Serba Serbi Pengurangan Subsidi BBM

Serba Serbi Pengurangan Subsidi BBM Oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEUI

1. Meningkatnya Subsidi BBM di Indonesia Dalam perkembangannya, subsidi BBM semakin meningkat dan memakan porsi cukup besar dalam anggaran. Terlebih lagi semenjak tahun 2004, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan dan menjadikan Indonesia sebagai Net Importir minyak. Hal ini juga diperparah oleh konsumsi maysrakat semakin tinggi terhadap BBM. Dengan meningkatnya konsumsi, meningkatnya harga minyak dunia, dan melemahnya rupiah beberapa tahun terakhir, menjadikan subsidi BBM yang ditanggung semakin besar. Tingginya subsidi BBM di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain:  Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat Salah satu faktor penting yang mempengaruhi besaran subsidi BBM adalah konsumsi BBM. Selama 10 tahun terakhir, konsumsi BBM meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 7% pertahun. Berikut grafik yang menunjukan volume konsumsi BBM dalam beberapa tahun terakhir:

Semakin tinggi tingkat konsumsi akan semakin tinggi pula besaran anggaran yang harus disiapkan oleh APBN. Terlebih lagi, subsidi diberikan berdasarkan realisasi, bukan pagu yang ditetapkan. Oleh karena itu, hampir tiap tahun pagu yang ditetapkan oleh APBN lebih kecil dibandingkan realisasi. Melesetnya realisasi subsidi disebabkan nilai tukar rupiah yang fluktuatif dan patokan harga BBM dalam negeri yang lebih tinggi dari harga yang direncanakan. Pada 31 Desember 20131, subsidi energi sudah mencapai Rp 310 triliun atau 103,4 persen dari pagu APBN-P Rp 299,8 triliun. Karena subsidi yang sifat pembayarannya adalah berdasar realisasi, maka pemerintah harus membayar berapapun jumlah subsidi sesuai konsumsi BBM meskipun telah melewati pagu (acuan batas maksimal) yang ditetapkan APBN. Salah satu faktor utama meningkatnya konsumsi masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu positif dalam 10 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, kebutuhan akan energy semakin meningkat pula. Pertumbuhan dalam sektor industry memerlukan energy yang lebih banyak pula untuk menopang industry tersebut. Ekonomi yang lebih maju juga memerlukan mobilitas yang lebih intensif. . Konsumen juga memerlukan lebih banyak konsumsi BBM karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Hasil estimasi yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS)2 dengan model regresi antara tahun 1972-2012 memberikan angka elastisitas sebesar 1.8 untuk PDB Riil. Hal ini menunjukan ketika pertumbuhan naik sebesar 1%, maka konsumsi BBM akan naik pula sebesar 1.8%  Kebijakan Harga Harga BBM cenderung tetap setiap tahunnya. Namun jika dilihat secara Riil harga tersebut justru mengalami penurunan. Dengan inflasi yang terus meningkat, harga BBM yang tidak berubah cenderung terus turun secara Riil. Yang dimaksud oleh harga Riil disini adalah harga yang sudah 1 2

http://katadata.co.id/berita/2014/01/06/realisasi-subsidi-energi-melebihi-pagu-apbn-p-2013 Damuri, Yose Rizal et al. (2014). Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Ekonomi. Jakarta: Centre For Strategic and

International Studies (CSIS).

