BUPATI
BATANG
PROVINSI JAWA
TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2015
ESA
BATANG,
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu disusun Pedoman Pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Desa Tahun Anggaran 2015; P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g Republik Indonesia T a h u n 1945;
sebagaimana menetapkan Pengelolaan Dasar
Negara
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 N o m o r 7);
5.
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daeraih (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 334);
10. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri Nomor 21 T a h u n 2011 tentang Perubahan Kedua Atas P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T a h u n 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n Nomor 2093);
113 Desa 2014
12. P e r a t u r a n M e n t e r i Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 T a h u n 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan D a n a Desa T a h u n 2015 (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 297); 13. P e r a t u r a n Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 T a h u n 2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi D a n a Desa (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 684); 14. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 1 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten B a t a n g T a h u n 2 0 0 7 N o m o r I S e r i E N o m o r 1); 15. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 4 T a h u n 2007 tentang S u s u n a n Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten B a t a n g T a h u n 2 0 0 7 N o m o r 4 S e r i D N o m o r 1); 16. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n Batemg N o m o r 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2014 N o m o r 12); 17. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 1); 18. P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r 5 4 T a h u n 2 0 1 4 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang T a h u n Anggaran 2 0 1 5 (Berita Daerah Kabupaten B a t a n g T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati batang Noor 23 T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2015 N o m o r t 23); 19. P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r 6 3 T a h u n 2 0 1 4 tentang Pengadaan Barang d a n Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2 0 1 5 N o m o r 22);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 T a h u n 2014 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati B a t a n g N o m o r 19 T a h u n 2 0 1 5 tentang P e r u b a h a n Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 T a h u n 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2015 N o m o r 19); 21. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n N o m o r 20);
2015 Desa 2015
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara D a n Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Batang T a h u n 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2015 N o m o r 33);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN PENGELOLAAN 2015.
BUPATI DANA
TENTANG DESA TAHUN
PEDOMAN ANGGARAN
BAB I KETENTUAN U M U M Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud
dengan:
1.
Daerah adalah Kabupaten
Batang.
2.
Bupati adalah Bupati Batang.
3.
Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan oleh P e m e r i n t a h daerah d a n d e w a n perwakilan reikyat m e n u r u t azaz otonomi dan tugas p e m b a n t u a n dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan d a n Aset Daerah Kabupaten Batang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
5.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut B A P E R M A D E S adalah Badan Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Batang sebagai P e m a n t a u d a n Evaluasi, serta Penggunaan D a n a Desa,
6.
Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten
7.
T i m Verifikasi adalah T i m Kecamatan yang bertugas berkas pengajuan D a n a Desa.
8.
Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan d a n Belanja Negara (APBN) y a n g d i p e r u n t u k k a n bagi desa y a n g ditransfer ke APBD dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9.
Desa adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, h a k asal usul, dan/atau h a k tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.
Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten
11.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan n a m a lain dibantu Perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.
Perangkat Desa adalah p e m b a n t u Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
13.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah d a n ditetapkan secara demokratis.
14.
M u s y a w a r a h Desa atau yemg disebut dengan n a m a lain adalah m u s y a w a r a h antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan u n s u r masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, d a n pertanggungjawaban k e u a n g a n desa.
17.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat R P J M Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa u n t u k jangka w a k t u 6 (enam) tahun.
18.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjtnya disebut R K P adalah penjabaran dari R P J M Desa u n t u k jangka w a k t u 1 tahun.
Batang. memverifikasi
Batang.
Desa, (satu)
19.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas d a n disepakati bersama B a d a n Permusyawaratan Desa.
20.
Keuangan Desa adalah semua h a k dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan u a n g serta segala sesuatu yang berupa u a n g d a n barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21.
Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah d a n prioritas k e b u t u h a n masyarakat Desa.
22.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat A P B D adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batang.
23.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana k e u a n g a n t a h u n a n pemerinteihan desa.
24.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan k e s e l u r u h a n pengelolaan k e u a n g a n desa.
25.
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang m e m b a n t u Kepala Desa u n t u k m e l a k s a n a k a n pengelolaan k e u a n g a n desa.
26.
Sekretaris Desa bertindak Pengelolaan Keuangan Desa.
27.
Kepala Seksi adalah u n s u r dari pelaksana dengan bidangnya.
28.
Bendahara Desa adalah Kepala U r u s a n Keuangan/unsur staf sekretariat desa/Perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
29.
Rekening Kas U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat R K U D adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati u n t u k m e n a m p u n g seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada B a n k yang ditetapkan.
30.
Rekening Kas U m u m Desa yang selanjutnya disingkat RKUDes adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada B a n k yang ditetapkan.
31.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan d a n pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
selaku
Koordinator
Pelaksanaan
teknis kegiatan
sesuai
32.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan Realisasi Anggaran setiap T a h a p a n pelaksanaan Dana Desa.
33.
Surat Permintaan Pembayaran Desa yang selanjutnya disebut SPP Desa adalah Surat Permintaan Pembayaraan dari T i m Pelaksanan Kegiatan kepada Kepala Desa. B A B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
DANA
DESA
(1)
Maksud Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa guna membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan p e m b a n g u n a n desa, pembinaan k e m a s y a r a k a t a n desa d a n pemberdayaan m a s y a r a k a t desa.
