KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/182/2016 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata di provinsi, perlu adanya dukungan dana pelaksanaan tugas dekonsentrasi
dalam
penyelenggaraan
program
pembangunan kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Tahun 2016. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-23. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
dan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
-3-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Negara
Barang
Republik
Milik
Negara/Daerah
Indonesia
Tahun
2014
(Lembaran Nomor
92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
dengan Peraturan 248/PMK.07/2010;
sebagaimana Menteri
telah
Keuangan
diubah Nomor
-415. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang
Pengukuran
dan
Evaluasi
Kinerja
atas
Pelaksanaan RKA-K/L (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1857); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang
Pedoman
Akuntansi
Penyusunan
Laporan
Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALOKASI ANGGARAN
DEKONSENTRASI
DALAM
PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI
PROVINSI
TAHUN 2016. KESATU
:
Alokasi
anggaran
dekonsentrasi
di
provinsi
ditujukan
untuk: a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
-5b. program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional; c. program kesehatan masyarakat; d. program pelayanan kesehatan; e. program pencegahan dan pengendalian penyakit; f. program kefarmasian dan alat kesehatan; dan g. program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDMK). KEDUA
:
Ruang
lingkup
kegiatan
masing-masing
program
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam
Lampiran
I
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KETIGA
:
Rincian alokasi anggaran dekonsentrasi masing-masing program per provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT
:
Alokasi anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinas kesehatan provinsi.
KELIMA
: Anggaran
Dekonsentrasi
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negaran (APBN) Bagian Anggaran 024 Kementerian Kesehatan Tahun 2016. KEENAM
:
Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
-6KETUJUH
:
Gubernur
sebagai
penerima
anggaran
dekonsentrasi
melimpahkan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran dekonsentrasi kepada kepala dinas kesehatan provinsi. KEDELAPAN
:
Kepala dinas kesehatan provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran dekonsentrasi kepada Gubernur dan pimpinan eselon I unit utama Kementerian Kesehatan berupa laporan triwulan dengan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir triwulan.
KESEMBILAN
:
Kepala dinas kesehatan provinsi menyampaikan laporan keuangan atas realisasi anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Gubernur dan pimpinan eselon I unit utama Kementerian Kesehatan sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran dekonsentrasi dengan batas waktu sebagai berikut; a. laporan triwulan dengan batas waktu paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya; b. laporan tahunan sebagai akhir pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 pada tanggal 29 Januari 2017.
KESEPULUH
:
Ketentuan dekonsentrasi
mengenai
laporan
sebagaimana
pelaksanaan
dimaksud
dalam
tugas diktum
Kedelapan dan laporan keuangan atas realisasi anggaran dan
pengelolaan
barang
milik
negara
sebagaimana
dimaksud dalam diktum Kesembilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-7KESEBELAS
:
Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.02.02/Menkes/66/2015
tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kesehatan Anggaran
Pelaksanaan di
Provinsi
2015
Keputusan
Program
dan
sebagaimana Menteri
Pembangunan
Kabupaten/Kota telah
diubah
Kesehatan
Tahun dengan Nomor
HK.02.02/Menkes/130/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEDUABELAS :
Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
Tembusan: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; 7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan; 8. Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan; 9. Gubernur di seluruh Indonesia;
-810. Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan; 11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia; 12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tingkat Provinsi di seluruh Indonesia; 13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia; dan 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia.
-9LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/182/2016 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI TAHUN 2016 RUANG LINGKUP KEGIATAN MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN I.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Untuk mendukung penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di daerah tahun 2016 disediakan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp126.496.400.000,-. Anggaran Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bersumber rupiah murni dialokasikan bagi 34 Provinsi untuk 6 (enam) kegiatan, yaitu: A.
Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Rp9.221.000.000,-.
B.
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN Rp7.575.000.000,-.
C.
Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Rp69.531.900.000,-.
D.
Kegiatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji Rp6.500.200.000,-.
E.
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Rp26.167.300.000,-.
F.
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Rp7.501.000.000,-.
- 10 Adapun rincian lebih detail tentang kegiatan anggaran dekonsentrasi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dijelaskan di bawah ini. A.
Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan
kegiatan
pembinaan
administrasi
kepegawaian
diprioritaskan untuk:
B.
1.
Honorarium pengelola administrasi SIMPEG;
2.
Rapat koordinasi tenaga PTT/Tugsus/P3K;
3.
Monev/reviu/pembinaan tenaga PTT/Tugsus/P3K;
4.
Konsultasi ke pusat;
5.
Operasional pengelolaan tenaga PTT/Tugsus/P3K Kemenkes.
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN Penyelenggaraan
kegiatan
pembinaan
pengelolaan
administrasi
keuangan dan BMN diprioritaskan untuk: 1.
Pengelolaan Satker (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang);
2.
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah;
3.
Pertemuan Pengelolaan Keuangan dan BMN Semester dan Tahunan;
4.
Operasional SAK dan SIMAK BMN;
5.
Kegiatan Tindak Lanjut dan Rekonsiliasi LHP BPK, BPKP, dan Itjen.
C.
Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk: 1.
Rapat Koordinasi Perencanaan Program Prioritas;
2.
Rakontek DAK;
3.
Sosialisasi Juknis dan RKA DAK TA 2017;
- 11 4.
Pra Rakerkesnas Tingkat Daerah;
5.
Pra Rakerkesnas Tingkat Nasional;
6.
