B U P A T I P R O V I N S I
B A T A N G
J A W A
P E R A T U R A N
T E N G A H
B U P A T I
B A T A N G
N 0 M 0 R 2 23 S > T A H U N
2014
T E N T A N G P E T U N J U K P E M U N G U T A N
P E L A K S A N A A N
R E T R I B U S I P E N G E N D A L I A N D I
D E N G A N
K A B U P A T E N
a.
bahwa
untuk
B A T A N G
Kabupaten
Batang
Nomor
Retribusi
Jasa
U m u m
Menara
20
Peraturan T a h u n
2011
Telekomunikasi,
berdasarkan
tentang
Retribusi
perlu
Mengingat
1.
2.
Petunjuk
sebagaimana
Kabupaten
Batang.
Pasal
ayat
18
(6)
Pelaksanaan
Menara
1945;
Undang-Undang
9
pembentukan Negara
Nomor
Daerah
Republik
T a h u n
Tingkat
Indonesia
Peraturan
Pemungutan
Telekomunikasi
Undang-undang
Republik Indonesia T a h u n
diatur
pemungutannya;
pertimbangan
Pengendalian
tentang Retribusi
d i m a k s u d d a l a m h u r u f a, p e r l u m e n e t a p k a n Bupati
Daerah
k h u s u s n y a
m e m b e n t u k petunjuk pelaksanaan bahwa
ESA,
BATANG, melaksanakan
Pengendalian
b.
T E L E K O M U N I K A S I
R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A BUPATI
Menimbang
M E N A R A
Dasar
T a h u n
Negara
1965
II B a t a n g
(
1965
di
tentang Lembaran
Nomor
T a m b a h a n lembaran Negara Republik Indonesia
52,
nomor
2757); 3.
Undang-Undang
Nomor
Telekomunikasi
(Lembaran
T a h u n
1999 Nomor
36
T a h u n
negara Republik
154, T a m b a h a n
Republik Indonesia Nomor
1999
3881);
tentang Indonesia
Lembaran
Negara
2
4.
Undang- U ndang Pemerintahan
Nomor Daerah
Indonesia
T a h u n
Lembaran
Negara
sebagaimana dengan
T a h u n
(Lembaran
2004
2004
tentang
Negara
Nomor
Republik
125,
Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor
diubah
beberapa
kali
telah
Undang-Undang
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor
(Lembaran Nomor
2004
tentang
Negara
Republik
59,
T a m b a h a n
Indonesia Nomor
12
terakhir 2008
T a h u n
Nomor
4437)
T a h u n
32
5.
32
Pemerintahan Indonesia
Lembaran
Daerah
T a h u n
Negara
2008
Republik
4844);
Undang-Undang
Nomor
11
T a h u n
2008
tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Republik Indonesia T a h u n
2008 Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.
Undang-
Undang Nomor
Daerah
dan
Republik T a m b a h a n Nomor 7.
Lembaran
T a h u n
(Lembaran 2009
Negara
Negara
Nomor
Republik
(Lembaran 42,
21 T a h u n
Batas Wilayah Kotamadya
Pekalongan,
Nomor
Kabupaten
Negara
Daerah
Republik
Tambahan
Indonesia Nomor
1988
tentang
Daerah
Tingkat
Tingkat
Indonesia
Lembaran
II
Batang
T a h u n
Negara
Batang Nomor
Kabupaten Batang T a h u n 2011 Nomor Peraturan
Bupati
Batang
Penataan
Telekomunikasi
1988
Republik
3381);
Peraturan Daerah Kabupaten
tentang
140,
Indonesia
20
2011 tentang Retribusi Jasa U m u m (Lembaran
9.
Pajak
5059);
Perubahan
8.
Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor
II
4843);
28 T a h u n 2009 tentang
Retribusi
Indonesia
Negara
di
Nomor
Daerah
20); 17
T a h u n
Pembangunan
Kabupaten
T a h u n
Batang
Menara
(Berita
Kabupaten Batang T a h u n 2007 Seri E Nomor
2007
Daerah
12);
3 M E M U T U S K A N
Menetapkan
:
P E R A T U R A N
:
BUPATI
PELAKSANAAN
P E T U N J U K
P E M U N G U T A N
PENGENDALIAN K A B U P A T E N
T E N T A N G
M E N A R A
RETRIBUSI
T E L E K O M U N I K A S I
DI
BATANG.
BAB I K E T E N T U A N U M U M Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten
2.
Pemerintah Daerah
Batang.
adalah Bupati dan
penyelenggara pemerintahan Bupati adalah Bupati Batang.
4.
Dinas
berwenang
satuan
dalam
kerja
bidang
Daerah
sebagai
unsur
daerah.
3.
adalah
Perangkat
perangkat
daerah
pembinaan,
Kabupaten
pengawasan
Batang
dan
yang
pengendalian
menara telekomunikasi. 5.
Badan
adalah
kesatuan,
sekumpulan
baik yang
orang
dan
melakukan usaha
atau
modal
yang
m a u p u n yang
merupakan
tidak
usaha yang meUputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
melakukan perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan n a m a dan bentuk
apapun,
yayasan
persekutuan,
atau organisasi
yang
usaha tetap serta bentuk badan
perkumpulan, sejenis,
firma,
lembaga,
kongsi,
dana
koperasi,
pensiun,
Kas U m u m Daerah adalah Kas U m u m Daerah Kabupaten
Batang;
7.
