BUPATI
BATANG
PERATURAN BUPATI
11
NOMOR
BATANG
TAHUN
2014
TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN
GAJI PEGAWAI N E G E R I SIPIL MELALUI
PEGAWAI N E G E R I SIPIL E L E KTR ONI K DI LINGKUNGAN KABUPATEN
Menimbang
:
Kartu
Pegawai
PasaJ 8 h u r u f f d a n Kepegawaian Negeri
BATANG,
Pegawai
Sipil
1.
Pasal
Pasal
Elektronik,
Sipil
14 Ayat
perlu
ketentuan
(3) P e r a t u r a n K e p a l a
menetapkan Gaji Pegawai
Elektronik
Di
18
ayat
(6)
Undang-undang Daerah
Peraturan
Bupati
Sipil Melalui
Kartu
Lingkungan
Undang-Undang
Pemerintah
Dasar
Negara
Republik
1945; Nomor
Tingkat
II
9 Tahun Batang
Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Kepegawaian 1974
Badan Pegawai
1965 tentang
(Lembaran
Pembentukan
Negara
Republik
Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
3.
Sipil
Batang
Indonesia T a h u n 2.
Sipil Elektronik sesuai
Pembayaran
Negeri
Kabupaten
Negeri
Negara Nomor 7 T a h u n 2008 tentang Kartu
tentang Pedoman
:
ESA
b a h w a u n t u k m e m p e r m u d a h p e m b a y a r a n gaji Pegawai Negeri dengan
Mengingat
PEMERINTAH
BATANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI
KARTU
Nomor
Indonesia
Nomor
(Lembaran 55,
Nomor
2757);
8 Tahun Negara
Tambahan 3041) 1
Negara
1974
tentang
Republik Lembaran
sebagaimana
telah
Pokok-pokok
Indonesia Negara diubah
Tahun Republik dengan
Undang-Undang Atas
Nomor
Undang-Undang
Pokok
43
Tahun
Nomor
Kepegawaian
1999
8 Tahun
(Lembaran
tentajig 1974
Negara
Perubahan
tentang
Republik
Pokok-
Indonesia
T a h u n 1999 Nomor 169, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik
4.
Indonesia Nomor
3890);
Undang-Undang
Nomor
17 T a h u n
2003
tentang
Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003
Nomor
47,
Indonesia Nomor 5.
6.
Tambahan
Lembaran
Negara
Negara
(Lembaran
Nomor
5,
Nomor
4355);
Daerah
Negara
Tambahan
Republik
Lembaran
Perbendaharaan
Indonesia
Negara
Tahun
Republik
2004
Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
(Lembaran
Nomor
RepubUk
4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Undang-Undang
Tahun
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
125, T a m a b a h a n Lembaran Negara Republik
2004
Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan
Nomor
Undang-Undang
12
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang
Pemerintahan
Daerah
Tahun
2008
tentang
Nomor 32 Tahun
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia T a h u n 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 7.
Undang-Undang Atas
Nomor
Negara
4844); 10 T a h u n
Undang-Undang
Nommor
1998 7
tentang
Tahun
Perubahan
1992
tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n
8.
Nomor
182, T a m b a h a n Lembaran
Nomor
3790);
Undang-Undang Transaksi
Nomor
Elektronik
Negara Republik
9.