(2)
Tujuan Dana Desa adalah untuk : a. M e n i n g k a t k a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan; b. M e n i n g k a t k a n k e m a m p u a n l e m b a g a k e m a s y a r a k a t a n d i d e s a dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian p e m b a n g u n a n secara partisipatif sesuai potensi desa; c. M e n i n g k a t k a n p e m e r a t a a n p e n d a p a t a n , k e s e m p a t a n bekeija d a n k e s e m p a t a n berusaha bagi masyarakat; d. M e n d o r o n g peningkatan swadaya dan gotong royong.
B A B III DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA Bagian Kesatu Tahap Penyaluran Dana Desa
TAHAP PENYALURAN
DESA
Pasal 3 P e n y a l u r a n D a n a D e s a d i l a k u k a n d a l a m 3 (tiga) t a h a p , y a i t u : a. T a h a p I p a d a bulan April sebesar 40 % (Empat puluh perseratus); b. T a h a p I I p a d a b u l a n A g u s t u s , s e b e s a r 4 0 % ( E m p a t p u l u h perseratus); dan c. T a h a p I I I p a d a b u l a n O k t o b e r , s e b e s a r 2 0 % ( D u a p u l u h perseratus). Pasal 4 Tahapan pengajuan Penyaluran Dsma Desa dari R K U D ke RKUDes : a.
Tahap I : 1. Kepala Desa m e m b u a t Surat Permohonan Pencairan I ditujukan kepada Bupati, lewat Camat;
Teihap
2.
Kecamatan Desa;
3.
Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan m e m b u a t Surat Permohonan Pencairan Tahap I yang ditujukan kepada Bupati lewat Kepala Bapermades;
4.
Kepala Bapermades membuat Surat Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati DPPKAD;
5.
Surat Permohonan Pencairan dilampiri : a) b) c) d) e) f)
memverifikasi
kelengkapan
persyaratan
dari
Permohonan lewat Kepala
APBDes disampaikan ke Kecamatan dan Kepala Bapermades; Rencana Anggaran Biaya (RAB); Rincian RAB Tahap I; Kuitansi Penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); Foto Copy B u k u Rekening Kas Desa; Surat Pemyataan Tanggungjawab
Tahap II : 1. 2. 3.
4.
5.
Kepala Desa m e m b u a t Surat Permohonan Pencairan Tahap II d i t u j u k a n k e p a d a B u p a t i l e w a t C a m a t ; Kecamatan memverifikasi kelengkapan persyaratan dari Desa; Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan m e m b u a t Surat Pengantar Permohonan Tahap II ditujukan kepada Bupati lewat Kepala Bapermades; Kepala Bapermades membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II ditujukan kepada Bupati lewat Kepala DPPKAD; Surat Permohonan Pencairan dilampiri: a) R e n c a n a A n g g a r a n B i a y a ( R A B ) ; b) R i n c i a n R A B T a h a p I I ; c) K u i t a n s i P e n e r i m a a n , b e r m e t e r a i R p . 6.000,(enam ribu rupiah); d) S u r a t P e m y a t a a n T a n g g u n g j a w a b ; e) L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n T a h a p I ; f) F o t o C o p y B u k u R e k e n i n g K a s D e s a .
Tahap III : 1. 2. 3.
4.
5.
Kepala Desa m e m b u a t Surat Permohonan Pencairan Tahap III d i t u j u k a n kepada B u p a t i lewat C a m a t ; Kecamatan memverifikasi kelengkapan persyaratan dari Desa; Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan m e m b u a t Surat Pengantar Permohonan Tahap III ditujukan kepada Bupati lewat Kepala Bapermades; Kepala Bapermades membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap III ditujukan kepada Bupati lewat Kepala DPPKAD; Surat Permohonan Pencairan dilampiri:
a) R e n c a n a A n g g a r a n B i a y a ; b) R i n c i a n R A B T a h a p I I I ; c) K u i t a n s i P e n e r i m a a n , b e r m e t e r a i R p . ribu rupiah); d) S u r a t P e m y a t a a n T a n g g u n g j a w a b ; e) L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n T a h a p I I ; f) F o t o C o p y B u k u R e k e n i n g K a s Desa. d.
6.000,-
(enam
Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan D a n a Desa kepada Bupati cq. Camat, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 4 r a n g k a p 5 (lima) berkas, masing-masing untuk : 1. K e p a l a B a p e r m a d e s l e w a t C a m a t s e b a g a i d a s a r pengajuan S P P k e p a d a k e p a d a D P P K A D s e b a n y a k 3 (tiga) set; 2. C a m a t 1 (satu) set; d a n 3. Pedoman/arsip
e.
P e m e r i n t a h D e s a 1 (satu) set.
Format pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana d i m a k s u d p a d a h u r u f a, h u r u f , b, h u r u f c d a n h u r u f d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. Pasal 5
(1)
Belanja barang/jasa di atas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) tanda bukti/kwitansi bermeterai seharga R p 3 . 0 0 0 , - (tiga ribu rupiah).
