MANFAAT DAN KENDALA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009 DI KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Manfaat dan Kendala Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pertanian Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan

MANFAAT DAN KENDALA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009 DI KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Benefits and Constraints of Specifically Allocated Fund in 2009 Budget Year for Agricultural Sector in Tapin Regency, South Kalimantan Province Valeriana Darwis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161

ABSTRACT Dana Alokasi Khusus/DAK or Special Allocation Funds/SAF is funding that comes from Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN or National Revenues and Spending Budget/NRSB that is given to particular region to be spent on special activities that is part of national priority program devolved to the region. As a recipient of SAF, in 2009 Ministry of Agriculture has spent almost Rp 1.5 trillions or equivalent to US$165 millions for agricultural activities dispersed in 32 provinces and 477 districts/municipalities. The objective of this paper is to learn the types of agricultural activities that was funded under SAF in Tapin district, South Kalimantan; problems of its implementation; and suggest some recommendation for its improvement. SAF activities in 2009 in Tapin were concentrated in Food and Horticulture Crops Agency with 6 activities, Livestock and Fisheries Agency with 3 activities and Food Security and Extension Implementasi Agency with one activity. All those activities have been implemented by following standard technical procedures. However, planning of some activities was premature. As an example was shown by the construction of livestock forage field which was not supported by funding to purchase production inputs such as fertilizer, high –yielding seeds and planting budget. The same observation was encountered in the construction of Balal Penyuluhan Pertanian/BPP or Agricultural Extension Office, where the physical office has been built, but it did not have permanent staff yet. The study also found that the SAF planning in central government did not go in line with that of in regional government and reporting format of activities were not standard. The paper suggests that the planning and evaluation of activities funded under SAF should be formulated thoroughly together by central, provincial and district government. Types of activities funded under SAF from the central government should be Informed before project discussion at regional government level, to prevent its disruption to activities at regional government. Format of activity reports also need to be standardized. Key words : Dana Alokasi Khusus/DAK or Special Allocation Funds/SAF, benefit and constraint of Its use ABSTRAK Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah. Salah satu penerima DAK adalah Kementerian Pertanian dan pada tahun 2009 sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,492 triliun untuk kegiatan pertanian yang tersebar di 32 provinsi dan 477 kabupaten/kota. Tulisan ini bertujuan ingin mengetahui jenis kegiatan

539

Valeriana Darwis

pertanian di Kabupaten Tapin yang dibiayai oleh dana DAK, permasalahan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi penyempurnaannya. Kegiatan DAK 2009 di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan paling banyak terdapat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu 6 kegiatan, kemudian tiga kegiatan di Dinas Peternakan dan Perikanan dan satu kegiatan di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknis. Tetapi dari segi perencanaan belumlah matang hal ini terlihat dari kegiatan pembuatan kebun hijau makan ternak (HMT) tetapi tidak ada dana untuk sarana produksi berupa pupuk, bibit rumput HMT unggul serta biaya penanaman. Hal yang sama juga terjadi di pembangunan BPP, dimana bangunan sudah dibuat tetapi tidak ada karyawan tetap. Tidak adanya sinkronisasi waktu perencanaan pembuatan DAK antara pusat dan daerah dan pelaporan kegiatan formatnya tidak seragam. Untuk itu kedepannya disarankan dalam pembuatan DAK khususnya dalam perencanaan dan evaluasi dinas provinsi ikut terlibat agar kegiatan DAK kabupaten bisa disinerjikan dengan kegiatan provinsi. Agar tidak mengganggu kegiatan di daerah hendaknya informasi jenis kegiatan DAK pusat sebelum pembahasan kegiatan di daerah. Perencanaan penggunaan DAK harus lebih matang lagi, serta adanya pelaporan kegiatan yang jelas dan seragam Kata kunci : DAK, manfaat dan kendala penggunaannya

PENDAHULUAN

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah. Tujuannya DAK adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumberdayanya. Salah satu penerima DAK adalah Kementerian Pertanian dengan kegiatan yang diarahkan kepada penyediaan sarana, prasarana lahan dan air, serta prasarana penyuluhan pertanian. Kegiatan pengelolaan lahan dan air diprioritaskan guna memenuhi ketersediaan lahan dan air secara berkelanjutan untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Kinerja penyuluh tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia (SDM) penyuluhan yang handal, melainkan juga didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai dalam hal ini berupa balai penyuluh pertanian (BPP) tingkat kecamatan. Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming), berusaha tani lebih menguntungkan (better bussines), hidup lebih sejahtera (better living) dan lingkungan lebih sehat. Permasalahan penyuluhan saat ini menurut pendapat Herlambang (2005) dan Suprapto (2005) antara lain : (1) lembaga penyuluhan masih lemah, akibatnya kegiatan penyuluhan menjadi tidak efektif, tidak terkontrol dan tidak dievaluasi, (2) kurangnya koordinasi dalam