disesuaikan oleh faktor inflasi. Harga nominal BBM pada tahun 2009 berada pada angka Rp. 4.500,-sampai dengan tahun 2012. Namun, jika dilihat secara Riil harga ini turun sampai dengan dibawah Rp. 3000. 3 Dengan meningkatnya daya beli masyarakat karena pertumbuhan ekonomi, konsumsi BBM terus meningkat karena secara Riil masyarakat dapat membeli lebih banyak BBM.  Faktor Ekonomi Global Saat ini Indonesia merupakan net Importir minyak, walaupun masih melakukan ekspor beberapa produk minyak bumi. Akibatnya harga perolehan BBM sangat tergantung dari harga internasional. Pada periode 2004-2012, harga rata-rata minyak dunia untuk 11 tipe minyak mentah di Indonesia terus meningkat4. Pada tahun 2004 harga rata-rata minyak dunia berada pada angka 36.39 US$/Barel, namun pada tahun 2012 sudah berada pada angka 112.73 US$/Barel. Dalam kurun waktu 6 tahun sudah meningkat sebesar lebih dari 3 kali dibandingkan dengan tahun 2004. Walaupun pada tahun 2013 dan 2014 harga minyak dunia cenderung stabil5, namun justru pada tahun-tahun tersebut kurs rupiah terhadap dolar meningkat secara signifikan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh sehingga besaran subsidi BBM terus membengkak. Depresiasi terhadap rupiah akan meningkatkan harga perolehan dalam rupiah, sementara penerimaan dari penjualan APBN cenderung tetap

2. Pemberian Subsidi Tidak Tepat Sasaran (Penikmat Subsidi BBM Didominasi oleh Orang Kaya) Meski Indonesia bukan negara sejahtera, jenis dan kuantitas subsidi yang dialokasikan pemerintah bagi masyarakat tidak bisa dikatakan kecil. Nilai subsidi 2012 mencapai Rp 346,4 triliun atau 34,33% dari belanja pemerintah pusat. Tidak kurang dari 61,17% dari total subsidi dialokasikan untuk BBM (Rp 211,9 triliun).

3

Statistik Energi, Kementerian ESDM, diperoleh dalam berbagai tahun Pusat Data dan Informasi, Kementerian ESDM 5 Rata-rata minyak dunia pada tahun 2013 103,84 US$/Barel dan pada tahun 2014 (sampai dengan bulan Juli) 106,3 US$/Barel. Data Statistik Energi Kementerian ESDM. 4

Subsidi idealnya disalurkan kepada kelompok tepat sasaran, yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin. Tingkat kemiskinan mencapai 11,66% atau 28,6 juta orang dengan tingkat garis kemiskinan Rp280.000,-/bulan untuk setiap orangnya (Badan Pusat Stastistika, September 2014). Dengan total subsidi yang mencapai Rp346,4 triliun dan disalurkan tepat sasaran, idealnya tidak ada lagi masyarakat

Indonesia yang berada di bawah garis

kemiskinan. Dengan perhitungan sederhana, jika dilakukan penyaluran subsidi langsung kepada 28,6 juta rakyat miskin sebesar Rp100.000,-/orang setiap bulannya, total biaya subsidi per tahun hanya Rp34,32 triliun. Jika angka ini dilipatduakan, total subsidi yang diperlukan Rp 68,64 triliun per tahun. Jika kita ingin menghilangkan angka kemiskinan caranya mudah, salurkan Rp281.000,/bulan untuk setiap orangnya kepada 28,6 juta rakyat miskin sehingga tidak akan ada lagi orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Strategi terakhir ini hanya perlu Rp 96,44 triliun per tahun atau 45,51% dari subsidi BBM atau 27,84% dari total subsidi 2012. Selain itu, alasan dari jumlah orang miskin masih 28,6

juta sementara total subsidi 2012

mencapai Rp 346,4 triliun dan meningkat jadi Rp 358,2 triliun di APBN Perubahan 2013 karena sebagian besar subsidi yang disalurkan salah sasaran. Proporsi subsidi BBM sebesar Rp 211,9 triliun (61,17%) namun sebagian besar dinikmati oleh para pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat dikategorikan sebagai orang miskin. Ketika subsidi dikenakan pada harga barang, dan barang bisa diakses bebas, maka semakin tinggi seseorang mengonsumsi barang itu, semakin tinggi subsidi yang dinikmatinya. Penikmat di balik subsidi BBM Proporsi BBM bersubsidi dinikmati oleh: 1) pemilik mobil (53%) dibandingkan pemilik motor (47%); 2) masyarakat di Jawa dan Bali (59%); dan 3) angkutan darat (89%). Tercatat 25% rumah tangga berpenghasilan tertinggi menikmati 77% subsidi BBM dibandingkan 25% rumah tangga berpenghasilan terendah yang hanya menikmati 15% subsidi BBM (Kementerian Keuangan, 2012).