(2)
Belanja barang/jasa s a m a dengan a t a u di atas Rp. 1.000.000,( s a t u j u t a r u p i a h ) b e r m e t e r a i R p 6 . 0 0 0 , - ( e n a m ribu r u p i a h ) . Bagian Kedua Mekanisme Pencairan D a n a desa Pasal 6
(1)
(2) (3)
T i m Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar m a k a t i m verifikasi m e m b u b u h k a n stempel verifikasi d a n paraf. Camat selanjutnya mengajukan permohonan pencairan Dana Desa k e p a d a B u p a t i cq. K e p a l a B a p e r m a d e s r a n g k a p 3 (tiga) b e r k a s . Kepala Bapermades selanjutnya m e m b u a t pengantar rekomendasi pencairan D a n a Desa kepada B u p a t i Cq. Kepala D P P K A D , rangkap 2 (dua) berkas.
(4)
Kepala DPPKAD m e l a k u k a n penelitian berkas permohonan pencairan Dana Desa, setelah berkas lengkap dan benar, Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Pembiayaan.
(5)
Kepala DPPKAD m e m b u a t Surat Permintaan Pembayaran d i a j u k a n k e Pejabat Pengelola K e u a n g a n (PPK) D P P K A D .
untuk
(6)
Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Perintah diajukan kepada Bendahara U m u m Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
(7)
Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Pembiayaan mencairkan untuk ditransfer langsung ke masing - masing rekening Kas U m u m Desa di B a n k Jateng Cabang Batang.
(8)
Pencairan Dana Desa pada masing-masing rekening Kas Desa d i l a k u k a n oleh Bendahara Desa d a n Kepala Desa. BAB
Membayar untuk selanjutnya B U D
U m u m
IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA Pasal 7 (1)
Pelaksana Kegiatan Dana Desa adalah Kepala Pembangunan/perangkat desa yang ditunjuk Kepala selaku pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Desa.
(2)
Pelaksana Kegiatan D a n a Desa sebagaimana dimaksud pada a y a t (1) m e n g a j u k a n p e n d a n a a n u n t u k m e l a k s a n a k a n k e g i a t a n h a m s disertai dengan d o k u m e n antara lain Rencana Anggaran Biaya.
(3)
R e n c a n a A n ^ a r a n B i a y a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa d a n disahkan oleh Kepala Desa.
(4)
Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan b u k u pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
(5)
Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana mengajukan SPPDesa kepada Kepala Desa.
(6)
Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud a y a t (5) t i d g i k b o l e h d i l a k u k a n s e b e l u m b a r a n g a t a u diterima.
(7)
Pengajuan SPPDesa terdiri atas : a.
(8)
sebagaimana
dimaksud
dalam
Seksi Desa
kegiatan pada jasa
ayat
(4)
SPPDesa;
b.
Pemyataan tanggungjawab
c.
Lampiran bukti transaksi.
belanja;
dan
Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (7) S e k r e t a r i s D e s a b e r k e w a j i b a n u n t u k : a.
Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
b.
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
c.
Menguji ketersediaan dana u n t u k kegiatan dimaksud; dan
APBDes
d.
Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(9)
Berdasarkan SPPDesa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4), K e p a l a D e s a m e n y e t u j u i permintaan jjembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
(10)
Bendahara melakukan pencatatan pembayaran.
(11)
Bendahara desa sebagai wajib p u n g u t pajak penghasilan d a n pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)
Setiap pengeluaran belanja a t a u beban dari D a n a m e n g g u n a k a n prinisp efisien d a n efektif dengan pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Barang/Jasa di Desa serta berdasarkan standar diterapkan Pemerintah Kabupaten Batang T a h u 2015
(13)
Setiap pengeluaran Belanja atas Beban dari D a n a Desa h a r u s di d u k u n g dengan bukti yang lengkap dan sah, dengan ketentuan :
Desa harus berpedoman Pengadaan harga yang n Anggaran
a.
Pengeluaran untuk rapat dibuktikan dengan surat perintah pembelian konsumsi, nota pembelian, kuitansi pembayaran, undangan dan daftar hadir;
b.
Pengeluaran untuk Perjalanan Dinas dibuktikan dengan Surat Perintah, Surat Perjalanan Dinas, laporan perjalanan dinas dan kuitansi pembayaran;
c.
Pengeluaran u n t u k tunjangan / honor dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa dan tanda terima;
d.
Pengeluaran untuk pembelian barang / jasa atau bahanbahan dibuktikan dengan surat perintah pembelian, nota pembelian dan kuitansi pembayaran; dan
e.
Pengeluaran lainnya dengan bukti yang sah.
(14)
Kepala Desa berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan D a n a Desa.
(15)
S e m u a kegiatan yang dibiayai dari D a n a selesai pada a k h i r t a h u n a n ^ a r a n 2 0 1 5 .
(16)
Sisa lebih perhitungan anggaran dan bunga bank yang d a l a m R K U D e s menjadi pendapatan desa.