540


penyelenggaran penyuluhan di lapangan, (3) BPP tiap kecamatan kurang berfungsi (infrastrukturnya tidak memadai) sehingga mempengaruhi operasional penyuluhan. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu sumber pertumbuhan produksi yang nyata (Jayne et al., 1994). Meskipun mahal investasi infrastruktur perdesaan sangat efektif untuk mendukung perkembangan pertanian maupun pertumbuhan ekonomi perdesaan (Fox, 2001; Stifel and Minten, 2007). Investasi di bidang infrastruktur merupakan pendukung penting adopsi teknologi, menstimulasi komplementaritas investasi usaha tani dan penggunaan input dan sangat diperlukan untuk memperlancar pemasaran hasil-hasil pertanian (Rahm and Huffman, 1984; Feder, Just and Zibermen, 1995; Wozniak, 1989) Berbagai pengamatan empiris menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani khususnya maupun pendapatan masyarakat perdesaan pada umumnya, terkendala oleh situasi dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa membaiknya akses ke prasarana seperti jalan yang baik merangsang penggunaan masukan pertanian antara lain pupuk, peningkatan produksi agregat, dan surplus pasar dari perdesaan (Hutabarat et al., 2002). Jika tidak segera diperbaiki, menurunnya kualitas sarana transportasi perdesaan tersebut bukan hanya tidak kondusif untuk meningkatkan produksi pertanian tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dalam arti luas serta mempersulit upaya peningkatan pendapatan dan distribusinya. Hal ini terkait dengan peran strategis infrastruktur transportasi di perdesaan untuk mendukung mobilitas sumber daya pertanian dan perdesaan serta perkembangan sektor non pertanian di perdesaan. Beberapa studi empiris di berbagai negara berkembang menunjukkan hal tersebut. (Binswanger et al., 1993; JBIC, 2004; Zhu and Luo, 2006; Yamauchi, 2008). Salah satu kemunduran infrastruktur yang paling menonjol adalah kerusakan infrastruktur irigasi. Selain terjadinya pendangkalan bendungan, jaringan irigasi yang kondisinya rusak diperkirakan tak kurang dari 15 persen sehingga secara umum kualitas air menurun. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa kerusakan fisik jaringan irigasi merupakan salah satu faktor penyebab utama turunnya kinerja irigasi (Arif, 1996; Sumaryanto et al., 2003). Kerusakan terjadi baik di jaringan sekunder maupun tertier, namun yang dominan adalah jaringan tertier (Sumaryanto et al., 2006). Laju kerusakan terus berlanjut karena biaya operasi dan pemeliharaan irigasi yang tersedia sangat terbatas, sekitar 60-85 persen hanya cukup untuk membayar gaji pegawai dan administrasi sehingga pemeliharaan rutin sangat tidak memadai (Syarif, 2002). Degradasi kualitas ini merupakan kendala yang sangat serius dalam peningkatan produksi pangan (Simatupang, 2000) Pada tahun 2009 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,492 triliun untuk memfasilitasi kegiatan DAK di Bidang Pertanian, yang tersebar di 32 provinsi dan 477 kabupaten/kota (Lampiran 1). Penggunaan DAK Bidang Pertanian tahun 2009 mewajibkan kabupaten/kota untuk menyediakan dana pendamping (APBD) minimal 10 persen dari pagu DAK yang diterima untuk

541

Valeriana Darwis

kegiatan fisik. Adapun DAK Bidang Pertanian tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan: (1) penyediaan fisik prasarana penyuluhan yang hanya digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi balai penyuluhan pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; (2) penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan lahan meliputi: pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani (JUT), jalan produksi, optimasi lahan, peningkatan kesuburan tanah, sarana/alat pengolah kompos, konversi lahan, serta reklamasi lahan rawa pasang surut dan rawa lebak; (3) penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan air, meliputi pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), tata air makro (TAM), irigasi air permukaan, irigasi tanah dangkal, irigasi tanah dalam, pompanisasi, dam parit, embung, (4) perluasan areal meliputi: cetak sawah, pembukaan lahan kering/perluasan areal untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Tulisan ini bertujuan ingin mengetahui jenis kegiatan sektor pertanian yang dibiayai oleh dana DAK, permasalahan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian ke depan.

METODOLOGI

Penelitian ditujukan kepada kegiatan pertanian yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009, sementara survei ke Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dilaksanakan pada bulan Juni 2010. Adapun pemilihan lokasi mempergunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989), yaitu : (1) daerah produksi padi, (2) keterjangkauan akses ke wilayah sampel, (3) mewakili pulau dan (4) ketersediaan waktu. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang terdiri regulasi/kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan DAK, data series kegiatan-kegiatan DAK nasional dan kabupaten dan laporan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap lembaga-lembaga yang mengelola DAK pertanian dengan mempergunakan daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner) dengan strategi focus group discussion (FGD) Kumpulan data kuantitatif dianalisis dengan mempergunakan perhitungan sederhana berupa nilai rata-rata persentase, dan tabulasi silang. Sedangkan kumpulan data kualitiatif mempergunakan analisis deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyaluran DAK pemerintah provinsi tidak dilibatkan sama sekali. Keterlibatan provinsi terakhir kali terjadi pada tahun 2004 dalam bentuk perencanaan kegiatan yang akan didanai DAK.

542


DAK di Kabupaten Tapin sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Dalam masa lima tahun telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2005 Kabupaten Tapin hanya mendapatkan dana sebanyak 1,13 milyar dan pada tahun 2009 meningkat tajam menjadi 4,22 milyar (Tabel 1). Peningkatan penyediaan dana ini tidak hanya terjadi pada APBN saja, tetapi APBD juga meningkat dari 138 juta pada tahun 2005 menjadi 551 juta di tahun 2009. Kondisi ini merepresentasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan dalam penyediaan anggaran 10 persen yang merupakan salah satu kewajiban dalam mendapatkan DAK. Yang menjadi permasalahan utama dalam mendapatkan DAK bukan pada penyediaan APBD sebesar 10 persen, melainkan masalah koordinasi waktu. Penyusunan kegiataan setiap tahun di daerah di mulai pada bulan Oktober sampai November. Sedangkan jenis-jenis kegiatan yang didanai dari DAK baru diketahui pada akhir tahun. Kondisi ini menyebabkan daerah kesulitan dalam mengatur penggunaan anggaran serta akan berakibat pada pergeseran pemanfaatan jenis, waktu dan dana yang sebelumnya sudah dirapatkan dalam musrembang kabupaten. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara melakukan revisi. Kebijakan ini juga mengandung risiko tidak tepatnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Umumnya revisi kegiatan dalam APBD harus mendapat persetujuan dewan. Ini mengartikan dibutuhkan waktu untuk mendapatkan persetujuan dari beberapa institusi terkait. Tabel 1. Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan Uraian Tanaman Pangan & Hortikultura

