SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BIRO PERENCANAAN Disampaikan pada: Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Berbasis Online Bidang PKP2Trans Tahun 2017 BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence JAKARTA, 9 AGUSTUS 2017
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAl, DAN TRANSMIGRASI PADA RPJMN TAHUN 2015-2019 DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
DAERAH TERTINGGAL
Arah Kebijakan: 1.Penguatan Pemerintahan Desa; 2.Pembangunan Desa; 3.Pembangunan Kawasan Perdesaan; 4.Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis.
Arah Kebijakan: 1.Promosi potensi daerah tertinggal; 2.Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik; 3.Pengembangan perekonomian masyarakat.
Sasaran: Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
Sasaran: 122 kabupaten tertinggal dan target pembangunan di akhir tahun 2019 adalah terentaskannya 80 daerah tertinggal
KAWASAN TRANSMIGRASI
Arah Kebijakan: 1. Penyiapan Kawasan Transmigrasi; 2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Sasaran: 1. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) 2. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB)
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
7
CAPAIAN RPJMN TAHUN 2O16 Ketransmigrasian NO
SARARAN DALAM RJMN 20152019
1 Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP).
TARGET 2016
CAPAIAN 2016
Sumber Data
43 49 Kawasan/ o Penetapan 49 kawasan Kawasan berdasarkan data : 23 Kawasan dari Kepmendesa N0.9/2016 dan 26 kawasan dari Kepmendesa No. 91/2016 Tentang penetapan kawasan transmigrasi)
/ 22 SP
…..SP
o 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) kegiatan masih dalam taraf intervensi, belum dapat memenuhi kriteria menjadi sebuah Pusat SKP o Yg potensial akan ditetapkan sampai dengan tahun 2019 adalah 144 kawasan
Berkembangnya 20 Kawasan 2 Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio pusat pertumbuhan.
6 KPB
6 KPB
Penetapan Kawasan Perkotaan Baru 6KPB berdasarkan data dari ditjen Pktrans 8
23
KAwASAN TRANSMIgRASI YANg TElAH DITETAPKAN Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.9 Tahun 2016
1. Pulubala, Gorontalo, Gorontalo 2. Pawonsari, Boalemo, Gorontalo 3. Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 4. Lamboya, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur 5. Lagita, Bengkulu Utara, Bengkulu 6. Lunang Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat 7. Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 8. Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan 9. Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung 10. Mesuji, Mesuji, Lampung 11. Batu Betupang, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 12. Subah, Sambas, Kalimantan Barat
13. Rasau Jaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat 14. Gerbang Kayong, Kayong Utara, Kalimantan Barat 15. Cahaya Baru, Bario Kuala, Kalimantan Selatan 16. Maloy Kaliorang, Kutai Timur, Kalimantan Timur 17. Tampolore, Poso, Sulawesi Tengah 18. Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah 19. Air Terang, Buol, Sulawesi Tengah 20. Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat 21. Mahalona, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 22. Kobisonta, Maluku Tengah, Maluku 23. Salor, Merauke Tengah
9
26
KAwASAN TRANSMIGRASI YANG TElAH DITETAPKAN Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.91 Tahun 2016
1.Babahrot, Aceh Barat Daya, Aceh 2.Lembah Sabil, Aceh Barat Daya, Aceh 3.Karang Agung, Banyuasin, Sumatera Selatan 4.Kikim, Lahat, Sumatera Selatan 5.Ponu, Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur 6.Batutua Nasamanuk, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur 7.Lewa, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 8.Mbay, Nagakeo, Nusa Tenggara TImur 9.Kodi Laura, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur 10.Maukaro, Ende, Nusa Tenggara Timur 11.Sabu, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur 12.Banggai Selatan, Banggai Laut, Sulawesi Tengah 13.Mambi Mehalan/ Pitu Ulunna Salu (PUS) Mamasa,
Sulawesi Barat
14.Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 15.Paguyaman Pantai, Boalemo, Gorontalo 16.Taluduti, Pahuwato, Gorontalo 17.Salim Batu, Bulungan, Kalimantan Utara 18.Bahari Tomini Raya, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah 19.Kawasan Kantisa, Muna Barat, Sulawesi Selatan 20.Pulau Morotai, Morotai, Maluku Utara 21.Tambora, Bima, Nusa Tenggara Barat 22.Labangka, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 23.Gerbang Mas Perkasa, Sambas, Kalimantan Barat 24.Sekayam Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat 25.Enggano, Bengkulu Utara, Bengkulu 26.Selaut, Simeleu, Aceh
10
KELEMBAGAAN KETRANSMIGRASIAN DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI 1. Setditjen 2. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 3. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi 5. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi 6. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk
DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1. Setditjen 2. Direktorat Promosi dan Kemitraan 3. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi 4. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi 5. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi 6. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
DISTRIBUSI ALOKASI PER PROGRAM DAN EFISIENSI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DALAM RANCANGAN APBN-P TAHUN 2017
Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 (Dalam Ribu Rupiah)
NO.
