BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UANG KABUPATEN BATANG
DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI Menimbang
:
a. b a h w a
dalam
ESA
BATANG,
rangka
melaksanakan
ketentuan
Pasal
28
A y a t (3) U n d a n g - U n d a n g Republik Indonesia Nomor 1 T a h u n 2005 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 151 A y a t (1) P e r a t u r a n P e m e r i n t a h R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 8 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan U a n g Daerah; b. b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t i m b a n g a n s e b a g a i m a n a dimaksud d a l a m h u r u f a, p e r l u m e n e t a p k a n P e r a t u r a n B u p a t i t e n t a n g Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Batang;
Mengingat
;
1 . P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g Indonesia T a h u n 1945;
Dasar
Negara
Republik
2. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 9 T a h u n 1 9 6 5 t e n t a n g P e m b e n t u k a n D a e r a h T i n g k a t II B a t a n g ( L e m b a r a n Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. U n d a n g - U n d a n g Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 17 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g K e u a n g a n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1
5. U n d a n g - U n d a n g Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 5, T a m b a h a n Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
tentang Republik Lembaran
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang P e r u b a h a n Batas W i l a y a h K o t a m a d y a D a e r a h Tingkat II Pekalongan, K a b u p a t e n D a e r a h T i n g k a t II Pekalongan, d a n Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;
14.
P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e d o m a n Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 S e r i E N o m o r 1);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UANG DAERAH KABUPATEN BATANG.
PENGELOLAAN
BAB I KETENTUAN U M U M Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan : 1. D a e r a h a d a l a h D a e r a h K a b u p a t e n
Batang.
2.
Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat sebagai u n s u r penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang m e m p u n y a i batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat m e n u r u t prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Bupati
5.
S a t u a n Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat S K P D adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang.
daerah
adalah Bupati Batang.
3
6.
S a t u a n Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan u a n g t e r m a s u k di d a l a m n y a segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat A P B D adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
10.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang m e m p u n y a i tugas melaksanakan pengelolaan APBD d a n bertindak sebagai Bendahara U m u m Daerah.
11.
Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat B U D adalah P P K D yang bertindak d a l a m kapasitas sebagai fungsi Bendahara U m u m Daerah.
12.
Kuasa Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas B U D .
13.
B a n k U m u m adalah B a n k yang melaksanakan kegiatan u s a h a secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
14.
Kas U m u m Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati u n t u k m e n a m p u n g seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15.
Rekening Kas U m u m Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16.
Uang Daerah adalah U m u m Daerah.
uang yang
dikuasai oleh
Bendahara
4
17.
Penerimaan Daerah adalah uang yang m a s u k ke kas daerah.
18.
Pengeluaran Daerah adalah u a n g yang keluar ke kas daerah.
19.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah diakui sebagai p e n a m b a h a n nilai kekayaan bersih.
yang
20.
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
yang
21.
Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
22.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran u n t u k melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23.
B e n d a h a r a adalah setiap orang a t a u badan yang diberi tugas u n t u k dan atas n a m a negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
24.
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan A P B D pada SKPD.
25.
Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26.
Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas m a s u k yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar u n t u k mengatur ketersediaan dana yang cukup guna m e n d a n a i pelaksanaan kegiatan d a l a m setiap periode.
27.
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah d o k u m e n yang menyatakan tersedianya dana u n t u k m e l a k s a n a k a n kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
28.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah d o k u m e n yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
29.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat S P M adalah d o k u m e n yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran u n t u k penerbitan SP2D atas beban pengeluaran D o k u m e n Pelaksanaan Anggaran SKPD.
5
30.
Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
31.
Surat Perintah Pencairan D a n a yang selanjutnya disingkat S P 2 D adalah d o k u m e n yang d i g u n a k a n sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh B U D berdasarkan SPM.
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Pedoman Pengelolaan Uang Daerah yang diatur dalam Bupati ini adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1.
Peraturan
Bendahara U m u m Daerah; Uang Daerah; Rekening Milik Bendahara U m u m Daerah; B u n g a dan/atau jasa Giro; Penerimaan Pemerintah Daerah; Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Perencanaan Kas Pemerintah Daerah; Pengelolaan Kekurangan / Kelebihan Kas; Pertanggungjawaban dan Pelaporan Uang Daerah; Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah; Sanksi; Penutup.
B A B 11 BENDAHARA U M U M
DAERAH
Pasal 3 (1)
Kepala S a t u a n Kerja Pengelola Keuangan sebagai Bendahara U m u m Daerah.
Daerah
bertindak
(2) K e p a l a S a t u a n K e r j a P e n g e l o l a K e u a n g a n D a e r a h s e l a k u Bendahara U m u m Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara U m u m Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.