2005 APBN APBD

2006 APBN APBD

2007 APBN APBD

(Dalam Jutaan Rupiah) 2008 2009 APBN APBD APBN APBD

1.130

3.080

4.031

4.031

138

529

0

424

1.871

190

Peternakan & Perikanan

-

-

-

-

500

50

Ketahanan Pangan

-

-

-

-

1.350

256

Kehutanan & Perkebunan

-

-

-

-

499

55

424

4.220

551

Total 1.130 138 3.080 529 4.031 0 4.031 Sumber : Menteri Keuangan (APBN) dan Dinas Pertanian Kabupaten (APBD)

INSTITUSI PELAKSANA DAK TA 2009

Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian tahun 2009 di Kabupaten Tapin telah diserahkan kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pelaksana dan penanggung jawab kegiatan secara utuh sesuai alokasi dana yang diterima. SKPD tersebut adalah : dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dinas peternakan dan perikanan; dinas kehutanan dan perkebunan; serta badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluh.

543

Valeriana Darwis

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tujuan pembangunan pertanian pada dasarnya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui peningkatan produksi bahan pangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembangunan pertanian dimasa datang mempunyai visi sebagai pertanian modern, tangguh, dan efisien. Dalam mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan adalah memberdayakan petani menuju masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Sejalan dengan penjelasan diatas, maka tujuan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tapin adalah : 1. meningkatkan kualitas swasembada pangan di daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional; 2. menyediakan kebutuhan industri dalam negeri dan kebutuhan pakan ternak yang bahan bakunya dari produksi tanaman pangan; 3. menggali dan mengembangkan komoditas tanaman pangan di daerah yang berpotensi ekspor untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi impor sehingga menghemat devisa negara; 4. meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja serta mengusahakan pemerataannya melalui peningkatan produktivitas usaha dan nilai tambah komoditas pangan; 5. mendukung pembangunan daerah dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan penerapan pola pembangunan pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Pengadaan Dekomposer, Tricoderma Cair, Pembenah Tanah Pengadaan dekomposer sebanyak 110 kg/liter, tricoderma cair sebanyak 2.118 liter, dan pembenahan tanah sebanyak 330 kg telah direalisasikan secara fisik 100 persen dengan realisasi keuangan sebesar 91,36 persen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah yang sangat diperlukan mendapatkan pertumbuhan tanaman secara maksimal. Dari paket tersebut telah diserahkan kepada 136 kelompok tani dengan total luas tanaman padi 868,125 ha (Tabel 2). Dampak yang dirasakan dari aplikasi tricoderma cair dan pembenahan tanah pada pertanaman padi telah memberikan pertumbuhan yang lebih baik, yang terlihat nyata dari warna daun lebih hijau dan jumlah anakan lebih banyak serta relatif lebih tahan terhadap serangan hama wereng. Berdasarkan hasil Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan kaji terap di beberapa kelompok tani yang telah melaksanakan aplikasi tricorderma cair mampu meningkatkan hasil panen rata-rata 0,6 ton/ha gabah kering giling (GKG).

544


Tabel 2. Keragaan Distribusi Tricoderma Cair dan Pembenah Tanah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, 2009

Kecamatan Tapin Utara Lumbu Raya Antasari Kakaran Bungur Banua Padang Hilir Lokpaikat Bakarangan Tapin Tengah Hatungun Binuang Tapin Selatan Candi Laras Utara Buas-buas JUMLAH

Desa 14 1 1 1 9 1 6 8 1 8 5 2 3 2 62

Kelompok 46 3 2 2 27 3 24 9 2 2 5 5 3 3 136

Luas Tanam (HA) 70 27 50 50 70 80 48 70 70 70 70 63 80 50,125 868,125

Aplikasi Teknologi Tricoderma Pembenah Cair Tanah (4 ltr/Ha) ( 1 kg/Ha) 172 27 108 0 100 25 100 25 172 27 200 30 128 16 172 27 172 27 172 27 172 27 172 20 160 40 152,5 12 2.152,5 330

Pengadaan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) Pengadaan APPO sebanyak 3 unit telah direalisasikan 100 persen dengan realisasi keuangan 98,76 persen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kelompok tani yang akan memproduksi pupuk organik (kompos) sebagai pupuk alternatif yang lebih murah, bahan baku melimpah, dan mempunyai kelebihan dalam kemampuan memperbaiki kualitas hasil produksi dibanding dengan pupuk anorganik (pabrikan). Paket tersebut telah diserahkan kepada 3 kelompok tani yang memenuhi persyaratan teknis dan telah dipilih secara selektif oleh tim teknis (Tabel 3). Tabel 3. Keragaan Kelompok Tani Penerima APPO Kelompok Tani

Ketua

Alamat Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara

1

Tani Membangun

Darsani

2

Sri Rejeki

Suharti

3

Tambak Raya

Muslim

Nilai Hasil Identifikasi 105 84 82

Dampak yang dirasakan dari pemberian bantuan alat pembuat pupuk organik (APPO) kepada kelompok tani yang telah memproduksi pupuk organik sangat nyata dirasakan manfaatnya. Sebelum memiliki APPO untuk mencacah atau merajang bahan organik seperti jerami, eceng gondok, ranting, atau bahan tanaman lainnya dilakukan secara manual menggunakan parang maupun mesin

545

Valeriana Darwis

potong rumput gendong. Setelah menggunakan APPO hasil cacahan/rajangan lebih halus merata dan dapat menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan.

