Pengalihan Subsidi BBM, Program Pengurangan Kemiskinan, dan Bantuan Langsung Tunai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran Cikampek - Jawa Barat, 4 Juni 2008
Kenaikan Harga BBM dan Posisi Subsidi Kuartal I 2008
Rancangan Awal Alokasi Subsidi dalam APBN menjunjung Prinsip Berkeadilan ….
Subsidi Energi +/- Rp 76 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = Rp 53 trilyun)
Program-program pengurangan beban masyarakat pendapatan rendah, pemberdayaan masyarakat, dan UMK
+/- Rp 70 trilyun
Perkembangan kenaikan harga minyak menyebabkan postur subsidi mulai mengusik prinsip berkeadilan …. Program-program pengurangan beban masyarakat pendapatan rendah, pemberdayaan masyarakat dan UKM
Rp 60 trilyun
Subsidi Energi Rp 265 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = +/Rp 185 trilyun)
Subsidi Energi Rp 265 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = +/Rp 185 trilyun)
Program-program pengurangan beban rakyat pendapatan rendah, pemberdayaan masyarakat dan UKM Rp 60 trilyun
Jika ketidakseimbangan terus terjadi, dikhawatirkan program-program pengurangan kemiskinan akan terganggu
Sangat Penting : •
Menjaga agar program-program penanggulangan kemiskinan, dan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah tetap dapat dibiayai oleh APBN
•
Meningkatkan dan memperluas program-program bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus menyiapkan antisipasi perkembangan situasi tidak menguntungkan lebih lanjut sekaligus sebagai kompensasi realokasi subsidi yang harus dilakukan.
Pemanfaatan Subsidi BBM Berdasarkan Kelompok Pengeluaran dan Jenis BBM. Manfaat subsidi (Rp.)per kapita per bulan (2005) 50,000
Solar Premium Minyak Tanah
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Miskin
2
3
4
5
6
7
8
9
Kaya
Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Pengeluaran Per Kapita
Darimana Datangnya Subsidi •Biaya penyediaan BBM tergantung dari harga minyak dunia dengan nilai US$, •Penerimaan penjualan BBM tergantung harga tetap dengan nilai Rupiah, dan •Konsumsi BBM dalam negeri meningkat
Subsidi BBM = Q BBM x (Harga Patokan BBM – Harga Jual BBM) Harga Minyak Dunia Naik
Konsumsi BBM dalam negeri meningkat
Subsidi BBM Naik Beban APBN Meningkat
Kenaikan Harga (Pengurangan Subsidi)
Kompensasi Subsidi
Pengurangan Jenis & Konsumen BBM bersubsidi
Instabilitas Sosial Politik
Program Penanggulangan Kemiskinan
Kelompok (Kluster) Program Penanggulangan Kemiskinan
“diajari mancing” II. Pemberdayaan Masyarakat “dikasih ikan” I. Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Sasaran 19,1 juta RTS/ Rumah Tangga Sasaran (Raskin, PKH, BOS, JAMKESMAS, dll), termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin.
Program-program yang tergabung dlm PNPM. Fokus: 5.720 kecamatan Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 3 Milyar/kec./ tahun.
III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) “dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri” Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan K/L.
KLUSTER 1: BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL •
Penajaman fokus dan sinkronisasi serta pengamanan Program Bantuan dan Perlindungan Sosial pada 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan kelompok rentan lainnya (kaum perempuan miskin, lansia, korban bencana alam/konflik sosial, penyandang cacat, komunitas adat terpencil, dll).
•
Mencakup pula program-program bantuan dan perlindungan sosial yang dikhususkan untuk kelompok masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin (RTS) misalnya Program Bantuan Tunai Bersyarat/BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan/PKH, beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dan lain sebagainya. 10
Kluster / Kelompok Program I : Depkes
1
Depdiknas
2
Depdiknas + Depag Depsos Bulog DPU Deptan
3 4 5 6 7 8
BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELOMPOK SASARAN
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Program Wajib Belajar Diknas 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non-Formal Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program Keluarga Harapan (PKH) Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran (Raskin) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM-IP) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPKP)
Catatan : • Semua program menggunakan data yang sama yaitu RT Sasaran 2006 sebesar 19,1 juta KK, termasuk untuk RT Sangat Miskin 3,9 juta KK. • Updating / pemutakhiran data RTS dilakukan BPS Oktober – Desember 2008. Januari 2009 telah diperoleh data RTS termasuk RTSM yang baru.