Rakerkesnas;
7.
Rakorpop;
8.
Penelitian/Reviu RKA-K/L 2017;
9.
Pra Rakontek Perencanaan;
10. Rakontek Perencanaan; 11. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2017 di Pusat; 12. Penyusunan
Dokumen
Anggaran
Dana
Dekonsentrasi
Sekretariat Jenderal T.A. 2017 di Pusat; 13. Evaluasi Program dan Kegiatan Bersumber APBN di Pusat; 14. Evaluasi Program dan Kegiatan Bersumber APBN di Provinsi; 15. Pemantapan Implementasi e-Renggar; dan 16. Updating Pelatihan e-Renggar. D.
Kegiatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji Penyelenggaraan
kegiatan
pengelolaan
urusan
tata
usaha,
keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji yang diprioritaskan untuk percepatan pembayaran gaji dan insentif PTT di daerah. E.
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan
kegiatan
pengelolaan
data
dan
informasi
diprioritaskan untuk: 1.
Honor petugas SIK provinsi dan kabupaten/kota;
2.
Pertemuan Pemutakhiran dan Analisis Data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3.
Pembinaan Teknis SIK/SIKDA;
4.
Pelatihan Data Prioritas dan SP2TP/SIKDA;
5.
Pelatihan SIK (GIS, Website, PMKDR (Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin), Profil Kesehatan, dll); dan
6.
Diseminasi Data dan Informasi.
- 12 F.
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Penyelenggaraan
kegiatan
peningkatan
kesehatan
jemaah
haji
diprioritaskan untuk: 1.
Sekretariat Tim Seleksi Rekrutmen PKHI Kloter;
2.
Pengadaan Seragam PKHI;
3.
Honor Petugas Data Entry Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pertama Jemaah Haji; dan
4. II.
Penguatan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji.
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Untuk mendukung penyelenggaraan Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) di daerah tahun 2016 disediakan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp53.524.800.000,Anggaran
Dekonsentrasi
Program
Penguatan
Pelaksanaan
Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu: Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan
Nasional
(JKN)/Kartu
Indonesia
Sehat
(KIS)
Rp53.524.800.000,-. Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersumber dari rupiah murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk: A.
Operasional Tim Monev dan Pertimbangan Klinis JKN Provinsi;
B.
Dukungan Operasional Pelaksanaan Pertimbangan Klinis dalam JKN;
C.
Operasional Tim Monev JKN Kabupaten/Kota;
D.
Adminsitrasi Pengelola DIPA;
E.
Koordinasi
Teknis
Pengembangan
Pembiayaan
JKN/KIS tingkat Provinsi (Rakon Teknis);
Kesehatan
dan
- 13 F.
Koordinasi
Teknis
Pengembangan
Pembiayaan
Kesehatan
dan
JKN/KIS tingkat Kabupaten/Kota (Rakon Teknis); G.
Rapat/Koordinasi Linsek/Linprog di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
H.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS Provinsi keKabupaten/Kota;
I.
Monitoringdan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS Kabupaten/Kota ke Puskesmas;
J.
Pengelolaan
Data
dan
Informasi
Pembiayaan
Kesehatan
dan
JKN/KIS di Provinsi dan Kabupaten/Kota; K.
Konsultasi Teknis Program;
L.
Desiminasi dan Advokasi Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS;
M.
Penguatan Peran Daerah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS sesuai UU No. 23/2014;
N.
Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS di Tingkat Provinsi; dan
O.
Penguatan SDM Pelaku Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS.
III. PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat di daerah tahun 2016 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp1.446.483.979.000,Anggaran Dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat bersumber rupiah murni dialokasikan bagi 34 (tiga puluh empat) Provinsi untuk 6 (enam) kegiatan, yaitu: A.
Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Rp337.341.237.000,-.
B.
Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga
C.
Kegiatan
Pembinaan
Rp117.188.893.000,-.
Upaya
Kesehatan
Rp554.364.328.000,-. Kerja
dan
Olahraga
- 14 D.
Kegiatan
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Rp149.129.628.000,-. E.
Kegiatan Penyehatan Lingkungan
Rp223.364.893.000,-.
F.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp65.095.000.000,-.
Adapun rincian lebih detail tentang kegiatan anggaran dekonsentrasi program kesehatan masyarakat dijelaskan dibawah ini. A.
Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Penyelenggaraan kegiatan pembinaan gizi masyarakat diprioritaskan untuk: 1.
Pelatihan
tata
laksana
gizi
buruk
bagi
tim
asuhan
gizi
Puskesmas; 2.
Orientasi implementasi surveilans gizi dan kegiatan gizi dalam penanggulangan bencana;
3.
Orientasi implementasi pedoman pelayanan gizi Puskesmas dan pencegahan dan penanggulangan anemia dan KEK pada ibu hamil;
4.
Orientasi implementasi pemberian makanan bayi dan anak (IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI) dan pedoman gizi seimbang;
5.
Koordinasi
LP/LS
kabupaten/kota
dari
tingkat
(dukungan
Provinsi
aspek
legal
sampai
dengan
pelayanan
gizi,
manajemen obat gizi, surveilans gizi, penguatan sistem rujukan, dll); 6.
Koordinasi peningkatan
dan
Sosialisasi
status
gizi
di
dalam 64
rangka
percepatan
kabupten/kota
prioritas
(modifikasi usulan daerah/spesifik lokal); 7.
Bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan perbaikan gizi ke Kabupaten/Kota dan Puskesmas;
8.
Pelacakan dan konfirmasi kasus gizi;
9.
Pelaksanaan surveilans gizi di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 15 10. Penguatan program dan percepatan pencapaian target indikator pembinaan perbaikan gizi; 11. Biaya sewa gudang dan distribusi untuk PMT ibu hamil, PMT Balita, dan barang pengadaan dari pusat; dan 12. Dukungan manajemen program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2016. B.
Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga Penyelenggaraan
kegiatan
pembinaan
kesehatan
keluarga
diprioritaskan untuk: 1.
Peningkatan Kesehatan Maternal dan Neonatal;
2.
Peningkatan Kesehatan Balita dan Usia Prasekolah;
3.
Peningkatan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja;
4.
Peningkatan Kesehatan Usia Reproduksi; dan
5.
Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut.
Melalui kegiatan : 1.
SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya baik teknis maupun manajemen;
2.
Fasilitasi/Pembinaan/Pendampingan/Bimbingan
Teknis
dan
Evaluasi;
C.
3.
Sistem Informasi dan Surveilans; dan
4.
Dukungan Sarana dan Prasarana.
Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Penyelenggaraan kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga diprioritaskan untuk: 1.
Orientasi kesehatan kerja dan olahraga;
2.
Peningkatan kapasitas kesehatan kerja dasar bagi petugas kesehatan;
3.
Peningkatan kapasitas diagnosis penyakit akibat kerja bagi dokter layanan primer;
4.
Peningkatan kesehatan nelayan;
- 16 5.
Penguatan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
6.
Peningkatan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
7.
Penguatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
8.
Peningkatan kesehatan olahraga;
9.
Penguatan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) dan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM);
10. Koordinasi kesehatan kerja dan olahraga tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan 11. Bimbingan teknis dan evaluasi kesehatan kerja dan olahraga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. D.
Kegiatan Penyehatan Lingkungan Penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan diprioritaskan untuk: 1.
Peningkatan
kapasitas
SDM,
pembinaan
teknis
serta
pelaksanaan sistem informasi dan surveilans dalam rangka peningkatan jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM; 2.
Peningkatan
kapasitas
SDM,
pembinaan
teknis
serta
pelaksanaan sistem informasi dan surveilans dalam rangka peningkatan persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan; 3.
Peningkatan
kapasitas
SDM,
pembinaan
teknis
serta
pelaksanaan sistem informasi dan surveilans dalam rangka peningkatan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan; 4.
Peningkatan
kapasitas
SDM,
pembinaan
teknis
serta
pelaksanaan sistem informasi dan surveilans dalam rangka peningkatan persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan;
- 17 5.
Peningkatan
kapasitas
SDM,
pembinaan
teknis
serta
pelaksanaan sistem informasi dan surveilans dalam rangka peningkatan
persentase
Rumah
Sakit
yang
melakukan
pengelolaan limbah medis; dan 6.
Peningkatan
kapasitas
SDM,
pembinaan
teknis
serta
pelaksanaan sistem informasi dan surveilans dalam rangka peningkatan
jumlah
kabupaten/kota
yang
melaksanakan
tatanan kawasan sehat. E.
Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk: 1.
Advokasi dalam rangka kebijakan publik berwawasan kesehatan dalam peningkatan perilaku sehat;
2.
Advokasi
dalam
rangka
Kabupaten/Kota
yang
memiliki
kebijakan PHBS; 3.
Advokasi
dalam
rangka
meningkatkan
jumlah
desa
yang
memanfaatkan dana desa untuk UKBM; 4.
KIE kepada masyarakat melalui berbagai saluran;
5.
Peningkatan
kapasitas
tenaga
promosi
kesehatan
di
kabupaten/kota; 6.
Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan di Puskesmas dan UKBMS;
7.
Kerjasama
dalam
negeri
dengan
dunia
usaha/organisasi
kemasyarakatan dan pihak lain di bidang kesehatan; dan 8.
Aktivasi kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan perilaku sehat.
- 18 F.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diprioritaskan untuk: 1.
Bimbingan teknis/pembinaan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
2.
Koordinasi
tingkat
provinsi
dalam
rangka
penyusunan
perencanaan dan anggaran serta sosialisasi indikator Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat; 3.
Koordinasi tingkat Provinsi dalam rangka evaluasi dan pelaporan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
IV.
4.
Pengadaan alat pengolah data dan informasi;
5.
Honorarium pengelola Satuan Kerja; dan
6.
Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan.
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan di daerah
Tahun
2016
disediakan
Dana
Dekonsentrasi
sebesar
Rp279.308.789.000,Anggaran Dekonsentrasi Program Pelayanan Kesehatan bersumber rupiah murni dialokasikan bagi 34 (tiga puluh empat) provinsi untuk 6 (enam) kegiatan, yaitu: A.
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Rp36.762.669.000,-.
B.
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer
Rp50.581.519.000,-.
C.
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Rp67.873.720.000,-.
D.
Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Rp16.244.201.000,-.
E.
Kegiatan
Pelayanan
Mutu
dan
Akreditasi
Kesehatan
Rp31.130.453.000,-. F.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan KesehatanRp76.716.227.000,-.
- 19 Adapun rincian lebih detail tentang kegiatan anggaran dekonsentrasi program pelayanan kesehatan dijelaskan dibawah ini: A.