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Pembangunan jalan usaha tani di persawahan sepanjang 11.000 meter telah direalisasikan sepanjang 11.197 atau melebihi target 197 meter dengan realisasi keuangan sebesar 98,42 persen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha taninya seperti mengangkut sarana produksi seperti pupuk maupun mengangkut hasil panen sehingga dapat mengurangi biaya upah angkut. Pembangunan jalan usaha tani tersebut menggunakan lahan milik masyarakat atau kelompok tani tanpa ada biaya pembebasan lahan. Jalan usaha tani tersebut mempunyai ukuran lebar bawah 3 meter dan lebar atas 2 meter dan tinggi 1 meter (padat) menggunakan lapisan geotekstil, yang lokasinya tersebar dibeberapa kecamatan (Tabel 4). Tabel 4. Keragaan Lokasi Pembangunan Jalan Usaha Tani Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, 2009 Kecamatan/desa Tapin Selatan 1. Tatakan 2. Tambarangan Bakarangan 1. Gadung Hilir Candi Laras Utara Margasari Hilir Tapin Utara 1. Kakaran 2. Banua Halat Kanan Lokpaikat 1. Binderang Jumlah

Panjang (m)

Geo Tekstil 2 (m )

Goronggorong (m)

Keterangan

1.257 640

5.028 2.560

18 15

2 ruas 2 ruas

625

2.500

36

1 ruas

1.381

5.524

30

2 ruas

1.360 2.600

5.440 10.400

18 27

1 ruas 2 ruas

3.334 11.197

13.336 44.788

31 175

3 ruas 13 ruas

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

Dalam menjalankan program pembuatan jalan usaha tani tidaklah semudah dan sesuai dengan rencana awal. Dalam pelaksanaannya ada juga anggota kelompok tani yang keberatan apabila tanahnya terpakai dan tidak ada ganti rugi, keberatan petani yang lainnya adalah ukuran badan yang terlalu besar yaitu 6 meter dan adanya pemikiran untuk membuat jalan secara swakelola. Menjawab permasalahan diatas solusinya hanya satu yaitu memindahkan jalan usaha tani ke kelompok tani yang lainnya. Hal ini dikarenakan awalnya sudah dilakukan sosialisasi dengan calon kelompok tani yang mendapat jalan usaha tani dan kesepakatan bahwa kelompok tani bersedia menyerahkan lahannya untuk jalan usaha tani tanpa ada proses ganti rugi. Untuk tahun anggaran 2010 jalan

546


usaha tani yang akan dikerjakan adalah melanjutkan jalan usaha tani di tahun anggaran 2009. Dampak yang dirasakan dalam pembuatan jalan usaha tani (JUT) di persawahan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani karena sangat memudahkan akses ke sawah dengan rentang waktu yang lebih pendek sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dapat mengurangi biaya produksi terutama angkutan pupuk dan hasil panen yang relatif mahal, dan bagi lahan di sepanjang jalan usaha tani tersebut akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi (harga jual meningkat). Pembuatan Irigasi Tanah Dangkal dan Jaringan Irigasi Air Permukaan Realisasi fisik kegiatan pembuatan irigasi tanah dangkal dan jaringan irigasi air permukaan mencapai hampir 100 persen atau tepatnya telah mempergunakan anggaran sebesar 99,48 persen. Pembuatan irigasi tanah dangkal dilaksanakan di lahan unit produksi benih padi Desa Shabah Kecamatan Bungur untuk mendukung pertanaman pada musim kemarau dalam rangka penyiapan benih sumber kelas BP bagi penangkar padi. Penentuan titik bor dilaksanakan dengan survei geolistrik sehingga dapat ditentukan titik bor yang lebih akurat dan kapasitas air dalam tanah dapat diperkirakan. Pengeboran dilakukan sedalam 38 meter dan dipasang pipa PVC 4 inci, air sudah ditemukan 4 meter dibawah permukaan tanah, dan pada kedalaman 24 meter dipasang pompa air submersibel yang digerakkan dengan tenaga listrik atau mesin genset. Adapun pembuatan jaringan irigasi air permukaan dilaksanakan di unit produksi benih (UPB) hortikultura Desa Labuhan/Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara untuk mendukung pemeliharaan pembibitan jeruk dan tanaman hortikultura lainnya terutama pada saat musim kemarau. Air diambil dari kolam penampungan menggunakan mesin pompa air sentrifugal yang dialirkan ke lahan pembibitan dan screen house serta tong di menara penampungan melalui jaringan perpipaan. Pembangunan irigasi tanah dangkal di sawah unit produksi benih (UPB) padi dan palawija diharapkan mampu menyediakan air pada saat musim kemarau sehingga kegiatan penangkaran benih sumber padi kelas benih dasar (BD) dapat diprogramkan dengan baik untuk menyediakan benih padi kelas benih pokok (BP) bagi kelompok-kelompok penangkar. Pembangunan jaringan irigasi air permukaan di unit produksi benih (UPB) hortikultura dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemeliharaan pohon induk berupa blok fondasi (BF) jeruk siam Banjar dan blok penggandaan mata tempel (BPMT) jeruk siam banjar. Beberapa varietas jeruk keprok (Tejakula, Santang, Siompu, Selayar, dan Trigas) serta beberapa pohon induk tanaman buah-buahan lainnya. Blok penggandaan mata tempel jeruk siam banjar di unit produksi benih hortikultura ini merupakan satu-satunya sumber entris atau mata tempel bagi petani penangkar untuk menghasilkan benih tanaman jeruk berkualitas dengan label biru. Penyediaan mata tempel tersebut bukan hanya untuk penangkar yang

