PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM UPAYA KESEHATAN DASAR

Petunjuk Teknis Perencanaan Dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Upaya Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2015

PETUNJUK TEKNIS

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM UPAYA KESEHATAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN RI

A


B

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN RI


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyusun Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2015. Program di lingkungan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, mencakup Pembinaan Program-program Upaya Kesehatan Dasar, ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, serta penguatan pengelolaan program di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas. Otonomi daerah mengamanatkan kesehatan sebagai salah satu kewenangan wajib kabupaten/ kota. Hal ini berarti, kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayahnya. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan, Pemerintah Pusat memberikan dukungan dana tugas dekonsentrasi. Penggunaan dana dekonsentrasi program upaya kesehatan dasar T.A 2015 digunakan untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, upaya promotif dan upaya preventif di Puskesmas. Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Upaya Kesehatan Dasar ini, merupakan panduan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi agar kegiatan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Upaya Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2015.

Jakarta, 17 Oktober 2014 Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar,

drg. Kartini Rustandi, M.Kes


i


ii



DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................................................ Daftar Isi .......................................................................................................................................................... SK Direktur Jenderal ................................................................................................................................

i iii v

BAB I.

Pendahuluan .......................................................................................... A. Latar Belakang ........................................................................................................... B. Tujuan ............................................................................................................................ C. Sasaran .......................................................................................................................... D. Ruang Lingkup .........................................................................................................

1 1 2 2 2

BAB II.

Kegiatan Perencanaan ......................................................................... A. Perencanaan Pusat ................................................................................................. B. Mekanisme Perencanaan Usulan Daerah ..................................................

3 3 3

BAB III. Pola Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi di Lingkup Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar ......................................... A. Peningkatan Kemampuan Teknis PPGD ..................................................... B. Kegiatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam rangka Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK .................................. C. Workshop Penguatan Pembinaan Puskesmas bagi Kabupaten/ Kota ................................................................................................................................. D. Peningkatan Kemampuan Teknis Manajemen Puskesmas Terintegrasi HIV AIDS .......................................................................................... E. Pelaksanaan Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasyankes Tingkat Pertama bagi Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ........................... F. Peningkatan Kemampuan Pelayanan PONED ......................................... G. Sosialisasi JKN di Fasyankes Primer ................................................................ H. Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ............................................................................................................................. BAB IV.

5 5 7 9 12 16 19 24 29

Penutup ....................................................................................................

32

Daftar Buku Rujukan .............................................................................................................................. Tim Penyusun & Kontributor ...............................................................................................................

33 34


iii


iv




v


vi




vii


viii



BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014 adalah Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk mencapai sasaran: 1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72,0 tahun; 2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dari 228 menjadi 118; 3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 34 menjadi 24; 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 18,4 % menjadi 15 %. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan 8 Fokus Prioritas Kesehatan dan 7 Reformasi Kesehatan sebagai panduan bagi pelaksanaan kegiatan di semua unit utama Kementerian Kesehatan. Program di lingkungan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, yang mencakup Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar, akan tetap mendorong program-program tersebut sampai kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya, didukung Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta penguatan pengelolaan program di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota. Kinerja tersebut akan lebih berhasil apabila didukung unit-unit utama di Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat secara aktif, swasta, dunia usaha dan LSM. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib yang telah diserahkan pada kabupaten/kota. Hal ini berarti, kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayahnya. Perbedaan potensi dan sumber daya kabupaten/kota berpengaruh terhadap kemapuan kabupaten/kota dalam pembanguan kesehatan di wilayahnya, yang dinyatakan dalam pencapaian SPM bidang kesehatan dan indikator lainnya. Pelaksanaan program-program kesehatan di daerah, memerlukan dukungan sumber pendanaan yang berasal dari APBN, APBN yang didaerahkan (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan), dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), APBD dan


1


Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber-sumber pembiayaan lainnya. Untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata di provinsi dan kabupaten/kota, perlu adanya dukungan dana pelaksanaan tugas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan. Agar pelaksanaan kegiatan yang didukung pusat melalui dana dekonsentrasi dapat terlaksana dengan baik sehingga hasilnya berdaya guna dan berhasil guna serta dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maka dalam pelaksanaan perlu disusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar. B. TUJUAN Tersedianya panduan bagi pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan. C. SASARAN 1. Pengelola Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 2. Unit-unit terkait yang mengelola Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar. D.

2

RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan Dana Dekonsentrasi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar : 1. Peningkatan Kemampuan Teknis Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) 2. Kegiatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam rangka Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK 3. Workshop Penguatan Pembinaan Puskesmas bagi Kabupaten/Kota 4. Peningkatan Kemampuan Teknis Manajemen Puskesmas terintegrasi HIV AIDS bagi Petugas Kesehatan 5. Pelaksanaan Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasyankes Tingkat Pertama bagi Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 6. Peningkatan Kemampuan Pelayanan PONED 7. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasyankes Primer 8. Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Mendukung MDG’s



BAB II KEGIATAN PERENCANAAN

Dana Dekonsentrasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2015 merupakan dana bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 yang diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi perlu memahami program/kegiatan yang diusulkan, mengingat hal tersebut terkait Indikator Kinerja Kementerian Kesehatan yang harus dicapai, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 diperuntukkan untuk mencapai A.

PERENCANAAN PUSAT Perencanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan Dekonsentrasi dengan rencana kegiatan pembangunan daerah. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan dalam merencanakan kegiatan Dekonsentrasi Program Upaya Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2015 adalah: 1. Perencanaan menu, dengan berpedoman pada: a. Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2011. b. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013. c. Memperhatikan program dan kegiatan yang merupakan prioritas nasional, prioritas Kementerian Kesehatan, prioritas Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar (kegiatan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar, Akreditasi Puskesmas, Dokter Layanan Primer, dll) dan prioritas Kementerian/Lembaga lain. d. Memprioritaskan kegiatan yang termasuk dalam penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. e. Memperhatikan usulan dari daerah, terutama yang telah melalui e-planning.


3


2. Menetapkan menu kegiatan Dekonsentrasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2015 dan perkiraan lokasi yang memerlukan dukungan. 3. Menganalisa usulan daerah yang masuk, berdasarkan menu kegiatan dan dana yang tersedia. B.