Undang-Undang Peraturan
1998
Indonesia
11 T a h u n 2008 tentang Informasi D a n
(Lembarang
Negara
Republik
Indonesia
T a h u n 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
2004
RepubUk
4843); Nomor
12 T a h u n 2 0 1 1 tentang
Perundang-undangan
(Lembarein
Pembentukan
Negara
Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2
5234);
RepubUk Negara
10. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 7 T a h u n 1 9 7 7 tentang P e r a t u r a n Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 1977 Nomor Indonesia
Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara
3098)
kali terakhir dengan 2013
tentang
Pemerintah Pegawai
Perubahan 7
Tahun
Batas
Pekalongan,
Republik
1977
Nomor
Wilayah
Kabupaten
Kabupaten
tentang
Negara
21
Indonesia
Tingkat
Indonesia
Tahun
II
Nomor
Keuangan
Daerah
2005
Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor 13. P e r a t u r a n
Pemerintah
Pembagian
Nomor
Urusan
Pemerintahan Republik
Republik
Daerah
Pemerintah
Tingkat
(Lembaran
Nomor
58
42,
Tahun
140,
dan
Negara Tambahan
2005
tentang
Negara
Republik
Tambahan
Lembaran
4578); 38
Tahun
39
2007
Antara
tentang
Pemerintah,
(Lembaran
Nomor
82,
Negara Tambahan
4737);
Tahun
2007
tentang
Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia T a h u n 2007 Nomor 83, T a m b a h a n Lembaran Republik Indonesia Nomor
Pengelolaan
Negara
4738);
15. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6 Pedoman
II
3381);
(Lembaran
2007
Nomor
tentang
Batang
Kabupaten /Kota Tahun
1988
11 P e k a l o n g a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Pengelolaan
Gaji
Indonesia
Daerah
Pemerintahan
Indonesia
14. P e r a t u r a n
Peraturan
Tingkat
1988
Pemerintah
Tahun
Tahun
Peraturan
Tahun
Kotamadya
Daerah
Daerah
Pengelolaan
22
Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12. P e r a t u r a n
beberapa
571);
Pemerintah
Perubahan
Republik
telah diubah
Kelimabelas
Sipil (Lembaran
Tahun 2013 Nomor 11. Peraturan
sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor
Nomor
Negeri
Indonesia
Keuangan
Daerah
tentang
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N o m o r
21 T a h u n 2011 tentang Perubahan Kedua
P e r a t u r a n M e n t e r i Dalam Pedoman Pengelolaan
Negeri N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6
Keuangan 3
Daerah;
Atas
tentang
16. P e r a t u r a n Kepala B a d a n Kepegawaian Negara N o m o r 7
Tahun
2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN PEGAWAI
BUPATI
NEGERI
SIPIL E L E K T R O N I K
TENTANG SIPIL
PEDOMAN
MELALUI
PEMBAYARAN
KARTU
DI LINGKUNGAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
GAJI
NEGERI
KABUPATEN
BATANG. BAB I KETENTUAN
U M U M
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten
2.
Pemerintah
Daerah
Batang.
adalah
Bupati
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. 3.
Bupati adalah Bupati Batang.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
5.
Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat B K D adalah Kepegawaian Daerah Kabupaten
6.
Satuan Kerja Satuan
Perangkat
Kerja
Badan
Batang.
Daerah yang
Perangkat
Batang.
Daerah
di
selanjutnya disingkat SKPD Lingkungan
Pemerintah
adalah
Kabupaten
Batang. 7.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten
8.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Unit
Batang.
Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 9.
Anggaran adalah
Pendapatan
rencana
disetujui
Batang. dan
keuangan
bersama
oleh
Belanja tahunan
pemerintah
dengan peraturan daeraii.
4
Daerah,
selanjutnya
pemerintah daerah daerah
dan
DPRD,
disingkat
yang dan
dibahas di
APBD dan
tetapkan
i 0.
Pejabat
Penatausahaan
Keuangain
selanjutnya disingkat PPK-SKPD
Satuan
Perangkat
Daerah
yang
adalah Pejabat yang m e l a k s a n a k a n
fungsi
dan tata u s a h a keuangan pada SKPD Kabupaten 11.
Pengguna
Anggaran
/ Kuasa Pengguna
Batang.
Anggaran
Daerah yang selanjutnya disingkat PA/KPA-SKPD Kewenangan
Penggunaan
Anggaran
Satuan Kerja
Perangkat
adalah Pejabat
Pemegang
u n t u k melaksanakan tugas pokok
fungsi SKPD yang dipimpinnya, yang memiliki kewenangan dan atau mengesahkan beban
APBD
dan
surat bukti yang
bertanggung
jawab
menjadi dasar
atas
kebenaran
dan
menandatangani pengeluaran
atas
dan
dari
akibat
penggunaan bukti tersebut dilingkungan SKPD yang dipimpinnya. 12.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS Sipil
Daerali
pengelolaan
Kabupaten
Batang
dan
Pegawai
adalah Pegawai
Negeri
Sipil
Negeri
Lainnya
gajinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
yang
Batang,
t e r m a s u k Calon Pegawai Negeri Sipil. 13.