UNIT KERJA
PAGU PROGRAM SEBELUM TARGET PENGHEMATAN PENGHEMATAN
PAGU SETELAH PENGHEMATAN
1
Sekretariat Jenderal
365.000.000
0
365.000.000
2
Inspektorat Jenderal
56.500.000
0
56.500.000
4
Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.719.710.894
77.323.457
2.642.387.437
5
Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan
321.540.655
30.000.000
291.540.655
6
Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu
260.953.983
34.729.218
226.224.765
7
Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal
314.944.463
97.221.244
217.723.219
8
Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
373.434.149
15.735.758
357.698.391
9
Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi
319.443.669
13.590.323
305.853.346
10
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi
210.461.124
0
210.461.124
4.941.988.937*
268.600.000
4.673.388.937
TOTAL
*) Ket : Pagu anggaran sebelum penghematan termasuk tambahan top up dari sisa penarikan loan sebesar Rp 89.302.731.000 berdasarkan DIPA No. SP DIPA-067.10.1.350088/2017 dan SP DIPA-067.03.3.350378/2017
PAGU PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2016 PUSAT/ DAERAH
ALOKASI PUSAT; 26%
> Dit. P3KT
DAERAH; 74% PROV; 16%
KAB; 84%
PUSAT (6 Satker)
ANGGARAN (X Rp. 1.000.-) 204.081.052 11.182.075
> Dit. PTT
5.896.690
> Dit. PPT
88.071.276
> Dit. PPP
13.529.486
> Dit. BPKT
14.112.117
> SETDITJEN
71.289.408
DAERAH
566.351.548
> PROVINSI (34 Satker)
93.442.402
> KABUPATEN (86 Satker)
472.909.146
TOTAL
770.432.600 17
PAGU PROGRAM PKP2Trans TAHUN 2017 Pusat 29,66 %
PUSAT/ DAERAH ALOKASI
PUSAT (6 Satker) PUSAT; 29,66 % PUSAT DAERAH
ANGGARAN (X Rp. 1.000.-) 110,744,099
> Dit. Bina Potensi
5,780,846
> Dit. PTT
8,171,650
> Dit. Perencanaan
9,086,630
> Dit. Pembangunan
8,621,576
> Dit. Penataan
7,999,640
DAERAH; 70,34%
Daerah 70, 34 %
PROV; 12,48% KAB; 87,52%
> SETDITJEN DAERAH
71,083,757 262,690,050
> PROVINSI (23 Satker)
32,793,920
> KABUPATEN (35 Satker)
229,896,130
TOTAL
373,434,149 18
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017
JENIS PELAPORAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Memberikan feedback terhadap pelaksanaan pembangunan
Pelaporan
Penyampaian
URGENSI PENYAMPAIAN PELAPORAN
Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pembangunan karena dibiayai oleh APBN (dana publik) Menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, hasil dan dampak serta keberlanjutan dari suatu program.
Bahan pertimbangan penerapan Reward and Punishment dalam penetapan Pagu Anggaran K/L
Dalam rangka penyusunan RKP mendatang
IV. JENIS, PELAKSANA TUGAS MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN
DAN
No.
Pelaporan
Uraian
Penanggung Jawab
Penyusun
Data/Informasi
Waktu Penyampaian
1.
Pelaporan PMK 249
Evaluasi terhadap pelaksanaan RKA-K/L
UKE – I : Sekjen, Dirjen, Ka. Badan dan Irjen
Kabag. EP dan Kabag. Ren dan Kasubbag EP
Pagu Anggaran
Setiap Bulan (Minggu ke -2 setelah bulan berakhir)
2.
Pelaporan PP 39
Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangun an
UKE – II : Karoren, Ses.Ditjen, Ses. Badan dan Ses. Itjen
Target Vol Output Realisasi Anggaran
SKPD: Kepala SKPD
Pejabat Eselon IV yg mempunyai Tusi di bidang evaluasi dan pelaporan
Realisasi Vol Output
UKE – I : Sekjen, Dirjen, Ka. Badan dan Irjen
Kabag. EP dan Kabag. Ren dan Kasubbag EP
Perkembangan pendanaan dan realisasi penyerapan dana
UKE – II : Karoren, Ses.Ditjen, Ses. Badan dan Ses. Itjen SKPD : Kepala SKPD
Realisasi pencapaian target Output Pejabat Eselon IV yg mempunyai Tusi di bidang evaluasi dan pelaporan
Per Triwulan (Minggu ke -2 setelah triwulan berakhir)
No.