4

MEKANISME PERENCANAAN USULAN DAERAH 1. Setiap Satuan Kerja (Satker) Dinas Kesehatan Provinasi yang akan mengajukan usulan, harus mengajukan usulan lewat aplikasi e-planning paling lambat sebelum tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya (N-1), yang telah diketahui oleh Gubernur dan disertai: a. Surat usulan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Satker dan diketahui oleh Kepala Daerah setempat. b. Kerangka acuan kegiatan/ TOR c. Rencana Anggaran Biaya (print out dan file back up) d. Data dukung (spesifikasi alat, master plan gedung, dll). 2. Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan RAB dan TOR sebagai bahan kelengkapan pembahasan pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK) c.q Bagian Program & Informasi Ditjen BUK dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar.



BAB III POLA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DI LINGKUP DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR A.

Peningkatan Kemampuan Teknis Penanggulangan Penderita Gawat Darurat Merupakan kegiatan prioritas dalam dekon program pembinaan upaya kesehatan dasar, untuk mendukung peningkatan akses kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. 1. Tujuan Meningkatnya kemampuan tenaga medis di Puskesmas terpencil/sangat terpencil dalam menangani masalah kegawatdaruratan. 2. Sasaran a. Dokter yang bertugas di Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil terutama di kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara tetangga. b. Tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil terutama di kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara tetangga. 3. Kegiatan a. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Pertemuan persiapan 2) Pelatihan 3) Pertemuan evaluasi b. Pelaksanaan kegiatan : 1) Pelatih : a) Tim Pelatih PPGD yang telah memiliki program pelatihan PPGD dan menggunakan modul pelatihan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. b) Narasumber : Kementerian Kesehatan c) Peserta : (1) Dokter, Bidan/perawat yang bertugas di Puskesmas terpencil/sangat terpencil (2) Dokter, Bidan/perawat yang menjadi petugas Gawat Darurat di RS kabupaten prioritas nasional


5


(3) Belum pernah mengikuti pelatihan PPGD/GELS (4) Bersedia tidak dipindahtugaskan dalam periode waktu minimal 1 tahun pasca pelatihan 2) Tempat pelatihan : provinsi

6

4.

Penanggungjawab : Dinas Kesehatan Provinsi

5.

Pola Peggunaan Dana a. Pertemuan Persiapan/ Evaluasi 1) Belanja bahan: a) ATK b) Penggandaan c) Computer Supply d) Pembelian bahan habis pakai (paket peserta) 2) Transport 3) Uang harian 4) Penginapan 5) Honor narasumber b. Biaya Pelatihan 1) Belanja Bahan a) ATK b) Penggandaan c) Computer supply d) Pembelian Bahan habis pakai (paket Peserta) 2) Peminjaman Alat Peraga(Manekin dll) 3) Pengiriman/over bagasi 4) Transport 5) Transport Lokal 6) Honor 7) Uang saku 8) Uang harian

6.

Materi Pelatihan Materi Pelatihan didasarkan pada Kurikulum Pelatihan PPGD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan dilengkapi dengan materi lokal.

7.

Indikator Kegiatan Terlatihnya minimal 50 – 60 orang (2 angkatan).

8.

Laporan Kegiatan Hasil kegiatan harus dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, terdiri dari :



a. Laporan kegiatan disertai data peserta pelatihan, Puskesmas asal peserta pelatihan, foto/CD kegiatan pelatihan, b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban APBN.

B.

Kegiatan Tim Kesehatan Bergerak dalam Rangka Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK Merupakan kegiatan prioritas dalam dekon program pembinaan upaya kesehatan dasar, untuk mendukung upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) serta daerah terpencil dan sangat terpencil. 1. Tujuan Tersedianya pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 2. Sasaran a. Daerah yang tidak ada dokter spesialis b. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil 3. Kegiatan a. Pelayanan Kesehatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Keliling (Team Mobile Clinic). Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dapat menggunakan pola alternatif: 1) Pola Provinsi – Kabupaten (1) : Tim Dokter Mobile Clinic (Dokter ahli, dokter umum/dokter gigi/Bidan/Perawat/perawat anestesi atau dan Sanitarian) dikirim dari Provinsi ke Kabupaten selama beberapa hari kerja di satu lokasi untuk melaksanakan pelayanan. 2) Pola Kabupaten – Kecamatan (2) : Tim Dokter Mobile Clinic (Dokter ahli, dokter umum/dokter gigi/Bidan/Perawat/perawat anestesi atau dan Sanitarian) dikirim dari Kabupaten ke Kecamatan selama beberapa hari kerja di satu lokasi untuk melaksanakan pelayanan. 3) Pola Provinsi - Kabupaten – Kecamatan (3): Tim Dokter (Dokter ahli, dokter umum/dokter gigi/Bidan/Perawat/perawat anestesi atau dan Sanitarian) dikirim dari Provinsi ke Kabupaten kemudian ke Kecamatan selama beberapa hari kerja di satu lokasi untuk melaksanakan pelayanan. b. Pelayanan Kesehatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak dapat dilaksanakan menggunakan gabungan angkutan darat atau kapal laut/motor yang berfungsi sebagai sarana ke daerah sasaran. c. Pelayanan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan yang menyeluruh meliputi pelayanan promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif sesuai kebutuhan daerah.


7


d. Pemberdayaan masyarakat (pemberdayaan kader, tanaman obat keluarga sebagai kearifan lokal dalam kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dll) e. Surveilance (data sering). f. Ahli Tehnologi

8

4.

Penanggungjawab dan Tim Pelaksana a. Penanggungjawab kegiatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi. b. Tim Pelaksanan adalah Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang didampingi oleh Pusat.

5.

Pola peggunaan Dana a. Biaya untuk pergerakan Tim Dokter Ahli/Spesialis meliputi: perjalanan dinas, uang harian, dan sewa kendaraan operasional. b. Biaya untuk pergerakan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak meliputi: perjalanan dinas, uang harian, biaya penginapan, sewa kendaraan operasional, upah porter dan pengadaan bahan kontak.

6.