Penggunaan BBM bersubsidi bersifat konsumsi yang terkompensasi (berapa pun konsumsi BBM bersubsidi, tidak peduli oleh siapa dan untuk keperluan apa, pemerintah pasti menyubsidinya). Semakin banyak mengonsumsi BBM bersubsidi, semakin besar subsidi yang dinikmati. Alih-alih subsidi disalurkan kepada rakyat miskin, fakta menunjukkan subsidi BBM justru dinikmati masyarakat berpendapatan menengah ke atas, para pelaku pasar gelap dan penyelundup BBM bersubsidi. Bahkan, koruptor pun, yang notabene berpendapatan menengah ke atas, ”disubsidi” para pembayar pajak yang budiman. Ironi dari kemiskinan yang menurun sementara ketimpangan semakin membesar Salah satu indikator

orang-orang dikategorikan sebagai kelompok miskin adalah yang

berpenghasilan Rp7000,- per harinya. Faktanya, jumlah penduduk di bawah Garis Kemiskinan semakin berkurang. Pada September 2012, jumlah penduduk miskin berjumlah 28,6 juta orang, 28,55 juta orang pada September 2013, dan semakin menurun sampai pada angka 28,28 juta di bulan Maret 2014. Namun hal ini tidak menutup kemukinan orang-orang yang berada di atas garis kemiskinan masih rentan untuk jatuh ke dalam garis kemiskinan. Di samping tren kemiskinan yang semakin menurun, ternyata Rasio Gini (alat mengukur ketidakmerataan distribusi penduduk) Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 0,41. Rasio ini merupakan yang tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini berarti kesenjangan antara si miskin dan si kaya semakin meningkat karena pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya.

41

Indeks Gini 33

32

36 32

33

33

35

37

41

41

38

Angka Kemiskinan 18.40 18.20 17.40 16.70 16.00 17.80 16.60 15.40

14.20 13.30 12.50 11.96 11.37

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tabel peningkatan Indeks Gini dan penurunan Angka Kemiskinan (Sumber: Badan Pusat Statistik)

Menurut studi yang pernah dilakukan, 70% penikmat subsidi BBM adalah orang kaya dan hanya 6% orang miskin yang menikmatinya. Jadi, masih tepatkah pengurangan subsidi BBM ini ditolak? Jangan sampai kita yang berniat membela rakyat terjebak dengan alih-alih pengurangan subsidi BBM sama dengan mencabut hak rakyat. Pengurangan subsidi BBM tidak sama dengan mencabut hak rakyat, lebih tepatnya mencabut hak si kaya. Kalau bukan mahasiswa yang menyadarkan subsidi BBM ini dinikmati oleh siapa selama ini, siapa lagi?

3. Defisit Anggaran APBN Jebol ? Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2015, dari tahun 2010 APBN Indonesia selalu mengalami deficit. Deficit anggaran yang terjadi selama 5 tahun terakhir tidak bersifat constant atau pun fluktuatif, tetapi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam jumlah yang sangat besar.

Tahun

Defisit (dalam triliun rupiah)

% pada PDB

2010

46.845,7

0,73

2011

84.399,5

1,14

2012

153.300,6

1,86

2013

211.627,7

2,33

2014 (APBN-P)

241.494,3

2,40

Sumber : Kementrian Keuangan Dari data diatas dapat dilihat bahwa deficit anggaran di Indoensia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya bahkan ketika pemerintah telah mengurangi subsidi BBM dalam beberapa tahun terakhir.Ada beberapa cara untuk menghindari deficit 1.