Pasal 4 Wewenang Bendahara U m u m Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi : a. m e m b e r i k a n petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
6
b. m e m a n t a u pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; c. m e n g u s a h a k a n d a n m e n g a t u r d a n a y a n g d i p e r l u k a n d a l a m pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. m e n y i m p a n U a n g D a e r a h ; e. m e l a k s a n a k a n p e n e m p a t a n U a n g D a e r a h ; f. m e l a k u k a n p e m b a y a r a n b e r d a s a r k a n p e r m i n t a a n p e j a b a t Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas U m u m Daerah; dan g. m e n y a j i k a n i n f o r m a s i K e u a n g a n D a e r a h ;
Pasal 5 (1) B e n d a h a r a U m u m D a e r a h d a p a t m e m b e r i k a n k u a s a k e p a d a Pejabat dibawahnya untuk melaksanakan sebagian tugasnya. (2) P e j a b a t y a n g d i b e r i k u a s a o l e h B e n d a h a r a U m u m sebagaimana tersebut pada ayat (1) disebut Bendahara U m u m Daerah.
Daerah Kuasa
(3) P e n u n j u k a n K u a s a B e n d a h a r a U m u m D a e r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m a y a t (2) d i t e t a p k a n d e n g a n K e p u t u s a n Bupati. (4) K u a s a B e n d a h a r a U m u m D a e r a h b e r t u g a s : a. m e n y i a p k a n A n g g a r a n K a s ; b. m e n y i a p k a n S u r a t P e n y e d i a a n D a n a ; c. m e n e r b i t k a n S u r a t P e r i n t a h P e n c a i r a n D a n a d a n ; d. m e n y i m p a n s e l u r u h b u k t i asli k e p e m i l i k a n d a e r a h . (5) U n t u k m e l a k s a n a k a n t u g a s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4) K u a s a B e n d a h a r a U m u m D a e r a h mempunyai wewenang: a. m e m a n t a u p e l a k s a n a a n p e n e r i m a a n d a n pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; b. m e n g u s a h a k a n d a n m e n g a t u r d a n a y a n g d i p e r l u k a n dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. m e n y i m p a n U a n g D a e r a h ; d. m e l a k s a n a k a n p e n e m p a t a n U a n g D a e r a h d a n m e n g e l o l a / m e n a t a u s a h a k a n investasi; e. m e l a k u k a n p e m b a y a r a n b e r d a s a r k a n p e r m i n t a a n p e j a b a t Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas U m u m Daerah; f. m e l a k s a n a k a n pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; g. m e l a k u k a n p e n g e l o l a a n u t a n g d a n p i u t a n g d a e r a h ; d a n h. m e l a k u k a n penagihan piutang daerah.
7
(6) P e l a k s a n a a n t u g a s d a n w e w e n a n g K u a s a B e n d a h a r a U m u m D a e r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4) d a n a y a t (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (7) P e n a r i k a n d a n a d a r i R e k e n i n g K a s U m u m D a e r a h d i B a n k U m u m dilakukan atas perintah Bendahara U m u m Daerah / Kuasa Bendahara U m u m Daerah. (8)
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas U m u m Daerah dilakukan atas perintah Bendahara U m u m Daerah / Kuasa Bendahara U m u m Daerah.
B A B III UANG DAERAH Pasal 6 (1) U a n g D a e r a h b e r u p a R u p i a h . (2) U a n g D a e r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) terdiri atas u a n g dalam Kas U m u m Daerah, uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.
Pasal 7 (1) P e n a m b a h a n U a n g D a e r a h b e r s u m b e r d a r i : a. p e n d a p a t a n d a e r a h , a n t a r a l a i n P e n d a p a t a n A s l i D a e r a h , Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah; b. p e n e r i m a a n pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan c. p e n e r i m a a n d a e r a h l a i n n y a , a n t a r a l a i n penerimaan perhitungan pihak ketiga. (2)
Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh : a. b e l a n j a d a e r a h ; b. p e n g e l u a r a n p e m b i a y a a n , a n t a r a l a i n p e m b a y a r a n p o k o k utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan c. p e n g e l u a r a n d a e r a h l a i n n y a , a n t a r a l a i n pengeluaran p e r h i t u n g a n p i h a k ketiga.