Desa
harus
sudah
terdapat
BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA Pasal 8 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
ma a. b. c. d.
nusia serta penainggulangan kemiskinan m e l a l u i : P e m e n u h a n k e b u t u h a n dasar; Pembangunan sarana dan prasarana Desa; Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
secara
Pasal 9 Pemenuhan k e b u t u h a n dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal h u r u f a, m e l i p u t i : a. P e n g e m b a n g a n p o s k e s e h a t a n D e s a d a n P o l i n d e s ; b. P e n g e l o l a a n d a n p e m b i n a a n P o s y a n d u ; d a n c. P e m b i n a a n d a n p e n g e l o l a a n p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i .
Pasal
8
10
Pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud d a l a m P a s a l 8 h u r u f b, u n t u k m e n d u k u n g target p e m b e m g u n a n s e k t o r unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2 0 1 5 - 2 0 1 9 d a n rencana kerja pemerintah setiap t a h u n n y a , yang diprioritaskein u n t u k : a. m e n d u k u n g k e d a u l a t a n p a n g a n ; b. m e n d u k u n g k e d a u l a t a n energi; c. m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n k e m a r i t i m a n d a n K e l a u t a n ; d a n d. m e n d u k u n g p a r i w i s a t a d a n i n d u s t r i .
Pasal 11 Pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud d a l a m P a s a l 8 h u r u f b, d i d a s a r k a n a t a s k o n d i s i d a n p o t e n s i Desa, sejalan dengan pencapaian target R P J M D e s a d a n RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi : a.
P e m b a n g u n a n d a n pemeliharaan jalstn Desa, m e l i p u t i : 1. R a b a t b e t o n ; 2. Telvort/ M a k a d a m ; 3. Pengaspalan; 4. Penyemirem j a l a n ; 5. T l a s a h ; d a n
b.
c.
6. Pavingisasi. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, meliputi: 1. P e m b a n g u n a n j a l a n m a k a d a m ; d a n 2. P e m b a n g u n a n j a l a n tlasah; Pembangunan dan pemeliharaan E m b u n g Desa, m e l i p u t i : 1. P e m b u a t a n S e n d e r a n e m b u n g ; d a n 2. Pemeliharaan/renovasi e m b u n g irigasi;
d.
P e m b a n g u n a n energi b a r u dan terbarukan; Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, meUputi : 1. P e m b a n g u n a n W C U m u m ; d a n 2. K a m a r M a n d i U m u m ;
e.
Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa,meliputi : 1. J a r i n g a n p i p a a i r b e r s i h ; d a n 2. P e m b a n g u n a n / P e r a w a t a n B a k P e n a m p u n g irigasi;
f.
P e m b a n g u n a n d a n p e m e l i h a r a a n irigasi tersier, m e l i p u t i : 1. P e m b a n g u n a n / p e r b a i k a n p i n t u i r i g a s i ; d a n 2. P e m b a n g u n a n senderan s a l u r a n irigasi;
g. h.
Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran u n t u k budidaya perikanan; dan Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; Pasal 12
Pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam P a s a l 8 h u r u f c, d i d a s a r k a n a t a s k o n d i s i d a n p o t e n s i D e s a , s e j a l a n dengan pencapaian target R P J M D e s a d a n RKPDesa setiap t a h u n n y a , yang diantaranya dapat meliputi : a. P e n d i r i a n d a n p e n g e m b a n g a n B U M D e s a ; b. p e m b a n g u n a n d a n p e n g e l o l a a n p a s a r d e s a d a n k i o s desa; c. p e m b a n g u n a n d a n p e n g e l o l a a n t e m p a t p e l e l a n g a n i k a n m i l i k d e s a ; d. p e m b a n g u n a n d a n pengelolaan k e r a m b a j a r i n g a p u n g d a n b a g a n ikan; e. p e m b a n g u n a n d a n p e n g e l o l a a n l u m b u n g p a n g a n d e s a ; f. p e m b u a t a n p u p u k d a n p a k a n o r g a n i k u n t u k p e r t a n i a n p e r t a n i a n dan perikanan; g. p e n g e m b a n g a n b e n i h l o k a l ; h. pengembangan t e m a k secara kolektif; i. p e m b a n g u n a n d a n p e n g e l o l a a n energi m a n d i r i ; j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala; d a n k. pengembangan desa wisata serta pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Pasal 13 Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 h u r u f d , didasarkan atas kondisi d a n potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target R P J M D e s a d a n R K P D e s a setiap t a h u n n y a , y a n g diantaranya dapat meliputi : a. k o m o d i t a s t a m b a n g m i n e r a l b u k a n l o g a m ; b. k o m o d i t a s t a m b a n g b a t u a n ; c. r u m p u t l a u t ; d. h u t a n m i l i k desa; d a n e. p e n g e l o l a a n s a m p a h ;
BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pasal
14
Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target R P J M D e s a d a n R K P D e s a setiap t a h u n n y a , yang diantaranya dapat mencakup: a.
Peningkatan kualitas proses perencanaan
b.
M e n d u k u n g kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh B U M D e s a m a u p u n oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
c.
Pembentukan dan Masyarakat Desa;
d.