Bendahara
yang
adalah
bendahara
menerima setoran retribusi pengendalian 8.
Pejabat yang tugas
ditunjuk
tertentu
pembangunan
adalah
dibidang dan
pegawai
pembinaan,
pengoperasian
pada
dinas
Jasa
adalah
kegiatan
yang
menyebabkan
negeri
yang
pengawasan
menara
Pemerintah Daerah barang,
fasilitas,
bertugas
menara telekomunikasi. ditunjuk dan
dan
berupa
atau
Kabupaten
yang berlaku.
usaha
kemanfaatan
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
diberi
pengendalian
telekomunikasi di
Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 9.
bentuk
lainnya.
6.
penerima
dalam
dan
pelayanan
lainnya
yang
4 10.
Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, usaha
milik
instansi
daerah,
pemerintah,
menyelenggarakan 11.
badan dan
usaha
milik
Negara,
instansi pertahanan
koperasi atau badan
usaha
keamanan
swasta,
negara
u n t u k
kepentingan
bangunan yang
yang
kegiatan telekomunikasi.
Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun
badan
u m u m
yang
didirikan di
atas
bangun-
tanah,
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan
dipergunakan
yang
fisiknya
dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul a t a u
berupa
bentuk
konstruksinya
tanpa
disesuaikan
kepentingan
simpul,
sebagai
u m u m
bangunan
gedung
tunggal
untuk
atau
dimana
sarana
yang
fungsi
struktur
desain
penunjang
dan
menempatkan
perangkat telekomunikasi. 12.
Penyedia menara adalah orang atau badan yang
memiliki dan
mengelola
menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. 13.
Menara
bersama
bersama-sama 14.
telekomunikasi adalah
menara yang
digunakan
oleh penyelenggara telekomunikasi.
Retribusi Daerah adalah p u n g u t a n daerah sebagai pembayaran atau pemberian
Retribusi
Jasa
disediakan
atas
atau
U m u m
adalah
diberikan
retribusi
Pemerintah
atas
badan.
jasa/pelayanan
Daerah
u n t u k
Retribusi pengendalian
menara
telekomunikasi yang
pengendalian,
pengecekan,
perizinan menara telekomunikasi, keadaan dan
potensi
dan
telekomunikasi
yang
dilaksanakan
oleh
atas
badan.
jasa
terhadap
telekomunikasi,
berdirinya
Pemerintah
dapat
atas
pemantauan
fisik m e n a r a
kemungkinan timbulnya gangguan
dan
selanjutnya
disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pengawasan,
yang
tujuan
kemanfaatan u m u m serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 16.
jasa
ijin tertentu y a n g k h u s u s disediakan d a n a t a u diberikan
oleh Pemerintah Daerah u n t u k kepentingan orang pribadi atau 15.
secara
menara
Daerah
u n t u k
kepentingan orang pribadi atau badan terkait. 17.
Pajak
B u m i
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan yang
selanjutnya
disingkat P B B adalah pajak atas b u m i dan/atau bangunan yang
dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kawasan
18.
yang
digunakan
untuk
perhutanan, dan
pertambangan
Nilai Jual
Pajak
Objek
yang
kegiatan
selanjutnya disingkat
usaha
NJOP
kecuali
perkebunan,
adalah
harga
rata-rata y a n g diperoleh dari t r a n s a k s i j u a l beli y a n g terjadi secara
wajar,
d a n b i l a m a n a t i d a k terdapat t r a n s a k s i j u a l beli, N J O P d i t e n t u k a n m e l a l u i
5
perbandingan
19.
harga dengan objek lain yang
baru, atau NJOP
pengganti.
Wajib
adalah
retribusi
perundang-undangan pembayaran
orang
di bidang
retribusi,
pribadi
sejenis, a t a u nilai
atau
badan
yang
Retribusi diwajibkan u n t u k
termasuk
pemungut
atau
perolehan
m e n u r u t melakukan
pemotong
retribusi
tertentu. 20.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan
data
retribusi
obyek
terutang
dan
subyek
sampai
kegiatan
sampai pengawasan 21.
penagihan
suatu jangka
batas
w a k t u bagi wajib
retribusi u n t u k
retribusi
w a k t u tertentu yang
merupakan
memanfaatkan jasa u m u m
dari
Daerah.
Ketetapan
adalah
Wajib
yang
penyetorannya.
Retribusi adalah
Surat
besarnya
retribusi kepada
Masa
Pemerintah 22.
retribusi, penentuan
surat
Retribusi
ketetapan
Daerah
yang
yang
selanjutnya
menentukan
disingkat
besarnya
S K R D
retribusi
yang
terutang. 23.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat S S R D surat yang digunakan oleh wajib retribusi u n t u k m e l a k u k a n atau
penyetoran
retribusi yang
ketempat pembayaran 24.
Surat
Ketetapan
disingkat jumlah
kelebihan
ke
Kas
U m u m
pembayaran Daerah
atau
lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Retribusi
S K R D L B
terutang
adalah
adalah
Daerah
Lebih
surat ketetapan
retribusi
yang
Bayar,
yang
selanjutnya
retribusi yang
menentukan
tertutang
atau
tidak
seharusnya
terutang. 25.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD surat u n t u k
m e l a k u k a n tagihan retribusi dan
adalah
atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda. 26.
Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan melakukan dengan
pembayaran
terpenuhinya
retribusi dengan
syarat-syarat
yang
lewatnya
dari kewajiban
untuk
w a k t u tertentu
ditentukan dalam
dan
peraturan
perundang-undangan. 27.
