PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI
Oleh Bagian Keuangan Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum
BOGOR, 1 FEBRUARI 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
PENGELOLAAN APBN No.
No peraturan
Tentang
1
PMK 65/2015
STANDAR BIAYA MASUKAN 2016
2
PMK 190/2012
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
3
PMK 113/2012
PERJALANAN DINAS UNTUK PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGREI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
3
1. PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN Diatur secara jelas a. b. c. d.
KPA bertanggungjawab manajerial PPK bertanggungjawab material dan formal PPSPM bertanggungjawab formal Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya. e. KPPN sebagai Kuasa BUN melakukan fungsi sebagai comptable beheer (pemegang fungsi pembayaran) Kejelasan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan fungsi check and balance di satker berjalan dengan baik. 4
2. PENGAJUAN PEMBUKAAN REKENING
(1) KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada KPPN di Daerah. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK Nomor 252/PMK.05/2014. 5
Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening lanjutan.....
(3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dilampiri dokumen paling sedikit : a. Salinan DIPA; b. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK Nomor 252/PMK.05/2014; dan c. Surat kuasa kepada KPPN Pusat dan KPPN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK Nomor 252/PMK.05/2014. (4).KPA harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari KPPN Pusat atau KPPN di Daerah pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya pada Bank Umum/Kantor Pos. 6
3. PENDAFTARAN PIN PPSPM Untuk memastikan bahwa SPM dibuat oleh PPSPM, maka SPM yang disampaikan ke KPPN memuat Personal Identification Number (PIN) sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM yang bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan;
4. PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PENGANTAR SPM (KIPS)
5. PENYAMPAIAN SPESIMEN PEJABAT PERBENDAHARAAN KE KPPN
6. UANG PERSEDIAAN 1. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhaNn operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. 2. Pemberian UP diberikan paling banyak: a. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah); b. Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah); c. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau d. Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
9
7. APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN APBN
1.APLIKASI SAS (SISTEM APLIKASI SATKER) terdiri dari: aplikasi SPP, SPM, dan SILABI 2.APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL ( SAIBA)
10
LAPORAN KEUANGAN (LK) 1.
2.
3. 4.
Laporan Keuangan Dana Dekon mengacu kepada : a. PMK 233/PMK.05/2011 Tentang Perubahan atas PMK 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ; b. PMK 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga ; Laporan Keuangan Mengacu kepada Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual (SAIBA) meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Operasional (LO) d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) KPA Wajib Menyusun Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi Secara Bulanan, Semester serta Tahunan setelah melakukan Rekonsiliasi ke KPPN (menggunakan aplikasi SAIBA) KPA Wajib Menyampaikan Laporan Keuangan (LK) Dana Dekonsentrasi Paling Lambat Tanggal 10 Bulan Berikutnya Dalam Bentuk Hard Copy dan Soft Copy.
Sekian dan terima kasih
Ditjen Polpum 2016