Pengorganisasian m e l a l u i p e m b e n t u k a n d a n fasilitasi p a r a legal untuk memberikan bantuan h u k u m kepada warga masyarakat Desa;
e.
Penyelenggaraan sehat;
f.
D u k u n g a n terhadap kegiatan desa dan masyarakat Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
g.
Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
peningkatan
Desa;
kapasitas
Kader
Pemberdayaan
promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih
dan
pengelolaan
1. K e l o m p o k u s a h a e k o n o m i p r o d u k t i f : a) U s a h a Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga;
keluarga
Pemberdayaan
b) U s a h a E k o n o m i D e s a S i m p a n P i n j a m ; 2. k e l o m p o k perempuein; 3. k e l o m p o k tani; 4. 5. 6. 7. 8. 9.
kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok
masyarakat miskin; nelayan; pengrajin; pemerhati; dan perlindungan anak; pemuda; dan lain sesuai kondisi desa.
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pertanggungj awaban Pasal (1)
15
Siirat p e r t a n g g u n g j a w a b a n (SPJ) p e n g g u n a a n D a n a D e s a dibuat o l e h P e l a k s a n a T e k n i s K e g i a t a n D e s a d a n diketahui o l e h K e p a l a D e s a serta terintegrasi d e n g a n surat pertanggungjawaban APBDesa.
(2)
Semua penerimaan dan pengeluaran D a n a Desa dicatat dan dibukukan dalam B u k u K a sPembantu oleh bendahara desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari B u k u Kas U m u m Desa.
(3)
Laporan realisasi anggaran penggunaan Dana Desa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan k e u a n g a n desa.
(4)
Kepala Desa m e n y a m p a i k a n laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati, c.q. B a p e r m a d e s d e n g a n t e m b u s a n K e p a l a D P P K A D d a n C a m a t paling lambat tanggal 1 0 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya;
(5)
Laporan realisasi anggaran dikoordinir oleh Camat.
sebagaimana
dibuat oleh pengelolaan
dimaksud pada
ayat (4)
Bagian Kedua Pelaporan Pasal 1 6 (1)
Kepala Desa setiap a k h i r t a h u n wajib m e n y a m p a i k a n laporan pelaksanaan D a n a Desa, yang mencakup : a. p e r k e m b a n g a n p e l a k s a n a a n d a n p e n y e r a p a n
akhir
dana;
b. m a s a l a h y a n g d i h a d a p i d a n r e k o m e n d a s i p e n y e l e s a i a n h a s i l a k h i r penggunaan D a n a Desa. (2)
Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t :
Desa
a. P e n d a h u l u a n ; b. P r o g r a m Kerja d i Bidang Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa; c. P e l a k s a n a a n P e n g g u n a a n D a n a Desa; d. P e r m a s a l a h a n y a n g d i h a d a p i d a n u p a y a y a n g telah d i l a k u k a n u n t u k mengatasi permasalahan tersebut; dan e. P e n u t u p . (3)
Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, c.q. Kepala Bapermades, dengan tembusan Kepala DPPKAD dan Camat.
(4)
Laporan Akhir Pelaksanaan P e n ^ u n a a n Dana Desa d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i k o o r d i n i r o l e h C a m a t .
sebagaimana
B A B VIII PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA
DESA
Pasal 1 7 (1) P e m b i n a a n d a n m o n i t o r i n g a t a s p e n g g u n a a n Dana Desa dilakukan oleh t i m yang dibentuk oleh Bupati. (2) P e n g a w a s a n t e r h a d a p p e n ^ u n a a n D a n a D e s a dil£iks£Uiakan o l e h aparat pengawas fungsional intern dan masyarakat.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Batang.
pengundangan Berita Daerah
Ditetapkan di Batang p a d a t a n g g a l 23 ^ 5 )Juli ^ X A2015 J^' 2015
BUPATI
BATANG,
ttd YOYOK RIYO
SUDIBYO
Diundangkan di Batang p a d a t a n g g a l 23 Z hJuli ^ > >2015 fi--r~3GLl5 S E K R E T A R I S DAERAH D A E K A H KABUPATEN K A B U l W r E N BATANG, BATANG, SEKRETARIS
ttd
>IASIKHIN NASIKHIN BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19650803 199210 1 001
2015
N O M O R 45
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2015 FENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DANA A. F O R M A T P E N G A N T A R
DESA
KECAMATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG K E C A M A T A N LIMPUNG*) Alamat:
Telp
*) Limpung*)
Nomor Lampiran Perihal
: 142 / : 3 (tiga) b e n d e l : Permohonan Pencairan D a n a D e s a (DP) T a h a p l/ll/lll* T a h u n 2015.