Pelaporan
Uraian
Penanggung Jawab
Penyusun
Data/Informasi
Waktu Penyampaian
3.
Laporan Kinerja
Capaian kinerja atas sasaran strategis, indikator kinerja
UKE – I : Sekjen, Dirjen, Ka. Badan dan Irjen
Kabag. EP dan Kabag. Ren dan Kasubbag EP
Perencanaan Kinerja
Per Triwulan Tahunan (Minggu ke -2 setelah triwulan berakhir dan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
4.
Laporan capaian prog/kegiat an yang di pantau oleh KSP
Capaian atas prog/kegiata n yang menjadi janji Presiden
Capaian Kinerja dan realisasi anggaran di Triwulan dan Tahun Anggaran berjalan
UKE – II : Karoren, Ses.Ditjen, Ses. Badan dan Ses. Itjen
SKPD: Kepala SKPD
Pejabat Eselon IV yg mempunyai Tusi di bidang evaluasi dan pelaporan
Hambatan/Kendala dalam melaksanakan Capaian Kinerja
UKE – I : Sekjen, Dirjen PPMD, Dirjen PDT dan Dirjen PDTU
Kabag. EP dan Kasub. Dit terkait
Dokumen lelang
UKE – II : Karoren, dan Direktur terkait
BAST dan Laporan akhir Laporan Progres penggunaan dana desa
Per Triwulan (B 03, 06, 09, 012)
Bagan Penyampaian Laporan PMK 249 dan PP 39
S K P D
Direktorat Direktorat Direktorat
Direktorat
Masing2 Kasubag TU
Set. Dit. Jen Bag. Ren Sub.Bag. EvaLap
PMK 249 (per Bln) PP 39 (per Trw)
Direktorat PP 39 (per Trw)
Pus Lit Bang
Pusdiklat ASN Pus Lit Mas
Masing2 Kasubag TU
Validasi
Set. Badan Bag. Ren Sub.Bag. EvaLap
Biroren
Sekjen
Pusdatin
Inspekorat II Inspekorat III Inspekorat IV Inspekorat V
Masing2 Kasubag TU
Set. It. Jen Bag. Ren Sub.Bag. EvaLap
Manual
Menteri
PMK 249
Bag. EvaLap
PP 39
Bappenas
Web
PMK 249 (per Bln)
Inspekorat I
PP 39
Validasi
PP 39 (per Trw) PMK 249 (per Bln)
PMK 249
Kem.Keu
Bagan Penyampaian Laporan Kinerja Pres Kemen PAN dan RB; Kemen. Keu; Bappenas
SKPD
Menteri
UKE - II
Menyampaikan
UKE - II UKE - II
Menyusun Laporan Kinerja
Biro Perencanaan Set. Dit. Jen Set. Badan; Set.It. Jen
UKE - II
Hasil Reviu
APIP/ITJEN
Menyampaikan
Reviu Atas LAPKIN
Hasil Reviu
Menyampaikan
UKE - II
Sekjen Biro Perencanaan
APIP/ITJEN
Penjelasan : PMK 249 dan PP 39
Pimpinan UKE-II menyampaikan data dan informasi (termasuk laporan SKPD)
untuk Pelaporan PMK 249 dan PP 39 kepada Pimpinan UKE-I, kemudian Pimpinan UKE-I terkait (Sekjen cq. Biro Perencanaan) melakukan validasi pelaporan tersebut dan melaporkan ke Menteri.
Laporan Kinerja
Pimpinan UKE- II menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja (termasuk laporan SKPD) kepada Pimpinan UKE – I, Pimpinan UKE- I
menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja
kepada Menteri selaku Pimpinan Organisasi
V. SIKLUS PENYAMPAIAN PELAPORAN Tahun Anggaran
Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP
Berjalan Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP
B 03 Per Bln
Pelaporan PMK 249
Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP
B 07 Per Bln
Trw I
Trw II
Pelaporan PMK 249
- Pelaporan PP 39 - Laporan Kinerja
Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP
B 12
B 09 Per Bln
Pelaporan PMK 249
- Pelaporan PP 39 - Laporan Kinerja
Trw III
Per Bln
Trw IV
Pelaporan PMK 249
- Pelaporan PP 39 - Laporan Kinerja
- Pelaporan PP 39 - Laporan Kinerja
TERIMAKASIH
