BUPATI B A T A N G PROVINSI J A W A T E N G A H N O M O R T A H U N 2015 D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR

TAHUN

BATANG

2015

TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI Menimbang

:a.

bahwa dengan

DESA ESA

BATANG,

diundangkannya Undang - Undang

Nomor

6 T a h u n 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 T a h u n 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan D a n Belanja Negara, m a k a perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa di Kabupaten Batang;

Mengingat

:

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud p a d a h u r u f a, m a k a p e r l u m e n e t a p k a n P e r a t u r a n D a e r a h Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;

1.

P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g Indonesia T a h u n 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang tentang P e m b e n t u k a n Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang H u k u m Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - 1 -

Dasar Negara

Republik

5.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 5 4 9 5 );

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 7, T a m b a h a n N e g a r a N o m o r 5 4 9 5 );

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan K a b u p a t e n Daerah Tingkat II B a t a n g (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 88, Tambahan L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 6 9 4 );

tentang Republik Lembaran

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BATANG

Dan BUPATI

BATANG

MEMUTUSKAN Menetapkan:

PERATURAN DAERAH DAN ASET DESA.

:

TENTANGPENGELOLAAN

KEUANGAN

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1 D a l a m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945. -2-

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13.

14.

15. 16.

17.

18. 19. 20.

21.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanan dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia T a h u n 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Batang. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Batang yang dipimpin oleh Camat. Camat adalah C a m a t di wilayah Kabupaten Batang. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan n a m a lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas wilayah yang berwenang u n t u k mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, h a k asal usul, dan/atau h a k tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan berada di wilayah Kabupaten Batang Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d i b a n t u Perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Batang. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan u n s u r masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Perangkat Desa adalah u n s u r p e m b a n t u Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan D a n Pelaksana Teknis . Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah u n s u r perangkat desa yang m e m b a n t u Kepala Desa u n t u k m e l a k s a n a k a n pengelolaan k e u a n g a n desa. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa diwilayah Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan k e u a n g a n desa. Kepala Seksi adalah u n s u r dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Bendahara adalah u n s u r staf sekretariat desa yang membidangi u r u s a n administrasi k e u a n g a n u n t u k m e n a t a u s a h a k a n k e u a n g a n desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan u a n g serta segala sesuatu berupa u a n g d a n barang yang berhubungan dengan pelaksanaan h a k dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungj a w a b a n k e u a n g a n desa. -3-

22.

23.

24. 25.

26.

27.

28.

29. 30. 31. 32. 33. 34.

35.

36.

37.

38.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan n a m a lain yang karena jabatannya m e m p u n y a i kewenangan menyelenggarakan k e s e l u r u h a n pengelolaan k e u a n g a n desa. Rencana P e m b a n g u n a n Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat R P J M Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa u n t u k jangka w a k t u 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut R K P Desa, adalah p e n j a b a r a n d a r i R P J M Desa u n t u k j a n g k a w a k t u 1 (satu) t a h u n . Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut B U M D e s a , adalah badan u s a h a yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari k e k a y a a n Desa y a n g d i p i s a h k a n g u n a mengelola aset, j a s a p e l a y a n a n , d a n u s a h a lainnya u n t u k sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa D a n a Desa adalah d a n a y a n g d i p e r u n t u k k a n bagi Desa y a n g ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan D a n Belanja Daerah Kabupaten Batang. Anggaran Pendapatan D a n Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalahAnggaran Pendapatan D a n Belanja Desa di wilayah Kabupaten Batang. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADesa adalah Pendapatan Asli Desa di wilayah Kabupaten Batang. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa y a n g m a s u k ke A P B D e s a melalui rekening kas desa. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. Defisit Anggaran Desa adalah selisih k u r a n g a n t a r a pedapatan desa dengan belanja desa. Rekening Kas U m u m Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN,adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara U m u m Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Rekening Kas U m u m Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan u n t u k membayar seluruh pengeluaran Desa pada B a n k yang ditetapkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari k e k a y a a n asli Desa, dibeli a t a u diperoleh atas beban A P B Desa a t a u perolehan h a k lainnya yang sah. -4-

39. 40.

41. 42.

43. 44.

45.

46. 47.

48.

49.

50.

51.

52. 53. 54. 55.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari k e k a y a a n asli Desa, dibeli a t a u diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa atau perolehan h a k lainnya yang sah. T a n a h Desa adalah barang milik desa berupa t a n a h bengkok, kuburan, d a n titisara. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Inventarisasi adalah kegiatan u n t u k melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa. Perencanaan k e b u t u h a n adalah kegiatan m e r u m u s k a n rincian kebutuhan Kekayaan Desa u n t u k menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar m e l a k u k a n tindakan yang akan datang. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka w a k t u tersebut berakhir h a r u s diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka w a k t u tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa b u k a n pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Bangun guna serah adalah pemanfa.atan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, k e m u d i a n didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentu yang telah disepakati u n t u k selanjutnya diserahkan kembali t a n a h beserta bangunan. d a n / a t a u sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana b e r i k u t fasilitasnya, d a n setelah selesai p e m b a n g u n a n n y a diserahkan u n t u k didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentu yang disepakati. Hibah aelalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, d a n final. Hari adalah hari kerja. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara. -5-

B A B II KEUANGAN

DESA

Bagian Kesatu U m u m Pasal 2 Pelaksanaan H a k dan kewajiban Desa dalam Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 20 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, d a n pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan

Desa

Pasal 3 (1) K e u a n g a n d e s a d i k e l o l a b e r d a s a r k a n a s a s - a s a s t r a n s p a r a n , a k u n t a b e l , partisipatif serta d i l a k u k a n dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) P e n g e l o l a a n k e u a n g a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) , d i k e l o l a d a l a m m a s a 1 (satu) t a h u n anggaran y a k n i m u l a i tanggal 1 J a n u a r i s a m p a i dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Ketiga Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Desa

Pasal 4 (1) K e p a l a D e s a a d a l a h p e m e g a n g k e k u a s a a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d e s a d a n mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. (2) K e p a l a D e s a s e b a g a i p e m e g a n g k e k u a s a a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), m e m p u n y a i k e w e n a n g a n : a. m e n e t a p k a n k e b i j a k a n t e n t a n g p e l a k s a n a a n A P B D e s a ; b. m e n e t a p k a n P T P K D ; c. m e n e t a p k a n p e t u g a s y a n g m e l a k u k a n p e m u n g u t a n p e n e r i m a a n d e s a ; d. m e n y e t u j u i p e n g e l u a r a n a t a s k e g i a t a n y a n g d i t e t a p k a n d a l a m A P B D e s a ; dan e. m e l a k u k a n t i n d a k a n y a n g m e n g a k i b a t k a n p e n g e l u a r a n a t a s beban APBDesa. (3) K e p a l a D e s a d a l a m m e l a k s a n a k a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d e s a , d i b a n t u oleh PTPKD. (4) K e p a l a D e s a d a l a m p e l a k s a n a a n k e w e n a n g a n menetapkan kebijakan p e l a k s a n a a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a A y a t (2) h u r u f a , difasilitasi oleh B u p a t i melalui perangkat daerah bidang keuangan.

Pasal 5 (1) P T P K D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 a y a t (3) b e r a s a l d a r i Perangkat Desa,terdiri dari: a. S e k r e t a r i s D e s a ; -6-

unsur

b. K e p a l a S e k s i ; d a n c. K e p a l a U r u s a n K e u a n g a n s e b a g a i B e n d a h a r a . (2) P T P K D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i t e t a p k a n d e n g a n Kepala Desa.

Keputusan

Pasal 6 (1) S e k r e t a r i s D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 a y a t (1) h u r u f a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (2) S e k r e t a r i s Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan k e u a n g a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e m p u n y a i t u g a s : a. m e n y u s u n d a n m e l a k s a n a k a n K e b i j a k a n P e n g e l o l a a n A P B D e s a ; b. m e n y u s u n R a n c a n g a n P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; c. m e l a k u k a n p e n g e n d a l i a n t e r h a d a p p e l a k s a n a a n k e g i a t a n y a n g t e l a h ditetapkan dalam APBDesa; d. m e n y u s u n p e l a p o r a n d a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n p e l a k s a n a a n APBDesa; dan e. m e l a k u k a n v e r i f i k a s i t e r h a d a p b u k t i - b u k t i p e n e r i m a a n d a n p e n g e l u a r a n APBDesa. Pasal 7 (1) K e p a l a S e k s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 a y a t (1) h u r u f b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. (2) K e p a l a S e k s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e m p u n y a i t u g a s : a. m e n y u s u n r e n c a n a p e l a k s a n a a n k e g i a t a n y a n g m e n j a d i tanggung jawabnya; b. m e l a k s a n a k a n k e g i a t a n d a n / a t a u b e r s a m a L e m b a g a K e m a s y a r a k a t a n Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. m e l a k u k a n t i n d a k a n p e n g e l u a r a n y a n g m e n y e b a b k a n atas beban anggaran belanja kegiatan; d. m e n g e n d a l i k a n p e l a k s a n a a n k e g i a t a n ; e. m e l a p o r k a n p e r k e m b a n g a n p e l a k s a n a a n k e g i a t a n k e p a d a K e p a l a D e s a ; dan f. m e n y i a p k a n d o k u m e n a n g g a r a n a t a s b e b a n p e n g e l u a r a n p e l a k s a n a a n kegiatan. Pasal 8 (1) B e n d a h a r a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 a y a t (1) h u r u f c d i j a b a t oleh Staf U r u s a n Keuangan. (2) B e n d a h a r a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e m p u n y a i tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

B A B III SUMBER PENDAPATAN

DESA

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa dari APBN ParagrafI Dana Desa Pasal 9 G u n a membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah mengalokasikan dana desa yang ditransfer melalui rekening kas u m u m daerah.