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Penyelenggaraan
kegiatan
pelayanan
kesehatan
rujukan
diprioritaskan untuk: 1.
Workshop RS Rujukan Provinsi dan Regional yang ditetapkan sebagai RS Pendidikan;
2.
Workshop Pembentukan BPRS Provinsi;
3.
Workshop Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;
4.
Workshop Penyusunan Panduan Praktek Kedokteran Clinical Pathways di RS;
5.
Implementasi SPGDT melalui Call Center 119 dan Pembentukan PSC Kabupaten/Kota;
6.
Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
7.
Workshop Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA);
8.
Pelatihan Petugas Laboratorium RS Kelas C dan B;
9.
Pelaksanaan
Program
Pemantapan
Mutu
Eksternal
(PME)
Laboratorium Kesehatan di Fasyankes; 10. Perijinan Radiologi; 11. Jejaring Telemedicine; dan 12. Implementasi pelayanan laboratorium untuk penyakit wabah. B.
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan primer diprioritaskan untuk: 1.
Peningkatan Kemampuan Teknis Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD);
2.
Kegiatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam rangka Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK;
3.
Workshop
Penguatan
Pembinaan
Kesehatan Kabupaten/Kota;
Puskesmas
bagi
Dinas
- 20 4.
Workshop Teknis Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Update;
5.
Peningkatan Kemampuan Teknis Puskesmas dalam Perekrutan dan Seleksi Donor Darah Mendukung Quick Wins;
6.
Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Mendukung SDG’s;
7.
Lokakarya Panduan Praktik Klinis dan Panduan Ketrampilan Klinis bagi Dokter di FKTP dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang bermutu; dan
8.
Advokasi Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil/Sangat Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan.
C.
Kegiatan Pelayanan Pelayanan Kesehatan Tradisional Penyelenggaraan kegiatan pelayanan pelayanan kesehatan tradisional diprioritaskan untuk: 1.
Pelatihan Akupresur bagi Petugas Puskesmas;
2.
Rakontek Yankes Tradkom di Tingkat Provinsi;
3.
Fasilitasi
Pembentukan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional; 4.
Penilaian Pemanfaatan TOGA;
5.
Tatalaksana Peningkatan Puskesmas dalam Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional;
6.
Orientasi Perizinan dan Wasdal;
7.
Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID);
8.
Konsolidasi Sentra P3T;
9.
Penapisan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
10. Sosialisasi Akupresur bagi Petugas Puskesmas; 11. Workshop Akupresur Haji, Perkantoran, Lansia, dan Mengurangi Kebiasaaan Merokok;
- 21 12. Sosialisasi Program Pelayanan Kesehatan Integrasi di FKTP; 13. Sosialisasi Program Pelayanan Kesehatan Integrasi di FKTL; 14. Pemantapan Binwasdal Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Kabupaten/Kota; 15. Bimtek/Pemantauan
dan
Evaluasi
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional Provinsi ke Kabupaten/Kota; dan 16. Bimtek Yankes Integrasi di FKTP dan FKTL. D.
Kegiatan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan kegiatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk: 1.
Workshop Peningkatan Mutu Program Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan;
2.
Pelatihan Ketrampilan Teknis dalam Pengelolaan SPA PKM;
3.
Pelatihan Ketrampilan Teknis dan Perawatan Alkes RS B, C, D; dan
4. E.
Sosialisasi Penyelenggaraan KSO SPA.
Kegiatan Pelayanan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan kegiatan pelayanan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk: 1.
Workshop Teknis Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
2.
Pelaksanaan Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasyankes Primer Bagi Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
3. F.
Bimbingan Teknis Survei Akreditasi RS.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya diprioritaskan untuk: 1.
Pertemuan
Konsultasi
Perencanaan
Dan
Monev
Program
Pelayanan Kesehatan antara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi;
- 22 2.
Rapat Perencanaan (Raper) DAK Program Pelayanan Kesehatan;
3.
Konsolidasi Perencanaan, Anggaran dan Monev DAK Program Pelayanan Kesehatan;
4.
Monev dan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Dinkes Provinsi ke Satker Kabupaten/Kota Penerima Anggaran APBN;
5.
Pertemuan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen RS;
6.
Pertemuan Penyusunan SIPERMON dan e-Planning program Yankes oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RS Provinsi Kabupaten/Kota dan Sarana Kesehatan Lainnya di Wilayah Binaannya;
7.
Pertemuan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Provinsi dengan Satker Kabupaten/Kota Penerima APBN
8.
Pertemuan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) Program Yankes antara Dinas Kesehatan Provinsi Dengan Satker di Kabupaten/Kota Penerima APBN;
9.
Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Program Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
10. Pertemuan Sosialisasi NSPK Bidang Pelayanan Kesehatan. V.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P) Untuk
mendukung
Pengendalian
penyelenggaraan
Penyakit
di
daerah
Program
tahun
2016
Pencegahan disediakan
dan Dana
Dekonsentrasi sebesar Rp 468.463.853.000,Anggaran Dekonsentrasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bersumber rupiah murni dialokasikan bagi 34 provinsi untuk 5 kegiatan, yaitu: A.
Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp101.553.821.000,-.
B.
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Rp165.945.438.000,-.
C.
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp98.829.177.000,-.
- 23 D.
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp87.735.417.000,-.
E.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp14.400.000.000,-.
Adapun rincian lebih detail tentang kegiatan anggaran dekonsentrasi program pencegahan dan pengendalian penyakit dijelaskan dibawah ini. A.
Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan Penyelenggaraan
kegiatan
surveilans
dan
karantina
kesehatan
diprioritaskan untuk: 1.
Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) kepada Bayi 0-11 Bulan melalui: a.
Advokasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan imunisasi;
b.
Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana imunisasi;
c.
Bimbingan teknis pelaksanaan imunisasi;
d.
Pengadaan logistik kegiatan;
e.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan imunisasi; dan
f.
Monitoring,
Evaluasi
Koordinasi
dan
Tindak
Lanjut
pelaksanaan imunisasi lanjutan dan Desa UCI. 2.
Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) di Wilayah melalui: a.
Sosialisasi rencana kontijensi penanggulangan KKM;
b. Workshop penanggulangan KKM; c.
Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKM;
d. Uji Rencana Kontijensi (Table Top/Simulasi); dan e. Reviu Rencana Kontijensi. 3.
Pelaksanaan Kegiatan Deteksi Dini dan Respon KKM Terintegrasi Dengan Pintu Masuk Negara melalui: a. Koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi
program
karantina
kesehatan; 1) Pengembangan instrumen pemetaan faktor risiko;
- 24 2) Pemetaan
dan
penilaian
faktor
risiko
kedaruratan
kesehatan masyarakat; dan 3) Sosialisasi hasil penilaian/mapping faktor risiko. 4.
Penguatan kewaspadaan dini melalui: a.
Asistensi teknis dan monitoring evaluasi kewaspadaan dini dan respon;
5.
6.
7.
8.
b.
Jejaring surveilans dan kemitraan;
c.
Penguatan/refreshing Petugas TGC; dan
d.
Koordinasi dan konsultasi ke Pusat.
Penemuan Kasus Discarded Campak melalui: a.
Konfirmasi kasus discarded campak;
b.
Surveilans campak berbasis kasus;
c.
Bimtek dan monitoring evaluasi kegiatan; dan
d.
Penguatan surveilans sindrome rubella bawaan.
Penemuan Kasus AFP non polio melalui: a.
Konfirmasi kasus AFP non polio;
b.
Bimtek dan monitoring evaluasi kegiatan; dan
c.
Koordinasi dan konsultasi ke Pusat.
Respon terhadap sinyal kewaspadaan melalui: a.
Koordinasi penyakit menular dan berpotensi KLB;
b.
Penyelidikan epidemiologi;
c.
Verifikasi rumor penyakit berpotensi KLB; dan
d.
Surveilans berbasis kejadian.
Respon terhadap situasi khusus melalui: a.
Koordinasi lintas program dan sektor pada situasi khusus;
b.
Penyediaan logistik habis pakai pada situasi khusus; dan
c.
Asistensi teknis dan bimbingan teknis terkait situasi khusus (penyelaman, TKIB, transmigrasi, dan kegiatan khusus lainnya).
- 25 -
B.
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik diprioritaskan untuk: 1.
Pengendalian Kasus Malaria Melalui: a.
Penatalaksanaan Kasus Malaria Sesuai Standar 1)
Peningkatan /Penguatan Tata Laksana Malaria;
2)
Peningkatan
/Penguatan
Diagnosis/Laboratorium
Malaria; 3)
Koordinasi LS/LP, Kemitraan (Forum Gebrak Malaria) dan Kemandirian Masyarakat;
4)
Penguatan Surveilans Migrasi dalam Rangka Cegah Tangkal Penularan Malaria;
b.
5)
Monitoring dan Evaluasi P2 Malaria;
6)
Assesment Peningkatan Kasus dan SKD/KLB Malaria;
7)
Penguatan Sistem Surveilans Malaria (e-Sismal).
Pendistribusian Kelambu 1)
Peningkatan Kemampuan SDM Malaria di KTI, Fokus, eliminasi dan pasca eliminasi;
2)
Penguatan Kemandirian Masyarakat dan Koordinasi Mitra Terkait;
3)
Evaluasi SDM Malaria di KTI, Fokus, eliminasi dan pasca eliminasi;
4)
Evaluasi
Kemandirian
Masyarakat
dan
Koordinasi
Mitra Terkait; dan 5) c.
Monitoring dan evaluasi kelambu.
Pelaksanaan penemuan
survei
dan
darah
massal
penatalaksanaan
malaria
malaria
melalui
secara
aktif
melalui pemeriksaan sediaan darah massal malaria; d.
Peningkatan kualitas mikroskopis malaria melalui uji silang sediaan darah malaria; dan
e.
Penyemprotan insektisida malaria pada dinding rumah.
- 26 -
2.
Pengendalian DBD melalui: a.
Peningkatan kemitraan dalam pengendalian DBD dan penyakit arbovirosis lainnya;
b.
Peningkatan pengawasan, pembinaan, dan kewaspadaan dini dalam pengendalian DBD dan penyakit arbovirosis lainnya;
c.
Pencatatan
dan
pelaporan
kasus
DBD
dan
penyakit
arbovirosis lainnya; d.
Pencatatan dan pelaporan Angka Bebas Jentik (ABJ);
e.
Peningkatan
kapasitas
pengelola
program/petugas
kesehatan di tingkat kab/kota dalam pengendalian DBD dan penyakit arbovirosis lainnya; f.
Evaluasi kinerja jumantik; dan
g.
Advokasi dalam pengendalian DBD dan penyakit arbovirosis lainnya.