547

Valeriana Darwis

ada di Kabupaten Tapin tetapi juga sudah melayani permintaan dari kabupaten tetangga dan juga dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Kapuas) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari). Pembangunan Gudang Pupuk Organik Pembangunan gudang pupuk organik dilaksanakan sebanyak 3 unit dan telah direalisasikan 100 persen dengan realisasi keuangan 99,9 persen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelompok tani yang sudah memproduksi pupuk organik (kompos) sehingga produksinya dapat dioptimalkan dan disimpan dengan baik sebelum dipasarkan. Gudang pupuk tersebut telah diserahkan kepada 3 kelompok tani yang memenuhi persyaratan teknis dan telah dipilih secara selektif oleh tim teknis (Tabel 5). Tabel 5. Keragaan Kelompok Tani Penerima Gudang Pupuk Organik No

Kelompok Tani

Ketua

1.

Jambung Habang

Sofyan

2.

Maju Bersama

Sayuti

3.

Sumber Ekonomi

M Yamidi

Alamat Desa Serawi Kecamatan Tapin Tengah Desa PK. Hulu Kecamatan Tapin Tengah Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang

Nilai Hasil Identifikasi 105 84 82

Pembangunan gudang pupuk organik (rumah kompos) yang diserahkan untuk dikelola kelompok tani produsen pupuk organik dirasakan sangat besar manfaatnya untuk mendukung mengoptimalkan proses produksi pupuk organik. Sebelumnya kelompok tani produsen pupuk organik tersebut hanya memiliki gudang yang sangat sederhana dan sudah memiliki APPO secara swadaya maupun berupa bantuan pada tahun sebelumnya. Rehabilitasi Pagar Tembok Unit Produksi Benih Hortikultura Kegiatan rehabilitasi pagar tembok unit produksi benih hortikultura Desa Labuhan/Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara, dilaksanakan dengan volume 46 m2 atau 100 persen sesuai rencana dengan realisasi anggaran 99,76 persen. Kegiatan ini dilaksanakan karena pagar tembok unit produksi benih hortikultura roboh sepanjang 23 meter dan tinggi 2 meter akibat diterjang banjir pada tahun 2008. Dilaksanakannya rehabilitasi pagar tembok UPB hortikultura diharapkan dapat lebih meningkatkan keamanan dan pengamanan sarana dan prasarana penangkaran jeruk dan tanaman hortikultura lainnya seperti fasilitas perkantoran, screen house, pohon induk jeruk sehingga kegiatan proses penangkaran dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi keuangan dan fisik dana alokasi khusus (DAK) dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun anggaran 2009 dapat dilihat secara lengkap pada tabel 6.

548


549

Valeriana Darwis

Dinas Peternakan dan Perikanan Tujuan pembangunan dinas peternakan dan perikanan tahun 2009 adalah: (1) mendorong berkembangnya agribisnis peternakan yang handal dan mampu bersaing; (2) pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani; (3) mengendalikan laju alih fungsi lahan dan mendayagunakan lahan terlantar; (4) memperluas areal pertanian pada kawasan peternakan; (5) meningkatkan populasi dan produksi ternak melalui ketersediaan sarana dan prasarana peternakan; (6) meningkatkan kemandirian usaha peternak serta pendapatan dan kesejahteraan peternak melalui belanja lembaga sosial lainnya; (7) pengembangan jalan produksi untuk mempercepat transportasi sarana produksi dan alat mesin pertanian dari kawasan pemukiman ke lahan usaha tani dan mempercepat hasil usaha tani menuju tempat pemasaran; (8) meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk memperpanjang masa tanam pada lahan kering dan lahan tadah hujan; dan (9) meningkatkan IP, luas tanam, dan produktivitas usaha tani. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Tapin, pemerintah pusat melalui alokasi dana khusus bidang pertanian melaksanakan pembangunan subsektor peternakan dengan nama Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan Pengembangan Rehabilitasi Infrastruktur Peternakan dengan pembuatan kebun hijau makanan ternak, pembuatan padang penggembalaan, pembuatan konstruksi irigasi tanah dalam dan pembuatan irigasi air permukaan yang semuanya diperuntukkan dalam rangka meningkatkan populasi ternak. Keberadaan kebun rumput unggul harus terus ditingkatkan luasannya seiring dengan peningkatan populasi ternaknya. Lahan penggembalaan ternak banyak mengalami perubahan fungsi menjadi lahan aktivitas bisnis, perumahan, atau sawah sehingga perlu dicetak kebun rumput/padang pengembalaan baru. Karena topografi tanah berbukit-bukit sehingga diperlukan pengairan kebun rumput dengan jaringan irigasi berupa pengembangan air permukaan, sumur tanah dalam beserta pompa air. Dalam tahun anggaran 2009 dana yang diterima oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Rp 500 juta dari DAK dan Rp 50 juta dana pendamping dari APBD. Anggaran tersebut sudah dipergunakan dengan realisasi sebesar Rp 543.133.138 atau sudah terserap sebesar 98,75 persen. Dana-dana tersebut dipergunakan kegiatan untuk :

