351.077 Ind p
P E T U N J U K
PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2012
T E K N I S
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI JAKARTA 2011
Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI
351.077 Ind p
Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana dekonsentrasi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun anggaran 2012,-- Jakarta: kementerian Kesehatan RI. 2011 ISBN 978-602-235-035-4 1. Judul I. HEALTH PLANNING II. HEALTH POLICY III. BUDGETS
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Kementerian Kesehatan TA 2012. Petunjuk Teknis ini disusun
sebagai
pedoman
pelaksanaan
bagi
pengelola
keuangan
dan
penanggungjawab program di Dinas Kesehatan Propinsi dalam penggunaan dana dekonsentrasi tahun 2012.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai DIPA disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
berdasarkan
RKA-KL
dan
disahkan
oleh
Ditjen
Perbendaharaan / Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Setelah DIPA disahkan, PA/KPA menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA, yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Kementerian Kesehatan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah melalui Satker Dinas Kesehatan Propinsi
menunjukkan trend
penyerapan anggaran berjalan lambat sampai sampai triwulan III, dan cenderung menumpuk pada kuartal IV (akhir tahun anggaran). Penyampaian laporan keuangan tidak tertib dan kurang tepat waktu. Penilaian terhadap capaian sasaran kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta hasil – hasilnya baik berupa data maupun informasi belum sepenuhnya disampaikan ke Kementerian Kesehatan.
Di sisi lain, Pemerintah dengan persetujuan DPR dalam UU tentang APBN, sejak tahun anggaran 2010, termasuk dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 telah menerapkan prinsip reward dan punishment. Kebijakan ini secara langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan membentuk Tim Evaluasi i
dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 2012. Salah satu instruksi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran APBN 2012 adalah memerintahkan K/L untuk segera menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan APBN 2012.
Mudah-mudahan Petunjuk Teknis ini dapat mengakomodir kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang anggarannya tercantum dalam DIPA Dana Dekonsentrasi TA 2012, serta antisipasi yang bersifat proaktif dalam menghadapi reward dan punishment
sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah guna
meningkatkan kualitas belanja dan percepatan penyerapan anggaran.
Penyusunan Juknis ini telah melibatkan banyak pihak, namun demikian kami menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran perbaikan sangat kami nantikan dari berbagai pihak, guna penyempurnaan
di masa mendatang. Kami berterima kasih atas bantuan,
dukungan, dan partisipasi semua pihak baik langsung maupun tidak langsung atas terbitnya Juknis ini.
Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait sebagai proses
bagi kita bersama, Pusat dan Daerah dalam mendukung dan
menuju upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan 2014, MDGs 2015, dan WTP 2012.
Jakarta,
Januari 2012
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
drg. Tini Suryanti Suhandi, M. Kes
ii
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI SAMBUTAN Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas upaya Biro Perencanaan dan Anggaran dengan koordinasi unit terkait, maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan TA 2012 dapat diterbitkan tepat waktu. Sebagaimana diketahui dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kesehatan, pencapaian target MDGs dan pencapaian program/kegiatan prioritas nasional dan prioritas pembangunan kesehatan di daerah, maka setiap tahun pemerintah
dalam
hal
ini
Kementerian
Kesehatan
melimpahkan
sebagian
wewenangnya melalui mekanisme dekonsentrasi.
Kegiatan dekonsentrasi yang berasal dari Sekretariat Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatankegiatan yang dicakup dalam Dana Dekonsentrasi tersebut adalah Perencanaan dan
Penganggaran
Program
Pembangunan
Kesehatan;
Pembinaan
dan
Administrasi Kepegawaian; Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji; Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN; Penanggulangan Krisis Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; serta Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.
Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, saya mengharapkan agar Dinas Kesehatan Provinsi dengan perangkatnya dapat mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2012. Oleh karena itu, setelah menerima DIPA agar segera menerbitkan
Petunjuk
Operasional
Kegiatan
(POK),
menetapkan
Pejabat
Perbendaharaan, Panitia/Pejabat Pengadaan/Penerima Barang/Jasa, dan hal penting lainnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi peningkatan upaya pencapaian program pembangunan kesehatan. iii
Pengelolaan dana dekonsentrasi hendaknya dilakukan secara cermat; harap perhatian pada daya serap anggaran rendah; penyampaian laporan keuangan kurang baik dan tidak tepat waktu; capaian indikator kinerja prioritas rendah; serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Dekonsentrasi yang tidak tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik akan membawa konsekuensi, yaitu akan menerima punishment dari Pemerintah. Pemberlakukan reward dan punishment ini sudah mulai diterapkan dan dinyatakan dalam Pasal 20 Undang- Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang APBN 2011. Di samping itu, dalam pelaksanaan anggaran tahun 2012, semua Kementerian/ Lembaga akan dipantau secara terus menerus oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan APBN 2012.
Di dalam Juknis ini diatur juga sekurang-kurangnya keluaran (output) yang wajib dicapai dan disampaikan secara berkala kepada pihak terkait di Pusat dan Daerah dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Saya menyadari sepenuhnya bahwa sebagai konsekuensi PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pelaksanaan berbagai kegiatan di atas, pada Satker Dinkes Propinsi dilakukan oleh pengelola dan penanggungjawab program/kegiatan yang berbeda-beda. Namun demikian, saya tetap meminta dan percaya penuh bahwa Dinas Kesehatan Propinsi mampu untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi terhadap jajarannya.
Lebih lanjut, sebagai pelaksana sebagian dari Program di Jajaran Sekretariat Jenderal Kemenkes di daerah ( Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya), saya juga berharap melalui kegiatan – kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam DIPA,
Dinas Kesehatan Propinsi mampu
melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari program lainnya, seperti Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Program Sumber Daya Kesehatan, Program Bina Upaya Kesehatan, dan lainnya termasuk BOK, dan Jampersal.
Tidak diperkenankan masing-masing program
berjalan secara sendiri-sendiri, tanpa adanya koordinasi.
Demikian pula, saya menginstruksikan juga kepada para Kepala Pusat dan Kepala Biro di jajaran Sekretariat Jenderal untuk selalu berintegrasi dan
iv
berkoordinasi
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkala terhadap
pelaksanaan penggunaan Dana Dekonsentrasi ini.
Mudah-mudahan Juknis ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dan merupakan satu kesatuan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran selain DIPA, Kertas Kerja RKA KL, dan POK. Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan dan terbitnya juknis ini, saya ucapkan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya.