Meningkatkan penerimaan pendapatan Negara Untuk menutup deficit sangat benar bahwa kita harus meningkatkan penerimaan dengan

berbagai cara yang pemerintah harus lakukan. Namun, dalam menganalisa penerimaan pendapatan, kita harus melihat pendapatan yang pasti, bukan berpotensi. Artinya, pemerintah harus menganggarkan pendapatan yang sifatnya pasti akan diterima, bukan hanya pendapatan yang mungkin bisa didapatkan. Pendapatan yang potensial dan tidak pasti tentu tidak akan menjamin memberikan jaminan terhadap keselamatan anggaran. Tetapi, pendapatan potensial tersebut tetap harus dicoba untuk dilakukan. 2. Penghematan terhadap anggaran itu sendiri. Agar tidak difecit maka hemat pengeluaran. Lalu anggaran manakah yang harus dilakukan penghematan ?

Sumber : Kementrian Keuangan Data diatas menunjukkan belanja pemerintah pusat dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran belanja terbesar adalah subsidi, dimana subsidi ini mencakup subsidi energy dan subsidi non energy. Anggaran manakah yang akan dihemat? mungkinkah kita menghemat belanja pegawai? belanja barang? belanja moda? pembayaran utang? belanja hibah? bantuan sosial? belanja lain – lain? Melakukan penghematan perlu melihat indicator produktivitas. Dari data di atas, salah satu anggaran yang sifatnya lebih konsumtif dan minim akan produktivitas adalah anggaran subsidi. Dalam anggaran subsidi terdapat 2 pembagian, yaitu energy dan non energy. Untuk yang non – energy, anggaran subsidi ini berupa pangan, pupuk,benih dan lain – lain yang bersifat produktif. Sementara, subsidi energy terdapat pada BBM dan listrik. Antara BBM dan listrik, yang lebih tidak produktif adalah subsidi BBM.

Melihat kurva permintaan di atas, harga barang yang disubsidi lebih murah dibandingkan dengan tanpa subsidi. Sehingga, hal ini memicu konsumen untuk bersifat konsumtif dengan membeli barang lebih banyak pada saat diberi subsidi. Dibandingkan dengan pada saat tanpa disubsidi, penghematan terhadap barang dapat dilakukan. Karena harga barang yang meningkat, permintaan terhadap barang tersebut jadi berkurang. Apabila harga BBM tidak dinaikkan dari sekarang, maka permintaan akan BBM ini akan semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam melakukan penghematan anggaran, belanja subsidi yang bisa dihemat adalah subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM. Subsidi BBM tidak tepat sasaran ? Permintaan akan subsidi BBM terbesar adalah terdapat pada kalangan yang memiliki pendapatan lebih di atas rata – rata. Data kementrian keuangan ( 2012 ) menunjukkan 77% subsidi dinikmati oleh kalangan rumah tangga berpenghasilan tinggi. Sehingga, subsidi menjadi tidak tepat sasaran karena didominasi oleh kalangan berpenghasilan tinggi. Lalu kenapa tidak cabut subsidi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi ? Membuat 2 harga dalam 1 pasar yang sama akan berdampak sangat buruk. Pada saat ada barang yang memiliki nilai fungsi yang sama dan harga berbeda, maka kecenderungan konsumen pasti akan memilih barang dengan harga lebih murah. Misalkan harga BBM bagi kendaraan umum dan kendaraan bermotor lebih murah daripada BBM kendaraan pribadi. Maka, perilaku konsumen kendaraan pribadi pasti akan cenderung mencari

cara untuk mendapatkan BBM yang bersubsidi. Sehingga, hal ini akan berdampak penimbunan BBM bersubsidi dengan berbagai cara. Dan pedagang eceran akan menimbun BBM bersubsidi dan dijual kepada pengguna kendaraan pribadi. Dampak yang seperti ini akan menyebabkan tindak kejahatan yang sulit dihindari disebabkan oleh 2 harga yang berbeda dengan barang yang sama.