Kepada: Yth. Bupati Batang c.q. K a . B a p e m i a d e s K a b . B a t a n g di B A T A N G
Dasar: 1. P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r 33 T a h u n 2015 Penetapan Rincian Dana d e s a Setiap Desa T a h u n A n g g a r a n 2015; 2. P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r T a h u n 2015 P e n g e l o l a a n D a n a D e s a T a h u n A n g g a r a n 2015; B e r s a m a ini d e n g a n h o r m a t Pencairan D a n a D e s a T a h a p I/I I/I Limpung*) sebesar R p masing-masing rekening d e s a pada perincian s e b a g a i berikut: NO
DESA
2015
tentang Tata Cara Kabupaten Batang tentang
Pedoman
kami sampaikan berkas Permohonan H* s e b a n y a k d e s a di K e c a m a t a n {...dengan huruf...), untuk ditransfer k e Bank Jateng Cabang Batang dengan
NOMOR
JUMLAH
REKENING
JUMLAH K a m i telah m e l a k u k a n verifikasi t e r h a d a p k e l a y a k a n p e m b e r i a n B a n t u a n Dana Desa dan kami bertanggung jawab penuh atas rekomendasi permohonan p e n c a i r a n D a n a D e s a (DD) y a n g k a m i a j u k a n . Demlkian untuk menjadikan periksa d a n g u n a seperiunya. Camat Limpung*) S t e m p e l & ttd Pangkat/Gol NIP Tembusan K e t e r a n g a n *) 1. B a n k J a t e n g C a b a n g B a t a n g 2. D i s e s u a i k a n d e n g a n d e s a d a n k e c a m a t a n m a s i n g - m a s i n g . 1
B. F O R M A T P E N G A N T A R
DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG K E C A M A T A N LIMPUNG*) D E S A LIMPUNG*) Alamat:
Telp
.*) Limpung*)
Nomor Lampiran Perihal
142 / 4 (empat) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa T a h a p . . l . T a h u n 2015
2015
Kepada Yth.Bupati Batang c.q. C a m a t Limpung*) diLIMPUNG*
Dasar: 1. P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r 33 T a h u n 2015 Penetapan Rincian Dana d e s a Setiap Desa T a h u n A n g g a r a n 2015; 2. P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r T a h u n 2015 P e n g e l o l a a n D a n a D e s a T a h u n A n g g a r a n 2015;
tentang Tata Cara Kabupaten Batang tentang
Pedoman
B e r s a m a ini k a m i a j u k a n P e r m o h o n a n P e n c a i r a n D a n a D e s a T a h a p I T a h u n A n g g a r a n 2015 u n t u k D e s a L i m p u n g * ) , K e c a m a t a n L i m p u n g * ) , K a b u p a t e n Batang, sebesar R p {...dengan huruf...) a g a r ditransfer ke T a b u n g a n Desa Nomor rekening di B a n k J a t e n g C a b a n g B a t a n g . S e b a g a i b a h a n p e r t i m b a n g a n b e r s a m a ini k a m i l a m p i r k a n : 1. F o t o k o p i R e k e n i n g T a b u n g a n D e s a L i m p u n g * ) ; 2. K u i t a n s i P e n e r i m a a n D D T a h u n A n g g a r a n 2015; 3. R e n c a n a A n g g a r a n B i a y a ( R A B ) D D . Demikian untuk menjadikan periksa d a n g u n a seperiunya. SELESAI DIPERIKSA Tanggal
:
No. Register
:
Kepala Desa Limpung*) s t e m p e l & ttd
T i m Verifilcasi Kecamatan 1.
Camat
2. 3. 4.
Sekcam KasiPMD Staf
(Nama terang)
K e t e r a n g a n *) Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing
2
C.FORMAT
PENGANTAR DESA TAHAP
II
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG K E C A M A T A N LIMPUNG*) D E S A LIMPUNG*) Alamat:
Telp
*) Limpung*),
Nomor Lampiran Perihal
; 142 / : 4 (empat) bendel : Permohonan Pencairan Dana Desa T a h a p J I T a h u n 2015
2015
Kepada Yth.Bupati Batang c.q. C a m a t Limpung*) diLIMPUNG*
Dasar: 1. P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r 33 T a h u n 2015 Penetapan Rincian Dana d e s a Setiap D e s a T a h u n A n g g a r a n 2015; 2. P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r T a h u n 2015 P e n g e l o l a a n D a n a D e s a T a h u n A n g g a r a n 2015;
tentang Tata Cara Kabupaten Batang tentang
Pedoman
B e r s a m a ini k a m i a j u k a n P e m r i o h o n a n P e n c a i r a n D a n a D e s a T a h a p II T a h u n A n g g a r a n 2015 u n t u k D e s a L i m p u n g * ) , K e c a m a t a n L i m p u n g * ) , K a b u p a t e n Batang, sebesar R p {...dengan huruf...) a g a r ditransfer ke T a b u n g a n Desa Nomor rekening di B a n k J a t e n g C a b a n g B a t a n g . S e b a g a i b a h a n p e r t i m b a n g a n b e r s a m a ini k a m i l a m p i r k a n : 1. 2. 3. 4.
Fotokopi Rekening T a b u n g a n D e s a Limpung*); K u i t a n s i P e n e r i m a a n D D T a h u n A n g g a r a n 2015; R e n c a n a A n g g a r a n B i a y a (RAB) DD; Laporan Realisasi DD Tahapl. Demikian untuk menjadikan periksa d a n g u n a seperiunya. SELESAI DIPERIKSA
Tanggal
:
No. Register
:
Kepala Desa Limpung*) s t e m p e l & ttd
T i m Verifikasi Kecamatan 1. 2. 3. 4.
