PETUNJUK TEKNIS. 1 P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n T a h u n

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KENDALI MUTU PROGRAM PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA DAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TAHUN 2014

I.

Pendahuluan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) adalah pelaksana tugas pemerintahan dibidang pertanahan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab mewujudkan nyatakan amanat UUD 1945 Pasal 33 bahwa “tanah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam mengemban wewenang dan tanggung jawab tersebut, BPN RI telah merumuskan dan melaksanakan berbagai program pertanahan baik yang sumber pembiayaannya menggunakan dana rupiah murni APBN (RM) maupun yang menggunakan dana dari masyarakat (PNBP). Keberhasilan dalam pelaksanaan program pertanahan adalah merupakan pencapaian sasaran dan tujuan BPN RI sebagaimana yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPN RI Tahun 2010-2014 yang juga sejalan dengan RPJM II Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. Oleh karenanya harus bisa dipastikan pelaksanaan seluruh program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang sudah ditentukan baik secara kuantitas (fisik dan anggaran) maupun kualitas (mutu pelaksanaan per tahapan kegiatan serta kesesuaian subyek dan obyeknya). Program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI tertuang dalam DIPA, baik di satuan kerja BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota

seluruh

Indonesia.

Sedangkan

mekanisme

pelaksanaannya diatur dalam Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksana, TCK, NSPM maupun SOP Kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program pertanahan harus dilaksanakan dengan terencana, tertib, terukur, terkoordinasi, komprehensif, informatif dan harus dapat

1 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n Tahun 2014

dimanfaatkan bagi pengambilan kebijakan para penanggung jawab kegiatan baik di tingkat Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota. Mengingat

akan

urgensinya,

maka

proses

pengendalian

program

pertanahan harus diatur dalam sebuah petunjuk teknis kegiatan yang diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan kendali mutu program pertanahan baik yang sedang dilaksanakan sekarang maupun yang akan datang. II.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 3. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional; 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 7. Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 8. Instruksi Kepala BPN RI No. 1/Ins/II/2013 Tahun 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013; 9. Instruksi Kepala BPN RI No. 1/Ins/II/2014 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Dan Peningkatan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014.

III.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai


Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan, pencapaian hasil atau keluaran dari kegiatan serta pemanfaatan hasilnya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian program pertanahan yang ada dalam DIPA baik pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan ini tujuannya adalah untuk : 1. Membangun dan mengembangkan basis data pengendalian pelaksanaan program pertanahan di masing-masing satuan kerja; 2. Mengkoordinasikan

pelaksanaan,

pengendalian

dan

pelaporan

kinerja

pelaksanaan program pertanahan di masing-masing satuan kerja; 3. Mendukung

pembangunan

dan

pengembangan

proses

perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pengukuran dan evaluasi kinerja dan pelaporan program pertanahan yang berbasis sistem informasi eksekutif didalam aplikasi SKMPP; 4. Mendukung penyediaan laporan dan data pendukung pelaporan pelaksanaan program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI kepada stakeholder eksternal; 5. Mendukung penyediaan data untuk kepentingan internal BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 6. Mengimplementasikan seluruh mekanisme pengendalian dan pelaporan program pertanahan di masing-masing satuan kerja melalui aplikasi SKMPP;

7. Memberikan umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan aplikasi SKMPP dengan memperhatikan dinamika atau perkembangan organisasi. IV.

Sasaran Sasaran dari pelaksanaan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan ini adalah : 1. Terpenuhinya target DIPA satuan kerja masing-masing untuk kegiatan pengelolaan kendali mutu pertanahan; 2. Teroptimalisasinya penggunaan aplikasi SKMPP dalam proses pengendalian dan pelaporan program pertanahan;


3. Terkoordinasinya proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program pertanahan di satuan kerja pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 4. Termanfaatkannya

laporan

kendali

mutu

program

pertanahan

bagi

pelaksanaan fungsi pengendalian program pertanahan; 5. Tercapainya target-target pelaksanaan program pertanahan baik yang bersifat output (fisik dan keuangan) maupun yang bersifat hasil dan manfaat (outcome and benefit). V.

Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) dan Bagan Alir Laporan Kendali Mutu Program Pertanahan. Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pertanahan dan kinerja yang terintegrasi di dalam infrastruktur jaringan komunikasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Gambar Menu Login Aplikasi SKMPP

Masing-masing satuan kerja baik pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sejak tahun 2009 telah memiliki


Username dan PasswordLogin masing-masing untuk mengoperasikan aplikasi SKMPP. Aplikasi ini berbasis web (online) dan terintegrasi dengan server yang ada di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPN RI. Gambar Menu Isian dalam Aplikasi SKMPP

Selain memiliki modul dan menu pelaporan program-program pertanahan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja pusat, kantor wilayah dan kantor pertanahan, aplikasi ini juga didesain untuk dapat menjadi sistem informasi eksekutif dengan membangun dan mengembangkan fitur-fitur informasi seperti kinerja (input, process and output), Profil Kantor, Trend pelaksanaan program pertanahan, Hambatan Kendala Dan Masalah (HKM) program pertanahan, peta sebaran program pertanahan, peta realisasi fisik dan anggaran program pertanahan, serta menu upload data pendukung pelaksanaan program pertanahan (evidence). Pengisian atau input laporan pelaksanaan program pertanahan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan daerah kedalam aplikasi SKMPP tidak hanya mengacu kepada data realisasi fisik keluaran akhir kegiatan (misalnya penerbitan sertipikat) maupun serapan anggaran semata, namun sudah dimulai sejak program pertanahan tersebut dilaksanakan dalam tahapan-tahapan awal seperti penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran tanah dan tahapan lainnya sebelum keluarnya produk atau output akhir dari program tersebut. Tahapan-tahapan tersebut disesuaikan atau mengikuti Petunjuk Teknis atau 5 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n Tahun 2014

TCK/NSPM maupun struktur penganggaran didalam DIPA masing-masing program atau kegiatan. Sasaran yang diharapkan adalah selain mendapatkan data laporan kinerja akhir pelaksanaan kegiatan atau program pertanahan, juga didapatkan data atau informasi kemajuan pelaksanaan (data on progress) yang dapat memberikan gambaran kebijakan apa yang harus diambil dalam rangka percepatan pelaksanaan maupun penyelesaian hambatan, kendala dan masalah (HKM) yang terjadi. Gambar Menu Sistem Informasi Eksekutif dalam Aplikasi SKMPP

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan dilaksanakan secara berjenjang dari kantor pertanahan, kantor wilayah sampai ke pusat. Mekanisme kerja masing-masing akan diuraikan dalam bab selanjutnya. Hal yang sama juga dilakukan untuk proses pelaporan dan pemanfaatan laporan pelaksanaan program pertanahan melalui aplikasi SKMPP. Pelaporan pelaksanaan program pertanahan di masing-masing satuan kerja melalui aplikasi SKMPP dapat dijelaskan dalam gambar mekanisme alir kerja dibawah ini :


Validasi Data

Gambar Mekanisme Kerja Pelaporan melalui Aplikasi SKMPP

1. Target a. BPN Pusat mengentry target fisik dan anggaran seluruh program pertanahan yang tersedia didalam aplikasi SKMPP sesuai dengan target DIPA masing-masing provinsi maupun satuan kerja eselon II di pusat. b. Kantor Wilayah BPN Provinsi memisahkan antara program pertanahan yang dilaksanakan di provinsi dan yang dilaksanakan di kabupaten/kota kemudian membagi/mengentry target fisik dan anggaran masing-masing program pertanahan ke kantor pertanahan kabupaten/kota maupun yang ke kantor wilayah sendiri sesuai dengan DIPA masing-masing. c. Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengentry target fisik dan anggaran program pertanahan sesuai dengan basis kegiatan atau program tersebut, baik yang berbasis desa/kelurahan maupun yang berbasis Kabupaten atau Provinsi. 2. Realisasi dan Validasi. a. Satuan kerja Eselon II BPN RI di Pusat mengentry realisasi fisik dan anggaran beserta data pendukung (evidence)kegiatan atau program