3.
Pengendalian rabies melalui: a.
Advokasi Pengendalian Rabies;
b.
Bimbingan Teknis Pengendalian Rabies ke Kabupaten Endemis;
c.
Sosialisasi
Pengendalian
Rabies
Untuk
Petugas
Kabupaten/Puskesmas; dan d.
Surveilans
Dalam
Rangka
Sistem
Kewaspadaan
Dini
Penyakit; Rabies (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB). 4.
Surveilans / Kewaspadaan Dini Pengendalian Pes dan Penyakit Zoonosis Lainnya;
5.
Advokasi/sosialisasi/koordinasi
POMP
Filariasis
pada
kabupaten/kota endemis; 6.
Penguatan tenaga pelaksana pengendalian filariasis tingkat kabupaten/kota;
7.
Pelaksanaan Filariasis;
Pemberian
Obat
Pencegahan
Massal/POPM
- 27 -
8.
Pengendalian Schistosomiasis melalui: a. Monitoring prevalensi kasus schistosomiasis pada manusia; b. Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, dengan Puskesmas, Lintas Sektor dan Lintas Program terkait; c. Advokasi/Sosialisasi pemangku
di
kepentingan
tingkat untuk
Kabupaten/Kota mendapatkan
pada
komitmen
penyediaan biaya operasional POMP; dan d. Pelaksanaan Pemberian Obat Pada Masyarakat. 9.
Pengendalian vektor melalui: a. Pelatihan tenaga entomologi; b. Pelaksanaan
kegiatan
evaluasi
efektifitas
pengendalian
vektor; dan c. Sosialisasi Surveilans dan Pengendalian Vektor bagi Lintas; Program dan Lintas Sektor. 10. Surveilans
Vektor/Efektifitas
Kelambu/Monev
Kerentanan
Vektor/Pengambilan Spesimen Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. C.
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung diprioritaskan untuk: 1.
Pengendalian kusta dan frambusia melalui: a. Kegiatan penemuan kasus aktif dan penatalaksanaan kasus kusta sesuai standar (Survei cepat desa-Itensifikasi kusta, Pemeriksaan kontak pada penderita baru kusta); b. Advokasi, sosialisasi dan koordinasi lintas sektor maupun lintas program terkait kusta; c. Bimtek dan Monev, konsultasi; d. Mapping kasus kusta perdesa; e. Kemoprofilaksis kusta; f.
Peningkatan kapasitas
petugas dalam pemantauan fungsi
saraf (POD) dan pencegahan cacat;
- 28 g. Peningkatan kapasitas/pelatihan petugas dalam tatalaksana kasus kusta; dan h. Pengadaan bahan KIE (leaflet-poster-spanduk-lembar balik). 2.
Pengendalian TB melalui: a. Monitoring Tatalaksana Pengendalian TB di Kabupaten/Kota; b. Pertemuan
Penguatan
Surveilan
Pengendalian
TB/Pertemuan Perencanaan dan Monev TB; dan c. Pertemuan Konsolidasi Lintas Program dan Sektor
TB
(pertemuan PPM, Pertemuan dengan NGO/CSO, Pertemuan dengan organisasi profesi, dll). 3.
Pengendalian HIV AIDS melalui: a. Bimbingan teknis layananan pengawasan dan asistensi pengendalian HIV dan IMS; b. Monev pelaksanaan pengendalian HIV dan IMS; c. Penguatan
Jejaring
Kerja
dan
Partisipasi
Masyarakat
Program Pengendalian HIV dan IMS; d. Peningkatan kemampuan SDM pengendalian HIV dan IMS; dan e. Distribusi logistik pengendalian HIV dan IMS. 4.
Pengendalian ISPA melalui: a. Koordinasi, Sosialisasi dan Advokasi dalam pengendalian ISPA; b. Deteksi Dini Kasus dan Pencegahan ISPA/pneumonia; c. Peningkatan Kapasitas tatalaksana pneumonia balita; d. Peningkatan Kapasitas
dalam pencatatan dan pelaporan
pneumonia; e. Peningkatan Kapasitas
dalam sistem kewaspadaan dini
pneumonia; dan f. 5.
Bahan KIE (leaflet-poster-spanduk-lembar balik, Banner).
Pengendalian hepatitis, diare dan ISP melalui: a.
Koordinasi, Sosialisasi dan Advokasi dalam pengendalian Hepatitis;
b. Deteksi Dini Kasus dan Pencegahan Hepatitis;
- 29 c.
Bimtek dan Monev, konsultasi;
d. Peningkatan kapasitas/pelatihan
program pengendalian
Hepatitis bagi tenaga kesehatan; dan e. Penggandaan media KIE. D.
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular diprioritaskan untuk: 1.
Monitoring faktor risiko PTM di posbindu melalui: a.
Advokasi dan Sosialisasi Monitoring FR PTM;
b. Pelatihan Monitoring FR PTM; c.
Surveilans PTM;
d. Penditribusian logistik posbindu PTM;
2.
e.
Jejaring kerja pelaksanaan monitoring;
f.
Monev kegiatan; dan
g.
KIE dan Bimtek kegiatan.
Pembentukan Forum komunikasi masyarakat Pengendalian PTM melalui:
3.
a.
Pelatihan Monitoring FR PTM;
b.
Advokasi dan Sosialisasi Monitoring FR PTM;
c.
Surveilans PTM;
d.