Indikator Kegiatan a. Tingkat Kabupaten/Kota: 1) Contact rate: a) Jumlah pasien yang dilayani per kunjungan b) Jumlah lokasi yang dilayani per kunjungan c) Jumlah nakes yang dilatih per kunjungan 2) Cakupan kegiatan pelayanan dasar: a) Program penyehatan lingkungan b) Program penyehatan air dan sanitasi c) Program KIA d) Program KB e) Program imunisasi f) Progam kesehatan gigi g) Program promkes h) Program P2M; Malaria, HIV/AIDS, TBC dll 3) Cakupan kegiatan pelayanan rujukan: a) Jumlah pasien yang dirujuk b) Jumlah pasien yang dioperasi b. Tingkat Provinsi: 1) Cakupan kegiatan kabupaten/kota 2) Penyerapan anggaran: POA dan realisasi per kabupaten/kota



c. Tingkat Pusat: 1) Cakupan kegiatan provinsi 2) Penyerapan anggaran: POA dan realisasi MOU per provinsi 7.

C.

Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan a. Pencatatan Pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, yang dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Provinsi/Kabupaten/Kota pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dengan sistem pencatatan Puskesmas. Namun sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi penggunaan dana untuk pengembangan pelayanan, hasil cakupan kegiatan dibuat rekap tersendiri. b. Pelaporan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan meliputi realisasi dan cakupan masing-masing program. Laporan disusun secara berjenjang mulai dari Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam bentuk rekapitulasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi sebagai penerima dana dan penanggungjawab pemanfaatan Dana Dekonsentralisasi Peningkatan Akses Yankes di DTPK Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya rekapitulasi laporan juga disiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilaporkan kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar.

Workshop Penguatan Pembinaan Puskesmas bagi Kabupaten/Kota Merupakan kegiatan prioritas dalam dekon program pembinaan upaya kesehatan dasar, untuk mendukung penguatan pelayanan kesehatan primer. 1. Tujuan Meningkatnya kemampuan pengelola program di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan Puskesmas secara optimal. 2. Sasaran Pengelola program kesehatan di tingkat kabupaten/kota. 3. Kegiatan a. Koordinasi penggunaan Dana Dekonsentrasi T.A. 2015 ke Pusat 1) Peserta: Pengelola program pembinaan upaya kesehatan dasar di tingkat provinsi. 2) Tempat: Kementerian Kesehatan. 3) Output: Diperolehnya rencana pelaksanaan kegiatan provinsi dan kesepahaman penggunaan Dana Dekon.


9


b. Pertemuan Pembentukan Tim Workshop Penguatan Pembinaan Puskesmas Tingkat Provinsi 1) Pelaksanaan pembentukan tim penguatan pembinaan selama 3 hari. a) Peserta: (1) seluruh pengelola program di tingkat provinsi (2) lintas sektor (Bappeda Provinsi, BKD Provinsi) b) Tempat: Provinsi. 2) Evaluasi dan pelaporan 3) Output: Adanya Tim Workshop Penguatan Pembinaan Puskesmas Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. c. Replikasi Model Penguatan Pembinaan Puskesmas di Kabupaten/Kota oleh Provinsi 1) Peserta: a) seluruh pengelola program di tingkat Dinkes Kabupaten/Kota b) lintas sektor (Bappeda Kabupaten/Kota, BKD Kabupaten/Kota) Pengelola program Dinkes Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota dan BKD Kabupaten/Kota sebagai 1 tim (1 tim maksimal terdiri dari 6 orang). 2) Tempat: Provinsi. 3) Output: Terbentuknya Tim Penguatan Pembinaan Puskesmas di Kabupaten/ Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaaten/Kota. 4) Narasumber: Tim Workshop Penguatan Pembinaan Puskesmas Tingkat Provinsi dan Kementerian Kesehatan RI.

10

4.

Penanggungjawab: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

5.

Pola Penggunaan Dana a. Koordinasi Penggunaan Dana Dekonsentrasi T.A. 2015 ke Pusat 1) Uang pertemuan dalam kantor a) Biaya konsumsi b) ATK c) Pengadaan 2) Uang perjalanan dinas konsultasi ke Kementerian Kesehatan a) Uang harian (3 hari) b) Uang transport (riil, tiket pesawat dll) c) Uang penginapan (2 malam) b. Pertemuan Pembentukan Tim Workshop Penguatan Pembinaan Puskesmas Tingkat Provinsi 1) Uang transport lokal 2) Uang harian/uang saku fullday 3) Paket meeting fullday 4) Honor narasumber



5) Honor moderator 6) ATK 7) Seminar kit 8) Penggandaan 9) Pengiriman surat 10) Dokumentasi 11) Backdrop c. Replikasi Model Penguatan Pembinaan Puskesmas di Kabupaten/Kota oleh Provinsi 1) Uang transport lokal daerah dan pusat 2) Uang harian/uang saku fullday/fullboard 3) Paket meeting fullday/fullboard 4) Honor narasumber 5) Honor moderator 6) Honor penyelenggara kegiatan 7) ATK 8) Seminar kit 9) Penggandaan 10) Pengiriman surat 11) Dokumentasi 12) Backdrop 6. Materi (dalam proses penyusunan) 7.

Indikator Kegiatan Terbentuknya Tim Penguatan Pembinaan Puskesmas di kabupaten/kota.

8.

Laporan Kegiatan Hasil kegiatan harus dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, terdiri dari : a. Laporan kegiatan disertai data peserta, instansi asal peserta, foto/CD kegiatan, b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban APBN.


11


D.

Peningkatan Kemampuan Teknis Manajemen Puskesmas Terintegrasi HIV AIDS Merupakan kegiatan prioritas dalam dekon pelayanan kesehatan dasar untuk mendukung keegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen puskesmas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan pelaksanaan BPJS. 1. Tujuan a. Tujuan Umum Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan di Puskesmas dalam mengelola program pelayanan kesehatan dasar terintegrasi HIV-AIDS di Puskesmas secara optimal b. Tujuan Khusus Setelah mengikuti keegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen puskesmas, peserta dapat: 1) Membuat perencanaan kegiatan tahunan Puskesmas : a) Rencana Usulan Kegiatan (RUK) b) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) c) Rencana Kegiatan tiap bulan (Plan Of Action) 2) Menyelenggarakan lokakarya mini dalam upaya melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor 3) Melakukan kerjasama tim dan penyelesaian masalah 4) Mengidentifikasi upaya pemberdayaan yang sesuai dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya 5) Melakukan penilaian kinerja Puskesmas secara efektif dan berkualitas 6) Melakukan integrasi HIV-AIDS bila menjadi permasalahan prioritas di wilayah kerja puskesmas 2. Sasaran a. Kepala Puskesmas b. Pengelola program HIV - AIDS c. Pengelola program KIA Diutamakan Puskesmas yang sudah melaksanakan KTS dan atau klinik IMS atau dipersiapkan untuk LKB 3. Kegiatan Cara Pelaksanaan Kegiatan : a. Narasumber Narasumber dalam kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen Puskesmas ini adalah narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Pusat yang menguasai : 1) Kebijakan Manajemen Puskesmas 2) Kebijakan LKB termasuk PPIA

