RUMUSAN RAPAT REGIONAL DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 Yogyakarta, 11-13 Juni 2015 Rapat Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2015 merupakan pertemuan strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kesepahaman kegiatan penganggaran pembangunan pertanian yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian pada TA 2016.
Kegiatan Rapat Regional DAK Bidang
Pertanian Wilayah Timur ini dilaksanakan pada tanggal 11-13 Juni 2015 di LPP Convention, Yogyakarta yang dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pertanian Wilayah Timur (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua). Memperhatikan arahan Bapak Sekretaris Jenderal, dan Instansi terkait : Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas, Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan, Staf Khusus Wakil Presiden, Pusdatin dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dan diskusi yang berkembang selama acara berlangsung, “Rumusan Sementara” Rapat Regional DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 yaitu: Pada tahun 2016 terdapat perubahan kebijakan terkait nomenklatur DAK dimana DAK Bidang Pertanian dan DAK Bidang Irigasi menjadi sub bagian dari DAK Bidang Kedaulatan Pangan. Selanjutnya kegiatan sub bidang pertanian diarahkan pada pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta pengembangan bioindustri dan bioenergi pertanian 2. Tujuan DAK Bidang Pertanian Tahun 2016: Mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis; Peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional; Meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di
Daerah; Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di Bidang Pertanian melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. 3. Sasaran SKPD pelaksana pemanfaatan DAK Bidang Pertanian 2016 yaitu: -
SKPD Lingkup Pertanian Provinsi: Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Badan Koordinasi Penyuluhan dan
Badan Ketahanan
Pangan -
SKPD
Lingkup
Pertanian
Kabupaten/Kota:
Dinas
Pertanian,
Dinas
Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Badan Ketahanan Pangan 4. Pagu Indikatif DAK bidang pertanian tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.17 Triliun dimana untuk Provinsi sebesar Rp. 385 miliar dan Kabupaten/Kota sebesar 2,79 triliun. 5. Rambu-Rambu pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian 2016: Pembagian Pagu DAK Bidang Pertanian dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota kepada SKPD Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prioritas pembangunan didaerah yang mendukung pencapaian prioritas nasional serta harus sesuai dengan Arah Kebijakan dan Kegiatan DAK Sub Bidang Pertanian dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pemanfaatan DAK Sub Bidang Pertanian tahun 2016. 6. Sesuai UU No. 33 Tahun 2004, daerah diwajibkan mengalokasikan
dana
pendamping minimal sebesar 10% untuk kegiatan fisik dan dana penunjang non fisik sesuai kemampuan keuangan daerah. 7. Kegiatan DAK Bidang Pertanian yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015, masih ada yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemanfataan DAK Bidang Pertanian 2015, agar di lakukan revisi mengacu pada Permendagri nomor 37 Tahun 2014. 8. Eselon I Kementerian Pertanian yang memiliki kegiatan DAK Bidang Pertanian 2015 dan rencana kegiatan DAK 2016, agar proaktif dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan DAK di Provinsi daerah binaanya. 9. Dalam rangka pengelolaan DAK Pertanian Tahun 2016 secara optimal, maka perlu menguatkan kembali peran Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dalam mengelola dan mengalokasikan DAK Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan DAK bidang pertanian di Kab/Kota daerah binaanya. 10. Setiap Dinas/Badan Lingkup Pertanian provinsi maupun kabupaten/kota segera mengusulkan kegiatan DAK sub bidang pertanian tahun 2016 melalui aplikasi eproposal yang sudah dibuka sejak tanggal 1 - 30 Juni 2015 serta melengkapi data teknis yang akurat bersumber dari lembaga yang kompeten sesuai format yang ada dalam aplikasi e-proposal. 11. SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan anggaran DAK wajib menyampaikan DPA Tahun 2015, laporan Triwulan dan Tahunan kegiatan DAK Tahun 2015 secara rutin ke Biro perencanaan untuk di evaluasi kesesuaian DPA dengan Juknis DAK dan pelaksanaan fisik dan serapan anggarannya. 