.40 17.11 2.87 6.59 11.06 2.78 6.96 3.79
909.26 1025.94 1110.58 1282.56 1643.85 1685.70 1770.06 1842.81 1950.32 2029.92 2087.10 2160.75 2248.61 2342.30 2909.38 10013.62 7855.15 8421.78 10260.85 9311.19 8577.13 8938.85 9704.74 9159.32 9141.00 9698.96 10389.94 9090.43 8770.43
JUB GOV (Riil Milyar Rp) (Riil Milyar Rp) 463.79 476.19 535.45 584.73 581.08 610.35 799.92 843.75 853.29 867.10 891.27 1036.73 1103.40 1217.96 1357.92 1280.94 1158.42 1342.20 1403.20 1394.13 1475.52 1526.23 1492.56 1649.67 1911.09 1959.37 2050.51 2172.49 2486.44
1003.06 1078.58 1173.71 1038.46 1025.38 1133.76 1302.47 1408.22 1444.15 1568.18 1588.38 1584.99 1511.50 1762.13 2197.47 2198.76 2454.79 2214.67 2985.95 2549.30 2802.00 2892.39 2946.53 3618.23 3855.33 4405.30 4075.75 4236.59 5072.46
19 PDB (Riil Milyar Rp) 3887.17 4255.65 4551.79 5263.38 6500.46 6561.98 7063.01 7125.92 7511.09 7797.13 7838.48 8042.31 8289.99 8612.93 10505.92 19897.42 13079.78 13897.70 15341.31 13168.08 11954.27 11905.02 11664.50 10895.64 10849.15 10718.10 11687.76 10153.25 10047.86
POP (Jiwa) 161245684 164706919 168119209 171472345 174767379 178006800 181197879 184345939 187451800 190512441 193525648 196488446 199400339 202257039 205063468 207839287 210610776 213395411 216203499 219026365 221839235 224606531 227303175 229918547 232461746 234951154 237414495 239870937 242325638
JPM (Jiwa) 29312256 35000000 33477434 35165310 30000000 37751636 38650086 27200000 39657560 39766584 25900000 39195206 38514804 34500000 36364574 49500000 47970000 38700000 37900000 38400000 37300000 38100000 35100000 39300000 37170000 34960000 32530000 31020000 30020000
JPENG (Jiwa) 1599379 1749961 1368477 1854725 1842870 2105802 2180552 1951684 2032369 2185602 2245536 4303254 6251201 4407769 4275155 5062483 6748097 5813231 8005031 9132104 9531090 10251351 10854254 10932000 10011142 9394515 8962617 8319779 7700086
JTK (Jiwa) 63530146 65071501 62457138 68338187 70402443 72816834 73908204 75850580 76423179 78518372 79200542 80485051 80110060 85701813 87049756 87672449 88191826 89837730 90807417 91647166 90784917 93722036 94948118 95456935 99930217 102552750 104870663 108207767 109670399
UMP (Rp) 79377 89084 101810 115654 136030 147128 156708 167149 176274 190540 200490 318209 347703 377197 406691 436185 465679 495173 524667 554161 583655 458500 507697 602702 673261 743174 841529 908824 988829
20
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 April 1991 dari pasangan (Alm.) Yakub Imam dan Siauw Moy Chin. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Negeri 97 Jakarta dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis diterima sebagai mahasiswa di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah menjadi pengurus Komisi Pelayanan Anak Persekutuan Mahasiswa Kristen 2010-2011, Anggota Enterpreneurship Club Fakultas Ekonomi dan Manajemen 2010-2011, Anggota Teater FEMOUS Fakultas Ekonomi dan Manajemen 2010-2011, Anggota Himpunan Profesi Peminat Ilmu Ekonomi IPB (HIPOTESA) 2011-2012 divisi DISTRO (De Bussiness and Corporation Troops), Pengurus Komisi Pra Alumni Persekutuan Mahasiswa Kristen 2012-2013. Selain itu penulis juga pernah magang kerja di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Juli-Agustus 2012, admin TILA & Partner Law Firm pada Februari 2013, Marketing Analyst Social Media PT. Interactive Media Asia pada Februari – Maret 2013. Saat ini penulis bekerja pada PT. Uni Tokopo Teknologi sebagai Marketing Promotion Leader. Penulis juga aktif mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa. Prestasi yang pernah diraih penulis pada tahun 2011 yaitu, terdanai DIKTI 2 judul proposal Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) dan Juara 3 Lomba Enterpreneurship and Business Challenge BEM FEM IPB. Pada tahun 2012 prestasi yang dicapai penulis yaitu, terdanai DIKTI 1 judul proposal Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K), Juara 3 Kompetisi Nasional Business Development Plan 6th Annual Conference of Economic Forum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan Juara 2 Lomba Essay dalam Gebyar Koperasi 2012 Competition Koperasi Mahasiswa IPB.