Jakarta,
Januari 2012
Sekretaris Jenderal,
dr. Ratna Rosita, MPHM
v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
i
Sambutan Sekretaris Jenderal
iii
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
vi
Daftar Isi
xi
Daftar Tabel
xii
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
PELAKSANAAN DIPA
1
A. Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan
3
B. Perencanaan Pelaksanaan DIPA
5
C. Pengorganisasian Pelaksanaan DIPA
6
D. Menu Kegiatan dan Keluaran/ Kinerja
9
Pelaksanaan DIPA BAB III
BAB IV
PENGATURAN TENTANG REVISI DIPA A. Ruang Lingkup Dan Batasan Revisi Anggaran
29
B. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran
29
C. Pengesahan Dan Penyampaian Revisi DIPA
30
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN
BAB V
A. Pengawasan
31
B. Pengendalian
31
C. Pelaporan
32
D. Reward Dan Punishment
33
PENUTUP
35
xi
Daftar Tabel Tabel 1.
Indikator dan Target Kinerja Program/ Kegiatan
4
Tahun 2012 yang terkait dengan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Kemenkes TA 2012 Tabel 2.
Data Peserta Latih Calon TKHI Kloter 12
8
Embarkasi Tahun 2012
xii
-1PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.03.01/I/SK/006/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN, Menimbang
: bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program kegiatan APBN dan penyerapan anggaran pada DIPA Kementerian Kesehatan Tahun 2012 perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012;
Mengingat
: 1.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang ...
-25.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembiayaan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas; 12. Peraturan Menteri ...
-313. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal 1
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya disebut Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kertas Kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dan Petunjuk Operasional Kegiatan yang menampung dana APBN yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Pasal 2 Dalam Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, Dinas Kesehatan Propinsi mengacu pada Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini. Pasal 3 Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi merupkan acuan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara
Pengeluaran ...
-4Pengeluaran, Penanggung jawab Program, dan satuan kerja lain yang terkait untuk: a.
Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagai bagian dan menjadi satu kesatuan dari DIPA dan POK Dana Dekonsentrasi;
b.
Memberikan panduan kepada para pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.
Melakukan pembukuan, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan dokumen pengelolaan dana dekonsentrasi dengan baik dan benar;
d.
Melaksanakan kegiatan dekonsentrasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai indikator kinerja kegiatan dan program yang telah ditetapkan;
e.
Melaksanakan pengelolaan barang milik negara dekonsentrasi secara tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik;
f.
Menjamin penyerapan anggaran per triwulan secara proporsional, yaitu minimal 25 % setiap triwulan;
g.
Menyampaikan laporan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 secara tepat waktu selambat-lambatnya tanggal 10 hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir untuk 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja dinas kesehatan provinsi ke unit organisasi di Kementerian Kesehatan;
h.
Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang setiap sementer dan tahunan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah;
i.
Menyampaikan Laporan Keuangan melalui Unit Akuntansi KPA (UAKPA) secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku. Pasal 4
Gubernur, bupati, walikota, kepala daerah/SKPD dalam mengatur pelaksanaan penggunaan dana dekonsentrasi, harus tetap berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
Pasal 5 ...
-5Pasal 5 Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan berlaku juga terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBN Pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2012 Sekretaris Jenderal, TTD dr. Ratna Rosita, MPHM. NIP. 19521205 198003 2001
Tembusan: 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 2. Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEP); 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan; 5. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 6. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia; 7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan; 8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan; 9. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan; 10. Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan; 11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan; 12. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan Setjen Kementerian Kesehatan; 13. Kepala Pusat P2JK Setjen Kementerian Kesehatan; 14. Kepala Pusat PPK Setjen Kementerian Kesehatan; 15. Kepala Pusat Promosi Setjen Kesehatan Kementerian Kesehatan; 16. Kepala Pusat Pelayanan Haji Setjen Kementerian Kesehatan; 17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V;
LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.03.01/I/SK/006/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BAB I PENDAHULUAN Pembangunan kesehatan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ingin mewujudkan sasaran (a) meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) dari 70,7 tahun menjadi 72,0 tahun; (b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; (c) menurunkan angka kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; (d) menurunnya angka prevalensi gizi kurang pada balita dari 18,4 persen menjadi lebih rendah dari 15 persen. Di sisi lain, berdasarkan kesepakatan global (Millennium Development Goals/MDGs 2000) pada tahun 2015 diharapkan angka kematian ibu menurun dari 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menurun dari 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diselenggarakan keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pelaksanaan nya dituangkan ke dalam berbagai program/kegiatan baik yang bersifat prioritas nasional, prioritas bidang (Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama), prioritas Kementerian Kesehatan maupun pendukung atau penunjang.
1
Pada sisi lain, dengan adanya perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan setiap tahun mengalokasikan dana ke seluruh Satker Dinas Kesehatan Propinsi dalam rangka Dekonsentrasi. Agar pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang tercantum dalam DIPA berjalan tertib, taat hukum, transparan, efektif, efisiensi, baik dari segi pencapaian kinerja, keuangan, maupun manfaatnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kemenkes Tahun Anggaran 2012.
2
BAB II PELAKSANAAN DIPA A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DIPA Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 merupakan gabungan operasional dari kegiatan : 1. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan; 2. Pembinaan dan Administrasi Kepegawaian; 3. Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji; 4. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN; 5. Penanggulangan Krisis Kesehatan; 6. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 7. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 8. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; 9.
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan;
bersumber dana APBN TA 2012 yang didekonsentrasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi perlu memahami bahwa masing-masing Program/Kegiatan memiliki Indikator Kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/1/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010–2014. Sebagian besar target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dalam Tabel. 1 sumber datanya berasal dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 diperuntukkan untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja dari program/kegiatan dimaksud. Keterbatasan keuangan Negara, namun sebagai konsekuensi pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah, tetap mewajibkan dukungan APBD untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan.
3
Tabel 1.
Indikator dan Target Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2012 yang Terkait dengan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Kemenkes TA 2012
No.
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
(1)
(2) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
1.
2. 1.
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
1.
2.
2.
Pembinaan Kepegawaian
Adminsitrasi
1. 2.
3.
4. 3.
4.
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN
1.
1.
2. 5.
Penanggulangan Krisis Kesehatan
1.
6.
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
1. 2.
7.
Pengelolaan kesehatan
data
dan
informasi
1. 2. 3.
8.
9.
Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan
dan
Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
1. 2. 3. 1.
2.