pertanahan sesuai dengan timeframe, tahapan pelaksanaan dan realisasi DIPA di satuan kerjanya masing-masing. b. Kantor Wilayah BPN Provinsi mengentry realisasi fisik dan anggaran beserta data pendukung (evidence) kegiatan atau program pertanahan sesuai dengan timeframe, tahapan pelaksanaan dan realisasi DIPA kantor wilayah masing-masing. Kantor Wilayah BPN Provinsi juga melaporkan hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan di satuan kerjanya dengan cara mengentry menu laporan HKM dalam aplikasi. Kantor Wilayah BPN Provinsi mengisi data profil kantor serta menu lainnya yang ada didalam aplikasi yang akan digunakan sebagai bahan sistem informasi eksekutif di tingkat pusat. Selain melakukan pengisian data realisasi program pertanahan di satuan kerjanya, Kantor Wilayah BPN Provinsi juga melakukan validasi terhadap laporan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. c. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengentry realisasi fisik dan anggaran beserta data pendukung (evidence) kegiatan atau program pertanahan sesuai dengan timeframe, tahapan pelaksanaan dan realisasi DIPA kantor pertanahan kabupaten/kota masing-masing. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota juga melaporkan hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan di satuan kerjanya dengan cara mengentry menu laporan HKM dalam aplikasi. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengisi data profil kantor serta menu lainnya yang ada didalam aplikasi yang akan digunakan sebagai bahan sistem informasi eksekutif di tingkat kantor wilayah dan pusat. Selain melakukan pengisian data realisasi program pertanahan di satuan kerjanya, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota juga melakukan permintaan dan konfirmasi validasi terhadap laporannya masing-masing kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi. 3. Pemanfaatan Basis Data Aplikasi SKMPP, Laporan dan Sistem Informasi Eksekutif. a. Basis Data Pengelolaan Program Pertanahan Nasional. b. Bahan Evaluasi dan Perencanaan


c. Sistem Informasi Eksekutif : 

Pengukuran dan penilaian kinerja satuan kerja pusat dan daerah.



Pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program pertanahan.

d. Akuntabilitas Publik dan Stakeholder BPN RI. VI.

Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 1. Beberapa Pengertian Terkait Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. a. Program Pertanahan adalah program dan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Wilayah BPN Provinsi pada tahun anggaran berjalan, baik yang berasal dari sumber dana publik (rupiah murni), sumber dana masyarakat melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). b. Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pertanahan dan kinerja

yang

terintegrasi di dalam infrastruktur jaringan komunikasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. c. Tim Kendali

Program Pertanahan (TKPP) Kantor Wilayah BPN

Provinsiadalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang keanggotannya terdiri atas : 

Penanggung Jawab



Ketua



Wakil Ketua



Sekretaris



Anggota



Operator Aplikasi SKMPP

Dalam melaksanakan pengelolaan kendali mutu program pertanahan, TKPP Kantor Wilayah BPN Provinsi melaksanakan tugas : 

Menyusun rencana kerja kendali program pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi;




Mengkoordinasikan pencapaian target program-program pertanahan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya;



Menetapkan strategi dan langkah-langkah pengendalian pelaksanaan program pertanahan

yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN

Provinsi; 

Melakukan fasilitasi dan asistensi bagi kelancaran pelaksanaan program dan laporan pelaksanaan program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi termasuk melakukan supervisi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan melakukan konsultasi kepada BPN Pusat;



Memonitor

dan

mengevaluasi

kemajuan

pelaksanaan

program

pertanahan di dalam ruang lingkup wilayah provinsi; 

Memfasilitasi pelaksanaan tugas operator SKMPP Kantor Wilayah BPN Provinsi

dan

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kota

dalam

hal

pengumpulan dan verifikasi dan validasi data pelaksanaan program yang akan diinput kedalam aplikasi SKMPP serta membantu mengkoordinasi pengumpulan evidence pelaksanaan program-program pertanahan; 

Menyiapkan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kendali mutu di Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai dengan DIPA masing-masing;



Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sehubungan dengan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pertanahan di dalam ruang lingkup kerja provinsi masing-masing.

d. Penanggung Jawab Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahanadalahpenanggung

jawab

kegiatan

dalam

rangka

penyelenggaraan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.


e. Ketua adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi atau Pejabat Eselon III lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi. f. Wakil Ketua adalah Pejabat Eselon III Kantor Wilayah BPN Provinsi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

dan bertugas

membantu dan mewakili tugas-tugas Ketua. g. Sekretaris adalah Pejabat Eselon IV di lingkungan Bagian Tata Usaha atau Pejabat Eselon IV lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, bertugas mengelola administrasi, rapat koordinasi dan kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan. h. Anggota adalah Pejabat atau Pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi yang merupakan :

i.



Para Pejabat Eselon III Kantor Wilayah BPN Provinsi.



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



Penanggung Jawab / Koordinator Kegiatan atau Program Pertanahan.

Operator Aplikasi SKMPP adalah pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mengoperasikan Aplikasi SKMPP. Dalam menjalankan pengelolaan kendali mutu program pertanahan, Operator Aplikasi SKMPP bertugas : 

Menginput target serta realisasi fisik dan anggaran program-program pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi termasuk data pendukung kegiatan (evidence) yang telah divalidasi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ke dalam aplikasi SKMPP serta menyusun laporan bulanan pengelolaan kendali mutu program pertanahan Kabupaten/Kota.



Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan operator SKMPP Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengisian target dan realisasi fisik dan anggaran pelaksanaan program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta melakukan proses Validasi Laporan.




Menginput semua menu laporan dan informasi yang disediakan didalam aplikasi SKMPP antara lain : SDM, Infrastruktur, HKM, Profil Kantor, Inventarisasi Data Pertanahan maupun informasi lainnya sesuai dengan kondisi di Kantor Wilayah BPN Provinsi masing-masing. Dalam hal terdapat kegiatan konsultasi teknis atau diklat tentang aplikasi SKMPP, operator SKMPP Kantor Wilayah Provinsi bersama dengan

operator

SKMPP

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/kota

diwajibkan memenuhi panggilan untuk mengikuti konsultasi teknis dimaksud yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan setelah mengikutinya diwajibkan pula untuk melakukan sosialisasi sekembalinya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 2. Program Pertanahan Yang Dikendalikan Dan Dilaporkan. Program pertanahan yang dikendalikan dan dilaporkan dalam kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan adalah seluruh program pertanahan yang ada di dalam DIPA masing-masing satuan kerja dan menu laporannya telah tersedia dalam aplikasi SKMPP. Program pertanahan yang antara lain sudah tersedia menu pengendalian dan pelaporannya didalam aplikasi SKMPP antara lain : a. Kegiatan Survey Pemetaan : 

Pembekalan Teknis Pengukuran Dasar.



Trainer of Trainee Pengukuran Dasar.



Konversi Peta-Peta Tematik kedalam Format Geodatabase.



Peta Survei Potensi Tanah Skala 1:25.000.



Updating Peta Zona Nilai Tanah.



Supervisi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah.



On The Job Training Survei Potensi Tanah.



Sosialisasi Survei Potensi Nilai Tanah.



Program atau Kegiatan Survey dan Pemetaan lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.

b. Kegiatan Pendaftaran Tanah : 

Sertipikasi Prona.




Sertipikasi UKM.



Sertipikasi Tanah Petani.



Sertipikasi Transmigrasi (HM).



Sertipikasi Tanah Nelayan.



Sertipikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR-Menpera).



Sertipikasi Hak Pengelolaan (HPL).



Program atau Kegiatan Pendaftaran Tanah lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.

c. Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan : 

Neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT).



Inventarisasi P4T.



Manajemen Kegiatan Redistribusi Tanah.



Redistribusi Tanah.



Potensi Obyek Konsilidasi Tanah.



Konsolidasi Tanah.



Inventarisasi Wilayah Pesisir, Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Terpencil.



Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Provinsi.



Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Kabupaten/Kota.



Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar.



Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar (Panitia C).



Hasil Pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan I.



Hasil pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan II.



Hasil Pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan III.



Usulan Penetapan Tanah Terlantar.



Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Provinsi.



Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Kabupaten/Kota.



Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Bekas Kawasan/Kritis.



Pokmasdartibnah.



Pemetaan Sosial dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat.




Program atau Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.

d. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konflik dan Perkara : 

Pelayanan Pengaduan Kasus.



Pelayanan Informasi Penanganan Kasus.



Penanganan Kasus.



Beracara di Pengadilan.



Kajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.