Pembuatan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) Pembuatan kebun hijauan makan ternak unggul seluas 25 ha, dengan kegiatan berupa pekerjaan persiapan, land clearing, pembajakan, penggaruan, pemancangan patok 10/10 cm untuk batas blok dan petak. Pembuatan padang pengembalaan seluas 5 ha berupa persiapan, land clearing, pembajakan, penggaruan, dan pembuatan padang pengembalaan. Kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target fisik (100%) dengan masing-masing kegiatan

550


menghabiskan anggaran Rp 140.550.000 untuk pembuatan kebun hijauan makan ternak dan Rp 28.243.000 untuk pembuatan pengembalaan peternakan. Pembuatan Irigasi Tanah Dalam Irigasi tanah dalam sebanyak 1 unit berupa mesin pompa air dan perlengkapannya. Kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target fisik (100%) dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 119.205.566. Pembuatan Irigasi Air Pembuatan irigasi air permukaan berupa penyalur air dan perlengkapannya. Kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target fisik (100%) dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 214.974.267. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah : 1. Dana yang tersedia untuk pembuatan jasa kebun HMT dan padang pengembalaan tidak diikuti dengan penyediaan dana untuk sarana produksi berupa pupuk, bibit rumput HMT unggul serta biaya penanaman. Kondisi ini menyebabkan keberadaan kebun HMT dan padang pengembalaan belum bisa dioptimalkan secara maksimal. 0

2. Sulitnya mencari lahan dengan kemiringan ≤ 18 , sehingga lahan dengan kemiringan lebih dari ketentuan masih digunakan dengan pengolahan lahan manual dan penanaman rumput sesuai kontur. 3. Topografi yang sangat miring tidak dimungkinkan membuat irigasi air permukaan, sehingga air diperoleh dari sumber air/bendungan yang ada di lokasi terdekat. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Salah satu pemanfaatan DAK adalah penyediaan fisik prasarana penyuluhan yang hanya digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi balai penyuluhan pertanian (BPP) di tingkat kecamatan. Persyaratan lokasi pembangunan BPP : a. Letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh pelaku utama dan pelaku usaha khususnya masyarakat tani pada umumnya. b. Luas lahan minimal 2 hektar untuk wilayah luar Jawa dan 0,75 ha di wilayah Jawa. c.

Luas lahan tersebut selain bangunan balai penyuluhan kecamatan, juga diperuntukan sebagai area demonstrasi plot atau lahan percontohan sesuai dengan potensi wilayah/komoditas unggulan daerah setempat.

551

Valeriana Darwis

Luas bangunan gedung balai penyuluhan kecamatan/BPP luasan pembangun gedung balai penyuluhan kecamatan/BPP minimal 150 meter minimal terdiri dari : a. ruang kepala b. ruang rapat/pertemuan c. ruang fungsional/penyuluh d. ruang perpustakaan e. ruang peragaan/workshop f. ruang pengolahan data g. ruang dapur dan kamar mandi h. rumah jaga

(3 x 3 meter) (4 x 10 meter) (4 x 4,5 meter) (4,5 x 3 meter) (5 x 3 meter) (2,5 x 3 meter) (4 x 3 meter) (8 x 8 meter)

Bentuk bangunan gedung balai penyuluh kecamatan (BPP) : a. Bangunan gedung membentuk formasi huruf U yang memberikan citra kekompakan dan keserasian para penyuluh dalam menyelenggarakan penyuluhan. b. Disepanjang formasi huruf U terdapat 9 (sembilan) tiang yang melambangkan dari 9 (sembilan) indikator kinerja para penyuluh pertanian. c.

Warna bangunan gedung dicirikan dengan model 3 (tiga) warna yang mempunyai makna sebagai berikut :  Coklat (pintu dan jendela) menggambarkan kedekatan petani dengan lahan yang diolahnya dan upaya mempertahankan kesuburan lahan.  Hijau (genteng) menggambarkan kesuburan tanaman dan mencerminkan kemakmuran petani beserta keluarganya.  Putih (dinding) menggambarkan keikhlasan dan ketulusan hati penyuluh dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan prima kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Pada tahun anggaran 2009 Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tapin sudah merealisasikan tiga buah gedung BPP yaitu di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Selatan. Dana Alokasi Khusus yang diterima sebesar Rp 1,35 milyar dan dana pendamping yang disiapkan APBD sebesar Rp 259,8 juta. Target fisik sudah tercapai 100 persen dan target anggaran sudah terealisasi 97,2 persen. Salah satu BPP yang sudah diresmikan oleh bupati pada tanggal 30 November 2009 adalah BPP Lokpaikat. Bangunan tersebut sudah mengikuti persyarataan bangunan yang sudah ditetapkan. Yang belum dioptimalkan adalah pemanfaatan lahan sebagai area demonstrasi plot atau lahan percontohan komoditas spesifik lokasi. Bangunan ini dipergunakan sebagai tempat persinggahan dari para penyuluh sebelum atau setelah melakukan kunjungan kerja ke desa-desa. Meskipun tidak lama namun setiap hari diwajibkan para penyuluh untuk datang ke BPP dengan sistem piket. Secara resmi dalam seminggu sekali diadakan pertemuan rutin di kantor BPP ini.