12



b. Fasilitator Fasilitator kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen Puskesmas ini berasal dari : 1) Widya Iswara Balai Pelatihan Kesehatan 2) Tim Dinas Kesehatan Provinsi yang telah mengikuti TOT manajemen puskesmas, atau Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) yang menguasai materi manajemen puskesmas 3) Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen puskesmas, kecuali apabila tidak terdapat Balai Pelatihan Kesehatan di wilayah kerjanya maka dapat membentuk Tim Pelatih Manajemen Puskesmas di Dinkes Provinsi dan Kab/Kota. c. Peserta 1) Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Manajemen Puskesmas: a) Kepala Puskesmas b) Pengelola program HIV - AIDS c) Pengelola program KIA 2) Kriteria Peserta adalah sebagai berikut : a) Belum pernah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen puskesmas b) Tidak dipindah tugaskan dalam periode waktu minimal 3 tahun 3) Terdapat 30 orang terlatih peningkatan kapasitas teknis manajemen Puskesmas dalam 1 paket kegiatan/kelas 4) Kelengkapan Peserta kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen Puskesmas: Peserta diwajibkan membawa laptop (untuk satu tim), pasfoto warna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, surat tugas dan SPPD, profil puskesmas, laporan tahunan tahun terakhir, dan data program pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan untuk praktik pelaksanaan Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokakarya Mini dan Penilaian Kinerja Puskesmas. d. Penanggungjawab dan Tim Pelaksana 1) Penanggungjawab Kegiatan: Penanggungjawab Program Pelayanan Kesehatan Dasar di Dinas Kesehatan Provinsi. 2) Tim Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Balai Pelatihan Kesehatan. e. Evaluasi Evaluasi yang dilakukan meliputi : 1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen


13


Puskesmas, terdiri dari evaluasi peserta, evaluasi fasilitator dan evaluasi penyelanggaraan 2) Kegiatan evaluasi pasca kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen Puskesmas dilaksanakan paling cepat tiga bulan setelah kegiatan dilaksanakan dan bentuk kegiatan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. 4.

14

Pola Penggunaan Dana a. Master Of Training (MOT) 1) Honor MOT 2) Transport(diberikan apabila MOT berasal dari luar tempat penyelenggaraan) 3) Uang Saku /Uang Harian (diberikan apabila MOT berasal dari luar kota tempat penyelenggaraan atau diseuaikan dengan ketentuan yang berlaku) 4) Biaya Akomodasi (diberikan apabila MOT berasal dari luar kota tempat penyelenggaraan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku) b. Fasilitator 1) Honor 2) Transport (diberikan apabila fasilitator berasal dari luar tempat penyelenggaraan) 3) Uang Saku atau Uang Harian (diberikan apabila fasilitator berasal dari luar kota tempat penyelenggaraan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku) 4) Biaya Akomodasi (diberikan apabila fasilitator berasal dari luar kota tempat penyelenggaraan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku) c. Narasumber 1) Honor 2) Transport 3) Uang Saku atau Uang Harian (diberikan apabila narasumber berasal dari luar kota tempat penyelenggaraan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku) 4) Biaya Akomodasi (diberikan apabila fasilitator berasal dari luar kota tempat penyelenggaraan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku) d. Peserta 1) Transport 2) Uang Saku dan atau Uang Harian 3) Biaya Akomodasi e. Panitia 1) Honor sesuai ketentuan yang berlaku 2) Uang Saku dan atau Uang Harian sesuai ketentuan yang berlaku 3) Transport 4) Biaya Akomodasi



f. Bahan Habis Pakai 1) ATK dan Foto Copy 2) Seminar Kit 3) Sewa Alat Peraga 4) Transport PKL 5.

Materi kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen Puskesmas Struktur Program kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen Puskesmas

No

Materi

T

Jam Pelajaran P PL

JML

A.

Materi Dasar

1

Kebijakan dasar Puskesmas dan penerapannya

4

-

-

4

2

Kebijakan LKB dan PPIA

5

-

-

5

3

Membangun tim kerja

2

3

-

5

B.

Materi Inti

1

Perencanaan Puskesmas

4

12

-

16

2

Mengelola Lokakarya Mini

4

8

-

12

3

Penilaian Kinerja

4

8

-

12

C.

Materi Penunjang

1

RTL

1

3

-

4

2

BLC Jumlah

-

2

-

2

24

36

-

60

Kegiatan peningkatan kapasitas teknis manajemen Puskesmas dilaksanakan 6 (enam) hari efektif di luar kedatangan dan kepulangan peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

6.

Laporan Kegiatan Hasil Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Manajemen Puskesmas harus dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, terdiri dari : a. Laporan daftar peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Manajemen Puskesmas, terdiri dari : 1) Nama Peserta 2) Asal Institusi Peserta 3) Jabatan Peserta b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban APBN Rencana Tindak Lanjut paska kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Manajemen Puskesmas adanya Penilaian Kinerja Puskesmas yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Kab / Kota untuk menilai Puskesmas di wilayah kerjanya.


15


E.

Pelaksanaan Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasyankes Tingkat Pertama bagi Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan adanya pengukuran kinerja pelayanan Fasyankes Tingkat Pertama (Puskesmas) dan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan dengan standar yang ada. 1. Tujuan Tujuan Umum: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan pendampingan akreditasi Puskesmas dan klinik sesuai dengan Standar Akreditasi Puskesmas & Klinik. Tujuan Khusus: Setelah mengikuti pelatihan, peserta latih mampu: a. Menjelaskan kebijakan Puskesmas dan Klinik b. Menjelaskan konsep mutu dan kebijakan akreditasi Puskesmas dan klinik c. Menjelaskan standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan klinik d. Menyusun dokumen akreditasi e. Melakukan self assesment akreditasi Puskesmas dan klinik f. Memfasilitasi proses akreditasi Puskesmas dan klinik g. Melakukan audit internal akreditasi Puskesmas dan klinik 2. Sasaran Pengelola program pembinaan upaya kesehatan dasar Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. 3. Kegiatan a. Narasumber 1) Tim Pelatih Pendamping di Provinsi (Tim Akreditasi Dinas Kesehatan Provinsi) atau Kementerian Kesehatan 2) MOT dari Balai Pelatihan Kesehatan b. Peserta 1) Peserta latih pada Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (1 Tim Calon Pendamping). 2) Tim Calon Pendamping Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, terdiri dari: 1. 1 (satu) orang dokter 2. 2 (dua) orang tenaga kesehatan lainnya dengan pendidikan minimal D3 kesehatan Kriteria calon pendamping akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

16



a) Staf atau pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau peserta dari individual atau pihak ketiga yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, masing-masing memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, upaya Puskesmas & pelayanan klinis. b) Mempunyai pengalaman di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun. c) Berpengalaman dalam melakukan pendampingan bidang manajemen kesehatan atau manajemen mutu. d) Bersedia mengemban tugas sebagai pendamping dalam periode waktu 3 tahun, yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan. e) Terdapat SK dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4.

Penanggungjawab: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

5.

Pola Penggunaan Dana a. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota: 1) Paket meeting fullday 2) Paket meeting fullboard 3) Uang saku fullday 4) Uang saku fullboard 5) Uang transport lokal b. Belanja perjalanan lainnya: 1) Uang transport luar kota 2) Uang saku fullboard luar kota 3) Paket meeting fullboard c. Belanja jasa profesi: 1) Honor narasumber 2) Honor moderator d. Honor penyelenggara e. Belanja bahan: 1) ATK 2) Dokumentasi 3) Seminar kit 4) Penggandaan f. Pengiriman surat


17


6. Materi

No A.

Materi

JML

Materi /Kompetensi Dasar

6

-

-

6

1

Kebijakan Puskesmas dan Klinik

3

-

-

3

2

Konsep Mutu dan Kebijakan Akreditasi Puskesmas dan Klinik

3

-

-

3

19

39

14

72

B.

Materi Inti / Kompetensi Bidang

1

Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik

7

17

-

24

2

Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik

4

10

-

14

3

Akreditasi Puskesmas dan Klinik

7

16

7

30

a. Ketentuan Penilaian Akreditasi Puskesmas dan Klinik

2

3

-

5

b. Langkah Persiapan Akreditasi Puskesmas dan Klinik

1

2

-

3

c. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Klinik

1

2

-

3

d. Tata Laksana Survey/ Self Assesment Akreditasi Puskesmas dan Klinik

3

9

7

19

4

Teknik Pendampingan dan Fasilitas Pra dan Paska Akreditasi

3

9

7

19

5

Teknik Audit Internal

2

3

-

5

C.

Materi/Kompetensi Penunjang

1

11

-

12

1

BLC (Membangun Komitmen Belajar)

-

3

-

3

2

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

-

2

-

2

25

51

14

90

Jumlah

18

T

Jam Pelajaran P PL

7.

Indikator Kegiatan Terlatihnya Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas dan Klinik (1 tim terdiri dari 3 orang, antara lain 1 orang dokter dan 2 orang tenaga kesehatan lainnya).

8.

Laporan Kegiatan Hasil kegiatan harus dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, terdiri dari : a. Laporan kegiatan disertai data peserta lengkap (gelar, asal instansi), penanggungjawab akreditasi di bidang (manajemen kesehatan, program Puskesmas, pelayanan klinis), foto/CD kegiatan



b. Laporan Pertanggungjawaban pertanggungjawaban APBN. F.

Keuangan

sesuai

dengan

ketentuan

Peningkatan Kemampuan Pelayanan PONED Merupakan kegiatan prioritas dalam dekon program pembinaan upaya kesehatan dasar, untuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan anak. 1. Tujuan a. Tujuan Umum Setelah mengikuti Pelatihan PONED, peserta dapat melakukan penatalaksanaan kasus-kasus emergensi dalam bidang obstetri dan neonatal dasar dengan baik dan kompeten sesuai standar. b. Tujuan Khusus Setelah mengikuti Pelatihan PONED, peserta latih mempunyai kompetensi dalam: 1) Melakukan pemantauan kemajuan persalinan 2) Melaksanakan pengendalian Infeksi 3) Menatalaksana Kegawat-daruratan Medik Maternal Neonatal 4) Menatalaksana Perdarahan pada Kehamilan Muda 5) Menatalaksana Perdarahan Post Partum 6) Menatalaksana Hipertensi dalam Kehamilan dan Pre-Eklampsia/ Eklampsia 7) Menatalaksana Persalinan Macet 8) Menatalaksana Ketuban Pecah sebelum Waktunya dan Sepsis 9) Menatalaksana Infeksi Nifas 10) Menatalaksana Asfiksia pada Bayi Baru Lahir 11) Menatalaksana Gangguan Nafas pada Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) 12) Menatalaksana Hipotermi pada Bayi Baru Lahir 13) Menatalaksana Hipoglikemi dan Bayi dari Ibu dengan Diabetes Mellitus 14) Menatalaksana Ikterus/ Hiperbilirubinemia Neonatus 15) Menatalaksana Kejang pada Neonatus 16) Menatalaksana Infeksi Neonatus 17) Menatalaksana Stabilisasi, Rujukan dan Transportasi Bayi Baru Lahir 18) Melaksanakan Persiapan Umum sebelum Tindakan Kegawat-daruratan Obstetri dan Neonatal 2. Sasaran a. Peningkatan Kemampuan Teknis PONED bagi Petugas Puskesmas Tim PONED Puskesmas Rawat Inap yang terdiri dari : 1) Dokter Umum 2) Bidan 3) Perawat


19


Pelatih dari Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan Balai Pelatihan Kesehatan dan bekerjasama dengan organisasi profesi terkait dan jejaringnya. b. On The Job Training Peningkatan Teknis Medis PONED bagi Petugas Puskesmas Tim PONED yang telah dilatih dengan dana dekonsentrasi periode tahun yang sama c. Evaluasi Paska Peningkatan Kemampuan Teknis 1) Puskesmas Rawat Inap mampu PONED 2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 3. Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dengan diawali: a. Peningkatan Kemampuan Teknis PONED pada Petugas Puskesmas Rawat Inap bagi Tim PONED Puskesmas b. On The Job Training Peningkatan Teknis Medis PONED bagi Tim PONED Puskesmas Rawat Inap c. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan PONED pada Puskesmas Rawat Inap mampu PONED Cara Pelaksanaan Kegiatan : a. Narasumber Narasumber pelatihan ini terdiri dari : 1) Kementerian Kesehatan 2) Dinas Kesehatan b. Pengajar 1) Peningkatan Kemampuan Teknis PONED pada Petugas Puskesmas Rawat Inap bagi Tim PONED Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Balai Pelatihan Kesehatan yang bekerjasama dengan organisasi profesi terkait dan jejaringnya atau apabila tidak terdapat Balai Pelatihan Kesehatan dapat membentuk tim pelatih PONED dari petugas yang telah dilatih PONED dan bekerjasama dengan organisasi profesi terkait. 2) On The Job Training Peningkatan Teknis Medis PONED bagi Tim PONED Puskesmas Rawat Inap Dinas Kesehatan bekerjasama dengan organisasi profesi terkait. 3) Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan PONED pada Puskesmas Rawat Inap mampu PONED Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi Organisasi Profesi terkait

20



c. Peserta Peserta latih Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar di Puskesmas dalam 1 paket kegiatan peserta berjumlah 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) orang: 1) Peningkatan Kemampuan Teknis PONED bagi Petugas Puskesmas Tim PONED Puskesmas Rawat Inap yang terdiri dari : a) Dokter Umum b) Bidan c) Perawat 2) On The Job Training Peningkatan Teknis Medis PONED bagi Petugas Puskesmas Tim PONED yang telah dilatih dengan dana dekonsentrasi periode tahun yang sama. 3) Evaluasi Paska Peningkatan Kemampuan Teknis a) Puskesmas Rawat Inap mampu PONED b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kriteria : a. Peserta Pelatihan PONED adalah sebagai berikut : Peserta pada Pelatihan PONED merupakan sebuah tim dalam 1 unit kerja dari Puskesmas PONED/ Puskesmas Rawat Inap yang akan dikembangkan menjadi Puskesmas PONED. Tim tersebut terdiri dari Dokter Umum, Bidan dan Perawat dengan kriteria sebagai berikut: 1) PNS 2) Masih bekerja aktif di Puskesmas 3) Untuk Perawat dan Bidan diharapkan masih bekerja aktif dalam bidang KIA/ Ruang Bersalin 4) Direkomendasikan oleh atasan langsung 5) Tidak dipindahtugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan 6) Bersedia mengikuti proses pelatihan sampai selesai 7) Bersedia ditugaskan sebagai Tim PONED dan mengembangkan sistem serta kaderisasi untuk tim PONED berikutnya. b. Puskesmas yang akan dikembangkan menjadi Puskesmas PONED : 1) Puskesmas berfungsi baik : a) Gedung baik b) Melaksanakan lokakarya mini c) Mempunyai dokter 2) Puskesmas sudah berfungsi menolong persalinan 3) Merupakan Puskesmas Rawat Inap 4) Melayani 50.000 – 100.000 penduduk(kecuali Puskesmas di kepulauan). Letaknya strategis terhadap Puskesmas non PONED dan Rumah Sakit PONEK 5) Dapat dijangkau dengan waktu tempuh paling lama 2 jam dengan transportasi umum setempat


21


22

4.

Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana a. Tim Pengelola Kegiatan : 1) Pusat : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar 2) Provinsi : Penanggungjawab Program Pelayanan Kesehatan Dasar di Dinas Kesehatan Provinsi 3) Kabupaten/Kota : Penanggungjawab Program Pelayanan Kesehatan Dasar di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota b. Tim Pelaksana Kegiatan 1) Pusat : Pusdiklat Aparatur, Badan PPSDM 2) Provinsi : Dinas Kesehatan Provinsi dan Bapelkes 3) Kabupaten/Kota : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bapelkes c. Evaluator Kegiatan akan dimonitoring dan dievaluasi secara bersama-sama dari tingkat Pusat sampai daerah, antara lain : 1) Kementerian Kesehatan RI 2) Dinas Kesehatan Provinsi 3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

5.

Pola Penggunaan Dana a. Master Of Training (MOT) 1) Honor MOT 2) Transport 3) Uang Saku / Uang Harian 4) Biaya Akomodasi b. Pengajar 1) Honor 2) Transport 3) Uang Saku atau Uang Harian 4) Biaya Akomodasi c. Narasumber 1) Honor 2) Transport 3) Uang Saku atau Uang Harian 4) Biaya Akomodasi d. Peserta 1) Transport 2) Uang Saku atau Uang Harian 3) Biaya Akomodasi



e. Panitia 1) Transport 2) Uang Saku atau Uang Harian 3) Biaya Akomodasi f. Bahan Habis Pakai 1) ATK dan Foto Copy 2) Seminar Kit 3) Sewa Alat Peraga 4) Transport PKL 6.

Materi Pelatihan Kurikulum Pelatihan mengacu pada Modul dan Kurikulum Pelatihan Puskesmas PONED yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Teknis Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar di Puskesmas terdiri dari : a. Peningkatan Kemampuan Teknis PONED bagi Petugas Puskesmas bagi Tim PONED Puskesmas selama 12 hari efektif (6 hari teori, 6 hari magang) ditambahkan dengan hari kedatangan dan kepulangan peserta sehingga total hari adalah 14 hari b. On The Job Training Peningkatan Teknis Medis PONED bagi Tim PONED Puskesmas selama 2 hari. c. Evaluasi Paska Peningkatan Kemampuan Teknis bagi Puskesmas dilakukan selama 2 hari.

7.

Indikator Kegiatan Terlatihnya 15 (lima belas) orang peningkatan kapasitas tehnis pelayanan PONED dalam 1 (satu) paket kegiatan.

8.

Rencana Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : a. Dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada tim PONED Puskesmas dimana tim tersebut tidak dipindahkan dalam kurun waktu minimal 3 tahun. b. Dikeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota mengenai Puskesmas Rawat Inap mampu PONED. c. Pemenuhan sarana, prasarana dan biaya operasional Puskesmas Rawat Inap mampu PONED.

9.

Laporan Kegiatan Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar di Puskesmas harus dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, terdiri dari :


23


a. Laporan daftar peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar di Puskesmas, terdiri dari : 1) Nama Peserta 2) Asal Institusi Peserta 3) Jabatan Peserta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban APBN G.

Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasyankes Primer Merupakan kegiatan prioritas dalam dekon program pembinaan upaya kesehatan dasar, untuk mendukung pelaksanaan JKN di fasyankes primer. 1. Tujuan Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kabupaten/kota tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sosialisasi buku Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasyankes Primer, serta meningkatkan kemampuan teknis tenaga di Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan indera atau lansia sesuai kebutuhan kabupaten/ kota. 2. Sasaran a. Dokter/perawat yang bertugas di Puskesmas. 3.

24

Kegiatan a. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Sosialisasi JKN dan buku Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasyankes Primer 2) Pelatihan program pelayanan kesehatan indera atau lansia 3) Pertemuan evaluasi b. Pelaksanaan kegiatan : 1) Sosialisasi JKN dan buku Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasyankes Primer Narasumber : Kementerian Kesehatan (Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar & Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) 2) Pelatih : a) Tim Pelatih Program Kesehatan Indera yang menggunakan modul pelatihan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. b) Profesi dr. SpM/SpTHT dan dari daerah setempat (Program Kesehatan Indera) c) Profesi dr. SpGeriatri/Sp.PD dan dari daerah setempat (Program Kesehatan Lansia) 3) Narasumber : Kementerian Kesehatan dan Profesi Perdami/Perhati (Program Kesehatan Indera) dan Pergemi (Program Kesehatan Lansia)



4) Peserta : a) Dokter, perawat yang bertugas di Puskesmas b) Belum pernah mengikuti pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Program Kesehatan Indera atau Lansia c) Bersedia tidak dipindahtugaskan dalam periode waktu minimal 3 tahun paska pelatihan 5) Tempat pelatihan : provinsi 4.

Penanggungjawab : Dinas Kesehatan Provinsi

5.

Pola Peggunaan Dana a. Biaya Pelatihan 1) Belanja Bahan a) ATK b) Penggandaan c) Computer supply d) Pembelian bahan habis pakai (paket Peserta) 2) Peminjaman Alat Peraga (Manekin dll) 3) Pengiriman/ over bagasi 4) Transport 5) Transport Lokal 6) Honor 7) Uang saku 8) Uang harian 9) Biaya praktek lapangan di RS /BKMM atau Puskesmas

6.

Materi Sosialisasi Materi Sosialisasi berdasarkan kebijakan JKN di fasyankes primer ditambah pelatihan yang berdasarkan pada Kurikulum Program Kesehatan Indera atau Kurikulum Program Kesehatan Lansia yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

7.

Indikator Kegiatan Jumlah tenaga Puskesmas yang dilatih : target minimal 30 orang (dokter dan perawat).

8.

Laporan Kegiatan Hasil kegiatan harus dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, terdiri dari : a. Laporan kegiatan disertai data peserta pelatihan, Puskesmas asal peserta pelatihan, foto/CD kegiatan pelatihan, b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban APBN.


25


STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN KESEHATAN INDERA UNTUK DOKTER

No A. 1

2

Materi

JML

Materi Dasar Kebijakan Depkes dalam upaya kesehatan indera Penglihatan dan Pendengaran di Puskesmas.

1

0

0

1

Peran dokter Puskesmas dalam PGPK dan PGP Ketulian

1

0

0

1

2

0

0

2

1

2

2

5

3

0

5

8

Jumlah (A) B.

Materi Inti

I.

Indera Penglihatan

1

Pemeriksaan mata dasar

2

Diagnosis dan Penatalaksanaan penyakit–penyakit mata dan gangguan penglihatan yang menjadi penyebab kebutaan a. Katarak b. Glaucoma c. Kelainan refraksi, d. Xeroftalmia e. Retinopati

II

Indera Pendengaran

1

Pemeriksaan telinga dan pendengaran

1

2

2

5

Diagnosis dan Penatalaksanaan penyakit-penyakit telinga dan gangguan pendengaran yang menjadi penyebab ketulian a. OMSK b. Tuli kongenital c. Ototoksik d. NIHL e. Presbikusis

3

0

5

8

III

Kegiatan Luar Gedung Puskesmas

1

1

0

2

IV

Pencatatan dan Pelaporan

1

1

0

2

12

8

14

34

0

2

0

2

Jumlah (C)

0

2

0

2

TOTAL

14

10

14

38

2

Jumlah (B)

26

Beban Pelatihan T P PL

C.

Materi Penunjang

1

Membangun Komitmen Pembelajaran/ Building Learning Commitment (BLC)



STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN KESEHATAN INDERA UNTUK PERAWAT

No A.

Waktu (@45 Menit) T P PL

Materi

JML

Materi Dasar

3

0

0

3

Kebijakan program kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran dalam rangka PGPK dan PGPKT

1

0

0

1

2

Peran dan Fungsi Perawat Puskesmas dalam upaya PGPK dan PGPKT

2

0

0

2

B.

Materi Inti

17

9

16

42

I.

Indera Penglihatan

7

5

7

19

1

Anatomi dan fisiologi mata

1

0

0

1

2

Pemeriksaan mata dasar

1

1

2

4

3

Gejala, diagnosis dan penatalaksanaan penyakit mata utama penyebab kebutaan: a. Katarak b. Kelainan Refraksi c. Glaukoma

3

0

3

6

4

Pertolongan pertama pada kegawatdaruratan mata

1

2

0

3

5

Asuhan keperawatan penyakit mata

1

2

2

5

II

Indra Pendengaran

10

4

9

23

1

Anatomi, Fisiologi Telinga dan Pendengaran

1

0

0

1

2

Pemeriksaan Telinga Sederahana

1

0

2

3

3

Gejala, Diagnosis dan Penatalaksanaan penyakit telinga utama penyebab ketulian: a. OMSK b. Tuli kongenital c. NIHL d. Presbikusis e. Serumen prop

3

0

3

6

4

Penatalaksanaan kegawatdaruratan telinga

1

2

0

3

5

Asuhan keperawatan penyakit telinga

1

2

2

5

6

Tindakan Aseptik dan Antiseptik/Sterilisasi dan pemeliharaan alat

1

2

0

3

7

Kegiatan luar gedung program kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran.

2

0

0

2

C.

Materi Penunjang

1


0

2

0

2

2


1

0

0

1

3

Penyusunan POA/RTL

1

Jumlah

0

2

0

2

21

13

16

50


27


STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA DAN GERIATRI UNTUK TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS

No A. 1

Materi

JML

Materi Dasar Puskesmas Santun Lanjut Usia

Jumlah (A)

2

0

0

2

2

0

0

2

B.