Camat Sekcam KasiPMD Staf
(Nama terang)
K e t e r a n g a n *) Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing
3
D.
FORMAT
KUITANSI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2015
KUITANSI
T e l a h terima dari
Pemerintah Kabupaten Batang/PPKD
Uang sebanyak
Rp
Terbilang
(
Untuk Keperluan
D a n a D e s a Tahapl/ll/lll*),
d e n g a n huruf
Kecamatan
) Desa
*),
*), K a b . B a t a n g T a h u n
2015.
2015
Desa*) Yang menerima :
Bendahara
Kepala Desa
Desa
ttd M e t e r a i R p 6.000
s t e m p e l & ttd
( N a m a terang)
(Nama terang)
SELESAI DIPERIKSA Keterangan ) 1. T a h a p d i s e s u a i k a n p e n g a j u a n ; 2. D i s e s u a i k a n d e n g a n d e s a d a n k e c a m a t a n m a s i n c
Tanggal
:
No. Register
:
T i m Verifikasi Kecamatan 2. 3. 4.
Sekcam KasiPMD Staf
4
E. F O R M A T
LAPORAN
REALISASI
PENGGUNAAN
DANA
DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG K E C A M A T A N LIMPUNG*) D E S A LIMPUNG*) Alamat:
Telp
*)
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA D E S A SEMESTER TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN Pagu Desa: Rp. KODE REKENING
URAIAN
NOMORDAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)
2
3
) 1
Rp
JUMLAH PENGELUAR AN (KREDIT) Rp
4
5
(DEBET)
SALDO Rp
KET
7
PENDAPATAN Pendapatan Transfer
1.2. 1.2.1
Dana Desa > Tahap Pertama > Tahap Kedua > Tahap Ketiga 2
BELANJA BANTUAN K E DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1 2,1.1 2.1.2 2.1.3
Kegiatan dst
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
Bidang Peialcsanaan P e m b a n g u n a n Desa Pengaspalan Jalan Desa P e r b a i k a n S a l u r a n Irigasi dst
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Kegiatan
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
JUMLAH PENERIMAAN
dst Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Kegiatan dst
JUMLAH
Keterangan: S P 2 D , P e n y a l u r a n D a n a D e s a dari K a b u p a t e n k e D e s a
BENDAHARA DESA
Disetujui oleh : KEPALA DESA
5
F. F O R M A T L A P O R A N R E A L I S A S I PENGGUNAAN DANA DESA
PENYALURAN
DAN
KONSOLIDASI
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG K E C A M A T A N LIMPUNG*) Alamat:
Telp
*)
L A P O R A N R E A L I S A S I P E N Y A L U R A N DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN
Pagu Kecamatan: Rp.
URAIAN
N O M O R DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)
2
3
KODE REKENING
1 1
JUMLAH
JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUAR
(DEBET)
AN (KREDIT)
Rp
Rp
4
5
SALDO Rp
KET
6^(4-5)
7
PENDAPATAN Pendapatan Transfer
1.2. 1.2.1
Dana Desa > Tahap Pertama > Tahap Kedua > Tahap Ketiga 2
BELANJA BANTUAN K E DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1 2,1.1 2.1.2 2.1.3
Kegiatan dst
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pengaspalan Jalan Desa Pertjalkan S a l u r a n Irigasi dst
2.3
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.3.1 2.3.2 2.3.3
Kegiatan dst
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
Kegiatan Kegiatan dst
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
JUMLAH
Keterangan : S P 2 D , P e n y a l u r a n D a n a D e s a dari K a b u p a t e n k e D e s a Disetujui o l e h : CAMAT
6
G. F O R M A T L A P O R A N R E A L I S A S I PENGGUNAAN DANA DESA
PENYALURAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN Alamat:
KONSOLIDASI
BATANG
Telp
*)
L A P O R A N R E A L I S A S I P E N Y A L U R A N DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN Pagu Kabupaten: Rp. KODE REKENING
URAIAN
NOMORDAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)
JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp
JUMLAH PENGELUAR AN (KREDIT) Rp
2
3
4
5
1
1
KET
6^(4-5)
7
PENDAPATAN
1.2.
Pendapatan Transfer
1.2.1
Dana Desa > Tahap Pertama > Tahap Kedua >
2
SALDO Rp
T a h a p Ketiga
B E t m i A BANTUAN K E DESA
2.1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintalian
2.1.1 2.1.2 2.1.3
Kegiatan Kegiatan dst
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
Bidang Pelalisanaan Pembangunan Desa Pengaspalan Jalan Desa Pert)alkan S a l u r a n Irigasi dst
2.3
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.3.1 2.3.2 2.3.3
dst
2.4
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4.1 2.4.2 2.4.3
Kegiatan Kegiatan dst
Kegiatan
JUMLAH
Keterangan : S P 2 D , P e n y a l u r a n D a n a D e s a dari K a b u p a t e n k e D e s a Disetujui o l e h : BUPATI
7
H. F O R M A T SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENCAIRAN DANA DESA
(SPP)
SURAT PERMINTAANPEMBAYARAN DESA
(SPP)
KECAMATAN T A H U N A N G G A R A N ...