8
BAB IV REKENING MILIK BENDAHARA U M U M
DAERAH
Pasal 8 (1) B u p a t i m e n u n j u k B a n k U m u m s e s u a i d e n g a n k r i t e r i a d a n persyaratan u n t u k m e n y i m p a n U a n g Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan u n t u k membiayai pengeluaran daerah. (2) K e p a l a S a t u a n K e r j a P e n g e l o l a K e u a n g a n D a e r a h Bendahara U m u m Daerah m e m b u k a rekening Kas Daerah pada B a n k U m u m yang ditunjuk oleh s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1).
selaku U m u m Bupati
(3) P e n u n j u k a n B a n k U m u m s e b a g a i m a n a dimaksud pada a y a t (1) d i m u a t d a l a m p e r j a n j i a n a n t a r a B e n d a h a r a U m u m Daerah dengan B a n k U m u m yang bersangkutan. (4)
P e r j a n j i a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) s e k u r a n g kurangnya mencakup : a. j e n i s p e l a y a n a n y a n g d i b e r i k a n ; b. m e k a n i s m e p e n g e l u a r a n / p e n y a l u r a n d a n a m e l a l u i b a n k ; c. p e l i m p a h a n p e n e r i m a a n d a n s a l d o r e k e n i n g p e n g e l u a r a n ke Rekening Kas U m u m Daerah; d. p e m b e r i a n b u n g a /jasa giro /deposito /bagi hasil atas saldo rekening; e. k e w a j i b a n m e n y a m p a i k a n l a p o r a n ; f. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan g. t a t a c a r a p e n y e l e s a i a n p e r s e l i s i h a n .
(5)
Pembukaan rekening di Bank U m u m oleh Bupati berdasarkan p e n u n j u k a n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b e r p e d o m a n p a d a k e t e n t u a n y a n g b e r l a k u .
Pasal 9 (1) B e n d a h a r a U m u m D a e r a h / K u Daerah dapat m e m b u k a rekening U m u m yang ditunjuk oleh Bup kelancaran pelaksanaan operasional
asa Bendahara U m u m penerimaan pada B a n k ati untuk mendukung penerimaan daerah.
(2) R e k e n i n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i o p e r a s i k a n sebagai rekening bersaldo nihil yang s e l u r u h penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas U m u m Daerah sekurangkurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana y a n g d i t e t a p k a n d a l a m perj anj i a n d e n g a n B a n k U m u m bersangkutan.
9
(3) D a l a m h a l k e w a j i b a n p e l i m p a h a n s e b a g a i m a n a dimaksud pada a y a t (2) s e c a r a t e k n i s b e l u m d a p a t d i l a k u k a n s e t i a p hari, B u p a t i mengatur pelimpahan secara berkala. (4) B e n d a h a r a pengeluaran untuk men pengeluaran
U m u m Daerah dapat membuka rekening pada B a n k U m u m yang ditetapkan oleh Bupati dukung kelancaran pelaksanaan operasional daerah.
(5) R e k e n i n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4) d i o p e r a s i k a n sebagai rekening yang m e n a m p u n g pagu dana untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai rencana pengeluaran yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (5) P e m i n d a h b u k u a n d a n a d a r i r e k e n i n g p e n e r i m a a n d a n / a t a u rekening pengeluaran pada B a n k U m u m ke Rekening Kas U m u m Daerah dilakukan atas perintah Bendahara U m u m Daerah. (7) K e t e n t u a n lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening p e n g e l u a r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), a y a t (2), a y a t (4), d a n a y a t (5) d i t e t a p k a n d e n g a n K e p u t u s a n B u p a t i .
BAB BUNGA
V
DAN/ATAU JASA Pasal
GIRO
10
(1) P e m e r i n t a h D a e r a h m e m p e r o l e h b u n g a d a n / a t a u j a s a atas dana yang disimpan pada B a n k U m u m .
Giro
(2) B u n g a d a n / a t a u j a s a d i t e r i m a P e m e r i n t a h D a e r a h atas penyimpanan Uang Daerah pada Giro dari Bank dimana Uang Daerah tersebut ditempatkan. (3) B u n g a dan/atau jasa Giro s e b a g a i m a n a a y a t (1) d a n (2) secara otomatis langsung m a s u k ke Rekening Kas U m u m Daerah dengan Nomor 1.032.00070.1 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.
Pasal
11
Terhadap U a n g D a e r a h yang berada di B a n k U m u m lain, Bendahara U m u m Daerah berhak menperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku u m u m u n t u k keuntungan Kas Daerah.
10
BAB VI PENERIMAAN PEMERINTAH Pasal
DAERAH
12
(1) P a d a setiap awal t a h u n anggaran bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. (2)
U n t u k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a y a t (1) b u p a t i m e m b e r i i j i n k e p a d a k e p a l a s a t u a n k e r j a perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah u n t u k menbuka rekening penerimaan pada Bank U m u m yang ditetapkan oleh bupati.
(3) S e m u a p e n d a p a t a n a s l i d a e r a h y a n g d i t a m p u n g d i r e k e n i n g p e n e r i m a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) s e t i a p h a r i disetor seluruhnya ke Rekening Kas U m u m Daerah.
BAB VII UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pasal
13
(1) D a l a m r a n g k a p e l a k s a n a a n pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan U a n g Persediaan sebagai u a n g m u k a u n t u k membiayai kegiatan operasional seharihari. (2)
Bupati dapat memberikan ijin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank U m u m u n t u k menampung Uang P e r s e d i a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t {1) kepada satuan kerja perangkat daerah.