Pemeriksaan mengumpulkan,
adalah mengolah
serangkaian data
menguji kepatuhan pemenuhan rangka retribusi.;
melaksanakan
dan
kegiatan atau
untuk
keterangan
mencari,
lainnya
kewajiban dan u n t u k tujuan lain
ketentuan
peraturan
untuk dalam
perudang-undangan
6
28.
Cost Reproduction biaya
u n t u k
yang
New
m e n e n t u k a n
selanjutnya disingkat C R N nilai
NJOP
Surat Edaran S E Dirjen Pajak Nomor
sebuah
adalah
bangunan
estimasi
berdasarkan
SE-17/PJ-6/2003.
B A B II M A K S U D DAN T U J U A N Pasal 2 (1)
Maksud
Peraturan
Bupati
i n ia d a l a h
pemungutan Retribusi pengendalian (2)
sebagai
petunjuk
pelaksanaan
menara telekomunikasi.
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah ; a.
Mengendalikan
pemanfaatan
ruang d i daerah
yang
diperuntukkan
bagi penyelenggaraan m e n a r a telekomunikasi agar senantiasa dengan unsur
keteraturan tata
ruang
dan
lingkungan
serta
sesuai
m e m e n u h i
estetika.
b.
M e n i n g k a t k a n pendapatan asli daerah.
c.
Terlaksananya
pengawasan,
pengendalian,
pemeriksaan,
p e m a n t a u a n terhadap perizinan m e n a r a d a n keadaan fisik menara.
B A B III PRINSIP D A L A M PENETAPAN S T R U K T U R BESARNYA TARIF RETRIBUSI
DAN
Pasal 3 Prinsip pada
dalam
penetapan
pembiayaan
pemeriksaan,
struktur
operasional
pemantauan
dan
jasa
terhadap
besarnya
pelayanan perizinan
tarif
retribusi
pengawasan, menara
dan
didasarkan
pengendalian, keadaan
fisik
menara.
Pasal 4
(1)
Tarif retribusi ditetapkan adalah sebesar 2 % (dua perseratus)
dari
NJOP
PBB. (2)
Apabila
belum
penjumlahan
a d apenetapan dari
nilai
jual
NJOP
PBB,
objek
pajak
Tarif retribusi (NJOP)
perhitungan nilai b a n g u n a n berdasarkan analisa C R N
tanah
merupakan ditambah
dikalikan 2 %
(dua
7 (3)
CRN
yang
lampiran
dimaksud I yang
dalam
ayat
merupakan
(2)
bagian
sebagaimana
tidak
tercantum
terpisahkan
dari
dalam
Peraturan
Bupati ini. (4)
U n t u k
pembangunan
menara
telekomunikasi
b a n g u n a n n y a b e l u m ditetapkan, tarif retribusi pembangunan
menara
ditambah
NJOP
baru
yang
menggunakan
tanah
dikalikan
NJOP
nilai 2
biaya
%
(dua
perseratus). (5)
N i l a i b a n g u n a n m e n a r a y a n g d i m a k s u d a y a t (4) d a p a t m e n g g u n a k a n bangunan
pada
rencana
anggaran
biaya
(RAB)
telekomunikasi atau d o k u m e n lainnya yang
BAB WILAYAH
pemungutan
menara
dipersamakan.
IV
P E M U N G U T A N Pasal
Wilayah
pembangunan
nilai
5
retribusi pengendalian
menara
terutang
dipungut
di
wilayah daerah tempat menara didirikan.
BAB
V
M A S A RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI Pasal (1)
Masa retribusi pengendalian yang
lamanya
retribusi
u n t u k
1 (satu)
T E R U T A N G
6
menara telekomunikasi adalah jangka w a k t u
tahun
yang
merupakan
memanfaatkan jasa
u m u m
batas
w a k t u bagi
dari Pemerintah
wajib
Kabupaten
Batang. (2)
Saat retribusi pengendalian saat ditetapkannya
menara telekomunikasi terutang adalah
SKRD.
BAB VI TATA CARA PENINJAUAN TARIF Pasal (1)
pada
Tarif Retribusi ditinjau
RETRIBUSI
7
kembali paling sedikit
1 (satu)
tahun
sekali
dan
8 (1)
Tarif Retribusi ditinjau kembali
paling
sedikit
1 (satu)
t a h u n sekali
dan
p a l i n g l a m a 3 (tiga) t a h u n sekali. (2)
Peninjauan dengan
tarif retribusi sebagaimana penilaian
memperhatikan peningkatan (3)
Penetapan dengan
bangunan
indeks
harga
penggunaan
dimaksud
menara
dan
pada
1
dilakukan
telekomunikasi
dengan
perkembangan
ayat
perekonomian
serta
jasa.
tarif retribusi sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
ditetapkan
SKRD.
BAB VII CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
TATA
Pasal (1)
Pemungutan
(2)
Retribusi
retribusi tidak dapat
dipungut
dengan
RETRIBUSI
8
diborongkan.
menggunakan
SKRD
yang
dikeluarkan
oleh
Dinas. (3)
Bentuk
format
SKRD
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
II
yang
waktunya
atau
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4)
Dalam
hal
Wajib
Retribusi
kurang membayar, 2 %
dikenakan
(dua perseratus)
atau kurang dibayar (5)
Bentuk
format
Penagihan
penagihan tempo (9)
pada
bulan dari retribusi yang
tercantum
bunga
sebesar
terutang yang
menggunakan
tidak
STRD.
dalam
lampiran
III
yang
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. terutang
surat
sebagaimana
surat
dimaksud
pada
ayat
(4)
teguran.