11
KLUSTER 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PNPM MANDIRI • Tahun 2008 PNPM Mandiri mencakup 3.999 kecamatan di 16.417 desa-desa tertinggal dan sekitar 21.000 desa-desa lainnya, dengan anggaran Rp 13,8 trilliun, dari PNPM Inti maupun PNPM Penguatan. • Tahun 2009 seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 5.720 kecamatan akan mendapat PNPM Mandiri dengan besaran rata-rata BLM/kecamatan/tahun adalah Rp 3 Milyar / kecamatan. • Dilakukan penajaman fokus penerima PNPM Mandiri yang ditujukan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin yang rentan atau perluasan program-program penguatan pada PNPM Mandiri, antara lain untuk: kelompok perempuan, petani/buruh gurem, nelayan miskin, penyandang cacat, penderita penyakit menahun, korban bencana alam/konflik sosial, dll. 12
Kluster / Kelompok Program II :
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Depdagri
1 Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK)
Depsos
2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS)
Dephut
3 Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan (SPKP) 4 Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI 5 Program Pembangunan Hutan Rakyat
Depnakertrans
6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT)
Kemeneg LH
7 Program Pemberdayaan Masyarakat Pemukiman Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan
Depbudpar
8 Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan
Depdag
9 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP)
BKKBN
10 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 13
Kluster / Kelompok Program II :
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kemeneg PDT
11 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK / SPADA)
Deptan
12 Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
DPU
13 Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 14 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi 15 Wilayah (RISE) – dimulai 2009
DKP
16 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
Kemeneg PP
17 Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
Kemeneg LH
18 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan
14
Kluster / Kelompok Program II :
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Catatan : • Seluruh 18 program diatas dipadukan dalam PNPM Mandiri, baik di pusat maupun di daerah. • Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan program-program regional dan lokal yang saling mendukung dan melengkapi program PNPM Mandiri. • Belum semua kementerian/lembaga melaporkan programprogram pemberdayaan masyarakatnya kepada TKPK-Menko Kesra.
15
KLUSTER 3: PENGUATAN USAHA MIKRO DAN KECIL Penerima manfaat kluster ketiga ini adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya, sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Kluster ini ditujukan kepada masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu namun yang dipandang mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan lembaga keuangan formal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Percepatan penyaluran KUR, prioritas KUR diberikan pada nasabah mikro dengan batasan kredit 5 juta ke bawah. 16
Kluster / Kelompok Program III : PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL BPN
1 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
Deptan
2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)
Dephut
3 Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi 4 Program Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP) 5 Program Hutan Kemasyarakatan (HKM)
Depnakertrans
6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) 7 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK)
Kemenegkop UKM
8 Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UKM 9 Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UKM 10 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 11 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 12 PERKASSA 13 P3KUM 17
Kluster / Kelompok Program III : PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL Kemeneg PP
14 Program Pelatihan Pengarus-utamaan Gender 15 Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
Kemeneg Perumahan Rakyat
16 Program Stimulasi Perumahan Swadaya bagi MBR melalui LKM/ LKnB
Kemeng LH
17 Program Pinjaman Lunak Lingkungan
Depdag
18 Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL)
Depkominfo
19 Program Pinjaman Lunak Lingkungan
Deperind
20 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
DKP
21 Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
Kemeneg PDT
22 Program Pengembangan Investasi di Kawasan Tertinggal (SPADI)
Depdagri
23 Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Pedesaan
Bank Indonesia
24 Rencana Bisnis Perbankan bagi UMKM
Depbudpar
25 Pengembangan Usaha dan Investasi Pemerintah 18
Peningkatan program Penanggulangan Kemiskinan yang TELAH DILAKUKAN tahun 2008 yang juga bertujuan untuk meredam dampak kenaikan harga minyak internasional TANPA MENAIKKAN harga BBM dalam negeri Kluster / Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Penambahan Raskin, 10 kg 15 kg/RTS/bulan untuk 19,1 juta RTS, selama 10 bulan Penjualan minyak goreng dan kedele bersubsidi Pasar murah oleh BUMN Stabilisasi harga pangan
Pemberdayaan Masyarakat Konsolidasi dan percepatan program PNPM
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Re-fokus dan percepatan KUR pada layanan kredit dibawah Rp 5 juta (saat ini KUR telah terealisasi Rp 5,2 T dengan sekitar 400.000 nasabah)
Peningkatan program Penanggulangan Kemiskinan yang AKAN DILAKUKAN tahun 2008 dilakukan realokasi subsidi Kluster / Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Penambahan Raskin dari 10 bulan menjadi 12 bulan, @ 15kg/RTS/bulan untuk 19,1 juta RTS
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Konsolidasi dan percepatan program PNPM
Percepatan penyaluran KUR hingga mencapai Rp 14,1 trilyun tahun 2008
Penjualan beras kualitas medium bersubsidi untuk buruh, PNS Gol I/II, tenaga honorer, Tamtama TNI/Polri, untuk 12 juta KK Pasar murah BUMN dan swasta untuk 5 juta KK, khususnya buruh dan masyarakat rural-urban berpendapatan tetap
+ kemungkinan realisasi program-program yang masih tertunda
+ bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Dasar Hukum (1) Keputusan dalam UU APBN-P, Pasal 14 ayat (2): Dalam hal terjadi perubahan harga minyak yang sangat signifikan dibandingkan asumsi harga minyak yang ditetapkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi BBM dan/atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2008.