Gaji a d a l a h p e n g h a s i l a n y a n g d i t e r i m a oleh P N S y a n g terdiri d a r i gaji
pokok
d a n t u n j a n g a n b e r d a s a r k a n d a f t a r a t a u t e r c a t a t d a l a m d a f t a r gaji, 14.
Kartu
Pegawai
Elektronik
yang
selanjutnya disingkat
Identitas PNS yang m e m u a t data PNS berfungsi
multiguna
pengendalian data 15.
Surat
16.
yang
adalah
d a n keluarga secara
pelayanan
dibidang
Kartu
elektronik yang
kepegawaian
dan
kepegawaian. Pembayaran
Permintaan
dokumen
untuk
KPE
yang
diterbitkan
pelaksanaan
kegiatan
permintaan
pembayaran.
/
oleh
selanjutnya
pejabat
bendahara
yang
disingkat
SPP
bertanggung
pengeluaran
adalah
jawab
untuk
atas
mengajukan
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen
yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna
anggaran
/ kuasa
pengguna
anggaran
Pencairan
Dana
untuk
pengeluaran
penerbitan
Dokumen
Surat
Perintah
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
atas
Kerja
beban
Perangkat
Daerah. 17.
Surat Perintah Pencairan dokumen yang
Dana
yang
selanjutnya disingkat
digunakan sebagai dasar
oleh Bendahara U m u m Daerah berdasarkan 18.
Bank
adalah
Bank
U m u m
yang
pencairan
5
dana yang
adalah
diterbitkan
SPM.
ditetapkan
pengelolaan u a n g daerah.
SP2D
oleh
Bupati
sebagai
tempat
19.
Anjungan Tunai Mandiri yang
selanjutnya disingkat A T M
adalah
anjungan
u n t u k m e l a k u k a n transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank.
B A B II MAKSUD DAN
TUJUAN
Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini adalah : a.
Optimalisasi pemanfaatan fungsi K P E oleh
PNS
b.
Sebagai l a n d a s a n h u k u m s i s t e m p e m b a y a r a n gaji
PNS.
Pasal 3 Tujuan Peraturan Bupati ini adalah : a.
Memberikan gaji
b.
kemudahan, keamanan
dan
kenyamanan dalam
Pembayaran
PNS;
Meningkatkan pendayagunaan
pelayanan
dan
tertib
administrasi
kepegawaian
dengan
KPE;
B A B III PENGELOLAAN Pasal
GAJI 4
D a l a m pengelolaan gaji, B K D m e m p u n y a i t a n g g u n g j a w a b a.
Memproses
untuk :
d o k u m e n perubahan data pegawai sebagai dasar perubahan
gaji
PNS; b.
Melakukan
pemutakhiran data
perubahan
kedalam Sistem Informasi Manajemen c.
data
PNS
dan
data
Kepegawaian;
Memfasilitasi pembuatan K P E baru, ralat, hilang m a u p u n rusak; Pasal
Dalam
Pengelolaan
gaji,
masing-masing
5 SKPD/PA/KPA
mempunyai
jawab untuk : a.
lainnya
M e n g u s u l k a n p e m b u k a a n rekening t a b u n g a n bagi PNS kepada
6
Bank;
tanggung
b.
Mencatat
dan mendokumentasikan nomor
rekening tabungan yang
sudah
diproses, diterbitkan oleh B a n k ; C.
Menyampaikan
usuian bukti
sah
mutasi data
kepegawaian
kepada
BKD
u n t u k proses perubahan data PNS ; d.