Bentuk Format surat teguran sebagaimana
Pengeluaran
tepat
sanksi administratif berupa
sebagaimana
yang m e r u p a k a n bagian (8)
membayar
dan ditagih dengan
retribusi
didahului dengan (7)
setiap
STRD
merupakan bagian (6)
tidak
tercantum dalam Lampiran
IV
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
teguran
atau
sebagai
awal
retribusi dikeluarkan segera setelah
tindakan
pelaksanaan
7 (tujuh) hari sejak
jatuh
pembayaran.
Dalam jangka
w a k t u
7
(tujuh) hari
setelah
tanggal
surat teguran,
wajib
retribusi harus melunasi retribusi terutang. (10)
Dinas
ditunjuk
dimaksud ayat
pada
sebagai wajib ayat
(2)
dan
pungut
pembuatan
(4) s e r t a s u r a t t e g u r a n s e b a g a i m a n a
terhadap
retribusi
STRD
sebagaimana
di m a k s u d pada ayat
sebagaimana dimaksud (6).
9 B A B VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal
9
(1)
Pembayaran retribusiyang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2)
Pembayaran
(3)
Kas
Daerah
SSRD atau di Bendahara Penerimaan pada
Dinas.
Dalam
hal
retribusi dilakukan ke
pembayaran
dilakukan melalui
Kas
dengan
Daerah,
wajib m e n y a m p a i k a n foto copy bukti setoran ke Kepala (4)
Dalam
hal pembayaran
Dinas,
m a k a
hasil
paling lambat
retribusi harus
wajib
retribusi
Dinas.
dilakukan melalui Bendahara
penerimaan
menggunakan
Penerimaan
disetor
ke
Kas
pada Daerah
1 X 24 (satu kali dua p u l u h empat) j a m atau dalam
w a k t u
yang ditentukan oleh Bupati (5)
Bentuk Format
S S R D
sebagaimana
tercantum dalam
Lampiran
V
yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (6)
Setiap pembayaran dicatat dalam b u k u
B A B TATA CARA A N G S U R A N
IX
D A N P E N U N D A A N Pasal
(1)
Kepala
Dinas
membayar
dapat
secara
P E M B A Y A R A N
RETRIBUSI
10
memberikan
ijin
retribusi terutang secara
permohonan
penerimaan.
tertulis dalam
kepada
Wajib
Retribusi
u n t u k
angsuran
dengan
m e m b a w a
surat
bahasa
Indonesia
dengan
di
sertai
alasan yang jelas. (2)
Permohonan 30
(3)
angsuran harus diajukan dalam jangka w a k t u paling
(tiga p u l u h ) h a r i s e j a k S K R D d i t e r b i t k a n n y a o l e h W a j i b R e t r i b u s i .
Angsuran harus dibayar
secara
teratur dan berturut-turut dalam
w a k t u m a k s i m a l 6 0 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya (4)
Kepala
Dinas dapat
sebagaimana
mengabulkan
d i m a k s u d pada ayat
Pasal (1)
lama
Kepala
Dinas
mengajukan
dapat
memberikan
penundaan
atau menolak
jangka
S K R D
permohonan
angsuran
(1).
11 ijin
pembayaran
kepada
Wajib
Retribusi
retribusi terutang
dalam B a h a s a Indonesia dengan disertai alasan y a n g jelas.
secara
untuk tertulis
10 (2)
Penundaan pembayaran
retribusi harus lunas sebelum batas w a k t u
yang
ditentukan berakhir.
B A B X TATA CARA M E N G A J U K A N Pasal (1)
Wajib retribusi dapat
mengajukan
Dinas atas S K R D yang (2)
Keberatan dalam
mendukung
12 keberatan
kepada
Bupati atau
Kepala
diterima
sebagaimana
bahasa
K E B E R A T A N
dimaksud pada
Indonesia
dengan
keberatannya,
ayat
(1), d i a j u k a n s e c a r a
disertai
disampaikan
alasan-alasan
kepada
Bupati
tertulis
yang atau
yang Kepala
Dinas. (3)
Keberatan diajukan SKRD
sebagaimana dalam jangka
diterbitkan,
menunjukkanbahwa
dimaksud
pada
w a k t u paling
kecuali jangka
ayat
lama
jika
3
wajib
w a k t u
itu
(1)
dan
(tiga)
ayat
bulan
retribusi
tidak
dapat
(2),
sejak
harus tanggal
tertentu
dapat
dipenuhi
karena
keadaan di luar kekuasaannya. (4)
Keadaan
di
luar
kekuasaannya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
adalah s u a t u keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
(3)
wajib
retribusi. (5)
Pengajuan
keberatan
tidak m e n u n d a
kewajiban
membayar
retribusi
dan
pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal (1)
13
Bupati dalam j a n g k a w a k t u paling l a m a 6 (enam) b u l a n sejak tanggal keberatan
diterima
harus
member!