Program atau Kegiatan Sengketa Konflik dan Perkara lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.

e. Kegiatan lainnya : 

Larasita.



Kegiatan Berbasis PNBP.



Profil

Kantor

WilayahBPN

Provinsi

dan

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kota. 

Inventarisasi Data Pertanahan.

f. Hambatan, Kendala dan Masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan di pusat dan daerah. Berdasarkan

laporan

di

tahun-tahun

anggaran

sebelumnya

HKM

pelaksanaan program pertanahan dapat dibagi dalam beberapa tipologi yang menunya sudah tersedia dalam laporan aplikasi SKMPP, yaitu antara lain : 

Manajemen Data



Manajemen Keuangan



SDM



Ketersediaan Data Subyek dan Obyek Program Pertanahan.



BPHTB



Sarana dan Prasarana Penunjang



Partisipasi Masyarakat



Koordinasi Internal dan Eksternal




Peraturan



Aplikasi-aplikasi seperti KKP dan SKMPP dalam pelaporannya. Lain-lain

Secara komprehensif maupun spesifik menu pengendalian dan pelaporan program pertanahan dalam aplikasi SKMPP setiap tahun mengalami penyesuaian sesuai dengan program dan kegiatan BPN RI. 3. Subyek Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh : a. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi dan penanggung

jawab

kegiatan

pengelolaan

kendali

mutu

program

pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi. b. Tim Kendali Program Pertanahan (TKPP) Kantor Wilayah BPN Provinsi, yang bertugas melaksanakan pengelolaan kendali mutu program pertanahan dan pengkoordinasian pelaksanaan program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi. c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Wilayah BPN Provinsi, memfasilitasi seluruh informasi target dan realisasi fisik dan anggaran seluruh program pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi dan berkoordinasi aktif dengan Tim Kendali Program Pertanahan. d. Pejabat

atau

Staf

Penanggung

Jawab

Teknis/Lapangan

Program

Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi, memfasilitasi seluruh laporan kemajuan pelaksanaan program pertanahan sesuai dengan timeframe dan target yang telah ditentukan beserta data pendukung kegiatan (evidence) dan berkoordinasi secara aktif dengan Tim Kendali Program Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Operator Aplikasi SKMPP dalam rangka pelaporan program atau kegiatan sesuai dengan timeframe pelaksanaan dan pelaporannya. e. Pejabat/Staf Pelaksana Program Pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi, memfasilitasi Penanggung Jawab Teknis/Lapangan terkait data kemajuan pelaksanaan program pertanahan yang dilaksanakannya.


f. Operator

Aplikasi

Pengendalian

SKMPP,

memfasilitasi

pelaporan

pelaksanan program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, baik melalui Aplikasi SKMPP maupun dalam pembuatan laporan tertulis dan penyiapan serta upload data pendukung pelaksanaan program pertanahan (evidence). 4. Obyek Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Obyek pengendalian yang dilakukan dalam pengelolaan kendali mutu program pertanahan seperti yang telah disampaikan dalam pembahasan poin 2 (dua) buku petunjuk teknis ini, adalah seluruh program atau kegiatan pertanahan yang ada didalam DIPA masing-masing dan yang menunya sudah tersedia dalam aplikasi SKMPP. Dalam implementasinya, pengendalian terhadap pelaksanaan program pertanahan dilakukan terhadap tahapan-tahapan keberhasilan pelaksanaan program sebagai berikut : a. Masukan (input). Pengendalian terhadap masukan atau input yang dimaksudkan adalah laporan serapan atau penggunaan anggaran kegiatan untuk melaksanakan kegiatan atau program pertanahan sesuai dengan ketersediaannya didalam DIPA masing-masing satuan kerja, mekanisme pencairan dan pertanggung jawabannya harus bisa dilaksanakan dengan prinsip money/budget follow function sehingga setiap tahapan pelaksanaan kegiatan atau program dapat dibiayai dengan tepat dan berhasil guna. Pada mekanisme pengendalian melalui aplikasi SKMPP laporan ini ditunjukkan dalam kolom “realisasi keuangan” atau “realisasi anggaran” di setiap kegiatan atau program pertanahan. b. Tahapan/Proses Pelaksanaan (business process). Pengendalian terhadap tahapan atau proses yang dimaksudkan adalah laporan realisasi fisik per tahapan kegiatan yang telah diatur didalam Petunjuk Teknis Kegiatan masing-masing (Juklak, TCK, NSPM, dan lainnya) atau tahapan kegiatan sesuai dengan struktur anggaran pembiayaan didalam DIPA masing-masing, yang secara khusus mengatur langkahlangkah penyelesaian sebuah kegiatan atau program pertanahan.


Pelaporan realisasi fisik per tahapan kegiatan yang dilaporkan melalui aplikasi SKMPP harus mengacu kepada tahapan-tahapan yang secara teknis maupun anggaran telah ditentukan tersebut. c. Keluaran (output). Pengendalian terhadap keluaran (output) yang dimaksudkan adalah laporan realisasi fisik produk akhir dari kegiatan atau program pertanahan tersebut (misalnya: Sertipikat, Laporan dan lain sebagainya) sesuai dengan target kegiatan yang ada didalam DIPA masing-masing. d. Hasil dan Manfaat (outcome and benefit) Pengendalian terhadap manfaat (outcome) yang dimaksud adalah laporan hasil pengukuran atau pengumpulan data manfaat dari program pertanahan terhadap para pemangku kepentingan BPN RI, dokumendokumen yang dijadikan alat pengendalian antara lain : indeks kepuasan masyarakat penerima manfaat dari program pertanahan, nilai tambah ekonomi makro (economic value added) sebagai akibat dari adanya program

pertanahan,

indeks

kesesuaian

subyek-obyek

program

pertanahan (Prona, Redistribusi Tanah dan lainnya) serta indeks kepuasan pegawai dalam melaksanakan program-program pertanahan. Khusus terhadap pengendalian manfaat (outcome) program pertanahan ini, dilaksanakan oleh BPN Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian program pertanahan dengan lokasi adalah Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan dan Para Pemangku Kepentingan di bidang pertanahan yang selama ini menerima manfaat dari program pertanahan. 5. Evidence (data pendukung) Laporan Kendali Mutu Program Pertanahan. a. Masukan (input). Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen-dokumen dibidang

keuangan

pencairan/penggunaan

dan

anggaran

anggaran

yang

kegiatan

membuktikan atau

bahwa

program

dilaksanakan, yaitu : 

Dokumen SP2D

(Lihat contoh format dalam lampiran Buku Petunjuk Teknis ini).


telah

b. Tahapan/Proses Pelaksanaan (business process). Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen realisasi per tahapan pelaksanaan kegiatan yang membuktikan bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Khusus untuk data pendukung tahapan/proses pelaksanaan kegiatan legalisasi aset dan redistribusi tanah, oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) telah diatur dalam petunjuk teknis pelaporan ke UKP-PPP, sehingga data pendukung (evidence) yang harus disertakan dalam pelaporan kemajuan pelaksanaan program pertanahan dapat dibagi atas : 

Data pendukung kegiatan legalisasi aset : 1) Tahapan Penyuluhan Berita Acara dan Daftar Hadir Kegiatan Penyuluhan. 2) Tahapan Pengumpulan Data Yuridis (dibuktikan dengan Daftar Nama disertai No & Tgl. KTP/Surat Keterangan Domisili). 3) Tahapan Pengukuran (dibuktikan dengan Daftar Nama, NIB, dan KoordinatCentre Point dengan Sistem Proyeksi TM3). 4) Tahapan Panitia A (dibuktikan dengan No. Risalah Pemeriksaan Tanah). 5) Tahapan Penetapan Hak (dibuktikan dengan Fotocopy SK untuk tanah negara (TN) dan Berita Acara Pengesahan untuk Tanah Milik Adat (TMA). 6) Tahapan Penerbitan Sertipikat (dibuktikan dengan Nama dan Nomor Hak). 7) Tahapan PenyerahanSertipikat(dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan).



Data pendukung kegiatan redistribusi tanah : Kegiatan Redistribusi Tanah, selain data pendukung yang sama dengan kegiatan legalisasi aset juga dilengkapi dengan bukti SK TOL dan SK Redistribusi/Sertipikat.