552


Meskipun bangunan ini baru berumur satu tahun, tetapi dari bentuk fisiknya sudah ditemukan beberapa plafon yang rusak dan bangunan tidak terawat dengan rapi. Kondisi ini disebabkan karena tidak adanya pegawai tetap yang menunggu gedung baru BPP ini dan biaya untuk pemeliharaan setiap tahunnya sangatlah kecil dan tidak memadai. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapin tahun anggaran 2009 tersedia sebanyak Rp 550 juta yang bersumber dari DAK dan pendapatan asli daerah (PAD). Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan/ perluasan perkebunan karet. Kegiatan tersebut baru terealisasi 4,75 persen atau Rp 26.340.000, kegiatan yang dibiayai antara lain : honorarium tim/pelaksana kegiatan, perjalanan dinas dan belanja modal pengadaan komputer note book. Adapun permasalahan kenapa kegiatan ini tidak sesuai dengan rencana antara lain : 1. Persiapan calon lahan dan calon pekebunnya yang terus tertunda dalam penetapannya yang akhirnya periode masa lelang pembukaan lahan tertunda 2. Akibat ketertundaan penetapan calon pekebun dan calon lahan, sehingga masa pelelangan waktunya kurang mencukupi, yang mengakibatkan pelaksanaan pelelangan/tender pembukaan areal perkebunan karet tidak terealisir 3. Dalam waktu satu tahun (2009) sudah terjadi tiga kali pergantian kepala dinas. Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan kedinasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Provinsi tidak dilibatkan, sementara itu kalau ada tim dari pusat yang ingin mengetahui DAK terlebih dahulu menanyakan ke dinas provinsi. Kegiatan– kegiatan yang dilaksanakan dengan mempergunakan DAK sudah sesuai dengan prosedur, hal ini direpresentasikan dari sudah membuat tim teknis dan pelaksanannya berdasarkan petunjuk teknis. Belum adanya perencanaan matang, hal ini didasari dari pembuatan kebun hijau makan ternak (HMT) tetapi tidak ada dana untuk sarana produksi berupa pupuk, bibit rumput HMT unggul serta biaya penanaman. Hal yang sama juga terjadi di pembangunan BPP, dimana bangunan sudah dibuat tetapi tidak ada karyawan tetap. Tidak adanya sinkronisasi waktu perencanaan pembuatan DAK antara pusat dan daerah. Seharusnya pusat merencanakan kegiatan yang dibiayai DAK

553

Valeriana Darwis

pada bulan Agustus– September karena pada bulan September–Oktober daerah sudah menyusun kegiatan untuk tahun depan. Dalam peraturan menteri keuangan nomor : 171.1/PMK.07/2008 khususnya pasal 9 yang berbunyi antara lain ada kewajiban pembuatan laporan pelaksanaan DAK dengan format yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya khususnya di Kabupaten Tapin, laporan ini tidak terformat dengan rapi dan seragam. Dimana masing-masing dinas membuat laporan sesuai dengan inteprestasi masing-masing institusi.

Saran Kedepannya disarankan dalam pembuatan DAK khususnya dalam perencanaan dan evaluasi dinas provinsi ikut terlibat. Selain itu adanya laporan penggunaan DAK kabupaten ke dinas provinsi, tujuannya untuk mensinerginya program provinsi secara keseluruhan. Perencanaan penggunaan DAK harus lebih matang lagi sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal baik dari segi keberadaan, pelaksanaan maupun dari segi pendanaan. Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK seharusnya dibuat terlebih dahulu oleh pusat, sehingga daerah dapat menyesuaikan pada saat penyusunan kegiatan untuk tahun berikutnya. Kedepannya masalah pelaporan ini harus ditegaskan lagi, karena keberhasilan dan keberlanjutan suatu program sangat tergantung dari pelaporan kegiatan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA Abbas.S, 1995. Sembilan Puluh Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia (1905-1995) Dalam Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Pertanian Jangka Panjang Tahap Kedua. Prosiding Lokakarya : Bogor 4-5 Juli 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Arif.S.S. 1996. Ketidaksesuaian Rancang Bangun Jaringan Irigasi di Tingkat Tersier dan Akibatnya terhadap Pelaksanaan Program Penganekaragaman Tanaman (Crop Diversification). Studi Kasus di Daerah Irigasi Cikeusik, Cirebon Binswanger. Hans P. Shahidur R. Khandker, and Mark R. Rosenzweig. 1993. How Infrastructure and Financial Institutions Affect Agricultural Output and Invesment in India. Journal of Development Economics 41 (2) : 337-66 Departemen Pertanian. 2005. Rencana Pembangunan Pertanian tahun 2005-2009. Departemen Pertanian, Jakarta Feder, G. Just R.E and Zilbermna. D. 1985. Adoption of Agricultural Innovations in Developing Countries. World Bank Discussion Paper 343 December. Washington DC World Bank. Fok. W.F 2001. Investing In Rural Infrastructure. International Regiona Science Review Vol 24 No 1 103-133