keputusan
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (2)
Ketentuan
sebagaimana
dimaksud
pada
atas
keberatan
surat yang
Keberatan. ayat
(1)
adalah
untuk
m e m b e r i k a n kepastian h u k u m bagi wajib retribusi, b a h w a keberatan
yang
diajukan h a r u s diberi keputusan oleh Bupati. (3)
Keputusan atau
Bupati
sebagian,
atas
keberatan
menolak,
atau
dapat
berupa
menambah
menerima
seluruhnya
besarnya
retribusi
pada
(1)
yang
terutang. (4)
Apabila jangka dan
Bupati
w a k t u sebagaimana
tidak memberi
dimaksud
suatu keputusan,
tersebut dianggap dikabulkan.
ayat
keberatan
telah
yang
lewat
diajukan
11 Pasal
(1)
Jika
pengajuan
keberatan
kelebihan pembayaran bunga
sebesar 2 %
14
dikabulkan
sebagian
atau
Retribusi dikembalikan dengan
(dua perseratus)
seluruhnya,
ditambah
imbalan
per b u l a n u n t u k j a n g k a w a k t u
paling
d i m a k s u d p a d a a y a t (I) d i h i t u n g sejak
bulan
l a m a 12 (dua belas) b u l a n . (2)
Imbalan bunga sebagaimana
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB X I TATA CARA P E M B E R I A N PENGURANGAN, KERINGANAN DAN P E M B E B A S A N RETRIBUSI Pasal (1)
(2)
Wajib
retribusi
mengajukan
pengurangan,
pembebasan retribusi kepada
Bupati.
Permohonan
pengurangan,
keringanan,
sebagaimana
dimaksud
Bupati dengan
Pemohon
pada
ayat
(1)
angsuran
harus
di
keringanan
dan
ajukan
dan
pembebasan
tertulis
kepada
tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan
benar dan dapat (3)
dapat
15
yang
dipertanggungjawabkan.
sebagimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
m e m u a t
data
sebagai
berikut: a.
n a m a wajib retribusi pengendalian
b.
alamat wajib retribusi pengendalian
c.
NPWR
d.
ketetapan retribusi pengendalian
e.
ditanda tangani wajib retribusi pengendalian
menara telekomunikasi;
(Nomor Pokok Wajib Retribusi);
Pasal (1)
menara telekomunikasi;
Setelah
menerima
Dinas
melakukan
tembusan
menara telekomunikasi;
16
permohonan
penelitian
menara telekomunikasi;
dan
dari
wajib
pemeriksaan
retribusi
Kepala
dilapangan
atas
permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait. (2)
Instansi terkait sebagaimana secara
langsung
d i m a k s u d p a d a a y a t (1), a d a l a h i n s t a n s i y a n g
berhubungan
dengan
telekomunikasi dan m e m b u a t berita acara
penyelenggaraan
pemeriksaan.
menara
12 Pasal (1)
Pemberian pengurangan
17
keringanan retribusi pengendalian
telekomunikasi ditentukan sebagaimana a.
pembangunan
berikut :
menara telekomunikasi baru tidak dapat
pengurangan, keringanan m a u p u n b.
menara
diberi
pembebasan.
pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara t e l e k o m u n i k a s i 10 (sepuluh) d a n m a k s i m a l b e r u s i a 15 (lima belas) tahun.
c.
pemberian pengurangan puluh persen) dari
(2)
Penetapan
pemberian
pada
(1)
ayat
huruf
pengurangan
menara
sebagaimana dengan
dimaksud
surat
ketetapan
menara telekomunikasi
retribusi pengendalian
penyelenggara
keringanan
diperhitungkan sesuai
Pasal Pembebasan
(dua
SKRD.
(c),
retribusi pengendalian
atau keringanan paling banyak 2 0 %
18
menara
telekomunikasi
telekomunikasi diberikan
yang
dipergunakan
kepada
khusus
untuk
kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.
TATA CARA PENGEMBALIAN
BAB XII K E L E B I H A N P E M B A Y A R A N Pasal
(1)
Atas
kelebihan
permohonan
pembayaran
19
retribusi wajib
pengembalian
RETRIBUSI
kelebihan
retribusi dapat
pembayaran
mengajukan
retribusi
yang
terhutang. (2)
Permohonan sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i a j u k a n k e p a d a
melalui Kepala Dinas dengan
(3)
Bupati
dilengkapi persyaratan sebagai berikut ;
a.
SKRD;
dan
b.
tanda bukti setor retribusi.
Bupati dalam jangka w a k t u paling lama 6 (enam) b u l a n sejak
diterimanya
permohonan
sebagaimana
pengembalian
kelebihan pembayaran
retribusi
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h a r u s m e m b e r i k a n k e p u t u s a n . (4)
Apabila jangka dan
Bupati
w a k t u sebagaimana
tidak
memberikan
kelebihan pembayaran
dimaksud
Keputusan,
pada
ayat
permohonan
(3)
telah
pengembalian
retribusi dianggap dikabulkan dan S K R D L B
diterbitkan d a l a m j a n g k a w a k t u paling l a m a 1 (satu) b u l a n .
lewat
harus
13 (5)
SKRDLB
disampaikan kepada wajib retribusi paling l a m a 7 (tujuh) bulan
sejak tanggal diterbitkan. Pasal (1)
Berdasarkan
SKRDLB,
wajib
20
retribusi
mengajukan
pencairan
dan
kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas. (2)
Apabila
wajib
pembayaran
retribusi mempunyai
hutang
retribusi sebagaimana
diperhitungkan
untuk
retribusi lainnya,
dimaksud
melunasi
terlebih
pada
dahulu
ayat
kelebihan
(1)
langsung
hutang
retribusi
dimaksud. (3)
Pelunasan
hutang
retribusi lain
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dilakukan dengan m e m i n d a h b u k u k a n kelebihan pembayaran retribusi (4)
Dalam
hal wajib
terdapat
sisa
sebagaimana Bupati
dimaksud
Apabila
dikurangi pada
dalam
hutang retribusi lain
pelunasan
ayat
pengembalian
dimaksud
diterbitkan
lewat
setelah
melakukan
retribusi
(5)
retribusi tidak mempunyai
(3), atas
w a k t u
m a k a
hutang Kepala
kelebihan
paling
lama
retribusi
Dinas
atas
(dua)
lain n a m a
pembayaran 2
atau
hutang
bulan
sejak
SKRDLB.
pengembalian
w a k t u
2
(dua)
kelebihan pembayaran bulan
sejak
retribusi dilakukan
diterbitkannya SKRDLB,
pejabat m e m b e r i k a n imbalan bunga
sebesar 2 %
setelah
Bupati
(dua perseratus)
atau
sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB TATA CARA
XIII PENAGIHAN
Pasal (1)
SKRD, dan
STRD,
surat keputusan pembetulan,
putusan banding,
dibayar
21
bertambah
yang
menyebabkan
merupakan
dasar
surat keputusan
keberatan,
j u m l a h retribusi yang
penagihan
retribusi
harus
dan
d i l u n a s i d a l a m j a n g k a w a k t u paling l a m a 3 0 (tiga p u l u h ) h a r i sejak
harus tanggal
diterbitkan. (2)
Apabila
dalam jangka
w a k t u sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dan
a y a t (2) w a j i b r e t r i b u s i t i d a k m e l u n a s i r e t r i b u s i , m a k a B u p a t i m e n e r b i t k a n surat teguran.
14 (3)
Surat teguran sebagaimana wajib
dimaksud pada
retribusi paling banyak
3
a y a t (3) d i s a m p a i k a n
(tiga) k a l i d e n g a n
masa
tenggang
kepada untuk
m a s i n g - m a s i n g s u r a t t e g u r a n s e l a m a 1 (satu) b u l a n .
BAB X I V PIUTANG RETRIBUSI Y A N G
TATA CARA PENGHAPUSAN
Pasal (1)
Piutang
retribusi yang
tidak
22
m u n g k i n
ditagih
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat (2)
Hak
u n t u k
melakukan
dimaksud pada
ayat
K E D A L U W A R S A
penagihan
sudah
lagi
karena
hak
untuk
dihapuskan.
kedaluwarsa
sebagaimana
(1) a p a b i l a r e t r i b u s i y a n g
terutang telah
Keputusan
piutang
melampaui
w a k t u 3 (tiga ) t a h u n . (3)
Bupati
menetapkan
penghapusan
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dengan
dimaksud pada
Pasal berwenang
pemenuhan
melakukan
kewajiban
perundang-undangan (2)
(1).ditetapkan
X V
TATA CARA PEMERIKSAAN
Bupati
ayat
daerah
Keputusan Bupati.
BAB
(1)
retribusi
Pemeriksaan
pengembalian
23
pemeriksaan
retribusi dalam
untuk
rangka
menguji
kepatuhan
melaksanakan
peraturan
bidang retribusi.
retribusi
dilaksanakan
RETRIBUSI
sebagaimana
apabila
wajib
keberatan,
putusan
keputusan
pengurangan,
atau
m a k s u d
retribusi
kelebihan pembayaran
keputusan
di
pada
ayat
mengajukan
(1)
permohonan
retribusi selain permohonan
banding,
putusan
keputusan
lain,
peninjauan yang
wajib
karena kembali,
mengakibatkan
kelebihan pembayaran retribusi. (3)
Pemeriksaan dapat dilaksanakan apabila : a.
wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau
b.
terdapat indikasi kewajiban retribusiyang tidak dipenuhi.
Pasal (1)
Pemeriksaan oleh Bupati.
24
retribusi dilaksanakan oleh
t i m pemeriksa
yang
dibentuk
15
(2)
T i m pemeriksa
sebagaimana
ketua tim dan
2 (dua)
dimaksud pada
ayat
(1) t e r d i r i d a r i
orang atau lebih anggota t i m dengan
seorang
keseluruhan
berjumlah ganjil.
Pasal
(1)
Dalam
rangka
pemeriksaan
25
retribusi, kepada
wajib
retribusi
terlebih
dahulu diberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi oleh Bupati atau Pejabat y a n g d i t u n j u k . (2)
Bentuk format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tercantum
dalam
Lampiran
VI yang
merupakan
Retribusi bagian
tak
sebagaimana terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Pasal (1)
Wajib
26
Retribusi atau kuasanya harus m e m e n u h i panggilan
dimaksud
pada
ditentukan
ayat
dalam
dengan m e m b a w a
(1)
sesuai
dengan
surat panggilan
w a k t u
dalam
dan
rangka
sebagaimana
tempat
yang
pemeriksaan
telah
retribusi
b u k u , catatan, dan/atau d o k u m e n yang diperlukan oleh
pemeriksa. (2)
Dalam pada
hal
b u k u ,
catatan,
dan/atau
a y a t (2) b e r u p a f o t o c o p i
pernyataan
yang
dokumen
sebagaimana
dimaksud
m a k a wajib retribusi harus m e m b u a t
menyatakan
bahwa
fotocopi
tersebut
sesuai
surat dengan
aslinya. (3)
Dalam
hal
diperlukan
sebagaimana dimaksud
peminjaman
dimaksud pada
ayat
pada (3),
ayat
b u k u , catatan, (2)
kepada
atau
wajib
dan/atau
fotocopinya retribusi
dokumen
sebagaimana
diberikan
bukti
peminjaman. (4)
Dalam
hal
dimaksud
wajib pada
retribusi ayat
(1),
tidak
m e m e n u h i
pemeriksaan
berdasarkan data yang ada pada bendahara (5)
Formulir surat pangilan dalam
Lampiran
VII
Peraturan Bupati ini.
kepada
yang
wajib
panggilan
retribusi
tetap
dilanjutkan
penerimaan.
retribusi sebagaimana
merupakan
sebagaimana
bagian
tak
tercantum
terpisahkan
dari
16 BAB X V I K E T E N T U A N PENUTUP Pasal Ketentuan
yang
lanjut dengan
belum
diatur dalam
Peraturan Kepala
27
Peraturan Bupati ini akan
28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
setiap
orang
lebih
Dinas.
Pasal
Agar
diatur
mengetahuinya,
diundangkan.
memerintahkan pengundangan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Peraturan Batang.
Ditetapkan di
Batang
pada tanggal
23
BUPATI
April
2014
BATANG,
ttd Y O Y O K RIYO Diundangkan di pada tanggal
23
SUDIBYO
Batang
April
20t4
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, SEKRETARIS D A E R A H KABUPATEN
B A T A N G ttd ,
N A S T K H T N
NASIKHIN
BERITA D A E R A H KABUPATEN
BATANG
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001
TAHUN
2014
N O M O R
2?
17 LAMPIRAN I P E R A T U R A N BUPATI BATANG N O M O R 23 T A H U N 2©t4 TENTANG P E T U N J U K PELAKSANAAN P E M U N G U T A N R E T R I B U S I PENGENDALIAN M E N A R A T E L E K O M U N I K A S I DI K A B U P A T E N BATANG
P E R H I T U N G A N NJOP B A N G U N A N
No.
Tinggi
B E R D A S A R K A N ANALISA
Menara
C R N
C R N
1 1
81-90
meter
Rp.
2
71-80
meter
Rp. 364.213.236
3
51-60
meter
Rp.
257.070.704
4
31-40
meter
Rp.
148.181.573
5
21-30
meter
Rp.
108.980.233
6
11-20
meter
Rp.
67.073.214
7
0-10
Rp.
49.204.233
meter
445.654.482
BUPATI
BATANG,
ttd Y O Y O K RIYO
SUDIBYO
18 L A M P I R A N II P E R A T U R A N B U P A T I B A T A N G N O M O R 23 T A H U N 2014 TENTANG P E T U N J U K PELAKSANAAN P E M U N G U T A N R E T R I B U S I PENGENDALIAN M E N A R A T E L E K O M U N I K A S I DI K A B U P A T E N BATANG
FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH S K R D
Pemerintah Kabupaten Batang
(Surat Keputusan
Dinas Jalan
No.
Urut
Retribusi
Daerah) Masa
Retribusi:
T a h u n
Tanggal:
:
Nama Alamat N P W R D Tgl Jatuh
N o
Tempo
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
Tinggi menara Lokasi menara Koordinat Luas tanah N J O P - Bangunan Total
Bumi N J O P
Tarif Retribusi 2 % / Retribusi terhutang
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Dengan huruf
;
P E R H A T I A N 1.
Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah paling lambat
2.
A p a b i l a W a j i b Retribusi tidak m e m b a y a r tepat pada w a k t u n y a atau k u r a n g m e m b a y a r , dikenakan
tanggal sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap b u l a n dari Retribusi y a n g terutang yang tidak atau k u r a n g dibayar. Batang,
tahun
Kepala Dinas
NIP.
BUPATI
BATANG,
ttd Y O Y O K RIYO
SUDIBYO
19 L A M P I R A N III P E R A T U R A N B U P A T I B A T A N G N O M O R 23 T A H U N 2 0 t 4 TENTANG P E T U N J U K PELAKSANAAN P E M U N G U T A N R E T R I B U S I PENGENDALIAN M E N A R A T E L E K O M U N I K A S I DI K A B U P A T E N BATANG
FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH Pemerintah Kabupaten Dinas
Perhubungan
S T R D
Batang
Komunikasi
dan Informatika Ji.
Raya
Kandeman
K m .
(Surat Tagihan Retribusi Masa Pajak :
No.
Urut
Daerah)
04 T a h u n
Batang
:
Nama Alamat N P W R D Tgl Jatuh
Tempo
1. B e r d a s a r k a n U n d a n g - U n d a n g N o . 2 8 T a h u n 2 0 0 9 t e l a h d i l a k u k a n p e n e l i t i a n d a n / a t a u pemeriksaan atas pelaksanaan k e w a j i b a n p e m b a y a r a n Retribusi Pengendalian
Menara
Telekomunikasi ; Kode Rek Retribusi N a m a Retribusi II.
:
D a r i penelitian d a n atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan j u m l a h y a n g m a s i h harus dibayar adalah sebagai b e r i k u t : 1. R e t r i b u s i y a n g k u r a n g d i b a y a r 2. S a n k s i A d m i n i s t r a s i ( B u n g a
Rp
2%)
Rp.
3. J u m l a h y a n g m a s i h h a r u s d i b a y a r ( 1 + 2 a ) Dengan
Rp
huruf
P E R H A T I A N 1. H a r a p p e n y e t o r a n d i l a k u k a n m e l a l u i B e n d a h a r a P e n e r i m a a n a t a u K a s D a e r a h d e n g a n
menggunakan
S T R D ini. 2. A p a b i l a W a j i b R e t r i b u s i t i d a k m e m b a y a r
tepat pada w a k t u n y a atau k u r a n g membayar,
dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap b u l a n dari Retribusi y a n g terutang yang tidak atau kurang dibayar. Batang,
tahun
Kepala Dinas
NIP,
B U P A T I
B A T A N G ,
ttd Y O Y O K
R I Y O
S U D I B Y O
20 LAMPIRAN IV P E R A T U R A N BUPATI BATANG N O M O R 23 T A H U N 2©14 TENTANG P E T U N J U K PELAKSANAAN P E M U N G U T A N RETRIBUSI PENGENDALIAN M E N A R A T E L E K O M U N I K A S I DI K A B U P A T E N BATANG
FORMAT SURAT PEMERINTAH
TEGURAN
KABUPATEN
BATANG
DINAS Jalan
N P W R D
,
;
Kepada Yth. Di
SURAT TEGURAN Nomor : M e n u r u t p e m b u k u a n k a m i , h i n g g a saat i n i s a u d a r a m a s i h m e m p u n y a i t u n g g a k a n r e t r i b u s i *)
sebagai
berikut: Jenis Retribusi
dengan
Tahun, Nomor, dan Tanggal
S T R D
Tanggal
Jumlah
Jatuh
Tempo
Tunggakan
huruf
(
)
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi j u m l a h tunggakan dalam w a k t u 7 ( t u j u h ) hari setelah tanggal surat teguran ini. Dalam
hal saudara telah m e l u n a s i t u n g g a k a n tersebut diatas, d i m i n t a agar saudara segera
kepada Kepala Dinas
Kabupaten
melaporkan
Batang. Batang,
tahun
Kepala Dinas
NIP.
BUPATI
BATANG.
ttd Y O Y O K RIYO
SUDIBYO
21 LAMPIRAN V P E R A T U R A N BUPATI BATANG N O M O R 25 T A H U N 2014 TENTANG P E T U N J U K PELAKSANAAN P E M U N G U T A N RETRIBUSI PENGENDALIAN M E N A R A T E L E K O M U N I K A S I DI K A B U P A T E N BATANG
FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN DINAS Alamat
1
Nama
2
Alamat
3
N P W R D
4
Menyetor
No
Kode
berdasarkan
Rekening
BATANG
S S R D S E T O R A N
(SURAT DAERAH) T a h u n
RETRIBUSI
S K R D
S T R D
S K R D T
SK
SK
Lain-lain
Keberatan
Pembetulan
Masa Retribusi :
Tahun....No.
Jenis Retribusi
J u m l a h
J u m l a h Setoran Dengan
DAERAH
urut....
(Rp.)
Retribusi
huruf Batang,
Diterima oleh, Be ndahara Penerimaan
Penyetor,
Tanggal
:
Tanda tangan
:
Nama terang
:
Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara Lembar II u n t u k B e n d a h a r a Penerimaan Lembar III u n t u k Arsip
BUPATI
BATANG,
ttd Y O Y O K RIYO
SUDIBYO
22 LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BATANG N O M O R 23 T A H U N 20t4 T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN P E M U N G U T A N RETRIBUSI P E N G E N D A L I A N M E N A R A T E L E K O M U N I K A S I DI K A B U P A T E N B A T A N G
FORMAT SURAT PEMBERITAHUANPEMERIKSAAN RETRIBUSI PEMERINTAH
K A B U P A T E N
BATANG
DINAS J a l a n
SURAT PEMBERITAHUANPEMERIKSAAN N P W R D
RETRIBUSI
:
Kepada Yth.
Di Nomor : Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara Nomor Tanggal , Perihal Retribusi , perlu proses lebih lanjut. S e h u b u n g a n dengan h a l tersebut diharapkan saudara melengkapi segera setelah saudara menerima surat ini : 1 2 3 Demikian u n t u k diketahui dan dimaklumi. Batang, Kepala Dinas
tahun
NIP Tembusan : Kepada Yth. 1.
Bupati Batang
2.
Kepala DPPKAD Batang
Kab.
BUPATI
BATANG,
ttd Y O Y O K RIYO
SUDIBYO
23 LAMPIRAN VII P E R A T U R A N BUPATI BATANG N O M O R 23 T A H U N 2014 TENTANG P E T U N J U K PELAKSANAAN P E M U N G U T A N R E T R I B U S I PENGENDALIAN M E N A R A T E L E K O M U N I K A S I DI K A B U P A T E N BATANG
FORMAT SURAT PANGGILAN PEMERINTAH
K A B U P A T E N
BATANG
DINAS J a l a n
R a y a
SURAT N P W R D :
I
I
I
PANGGILAN I
I
I
I
I
I
\
Batang, Kepada Yth.
Di
Nomor : Diberitahukan saudara
bahwa
untuk kepentingan pemeriksaan retribusi Nomor Tanggal , perihal retribusi perlu proses lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai berikut : 1 2 3 Demikian u n t u k diketahuidan dimaklumi.
Batang, Kepala Dinas
tahun
NIP. Tembusan : Kepada Yth. 1.
Bupati Batang
2.
Kepala DPPKAD Batang
Kab. BUPATI
BATANG,
ttd Y O Y O K RIYO
SUDIBYO