M e n y a m p a i k a n u s u i a n daftar p e r u b a h a n gaji p e g a w a i p a l i n g l a m b a t 10 (sepuluh) setiap b u l a n n y a sesuai bukti yang sah ke
e.
Menyampaikan
r e k a p i t u l a s i gaji
pegawai
j u m l a h PNS beserta keluarganya setiap
per
tanggal
DPPKAD;
golongan
dan
rekapitulasi
bulannya sesuai dengan
perubahan
gaji; f.
Menyampaikan
permohonan
Surat Perintah Membayar
kelengkapannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
(SPM)
Gaji
beserta
Keuangan dan Asset
D a e r a h paling lambat tanggal 2 0 (dua puluh) setiap b u l a n ; g.
M e n g a m b i l t e m b u s a n S u r a t P e r i n t a h P e n y e d i a a n D a n a (SP2D) gaji d a r i D i n a s Pendapatan, Pengelolaan K e u a n g a n d a n Asset D a e r a h setiap bulan;
h.
Menyampaikan
daftar
n o m i n a t i f gaji
dan
potongan-potongan
gaji
kepada
B a n k b e r u p a h a s i l c e t a k a n ( p r i n t o u t ) d a n d a t a e l e k t r o n i k (soft copy) format yang
sudah ditentukan pihak B a n k paling lambat tanggal
dengan 25
(dua
p u l u h lima) setiap bulan; i.
M e m b e r i k a n p e r i n t a h k e p a d a B a n k u n t u k m e l a k u k a n p e m i n d a h b u k u a n gaji, sesuai d e n g a n daftar n o m i n a t i f gaji setelah d i k u r a n g i p o t o n g a n - p o t o n g a n Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan kepada
setiap rekening
dari
tabungan
PNS; j.
Memberikan perintah kepada rekening Bendahara
Bank untuk melakukan pemindahbukuan
Pengeluaran
semua
potongan
yang
harus
ke
dibayarkan
kepada pihak ketiga; k.
Menyimpan tanda bukti pemindahbukuan dari Bank.
Pasal 6 D a l a m pengelolaan gaji, D P P K A D m e m p u n y a i t a n g g u n g j a w a b a.
Menerima,
meneliti dan
diajukan oleh
mencatat
SPM
PA/KPA-SKPD; 7
Gaji beserta
untuk : kelengkapannya
yang
b.
Meneliti dan menguji kelengkapan
d o k u m e n S P M Gaji i n d u k bulanan
untuk
M e m e r i n t a h k a n B a n k u n t u k mentransfer dana sebesar j u m l a h bersih
(netto)
menerbitkan SP2D c.
gaji;
ke Rekening Bendahara Pengeluaran 21, Potongan
luran Wajib
SKPD, mentransfer potongan PPh
Pegawai, Askes serta T a p e r u m
Pasal
ke rekening
Kas
Negara sesuai yang tercantum pada S S B P dan PPh Pasal 2 1 . Pasal
7
D a l a m p e n g e l o l a a n gaji, B a n k m e m p u n y a i t a n ^ u n g j a w a b u n t u k : a.
Memproses dan menerbitkan tabungan dari usuian
b.
Memberitahukan nomor kepada
c.
rekening tabungan
SKPD;
kepada PNS
dengan
tembusan
SKPD;
Menerbitkan
Kartu
ATM
untuk
pengambilan
gaji
sesuai
dengan
nomor
rekening sebagaimana prosedur yang ditetapkan oleh Bank; d.
Melakukan aktivasi KPE;
e.
Membebaskan
biaya yang timbul akibat pembukaan
dengan menggunakan
KPE atau kartu
rekening dan transaksi
ATM;
f.
Menerima tembusan SP2D Gaji dari
g.
M e m i n d a h b u k u k a n d a n a sebesar gaji b e r s i h (netto) ke r e k e n i n g pengeluaran
h.
DPPKAD; bendahara
SKPD;
M e n e r i m a d a f t a r n o m i n a t i f gaji d a n p o t o n g a n - p o t o n g a n
gaji k e p a d a B a n k
b e r u p a h a s i l c e t a k a n ( p r i n t o u t ) d a n d a t a e l e k t r o n i k (soft copy) d e n g a n f o r m a t y a n g s u d a h d i t e n t u k a n p i h a k B a n k u n t u k d i m a s u k k a n ke setiap tabungan i.
PNS;
M e m i n d a h b u k u k a n gaji sesuai d e n g a n daftar n o m i n a t i f gaji setelah d i k u r a n g i potongan-potongan
yang diterima dari rekening bendahara
SKPD ke nomor rekening tabungan masing-masing j.
rekening
pengeluaran
PNS;
Melakukan pemindahbukuan ke rekening Bendahara Pengeluaran potongan yang harus dibayarkan kepada pihak
8
ketiga
semua
BAB TATA CARA PEMBAYARAN
IV
DAN PENGAMBILAN
Pasal
P e m b a y a r a n gaji P N S d i l a k u k a n m e l a l u i B a n k .
(2)
Untuk pembayaran
sebagaimana
dimaksud
pada
wajib m e m i l i k i R e k e n i n g T a b u n g a n u n t u k gaji pada
Pasal (1)
Gaji
PNS
terdiri
tunjangan
keluarga,
fungsional
u m u m ,
kesehatan dan (2)
dari
gaji
pokok
ditambah
beras,
ayat
setiap
PNS
Bank.
tunjangan-tunjangan
tunjangan
tunjangan
fungsional,
PPh,
yaitu
tunjangan
tunjangan
asuransi
pembulatan;
Gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan sebagaimana (1)
(1)
9
tunjangan jabatan, tunjangan
PNS
8
(1)
gaji
GAJI
telah dikurangi dengan
potongan-potongan
luran
dimaksud pada wajib
pegawai
ayat (IWP),
tabungan p e r u m a h a n (Taperum), PPh Pasal 2 1 dan asuransi kesehatan. (3)
Gaji sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m a s i h d i k u r a n g i d e n g a n
kewajiban
lain dan / atau angsuran pinjaman / kredit Pasal Tata cara pembayaran a.
Bendahara dilampiri
gaji P N S a d a l a h sebagai b e r i k u t :
pengeluaran dengan
keluarganya,
SKPD
rekapitulasi
perbedaan
mengajukan gaji
dan
SPP
Gaji
kepada
rekapitulasi j u m l a h
gaji b u l a n lalu d a n b u l a n berjalan,
d a n t u n j a n g a n , serta daftar gaji b.
10
SKPD
PNS
beserta
rincian
belanja
pergolongan;
SPP Gaji diverifikasi oleh PPK S K P D k e m u d i a n diteribitkan S P M Gaji oleh SKPD dan dikirimkan ke DPPKAD u n t u k diterbitkan SP2D
c.
PPK
DPPKAD bersih
memerintahkan (netto)
ke
Bank
Rekening
untuk
mentransfer
Bendahara
Pengeluaran
PA
Gaji;
dana
sebesar j u m l a h
SKPD,
mentransfer
potongan PPh Pasal 2 1 , Potongan l u r a n Wajib Pegawai, Askes serta
Taperum
ke rekening Kas Negara sesuai yang tercantum pada SSBP dan PPh Pasal 2 1 ; d.
Bank
memindahbukukan
Bendahara Pengeluaran
dana
sebesar
SKPD;
9
gaji
bersih
(netto)
ke
rekening
e.
Bendahara
pengeluaran
SKPD
m e n y u s u n r e k a p i t u l a s i gaji
PNS beserta potongannya yang disampaikan oleh
masing-masing
pihak ketiga paling lambat
tanggal 20 (dua puluh) u n t u k k e m u d i a n disampaikan ke B a n k paling lambat tanggal 2 5 (dua p u l u h lima) setiap bulan; f.
B a n k m e l a k u k a n proses transfer gaji k e r e k e n i n g t a b u n g a n
masing-masing
P N S setiap tanggal 1 (satu) a t a u sesuai tanggal d i t e r b i t k a n n y a S P 2 D ; Pasal 11 P e n g a m b i l a n gaji P N S d a p a t d i l a k u k a n m e l a l u i : a.
Pengambilan tunai di Bank;
b.
Pengambilan tunai melalui ATM. Pasal 12
(1)
Pengambilan tunai di B a n k dapat dilakukan dengan cara : a.
Perorangan;
b. K o l e k t i f m e l a l u i B e n d a h a r a P e n g e l u a r a n c. (2)
SKPD;
Kolektif melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
UPTD.
U n t u k p e n g a m b i l a n s e c a r a p e r o r a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a, m a s i n g - m a s i n g P N S d a t a n g sendiri u n t u k m e l a k u k a n p e n g a m b i l a n uang ke Bank, dalam hal yang bersangkutan berhalangan hadir ke Bank, m a k a dapat menguasakan kepada orang lain dengan meterai yang cukup.
(3)
Untuk pengambilan
secara
kolektif sebagaimana
h u r u f b d a n h u r u f c, m a s i n g - m a s i n g P N S tabungan
yang
sudah
ditandatangani
dimaksud pada
ayat
(1)
m e n g u m p u l k a n slip p e n a r i k a n kepada
Bendcihara,
kemudian
d i s e r a h k a n k e B a n k d i l a m p i r i s u r a t k u a s a k o l e k t i f p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) h a r i sebelum awal bulan, sepanjang belum diterbitkannyaA T M
Pendamping.
Pasal 13 (1)
Pengambilan melalui A T M dapat dilakukanpada A T M Bank;
(2)
Pengambilan melalui A T M sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n
dengan m e n g g u n a k a n K P E yang dapat berfungsi sebagai Kartu A T M .
10
BAB PELAKSANAAN
V
LAYANAN GAJI
Pasal
14
(1)
L a y a n a n gaji P N S d i l a k s a n a k a n oleh b a n k .
(2)
L a y a n a n gaji P N S
sebagaimana
PNS
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n m e l a l u i
perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan (3)
Perjanjian kerja sama sebagaimana oleh PPKD dengan
dimaksud pada
bank.
a y a t (2)
dilaksanakan
bank.
BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN Pasal (1)
PELAPORAN
15
B K D m e l a k u k a n monitoring dan evaluasi pelaksanaan K P E sebagai layanan p e m b a y a r a n gaji P N S m e l a l u i b a n k .
(2)
D a l a m melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana a y a t (1) B K D b e r k o o r d i n a s i d e n g a n S K P D d a n U P T D
(3)
dimaksud
terkait.
Masing-masing SKPD dan UPTD melaporkan kepada Bupati melaiui BKD
apabila
terdapat
permasalahan
pada
pelaksanaan
KPE
sebagai
Kepaia layanan
p e m b a y a r a n gaji P N S m e l a l u i B a n k . (4)
Kepala
BKD
melaporkan
hasil
monitoring dan
evaluasi
kepada
Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Pasal (1)
PPKD
melakukan monitoring dan
16 evaluasi pelaksanaan
pembayaran
gaji
PNS. (2)
Monitoring dan evaluasi sebagaimana sesuai dengan
dimaksud pada
perjanjian kerja sama sebagaimana
ayat
(1) d i l a k u k a n
dimaksud dalam
Pasal
14. Pasal (1)
Bank
melaporkan
kepada
17
Bupati
melalui
PPKD
apabila
terdapat
BKD
apabila
terdapat
p e r m a s a l a h a n p e l a k s a n a a n p e m b a y a r a n gaji PNS. (2)
Bank
melaporkan
kepada
Bupati
melalui
p e r m a s a l a h a n p e l a k s a n a a n p e m b a y a r a n gaji P N S m e l a l u i K P E .
11
BAB VII KETENTUAN Pasal
PENUTUP 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Batang.
Ditetapkan di Batang pada
t a n g g a l 3 Januari 2014 BUPATI
BATANG,
ttd
YOYOK RIYO Diundangkan di Batang p a d a t a n g g a l 3 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUDIBYO
BATANG,
ttd
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001
12
N O M O R1
Peraturan