4. Isu Tapering Off Quantitative Easing dilakukan untuk merangsang ekonomi AS, dengan cara memberikan uang langsung ke dalam sistem keuangan. Caranya adalah, the Fed (Federal Reserve) mengeluarkan uang untuk membeli obligasi jangka panjang, baik itu obligasi berupa surat utang AS dan obligasi kredit perumahan. Harapannya adalah, uang itu kemudian bisa digunakan oleh perusahaan untuk keperluan lainnya dan akan membuka lapangan kerja karena pengangguran meningkat pada resesi 2008. Sedangkan Tapering Off merupakan proses pemberhentian stimulus tersebut yang dilakukan secara berkala karena membaiknya ekonomi AS. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (the Fed) membuat keputusan terkait pengurangan stimulus pada akhir 2013. The Fed memutuskan mengurangi stimulus (tapering off) dari semula US$ 85 miliar per bulan menjadi US$ 75 miliar per bulan berlaku Januari 2014 lalu. Keputusan itu diambil setelah the Fed menyimpulkan adanya perbaikan ekonomi AS usai mengalami resesi sejak 2008. Quantitative easing dibagi menjadi dua, yakni: US$ 40 miliar untuk membeli surat utang AS dan US$ 35 miliar untuk membeli obligasi kredit perumahan yang dilakukan pada Januari 2014 lalu. Sejak itu, The Fed mengurangi pembelian secara bertahap dan akhirnya pada akhir Oktober 2014 6mengakhiri pembelian obligasi yang sudah menjadi US$ 15 miliar per bulan itu dari awalnya sebesar US$ 85 miliar per bulan. Apa dampaknya bagi Indonesia? Pada Juli 2013, indeks harga saham gabungan (IHSG) jatuh sangat dalam. Bahkan saat itu, IHSG jatuh lebih dari 20%. Salah satu penyebab dari tumbangnya IHSG saat itu berasal dari rencana the Fed mengurangi stimulus. Padahal, saat itu The Fed baru saja mengeluarkan rencananya Tapering Off, belum benar-benar akan melakukannua. Keinginan the Fed mengurangi stimulus atau tapering off telah membuat dana asing yang berada di Indonesia keluar dari Indonesia secara bersamaan. Berdasarkan data 6

http://fokus.kontan.co.id/news/hantu-bunga-the-fed-setelah-qe-tamat/2014/10/30

Bursa Efek Indonesia (BEI), sepanjang tahun 2014, investor asing yang mencatatkan net sell asing di pasar saham sebesar Rp 15.29 triliun. Nilai dana asing yang keluar itu hampir sama dengan nilai dana asing yang masuk tahun 2012 (dimulainya Quantitative Easing), sebesar Rp 15.2 triliun. Dengan meningkatnya uang asing yang keluar (Capital Outflow), hal ini memiliki efek besar, yaitu Defisit Neraca Modal sehingga akan mengakibatkan depresiasi rupiah. Dengan rupiah yang terus melemah, uang yang harus disiapkan untuk membayar minyak menjadi lebih besar, sehingga akan memunculkan defisit APBN. Keadaan ini disebut sebagai Defisit Ganda, yakni defisit transaksi berjalan (yang didalamnya memuat Defisit Neraca Modal) dan Defisit Fiskal (APBN). Indonesia, di tahun 2012, mengalami fenomena defisit ganda, di mana neraca perdangangan dan neraca fiskal sama-sama mengalami defisit. Indonesia mengalami defisit neraca fiskal sebesar 1.77%, dari sebelumnya ditargetkan defisit sebesar 2.23%. Pengeluaran pemerintah yang terjadi di 2012 sebesar Rp1,487.7 Triliun, lebih kecil dari yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp1,548.3 Triliun. Namun, kebanyakan defisit neraca fiskal disebabkan oleh subsidi bahan bakar minyak yang makin membesar tiap tahunnya. Ditambah dengan rupiah yang selama 2 tahun belakangan ini melemah. Berikut ilustrasinya secara sederhana:

5. Antara Subsidi BBM dan Kemiskinan Kenaikan harga BBM hampir selalu diprotes oleh masyarakat awam. Pandangan awam mereka menyatakan bahwa peningkatan harga BBM akibat adanya pengurangan subsidi akan meningkatkan kemiskinan karena harga-harga yang semakin mahal dan mendorong daya beli masyarakat yang menurun. Tetapi. Kenaikan harga barang dan inflasi lebih banyak disebabkan oleh faktor psikologis akibat pemberitaan media yang berlebihan. Pengalaman terdahulu mengatakan bahwa peningkatan harga BBM hanya berdampak sementara bagi inflasi. Hasil perhitungan CSIS7 menunjukan bahwa kenaikan BBM sebesar 50% hanya akan berdampak pada inflasi sebesar 2-3% dan hanya 20-40% dari harga itu yang akan diteruskan oleh inflasi keseluruhan. Jika dilihat dari sumbangan komoditas, peningkatan harga BBM terhadap meningkatnya garis kemiskinan juga hanya terbilang kecil dibandingkan dengan komoditas lainnya. Berikut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh BPS:

7

Damuri, Yose Rizal et al. (2014). Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Ekonomi. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS).

Jika melihat data diatas, inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya harga beras jauh lebih berperan dalam memberikan sumbangan terhadap garis kemiskinan. Bahkan, kenaikan harga rokok justru jauh lebih berperan dibandingkan kenaikan harga BBM. Hal ini mematahkan mitos bahwa kenaikan harga BBM akan memiskinkan rakyat. Pemerintah dalam hal ini lebih baik mensubtitusi subsidi bbm dan memberbesar alokasi subsidi pangan. Hal ini berbanding terbalik dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya subsidi yang semakin membesar di APBN, yang dalam jangka panjang justru akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan yang ditujukan oleh ilustrasi berikut:

Sumber: Nota Keuangan RAPBNP 2013

Lalu bagaimana dengan angka kemiskinan ?

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan semenjak tahun 2006 selalu mengalami penurunan. Bahkan, dari masa tersebut telah terjadi pengurangan subsidi BBM. Apakah benar yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin ? Barangkali, yang paling benar adalah “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin kaya”. Subsidi BBM yang dialihkan ke pembangunan infrastruktur telah memicu berbagai hal. Agenor dan Moreno-Dodson (2006) menyatakan bahwa infrastruktur berdampak dalam pertumbuhan ekonomi dalam beberapa cara: 1.

Infrastruktur menurunkan biaya faktor input dalam proses produksi. Efek ini disebut direct productivity effect.

2. Infrastruktur meningkatkan produktivitas pekerja, dan efek ini dikenal sebagai indirect effect. 3.

Dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan diperoleh melalui proses pembangunan dan konstruksi: tempat kerja yang dibuat dalam konstruksi dan terkait industri. Sebagai investasi infrastruktur membutuhkan perawatan, lebih lanjut meningkatkan penciptaan jangka panjang pekerjaan.

4. Infrastruktur juga berpengaruh positif terhadap hasil pendidikan dan kesehatan: kesehatan yang baik dan pendidikan tinggi pada angkatan kerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

6. Meredam Efek Kejut Akibat Kenaikan Harga BBM Setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi, termasuk pengurangan subsidi BBM. Salah satu efek penyesuaian harga BBM subsidi adalah inflasi yang tidak terencana. Kajian Kementerian Keuangan yang disampaikan Chatib Basri selaku Menteri Keuangan pada kabinet sebelumnya menunjukkan, dinaikkannya harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000/liter pada awal 2015 akan menyumbang inflasi sebesar 8,9 persen. Ketika hal ini terjadi, perlu alat untuk meredam efek kejut sampai inflasi dapat dikendalikan dan berada di level normal. Apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan, memang dampaknya bukan pada harga membeli BBM nya tetapi pada kenaikan harga barang lain dikarenkan inflasi yang ditimbulkan. Harga barang lain ini merupakan harga bahan pokok seperti makanan. Kenaikan BBM hampir selalu berujung kepada kenaikan komoditas lainnya, terutama bahan makanan pokok yang memakai BBM dari proses produksi hingga distribusi. Faktanya, 60-70 persen pengeluaran untuk penduduk miskin dan hampir miskin dialokasikan untuk kebutuhan makanan, di mana 20-25 persennya dialokasikan untuk beras. Sementara di sisi lain, sebesar 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan terendah hanya menerima alokasi subsidi sebesar 15 persen, sedangkan 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77 persen (ESDM, 2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “efek samping” pengurangan subsidi BBM berasal dari penurunan daya beli masyarakat miskin akibat kenaikan harga bahan makanan pokok, bukan dari semakin membengkaknya pengeluaran mereka untuk mengonsumsi BBM. Oleh karena itu, untuk menghindari agar orang miskin terkena dampak dari pengurangan subsidi BBM, maka pemerintah memberikan raskin serta BLSM sebagai bentuk konversi subsidi BBM kepada orang miskin. Cash Transfer

Pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 28,07 juta orang. Jumlah tersebutlah yang kemudian paling merasakan dampak langsung dari inflasi yang disebabkan kenaikan harga BBM subsidi. Meski sebagian besar dari mereka tidak menggunakan BBM bersubsidi, namun daya beli yang menurun menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, yaitu makanan. Untuk mengurangi dampak buruk inflasi, sudah tentu pemerintah akan menerapkan berbagai kebijakan. Namun, tentunya perlu waktu agar kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat mengembalikan daya beli masyarakat. Dalam waktu tunggu inilah diperlukan kebijakan cash transfer yang mampu meredam efek kejut, yaitu pemberian sejumlah uang selama selang waktu tertentu yang bersifat sementara dengan maksud mengembalikan daya beli rumah tangga akibat inflasioner kenaikan harga BBM. Cash transfer ini pernah diterapkan di Indonesia dengan nama BLSM (bantuan langsung tunai sementara) yang diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga dengan besaran Rp. 150.000,- per bulan selama empat bulan. Penerima program ini merupakan 25% rumah tangga dengan status termiskin di Indonesia. Perhitungan besarannya didapat dari inflasi barang-barang konsumsi rumah tangga miskin dikalikan rata-rata pengeluaran bulanan mereka. BLSM memang hanya bersifat meringankan sementara, karena memang tujuan program ini hanya mengembalikan daya beli rumah tangga miskin sampai kebijakan jangka panjang berhasil diterapkan. Sedangkan bantuan untuk mengurangi kemiskinan terstruktur diberikan pemerintah melalui bantuan dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pelatihan. Untuk hal-hal tersebut, tentu ada program lain seperti raskin, PKH, beasiswa pendidikan, BPJS dan lain-lain.

7. Subsidi BBM dari Tinjauan Internasional dan Alam Subsidi BBM yang dilakukan pemerintah di pasar yang sedang berkembang mencapai 500 miliar US dollar per tahun dan merupakan kontributor utama dalam perubahan iklim menurut International Energy Agency (IEA) dan International Monetary Fund (IMF). Jumlah tersebut setara dengan 0,3 persen dari GDP global atau 0,9 persen dari pendapatan pemerintah di seluruh dunia, secara harfiah dihabiskan menjadi asap.