Data pendukung kegiatan penertiban tanah terlantar : 1) Identifikasi dan Penelitian Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Laporan Identifikasi Dan Daftar Isian


2) Sidang Panitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar: Berita Acara Identifikasi dan Penelitian 3) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan I Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Surat Peringatan I Dan Laporan Hasil Pemantauan I. 4) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan II Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Surat Peringatan II Dan Laporan Hasil Pemantauan II. 5) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan III Dalam Rangka

Penertiban

Tanah

Terindikasi

Terlantar:Surat

Peringatan III Dan Laporan HasilPemantauan III. 6) Penyusunan Usulan Penetapan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar: Surat Usulan Penetapan Tanah Terlantar. 

Data Pendukung Kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar : Laporan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar.



Data pendukung kegiatan atau program pertanahan lainnya : Bagi kegiatan atau program pertanahan lainnya yang ada didalam DIPA namun belum diatur secara khusus bentuk data pendukung kegiatannya maka evidence atau data pendukung untuk membuktikan pelaksanaan kegiatannya adalah dokumen fisik hasil pelaksanaan kegiatan atau program pertanahan yang akan dilaporkan baik yang bersifat output per tahapan maupun output produk akhir dari kegiatan atau program tersebut.

c. Keluaran (output). Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen yang berhubungan dengan produk akhir kegiatan atau program pertanahan tersebut, yang dilaporkan ketika kegiatan atau program pertanahan telah menyelesaikan tahapan akhir pelaksanaannya. d. Hasil dan Manfaat (outcome and benefit). Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen hasil pengukuran manfaat dari pelaksanaan program pertanahan yang dirasakan


oleh para pemangku kepentingan BPN RI baik pemangku kepentingan eksternal maupun internal serta dokumen pengukuran kesesuaian subyek obyek program dan manfaat ekonomi secara makro. Dokumen tersebut antara lain adalah : 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima manfaat program pertanahan.



Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) pelaksana program pertanahan.



Indeks Kesesuaian Subyek Obyek (IKSO) program pertanahan.



Nilai tambah ekonomi (makro) dari pelaksanaan program pertanahan (economic value added).

Berbeda dengan jenis-jenis data pendukung (evidence) lainnya, data pendukung manfaat (benefit) ini bersifat indirectly (tidak langsung berhubungan dengan tahapan maupun produk akhir pelaksanaan program pertanahan) dan pengendalian serta pengukurannya dilaksanakan oleh satuan

kerja

BPN

Pusat

terhadap

masing-masing

provinsi

dan

kabupaten/kota, baik terhadap data di kantor seperti : 

Kuesioner kepuasan pegawai pelaksana program pertanahan.



Data hasil olahan mesin indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang terdapat di masing-masing kantor pertanahan.



Data subyek dan obyek program pertanahan sebagaimana yang terdapat didalam warkah dan atau buku tanah.

Maupun terhadap data yang didapatkan dengan melakukan survey lapangan dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan BPN RI langsung di beberapa lokasi sampel lokasi pelaksanaan program pertanahan. 6. Jangka Waktu (Timeframe)Pelaksanaan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Perencanaan yang baik dan terukur sangat memegang peran penting terhadap keberhasilan pelaksanaan sebuah kegiatan atau program, demikian juga dengan pelaksanaan program pertanahan sebelum masuk dalam tahapan pelaksanaan maka harus memiliki timeframe pelaksanaan dan penyelesaian


pekerjaan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh elemen yang terkait dengannya. Pada dasarnya, dengan mempertimbangkan keunikan kondisi masing-masing satuan kerja yang berbeda-beda maka timeframe pelaksanaan program pertanahan dapat menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan prioritas masingmasing. Namun untuk kepentingan pengendalian, sinkronisasi pelaporan kinerja kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain, dan untuk menjaga dan menjamin keberhasilan pelaksanaan program pertanahan, dalam kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan ditetapkan bahwa pedoman atau patokan penyelesaian seluruh program pertanahan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja BPN RI baik di pusat maupun daerah harus mengikuti persentase titik keberhasilan (check point achievement) sebagai berikut : a. B03 (akhir bulan Maret tahun berjalan) 

Tahapan persiapan pelaksanaan selesai 100%



Tahapan inti pelaksanaan selesai 30%

b. B06 (akhir bulan Juni tahun berjalan) 




Produk akhir program pertanahan selesai 40%

c. B09 (akhir bulan September tahun berjalan) 





d. B12 (akhir bulan Desember tahun berjalan) 


Persentase titik keberhasilan pelaksanaan program pertanahan (check point achievement) diatas adalah untuk realisasi fisik dan anggaran. Paralel atau sejalan dengan itu maka pelaksanaan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi juga harus dilakukan dengan menetapkan suatu timeframe pelaksanaan yang akan menopang tercapainya

setiap

titik

keberhasilan

pelaksanaan

program

(check


pointachievement). Timeframe pelaksanaan pengeloaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah sebagai berikut : No

Kegiatan

1

Persiapan Administrasi, SK TKPP dan Operator Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Supervisi ke Kab/Kota dan Konsultasi Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan program pertanahan kedalam Aplikasi SKMPP Evaluasi dan Pelaporan

2 3 4

5

B03 B06 B09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B12 11

12

7. Mekanisme Kerja Pengendalian dan Pelaporan Kendali Mutu Program Pertanahan. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi maka mekanisme kerja pengendalian dan pelaporan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar Mekanisme Kerja Pengendalian dan Pelaporan Kendali Mutu Program Pertanahan


8. Satuan Pekerjaan, Jenis dan Tahapan Kegiatan dalam Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. a. Satuan Pekerjaan. Keluaran utama dari kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan adalah laporan pengelolaan kendali mutu program pertanahan. Satuan pekerjaannya terdiri atas : 

Satuan pekerjaan paket untuk kegiatan penyiapan administrasi



Satuan pekerjaan OH/OT untuk pelaksanaan supervisi ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.



Satuan pekerjaan OR/Lap untuk pelaksanaan rapat TKPP Kantor Wilayah BPN Provinsi dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaporan program pertanahan.



Satuan pekerjaan OR/Kali untuk pelakasanaan penyusunan laporan bulanan oleh Operator Aplikasi SKMPP.

b. Jenis dan Tahapan Kegiatan Dalam Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Dalam melaksanakan jenis dan tahapan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Secara umum pelaksanaan jenis dan tahapan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan adalah sebagai berikut : 

Kegiatan penyiapan administrasi penunjang, dilaksanakan di awal tahun anggaran untuk menopang pelaksaan kegiatan inti. Termasuk didalamnya penyiapan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi tentang Pembentukan Tim Kendali Program Pertanahan (TKPP) Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Operator Aplikasi SKMPP.



Kegiatan supervisi ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilaksanakan di 5(lima) Kantor Pertanahan yang dianggap secara signifikan mewakili kinerja dan HKM provinsi masing-masing. Dalam hal diperlukan lebih dari 5(lima) kali supervisi ke Kantor Pertanahan dan atau konsultasi ke BPN Pusat di Jakarta, maka dapat dilakukan dengan menggunakan anggaran PNBP masing-masing sesuai


dengan ketersediaan dalam DIPA dan ketentuan serta peraturan yang berlaku. 

Rapat TKPP dalam rangka melakukan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pertanahan dilaksanakan setiap 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan sehingga total 12 kali rapat TKPP dalam satu tahun anggaran. Dalam hal terdapat hal-hal yang membutuhkan alokasi rapat tambahan, dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional rapat masing-masing kantor pertanahan sesuai dengan ketersediaan dalam DIPA dan ketentuan peraturan yang berlaku.



Kegiatan penyusunan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program pertanahan dilaksanakan oleh Operator Aplikasi SKMPP, laporan tersebut antara lain : 1) 1(satu) buah laporan tahunan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan yang ada didalam POK/DIPA pengelolaan kendali mutu program pertanahan. 2) 1(satu) buah laporan bulanan rekapitulasi yang memuat printout entry data dan laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan. Laporan nomor 1) tersebut agar dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan. Laporan nomor 2) tidak perlu dikirimkan ke BPN Pusat melainkan pelaporan melalui entry dalam aplikasi SKMPP.

9. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan ini, untuk masing-masing satuan kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi dialokasikan anggaran sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per kanwil kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat dialokasikan anggaran sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA BPN RI. (Lihat Lampiran Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi).


10. Keluaran (output) Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. a. Keluaran utama (output) : 

1(satu) buah laporan tahunan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan yang ada didalam POK/DIPA pengelolaan kendali mutu program pertanahan. (Sesuai format terlampir)



1(satu) buah laporan bulanan rekapitulasi yang memuat printout entry data dan laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan.

b. Sub Keluaran utama (suboutput) : 

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi tentang Pembentukan Tim Kendali Program Pertanahan dan Operator Aplikasi SKMPP Kantor Wilayah BPN Provinsi.



Jadwal atau timeframe pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan.



Notulensi atau resume hasil supervisi ke Kantor Pertanahan.



Notulensi atau resume hasil rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanahan.

11. Pemanfaatan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program dan Sistem Informasi Eksekutif. Informasi yang dihasilkan oleh Laporan Program Pertanahan didalam aplikasi SKMPP maupun laporan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan selanjutnya diolah untuk menjadi Sistem Informasi Eksekutif terkait evaluasi dan kebijakan selanjutnya dari pelaksanaan program pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Informasi yang telah dan dapat digunakan oleh Pimpinan baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengambil strategi kebijakan dan peningkatan kinerja pelaksanaan program, yang didapatkan dari kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan, antara lain :

a. Laporan Kinerja Pelaksanaan Program Pertanahan meliputi Laporan Kinerja Fisik dan Anggaran, fisik yaitu proses dan keluaran dari kegiatan


masing-masing program pertanahan sedangkan anggaran yaitu serapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan program pertanahan.

b. Laporan Hambatan, Kendala dan Masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan, yang meliputi : 

Manajemen Data



Manajemen Keuangan



SDM






BPHTB












Peraturan



Aplikasi-aplikasi seperti KKP dan SKMPP dalam pelaporannya.

 Lain-lain c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas yang dipantau oleh UKP4, BPK dan KPK (Eksternal Stakeholders).

d. Profil Kantor (data pegawai, infrastruktur/aset, bangunan dan tanah kantor, dan lain lain).

e. Inventarisasi Data Pertanahan (Data Buku Tanah, Data Wilayah, dan lainlain).

f. Selain data dan informasi yang bisa disajikan(query) langsung dari aplikasi SKMPP, terdapat juga beberapa informasi yang menjadi Sistem Informasi Eksekutif yang sumbernya adalah dari hasil penelitian dan pendalaman di lapangan atau di lokasi pelaksanaan program pertanahan, yang dilakukan oleh penanggung jawab SKMPP di BPN Pusat, antara lain : 

Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Pegawai BPN



Indeks Kesesuaian Subyek-Obyek program pertanahan.



Data economic value added (EVA) yang dihasilkan dari pelayanan di bidang pertanahan.


12. Kegiatan Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Dan Pengukuran Indikator Kinerja Utama Oleh BPN Pusat. Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan dan keberhasilan setiap check point achievement dari program-program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI baik di tingkat pusat maupun daerah, maka BPN Pusat, dalam hal ini Kedeputian Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan lewat direktorat terkait secara rutin dan berkala melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan kendali mutu program pertanahan serta kemajuan dan hasil pelaksanaan program pertanahan dengan cara melaksanakan : a. Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. b. Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan programprogram pertanahan utamanya program prioritas yang dipantau oleh langsung oleh pemangku kepentingan eksternal BPN RI seperti pemerintah, DPR, KPK, BPK, Ombudsman maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. c. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu : 

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penerima manfaat dari program pertanahan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai/kuesioner langsung ke lokasi program pertanahan di desa/kelurahan.



Pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Pelaksana Program Pertanahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan cara melakukan kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai yang telibat secara teknis dalam pelaksanaan program pertanahan.



Pengukuran Indeks Kesesuaian Subyek dan Obyek (IKSO) Program Pertanahan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) cara :


1) Mengecek data subyek dan obyek penerima manfaat program pertanahan melalui warkah buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan. 2) Mendatangi dan mewawancarai masyarakat dan unsur pemerintah desa/kelurahan lokasi pelaksanaan program pertanahan. 

Pengumpulan data economic value added (EVA) yaitu data makro ekonomi manfaat atau dampak ekonomis dari pelayanan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI. Data ini dikumpulkan dari masing-masing Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan cara mengambil data rekapitulasi seluruh Kabupaten dan Kota untuk masing-masing indikator EVA seperti penerimaan BPHTB, PPh, Nilai Hak Tanggungan, dan PNBP.

VII. Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 1. Beberapa Pengertian Terkait Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. a. Program Pertanahan adalah program dan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berjalan, baik yang berasal dari sumber dana publik (rupiah murni), sumber dana masyarakat melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). b. Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pertanahan dan kinerja yang terintegrasi di dalam infrastruktur jaringan komunikasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. c. Tim Kendali Program Pertanahan (TKPP) Kantor Pertanahan adalah Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang keanggotannya terdiri atas : 

Penanggung Jawab



Ketua




Wakil Ketua



Sekretaris



Anggota



Operator Aplikasi SKMPP

Dalam melaksanakan pengelolaan kendali mutu program pertanahan, TKPP Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas : 

Menyusun rencana kerja kendali Program Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.



Mengkoordinasikan pencapaian target program-program pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.



Menetapkan strategi dan langkah-langkah pengendalian pelaksanaan program pertanahan

yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota. 

Melakukan fasilitasi dan asistensi bagi kelancaran pelaksanaan program dan laporan pelaksanaan program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota termasuk melakukan konsultasi kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun BPN Pusat.



Memonitor

dan

mengevaluasi

kemajuan

pelaksanaan

program

pertanahan di dalam ruang lingkup wilayah kabupaten/kota. 

Memfasilitasi pelaksanaan tugas operator SKMPP Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal pengumpulan, verifikasi dan validasi data pelaksanaan program yang akan diinput kedalam aplikasi SKMPP serta membantu

mengkoordinasi

pengumpulan

evidence

pelaksanaan

program-program pertanahan. 

Menyiapkan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kendali mutu di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan DIPA masingmasing.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

sehubungan

dengan

monitoring,

evaluasi,

pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pertanahan di dalam ruang lingkup kerja Kabupaten/Kota masing-masing.


d. Penanggung Jawab Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan

adalah

penanggung

jawab

kegiatan

dalam

rangka

penyelenggaraan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten/Kota, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. e. Ketua adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Pejabat Eselon IV lainnya yang

ditunjuk

oleh

Kepala

Kantor,

bertugas

mengkoordinasikan

penyelenggaraan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten/Kota. f. Wakil Ketua adalah Pejabat Eselon IV Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahanuntuk bertugasmembantu dan mewakili tugas-tugas Ketua. g. Sekretaris adalah Pejabat Eselon V di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha atau Pejabat Eselon V lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan, bertugas mengelola administrasi, rapat koordinasi dan kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan. h. Anggota adalah Pejabat atau Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang merupakan :

i.



Para Pejabat Eselon IV Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



Penanggung Jawab / Koordinator Kegiatan atau Program Pertanahan.

Operator Aplikasi SKMPP adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mengoperasikan Aplikasi SKMPP. Dalam menjalankan pengelolaan kendali mutu program pertanahan, Operator Aplikasi SKMPP bertugas : 

Menginput target serta realisasi fisik dan anggaran program-program pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota termasuk data pendukung kegiatan (evidence) yang telah divalidasi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kota, ke dalam aplikasi SKMPP serta menyusun laporan bulanan pengelolaan kendali mutu program pertanahan Kabupaten/Kota.




Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Operator SKMPP Kantor Wilayah BPN Provinsi terhadap pelaksanaan pengisian target dan realisasi fisik dan anggaran pelaksanaan program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.



Menginput semua menu laporan dan informasi yang disediakan didalam aplikasi SKMPP antara lain : SDM, Infrastruktur, HKM, Profil Kantor, Inventarisasi Data Pertanahan maupun informasi lainnya sesuai dengan kondisi di kantor pertanahan masing-masing.



Dalam hal terdapat kegiatan konsultasi teknis atau diklat tentang aplikasi SKMPP, operator SKMPP Kantor Pertanahan Kabupaten/kota diwajibkan memenuhi panggilan untuk mengikuti konsultasi teknis dimaksud yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan setelah mengikutinya diwajibkan pula untuk melakukan sosialisasi sekembalinya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

2. Program Pertanahan Yang Dikendalikan Dan Dilaporkan. Program pertanahan yang dikendalikan dan dilaporkan dalam kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan adalah seluruh program pertanahan yang ada didalam DIPA masing-masing satuan kerja dan menu laporannya telah tersedia dalam aplikasi SKMPP. Program pertanahan yang antara lain sudah tersedia menu pengendalian dan pelaporannya didalam aplikasi SKMPP antara lain : a. Kegiatan Survey Pemetaan : 

Pembekalan Teknis Pengukuran Dasar.



Trainer of Trainee Pengukuran Dasar.



Konversi Peta-Peta Tematik kedalam Format Geodatabase.



Peta Survei Potensi Tanah Skala 1:25.000.



Updating Peta Zona Nilai Tanah.



Supervisi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah.



On The Job Training Survei Potensi Tanah.



Sosialisasi Survei Potensi Nilai Tanah.



Program atau Kegiatan Survey dan Pemetaan lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.


b. Kegiatan Pendaftaran Tanah : 

Sertipikasi Prona.



Sertipikasi UKM.



Sertipikasi Tanah Petani.



Sertipikasi Transmigrasi (HM).



Sertipikasi Tanah Nelayan.



Sertipikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR-Menpera).



Sertipikasi Hak Pengelolaan (HPL).



Program atau Kegiatan Pendaftaran Tanah lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.

c. Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan : 

Neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT).



Inventarisasi P4T.



Manajemen Kegiatan Redistribusi Tanah.



Redistribusi Tanah.



Potensi Obyek Konsilidasi Tanah.



Konsolidasi Tanah.



Inventarisasi Wilayah Pesisir, Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Terpencil.



Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Provinsi.



Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Kabupaten/Kota.



Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar.



Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar (Panitia C).



Hasil Pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan I.



Hasil pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan II.



Hasil Pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan III.



Usulan Penetapan Tanah Terlantar.



Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Provinsi.



Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Kabupaten/Kota.



Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Bekas Kawasan/Kritis.



Pokmasdartibnah.




Pemetaan Sosial dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat.



Program atau Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.

d. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konflik dan Perkara : 

Pelayanan Pengaduan Kasus.



Pelayanan Informasi Penanganan Kasus.



Penanganan Kasus.



Beracara di Pengadilan.



Kajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.



Program atau Kegiatan Sengketa Konflik dan Perkara lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.

e. Kegiatan lainnya : 

Larasita.



Kegiatan Berbasis PNBP.



Profil

Kantor

WilayahBPN

Provinsi

dan

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kota. 

Inventarisasi Data Pertanahan.

f. Hambatan, Kendala dan Masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan di pusat dan daerah. Berdasarkan

laporan

di

tahun-tahun

anggaran

sebelumnya

HKM

pelaksanaan program pertanahan dapat dibagi dalam beberapa tipologi yang menunya sudah tersedia dalam laporan aplikasi SKMPP, yaitu antara lain : 

Manajemen Data



Manajemen Keuangan



SDM






BPHTB













Peraturan



Aplikasi-aplikasi seperti KKP dan SKMPP dalam pelaporannya. Lain-lain

Secara komprehensif maupun spesifik menu pengendalian dan pelaporan program pertanahan dalam aplikasi SKMPP setiap tahun mengalami penyesuaian sesuai dengan program dan kegiatan BPN RI. 3. Subyek Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Pertanahan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh : a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pelaksanaan program pertanahan di Kantor Pertanahan dan penanggung jawab kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Pertanahan. b. Tim

Kendali

Program

Pertanahan

(TKPP)

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan pengelolaan kendali mutu program

pertanahan

dan

pengkoordinasian

pelaksanaan

program

pertanahan di Kantor Pertanahan. c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, memfasilitasi seluruh informasi target dan realisasi fisik dan anggaran seluruh program pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan berkoordinasi aktif dengan Tim Kendali Program Pertanahan. d. Pejabat

atau

Staf

Penanggung

Jawab

Teknis/Lapangan

Program

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, memfasilitasi seluruh laporan kemajuan pelaksanaan program pertanahan sesuai dengan timeframe dan target yang telah ditentukan beserta data pendukung kegiatan (evidence) dan berkoordinasi secara aktif dengan Tim Kendali Program Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta Operator Aplikasi SKMPP dalam rangka pelaporan program atau kegiatan sesuai dengan timeframe pelaksanaan dan pelaporannya.


e. Pejabat/Staf Pelaksana Program Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, memfasilitasi Penanggung Jawab Teknis/Lapangan terkait

data

kemajuan

pelaksanaan

program

pertanahan

yang

dilaksanakannya. f. Operator

Aplikasi

Pengendalian

SKMPP,

memfasilitasi

pelaporan

pelaksanan program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, baik melalui Aplikasi SKMPP maupun dalam pembuatan laporan tertulis dan penyiapan serta upload data pendukung pelaksanaan program pertanahan (evidence). 4. Obyek Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Obyek pengendalian yang dilakukan dalam pengelolaan kendali mutu program pertanahan seperti yang telah disampaikan dalam pembahasan poin 2 (dua) buku petunjuk teknis ini, adalah seluruh program atau kegiatan pertanahan yang ada didalam DIPA masing-masing dan yang menunya sudah tersedia dalam aplikasi SKMPP. Dalam implementasinya, pengendalian terhadap pelaksanaan program pertanahan dilakukan terhadap tahapan-tahapan keberhasilan pelaksanaan program sebagai berikut : a. Masukan (input). Pengendalian terhadap masukan atau input yang dimaksudkan adalah laporan serapan atau penggunaan anggaran kegiatan untuk melaksanakan kegiatan atau program pertanahan sesuai dengan ketersediaannya didalam DIPA masing-masing satuan kerja, mekanisme pencairan dan pertanggung jawabannya harus bisa dilaksanakan dengan prinsip money/budget follow function sehingga setiap tahapan pelaksanaan kegiatan atau program dapat dibiayai dengan tepat dan berhasil guna. Pada mekanisme pengendalian melalui aplikasi SKMPP laporan ini ditunjukkan dalam kolom “realisasi keuangan” atau “realisasi anggaran” di setiap kegiatan atau program pertanahan. b. Tahapan/Proses Pelaksanaan (business process). Pengendalian terhadap tahapan atau proses yang dimaksudkan adalah laporan realisasi fisik per tahapan kegiatan yang telah diatur didalam Petunjuk Teknis Kegiatan masing-masing (Juklak, TCK, NSPM, dan lainnya) atau tahapan kegiatan sesuai dengan struktur anggaran pembiayaan


didalam DIPA masing-masing, yang secara khusus mengatur langkahlangkah penyelesaian sebuah kegiatan atau program pertanahan. Pelaporan realisasi fisik per tahapan kegiatan yang dilaporkan melalui aplikasi SKMPP harus mengacu kepada tahapan-tahapan yang secara teknis maupun anggaran telah ditentukan tersebut. c. Keluaran output). Pengendalian terhadap keluaran (output) yang dimaksudkan adalah laporan realisasi fisik produk akhir dari kegiatan atau program pertanahan tersebut (misalnya: Sertipikat, Laporan dan lain sebagainya) sesuai dengan target kegiatan yang ada didalam DIPA masing-masing. d. Hasil dan Manfaat (outcome and benefit) Pengendalian terhadap manfaat (outcome) yang dimaksud adalah laporan hasil pengukuran atau pengumpulan data manfaat dari program pertanahan terhadap para pemangku kepentingan BPN RI, dokumendokumen yang dijadikan alat pengendalian antara lain : indeks kepuasan masyarakat penerima manfaat dari program pertanahan, nilai tambah ekonomi makro (economic value added) sebagai akibat dari adanya program

pertanahan,

indeks

kesesuaian

subyek-obyek

program

pertanahan (Prona, Redistribusi Tanah dan lainnya) serta indeks kepuasan pegawai dalam melaksanakan program-program pertanahan. Khusus terhadap pengendalian manfaat (outcome) program pertanahan ini, dilaksanakan oleh BPN Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian program pertanahan dengan lokasi adalah Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan dan Para Pemangku Kepentingan di bidang pertanahan yang selama ini menerima manfaat dari program pertanahan. 5. Evidence (Data Pendukung) Laporan Kendali Mutu Program Pertanahan. a. Masukan (input). Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen-dokumen dibidang

keuangan

dan

anggaran

yang

membuktikan

bahwa

pencairan/penggunaan anggaran kegiatan atau program telah dilaksanakan, yaitu : 

Dokumen SP2D

(Lihat contoh format dalam lampiran Buku Petunjuk Teknis ini).


b. Tahapan/Proses Pelaksanaan (business process). Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen realisasi per tahapan pelaksanaan kegiatan yang membuktikan bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Khusus untuk data pendukung tahapan/proses pelaksanaan kegiatan legalisasi aset dan redistribusi tanah, oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) telah diatur dalam petunjuk teknis pelaporan ke UKP-PPP, sehingga data pendukung (evidence) yang harus disertakan dalam pelaporan kemajuan pelaksanaan program pertanahan dapat dibagi atas : 

Data pendukung kegiatan legalisasi aset : 1) Tahapan Penyuluhan Berita Acara dan Daftar Hadir Kegiatan Penyuluhan. 2) Tahapan Pengumpulan Data Yuridis (dibuktikan dengan Daftar Nama disertai No & Tgl. KTP/Surat Keterangan Domisili). 3) Tahapan Pengukuran (dibuktikan dengan Daftar Nama, NIB, dan Koordinat Centre Point dengan Sistem Proyeksi TM3). 4) Tahapan Panitia A (dibuktikan dengan No. Risalah Pemeriksaan Tanah). 5) Tahapan Penetapan Hak (dibuktikan dengan Fotocopy SK untuk tanah negara (TN) dan Berita Acara Pengesahan untuk Tanah Milik Adat (TMA). 6) Tahapan Penerbitan Sertipikat (dibuktikan dengan Nama dan Nomor Hak). 7) Tahapan PenyerahanSertipikat(dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan).



Data pendukung kegiatan redistribusi tanah : Kegiatan Redistribusi Tanah, selain data pendukung yang sama dengan kegiatan legalisasi aset juga dilengkapi dengan bukti SK TOL dan SK Redistribusi/Sertipikat.



Data pendukung kegiatan penertiban tanah terlantar : 1) Identifikasi dan Penelitian Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Laporan Identifikasi Dan Daftar Isian


2) SidangPanitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar: Berita Acara Identifikasi dan Penelitian 3) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan I Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Surat Peringatan I Dan Laporan Hasil Pemantauan I. 4) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan II Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Surat Peringatan II Dan Laporan Hasil Pemantauan II. 5) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan III Dalam Rangka

Penertiban

Tanah

Terindikasi

Terlantar:Surat

Peringatan III Dan Laporan Hasil Pemantauan III. 6) Penyusunan Usulan Penetapan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar: Surat Usulan Penetapan Tanah Terlantar. 

Data Pendukung Kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar : Laporan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar.



Data pendukung kegiatan atau program pertanahan lainnya : Bagi kegiatan atau program pertanahan lainnya yang ada didalam DIPA namun belum diatur secara khusus bentuk data pendukung kegiatannya maka evidence atau data pendukung untuk membuktikan pelaksanaan kegiatannya adalah dokumen fisik hasil pelaksanaan kegiatan atau program pertanahan yang akan dilaporkan baik yang bersifat output per tahapan maupun output produk akhir dari kegiatan atau program tersebut.

c. Keluaran (output). Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen yang berhubungan dengan produk akhir kegiatan atau program pertanahan tersebut, yang dilaporkan ketika kegiatan atau program pertanahan telah menyelesaikan tahapan akhir pelaksanaannya. (Lihat contoh format dalam lampiran Buku Petunjuk Teknis ini).


d. Hasil dan Manfaat (outcome and benefit) Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen hasil pengukuran manfaat dari pelaksanaan program pertanahan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan BPN RI baik pemangku kepentingan eksternal maupun internal serta dokumen pengukuran kesesuaian subyek obyek program dan manfaat ekonomi secara makro. Dokumen tersebut antara lain adalah : 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima manfaat program pertanahan.



Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) pelaksana program pertanahan.



Indeks Kesesuaian Subyek Obyek (IKSO) program pertanahan.



Nilai tambah ekonomi (makro) dari pelaksanaan program pertanahan (economic value added).

Berbeda dengan jenis-jenis data pendukung (evidence) lainnya, data pendukung manfaat (benefit) ini bersifat indirectly (tidak langsung berhubungan dengan tahapan maupun produk akhir pelaksanaan program pertanahan) dan pengendalian serta pengukurannya dilaksanakan oleh satuan

kerja

BPN

Pusat

terhadap

masing-masing

provinsi

dan

kabupaten/kota, baik terhadap data di kantor seperti : 

Kuesioner kepuasan pegawai pelaksana program pertanahan.



Data hasil olahan mesin indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang terdapat di masing-masing kantor pertanahan.



Data subyek dan obyek program pertanahan sebagaimana yang terdapat didalam warkah dan atau buku tanah.

Maupun terhadap data yang didapatkan dengan melakukan survey lapangan dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan BPN RI langsung di beberapa lokasi sampel lokasi pelaksanaan program pertanahan. 6. Timeframe Pelaksanaan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Perencanaan yang baik dan terukur sangat memegang peran penting terhadap keberhasilan pelaksanaan sebuah kegiatan atau program, demikian juga dengan pelaksanaan program pertanahan sebelum masuk dalam tahapan


pelaksanaan maka harus memiliki timeframe pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh elemen yang terkait dengannya. Pada dasarnya, dengan mempertimbangkan keunikan kondisi masing-masing satuan kerja yang berbeda-beda maka timeframe pelaksanaan program pertanahan dapat menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan prioritas masingmasing. Namun untuk kepentingan pengendalian, sinkronisasi pelaporan kinerja kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain, dan untuk menjaga dan menjamin keberhasilan pelaksanaan program pertanahan, dalam kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan ditetapkan bahwa pedoman atau patokan penyelesaian seluruh program pertanahan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja BPN RI baik di pusat maupun daerah harus mengikuti persentase titik keberhasilan (check point achievement) sebagai berikut : a. B03 (akhir bulan Maret tahun berjalan) 

Tahapan persiapan pelaksanaan selesai 100%




b. B06 (akhir bulan Juni tahun berjalan) 





c. B09 (akhir bulan September tahun berjalan) 





d. B12 (akhir bulan Desember tahun berjalan) 


Persentase titik keberhasilan pelaksanaan program pertanahan (check point achievement) diatas adalah untuk realisasi fisik dan anggaran. Paralel atau sejalan dengan itu maka pelaksanaan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di kantor pertanahan juga harus dilakukan dengan menetapkan suatu timeframe pelaksanaan yang akan menopang tercapainya setiap titik keberhasilan pelaksanaan program (check poin achievement).


Timeframe pelaksanaan pengeloaan kendali mutu program pertanahan adalah sebagai berikut : No

Kegiatan

1

Persiapan Administrasi, SK TKPP dan Operator Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Konsultasi Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan program pertanahan kedalam Aplikasi SKMPP Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan

2 3 4

5

B03 B06 B09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B12 11

12

7. Mekanisme Kerja Pengendalian dan Pelaporan Kendali Mutu Program Pertanahan. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota maka mekanisme kerja pengendalian dan pelaporan kendali mutu program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar Mekanisme Kerja Pengendalian dan Pelaporan Kendali Mutu Program pertanahan


8. Satuan Pekerjaan, Jenis dan Tahapan Kegiatan dalam Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. a. Satuan pekerjaan. Keluaran utama dari kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan adalah laporan pengelolaan kendali mutu program pertanahan. Satuan pekerjaannya terdiri atas : 

Satuan pekerjaan paket untuk kegiatan penyiapan administrasi



Satuan pekerjaan OH/OT untuk pelaksanaan konsultasi ke Kantor Wilayah BPN Provinsi.



Satuan pekerjaan OR/Lap untuk pelaksanaan rapat TKPP dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaporan program pertanahan.



Satuan pekerjaan OR/Kali untuk pelakasanaan penyusunan laporan bulanan oleh Operator Aplikasi SKMPP.

b. Jenis dan Tahapan Kegiatan dalam Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Dalam melaksanakan jenis dan tahapan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Secara umum pelaksanaan jenis dan tahapan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan adalah sebagai berikut : 

Kegiatan penyiapan administrasi penunjang, dilaksanakan di awal tahun anggaran untuk menopang pelaksaan kegiatan inti. Termasuk didalamnya penyiapan Surat Keputusan Kepala Kantor tentang Pembentukan Tim Kendali Program Pertanahan (TKPP) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Operator Aplikasi SKMPP.



Kegiatan

konsultasi

ke

Kantor

Wilayah

BPN

Provinsi

dapat

dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di akhir semester 1 dan akhir semester 2. Dalam hal diperlukan lebih dari 2 kali konsultasi ke Kantor Wilayah dan atau konsultasi ke BPN Pusat di Jakarta, maka dapat dilakukan dengan menggunakan

anggaran

PNBP

masing-masing

sesuai

dengan

ketersediaan dalam DIPA dan ketentuan serta peraturan yang berlaku.




Rapat TKPP dalam rangka melakukan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pertanahan dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sehingga total 12 kali rapat TKPP dalam satu tahun anggaran. Dalam hal terdapat hal-hal yang membutuhkan alokasi rapat tambahan, dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional rapat masing-masing kantor pertanahan sesuai dengan ketersediaan dalam DIPA dan ketentuan peraturan yang berlaku.



Kegiatan penyusunan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program pertanahan dilaksanakan oleh Operator Aplikasi SKMPP, laporan tersebut antara lain : 1) 1(satu) buah laporan tahunan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan yang ada di dalam POK/DIPA pengelolaan kendali mutu program pertanahan. 2) 1(satu) buah laporan bulanan rekapitulasi yang memuat printout entry data dan laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan. Laporan nomor 1) tersebut agar dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan. Laporan nomor 2) tidak perlu dikirimkan ke BPN Pusat melainkan pelaporan melalui entry dalam aplikasi SKMPP.



Kegiatan penyusunan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program pertanahan dilaksanakan oleh Operator Aplikasi SKMPP, laporan tersebut antara lain : 1) 1(satu) buah laporan tahunan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan yang ada di dalam POK/DIPA pengelolaan kendali mutu program pertanahan. 2) 1(satu) buah laporan bulanan rekapitulasi yang memuat printout entry data dan laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan.


Laporan nomor 1) tersebut agar dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan dengan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Laporan nomor 2) dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dalam format hardcopydan tidak perlu dikirimkan ke BPN Pusat cukup melalui entry dalam aplikasi SKMPP. 9. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan ini, untuk masing-masing satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)yang berasal dari DIPA BPN RI. (Lihat Lampiran Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). 10. Keluaran (output) Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan. a. Keluaran utama (output) : 

1 (satu) buah laporan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan yang ada didalam POK/DIPA pengelolaan kendali mutu program pertanahan.



1 (satu) buah laporan rekapitulasi yang memuat printout entry data dan laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan.

b. Sub Keluaran utama (suboutput) : 

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pembentukan Tim Kendali Program Pertanahan dan Operator Aplikasi SKMPP Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.



Jadwal atau timeframe pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan.



Notulensi atau Resume hasil konsultasi.



Notulensi atau Resume hasil rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanahan.


11. Pemanfaatan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program dan Sistem Informasi Eksekutif. Informasi yang dihasilkan oleh Laporan Program Pertanahan didalam aplikasi SKMPP maupun laporan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan selanjutnya diolah untuk menjadi Sistem Informasi Eksekutif terkait evaluasi dan kebijakan selanjutnya dari pelaksanaan program pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Informasi yang telah dan dapat digunakan oleh pimpinan baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengambil strategi kebijakan dan peningkatan kinerja pelaksanaan program, yang didapatkan dari kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan, antara lain :

a. Laporan Kinerja Pelaksanaan Program Pertanahan meliputi Laporan Kinerja Fisik dan Anggaran, Fisik yaitu proses dan keluaran dari kegiatan masing-masing program pertanahan sedangkan anggaran yaitu serapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan program pertanahan.

b. Laporan Hambatan, Kendala dan Masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan, yang meliputi : 

Manajemen Data



Manajemen Keuangan



SDM






BPHTB












Peraturan



Aplikasi-aplikasi seperti KKP dan SKMPP dalam pelaporannya.

 Lain-lain c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas yang dipantau oleh UKP4, BPK dan KPK (Eksternal Stakeholders).

d. Profil Kantor (data pegawai, bangunan, infrastruktur/aset, bangunan dan tanah kantor, dan lain lain).


e. Inventarisasi Data Pertanahan (Data Buku Tanah, Data Wilayah, dan lainlain).

f. Selain data dan informasi yang bisa di query langsung dari aplikasi SKMPP, terdapat juga beberapa informasi yang menjadi Sistem Informasi Eksekutif yang sumbernya adalah dari hasil penelitian dan pendalaman di lapangan atau di lokasi pelaksanaan program pertanahan, yang dilakukan oleh penanggung jawab SKMPP di BPN Pusat, antara lain : 

Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Pegawai BPN



Indeks Kesesuaian Subyek-Obyek program pertanahan.



Data economic value added (EVA) yang dihasilkan dari pelayanan di bidang pertanahan.

12. Kegiatan Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Dan Pengukuran Indikator Kinerja Utama oleh BPN Pusat. Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan dan keberhasilan setiap check point achievement dari program-program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI baik di tingkat pusat maupun daerah, maka BPN Pusat, dalam hal ini Kedeputian Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan lewat direktorat terkait secara rutin dan berkala melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan kendali mutu program pertanahan serta kemajuan dan hasil pelaksanaan program pertanahan dengan cara melaksanakan : a. Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. b. Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan programprogram pertanahan utamanya program prioritas yang dipantau oleh langsung oleh pemangku kepentingan eksternal BPN RI seperti pemerintah, DPR, KPK, BPK, Ombudsman maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. c. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu :










Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penerima manfaat dari program pertanahan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai/kuesioner langsung ke lokasi program pertanahan di desa/kelurahan. Pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Pelaksana Program Pertanahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan cara melakukan kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai yang telibat secara teknis dalam pelaksanaan program pertanahan. Pengukuran Indeks Kesesuaian Subyek dan Obyek (IKSO) Program Pertanahan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) cara : 1) Mengecek data subyek dan obyek penerima manfaat program pertanahan melalui warkah buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan. 2) Mendatangi dan mewawancarai masyarakat dan unsur pemerintah desa/kelurahan lokasi pelaksanaan program pertanahan. Pengumpulan data economic value added (EVA) yaitu data makro ekonomi manfaat atau dampak ekonomis dari pelayanan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI. Data ini dikumpulkan dari masing-masing Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan cara mengambil data rekapitulasi seluruh Kabupaten dan Kota untuk masing-masing indikator EVA seperti penerimaan BPHTB, PPh, Nilai Hak Tanggungan, dan PNBP.

VIII. Penutup Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi aparat pelaksana terhadap substansi materi dan langkah kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahanyang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah BPN Provinsi. Jakarta, Maret 2014 Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan,

Ir. H. Doddy Imron Cholid, MS. NIP. 19560731 198303 1 002


Lampiran a. Susunan Tim Kendali Program Pertanahan dan Tugas b. RAB Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan c. Format Data Pendukung Program Pertanahan (evidence). d. Format Permohonan Perbaikan Data dalam Aplikasi SKMPP (Invalidasi Data). e. Format Laporan Tahunan Rekapitulasi Kegiatan Pengelolaan Kendali Program Pertanahan Kantor Wilayah Bpn Provinsi Dan Kantor Pertanahan.


Lampiran A Format Susunan Tim Kendali Program Pertanahan Kanwil dan Kantah

Jl. XXXX

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR XXXX

KEPUTUSAN ................................................... NOMOR ......................... TENTANG .................................................................................... (NAMA JABATAN).......................... Menimbang

: a. bahwa ...................................................................................................................................... b. bahwa .......................................................................................................................................

Mengingat

: 1. ..................................................................................................................................................... 2. .....................................................................................................................................................

Menetapkan

MEMUTUSKAN : : KEPUTUSAN.............................................................TENTANG.............................................

KESATU KEDUA KETIGA

: ......................................................................................................................................................... :......................................................................................................................................................... :......................................................................................................................................................... Ditetapkan di ..................... Pada tanggal ....................... NAMA JABATAN , (Tanda tangan jabatan)

dan

NAMA LENGKAP


cap

PETUNJUK TEKNIS. 1 P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n T a h u n

Recommend Documents