Dasar Hukum (2) • Dilaksanakan berdasarkan INPRES No3/2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk RTS. Tugas K/L dalam pelaksanaan BLT: 1. 2. 3. 4. 5.
MENKO POLHUKAM: Koordinasi bidang KAMTIB. MENKO Perekonomian: Koordinasi penyiapan kondisi perekonomian. MENKO KESRA: Koordinasi pelaksanaan program BLT dan pengaduan masyarakat. MENKEU: Penyediaan dana, penyusunan dan pengendalian anggaran. MENNEG PPN / Kepala BAPPENAS: Koordinasi perencanaan program, penyusunan organisasi pelaksanaan dan evaluasi program.
١. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Sosial: Pelaksana program. MENDAGRI: Koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program bersama PEMDA. MENKOMINFO: Koordinasi sosialisasi dan konsultasi publik mengenai BLT bersama MENDAGRI. MENNEG BUMN: Integrasi BUMN Peduli kedalam BLT. Jaksa Agung: Penegakan hukum atas penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan program. Panglima TNI: Mendukung dan membantu pengamanan pelaksanaan program. KAPOLRI: Penjagaan KAMTIBMAS untuk pelaksanaan program
١. 2. 3.
4.
Kepala BPS: Penyediaan data RTS dan pemberian akses data kepada instansi yang berkepentingan. Kepala BPKP: Pelaksanaan audit pelaksanaan program. Para Gubernur beserta jajarannya: Mendukung pelaksanaan dan pengawasan program di wilayah masing-masing. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya: Mendukung pelaksanaan dan pengawasan program di wilayah masing-masing.
Unsur Kebijakan BLT Lainnya • Periode Pelaksanaan: Tahun 2008: 7 bulan. Tahun 2009: 12 bulan. • Pendataan: BPS akan melakukan sensus ulang RTS, termasuk melakukan sweeping untuk mengurangi tingkat kesalahan inklusi dan eksklusi
Evaluasi BLT 2005/06
Pendataan dan Penyaluran Dana • Pendataan:
Dari sekitar 6.093 kecamatan data BLT 2006, BPS telah memperbaiki data di 1.023 kecamatan (untuk PKH.) Untuk kepentingan BLT 2009, BPS akan memperbaiki data di sekitar 5.070 kecamatan tersisa.
• Penyaluran dana: Berdasarkan pengalaman BLT 2005/06, PT Pos telah melakukan perbaikan dalam rencana penyaluran dana di seluruh desa / kelurahan di Indonesia, a.l., identifikasi dan pemetaan lokasi calon penerima BLT, penyediaan jalur khusus LANSIA dan penyandang cacat, penyaluran terjadwal dengan pemberitahuan yang lebih gencar.
Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM Bantuan tunai memberi manfaat langsung bagi peningkatan daya beli kebutuhan pokok
29 Sumber data: Susenas 2006, diolah
Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM Sebagai program bantuan, BLT sangat efektif karena 90% RTS menerima penuh bantuan tunai
TERIMA KASIH