Penditribusian logistik posbindu PTM;
e.
Jejaring kerja pelaksanaan monitoring;
f.
Monev kegiatan; dan
g.
KIE.
Pelaksanaan posbindu PTM pada masyarakat khusus melalui: a.
Advokasi dan sosialisasi deteksi dini dan monitoring FR PTM pada kelompok masyarakat khusus;
b.
Pelatihan monitoring dan deteksi dini FR PTM pada kelompok masyarakat khusus;
c.
Surveilans FR PTM;
- 30 -
4.
d.
Jejaring Kemitraan;
e.
Pendistribusian peralatan (logistik); dan
f.
Monitoring dan evaluasi.
Deteksi dini kanker serviks dan payudara pada perempuan usia 30 – 50 tahun melalui: a.
Deteksi dini dan tindak lanjut dini IVA , Papsmear, dan CBE pada masyarakat;
b.
Advokasi dan sosialisasi deteksi dini kanker;
c.
Peningkatan kapasitas SDM;
d. Penyediaan media informasi kanker kepada masyarakat; e.
Penyediaan bahan habis pakai;
f.
Pengumpulan data;
g.
Handling cost;
h. Jejaring kemitraan; dan i. 5.
KIE.
Pemeriksaan gula darah pada Penduduk usia > 15 tahun yang melalui: a.
Advokasi dan sosialisasi pengendalian PTM Pada Fasyankes Primer dan Youth Center;
b. Pelatihan pengendalian PTM pada Fasyankes Primer; c.
Surveilans pengendalian PTM pada Fasyankes Primer;
d. Jejaring Kemitraan; dan e. 6.
Pendistribusian logistik.
Deteksi dini, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan paliatif PTM dan cedera melalui: a.
Peningkatan
kapasitas
tenaga
kesehatan
dalam
pengendalian PTM terintegrasi dan Cedera di fasyankes primer; b.
Peningkatan
kapasitas
tenaga
kesehatan
rehabilitatif/paliatif PTM Terintegrasi dan Cedera; c.
Pelatihan surveilans PTM;
d.
Pendistribusian peralatan (logistik);
dalam
- 31 -
7.
e.
Jejaring kerja;
f.
Monitoring dan evaluasi;
g.
Bahan habis pakai; dan
h.
KIE;
Pemeriksaan tekanan darah pada penduduk usia >15 tahun melalui: a.
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini Hipertensi;
8.
b.
Monitoring dan deteksi dini tekanan darah tinggi;
c.
Sosialisasi pengendalian Hipertensi;
d.
Surveilans FR PTM/ Hipertensi;
e.
Pendistribusian logistik;
f.
Monitoring dan evaluasi; dan
g.
Jejaring kerja.
Pengendalian Hipertensi melalui: a.
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam tata laksana Hipertensi;
9.
b.
Deteksi dini tekanan darah tinggi, dan tindak lanjut dini;
c.
Sosialisasi pengendalian Hipertensi;
d.
Surveilans Hipertensi;
e.
Pendistribusian logistik; dan
f.
Monitoring dan evaluasi.
Pengendalian Diabetes Melitus (DM) melalui: a.
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini DM;
b.
Sosialisasi NSPK DM;
c.
Surveilans DM;
d.
Pendistribusian logistik;
e.
Monitoring dan evaluasi; dan
f.
KIE.
- 32 10. Peningkatan jumlah peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kab/kota melalui: a.
Advokasi dan penyusunan peraturan tentang KTR;
b.
Pelatihan KTR;
c.
Surveilans KTR;
d.
Monitoring dan Evaluasi KTR;
e.
Penguatan dan Pembentukan Jejaring KTR; dan
f.
KIE.
11. Layanan upaya berhenti merokok di fasyankes primer melalui: a.
Advokasi dan Sosialisasi Upaya Berhenti Merokok;
b.
Pelatihan
kabupaten/kota dan fasyankes dalam
Upaya
Berhenti Merokok; c.
Surveilans;
d.
Monitoring dan Evaluasi; dan
12. Pengendalian obesitas melalui: a.
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini obesitas;
E.
b.
Sosialisasi NSPK obesitas;
c.
Surveilans obesitas;
d.
Pendistribusian logistik; dan
e.
Monitoring dan evaluasi.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diprioritaskan untuk: 1.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan penyusunan Eplanning;
2.
Penyusunan dokumen RKA-KL;
3.
Pembahasan, penajaman, dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 33 4.
Penyusunan profil, buku situasi dan kecenderungan penyakit serta
media
KIE
program
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit; 5.
Penyusunan laporan pelaksanaan program P2P, laporan PP 39 dan laporan tahunan;
6.
Penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN);
7.
Penyusunan laporan keuangan tingkat Satker, Rekonsiliasi Anggaran
Satker
dengan
Kementerian
Keuangan,
penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan dan konsolidasi pelaksanaan anggaran; 8.
Penyusunan
Rencana
Pelaksanaan
Kegiatan
dan
Rencana
Penarikan Dana Tingkat Satker dan perubahannya; dan 9.
Penyediaan
honorarium
dan
operasional
dalam
rangka
pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.
VI.
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Untuk mendukung penyelenggaraan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah tahun 2016 disediakan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp65.000.000.000,Anggaran Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan bersumber dari rupiah murni pada 34 provinsi dialokasikan untuk 6 kegiatan, yaitu: A.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Rp14.114.132..000,-.