Materi Inti

1

Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri

2

2

0

4

2

Sindroma Geriatri

3

3

3

9

3

Penyakit Degeneratif dan Geripause

2

0

0

2

4

Masalah Kesehatan Jiwa pada Lanjut Usia

2

2

2

6

5

Masalah Kesehatan Gigi dan Mulut pada Lanjut Usia

1

1

0

2

6

Gizi pada Lanjut Usia

2

3

1

6

7

Aktivitas Fisik dan Latihan Fisik bagi Lanjut Usia

2

2

0

4

Rehabilitasi Medik bagi Lanjut Usia

2

4

0

6

Asuhan Keperawatan Lanjut Usia

2

1

2

5

18

19

7

45

8 9

Jumlah (B)

28

Beban Pelatihan T P PL

C.

Materi Penunjang

1


0

2

0

2

2


0

2

0

1

Jumlah (C)

0

4

0

3

TOTAL

20

22

8

50



H.

Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Mendukung MDG’s Merupakan kegiatan prioritas dalam dekon program pembinaan upaya kesehatan dasar, untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 1. Tujuan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis tenaga kesehatan gigi di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam melaksanakan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 2. Sasaran Dokter gigi/perawat gigi yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 3. Kegiatan a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Teknis (workshop) bagi tenaga kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas. b. Pelaksanaan kegiatan : 1) Narasumber (pusat dan lokal) Tim narasumber peningkatan kemampuan teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada workshop dapat terdiri dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Ahli dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. 2) Peserta : a) Dokter gigi dan perawat gigi yang bertugas di Puskesmas b) Dokter gigi dan perawat gigi yang bertanggungjawab sebagai pemegang program kesehatan gigi dan mulut di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota c) Dokter gigi dan perawat gigi Tenaga kesehatan gigi (dokter gigi dan perawat gigi) dari Kabupaten/Kota Provinsi yang bersangkutan. d) Belum pernah mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut e) Bersedia tidak dipindahtugaskan dalam periode waktu minimal 2 tahun dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan. 3) Tempat Peningkatan Kemampuan Teknis (workshop): ibukota Provinsi 4.

Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

5.

Pola Penggunaan Dana a. Belanja Bahan 1) ATK 2) Penggandaan 3) Pakai Paket Set ART 4) Pembelian Bahan Habis


29


b. Transport c. Transport Lokal d. Transport Narasumber e. Honor Narasumber f. Uang saku g. Sewa Mobil h. Konsumsi 6.

30

Materi Peningkatan Kemampuan Teknis (workshop) Materi Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Teknis berdasarkan buku-buku pedoman dan standar penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan mengikuti pola pelatihan pada Pelatihan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan dilengkapi dengan Materi Lokal sesuai kebutuhan. Materi terdiri dari, antara lain: a. Kebijakan Kesehatan Gigi dan Mulut b. Manajemen Puskesmas (materi disesuaikan terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut) c. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut dalam JKN d. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut pada Lansia e. Penyelenggaraan UKGS dan UKGS Inovatif f. Penyelenggaraan UKGM g. Pemeliharaan Kesehatan gigi dan mulut Ibu Hamil h. Pengendalian Infeksi i. Rekam Medik j. Identifikasi Lesi Rongga Mulut terkait HIV/AIDS k. ART (Atraumatic Restorative Treatment) sebagai metode penambalan alternatif yang efisien (tanpa bur, tanpa listrik, tanpa air mengalir) (materi dan praktek) l. Pencatatan dan pelaporan

7.

Indikator Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Tenaga Kesehatan Gigi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut minimal 35 orang.

8.

Laporan Kegiatan Laporan kegiatan terdiri dari: a. kumpulan laporan kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut b. data peserta, dan fotokopi SK Puskesmas asal peserta c. foto/CD dokumentasi kegiatan yang telah diselenggarakan



Laporan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi setempat dan ditembuskan ke Kementerian Kesehatan (Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan).


31


BAB IV PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2015 dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya oleh para Penanggungjawab Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan Pengelola Keuangan di Provinsi,di Kabupaten/ Kota untuk Tahun Anggaran 2015. Mudah-mudahan Petunjuk Pelaksanaan ini dapat membantu dalam mengatasi keragu-raguan serta kesimpangsiuran dalam pelaksanaan dilapangan. Akhirnya dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi dari setiap penanggungjawab Program dan Petugas Kesehatan untuk menyebarluaskan informasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar diperlukan untuk mendukung tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Semoga berhasil. Jakarta, Oktober 2014

32



DAFTAR BUKU RUJUKAN

1.

Kurikulum Pelatihan Penolong Pertama Kedaruratan, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 2. Pedoman Penilaian awal Masalah Kesehatan Akibat Bencana bagi Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 3. Pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes, Departemen Kesehatan RI, Jakarta 2006 4. Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Departemen Kesehatan RI, Jakarta 2006 5. Kebijakan Dasar Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 6. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 7. Pedoman Lokakarya mini Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 8. Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 9. Buku Pedoman Puskesmas Dalam penanggulangan Bencana, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2005 10. Buku Kesehatan Ibu dan Anak, Gerakan Nasional Pemantauan Tumbuh Kembang Anak, Departemen Kesehatan RI


33


TIM PENYUSUN & KONTRIBUTOR

Tim Penyusun: Kartini Rustandi, drg, M.Kes Haslinda, drg. MKes. Laode M. Hajar Dony, dr Berta Pasaribu, dr. MARS Bambang Heriyanto, SKM Retna Pusparini, S.Kep., Ns.

Kontributor: K.M. Taufiq, dr, MMR Novana Perdana Putri, dr Eko Budi Priyanto, dr, MARS Ganda R.P. Sinaga, dr Dewi Kartini Sari, drg, M.Kes Saraswati, drg, MPH Kamal Amiruddin, dr Upik Rukmini, dr, MKM Dewi Irawati, dr Ernawati Octavia, dr Ernawati A., dr Aditia Putri, drg Naneu Retna A., drg Reni Oktavia, SKM Marwiah Neni Meliani, SH Heti Yayang Mansur Didit T. H., ST Vita Andriana, SH

34


PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM UPAYA KESEHATAN DASAR

Recommend Documents