(3) Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana % Rumah Tangga yg melaksanakan PHBS Jumlah Dokumen Perencanaan, anggaran, kebijakan, dan evaluasi pembangunan kesehatan % Unit Utama Kementerian Kesehatan yang membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan Responsif Gender % Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (PNS/PTT dan Tugsus) % Produk Administrasi Kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian Jumlah Tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK Jumlah Residen yang didayagunakan dan diberikan insentif % Pengelolaan pembayaran gaji PNS, CPNS, dan PTT tepat jumlah, waktu dan sasaran Tersusunnya laporan keuangan Kemenkes setiap tahun anggaran sesuai SAP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) % Pengadaan menggunakan eprocurement Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana Angka kematian jemaah haji (per 1.000 jemaah) % Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar % Ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi, kabupaten/kota per tahun % Provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan % Provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan SIK terintegrasi % Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS % Desa Siaga Aktif Jumlah Poskesdes beroperasi % Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan Tersedianya data NHA setiap tahun
TARGET 2012 (4) 200
60 22
60
80 50
3.820
2.550 98
2
75 200
2,3 70
80 50 80 60 40 55.500 88,4
1
4
B. PERENCANAAN PELAKSANAAN DIPA Segera setelah diterimanya DIPA Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Kemenkes TA 2012 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2424/Menkes/SK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggungjawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi TA 2012, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertanggungjawab segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 1. Mengusulkan Pejabat Perbendaharaan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran) kepada Gubernur masing-masing agar ditetapkan melalui Surat Keputusan. 2. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan/Panitia Penerima, Staf Pengelola/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan lain-lain. Khusus untuk Provinsi yang memiliki kegiatan pengadaan yang pelaksanaannya harus dilakukan melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka perlu dibentuk Organisasi Pengadaan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam melakukan pengorganisasian wajib pula mempedomani Surat Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran APBN 2012 nomor TEP/S-1/12/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Percepatan Pelaksanaan Proses Lelang untuk Percepatan APBN 2012. 3. Menyusun dan menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang ditandatangani PA/KPA. POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. POK berfungsi sebagai : a. pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas; b. alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktifitas; c. alat perencanaan kebutuhan dana; dan d. sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas pelaksanaan anggaran. 5
4. Menyusun Perencanaan Kas Penyusunan Perencanaan Kas mengacu pada Permenkes Nomor 192/PMK.05/2009 tanggal 23 Nopember 2009. Perencanaan Kas merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN. Satker Dinas Kesehatan Provinsi yang mengelola APBN Dekonsenstrasi wajib menyusun perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana, yang dibuat secara periodik yaitu bulanan, mingguan, dan harian untuk kemudian disampaikan kepada KPPN. Di samping tanggungjawab sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Kesehatan juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan penyampaian laporan secara baik, benar, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku. C. PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN DIPA Pengorganisasi pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi bersumber dana APBN TA 2012 pada beberapa provinsi terdapat kegiatan penanggulangan krisis kesehatan dan peningkatan kesehatan jemaah haji. Akan tetapi sekurang-kurangnya pengorganisasian dalam pelaksanaan DIPA dilakukan sebagai berikut: 1. Koordinasi Antar pihak yang Terkait dengan Pelaksanaan DIPA a. Penanggung jawab Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di masing-masing Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, sedangkan Koordinator Pelaksanaan atau Pengelolaan Kegiatan berada pada masingmasing penanggung jawab kegiatan (Jamkesmas, Promosi Kesehatan, Keuangan dan BMN, Data dan Informasi Kesehatan, Perencanaan dan Penganggaran, Kesehatan Haji, Administrasi Kepegawaian/Gaji, dan Penanggulangan Krisis Kesehatan) b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meningkatkan upaya-upaya untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan DIPA yang dilaksanakan oleh para pengelola kegiatan atau penanggungjawab kegiatan. c. Setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan DIPA wajib memperhatikan dan mempedomani POK, RPK dan RPD serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
6
2. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Beberapa Satker Dinas Kesehatan Provinsi dalam pendanaan dekonsentrasi Tahun 2012 juga mengelola kegiatan penanggulangan krisis kesehatan, yaitu: a. Regional Medan b. Regional Palembang c. Regional DKI Jakarta d. Regional Semarang e. Regional Surabaya f.
Regional Banjarmasin
g. Regional Denpasar h. Regional Manado i.
Regional Makasar
j.
Sub Regional Padang
k. Sub Regional Jayapura Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/VI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227/MENKES/SK/XI/2007. Bidang/bagian yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menjadi Penanggung jawab kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi bisa berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Untuk itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/KPA dan PPK harus berupaya agar dalam pelaksanaan kegiatan DIPA tetap tercipta koordinasi dan integrasi, selain itu harus mempedomani juga Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan yang diterbitkan oleh PPKK. 3. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji Beberapa Satker Dinas Kesehatan Provinsi dalam pendanaan dekonsentrasi juga mengelola kegiatan pelayanan haji berupa pengadaan seragam TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia), yaitu pada 12 Provinsi wilayah embarkasi: a. Banda Aceh b. Sumatera Utara c. Kepulauan Riau d. Sumatera Barat e. Sumatera Selatan 7
f.
DKI Jakarta
g. Jawa Barat h. Jawa Tengah i.
Jawa Timur
j.
Kalimantan Timur
k. Kalimantan Selatan l.
Sulawesi Selatan
Bidang/bagian yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan pelayanan haji bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus berupaya mempercepat pelaksanaan proses lelang dengan mengacu pada rambu–rambu Pakaian Seragam Petugas TKHI Kloter Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada Lampiran Juknis. Hal ini guna mendukung percepatan efektif dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan direncanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi yang masuk dalam pendanaan dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dan dibantu oleh pengelola program kegiatan pelayanan kesehatan haji provinsi. Sebagai data dasar rencana pelaksanaan kegiatan adalah data peserta latih Tim Kesehatan Haji Indonesia/TKHI kloter tahun 2012 di 12 embarkasi, dengan alokasi jumlah peserta seperti tercantum dalam Tabel 2. Tabel 2. Data Peserta Latih Calon TKHI Kloter 12 Embarkasi Tahun 2012. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EMBARKASI
DOKTER 14 19 23 24 21 55 90 89 94 18 16 45
Aceh Medan Padang Batam Palembang Jakarta Jawa Barat Solo Surabaya Banjarmasin Balikpapan Ujung Pandang TOTAL
PESERTA LATIH PERAWAT 28 38 46 48 44 109 182 179 188 36 32 90
JUMLAH 42 57 69 72 65 164 272 268 282 54 48 135 1528
Untuk pelaksanaan pengadaan tahun 2012 diharapkan dilaksanakan sebelum kegiatan pelatihan calon TKHI Kloter tahun 2012. Kegiatan pelatihan teritegrasi TKHI Kloter akan dilaksanakan 8
oleh Pusat Kesehatan Haji yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Dinas Kesehatan Provinsi yang teritegrasi bersama dengan Kementerian Agama (Kanwil) pada bulan Mei sampai dengan Juni 2012. Pada saat tersebut pakaian seragam yang diterima dalam bentuk bahan, atribut dan model oleh masingmasing calon TKHI Kloter dan sebagai kelengkapan informasi disampaikan selanjutnya dalam menu kegiatan dan pelaksanaan DIPA serta penjelasan lampiran. D. MENU KEGIATAN DAN KELUARAN/KINERJA PELAKSANAAN DIPA 1. Perencanaan dan Anggaran Program Pembangunan Kesehatan a. Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS). b. Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK). c. Rapat Koordinasi Kesehatan Pusat dan Daerah (Rakorkes). Rakorkes diselenggarakan pada masing-masing provinsi dengan menggunakan kegiatan Rakerkesda dan/atau kegiatan lainnya. Peserta pertemuan adalah seluruh SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan UPT Vertikal/SKPD (bila memungkinkan termasuk Puskesmas terpilih/Lintas Sektor) serta dihadiri Pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian Kesehatan. Penjadualan akan diatur bersama antara Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi. Apabila dalam DIPA Dekonsentrasi Satker Dinas Kesehatan Provinsi belum menampung alokasi kegiatan ini, maka diwajibkan melakukan revisi anggaran. Revisi anggaran dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Renja KL, Bahan Musrenbang, RKA-KL dan DIPA Dekonsentrasi dan TP). e. Penyusunan Evaluasi Kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006, Penyusunan Laporan Monitoring dan evaluasi DAK, Penyusunan Profil Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Evaluasi SPM Bidang Kesehatan. f.
Penyediaan Honorarium dan Operasional Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi.
dalam
Rangka
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; adanya penerapan sistem reward dan punishment berdasarkan undang-undang, dan komitmen
9
Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012 maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: a. Seluruh Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota, RSUD Propinsi/Kabupaten/Kota, SKPD lainnya di Indonesia telah mengikuti Rakerkesnas dan menindaklanjuti hasil Rakerkesnas. b. Terlaksananya konsolidasi pengelolaan DAK antara Pusat dan Daerah. c. Sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah. d. Profil/Laporan Hasil Kabupaten/Kota.
Capaian
Indikator
Kinerja
SPM
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian serta Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji; a. Pengelolaan PTT, terdiri dari : 1) Honor Percepatan Pengelolaan Administrasi PTT/Penugasan Khusus dan Percepatan Pembayaran Gaji/Insentif PTT/ Penugasan Khusus; 2) Rakon Kepegawaian; dan 3) Pendataan Tenaga PTT. b. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Negara. c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis: 1) Pelatihan SIM PTT di Provinsi 2) Pelatihan SIM Spesialis di Provinsi d. Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur. e. Monitoring dan Kabupaten/Kota. f.
evaluasi/review/pembinaan
Provinsi
ke
Konsultasi Provinsi ke Kementerian Kesehatan.
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta adanya penerapan sistem reward dan punishment berdasarkan undang-undang dan komitmen Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
10
1) Data Keberadaan PTT/Penugasan Khusus Updating Data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMPEG setiap akhir bulan tahun 2012, sedangkan pelaporan dalam bentuk Print-out yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan ke Biro Kepegawaian disertai tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya 10 hari setelah berakhirnya triwulan berjalan. 2) Terlaksananya Usulan Pembayaran Gaji dan Insentif PTT/Insentif Tugas Khusus per triwulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Biro Umum dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi selambatnya-lambatnya tanggal 2 pada awal triwulan berjalan (Usulan ini termasuk PTT yang melaksanakan tugas di instansi vertikal atau SKPD lainnya, seperti KKP, BSB RSUP/RSUD, dan lain-lain) 3) Data Kebutuhan PTT/Penugasan Khusus Bagi provinsi yang menyelenggarakan Rakon Kepegawaian baik bersumber dana Dekonsentrasi APBN maupun APBD. Data kebutuhan PTT hasil pelaksanaan Rakon Kepegawaian ini disampaikan kepada Biro Kepegawaian selambatlambatnya 1 (bulan) setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan disertai tembusan kepada Pusrengun Badan PPSDM Kesehatan. 3. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) a. Pengelolaan Satker (Unit Akuntansi Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi
KPA/Barang)
Satker
b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang – Wilayah Dekonsentrasi di Dinas Kesehatan Provinsi untuk seluruh Program Kemenkes dalam penyusunan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CaLK) Unit Akuntansi yang bersangkutan. Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta adanya penerapan sistem reward dan punishment berdasarkan undang-undang dan komitmen Kementerian maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
11
1) Optimalisasi peran Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B – W) Dekonsentrasi dalam rangka mengumpulkkan, mengkompilasi, menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang. 2) Tersusunnya laporan keuangan oleh setiap Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan secara berjenjang, teratur dan tepat waktu. 4. Penanggulangan Krisis Kesehatan Komponen kegiatan yang tercantum dalam DIPA Dekonsentrasi 11 Satker Dinas Kesehatan Provinsi yang memiliki Regional dan Sub Regional PPK adalah sebagai berikut: a. Rapat Koordinasi PPK Regional/Sub Regional; b. Pendampingan penyusunan rencana kontijensi bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan; c. Pembinaan dan monitoring dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; serta adanya penerapan sistem reward dan punishment berdasarkan undang-undang; dan komitmen Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1) Dokumen Koordinasi PPK Regional/Sub Regional Dokumen ini wajib disampaikan ke PPKK selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. 2) Dokumen Draft Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan (disampaikan selambat-lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Pada akhir tahun Regional/Sub Regional wajib menyampaikan Dokumen Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke PPKK) 3) Inventarisasi Data-data Kesiapsiagaan PKK (SDM, Sarana, dan lain-lain). Data–data Kesiapsiagaan PKK dibuat dan disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun. 12
5. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji yang dialokasikan dalam DIPA Dekonsentrasi adalah pengadaan pakaian seragam Petugas Kloter Haji Indonesia (PKHI). Kegiatan ini hanya dialokasikan pada 12 Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; serta adanya penerapan sistem reward dan punishment berdasarkan undang-undang; dan komitmen Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: Tersedianya pakaian seragam yang diterima dalam bentuk bahan, atribut dan model bagi peserta latih Tim Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2012 (calon petugas TKHI Kloter 2012) di 12 Embarkasi Haji. Adapun sebagai bahan dasar dalam penyusunan spesifikasi Teknis Pakaian TKHI Kloter Tahun 2012, rambu-rambu yang menjadi acuan adalah : a. Rambu–rambu pakaian seragam petugas TKHI Kloter 1443 H/2012 M 1) Nama barang Pakaian Seragam Petugas TKHI Kloter 2) Bentuk Barang a) Pakaian harian Petugas (Baju dan celana panjang), 2 (dua) pasang, masing-masing, baju dengan ukuran kain 2 m dan celana dengan ukuran kain 2 m b) Jaket , 1 (satu) buah, ukuran kain 2 m c) Rompi, 1 (satu) buah, ukuran kain 2 m Poin a, b dan c diterima dalam bentuk bahan (kain) dan ongkos jahit 3) Warna, Bahan Dasar dan Model a) Warna untuk Pakaian harian Petugas adalah warna Putih untuk baju dan warna Biru Dongker untuk celana b) Warna untuk Rompi adalah Biru Dongker c) Warna untuk Jaket adalah Biru Tua 13
d) Bahan Dasar Kain yang digunakan: (1) Berkualitas baik (2) Nyaman digunakan (3) Tidak panas saat digunakan (4) Tidak kusut (5) Menyerap keringat (6) Tidak berbulu dan luntur saat dicuci e) Model (1) Baju Pria (a) Model baju adalah kemeja lengan panjang, dengan lapisan dalam kain voering terbuat dari kain yang lembut dan tidak panas pada saat dipakai, warna disesuaikan bahan baju, dijahit menjadi satu dengan kain baju dan jahitan dari bagian dalam (b) Bentuk daun krah model krah duduk (krah kemeja dengan kaki dan daun krah), ukuran disesuaikan. (c) Terdapat saku bobok pada badan depan sebelah kiri, dengan lipatan bibir saku dilapisi kain pengeras, dijahit rapi. (d) Pada bagian pinggang baju terdapat saku bobok dengan posisi segaris (vertikal) dengan sambungan pola badan bagian depan dan pola badan bagian belakang, pada bagian kiri dan kanan dengan ukuran disesuaikan. (e) Pada ujung lengan terdapat manset dengan lipatan (ploi) sebanyak dua buah dan buah kancing posisi mendatar (horizontal) (f) Manset lengan dilapisi kain keras lem dan dijahit rapi. (g) Kancing kemeja bagian depan berjumlah tujuh (tujuh) buah dengan ukuran kancing standar kemeja berlubang 4 (empat), dijahit dengan kuat dan tidak mudah terlepas. (h) Pola badan bagian belakang terbagi atas dua potongan belah bagian tengah dan terdapat lipatan model belahan pada bagian ujung bawah pola badan bagian belakang, ukuran disesuaikan.
14
(2) Baju Wanita (a) Model baju semi blazer lengan panjang dengan lapisan dalam kain voering terbuat dari kain yang lembut dan tidak panas pada saat dipakai, dijahit menjadi satu dengan kain baju dan jahitan dari bagian dalam. (b) Bentuk krah model krah cina (shanghai). (c) Terdapat dua saku bobok pada bagian pinggang pola badan depan sebelah kanan dan sebelah kiri posisi mendatar segaris, dengan lipatan bibir saku dilapisi kain pengeras, dijahit rapi, ukuran disesuaikan. (d) Kancing baju bagian depan berjumlah 7 (tujuh) buah, dengan ukuran kancing blazer (disesuaikan).berlubang 4, dijahit dengan kuat dan tidak mudah lepas. (e) Pola badan bagian belakang terbagi atas potongan dengan princess bagian belakang.
3
(f) Panjang baju sesuai dengan ukuran pemakai, 3 cm diatas lutut. (3) Celana Panjang Pria (a) Model celana panjang dengan band pinggang, ujung celana lurus dijahit som dan tidak dilipat. (b) Saku samping model lurus, posisi saku segaris dengan sambungan pola celana bagian depan dan belakang, ukuran disesuaikan. (c) Pola bagian depan memakai lipatan (ploi) sebanyak dua buah. (d) Pola bagian belakang memakai kupnat dan dua buah saku bobok, dan hanya bibir saku yang terlihat dari luar, memakai kancing dan pengait kancing. (4) Celana Panjang Wanita (a) Model celana panjang dengan band pinggang, ujung celana lurus dijahit som dan tidak dilipat. (b) Saku samping model lurus, posisi saku segaris dengan sambungan pola celana bagian depan dan belakang, ukuran disesuaikan. (c) Pola bagian depan memakai lipatan (ploi) sebanyak dua buah. 15
(d) Pola bagian belakang memakai kupnat, tidak memakai saku. (5) Rompi (a) Model rompi tanpa lengan, dengan lapisan dalam dacron dan kain voering terbuat dari kain yang lembut yang menyerap keringat dan tidak panas pada saat dipakai, dijahit menjadi satu dengan kain rompi dan jahitan dari bagian dalam. (b) Bentuk krah berbentuk V (V neck) tanpa daun krah, ukuran disesuaikan. (c) Terdapat empat saku tempel model lipatan dan tutup saku memakai perekat (Velcro) untuk mengkait, bentuk saku kotak, posisi pada pola badan depan bagian dada dan bawah sebelah kanan dan kiri dengan model lipatan harmonika. (d) Lapisan dalam terdapat saku bobok dalam, ukuran standar, dengan posisi bagian dalam sebelah kiri. (e) Bagian depan menggunakan restleting ukuran besar, dengan model yang bisa dilepas tarik, warna sesuai dengan warna kain rompi, posisi dari pangkal kerongan leher sampai ujung bagian bawah rompi. (f) Bagian bawah rompi dijahit bentuk dengan lebar 6cm melingkar badan.
bis-ban
(g) Pola badan bagian belakang tanpa potongan. (6) Jaket (a) Model jaket semi jas lengan panjang, dengan lapisan dalam kain voering terbuat dari kain yang lembut dan tidak panas pada saat dipakai, dijahit menjadi satu dengan kain jaket dan jahitan dari dalam. (b) Bentuk daun krah model krah tanam (daun krah langsung dijepit pada lingkar leher), dengan sudut ujung daun krah tumpul, ukuran disesuaikan. (c) Terdapat dua saku bobok pada pinggang, pola badan depan bagian kanan dan kiri, posisi vertikal dengan lipatan bibir saku dilapisi kain pengeras, dijahit rapi, ukuran saku disesuaikan.
16
(d) Lapisan dalam terdapat saku bobok dalam, ukuran standar, dengan posisi bagian dalam sebelah kiri dan kanan. (e) Bagian depan menggunakan resleting jaket ukuran besar, dengan model yang bisa dilepas tarik, warna sesuai dengan warna kain jaket, posisi dari pangkal krah sampai ujung bagian bawah jaket. (f) Pola badan bagian belakang tanpa potongan. 4) Aksesoris a) Seragam (Baju Lengan Panjang Pria/Wanita) (1) Depan baju sebelah kanan nama petugas dan profesi (TKHI 1433 H) dibordir tempel dengan ukuran list 10 cm x 3 cm, jenis font arial black, huruf warna hitam dengan dasar warna putih (gambar terlampir). (2) Depan baju sebelah kiri tulisan Petugas Haji Indonesia dalam Bahasa dan Huruf Arab dibordir tempel dengan ukuran 10 cm x 3 cm, huruf Arab berwarna hitam dengan dasar warna kuning (gambar terlampir). (3) Lengan atas sebelah kanan Bendera Merah Putih dibordir tempel dengan ukuran 7 cm x 5 cm (gambar terlampir). b) Rompi (1) Depan rompi sebelah kiri nama petugas dan profesi (TKHI Kloter 1433 H) dibordir tempel dengan ukuran list 10 cm x 3 cm, jenis font arial black, huruf warna hitam dengan dasar warna putih (gambar terlampir). (2) Depan rompi sebelah kanan atas terdapat bendera Merah Putih dibordir tempel ukuran 7 cm x 5 cm (Gambar terlampir). (3) Terdapat bordir komputer tulisan “INDONESIA” pada posisi punggung, ukuran disesuaikan (Gambar terlampir). (4) Pada bahu rompi diberi pengait dengan kancing. c) Jaket (1) Depan jaket sebelah kanan nama petugas dan profesi (TKHI Kloter 1433 H) dibordir tempel dengan ukuran list 10 cm x 3 cm, jenis font arial black, huruf warna hitam dengan dasar warna putih (Gambar terlampir). 17
(2) Lengan kanan atas jaket terdapat bendera Merah Putih dibordir tempel ukuran 7 cm x 5 cm (Gambar terlampir). (3) Belakang jaket di tulis “KESEHATAN HAJI INDONESIA” dengan bentuk ½ lingkaran dibordir warna kuning emas (Gambar terlampir). b. Model dan atribut pakaian seragam TKHI Kloter 2012 M/1433 H (1) Contoh Model Seragam Petugas Pria
18
(2) Contoh Model Seragam Petugas Wanita
(3) Contoh Tulisan Arab pada Baju seragam TKHI
19
(4) Model Rompi Petugas TKHI 2012/1443 H
(5) Model Jaket Petugas TKHI 2012/1433 H
20
6. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan a. Penyusunan, pengolahan dan analisis serta pemutakhiran data profil provinsi; b. Updating data puskesmas; c. Visualisasi puskesmas; d. Visualisasi Rumah Sakit; e. Penyusunan dan pengolahan dan analisis SIK Kabupaten/Kota; f.
Pendidikan dan latihan (Web, Database, GIS, survei cepat, dan jaringan);
g. Pencetakan profil kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta adanya penerapan sistem reward dan punishment berdasarkan undang-undang dan komitmen Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1) Seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota telah menyusun dan menerbitkan Profil Kesehatan paling lambat Juli 2012 (Profil Tahun 2011) dan telah diterima oleh Pusdatin. Sedangkan Lampiran Profil Kesehatan Propinsi 2011 disampaikan paling lambat bulan Februari 2012. 2) Seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota telah melakukan updating Data Puskesmas/RS dan disampaikan ke Pusat Data dan Informasi Kesehatan. Updating data puskesmas dilakukan dua kali setahun pada Juni 2012 dan Desember 2012, sedangkan updating data RS dilakukan sekali setahun pada minggu ke tiga Desember 2012. 3) Diseminasi Data Puskesmas/RS yang ter-update (cetakan/CD, Website). Keluaran kegiatan ini, misalnya Cetakan/CD, Buku Saku, dan lain-lain disampaikan ke Pusat Data dan Informasi Kesehatan sesuai penjadwalan pada point b. 4) Laporan Analisis Situasi/SWOT mengenai SIK Kabupaten/ Kota. Disampaikan paling lambat bulan Agustus 2012 ke Dinkes Propinsi. Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Dinkes Propinsi dikirim ke Pusat Data dan Informasi paling lambat bulan September 2012.
21
5) Pegawai yang terlatih dibidang Web, Database, GIS, Survei Cepat dan Jaringan. Ketersediaan tenaga ini hanya bagi propinsi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kegiatan di atas paling lambat bulan September 2012. Pegawai yang dilatih merupakan pengelola SIK serta tidak diperkenankan pindah tugas sekurang-kurangnya 2 tahun sejak pelatihan. 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan a. Peningkatan Rumah Tangga ber-PHBS 1) Penyelenggaran Pertemuan Koordinasi Bidang PHBS dalam Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 2) Pengembangan Pesan dan Media Rumah Tangga Ber-PHBS Spesifik Daerah; 3) Penyebarluasan Informasi Rumah Tangga Ber-PHBS Spesifik Daerah; 4) Penguatan Peran Serta Organisasi / Kelompok Masyarakat; 5) Pelatihan fasilitator pelatih kader posyandu dan pelatihan kader posyandu di 10 Provinsi PDBK (Aceh, NTT, NTB, Maluku, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat), yaitu: a) Pelatihan fasilitator pelatih kader posyandu (4 kab/kota @ 7 fasilitator); b) Pelatihan kader posyandu (4 kab/kota @ 25 kader); c) Pelatihan mengacu pada buku pelatihan kader untuk desa siaga. b. Peningkatan Desa Siaga Aktif 1) Penyelenggaraan pertemuan koordinasi bidang pemberdayaan dalam Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 2) Pembentukan sekretariat Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 3) Pembinaan Kader dan Tokoh Masyarakat; 4) Peningkatan Poskesdes yang beroperasi. c. Administrasi Kegiatan 1) Pengelolaan Kegiatan Promosi Kesehatan; 2) Penguatan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan Promosi Kesehatan; 3) Peningkatan SDM Promosi Kesehatan; 4) Penyusunan Laporan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006
22
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja adanya penerapan sistem reward dan punishment berdasarkan undang-undang dan komitmen Kementerian Kesehatan meraih WTP, maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: a. Rencana Kerja Bidang PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pokjanal Desa dan Keluaran Siaga Aktif. Rencana Kerja ini wajib dikirimkan dan diterima Pusat Promkes selambat-lambatnya pada Sementer II atau Juni 2012. b. Pembentukan Sekretariat Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga aktif di setiap provinsi penetapannya melalui SK Gubernur (sudah harus terbentuk selambat-lambatnya akhir tahun 2012). c. Bidang Promosi Kesehatan andil mengikuti pameran pada Rakerkesnas Tahun 2012. d. Terlatihnya 28 fasilitator dan 100 kader posyandu di 10 provinsi (Aceh, NTB, NTT, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Papua dan Papua Barat). e. Tersedianya data capaian Rumah Tangga Ber PHBS, capaian Desa Siaga Aktif, Jumlah Poskesdes yang beroperasi di setiap provinsi. f.
Penanggung jawab kegiatan Promosi kesehatan menyusun dan menyampaikan Laporan PP 39 Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat setiap triwulan ke Pusat Promosi Kesehatan.
8. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan a. Tujuan Terselenggaranya Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan melalui dukungan pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
23
b. Kegiatan Wajib 1) Honorarium Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Provinsi Honorarium Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Provinsi dibayarkan selama satu tahun anggaran 2012 (12 bulan) dengan perincian sebagai berikut: a) Honorarium Tim Pengelola Jamkesmas tingkat Provinsi yang terdiri dari : (1) 1 (satu) orang Penanggung jawab; (2) 1 (satu) orang Ketua; (3) 2 (dua) orang Wakil Ketua; dan (4) 2 (dua) orang Anggota; b) Honorarium Petugas Pengelola laporan Jamkesmas tingkat Provinsi yaitu (i) 2 (dua) orang Pengelola Laporan. Honorarium Sekretariat Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi dibayarkan dari Dana Dekonsentrasi BOK yang diatur tersendiri oleh Sekretariat Ditjen Gizi dan KIA. 2) Honorarium Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten/ Kota. Honorarium Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota dibayarkan sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi selama satu tahun anggaran 2012 (12 bulan) dengan perincian sebagai berikut : a)
Honorarium Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota yang terdiri dari ; (1) 1 (satu) orang Penanggungjawab; (2) 1 (satu) orang Ketua; (3) 2 (dua) orang Wakil Ketua; dan (4) 2 (dua) orang Anggota;
tingkat
b) Honorarium Petugas Pengelola laporan Jamkesmas tingkat Kabupaten/Kota. (1) 1 (satu) orang pengelola laporan untuk Kabupaten/ Kota yang memiliki total Puskesmas/RS kurang dari 15 Puskesmas/RS; (2) 2 (dua) orang pengelola laporan untuk Kabupaten/ Kota yang memiliki total Puskesmas/RS antara 16 sampai dengan 30 Puskesmas/RS; (3) 3 (tiga) orang pengelola laporan untuk Kabupaten/ Kota yang memiliki total Puskesmas/RS lebih dari 30 Puskesmas/RS.
24
Honorarium Sekretariat Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota dibayarkan dari Dana Tugas Pembantuan BOK yang diatur tersendiri oleh Sekretariat Ditjen Gizi dan KIA. c)
Biaya Administrasi Kegiatan (1) Biaya ini dialokasikan untuk biaya operasional Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi/Kabupaten/Kota; (2) Dipergunakan untuk belanja ATK, biaya fotokopi, surat menyurat, komputer supplies, biaya komunikasi (internet pengiriman laporan di Kabupaten/Kota), biaya pengelolaan laporan, biaya pemeliharaan laptop verifikator, biaya konsumsi rapat kecil, dan lain-lain; (3) Biaya yang dianggarkan sesuai kebutuhan.
d) Tim Koordinasi Jamkesmas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diberikan honorarium dari Dana Dekonsentrasi tersebut. c. Kegiatan Pilihan 1) Pertemuan Konsolidasi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota a) Digunakan untuk pertemuan Konsolidasi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; b) Peserta adalah Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; c) Dana yang dialokasikan adalah untuk belanja bahan, uang harian, transport, paket pertemuan dan biaya penginapan bagi peserta pertemuan. d) Waktu pertemuan 1 sampai dengan 2 hari tergantung kebutuhan 2) Sosialisasi Jamkesmas-Jampersal tingkat Provinsi a) Digunakan untuk pertemuan sosialisasi Jamkesmas tingkat Provinsi; b) Peserta adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lintas sektor, stakeholders, dan RS/ Puskesmas terpilih; c) Dana yang dialokasikan adalah belanja bahan, jasa profesi untuk nara sumber (pusat dan daerah), uang 25
harian, transport, paket pertemuan dan biaya penginapan bagi peserta sosialisasi; d) Uang harian, transport dan biaya penginapan untuk nara sumber dari PPJK dibebankan kepada DIPA PPJK tahun 2012; e) Waktu kegiatan 1 sampai dengan 2 hari tergantung kebutuhan. 3) Evaluasi Jamkesmas-Jampersal tingkat Provinsi a) Digunakan untuk pertemuan evaluasi Jamkesmas tingkat Provinsi; b) Peserta adalah Dinas Kabupaten/Kota, Lintas RS/Puskesmas terpilih;
Kesehatan Provinsi sektor, stakeholders,
dan dan
c) Dana yang dialokasikan adalah untuk belanja bahan, jasa profesi untuk nara sumber (pusat dan daerah), uang harian, transport, paket pertemuan dan biaya penginapan bagi peserta evaluasi; d) Uang harian, transport dan biaya penginapan untuk nara sumber dari PPJK dibebankan kepada DIPA PPJK tahun 2012; e) Waktu kegiatan 1 sampai dengan 2 hari tergantung kebutuhan. 4) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Jamkesmas-Jampersal a) Bimbingan teknis dapat dipergunakan untuk melakukan bimbingan teknis dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, RS dan Puskesmas serta dari Kabupaten/Kota ke RS dan Puskesmas; b) Dana yang dialokasikan untuk transport, uang harian dan biaya penginapan. 5) Konsultasi Teknis Pelaksanaan Jamkesmas-Jampersal Konsultasi teknis dapat dipergunakan untuk melakukan konsultasi dari Provinsi ke Kementerian Kesehatan, serta dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Dana yang dialokasikan digunakan untuk transport, uang harian dan biaya penginapan.
26
6) Pelatihan District Health Account (DHA) tingkat Provinsi a) Merupakan pelatihan DHA untuk Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi; b) Provinsi menetapkan Kabupaten/Kota terpilih yang siap untuk melaksanakan DHA; c) Peserta per Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang; d) Dana yang dialokasikan adalah untuk belanja bahan, jasa profesi untuk nara sumber (pusat dan daerah), uang harian, transport, paket pertemuan dan biaya penginapan bagi peserta pelatihan; e) Uang harian, transport dan biaya penginapan untuk nara sumber dari PPJK dibebankan kepada DIPA PPJK tahun 2012; f)
Waktu kegiatan 6 hari kerja.
7) Pengelolaan Data PHA/DHA a) Merupakan biaya yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PHA/DHA; b) Dana yang ada dapat dialokasikan untuk belanja bahan (ATK, fotokopi, dan lain-lain), biaya pengumpulan data, dan biaya pengolahan data. 8) Penyiapan Daerah dalam mencapai kepesertaan semesta (universal coverage) a) Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan analisa potensi pengembangan jaminan kesehatan khususnya cakupan kepesertaan; b) Hasil yang diharapkan adalah mapping cakupan kepesertaan per Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengembangan jaminan kesehatan menuju kepesertaan semesta; c) Sifat kegiatan adalah pertemuan; d) Peserta yang diundang adalah stakeholders yang berhubungan dengan cakupan kepesertaan antara lain Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, PT. Askes Regional/Cabang, PT. Jamsostek Regional/Cabang, Perusahaan Asuransi Kesehatan Swasta dan lain-lain; e) Dana yang dialokasikan adalah untuk belanja bahan, jasa profesi untuk nara sumber (pusat dan daerah), uang harian, transport, paket pertemuan dan biaya penginapan bagi peserta pertemuan; 27
f)
Uang harian, transport dan biaya penginapan untuk nara sumber dari PPJK dibebankan kepada DIPA PPJK tahun 2012;
g) Waktu kegiatan 1 sampai dengan 2 hari tergantung kebutuhan. Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; serta adanya penerapan sistem reward dan punishment; dan komitmen Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1) SK Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota Penyampaian SK selambat-lambatnya akhir bulan Januari atau awal Februari 2012 sudah diterima di PPJK; 2) Mapping cakupan kepesertaan jaminan kesehatan per provinsi kabupaten/kota; 3) Penyediaan Data PHA/DHA Penyediaan Data PHA/DHA anggarannya hanya dialokasi pada beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan tersebut. Data PHA/DHA beserta Mapping wajib diserahkan ke PPJK pada akhir tahun anggaran.
28
BAB III PENGATURAN TENTANG REVISI DIPA A.
RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVISI ANGGARAN 1.
Ruang Lingkup Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN TA 2012, Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) Tahun Anggaran 2012 dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012. Revisi anggaran terdiri atas : a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya; b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau c. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi;
2.
Batasan Revisi Anggaran a. Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran belanja mengikat dan paket pekerjaan bersifat multiyears; b. Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah sasaran kinerja;
B.
KEWENANGAN PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN 1.
Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran
2.
Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR RI
3.
Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan Menteri Keuangan
4.
Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5.
Revisi Anggaran pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Revisi Anggaran Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 kemungkinan hanya terkait dengan Revisi Anggaran pada DJA, Kantor Wilayah DJPBN, dan PA/KPA.
29
C.
PENGESAHAN DAN PENYAMPAIAN REVISI DIPA 1.
Pengesahan Revisi DIPA dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2.
Pengesahan Revisi DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3.
Revisi DIPA yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pelaksanaan Anggaran setiap bulan, baik dilaporkan revisinya maupun yang tidak direvisi.
Satker Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan salinan (fotokopi) Revisi DIPA kepada Biro Perencanaan dan Anggaran serta Biro/Pusat yang terkait dengan kegiatan yang mengalami revisi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Revisi DIPA harap mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 atau sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.
30
BAB IV PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN A. PENGAWASAN Pengawasan merupakan fungsi manajemen, sehingga melekat pada setiap jenjang jabatan (built in control). Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan pengawasan dilakukan sebagai berikut : 1. KPA harus melakukan pengawasan melekat terhadap PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM dan para pengelola atau penangungjawab kegiatan. 2. PPK harus melakukan pengawasan terhadap BPP/Panitia Pengadaan/Panitia Penerima Barang dan Staf Pelaksana 3. Para Pengelola atau Penanggung Jawab Kegiatan melakukan pengawasan terhadap para pelaksana kegiatan. Pengawasan dapat juga dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPKP dan pengawasan yang bersifat eksternal pemerintah akan dilakukan oleh BPK. B. PENGENDALIAN 1. Pengendalian pelaksanaan DIPA merupakan alat bagi para pengelola program/kegiatan/keuangan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan DIPA. 2. Pengendalian mencakup kegiatan pemantauan dan penilaian. Oleh karena itu pejabat perbendaharaan dan pengelola atau penanggung jawab kegiatan DIPA Dekonsentrasi wajib melalukan pemantauan dan penilaian secara berkala, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan. 3. Dengan pemantauan yang dilakukan dapat diketahui permasalahan yang dihadapi dan perbaikannya dapat dilakukan dengan segera. Sedangkan perbaikan atas hasil penilaian memerlukan perencanaan kembali (replanning) atau revisi anggaran.
31
C. PELAPORAN 1. KPA harus menyampaikan laporan keuangan/BMN Unit Akuntansi KPA (UAKPA) setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dan disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) untuk diproses ditingkat wilayah laporan wilayah dikirim kembali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Sekretariat Jenderal untuk dilakukan kompilasi ditingkat unit Eselon I Sekretariat jenderal dan laporan disampaikan ke tingkat Kementerian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 2. KPA harus menyampaikan laporan keuangan Unit Akuntansi KPA (UAKPA) setiap triwulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya dan disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) untuk diproses ditingkat wilayah laporan wilayah dikirim kembali paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Sekretariat Jenderal untuk dilakukan kompilasi ditingkat unit Eselon I Sekretariat jenderal dan laporan disampaikan ke tingkat Kementerian paling lambat tanggal 26 bulan berikutnya. 3. KPA harus menyampaikan laporan keuangan dan BMN Unit Akuntansi KPA/B (UAKPA/B) setiap semesteran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/B Wilayah (UAPPA/B-W) untuk diproses ditingkat wilayah laporan wilayah dikirim kembali paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Sekretariat Jenderal untuk dilakukan kompilasi ditingkat unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan laporan disampaikan ke tingkat Kementerian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4. KPA harus menyampaikan laporan keuangan dan BMN Unit Akuntansi KPA/B (UAKPA) setiap tahunan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya dan disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/BW) untuk diproses ditingkat wilayah laporan wilayah dikirim kembali paling lambat tanggal 29 Januari tahun berikutnya untuk disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Sekretariat Jenderal untuk dilakukan kompilasi ditingkat unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan laporan disampaikan ke tingkat Kementerian paling lambat tanggal 8 Februari tahun berikutnya.
32
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib membuat dan menyampaikan laporan Triwulanan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006). Laporan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan serta masing-masing Kepala Pusat/Biro penanggungjawab kegiatan. 6. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menyampaikan laporan realisasi keuangan dan kegiatan/kinerja per triwulan dan per tahun ke PPJK dan Ke Pusat Promosi Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER – 62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER – 65/PB/2010 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan serta PMK Nomor 248/PMK.07/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. D. REWARD DAN PUNISHMENT Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja dekonsentrasi tahun 2012, Kementerian Kesehatan akan menerapkan sistem reward dan punishment terhadap Satker Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia yang melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 serta memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Ketentuan pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan dalam rangka 33
Dekonsentrasi dapat dilakukan penarikan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga yang memberikan Dana Dekonsentrasi dengan alasan : 1. Urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan reward dan punishment akan diterapkan mengacu pada Pasal 21 ayat (1) huruf b di atas dengan penafsiran antara lain : 1. Realisasi penyerapan anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Kesehatan Provinsi rendah;
Dinas
2. Penyampaian Laporan Realisasi Keuangan termasuk PP 39 tahun 2006 tidak tertib dan tepat waktu; 3. Tidak memiliki motivasi atau melakukan upaya-upaya guna mendorong peningkatan anggaran kesehatan bersumber APBD dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Capaian Indikator Kinerja berbagai program Bidang Kesehatan (misalnya: SPM, MDGs, Prioritas dalam RKP, dan Kementerian Kesehatan) tidak menunjukkan peningkatan yang berarti sebagai upaya pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketentuan sebaliknya, Satker Dinas Kesehatan Provinsi akan diberikan reward. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem reward dan punishment akan diatur kemudian.
34
BAB VI PENUTUP Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan TA 2012 disusun agar pelaksanaan DIPA Satker Dinas Kesehatan Provinsi memiliki pola keseragaman, tertib, efektif, efisien, serta taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi ini juga terkait dengan upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan, keuangan Negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan kesehatan di daerah. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan termasuk target MDGs tahun 2015, pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya di atas. Kepada setiap setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mulai TA 2012 akan diterapkan reward dan punishment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris Jenderal, ttd. dr. Ratna Rosita, MPHM. NIP. 19521205 198003 2001
35