1. B i d e i n g : 2. Kegiatan : 3. W a k t u P e l a k s a n a a n : Rincian Pendanaan NO.
URAIAN
PAGU ANGGARAN (Rp.)
PENCAIRAN S.D. Y G LALU (Rp.)
PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)
JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)
SISA DANA (Rp.)
JUMLAH , tanggal T e l a h d i l a k u k a nverifikasi Sekretaris Desa
Setujui u n t u k dibayarkan Kepala Desa
Pelaksana Kegiatan
Telah dibayar lunas Bendahara
Petunjuk pengisian: 1. B i d a n g d i i s i d e n g a n k o d e r e k e n i n g b e r d a s a r k a n k l a s i f i k a s i k e l o m p o k b e l a n j a desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode r e k e n i n g sesuai dengan u r u t a n kegiatan dalam APBDesa. 3. K o l o m 1 dengan n o m o r u r u t . 4 . K o l o m 2 d i i s i d e n g a n rincian p e n g g u n a a n d a n a s e s u a i r e n c a n a k e g i a t a n . 5. K o l o m 3 d i i s i d e n g a n r i n c i a n p a g u d a n a s e s u a i d e n g a n r e n c a n a k e g i a t a n . 6. K o l o m 4 d i i s i d e n g a n r i n c i a nj u m l a h a n ^ a r a n y a n g t e l a h d i b a y a r s e b e l u m n y a . 7. K o l o m 5 diisi dengan r i n c i a n y a n g d i m i n t a k a nu n t u k dibayar. 8. K o l o m 6 diisi dengan j u m l a h p e r m i n t a a n d a n a s a m p a i saat i n i . 9. K o l o m 7 disi dengan sisa anggaran.
8
I.
FORMAT
RENCANA ANGGARAN
B I A Y A (RAB)
PENCAIRAN DANA
DESA
RBNCANA ANGGARAN BIAYA DESA
KECAMATAN T A H U N A N G G A R A N ...
1. B i d a n g 2. K e g i a t a n 3. W a k t u P e l a k s a n a a n 4. V o l u m e 5. R i n c i a n P e n d a n a a n NO. 1 I. 1.
2.
3.
4. 5. n .
Pelaksanaan Pembangunan Desa Jalan P e m u k i m a n / Betonisasi Dk.
Rt.
Rw....
P X L X T Rp
URAIAN
VOLUME
2 3 Belanja Barang d a n J a s a Honor T i m Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Ketua Sekretaris - Anggota 3 orang Jumlah 1 Upah Tenaga Keija - Tukang - Pembantu Tukang Jumlah 2 ATK - H V S Fotocopy - Materai - Cetak Foto Jumlah 3 Papan Proyek Prasasti J u m l a h Belanja Barang d a n Jasa Belanja Modal
HARGA SATUAN (Rp.)
4
JUMLAH (Rp.) 5
1. 2. J u m l a h Belanja Modal J U M L A H K E S E L U R U H A N (Rp.) , tanggal Disetujui / mengesahkan Kepala Desa
Pelaksana Kegiatan
Cara pengisian : 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. 9
J.
FORMAT
L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N (LRA)
PENCAIRAN DANA
DESA
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN A N G G A R A N PENDAPATAN D A N BELANJA D E S A S E M E S T E R PERTAMA P E M E R I N T A H D E S A T A H U N A N G G A R A N
KODE REKENI NG
URAIAN
JUMLAH ANGGAR AN (Rp-)
1 1 1 1
1 1 1 1 2
1
1 3
1 1 1
2 2 1 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2
1 1
3 3
1
3 2
3 4 4 4
1
2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1
2
1 1
2
1 1
LEBIH/ KURAN G (Rp.)
KET.
4
Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak Stretribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan 1 Bantuan Provinsi 2 Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH
2 2
3
JUMLA H REALIS ASI (Rp.)
PENDAPATAN
BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala dan Perangkat
Desa
10
- Tunjangan BPD -
1 2 Operasional Perkantoran 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - M a t Tulis Kantor
2 2
-
- Benda POS - Pakaian Dinas dfan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor - dst 2
1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst
2 2
Operasional B P D 1 3 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst
2 2
Operasional RT/ R W 1 4 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst
2
2
2 2
2 2
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi 1 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst 11
2
2
1 c Belanja Modal - Semen - Material - dst
2 2
2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa - U p a h Kerja - Honor - dst
2
2 2 3 Belanja - Aspal - Pasir - dst
2
2 3
2
3
2
3
2
3
2
3 2
2
4
2
4
2
4
Modal:
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst Kegiatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 1 2 Belanja Barang d a n Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst
2
4 2
2 2
5 5 1
2
5
Kegiatan
Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa 1 2 Belanja Barang d a n Jasa: -Honor tim - Konsumsi
12
3 3 3 3
1 1 1 1 2
3
1 3
3 2 3 2 3
1
2 2
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( R P ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( R P )
DISETUJUI O L E H KEPALA D E S A
TTD (
)
BUPATI BATANG, ttd YOYOK RIYO SUDIBYO