Paragraf II Pengalokasian D a n a Desa Setiap Pasal

Desa

10

(1) B u p a t i m e n e t a p k a n D a n a D e s a d i s e t i a p D e s a . (2) D a n D e s a s e t i a p D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i h i t u n g secara berkeadilan berdasarkan : a. A l o k a s i d a s a r ; d a n b. A l o k a s i y a n g d i h i t u n g d e n g a n m e m p e r h a t i k a n j u m l a h p e n d u d u k , a n g k a k e m i s k i n a n , luas wilayah, d a n tingkat kesulitan geografis setiap desa. (3) T i n g k a t k e s u l i t a n g e o g r a f i s s e t i a p D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) h u r u f b d i t u n j u k k a n o l e h I n d e k s K e s u l i t a s n G e o g r a f i s D e s a yang ditentukan oleh indikator yang terdiri dari atas : a. K e t e r s e d i a a n p r a s a r a n a n p e l a y a n a n d a s a r ; b. K o n d i s i i n f r a s t r u k t u r ; d a n c. A k s e s i b i l i t a s / t r a n s p o r t a s i . (4) B u p a t i m e n y u s u n d a n m e n e t a p k a n I n d e k s K e s u l i t a s n G e o g r a f i s Desa b e r d a s a r k a n f a k t o r s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) (5) D a t a j u m l a h p e n d u d u k , a n g k a k e m i s k i n a n , l u a s w i l a y a h , d a n i n d e k s k e m a h a l a n k o n s t r u k s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) h u r u f b bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan di bidang statistik. (6) T a t a C a r a p e m b a g i a n d a n p e n e t a p a n r i n c i a n D a n a D e s a s e t i a p Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati. (7) B u p a t i m e n y a m p a i k a n p e r a t u r a n B u p a t i s e b a g i m a n a d i m a k s u d a y a t (6) kepada M e n t e r i dengan t e m b u s a n kepada M e n t e r i D a l a m Negeri dan Menteri Desa, P e m b a n g u n a n Daerah Tertinggal D a n Transmigrasi, serta G u b e r n u r d a n Kepala Desa. Pasal 11 (1) T a t a c a r a p e n g h i t u n g a n d a n p e n e t a p a n r i n c i a n D a n a D e s a s e t i a p D e s a ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -8-

(2) P e r a t u r a n B u p a t i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d mengatur mengenai : a. t a t a c a r a p e n g h i t u n g a n D a n a D e s a s e t i a p b. p e n e t a p a n r i n c i a n D a n a D e s a ; c. m e k a n i s m e d a n t a h a p a n p e n y a l u r a n D a n a d. p r i o r i t a s p e n g g u n a a n D a n a D e s a ; e. p e n y u s u n a n d a n p e n y a m p a i a n l a p o r a n Desa; dan f. s a n k s i b e r u p a p e n u n d a a n p e n y a l u r a n d a n Pasal

pada

ayat

(1),

paling

sedikit

Desa; Desa; realisasi

penggunaan

pemotongan Dana

Dana

Desa.

12

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya j u m l a h Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. P a d a t a h u n a n g g a r a n berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 J u n i t a h u n anggaran berjalan; atau b. P a d a t a h u n kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 J u n i t a h u n anggaran berjalan.

Paragraf III Penyaluran Pasal

13

(1) P e m e r i n t a h k a b u p a t e n m e n y a l u r k a n D a n a D e s a s e t i a p D e s a . (2) P e n y a l u r a n sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah p e m i n d a h b u k u a n dari R K U N ke R K U D . (3) P e n y a l u r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d a y a t (1) d i l a k u k a n d e n g a n cara p e m i n d a h b u k u a n dari R K U D ke Rekening Kas Desa.

Pasal

14

(1) P e n y a l u r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d P a s a l 1 3 d i l a k u k a n s e c a r a b e r t a h a p pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : a. T a h a p I p a d a b u l a n A p r i l s e b e s a r 4 0 % ( e m p a t p u l u h p e r s e r a t u s ) ; b. T a h a p I I p a d a b u l a n A g u s t u s s e b e s a r 4 0 % ( e m p a t p u l u h p e r s e r a t u s ) ; d a n c. T a h a p I I I p a d a b u l a n O k t o b e r s e b e s a r 2 0 % ( d u a p u l u h p e r s e r a t u s ) . (2) P e n y a l u r a n D a n a D e s a s e t i a p t a h a p s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a P a s a l 1 3 a y a t (3) d i l a k u k a n p a l i n g l a m a 7 ( t u j u h ) h a r i k e r j a s e t e l a h d i t e r i m a K a s Daerah. Pasal

15

(1) B u p a t i m e n y u s u n d a n m e n e t a p k a n P e r a t u r a n D a e r a h t e n t a n g APBD Kabupaten dan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian D a n a Desa setiap Desa. (2) P e r a t u r a n D a e r a h d a n P e r a t u r a n B u p a t i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i s a m p a i k a n k e p a d a M e n t e r i C q . D i r e k t u r J e n d e r a l Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat b u l a n Maret sebagai dasar penyaluran D a n a Desa. (3) D a l a m h a l P e r a t u r a n D a e r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) b e l u m ditetapkan, Bupati mengirimkan Peraturan Bupati tentang APBD. -9-

Pasal

16

(1) B u p a t i m e l a k s a n a k a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a d a r i R K U D k e R K D . (2) P e n y a l u r a n D a n a D e s a d a r i R K U D k e R K D t a h a p I d i l a k u k a n s e t e l a h Kepala Desa m e n y a m p a i k a n Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati. (3) P e n y a m p a i a n P e r a t u r a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) p a l i n g lambat pada bulan Maret. (4) P e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d a y a t (1) d i l a k u k a n s e s u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) B u p a t i m e n g a t u r l e b i h l a n j u t t e n t a n g p e n a r i k a n D a n a D e s a d a r i R K D u n t u k Desa terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan dengan Peraturan Bupati.

ParagrafIV Penggunaan Pasal

17

(1) D a n a D e s a d i g u n a k a n u n t u k m e m b i a y a i p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. (2) D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i p r i o r i t a s k a n u n t u k membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (3) P e n g g u n a a n D a n a D e s a m e n g a c u p a d a R e n c a n a P e m b a n g u n a n Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (4) P e n g g u n a a n Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, P e m b a n g u n a n Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi dan mengacu pada pedoman u m u m penggunaan D a n a Desa. Pasal

18

Bupati menetapkan pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana sesuai pedoman u m u m yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal

Desa

19

(1) D a n a D e s a d a p a t d i g u n a k a n u n t u k m e m b i a y a i k e g i a t a n y a n g tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud d a l a m P a s a l 1 7 a y a t (4) s e t e l a h m e n d a p a t p e r s e t u j u a n B u p a t i . (2) P e r s e t u j u a n B u p a t i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i b e r i k a n p a d a saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.. (3) D a l a m m e m b e r i k a n p e r s e t u j u a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), Bupasti memastikan pengalokasian Dana Desa u n t u k kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi. Pasal

20

(1) K e p a l a D e s a b e r t a n g g u n g j a w a b a t a s p e n g g u n a a n D a n a D e s a . (2) P e m e r i n t a h k a b u p a t e n d a p a t m e l a k u k a n p e n d a m p i n g a n a t a s D a n a Desa.

-10-

penggunaan

(3) T a t a cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Paragraf V Pelaporan Pasal 21 (1) B u p a t i m e n y a m p a i k a n laporan realisasi penyaluran d a n konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Cq. D i r e k t u r Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Menteri D a l a m Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D a n Transmigrasi dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. (2) L a p o r a n r e a l i s a s i p e n y a l u r a n d a n k o n s o l i d a s i p e n g g u n a a n Dana Desa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i s u s u n s e s u a i d e n g a n f o r m a t y a n g ditetapkan oleh Menteri. (3) P e n y a m p a i a n l a p o r a n k o n s o l i d a s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) d i l a k u k a n setiap t a h u n . Pasal

22

Dana Desa (1) K e p a l a D e s a m e n y a m p a i k a n l a p o r a n r e a l i s a s i p e n g g u n a a n kepada bupati setiap semester. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana (2) P e n y a m p a i a n d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n d e n g a n k e t e n t u a n : a. s e m e s t e r I p a l i n g l a m b a t m i n g g u k e e m p a t b u l a n J u l i t a h u n a n g g a r a n berjalan; dan b. s e m e s t e r II paling l a m b a t m i n g g u k e e m p a t bulan Januari tahun anggaran berikutnya). penyampaian laporan realisasi (3) B u p a t i d a p a t m e m f a s i l i t a s i p e r c e p a t a n penggunaan D a n a Desa oleh Kepala Desa. (4) L a p o r a n R e a l i s a s i p e n g g u n a a n D a n a D e s a s e m e s t e r I m e n j a d i p e r s y a r a t a n penyaluran D a n a Desa dari R K U D ke R K D tahap II t a h u n anggaran berjalan. (5) L a p o r a n r e a l i s a s i p e n g g u n a a n D a n a D e s a s e m e s t e r I I m e n j a d i p e r s y a r a t a n penyaluran D a n a Dese dari R K U D ke R K D tahap I tahun anggaran berikutnya. penggunaar Dana Desa disusun sesuai dengan format (6) L a p o r a n r e a l i s a s i yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal

23

laporan Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan menunda sebagaimana dimaksud d a l a m ll'asal 2 2 a y a t (2), B u p a t i d a p a t penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan D a n a Desa.

Paragraf V I Pemantauan Dan Evaluasi Pasal

24

Bupati m e l a k u k a n p e m a n t a u a n dan evaluasi atas SiLPA D a n a Pasal

Desa.

25

(1) D a l a m h a l p e m a n t a u a n d a n e v a l u a s i a t a s S i L P A D a n a D e s a sebagaimana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 2 4 d i t e m u k a n S i L P A D a n a D e s a l e b i h d a r i 3 0 % (tiga p u l u h per seratus), B u p a t i : a. m e m i n t a p e n j e l a s a n k e p a d a K e p a l a D e s a m e n g e n a i S i L P A D a n a D e s a tersebut; dan/atau b. m e m i n t a aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. (2) S i L P A D a n a D e s a l e b i h d a r i 3 0 % ( t i g a p u l u h p e r s e r a t u s ) sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1), d i h i t u n g d a r i D a n a D e s a y a n g d i t e r i m a D e s a p a d a t a h u n anggaran berjalan. (3) S i L P A D a n a D e s a w a j i b d i a n g g a r k a n k e m b a l i d a n d i g u n a k a n s e s u a i d e n g a n peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya. Pasal

26

(1) B u p a t i d a p a t m e n u n d a p e n y a l u r a n D a n a D e s a , d a l a m h a l : a. K e p a l a D e s a t i d a k m e n y a m p a i k a n P e r a t u r a n D e s a m e n g e n a i APBDesa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 1 6 a y a t (2); b. t e r d a p a t S i L P A D a n a D e s a l e b i h d a r i 3 0 % (tiga p u l u h p e r s e r a t u s ) ; dan/atau c. t e r d a p a t u s u l a n d a r i a p a r a t p e n g a w a s d a e r a h . (2) P e n y a l u r a n D a n a D e s a y a n g d i t u n d a s e b a g i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a d i l a k u k a n setelah Kepala Desa m e n y a m p a i k a n Peraturan Desa mengenai APBDesa dan realisasi penggunaan D a n a Desa semester II kepada Bupati. (3) P e n u n d a a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA D a n a Desa t a h u n anggaran sebelumnya. (4) D a l a m h a l S i L P A D a n a D e s a l e b i h b e s a r d a r i j u m l a h D a n a D e s a y a n g a k a n disalurkan pada tahap I, m a k a penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. (5) P e n u n d a a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II. (6) D a l a m h a l p e n u n d a a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) b e r l a n g s u n g s a m p a i d e n g a n a k h i r t a h u n a n g g a r a n b e r j a l a n , B u p a t i melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri C q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (7) B u p a t i wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda p e n y a l u r a n n y a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (6) u n t u k d i p e r h i t u n g k a n dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