12. Sesuai laporan evaluasi DAK Bidang Pertanian 2014 maka sejalan dengan peningkatan alokasi DAK Pertanian dari tahun 2010-2014, sisa DAK Pertanian di RKUD mengalami kenaikan. Selama lima tahun terakhir, persentase sisa DAK Pertanian di RKUD naik sekitar 125% dari sisi nominal. Adapun sisa DAK Pertanian yang besar selama dua tahun terakhir ini yaitu di kab. Bekasi, Kab. Fak Fak dan Prov. Sumatera Utara. Sedangkan untuk laporan evaluasi triwulan I DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 yang belum menyerahkan yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Maluku Utara. 13. Kegiatan Subbidang DAK Bidang Pertanian tahun 2016 di SKPD Lingkup Pertanian Provinsi adalah a) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukung; b) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Balai Mekanisasi Pertanian
serta
Penyediaan
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Hijauan
Pakan
Ternak,
Sarana
Pendukung;
UPTD/Balai/Instalasi
Laboratorium
Kesehatan
c)
Perbibitan
Hewan,
dan
Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukung; dan d) Pembangunan UPTD/UPTB Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Penyediaan Sarana Pendukung 14. Kegiatan DAK subbidang Pertanian tahun 2016 di SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota
adalah
a)
Kegiatan
Pembangunan
Lumbung
Pangan
Masyarakat dan lantai jemur; b) Pengembangan Jalan Usaha Tani; c) Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di
Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan; d) Pembangunan Prasarana dan Sarana Unit Pelayanana Jasa Alsintan (UPJA); dan e) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
UPTD/Balai/Instalasi
Perbibitan
dan
Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukung. Catatan bahwa ada kemungkinan pembangunan UPJA diganti dengan pembangunan/pengadaan prasarana dan sarana penangkar benih dalam rangka mendukung desa mandiri benih. Selain itu ada tambahan kegiatan yaitu pengembangan sumber-sumber air. 15. Untuk mewujudkan perencanaan DAK Bidang Pertanian 2016 dengan baik, seluruh SKPD Lingkup Pertanian Provinsi melakukan pembinaan dan supervisi terhadap SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kesesuaian pengembangan kawasan pertanian nasional dan menyiapkan rencana teknis pelaksanaan kegiatan tahun DAK Tahun 2016. 16. Hindari adanya Penawaran / Jasa dari oknum-oknum yang mengaku mampu mengurus ke Pusat untuk mendapatkan Pagu DAK Sub Bidang Pertanian tahun 2016 yang tidak rasional.
Apabila ada oknum dimaksud, silahkan Saudara
melaporkan kepada pihak yang berwajib. 17. Pada pengalokasian anggaran DAK Bidang Pertanian tidak ada hubungan khusus antara Biro Perencanaan dengan SKPD daerah. 18. Proses alokasi DAK melalui e-proposal sudah sesuai aturan dan kita sudah komit melakukan perencanaan dengan benar jangan dirusak dengan pemberian atau janji-janji. 19. Jika ada daerah yang menjanjikan atau memberikan fee untuk pejabat Biro Perencanaan, akan dilaporkan ke Gubernur dan atau Bupati/Walikota terkait. 20. Perencanaan Juknis DAK Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 berlaku untuk 3 tahun, apabila ada penambahan atau perubahan menu kegiatan akan dilakukan revisi; 21. Pelaksanaan workshop wilayah timur: 22. Workshop DAK Bidang Pertanian
dihadiri 18 Provinsi lingkup Pertanian
(651 Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota) dan rekapitulasi e – proposal DAK Bidang Pertanian 2016 per tanggal 12 Juni 2015 dengan rincian sebagai berikut :
SKPD No
Provinsi
1
2
Provinsi
Kab/Kota
Total
Usul
Belum usul
3
4
5
6
7
Jumlah SKPD Yang Hadir 8
1
Bali
3
23
26
6
20
19
2
Nusa Tenggara Barat
5
28
33
22
11
20
3
Nusa Tenggara Timur
3
54
57
29
28
37
4
Kalimantan Barat
4
27
31
18
13
23
5
Kalimantan Tengah
3
33
36
13
23
17
6
Kalimantan Selatan
5
39
44
11
33
26
7
Kalimantan Timur
4
29
33
10
23
27
8
Kalimantan Utara
1
8
9
6
3
4
9
Sulawesi Utara
4
42
46
20
26
33
10
Sulawesi Tengah
5
37
42
25
17
32
11
Sulawesi Selatan
5
63
68
35
33
50
12
Sulawesi Tenggara
5
37
42
32
10
27
13
Gorontalo
4
18
22
13
9
13
14
Sulawesi Barat
4
15
19
8
11
11
15
Maluku
3
21
24
15
9
14
16
Maluku Utara
2
17
19
12
7
12
17
Papua Barat
4
26
30
18
12
15
18
Papua
4
66
70
48
22
28
68
583
651
341
310
408
Jumlah
Tim Perumus --o0o--