554


Hutabarat. B, R. Kustiari, B. Rahmanto, H. Tarigan, dan A. Askin. 2002. Analisis Dampak Investasi Publik terhadap Sektor Pertanian. Buletin Agro Ekonomi Vol 2 No 3 Mei 2002 Herlambang. M. 2005. 10 Resep Revitalisasi Penyuluhan. Sinar Tani. Edisi 7-13 September 2005 No 3115 tahun XXXVI. Jayne. T.S, Y. Khatri, C. Thirtle, and T. Reardon. 1994. Determinants of Productivity Change Using a Profit Function : Smallholder Agriculture in Zimbawe. Ameican Journal af Agricultural Economics, 76 August : 613-618 JBIC (Japan Bank For International Cooperation). 2004. Sector Study in The Road Sector in Indonesia. JIBC Sector Study Series 2003-2 Tokyo Rachman. B, E. Pasandaran, M. Syukur, D. Hidayat, dan J. Situmorang. 2002. Konsekuensi Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Sumber Daya Pertanian. Rahm, M.R and W.E. Huffmen. 1984. The Adoption of Reduced Tillage : The Role of Human Capital and Other Variables. American Journal of Agricultural Economics, 66:405413 Simatupang, P. 2000. Fenomena Perlambatan dan Instabilitas Pertumbuhan Produksi Beras Nasional : Akar Penyebab dan Kebijakan Pemulihannya. Makalah disampaikan pada Praseminar Nasional Sektor Pertanian Tahun 2002. Kendala, Tantangan, dan Prospek. Bogor 4 Oktober 2000. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor Suprapto.A. 2005. Strategi dan Kebijakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Sinar Tani Edisi 14-20 September 2005 Bo. 3116 tahun XXXVI. Stifel,D and B.Minten 2007. Isolation and Agricultural Productivity. International Food Policy Research Institute, Washington DC Sumaryanto, M. Siregar, D. Hidayat, dan M. Suryadi 2006. Evaluasi Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Upaya Perbaikannya. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sumaryanto, R.S. Rivai. C. Muslim, D. Hidayat, dan A. Djauhari. 2003. Penentuan Alokasi Beban Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Syarif, R. 2002. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Mendukung Produksi Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar Hari Pangan Sedunia XXII, Jakarta 9 Oktober 2002 Singarimbun. M dan S. Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. LP3ES. Jakarta Wozniak, G.D 1989. The Adoption of Interrelated Innovations : a Human Capital Approach. Review of Economics and Statistic 66 : 70-79 Yamauchi, F. M. Muto, R. Dewina, and S. Sumaryanto. 2008. Spatial Network. Connectivity and the Dynamics of village Economy : Pathway Out of Agriculture in Indonesia. Journal of JIBC Institue Vol 36 No 3: 4-25 Zhu, N and X. Luo 2006. Non Farm Activity and Rural Income Inequality : a Case Study of Two Province in China. Policy Research Working Paper Series No. 3811 The World Bank, Washington. DC. USA

555

Valeriana Darwis

Lampiran 1. REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERTANIAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 2009 Provinsi/Kab/Kota

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

Jumlah

1

NAD

5.990.000

58.060.000

77.931.000

77.931.000

78.909.000

298.821.000

2

Sumatera Utara

10.060.000

49.960.000

80.642.000

80.642.000

91.333.000

312.637.000

3

Sumatera Barat

5.650.000

44.680.000

66.070.000

66.070.000

56.852.000

239.322.000

4

Riau

0

21.050.000

18.200.000

18.200.000

41.963.000

99.413.000

5

Kepulauan Riau

0

7.290.000

8.938.000

8.938.000

9.238.000

34.404.000

6

4.150.000

25.450.000

36.281.000

36.281.000

48.494.000

150.656.000

7

Jambi Sumatera Selatan

2.140.000

34.230.000

43.749.000

43.749.000

44.485.000

168.353.000

8

Bangka Belitung

2.240.000

10.650.000

21.703.000

21.703.000

16.494.000

72.790.000

9

Bengkulu

1.890.000

27.630.000

38.188.000

38.188.000

31.298.000

137.194.000

10

Lampung

1.920.000

29.180.000

41.176.000

41.176.000

41.547.000

154.999.000

11

DKI Jakarta

12

Jawa Barat

5.420.000

60.440.000

67.559.000

67.559.000

63.832.000

264.810.000

13

Banten

6.300.000

12.359.000

18.441.000

18.441.000

12.883.000

68.424.000

14

Jawa Tengah

17.770.000

86.000.000

113.157.000

113.157.000

80.557.000

410.641.000

15

DI Yogyakarta

16

Jawa Timur

17 18

1.920.000

12.590.000

17.037.000

17.037.000

10.920.000

59.504.000

19.200.000

94.760.000

128.912.000

128.912.000

95.754.000

467.538.000

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

7.470.000

33.490.000

48.818.000

48.818.000

54.093.000

192.689.000

7.940.000

35.690.000

43.003.000

43.003.000

57.810.000

187.446.000

7.980.000

34.850.000

37.106.000

37.106.000

40.318.000

157.360.000

5.120.000

23.710.000

20.807.000

20.807.000

34.560.000

105.004.000

21

Sulawesi Utara

3.780.000

29.430.000

46.939.000

46.939.000

57.030.000

184.118.000

22

Gorontalo

4.120.000

12.910.000

18.923.000

18.923.000

17.738.000

72.614.000

23

Sulawesi Tengah

6.010.000

31.970.000

42.387.000

42.387.000

44.814.000

167.568.000

24

Sulawesi Selatan

15.680.000

61.620.000

87.330.000

87.330.000

70.980.000

322.940.000

25 26

Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara

3.400.000

13.960.000

18.812.000

18.812.000

18.650.000

73.634.000

4.930.000

29.070.000

47.716.000

47.716.000

36.882.000

166.314.000

27

Bali

3.830.000

24.940.000

34.993.000

34.993.000

23.668.000

122.424.000

28

NTB

6.090.000

31.700.000

39.899.000

39.899.000

26.210.000

143.798.000

29

NTT

9.000.000

45.460.000

67.950.000

67.950.000

75.755.000

266.115.000

30

Maluku

0

20.620.000

29.900.000

29.900.000

27.624.000

108.044.000

31

Maluku Utara

0

24.760.000

27.315.000

27.312.000

35.043.000

114.430.000

32

Papua

0

28.030.700

72.806.000

72.806.000

76.978.000

250.620.700

33

Papua Barat

0

15.240.000

29.482.000

29.482.000

19.697.000

93.901.000

Total 170.000.000 1.071.779.700 Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Pertanian

1.492.170.000

1.492.167.000

19 20

556

1.442.409.000 5.668.525.700

MANFAAT DAN KENDALA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009 DI KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents