PELAKSANAAN DOKTER KELUARGA DI INDONESIA
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI
Pendahuluan Latar Belakang
WONCA (World of National College and Academic
Association of General Practitioners/Family Physicians) pada 1972, bahwa Indonesia masuk dalam anggota WONCA.
Status kesehatan dan gizi masyarakat 2004 – 2009, bahwa angka kematian ibu yaitu 226/100.000 kelahiran hiudp, angka kematian bayi yaitu 26/1000 kelahiran hidup sedangkan prevalensi kekurangan gizi yaitu 20 % (RPJMN 2010-2014), hal ini menjadi tantangan bagi pelaksanaan pelayanan dokter keluarga.
Masalah adanya kepenyakitan yang belum teratasi secara optimal seperti penyakit diare, infeksi saluran pernapasan atas serta masalah gizi kurang.
Masalah kesehatan baru terus meningkat seperti penyakit: HIV/AIDS, flu burung, H1N1, H5N1, cedera karena kecelakaan lalu lintas, penyakit tidak menular kronik degeneratif (jantung, stroke, diabetes, dll). Perkesmas di daerah belum berjalan secara optimal.
Mendukung pelakasanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 dan pencapaian tujuan MDGs sampai 2015.
Tujuan dan Tagline Tujuan: Mewujudkan pelayanan kesehatan prima tim dokter keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dgn mengutamakan upaya kesehatan promotif dan preventif dan diselenggarakan sesuai dengan standar profesi kedokteran/kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yg optimal. Tagline/Nilai-Nilai: -Profesional -Persamaan Hak -Pemerataan -Tarnparansi
Dasar Hukum Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan pada pasal 53 bahwa pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dinyatakan bahwa pelaksanaan bidang kesehatan untuk jaminan sosial dibutuhkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terstruktur dan berjenjang. Keputusan Menteri Kesehatan No 374 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, dinyatakan antara lain jarak fasilitas pelayanan yang jauh disertai distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata menyebabkan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan No 1415 tahun 2005 tentang Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga, dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas drg keluarga merupakan kontak pertama yang harus proaktif dalam memecahkan masalah kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan No 56 tahun 1996 tentang Pengembangan Dokter Keluarga Dalam Penyelenggaraan Program JPKM, dinyatakan bahwa pemeliharaan kesehatan melalui suatu paket pemeliharaan kesehatan yang merupakan rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan secara berkesinambungan.
Keputusan Menteri Kesehatan No 039 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga, dinyatakan bahwa yan kedokteran gigi keluarga mrpk yankes dasar perorangan yg memusatkan yankes kepada setiap individu dalam keluarga binaannya. Keputusan Menteri Kesehatan No 160 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa pada pembinaan upaya kes dasar, pelayanan kedokteran/kedokteran gigi keluarga merupakan indikator keluaran yg harus dicapai 2010-2014 sebesar 40% - 70%.
Pengertian Dalam Kedokteran Keluarga Dokter Keluarga adl dr/drg yg telah memperoleh kompetensi khusus kedokteran/kedokteran gigi keluarga melalui pendidikan dan atau pelatihan yg terstruktur dan dilakukan oleh instansi yang berwenang. Kedokteran Keluarga adalah suatu pokok ilmu (body of knowledge) yg dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi dan diperkaya oleh ilmu perilaku/etika dan ilmu biologi, sehingga membentuk satu kesatuan yang terpadu untuk mempersiapkan setiap dr/drg dlm menjalankan yan kedokteran/kedokteran gigi.
Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kedokteran Keluarga aKontak Pertama (fisrt contact) Pemberian pelayanan kesehatan yg pertama ditemui pasien dlm menyelesaikan masalah kesehatan yg ada di masyarakat dan dilakukan pada strata pelayanan pertama. bPelayanan Bersifat Pribadi (personal care) Memberikan yankes perorangan (pribadi) dengan pendekatan hubungan baik dengan pasien dan seluruh keluarganya untuk memahami masalah kesehatan pasien secaa lebih luas.
Kompetensi Dokter Keluarga adalah kemampuan dr/drg yg menjalankan upaya dlm bidang kedokteran/ kedokteran gigi maupun kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dibidang kedokteran/kedokteran gigi keluarga dan mempunyai wewenang untuk menjalankan praktik kedokteran keluarga. Pelayanan Kedokteran Keluarga adalah suatu pelayanan kesehatan dasar perorangan yang paripurna dalam bidang kesehatan yang memusatkan pelayanannya pada setiap individu dalam keluarga binannya.
cPelayanan Paripurna (comprehensive care) Memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh meliputi pemelihraan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitative). dParadigma Sehat Mendorong pasien dan keluarganya untuk bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran yang tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. ePelayanan Berkesinambungan (countinuous care) Dilandasi pada hubungan jangka panjang dengan pasien serta keluargannya melalui pelayanan kesehatan, sehingga diketahuinya tahap kehidupan pasien dengan masalah kesehatan yang ada.
fKoordinatif dan Kolaborasi Koordinator yang mengurus segala hal yang berkaiatn dengan masalah kesehatan serta melakukan kolaborasi dalam hal penanganan masalah kesehatan diluar kompetensinya dengan melakukan rujukan kesehatan. gKeluarga dan Komunitasnya (family and cummunity
oriented)
Mempertimbangkan kondisi pasien terhadap keluarganya tanpa mengesampingkan pengaruh lingkungan social dan budaya tempat pasien tinggal dan bekerja.
LINGKUP PELAYANAN Drg Keluarga
5) Penyesuaian oklusi
Perkembangan Pelayanan Kedokteran Keluarga Di Indonesia Kebijakan Pelayanan Kedokteran Keluarga dan Kedokteran Gigi Keluarga masih terpisah pada saat ini. Dr/drg sudah ada yg mempunyai sertifikat dr/drg keluarga yang diperoleh melalui pelatihan yaitu dokter 60 orang dan dokter gigi 77 orang, akan tetapi pada kenyataannya belum menerapkan pola pendekatan pelayanannya dengan dr/drg keluarga. Telah ada perhimpunan profesi dokter keluarga yang siap membina para dokter Praktek Menjadi Dokter Keluarga Melalui Pelatihan Tambahan, Khusus Kedokteran Keluarga
Dr/drg yang sudah melaksanakan pendekatan penyelenggaraan dr/drg kel dengan sistem pembayarannya masih bervariasi yaitu: • Praktek dokter gigi keluarga/dokter keluarga perorangan dengan model pembiayaan out of pocket, asuransi swasta.
• Praktek dr/drg keluarga berkelompok dengan model pembiayaan out of pocket, asuransi swasta, perusahaan, cost sharing, jamkesda. • Praktek dr/drg keluarga dgn model pembiayaan asuransi swasta, jamkesos • Pelayanan dr/drg keluarga di Puskesmas dg pembiayaan jamkesda, askes (fee for service) dan dokter digaji oleh Pemda.
Kab/kota yang sudah melaksanakan pelayanan kedokteran keluarga 8 kab/kota dan pelayanan kedokteran gigi keluarga 23 kab/kota:
• Kab/Kota yang sudah melaksanakan Pelayanan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Keluarga dengan SK Bupati/Walikota Kep. Karimun, Gorontalo, Kediri Yan Kedokteran Keluarga terintegrasi di Puskesmas • Kota Bontang sudah melaksanakan Yan kedokteran keluarga di praktek dokter keluarga merupakan jaringan puskesmas (pelaksanakan UKP dan UKM terpisah) pembiayaan jamkesda. • Kab/kota lainnya masih melakukan pelayanan di praktek perorangan atau berkelompok (private clinic)
Beberapa FK/FKG telah mulai memasukan kurikulum pendidikan kedokteran/kedokteran gigi keluarga pada proses pendidikannya, termasuk menyusun konsep pendidikan Spesialis Kedokteran Keluarga Adanya askes yg akan memberdayakan dr/drg keluarga kedalam yankes promotif dan preventif yg ditanggung PT. Askes Indonesia.
Organisasi Profesi ( IDI/PDKI ) telah menyusun standar profesi, standar pelayanan, melaksanakan pelatihan utk mendapatkan sertifikat kompetensi melalui sistim konversi dan pelatihan dgn dengan paket A,B,C,D. Dirjen Binkesmas mendukung pengembangan pendidikan berkelanjutan kedokteran keluarga pada sarana layanan primer yg dikembangkan oleh FK UI dan FK UGM
• Produk Buku dan Kebijakan Yang Sudah Ada: - Buku Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pelayanan Dokter Keluarga. - Buku Pedoman Pemberian Izin Praktik Dokter Keluarga
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1415/MENKES/SK/X/2005 tentang Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga. - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 039/MENKES/SK/I/2007 ttg Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga. - Buku Modul Pelatihan Dokter Gigi Keluarga
Permasalahan Dokter Keluarga A. Permasalahan Yang Ada SKN, belum secara tegas menyebutkan dr keluarga mrpk bagian dari yankes dasar, walaupun ada kebijakan lain yang secara tegas mengamanahkan kebijakan kedokteran/kedokteran gigi keluarga. Undang-Undang Praktik Kedokteran serta Lembaga Konsil Kedokteran Indonesia tidak mengenal istilah dokter keluarga, yang ada dokter/dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
Belum diaturnya perijinan praktek dr/drg keluarga secara legal, karenanya perlu peran secara aktif profesi dan kolegium. Penyelenggaraan pelaksanaan praktek dr/drg kel belum dilakukan secara komprehensif, baru sebatas pendekatan. Belum lengkapnya NSPK bagi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi dr keluarga, hal ini merupakan amanah peraturan pemerintah.
B. Rasio Dokter/Dokter Gigi/Dokter Keluarga Berdasarkan Kepmenkes 1202 – 2003 ttg Indikator Indonesia Sehat 2010, dinyatakan bahwa rasio dokter keluarga terhadap keluarga pada target 2010:
Rasio Dokter Keluarga
= 2/1.000 Keluarga.
Berdasarkan Kepmenkes 039 – 2007 ttg Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga, yaitu: Rasio Drg Keluarga
= 1/500 Keluarga
( 2500 penduduk)
C. Alur Pikir Pelayanan Dokter Keluarga Alur Pikir Pendekatan Yan Dr/Drg Keluarga Amanah Konstitusi dan Undang-Undang
UUD 1945, Amandemen IV UUD 1945
UU/PP terkait Jaminan Kesehatan
Sistem Saat Ini
Sumber Daya Kesehatan
UU/PP/Permen/ Kepmen lainnya
Upaya Kesehatan
Cakupan, Kualitas, Akses
Dokter /Dokter Gigi keluarga
Jaminan Kesehatan Semesta
Kendali Biaya
Kendali Mutu
Pemerataan
Risiko finansial katastropik yang memiskinkan dan disparitas derajat kesehatanyang semakin melebar
Sistem Yang Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih Sumber Daya Kesehatan
Upaya Kesehatan
Cakupan, Kualitas, Akses
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan
Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan
Bangsa Yang Produktif
Kemenkes: Roadmap Jamkes Semesta, 13-4-2010
Langkah - Langkah Strategis • Peningkatan sistem regulasi penyelenggaraan yan kedokteran keluarga. • Peningkatan sumber daya manusia dr/drg dalam
penyelenggaraan pelayanan kedokteran keluarga melalui peningkatan teknis. • Peningkatan sistem pelayanan kedokteran keluarga • Peningkatan kinerja fasilitas kedokteran keluarga • Peningkatan sistem pembiayaan pada penyelenggaraan
pelaksanaan kedokteran keluarga.
Strategi Pentahapan Dokter Keluarga 2010 - 2014
2010 Persiapan
2011
2012
2013
2014
Pelatihan Dr Keluarga
Mulai Mantap
Mantap
Dr = 75 org
Dr = 150 org
Dr = 75 org
Dr = 150 org
Drg = 60 org
Drg= 30 org
Drg= 60 org
Tersedianya Sistem Regulasi Yan Dokkel Tersedianya Sistem SDM Kedok Keluarga
Tersedianya Sistem Yan Kedok Kel
Tersedianya Fas Kedok Keluarga Tersedianya Sistem Pembiayaan
Drg = 30 org
TERIMA KASIH