B.
Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Rp19.077.913.000,-.
C.
Kegiatan
Peningkatan
Produksi
dan
Distribusi
KefarmasianRp10.243.664.000,-. D.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada
Program
KesehatanRp15.683.256.000,-.
Kefarmasian
dan
Alat
- 34 E.
Peningkatan
Penilaian
Alat
Kesehatan
(Alkes) Dan
Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Rp1.496.550.000,-. F.
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Rp4.384.485.000,-.
Adapun rincian lebih detail tentang kegiatan anggaran dekonsentrasi program kefarmasian dan alat kesehatan dijelaskan dibawah ini. A.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian diprioritaskan untuk: 1.
Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dalam pelayanan kesehatan pada era JKN;
2.
Evaluasi
penggunaan
obat
dalam
pelaksanaan
JKN
di
puskesmas dan RS; 3.
Advokasi
implementasi
FORNAS
kepada
stakeholder
dan
prescriber di fasilitas kesehatan milik pemerintah; 4.
Wokshop antibiotik di RS dalam rangka mendukung PRA (Pengendalian Resistensi Antimikroba); dan
5.
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan obat rasional dalam rangka GEMA CERMAT.
B.
Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan diprioritaskan untuk: 1.
Pembiayaan pengelolaan dan pengemasan kembali obat program di Provinsi;
2.
Pembekalan tenaga kefarmasian dalam pengelolaan vaksin instalasi farmasi Kabupaten/Kota;
- 35 3.
Monitoring ketersediaan obat dan vaksin;
4.
Harmonisasi dan integrasi perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan implementasi pengelolaan obat satu pintu (one gate policy); dan
5.
C.
Penerapan e-logistic dan e-catalog;
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Penyelenggaraan
kegiatan
peningkatan
produksi
dan
distribusi
kefarmasian diprioritaskan untuk: 1.
Pembekalan dan pemetaan UJG dan UJR;
2.
Peningkatan kapasitas SDM industri kosmetika;
3.
Peningkatan kapasitas SDM IRTP;
4.
Pembekalan terhadap sarana produksi dan atau distribusi obat;
5.
Sosialisasi integrasi sistem perizinan dan pelaporan produksi dan distribusi kefarmasian; dan
6. D.
Penerapan pengembangan software SIPNAP untuk unit layanan.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diprioritaskan untuk: 1.
Pembiayaan rapat konsultasi nasional program kefarmasian dan alat kesehatan;
2.
Perencanaan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang pelayanan kefarmasian;
3.
Pemutakhiran data kefarmasian dan Alkes tingkat Propinsi – Profil Kefarmasian; dan
4.
Pembiayaan administrasi kegiatan.
- 36 E.
Kegiatan
Peningkatan
Penilaian
Alat
Kesehatan
(Alkes)
dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan penilaian alat kesehatan (alkes)
dan
perbekalan
kesehatan
rumah
tangga
(PKRT)
diprioritaskan untuk monitoring dan evaluasi sarana produksi dan distribusi alkes oleh PKRT. F.
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Penyelenggaraan kegiatan peningkatan pengawasan alat kesehatan (alkes)
dan
perbekalan
kesehatan
rumah
tangga
(PKRT)
diprioritaskan untuk: 1.
Sampling Produk Alkes dan PKRT; dan
2.
Peningkatan kemampuan SDM dalam implementasi sistem elektronik pada Binwasdal Alkes dan PKRT.
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Untuk
mendukung
penyelenggaraan
Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan di daerah tahun 2016 disediakan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp200.746.302.000,Anggaran Dekonsentrasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan bersumber rupiah murni bagi 34 provinsi dialokasikan untuk 4 kegiatan, yaitu: A.
Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Rp37.848.085.000,-.
B.
Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan Rp99.693.945.000,-.
C.
Kegiatan
Perencanaan
dan
Pendayagunaan
SDM
Kesehatan
Rp44.295.846.000,-. D.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan Rp18.908.426.000,-.
- 37 Adapun rincian lebih detail tentang kegiatan anggaran dekonsentrasi program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dijelaskan dibawah ini. A.
Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Penyelenggaraan
kegiatan
peningkatan
mutu
SDM
Kesehatan
diprioritaskan untuk:
B.
1.
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan; dan
2.
Operasional MTKP.
Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan Penyelenggaraan kegiatan pelatihan SDM Kesehatan diprioritaskan untuk: 1.
Pelatihan Manajemen Puskesmas;
2.
Pelatihan Surveilans yang Mendukung Advokasi Kesehatan;
3.
Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji;
4.
Pelatihan Keluarga Sehat;
5.
Pelatihan Manajemen Posyandu;
6.
Pelatihan Promosi Kesehatan;
7.
Pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi Masyarakat Awam;
8.
Pelatihan Sanitasi Makanan dan Minuman pada Penyelenggara Makanan; dan
9.
C.
Pelatihan Manajemen Kesehatan bagi Pengelola Poskestren.
Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan diprioritaskan untuk: 1.
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
2.
Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pendayagunaan SDM Kesehatan; dan
3.
Penyusunan Dokumen Rekomendasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA).
- 38 D.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diprioritaskan untuk: 1.
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Program dan Anggaran;
2.
Penyusunan Laporan Keuangan dan Kekayaan Negara;
3.
Penyusunan Laporan Kinerja; dan
4.
Penyusunan Dokumen Data dan Informasi PPSDM Kesehatan Indonesia.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