-12-

Pasal 27 (1) B u p a t i m e l a k u k a n p e m o t o n g a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a d a l a m h a l s e t e l a h dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana d i m a k s u d d a l a m p a s a l 2 6 a y a t (3), m a s i h t e r d a p a t S i L P A D a n a D e s a l e b i h dari 3 0 % (tiga p u l u h per seratus) p a d a t a h u n a n g g a r a n berjalan. (2) P e m o t o n g a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa t a h u n anggaran berikutnya. (3) B u p a t i m e l a p o r k a n p e m o t o n g a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan Desa Dari APBD ParagrafI Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 28 (1) P e m e r i n t a h k a b u p a t e n m e n g a l o k a s i k a n b a g i a n d a r i h a s i l p a j a k dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 1 0 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak d a n retribusi daerah kabupaten . (2) P e n g a l o k a s i a n b a g i a n d a r i h a s i l p a j a k d a n r e t r i b u s i d a e r a h sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n : a. 6 0 % ( e n a m p u l u h p e r s e r a t u s ) d i b a g i s e c a r a m e r a t a k e p a d a s e l u r u h Desa; dan b. 4 0 % ( e m p a t p u l u h p e r s e r a t u s ) d i b a g i s e c a r a p r o p o r s i o n a l r e a l i s a s i penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. (3) P e n g a l o k a s i a n b a g i a n d a r i h a s i l p a j a k d a n r e t r i b u s i d a e r a h k a b u p a t e n k e p a d a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i t e t a p k a n d e n g a n peraturan Bupati. (4) K e t e n t u a n m e n g e n a i t a t a c a r a p e n g a l o k a s i a n b a g i a n d a r i h a s i l p a j a k d a n retribusi daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan peraturan Bupati. Paragraf II Alokasi Dana Desa Pasal 29 (1) P e m e r i n t a h k a b u p a t e n m e n g a l o k a s i k a n d a l a m a n g g a r a n p e n d a p a t a n d a n belanja daerah k a b u p a t e n A D D setiap t a h u n anggaran. (2) P e n g a l o k a s i a n A D D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) m e m p e r t i m b a n g kan: a. k e b u t u h a n p e n g h a s i l a n t e t a p k e p a l a D e s a d a n p e r a n g k a t D e s a ; d a n b. j u m l a h p e n d u d u k D e s a , a n g k a k e m i s k i n a n D e s a , l u a s w i l a y a h D e s a , d a n tingkat k e s u l i t a n geografis Desa. c. P e l u n a s a n P a j a k B u m i D a n B a n g u n a n d a n j u m l a h a n g g o t a B P D . (3) P e n g a l o k a s i a n A D D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i t e t a p k a n dengan peraturan Bupati. (4) K e t e n t u a n m e n g e n a i t a t a c a r a p e n g a l o k a s i a n A D D d i a t u r d e n g a n p e r a t u r a n Bupati. -13-

Paragraf III Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi D a n APBD

Kabupaten

Pasal 30 (1) P e m e r i n t a h P r o v i n s i d a n Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi m a u p u n Kabupaten kepada Desa. (2) B a n t u a n k e u a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d a p a t b e r s i f a t u m u m dan khusus. (3) B a n t u a n k e u a n g a n y a n g b e r s i f a t u m u m s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) p e r u n t u k a n d a n p e n g g u n a a n n y a d i s e r a h k a n s e p e n u h n y a k e p a d a D e s a penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. (4) B a n t u a n k e u a n g a n y a n g b e r s i f a t k h u s u s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) p e r u n t u k a n d a n p e n g e l o l a a n n y a d i t e t a p k a n o l e h p e m e r i n t a h k a b u p a t e n dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

ParagrafIV Pendapatan Lain-Lain Pasal 31 (1) K e l o m p o k p e n d a p a t a n l a i n - l a i n t e r d i r i a t a s j e n i s H i b a h d a n S u m b a n g a n dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. (2) H i b a h d a n s u m b a n g a n d a r i p i h a k k e t i g a y a n g t i d a k m e n g i k a t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m a y a t (1) a d a l a h p e m b e r i a n b e r u p a u a n g d a r i p i h a k k e t i g a . (3) L a i n - l a i n p e n d a p a t a n D e s a y a n g s a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m a y a t (1), a n t a r a l a i n p e n d a p a t a n s e b a g a i h a s i l k e r j a s a m a d e n g a n p i h a k k e t i g a d a n b a n t u a n p e r u s a h a a n yang berlokasi di desa.

Paragraf V Penyaluran Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Pasal 32 (1) T a t a c a r a p e n y a l u r a n D a n a D e s a d i a t u r d a l a m p e r a t u r a n B u p a t i d e n g a n berpedoman pada Peraturan Menteri. (2) P e n y a l u r a n b a n t u a n k e u a n g a n y a n g b e r s u m b e r d a r i A P B D P r o v i n s i d a n APBD Kabupaten ke Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencairan Anggaran

Pencairan Anggaran Desa dalam kepala Desa d a n bendahara Desa.

Pasal 33 rekening

-14-

Desa

kas

Desa

ditandatangani

oleh

BAB IV APBDesa Pasal 34 (1) R a n c a n g a n p e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a d i s e p a k a t i b e r s a m a o l e h kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober t a h u n berjalan. (2) R a n c a n g a n p e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i s a m p a i k a n o l e h k e p a l a D e s a k e p a d a b u p a t i m e l a l u i c a m a t atau sebutan lain paling l a m b a t 3 (tiga) h a r i s e j a k d i s e p a k a t i u n t u k dievaluasi. (3) B u p a t i d a p a t m e n d e l e g a s i k a n e v a l u a s i r a n c a n g a n p e r a t u r a n D e s a t e n t a n g APBDesa kepada camat. (4) P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a d i t e t a p k a n p a l i n g l a m b a t t a n g g a l 3 1 Desember t a h u n anggaran berjalan. Pasal 35 (1) A P B D e s a , t e r d i r i a t a s : a. P e n d a p a t a n D e s a ; b. B e l a n j a D e s a ; (2) (3) (4) (5) (6)

(7)

dan

c. P e m b i a y a a n D e s a . Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a diklasifikasikan m e n u r u t kelompok dan jenis. B e l a n j a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f b d i k l a s i f i k a s i k a n m e n u r u t kelompok, kegiatan, dan jenis. P e m b i a y a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f c d i k l a s i f i k a s i k a n menurut kelompok dan jenis. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan d i m u s y a w a r a h k a n bersama B a d a n Permusyawaratan Desa. S e s u a i d e n g a n h a s i l m u s y a w a r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (5), Kepala Desa m e n e t a p k a n Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa setiap t a h u n dengan Peraturan Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa a k a n diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu Pendapatan Desa Pasal 36 (1) P e n d a p a t a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 5 a y a t ( l ) h u r u f a , meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan h a k desa d a l a m 1 (satu) t a h u n anggaran y a n g t i d a k p e r l u dibayar k e m b a l i oleh desa. (2) P e n d a p a t a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 5 a y a t (2) t e r d i r i atas kelompok: a. P e n d a p a t a n A s l i D e s a ( P A D e s a ) ; b. T r a n s f e r ; d a n c. P e n d a p a t a n l a i n - l a i n . -15-

(3) K e l o m p o k P A D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) h u r u f a , t e r d i r i atas jenis: a. H a s i l u s a h a ; b. H a s i l aset; c. S w a d a y a , p a r t i s i p a s i d a n G o t o n g r o y o n g ; d a n d. L a i n - l a i n p e n d a p a t a n a s l i d e s a (4) H a s i l u s a h a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f a a n t a r a l a i n hasil B u m d e s , t a n a h kas desa. (5) H a s i l a s e t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f b a n t a r a l a i n t a m b a t a n perahu, pasar desa, tempat p e m a n d i a n u m u m , j a r i n g a n irigasi. (6) S w a d a y a , p a r t i s i p a s i d a n g o t o n g r o y o n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f 0 a d a l a h m e m b a n g u n d e n g a n k e k u a t a n s e n d i r i y a n g m e l i b a t k a n peran serta m a s y a r a k a t berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. (7) L a i n - l a i n p e n d a p a t a n a s l i d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f d a n t a r a lain hasil p u n g u t a n desa.

Pasal 37 (1) K e l o m p o k t r a n s f e r s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 6 a y a t (2) h u r u f b , terdiri atas jenis: a. D a n a D e s a ; b. B a g i a n d a r i H a s i l P a j a k D a e r a h K a b u p a t e n d a n R e t r i b u s i D a e r a h ; c. A l o k a s i D a n a D e s a ( A D D ) ; d. B a n t u a n K e u a n g a n d a r i A P B D P r o v i n s i ; d a n e. B a n t u a n K e u a n g a n A P B D K a b u p a t e n . (2) B a n t u a n K e u a n g a n d a r i A P B D P r o v i n s i d a n K a b u p a t e n sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f d d a n e d a p a t b e r s i f a t u m u m d a n k h u s u s . (3) B a n t u a n K e u a n g a n b e r s i f a t k h u s u s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 7 0 % (tujuh p u l u h perseratus) dan paling b a n y a k 3 0 % (tiga p u l u h perseratus). (4) p e n d a p a t a n l a i n - l a i n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a P a s a l 3 6 a y a t (2) h u r u f c, t e r d i r i a t a s j e n i s : a. H i b a h d a n S u m b a n g a n d a r i p i h a k k e t i g a y a n g t i d a k m e n g i k a t ; d a n b. L a i n - l a i n p e n d a p a t a n D e s a y a n g s a h . Pasal 38 (1) P e n g e l o l a a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 7 A y a t (1) h u r u f c, d a l a m A P B D k a b u p a t e n d i l a k s a n a k a n s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan k e u a n g a n daerah, (2) P e n g e l o l a a n D a n a D e s a d a l a m A P B D e s a d i l a k s a n a k a n s e s u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Desa. Pasal 39 (1) H i b a h d a n s u m b a n g a n d a r i p i h a k k e t i g a y a n g t i d a k m e n g i k a t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 7 a y a t (4) h u r u f a a d a l a h p e m b e r i a n b e r u p a u a n g dari p i h a k ketiga. (2) L a i n - l a i n p e n d a p a t a n D e s a y a n g s a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 7 a y a t (4) h u r u f b , a n t a r a l a i n p e n d a p a t a n s e b a g a i h a s i l k e r j a s a m a dengan p i h a k ketiga d a n b a n t u a n p e r u s a h a a n y a n g berlokasi di desa. -16-

Pasal

40

(1) S e g a l a p u n g u t a n b a i k b e r u p a u a n g , b e n d a d a n / a t a u b a r a n g y a n g s i f a t n y a membebani masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) J e n i s - j e n i s P u n g u t a n D e s a a n t a r a l a i n : a. p u n g u t a n y a n g b e r a s a l d a r i i u r a n s e s u a i d e n g a n mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan k e m a m p u a n ekonomi; b. p u n g u t a n y a n g b e r a s a l d a r i p e r u s a h a a n y a n g b e r a d a d i D e s a s e s u a i dengan klasifikasi; c. p u n g u t a n y a n g b e r a s a l d a r i t r a n s a k s i p e r a l i h a n hak yang belum d i p u n g u t oleh P e m e r i n t a h , P e m e r i n t a h Provinsi d a n ataia P e m e r i n t a h K a b u p a t e n sesuai P e r a t u r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g be -laku; e. p u n g u t a n - p u n g u t a n l a i n y a n g d i t e t a p k a n l e b i h l a n j u t o l e h B u p a t i . (3) S e l a i n j e n i s - j e n i s p u n g u t a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a e y a t (2) d a p a t d i l a k u k a n P u n g u t a n Desa u n t u k kegiatan sosial t e r t e n t u yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD. (4) D e s a d a p a t m e n e n t u k a n j e n i s - j e n i s h a s i l u s a h a d a n h a s i a s e t s e n d i r i disesuaikan dengan potensi dan k e m a m p u a n desa. (5) S w a d a y a a d a l a h p e n d a p a t a n d e s a y a n g d i p e r o l e h d a r i k e m a m p u a n s u a t u kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk m e m e n u h i kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat (6) H a s i l p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t d a n g o t o n g - r o y o n g a d a l a h s u m t i a n g a n t e n a g a warga desa d a l a m b e n t u k kerjasama timbal balik yang bersifat sukarela dengan Pemerintah Desa u n t u k m e m e n u h i kebutuhan yang bersifat ensidental m a u p u n berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kerja sama bersama. (7) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i p e n e r i m a a n p e n d a p a t a n d e s a a k a n d i a t u r lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 4 1 Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Desa