Negara yang melakukan subsidi terkonsentrasi di negara-negara Timur-Tengah, Afrika Utara, Asia, dan sebagian negara Amerika Latin menurut database IEA tentang subsidi bahan bakar fosil. Negara yang paling banyak mengeluarkan anggaran untuk melakukan subsidi adalah Iran, Arab Saudi, dan Rusia, yang mana semuanya merupakan produsen utama minyak bumi. Total subsidi dari ketiga negara tersebut mencapai 180 miliar US dollar per tahun di 2012. (http:/www.iea.org/subsidy/index.html). Menurut IEA, menyesuaikan subsidi minyak bumi, gas alam, dan listrik setahap demi setahap serta menyejajarkan harga dengan standar yang berlaku di internasional akan mengurangi pertumbuhan permintaan energi sebesar 5 persen dan emisi karbon dioksida sebanyak 2 miliar ton di tahun 2020. Setara dengan gabungan emisi yang dihasilkan Jerman, Perancis, dan Inggris saat ini. Subsidi bahan bakar fosil juga mempercepat penurunan jumlah bahan bakar itu sendiri karena merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Menurut perhitungan IMF, jika semua negara mulai menghilangkan subsidi setahap demi setahap, maka harganya akan lebih rendah 8 persen dibandingkan jika tetap melakukan subsidi di tahun 2050. Meningkatkan tarif bensin, solar, dan minyak tanah ke level pasar akan menghemat 4,7 juta barel minyak bumi per hari di akhir dekade ini (World Energy Outlook 2011). Memotong subsidi juga akan meningkatkan anggaran pemerintah. Dari 58 negara yang mensubsidi bensin, solar, dan minyak tanah di 2010, 46 negara diantaranya mengalami defisit anggaran dan 27 kasus defisit lebih dari 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut tentu sangat membebani para pembayar pajak. Subsidi membuat pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dan kesejahteraan sosial menjadi berkurang. Menurut APBN-P 2014, anggaran yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk subsidi (energi dan non energi) jauh lebih besar daripada anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Subsidi juga mendorong konsumsi yang berlebihan. Harga minyak dan listrik yang “murah” yang berlaku di Arab Saudi membuat negara tersebut menjadi salah satu negara dengan penggunaan energi per kapita tertinggi di dunia dan membuat jumlah minyak yang tersedia untuk ekspor menjadi semakin terbatas. Kausalitas klasik bahan bakar fosil adalah selama harganya masih rendah maka orang-orang tidak akan pernah tertarik menggunakan transportasi publik dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Serupa tapi tak sama, insentif untuk mengadakan energi terbarukan pun tidak akan terwujud. Masyarakat tidak akan menjadi inovatif

dan green-thinking. Selama bahan bakar masih murah maka akan terus mendorong masyarakat cenderung menjadi boros atau overconsumption. Jika anggaran subsidi dialihkan ke kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur, apakah kondisi over kesehatan, over pendidikan, atau over infrastruktur itu buruk? Masalah lain dari subsidi adalah mendorong adanya penyelundupan. Solar di Iran dijual seharga 12 US sen per liter sedangkan di negara yang berbatasan langsung yaitu Pakistan, solar dijual seharga 1,2 US dollar. Akibatnya menurut perkiraan IEA, 60.000 barel solar diselundupkan dari Iran ke Pakistan dan Afganistan setiap harinya. Menurut data Oil Change International, diperkirakan total subsidi secara global mencapai 1 triliun US dollar. Laporan terbaru dari International Monetary Fund (IMF) subsidi secara global dapat mencapai 1,9 triliun US dollar jika ditambahkan eksternalitas negatif (biaya tambahan yang harus ditanggung sebagai akibat dari adanya kegiatan konsumsi atau produksi barang tersebut). Maka ketika emisi gas rumah kaca sudah makin tinggi, pemerintah di negara-negara seluruh dunia malah menggelontorkan ratusan miliar US dollar dalam bentuk subsidi bahan bakar fosil, mengembangkan “insentif buruk” untuk melanjutkan kehidupan kearah iklim yang lebih buruk. Menghapus subsidi bahan bakar fosil dapat menjadi induk dari semua win-win scenarios. Kemenangan bagi pembayar pajak, kemenangan bagi pemerintah, dan kemenangan bagi planet ini tentunya.

Sumber Referensi: Badan Pusat Statistik 2001-2013 K. Donelacio dan Laisves, “Sosio-Ecnomic Impact of Infrastructure Investment, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics (3).2009 Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2014, 2013, Jakarta Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2015, 2014, Jakarta http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/18/0746006/Hitunghitungan.Subsidi.BBM. http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/09/08/nbkgk81-efek-kejut-sesaat http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/07/01/1339226/BPS.Jumlah.Penduduk.Miskin.Tur un http://commondreams.org/news/2013/11/07/global-fail-govts-pour-500-billion-fossil-fuelsubsidies http://jakartagreater.com/haruskah-bbm-subsidi-dihapus/ http:/priceofoil.org/fossil-fuel-subsidies/ http://reuters.com/article/idUSL6N0O231C20140516?irpc=932 http://finance.detik.com/read/2014/05/31/101625/2596038/1034/jokowi-mau-hapus-subsidibbm-prabowo-kurangi-subsidi-orang-kaya