Bagian Kedua Belanja Desa Pasal 42 (1) B e l a n j a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 5 a y a t (1) h u r u f b , meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan k e w a j i b a n desa d a l a m 1 (satu) t a h u n a n g g a r a n y a n g t i d a k a k a n diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. (2) B e l a n j a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i p e r g u r i a k a n d a l a m rangka m e n d a n a i penyelenggaraan kewenangan Desa. ! (3) B e l a n j a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i p r i o r i t a s k a n u n t u k m e m e n u h i k e b u t u h a n pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. (4) K e b u t u h a n p e m b a n g u n a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3), t i d a k terbatas pada k e b u t u h a n primer, pelayanan dasar, lingkungan dan pemberdayaan m a s y a r a k a t desa. -17-

Pasal 43 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: a. p a l i n g s e d i k i t 7 0 % ( t u j u h p u l u h p e r s e r a t u s ) d a r i j u m l a h a n g g a r a n b e l a n j a Desa digunakan u n t u k mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan p e m b a n g u n a n Desa, p e m b i n a a n k e m a s y a r a k a t a n Desa, d a n pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. p a l i n g b a n y a k 3 0 % (tiga p u l u h p e r s e r a t u s ) d a r i j u m l a h a n g g a r a n b e l a n j a Desa digunakan untuk: 1. p e n g h a s i l a n t e t a p d a n t u n j a n g a n k e p a l a D e s a d a n p e r a n g k a t D e s a ; 2. o p e r a s i o n a l P e m e r i n t a h D e s a ; 3. t u n j a n g a n d a n o p e r a s i o n a l B a d a n P e r m u s y a w a r a t a n D e s a ; d a n 4. insentif r u k u n tetangga d a n r u k u n warga. Pasal 44 (1) K l a s i f i k a s i B e l a n j a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m p a s a l 3 5 a y a t (1) h u r u f b, t e r d i r i a t a s k e l o m p o k : a. P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D e s a ; b. P e l a k s a n a a n P e m b a n g u n a n D e s a ; c. P e m b i n a a n K e m a s y a r a k a t a n D e s a ; d. P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t D e s a ; d a n e. B e l a n j a T a k T e r d u g a . (2) K e l o m p o k b e l a n j a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i b a g i d a l a m kegiatan sesuai dengan k e b u t u h a n Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. (3) K e g i a t a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) t e r d i r i a t a s j e n i s b e l a n j a : a. P e g a w a i ; b. B a r a n g d a n J a s a ; d a n c. M o d a l . Pasal 45 (1) J e n i s b e l a n j a p e g a w a i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a : l 4 4 a y a t (3) h u r u f a, d i a n g g a r k a n u n t u k p e n g e l u a r a n p e n g h a s i l a n t e t a p d a n t u n j a n g a n bagi Kepala Desa d a n Perangkat Desa serta t u n j a n g a n B P D j (2) B e l a n j a P e g a w a i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i a n g g a r k a n d a l a m kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan! pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. ! (3) B e l a n j a p e g a w a i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) p e l a k s a n a a n n y a dibayarkan setiap bulan. ! Pasal 46 (1) B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 4 a y a t (3) huruf b digunakan u n t u k pengeluaran pembelian dan/ atau pengadaan b a r a n g y a n g nilai m a n f a a t n y a k u r a n g dari 12 (dua belas) bulajn. (2) B e l a n j a b a r a n g d a n / a t a u j a s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) a n t a r a lain: a. a l a t t u l i s k a n t o r ; b. b e n d a p o s ; c. b a h a n / m a t e r i a l ; d. p e m e l i h a r a a n ; e. cetak/penggandaan; -18-

f. s e w a k a n t o r d e s a ; g. s e w a p e r l e n g k a p a n d a n p e r a l a t a n k a n t o r ; h. m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat; i. p a k a i a n d i n a s d a n a t r i b u t n y a ; j. perjalanan dinas; k. u p a h kerja; 1. h o n o r a r i u m n a r a s u m b e r / a h l i ; m. operasional Pemerintah Desa; n. operasional BPD; o. i n s e n t i f R u k u n T e t a n g g a / R u k u n W a r g a ; d a n p. p e m b e r i a n b a r a n g p a d a m a s y a r a k a t / k e l o m p o k m a s y a r a k a t . (3) I n s e n t i f R u k u n T e t a n g g a / R u k u n W a r g a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) h u r u f o a d a l a h b a n t u a n u a n g u n t u k o p e r a s i o n a l l e m b a g a : R T / R W d a l a m rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan m a s y a r a k a t desa. (4) P e m b e r i a n b a r a n g p a d a m a s y a r a k a t / k e l o m p o k m a s y a r a k a t sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (2) h u r u f p d i l a k u k a n u n t u k m e n u n j a n g p e l a k s a n a a n kegiatan Pasal 47 Pengadaan barang d a n / a t a u jasa di Desa diatur dengan peraturan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undaijigan.

bupati

Pasal 48 ( 1 ) B e l a n j a M o d a l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 4 a y a t ( 3 ) h u r u f c, digunakan u n t u k pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang a t a u b a n g u n a n y a n g nilai m a n f a a t n y a lebih d a r i 12 (dua belas) b u l a n sebagaimana (2) P e m b e l i a n d a n / a t a u p e n g a d a a n b a r a n g a t a u b a n g u n a n d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i g u n a k a n u n t u k k e g i a t a n peAyelenggaraan k e w e n a n g a n desa. !

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa Pasal 49 ( 1 ) P e m b i a y a a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 5 a-'^at ( 1 ) h u r u f c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran y a n g a k a n diterima kembali, baik pada t a h u n ajnggaran y a n g b e r s a n g k u t a n m a u p u n p a d a t a h u n - t a h u n a n g g a r a n b e r i k u t n ) a. dimaksud pada ayat (1) t e r d i r i a t a s (2) P e m b i a y a a n D e s a s e b a g a i m a n a kelompok: a. P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n ; d a n b. P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n . (3) P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a l j (2) h u r u f a , mencakup: a. S i s a l e b i h p e r h i t u n g a n a n g g a r a n (SiLPA) t a h u n s e b e l u m n y a b. P e n c a i r a n D a n a C a d a n g a n ; d a n c. H a s i l p c n j u a l a n k e k a y a a n d e s a y a n g d i p i s a h k a n .

-19-

[

(4) S i L P A sebagaimana dimaksud pada a y a t (1) h u r u f a a n t a r a lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, jpenghematan belanja, d a n sisa dana kegiatan lanjutan. i (5) S i l P A s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4) m e r u p a k a n penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. m e n u t u p i d e f i s i t a n g g a r a n a p a b i l a r e a l i s a s i p e n d a p a t a n l e b i h k e c i l d a r i pada realisasi belanja; | b. m e n d a n a i p e l a k s a n a a n k e g i a t a n l a n j u t a n ; d a n c. m e n d a n a i k e w a j i b a n l a i n n y a y a n g sampai dengan iakhir tahun anggaran b e l u m diselesaikan. i (6) P e n c a i r a n d a n a c a d a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam t a h u n anggaran Derkenaan. (7) H a s i l p e n j u a l a n k e k a y a a n d e s a y a n g d i p i s a h k a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f c d i g u n a k a n u n t u k m e n g a n g g a r k a n h i s i l p e n j u a l a n kekayaan desa yang dipisahkan. Pasal 50 (1) P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a d a l 4 9 a y a t (2) h u r u f b, t e r d i r i d a r i : a. P e m b e n t u k a n D a n a C a d a n g a n ; d a n b. P e n y e r t a a n M o d a l D e s a . (2) P e m e r i n t a h Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a u n t u k m e n d a n a i k e g i a t a n y a h g p e n y e d i a a n dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. (3) P e m b e n t u k a n d a n a c a d a n g a n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa. (4) P e r a t u r a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) ^ D a l i n g s e d i k i t memuat: a. p e n e t a p a n t u j u a n p e m b e n t u k a n d a n a c a d a n g a n ; b. p r o g r a m d a n k e g i a t a n y a n g a k a n d i b i a y a i d a r i d a n a c a d a n d a n ; c. b c s a r a n d a n r i n c i a n t a h u n a n d a n a c a d a n g a n y a n g h a r u s d i a n g g a r k a n ; d. s u m b e r d a n a c a d a n g a n ; d a n e. t a h u n a n g g a r a n p e l a k s a n a a n d a n a c a d a n g a n . (5) P e m b e n t u k a n d a n a c a d a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a l a y a t (2) d a p a t bersLimber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan khusus berdasarkan penggunaannya telah d i t e n t u k a n secara yang peraturan perundang-undangan. (6) P e m b e n t u k a n d a n a c a d a n g a n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a ditcmpatkan pada rekening tersendiri. (7) P e n g a n g g a r a n d a n a c a d a n g a n t i d a k m e l e b i h i t a h u n a k h i r m a s a j a b a t a n Kepala Desa. Pasal 51 (1) D a l a m k e a d a a n d a r u r a t d a n / a t a u K e a d a a n L u a r B i a s a ( K L B | p e m e r i n t a h Desa dapat m e l a k u k a n belanja yang b e l u m tersedia anggarannya. (2) K e a d a a n d a r u r a t d a n / a t a u K L B s e b a g a i m a n a d i m a k s u d ^ a d a a y a t (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. darurat sebagaimana d i m a k s u d a y a t (1) y a i t u a n t a r a l a i n (3) K e a d a a n d i k a i c n a k a n bencana a l a m , sosial, k e r u s a k a n s a r a n a d a n prasarana. -20-

(4) K e a d a a n l u a r b i a s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d a y a t (1) k a r e n a h L B / w a b a h . (5) K e a d a a n d a r u r a t d a n l u a r b i a s a s e b a g a i m a n a a y a t (3) d i t e . a p k a n d e n g a n Keputusan Bupati. (6) K e g i a t a n d a l a m k e a d a a n d a r u r a t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA

Pasal 52 meliputi:

(1) P e n g e l o l a a n k e u a n g a n D e s a a. p e r e n c a n a a n ; b. p e l a k s a n a a n ; c. p e n a t a u s a h a a n ; d. p e l a p o r a n ; d a n (2) K e p a l a D e s a a d a l a h p e m e g a n g k e k u a s a a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n Desa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) (3) D a l a m m e l a k s a n a k a n k e k u a s a a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 2 ) , k e p a l a D e s a m e n g u a s a k a n s e b a gn i a n k e k u a s a a n nya kepada perangkat Desa. Pasal 53 (1) P e n y e l e n g g a r a a n kewenangan desa berdasarkan h a k a^al u s u l dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. (2) P e n y e l e n g g a r a a n k e w e n a n g a n l o k a l b e r s k a l a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) s e l a i n d i d a n a i o l e h A P B D e s a , j u g a d a p a t d i d a n a i o l e h A P B N dan APBD. (3) P e n y e l e n g g a r a a n kewenangan didanai oleh APBN. (4) P e n y e l e n g g a r a a n kewenangan daerah didanai oleh APBD.

desa

yang

ditugaskan

desa

yang

ditugaskan

oleh i oleh

Pemerintah pemerintah

Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut Peraturan Bupati.

mengenai

pengelolaan

Keuangan

Bagian Kesatu Perencanaan Keuangan

Desa

diatur

dalam

Desa

Pasal 55 (1) S e k r e t a r i s D e s a m e n y u s u n R a n c a n g a n P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) S e k r e t a r i s D e s a menyampaikan rancangan P e r a t u r a n \j^esa t e n t a n g APBDesa kepada Kepala Desa. (3) R a n c a n g a n P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i s a m p a i k a n o l e h K e p a l a D e s a k e p a d a B a d a n P e r n j i u s y a w a r a t a n Desa u n t u k dibahas dan disepakati bersama. -21-

1

(4) R a n c a n g a n Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) p a l i n g l a m b a t b u l a n o t k t o b e r tahun berjalan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 56 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telih disepakati b e r s a m a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 5 a y a t (3) d i s e m p a i k a n o l e h K e p a l a D e s a k e p a d a B u p a t i m e l a l u i C a m a t p a l i n g l a m b a t 3 ( t iga) h a r i s e j a k disepakati u n t u k dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( l ) p a l i n g l a m a 2 0 ( d u a p u l u h ) harii k e r j a sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. D a l a m hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas w a k t u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) P e r a t u r a n D e s a t e r S e b u t b e r l a k u dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan u m u m can peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja ter)iitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 57 (1) A p a b i l a h a s i l e v a l u a s i t i d a k d i t i n d a k l a n j u t i o l e h K e p a l a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 6 a y a t (4) d a n K e p a l a D e s a t e t a p m e n e t a p k a n Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati. (1) (2) P e m b a t a l a n Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (3) D a l a m h a l P e m b a t a l a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) K e p a l a D e s a hanya dapat m e l a k u k a n pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. • (4) K e p a l a D e s a m e m b e r h e n t i k a n p e l a k s a n a a n P e r a t u r a n D e s a P a l i n g l a m a 7 ( t u j u h ) h a r i k e r j a s e t e l a h p e m b a t a l a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d | p a d a a y a t (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama B P D mencabut pei"aturan desa dimaksud. Pasal 58 evaluasi Rancangan

(1) B u p a t i d a p a t m e n d e l e g a s i k a n Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. (2) C a m a t m e n e t a p k a n h a s i l e v a l u a s i R a n c a n g a n APBDesa sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) p a l i n g l a m a 2 0 ( d u a p u l u h ) b a r k e r j a s e j a k diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) D a l a m h a l C a m a t t i d a k m e m b e r i k a n h a s i l e v a l u a s i d a l a m b a t a s w a k t u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) P e r a t u r a n D e s a t e r s ^ b u t b e r l a k u dengan sendirinya. (4) D a l a m h a l C a m a t m e n y a t a k a n h a s i l e v a l u a s i R a n c a n g a n P e f a t u r a n D e s a tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan u m u m dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 7 ( t u j u h ) h a r i k e r j a t e r h i t u n g sejak penyempurnaan paling lama diterimanya hasil evaluasi. -22-

(5) A p a b i l a h a s i l e v a l u a s i t i d a k d i t i n d a k l a n j u t i o l e h K e p a l a D e s d s e b a g a i m a n a d i m a k s u d a y a t (4) d a n K e p a l a D e s a t e t a p m e n e t a p k a h Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa m e n j a d i P e r a t u r a n :Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati. (6) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pelaksanaan Keuangan

Desa

Pasal 59 S e m u a p e n e r i m a a n d a n p e n g e luaran desa dalam rangka pelaksanaan (1) kewenangan desa d i l a k s a n a k a n melalui rekening kas desa. bagi desa yang belum memiliki pelayanan pierbankan di (2) K h u s u s wilayahnya m a k a pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. (3) S e m u a p e n e r i m a a n d a n p e n g e l u a r a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h a r u s d i d u k u n g o l e h b u k t i y a n g l e n g k a p d a n s a h . Pasal 60 P e m e r i n t a h d e s a d i l a r a n g m e l a k u k a n p u n g u t a n sebagai penlerimaan desa (1) selain yang ditetapkan d a l a m peraturan desa. B endahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu (2) d a l a m r a n g k a m e m e n u h i k e b u t u h a n operasional p e m e r i n t a h desa. pada (3) P e n g a t u r a n j u m l a h u a n g d a l a m k a s d e s a s e b a g a i m a n a d i r n a k s u d a y a t (2) d i t e t a p k a n d a l a m P e r a t u r a n B u p a t i . Pasal 61 P e n g e l u a r a n d e s a y a n g m e n g a kibatkan beban APBDesa | tidak dapat (1) dilakukan sebelumrancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi p e r a t u r a n desa. j (2) P e n g e l u a r a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t i q a k t e r m a s u k u n t u k belanja pegawai y a n g bersifat mengikat d a n operasiona perkantoran yang ditetapkan d a l a m peraturan kepala desa. biaya tak terduga terlebih dulu h a r u s dibuat Rincian (3) P e n g g u n a a n Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pasal 62 P e l a k s a n a K e g i a t a n m e n g a j u k a n pendanaan u n t u k melaksanakan kegiatan (1) harus disertai dengan d o k u m e n antara lain Rencana Anggaran Biaya. (2) R e n c a n a A n g g a r a n B i a y a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( ) d i v e r i f i k a s i oleh Sekretaris Desa dan di s a h k a n oleh Kepala Desa. terhadap tindakan pengeluaran (3) P e l a k s a n a K e g i a t a n b e r t a n g g u n g ] a w a b yang menyebabkan atas beban anggaran belanja k e g :i i 4 t a n dengan m e m p e r g u n a k a n b u k u p e m b a n t u k a s k e g i a t a n s e b a g a i p e r t an g g u n g j a w a b an pelaksanaan kegiatan didesa. Pasal 63 B e r d a s a r k a n r e n c a n a a n g g a r a n biaya sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal (1) 6 2 a y a t (1) p e l a k s a n a k e g i a t a n m e n g a j u k a n S u r a t P e r m i n t a a n ! P e m b a y a r a n (SPP) k e p a d a K e p a l a D e s a . S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a r a n ( S P P ) s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) (2) tidak boleh d i l a k u k a n sebelum barang dan atau jasa diterima. -23-

I

I i

Pasal 64 1 P e n g a j u a n S P P s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 6 3 a y a t (1) t d r d i r i a t a s : a. S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a r a n (SPP); I b. P e r n y a t a a n t a n g g u n g j a w a b b e l a n j a ; d a n 0. L a m p i r a n b u k t i transaksi. Pasal 65 (1) D a l a m p e n g a j u a n p e l a k s a n a a n p e m b a y a r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 64, Sekretaris Desa berkewajiban u n t u k : I kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh a. m e n e l i t i pelaksana kegiatan; b. m e n g u j i k e b e n a r a n p e r h i t u n g a n t a g i h a n a t a s beban ^PBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c. m e n g u j i k e t e r s e d i a n d a n a u n t u k k e g i a t a n d i m a k s u d ; d a n d. m e n o l a k p e n g a j u a n p e r m i n t a a n p e m b a y a r a n o l e h p e l a k s a n a k e g i a t a n apabila tidak m e m e n u h i persyaratan yang ditetapkan. (2) B e r d a s a r k a n S P P y a n g t e l a h d i v e r i f i k a s i S e k r e t a r i s D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), K e p a l a D e s a m e n y e t u j u i p e r m i n t a a i ) p e m b a y a r a n dan bendahara melakukan pembayaran. selanjutnya (3) P e m b a y a r a n y a n g t e l a h d i l a k u k a n s e b a g a i m a n a p a d a a y a t bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Pasal 66 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PP i) d a n p a j a k lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan da^ p a j a k y a n g dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 (1) P e r u b a h a n P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a d a p a t d i l a k i i k a n a p a b i l a terjadi; a. k e a d a a n y a n g m e n y e b a b k a n h a r u s d i l a k u k a n p e r g e s e r a h a n t a r j e n i s belanja; b. k e a d a a n y a n g m e n y e b a b k a n s i s a l e b i h p e r h i t u n g a n a n g g a r a n (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. t e r j a d i p e n a m b a h a n d a n / a t a u p e n g u r a n g a n d a l a m p e n d a p a t a n d e s a pada tahun berjalan; dan/atau i d. t e r j a d i p e r i s t i w a k h u s u s , s e p e r t i b e n c a n a a l a m , k r i s i s p o l i t i k , k r i s i s ekonomi, d a n / a t a u k e r u s u h a n sosial y a n g berkepanjangah; e. p e r u b a h a n m e n d a s a r a t a s k e b i j a k a n P e m e r i n t a h d a n Pemerintah Daerah. i (2) P e r u b a h a n A P B D e s a h a n y a d a p a t d i l a k u k a n 1 ( s a t u ) k a l i d A l a m 1 ( s a t u ) tahun anggaran. (3) T a t a c a r a p e n g a j u a n p e r u b a h a n A P B D e s a a d a l a h s a m a d e n g a n t a t a c a r a penetapan APBDesa. I I

Pasal 68 | (1) D a l a m h a l B a n t u a n k e u a n g a n d a r i A P B D P r o v i n s i d a n A P B D K a b u p a t e n serta hibah d a n b a n t u a n pihak ketiga yang tidak mengijkat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. ' -24-

(2) P e r u b a h a n A P B D e s a kepada BPD

sebagaimana

d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i i n f o r m a s i k a n |

Bagian Ketiga Penatausahaan Keuangan

Desa

Pasal 69 (1) P e n a t a u s a h a a n d i l a k u k a n o l e h B e n d a h a r a D e s a . (2) B e n d a h a r a D e s a w a j i b m e l a k u k a n p e n c a t a t a n s e t i a p p e r i e r i m a a n d a n pengeluaran serta m e l a k u k a n t u t u p b u k u setiap akhir bulan secara tertib. (3) B e n d a h a r a D e s a w a j i b m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n uang melalui laporan pertanggungjawaban. (4) L a p o r a n pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pdda ayat (3) d i s a m p a i k a n setiap bulan kepada Kepala Desa d a n paling lambat tanggal 10 b u l a n b e r i k u t n y a . Pasal 70 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran P a s a l 6 9 a y a t (2), m e n g g u n a k a n : a. b u k u k a s u m u m ; b. b u k u K a s P e m b a n t u P a j a k ; d a n c. b u k u B a n k .

sebagaimana

dimaksud

dalam

Bagian Keempat Pelaporan Keuangan Desa Pasal 71 (1) K e p a l a D e s a m e n y a m p a i k a n l a p o r a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n APBDesa kepada Bupati berupa: a. l a p o r a n s e m e s t e r p e r t a m a ; d a n i b. l a p o r a n s e m e s t e r a k h i r t a h u n . j (2) L a p o r a n s e m e s t e r p e r t a m a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a i t (1) h u r u f a berupa laporan realisasi APBDesa. I (3) L a p o r a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s j u d p a d a a y a t (1) h u r u f a d i s a m p a i k a n p a l i n g l a m b a t p a d a a k h i r b u l a r l J u l i t a h u n berjalan. (4) L a p o r a n s e m e s t e r a k h i r t a h u n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a s i y a t (1) h u r u f b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun jberikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Keuangan

Desa

Pasal 72 (1) K e p a l a D e s a m e n y a m p a i k a n l a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a kepada B u p a t i setiap akhir t a h u n anggaran. j (2) L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1), t e r d i r i d a r i p e n d a p a t a n , b e l a n j a , d a n p e m b i a y a a n . -25-

(3) L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s ^ sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i t e t a p k a n d e n g a n P e r a t u r a n D e s a . (4) P e r a t u r a n Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi p e l a k s a n a a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) d i l a m p i r i : a. f o r m a t L a p o r a n P e r t a n g g u n g j a w a b a n Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. f o r m a t L a p o r a n K e k a y a a n M i l i k D e s a p e r 3 1 D e s e m b e r T a T u n A n g g a r a n berkenaan; dan c. f o r m a t L a p o r a n P r o g r a m P e m e r i n t a h d a n P e m e r i n t a h D a e r a h yang m a s u k ke desa. Pasal 73 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana d i m a k s u d d a l a m p a s a l 7 2 a y a t (1) m e r u p a k a n b a g i a n t i d a k t e r b i s a h k a n d a r i laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 74 (1) L a p o r a n r e a l i s a s i d a n l a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diinformasikan kepada m a s y a r a k a t secara tertulis dan dengan media informasi yang m u d a h diakses oleh masyarakat. (2) M e d i a i n f o r m a s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) a n t a t - a l a i n p a p a n p e n g u m u m a n , radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 75 (1) L a p o r a n r e a l i s a s i d a n l a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 7 1 a y a t (1) d i s a m p a i k a n kepada Bupati melalui Camat. (2) L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), d i s a m p a i k a n p a l i n g l a m b a t 1 ( s a t u ) b u l a n s e t e l a h akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 76 Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, B u k u Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 5 P a s a l 6 2 a y a t (1) d a n (3), P a s a l 6 3 h u r u f a d a n h u r u f b, P a s a l 71 dan Pasal 72 t e r c a n t u m dalam Lampiran yang m e r u p a k a n bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 77 Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawabaln Dana Desa dari A P B N , A D D dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Bupati.

mengenai

Pasal 78 pengelolaan

-26-

keuangan

Desa

diatur

dalam

Bagian Keenam | Pembinaan D a n Pengawasan Pengelolaan Keuangaiji Desa I

Pasal 79 | Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan an k e u a n g a n desa. !

pengelola-

BAB VI ASET DESA

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(6)

Pasal 80 Aset Desa dapat berupa t a n a h kas Desa, t a n a h ulayat, pasar Desa, pasar hewan, t a m b a t a n perahu, bangunan Desa, pelelangan ikah, pelelangan hasil pertanian, h u t a n milik Desa, m a t a air milik Desa, pemandian u m u m , dan aset l a i n n y a milik Desa. A s e t l a i n n y a m i l i k D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) a n t a r a l a i n : a. k e k a y a a n D e s a y a n g d i b e l i a t a u d i p e r o l e h a t a s b e b a n Anggaran Pendapatan d a n Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; i b. k e k a y a a n D e s a y a n g d i p e r o l e h d a r i h i b a h d a n s u m b a n g a n a t a u y a n g sejenis; Desa yang diperoleh sebagai pelaksbnaan dari c. k e k a y a a n perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan k e t e n t u k n peraturan perundang-undangan; d. h a s i l k e r j a s a m a D e s a ; d a n e. k e k a y a a n D e s a y a n g b e r a s a l d a r i p e r o l e h a n l a i n n y a y a n g s a l h . Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berska a lokal Desa yang ada di Desa dapat d i h i b a h k a n kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas n a m a Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang s u d a h d i g u n a k a n ujituk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan d a n d i t a t a u s a h a k a n secara tertib.

Pasal 81 (1) A s e t d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 8 0 m e n j a d i m i l k d e s a . (2) k e k a y a a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i b u k i i k a n d e n g a n d o k u m e n k e p e m i l i k a n y a n g sah atas n a m a desa.

-27-

PENGELOLAAN

BAB VII KEKAYAAN

MILIK

DESA

Bagian Kesatu U m u m

(1)

(2)

(3) (4)

Pasal 82 j Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdajsarkan asas kepentingan u m u m , fungsional, kepastian h u k u m , k e t e r b u k k a n , efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai e k o n o m i . | Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk rheningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendupatan dan Belanja Desa. P e n g e l o l a a n k e k a y a a n m i l i k D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83 (1) K e k a y a a n m i l i k D e s a d i b e r i k o d e b a r a n g d a l a m r a n g k a p e n g a m a n a n (2) K e k a y a a n m i l i k D e s a d i l a r a n g d i s e r a h k a n a t a u d i a l i h k a n k e p a d a p i h a k l a i n sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa. (3) K e k a y a a n m i l i k D e s a d i l a r a n g d i g a d a i k a n a t a u d i j a d i k a n ja l m i n a n u n t u k mendapatkan pinjaman. Pasal 84 (1) P e n g e l o l a a n k e k a y a a n m i l i k D e s a m e r u p a k a n r a n g k a i a n k e g i a t a n m u l a i dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan {pengendalian kekayaan milik Desa. j (2) P e r e n c a n a a n k e b u t u h a n k e k a y a a n d e s a d i s u s u n d a l a m r e n c a n a k e r j a d a n Anggaran Pendapatan dan BeJanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Bagian Kedua Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

(1) K e p a l a D e s a s e b a g a i Desa. (2) D a l a m m e l a k s a n a k a n kepala Desa dapat perangkat Desa.

(1) P e n g e l o l a a n masyarakat (2) P e n g e l o l a a n berpedoman

Pasal 85 pemegang kekuasaan

;

pengelolaan

kekayaan milik I k e k u a s a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), menguasakan sebagian kekuasaannya kepada i

Pasal 86 kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan Desa dan m e n i n g k a t k a n pendapatan Desa. kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan pada Peraturan Daerah. -28-

| kesejahteraan jDesa i

dengan

Pasal 87 j (1) P e n g e l o l a a n k e k a y a a n m i l i k D e s a y a n g b e r k a i t a n d e n g a n p e n l a m b a h a n d a n pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan m u s y a w a r a h Desa. (2) K e k a y a a n m i l i k p e m e r i n t a h d a e r a h b e r s k a l a l o k a l D e s a d a p t t d i h i b a h k a n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 K e k a y a a n m i l i k D e s a y a n g t e l a h d i a m b i l a l i h o l e h p e m e i ti mn t a h d a e r a h (1) kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudj h digunakan u n t u k fasilitas u m u m . (2) F a s i l i t a s u m u m s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e r u p i a k a n f a s i l i t a s untuk kepentingan masyarakat u m u m . Pasal 89 (1) P e n g e l o l a a n k e k a y a a n d e s a d i l a k u k a n o l e h P e m e r i n t a h D e s a d a n h a s i l n y a sebagai S u m b e r Pendapatan Desa dan ditetapkan melalui A P 6 Desa. (2) B i a y a p e n g e l o l a a n K e k a y a a n D e s a d i b e b a n k a n p a d a A n g g a r a j i P e n d u p a t a n dan Belanja Desa. (3) H a s i l p e n g e l o l a a n k e k a y a a n d e s a w a j i b d i s e t o r k e K a s D e s a .

Ketentuan lebih lanjut mengenai dengan Peraturan Bupati.

PENGADAAN,

PEMANFAATAN,

Pasal 90 pengelolaan

kekayaan

BAB VIll DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengadaan Kekayaan

milik Desa

I KEKAYAAN

diatur

DESA

Desa

Pasal 91 I j (1) P e n g a d a a n k e k a y a a n d e s a d a p a t b e r a s a l d a r i : a. m e m a n f a a t k a n t a n a h n e g a r a a t a u b e k a s t a n a h h a k t a d a t m e l a l u i permohonan hak; | i b. p e m b e l i a n ; c. m e m b a n g u n b a n g u n a n m i l i k d e s a ; i d. p e m b e r i a n a t a u b a n t u a n d a r i P e m e r i n t a h P r o v i n s i ; | e. p e m b e r i a n a t a u b a n t u a n d a r i P e m e r i n t a h K a b u p a t e n ; f. p e m b e r i a n a t a u s u m b a n g a n , h i b a h , w a k a f d a r i m a s y a r a k a t b a i k b e r u p a b a r a n g bergerak d a n / a t a u b a r a n g t i d a k bergerak;| cara-cara lain yang sah. (2) K e k a y a a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e n j a d i I n i l i k D e s a .

-29-

Bagian Kedua Pemanfaatan Kekayaan

Desa

Pasal 92 Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa : a. sewa; b. p i n j a m p a k a i ; c. k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n ; d. b a n g u n s e r a h g u n a d a n b a n g u n g u n a s e r a h ;

(1)

(2)

(1)

(2) (3)

(4) (5)

Pasal 93 Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dirrjaksud dalam Pasal 92 h u r u f a d i l a k u k a n atas dasar : a. m e n g u n t u n g k a n D e s a ; b. j a n g k a w a k t u p a l i n g l a m a 3 (tiga) t a h u n s e s u a i d e n g a n j e n i s k e k a y a a n desa dan dapat diperpanjang; dan c. p e n e t a p a n t a r i f s e w a d i t e t a p k a n d e n g a n Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; | Sewa sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n d e n g a n surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat; a. p i h a k - p i h a k y a n g t e r i k a t d a l a m p e r j a n j i a n ; | b. o b y e k p e r j a n i j i a n s e w a m e n y e w a ; c. j a n g k a w a k t u ; I d. h a k d a n k e w a j i b a n p a r a p i h a k ; I e. p e n y e l e s a i a n p e r s e l i s i h a n ; f. k e a d a a n d i l u a r k e m a m p u a n p a r a p i h a k ( f o r c e m a j e u r e ) ; d ^ n g. p e n i n j a u a n p e l a k s a n a a n p e r j a n j i a n . I j Pasal 94 ! Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 h u r u f b hanya d i l a k u k a n oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa; P i n j a m p a k a i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) k e c u a l i t a n a h d a n bangunan; | Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) d a n a y a t (2) d i l a k s a n a k a n o l e h K e p a l a D e s a s e t e l a h m e n d a p a t persetujuan BPD; dapat J a n g k a w a k t u pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan diperpanjang; yang Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai sekurang-kurangnya memuat : a. p i h a k - p i h a k y a n g t e r i k a t d a l a m p e r j a n j i a n ; b. o b y e k p e r j a n i j i a n p i n j a m p a k a i ; c. j a n g k a w a k t u ; d. h a k d a n k e w a j i b a n p a r a p i h a k ; e. p e n y e l e s a i a n p e r s e l i s i h a n ; f. k e a d a a n d i l u a r k e m a m p u a n p a r a p i h a k ( f o r c e m a j e u r e ) ; d a i j i g. p e n i n j a u a n p e l a k s a n a a n p e r j a n j i a n .

-30-

Pasal 95 (1) P e m a n f a a t a n K e k a y a a n D e s a b e r u p a s e b a g a i m a n a d i m a k s u c i i d a l a m P a s a l 92 H u r u f c d i l a k u k a n atas dasar; a. m e n g o p t i m a l k a n d a y a g u n a d a n h a s i l g u n a k e k a y a a n D e s a ; b. m e n i n g k a t k a n p e n d a p a t a n d e s a ; (2) K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n K e k a y a a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r h a d a p t a n a h d a n / a t a u b a n g u n a n d i t e t a p k a n d e n g a n Keputusan Kepala Daerah; | (3) K e r j a s a m a P e m a n f a a t a n K e k a y a a n D e s a d i l a k s a n a k a n d e n g a n k e t e n t u a n sebagai berikut : a. t i d a k t e r s e d i a a t a u t i d a k c u k u p t e r s e d i a d a n a d a l a m A P B D e s u n t u k m e m e n u h i biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa; b. p e n e t a p a n mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan 1 musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD; c. d i t e t a p k a n o l e h K e p a l a D e s a s e t e l a h m e n d a p a t p e r s e t u j u a n B P D ; d. t i d a k d i b o l e h k a n m e n g g a d a i k a n / m e m i n d a h t a n g a n k a n kepada pihak lain; dan | e. j a n g k a w a k t u p a l i n g l a m a 3 ( t i g a ) t a h u n s e s u a i d e n g a n j e n i s k e k a y a a n desa dan dapat diperpanjang; (4) K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n K e k a y a a n D e s a d i l a k u k a n d e n g a n s U | r a t p e r j a n j i a n kerjasama sekurang-kurangnya memuat : a. P i h a k - p i h a k y a n g t e r i k a t d a l a m p e r j a n j i a n b. O b y e k p e r j a n j i a n p i n j a m p a k a i c. J a n g k a w a k t u d. H a k d a n k e w a j i b a n p a r a p i h a k e. P e n y e l e s a i a n p e r s e l i s i h a n f. K e a d a a n d i l u a r k e m a m p u a n p a r a p i h a k ( f o r c e m a j e u r e ) ; d a ^ g. P e n i n j a u a n p e l a k s a n a a n p e r j a n j i a n . Pasal 96 Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 92 h u r u f d d i l a k u k a n ^tas dasar; a. P e m e r i n t a h Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa u n t u k kepentingan pelayanan u m u m ; b. t i d a k t e r s e d i a d a n a d a l a m A n g g a r a n P e n d a p a t a n Belanja Desa untuk penyediaan b a n g u n a n d a n fasilitas; Pasal 97 (1) H a s i l p e m a n f a a t a n k e k a y a a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 9 1 , Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 9d merupakan penerimaan/pendapatan Desa; | (2) P e n e r i m a a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) w a j i b s e l u r u h n y a disetorkan pada rekening Desa. Pasal 98 (1) K e k a y a a n D e s a y a n g b e r u p a t a n a h D e s a t i d a k d i p e r b o l e h k ^ n d i l a k u k a n pelepasan h a k kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan u n t u k kepentingan u m u m . ! (2) P e l e p a s a n h a k k e p e m i l i k a n t a n a h d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s U d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n setelah mendapat ganti rugi sesuai jharga yang m e n g u n t u n g k a n desa dengan m e m p e r h a t i k a n harga pasar dan Nilai dual Objek Pajak (NJOP). (3) P e n g g a n t i a n g a n t i r u g i b e r u p a u a n g h a r u s d i g u n a k a n u n j t u k m e m b e l i tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. i -31-

(4) P e l e p a s a n h a k k e p e m i l i k a r . t i m a h d e s a s e b a g a i m j l r t a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i t e t a p k a n d e n g a n K e p u t u s a n K e p a l a D e s a . (5) K e p u t u s a n K e p a l a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) d i t e r b i t k a n setelah m e n d a p a t p e r s e t u j u a n B P D d a n m e n d a p a t ijin tertulis dari B u p a t i dan Gubernur. i

Bagian Ketiga Pengembangan Kekayaan

Desa

Pasal 99 (1) P e m e r i n t a h Desa dengan persertujuan BPD dapat melakukan pengembangan kekayaan desa melalui APBDesa a t a u kerj s a m a dengan pihak ketiga. (2) P e n g e m b a n g a n kekayaan desa sebagaimana dimaksijid ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal

100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pemanfaatan dan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

STATUS HUKUM,

BAB IX ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

p^engembangan

KEKAYAAN

DESA

Bagian Kesatu Status H u k u m Pasal 101 I Kekayaan Desa sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 82, status h u k u m n y a menjadi milik Pemerintah Desa j

Bagian Kedua Administrasi Kekayaan

Desa. I

Pasal

102 I

Pendataan Administrasi kekayaan desa d i l a k u k a n oleh Pemerintah Desa dicatat d a l a m b u k u Inventaris Desa. ' Bagian Keenam Pelaporan Kekayaan Desa.

dan

i

i :

Pasal 103 | (1) K e p a l a D e s a m e n y a m p a i k a n l a p o r a n h a s i l p e n g e l o l a a n k e k a y a a n d e s a kepada B u p a t i m e l a l u i C a m a t setiap a k h i r t a h u n anggaf-an dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. | (2) L a p o r a n h a s i l p e n g e l o l a a n k e k a y a a n d e s a s e b a g a i m a n a d i i n a k s u d p a d a a y a t (1) m e r u p a k a n b a g i a n d a r i l a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n . : -32-

Pasal

104

Ketentuan lebih lanjut mengenai status h u k u m , tata cara adrtiinistrasi dan pelaporan k e k a y a a n Desa d i a t u r lebih lanjut dengan P e r a t u r a n BJupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN

KEKAYAAN

DESA

Pasal 105 | B u p a t i m e l a k u k a n p e m b i n a a n d a n p e n g a w a s a n p e n g e l o l a a n Kekayaan (1) Desa. denganj m e n e t a p k a n (2) P e m b i n a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa (3) B u p a t i m e l a k u k a n p e n g a w a s a n p e n g e l o l a a n k e k a y a a n d e s a I m e l a l u i a u d i t yang d i l a k u k a n oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB XI KETENTAN LAIN-LAIN Pasal 106 K e k a y a a n D e s a s e b a g a i a k i b a t dari penggabungan Desa, m a k a Kekayaan (1) Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desalbaru. Kekayaan Desa sebagaimana d i m a k s u d dalam ayat (1) (2) P e n y e r a h a n dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda' tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.. Pasal 107 | (1) P e m b a g i a n K e k a y a a n D e s a s e b a g a i a k i b a t p e m e k a r a n D e s a . D i l a k s a n a k a n berdasarkan m u s y a w a r a h antar Desa; I ( 2 ) P e m b a g i a n K e k a y a a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t 1(1) d i f a s i l i t a s i oleh Camat; \ (3) D a l a m h a l h a s i l m u s y a w a r a h y a n g d i f a s i l i t a s i o l e h C a m a t | s e b a g a i m a n a d i a m k s u d a y a t (2) t i d a k t e r c a p a i , p e m b a g i a n K e k a y a a n D e s a d i t e t a p k a n dengan keputusan Bupati. \ (4) K e p u t u s a n Bupati sebagaimana dimaksud pada a y a t . | (3) harus m e m p e r t i m b a n g k a n p e m e r a t a a n dan Keadilan, manfaat, transparansi serta sosial budaya m a s y a r a k a t setempat. Pasal

108

Tata cara pengabungan kekayaan desa sebagaimana d i m a k s u d Pasal 106 dan pembagian kekayaan desa sebagaiaman d i m a k s u d Pasal 107, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

-33-

I

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Kabupaten (Lembaran Lembaran

Pasal 109 I Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Batang Nomor 5 T a h u n 2007 tentang S u m b e r Penclapatan Desa Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5^6, T a m b a h a n D a e r a h N o m o r 67) di cabut d a n d i n y a t a k a n tidak berlalku.

Pasal 110 Peraturan Daerah m u l a i berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang m e n g e t a h u i ny a, m e m e r i n t a h k a n p e n g u n d a n g A n Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Batang.

Peraturan Kabupaten

Ditetapkan di Batang pada tanggal BUPATI

BATANG, I

ttd; YOYOK RIYO

D i u n d a n g k a n di Batang Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BATANG

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGTAHUN

-34-

2015

NOMOR

feUDIBYO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG N O M O R ... T A H U N TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA L

UMUM. B a h w a Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakuhya UndangUndang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa,Peraturan Pemerinitah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber D^ri Anggaran Pendapatan D a n Belanja Negaradan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang dijabarkan d a l a m Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 113 T a h u n 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desaserta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan p e m b a n g u n a n Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah terkait k e u a n g a n d a n aset desa. Keuangan desa m e r u p a k a n s u m b e r pendapatan desa y a n g dapat b e r u p a p e n d a p a t a n asli desa, bagi hasil pajak d a n retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan, hibah dan s u m b a n g a n y a n g tidak mengikat dari pihak ketiga. S u m b e r pendapatan tersebut secara k e s e l u r u h a n d i g u i a k a n untuk m e n d a n a i s e l u r u h kewenangan yang menjadi tanggung j a w a b desa. D a n a tersebut digunakan u n t u k mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sumber pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan dimaksud termasuk yang bersumber dari APBN. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas Desa pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan 2014 sebagaimana d i a m a n a t k a n oleh Undang-Undang Nomor 6 ITahun perjiyelenggaraan tentang Desa, antara lain kepastian h u k u m , tertib pemerintahan, tertib kepentingan u m u m , keterbukaan, p|-ofesionalitas, akuntabilitas, efektivitas d a n efisiensi, kearifan lokal, k e b e r k g a m a n serta partisipasi. D a l a m m e l a k s a n a k a n p e m b a n g u n a n Desa, d i u t a m a k a n nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan p e r d a m a i a n d a n keadilan sosial. j P e r a t u r a n D a e r a h ini m e n j a d i p e d o m a n bagi P e m e r i n t a h Kabupaten Batang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam m e w u j u d k a n t u j u a n penyelenggaraan Desa sebagaimana diarrianatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa, yakni; terwujudnya Desa y a n g m a j u , m a n d i r i , d a n sejahtera tanpa h a r u s k e h i l a n g a n jati diri.

-35-

i

II.

PASAL D E M I

PASAL.

Pasal 1 C u k u p jelas. Pasal Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cuku Pasal 5 Cuku Pasal 6 Ayat Ayat

jelas. jelas p jelas. p jelas. (1) C u k u p Jelas (2) Apabila Kepala Desa berhalangan dan Sekretaris Desa diberikan tugas sebagai Penguasa Pengelo a Keuangan, m a k a tugas koordinator pelaksanaan tekni^ pengelolaan keuangan Desa dilimpahkan kepada Kepala Seksi dan/ atau Kepala Urusan Keuangan.

Pasal

7 C u k u p jelas. Pasal 8 A y a t (1) D a l a m h a l Kepala U r u s a n K e u a n g a n t i d a k m e m p u n y a i staf, m a k a Kepala Urusan Keuangan dapat ditunjuk menjadi bendahara. A y a t (2) C u k u p jelas i Pasal 9 I C u k u p jelas. Pasal 10 Ayat(l) C u k u p jelas. i A y a t (2) huruf a Yang d i m a k s u d dengan "alokasi dasar" adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima; kabupaten berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain p e r h i t u n g a n yang dibagi secara m e r a t a kepada setiap Desa huruf a ' C u k u p jelas A y a t (3) T a t a cara pembagian d a n penetapan rincian D a n a Desa setiap Desa d i l a k u k a n sebagai berikut : a. B e r d a s a r k a n rincian Dan Desa Kabupaten, Bupati m e n g h i t u n g d a n m e n e t a p k a n Rincian D a n a Desa setiap Desa;

-36-

b.

c.

d.

e.

f.

i

Rincian D a n a Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan j u m l a h penduduk, angka k e m i s k i n a n , luas wilayah, d a n tingkat k e s u i i t a n geografis setiap Desa. Rincian D a n a Desa setiap Desa y a n g berdas&rkan Alokasi Dasar adalah 9 0 % dari D a n a Desa K a b u p a t d n y a n g dibagi rata setiap Desa. i Rincian D a n a Desa setiap Desa yang berdaskrkan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan j u m l i h penduduk, a n g k a k e m i s k i n a n , l u a s w i l a y a h , d a n tingl
X

Z l ) + (0,35

X

Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)

Keterangan ; W

g.

= D a n a Desa setiap Desa y a n g d i h i t u n g berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, d a n tingkat kesulitan geografis setiap desa. Z l = rasio j u m l a h p e n d u d u k setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten. j Z2 = rasio j u m l a h p e n d u d u k m i s k i n setiap Desa terhadap total p e n d u d u k m i s k i n Desa KabupatenJ Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten. Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadal total I K G p e s a Kabupaten. Data j u m l a h penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenajng d a n / a t a u lembaga yang menyelenggarakan u r u s a n perherintahan di bidang statistik j

A y a t (4) C u k u p jelas A y a t (5) C u k u p jelas Pasal 11 C u k u p jelas.

-37-

Pasal

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

Pasal

Pasal Pasal Pasal

12

i Pembentukan atau penetapan Desa baru yang rrlengakibatkan bertambahnya j u m l a h Desa dapat berupa : a. P e m e k a r a n d a r i 1 ( s a t u ) D e s a m e n j a d i 2 ( d u a ) D e s a a t a u l e b i h ; b. P e n g g a b u n g a n b a g i a n D e s a d a r i D e s a y a n g b e r s a n d i n g m e n j a d i 1 (satu) Desa; c. P e r u b a h a n s t a t u s k e l u r a h a n m e n j a d i D e s a ; a t u a d. P e n e t a p a n d e s a adat. Contoh : Apabila Desa A ditetapkan menjadi Desa hasil perhekaran pada bulan April tahun 2014, Dana Desa u n t u k Desa tersebut mulai dialokasikan pada tahun anggaran 2015. Apabila Desa B ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan Oktoberi tahun 2014, Dana Desa u n t u k Desa B tersebut mulai dialokasikan T a h u n Anggaran 2016. 13 C u k u p jelas. i 14 I C u k u p jelas. 15 C u k u p jelas. \ 16 I C u k u p jelas. ; 17 I Pada p r i n s i p n y a Dana Desa d i a l o k a s i k a n dalam AF^BN u n t u k membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. N a m u n , untuk mengoptimalkan penggurjiaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undahg-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain p e m b a n g u n a n p e l a y a n a n dasar p e n d i d i k a n , k e s e h a t a n , dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan rinasyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakkn untuk m e m e n u h i k e b u t u h a n primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t telah terpenuhi.. 18 I P e d o m a n teknis kegiatan m e m u a t antara lain spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang a k a n dibiayai dari D a n a Desa sesuai dengan kondisi dan k e b u t u h a n Desa. 19 C u k u p jelas. 20 C u k u p jelas. 21 A y a t (1) C u k u p jelas. A y a t (2) C u k u p jelas

-38-

Pasal

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

A y a t (3) \ Yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi" adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran d a n penggunaan Dana Desa dari seluruh Desa yang ada di kabupaten. i 22 A y a t (1) Penyampaian laporan kepala Desa kepada b u p a t i d i k o o r d i n a s i k a n oleh camat setempat. i A y a t (2) : C u k u p jelas. | A y a t (3) I Yang dimaksud dengan "laporan konsjolidasi" adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan Dana-Desajdari seluruh Desa y a n g ada di k a b u p a t e n . A y a t (4) C u k u p jelas. 23 C u k u p jelas. 24 C u k u p jelas. 25 C u k u p jelas. 26 C u k u p jelas. 27 C o n t o h pengenaan sanksi administrasi dalam k e t e n t u k n ini sebagai berikut : Pada t a h u n Anggaran 2015, Desa A mendapat D a n a Desa sebesar Rp. 100.000.000,-. Pada a k h i r T a h u n Anggaran 2015 terdapat SiLPA D a n a Desa lebih dari 3 0 % yaitu Rp. 35.000.000,-. Pada T a h u n Anggaran 2016, Desa A mendapart D a n a Desa sebesar Rp. 150.000.000,-. Penyaluran Dana Desa tahap I T a h u n anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp. 60.000.000,- (40% x Rp. 1^0.000.000,-), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA T a h u n Anggaran 2015 sebesar Rp. 35.000.000,-. Sehingga D a n a Desa yarig disalurkan p a d a t a h a p 1 h a n y a s e b e s a r R p . 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - a t a u (Rp.| 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - Rp. 35.000.000,-) I Pada penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 4 0 % ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga t o t a l n y a Rp. 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - a t a u (Rp. 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - + Rp. 35.000.00,-) P e n y a l u r a n t a h a p III tetap sebesar Rp. 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - at^iu ( 2 0 % x Rp. 150.000.000,-) Apabila pada akhir T a h u n Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA D a n a Desa lebih dari 3 0 % dari D a n a Desa yang diterima, m a k a untuk T a h u n Anggaran 2017 Bupati akan memotong penyaluran D a n a Desa A sebesar SiLPA T a h u n Anggaran 2016. P e m o t o n g a n p e n y a l u r a n D a n a Desa T a h u n Anggaran 2b 17 dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar Menteri u n t u k melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa Kabupkten Batang pada T a h u n Anggaran 2018. -39-

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

28 Cukup 29 Cukup 30 Cukup 31 Cukup 32 Cukup 33 Cukup 34 Cukup 35 Cukup 36 Angka Angka Angka

Angka Angka Angka Angka

jelas. jelas. jelas jelas. jelas jelas. jelas. jelas. 1 Cukup 2 Cukup 3 Tanah dalam 4 Cukup 5 Cukup 6 Cukup 7 Cukup

jelas. jelas. kas Desa atau biasa disebut Bengkok, kelompok PADesa.

i | termasuk I

jelas. : ! | I !

jelas. jelas.

jelas. Pasal 37 C u k u p jelas. Pasal 38 C u k u p jelas. Pasal 39 C u k u p jelas. Pasal 40 C u k u p jelas ; Pasal 41 ^ C u k u p jelas. Pasal 42 Ayat(l) Cukup jelas. I Ayat(2) ! Cukup jelas. Ayat(3) D a l a m penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif k e p a d a r u k u n t e t a n g g a (RT) d a n r u k u n w a r g a j (RW) d e n g a n pertimbangan bahwa RT dan RW walauJDun sebagai lembaga kemasyarakatan,RTdanRW | membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan -40-

i

pembangunan, Desa.

ketertiban, dan

pemberdayaab

masyarakat

Ayat(4) Y a n g d i m a k s u d dengan "tidak terbatas" adalah! k e b u t u h a n p e m b a n g u n a n di luar pelayanan dasar y a n g d i b u t u h k a n masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan "kebutuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

primer" \

adalah

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pasal 43 C u k u p jelas. Pasal 44 C u k u p jelas. Pasal 45 C u k u p jelas. Pasal 46 C u k u p jelas. Pasal 47 C u k u p jelas. Pasal 48 C u k u p jelas. Pasal 49 C u k u p jelas. Pasal 50 C u k u p jelas. Pasal 51 C u k u p jelas. Pasal 52 C u k u p jelas. Pasal 53 C u k u p jelas. Pasal 54 C u k u p jelas. Pasal 55 C u k u p jelas. Pasal 56 C u k u p jelas. Pasal 57 C u k u p jelas. Pasal 58 C u k u p jelas. Pasal 59 C u k u p jelas. Pasal 60 C u k u p jelas. Pasal 61 C u k u p jelas. Pasal 62 C u k u p jelas, Pasal 63 C u k u p jelas.

i \ | \ | !

-41-

Pasal 64 C u k u p jelas. Pasal 65 C u k u p jelas. Pasal 66 C u k u p jelas. Pasal 67 C u k u p jelas. Pasal 68 C u k u p jelas. Pasal 69 C u k u p jelas. Pasal 70 C u k u p jelas. Pasal 71 C u k u p jelas. Pasal 72 C u k u p jelas. Pasal 73 C u k u p jelas. Pasal 74 C u k u p jelas. Pasal 75 C u k u p jelas. Pasal 76 C u k u p jelas. Pasal 77 C u k u p jelas. Pasal 78 C u k u p jelas. Pasal

79

C u k u p jelas. Pasal 80 Ayat(l) Cukup jelas. Ayat(2) Cukup jelas. Ayat(3) Cukup jelas. Ayat(4) y a n g d i m a k s u d k a n dengan fasilitas u m u m s a r k n a pelayanan dasar fisik s u a t u l i n g k u n g a n y a n g diperur t u k k a n bagi masyarakat u m u m dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian, contoh : jalan, a n g k u t a n u m u m , | s a l u r a n air, j e m b a t a n , halte, alat penerangan u m u m , j a r i n g a n listrik, banjir kanal, trotoar, tempat p e m b u a n g a n s a m p a h dll. Pasal 81 C u k u p jelas. Pasal 82 C u k u p jelas. Pasal 83 C u k u p jelas. Pasal 84 C u k u p jelas. -42-

Pasal 85 C u k u p , elas. Pasal 86 C u k u p _ elas. Pasal 87 C u k u p _ elas. Pasal 88 C u k u p _ elas. Pasal 89 C u k u p _ elas. Pasal 90 C u k u p , elas. Pasal 91 C u k u p _l e l a s . Pasal 92 C u k u p jelas. Pasal 93 C u k u p _ elas. Pasal 94 C u k u p . jelas. Pasal 95 C u k u p . jelas. Pasal 96 C u k u p _j e l a s . Pasal 97 C u k u p jelas. Pasal 98 C u k u p jelas. Pasal 99 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

Cukup 100 Cukup 101 Cukup 102 Cukup 103 Cukup 104 Cukup 105 Cukup 106 Cukup 107 Cukup 108 Cukup 109 Cukup n o Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.