(3)
Pada setiap awal t a h u n anggaran, B u p a t i mengangkat Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
(4)
D a l a m rangka pengelolaan kas, Bendahara U m u m Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan / atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (2).
II
Pasal
14
(1) U a n g Persediaan hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak menyediakan barang dan/atau jasa.
jenis oleh yang
(2) P e n g g u n a a n Uang Persediaan yang menyimpang dari k e t e n t u a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e r u p a k a n pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. (3) K e p a l a s a t u a n k e r j a p e r a n g k a t d a e r a h y a n g m e l a k u k a n pelanggaran berkaitan dengan penggunaan Uang Persediaan diberikan sanksi Penolakan Pengajuan Pencairan dana Ganti Uang. (4) D e n g a n adanya penolakan pengajuan pencairan dana s e b a g a i m a n a p e n c a i r a n d a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) K e p a l a S K P D harus memperbaiki administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B A B VIII PERENCANAAN
KAS PEMERINTAH Pasal
DAERAH
15
(1) K e p a l a S a t u a n K e r j a P e n g e l o l a K e u a n g a n D a e r a h s e l a k u Bendahara U m u m Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan Kas d a n m e n e t a p k a n saldo kas minimal. (2) B e r d a s a r k a n p e r e n c a n a a n a r u s k a s d a n s a l d o k a s m i n i m a l sebagaimana pada a y a t (1) B e n d a h a r a U m u m Daerah m e n e n t u k a n strategi m a n a g e m e n t kas untuk mengatasi kekurangan kas m a u p u n untuk menggunakan kelebihan kas. (3)
Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) y a n g d i l a k s a n a k a n o l e h B e n d a h a r a U m u m D a e r a h h a r u s dapat memastikan : a. p e m e r i n t a h d a e r a h s e l a l u m e m i l i k i a k s e s y a n g c u k u p untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; b. s a l d o k a s d i a t a s s a l d o k a s m i n i m a l d i a r a h k a n u n t u k mendapatkan manfaat yang optimal; c. s a l d o k a s m i n i m a l p a d a R e k e n i n g K a s U m u m D a e r a h adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
(4)
D a l a m rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan d a n pengeluaran secara periodik kepada B e n d a h a r a U m u m Daerah.
12
PENGELOLAAN
BAB IX KEKURANGAN
/ KELEBIHAN
Bagian Kesatu Pengelolaan Kekurangan Pasal
KAS
Kas
16
D a l a m hal terjadi kekurangan kas, Bendahara U m u m Daerah dapat m e l a k u k a n p i n j a m a n dari d a l a m negeri d a n / a t a u menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua Pengelolaan Kelebihan Pasal
Kas
17
(1)
Dalam dapat Sentral tingkat
(2)
Penempatan Uang Daerah pada B a n k U m u m dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara U m u m Daerah dapat m e n a r i k u a n g tersebut sebagian a t a u s e l u r u h n y a ke Rekening Kas U m u m Daerah pada saat diperlukan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah p a d a B a n k U m u m s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d a n a y a t (2) d i t e t a p k a n d e n g a n K e p u t u s a n B u p a t i .
hal terjadi kelebihan kas, Bendahara U m u m Daerah menempatkan Uang Daerah pada rekening di B a n k / B a n k U m u m yang menghasilkan bunga dengan bunga/bagi hasil yang berlaku.
Pasal
18
(1)
Bendahara U m u m Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam memanfaatkan kelebihan Kas ditempatkan dalam bentuk Deposito.
(2)
P e n e m p a t a n D e p o s i t o s e b a g a i m a n a p a d a a y a t (1) p a d a B a n k yang ditunjuk berupa Deposito Berjangka dengan jangka waktu satu bulan.
(3)
D a l a m hal dana belum d i b u t u h k a n m a k a Deposito diperpanjang.
(4)
Penempatan Deposito diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara U m u m Daerah dengan B a n k tempat p e n a n a m a n Deposito.
dapat
13
BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN UANG DAERAH Pasal
19
(1)
Bendahara U m u m Daerah, Bupati, dan semua Unit Kerja bertanggung jawab atas pengelolaan u a n g yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)
Bendahara U m u m Daerah, Bupati, d a n semua Unit Kerja yang menguasai Uang Daerah m e l a k u k a n a k u n t a n s i atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
(3)
Pelaporan Pengelolaan uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan Keuangan Pemerintah Daerah d i l a k u k a n secara periodik.
BAB XI PENGAWASAN PENGELOLAAN Pasal
UANG
DAERAH
20
(1) P e n g e n d a l i a n i n t e r n a l t e r h a d a p dilakukan oleh Bupati.
pengelolaan
Uang
Daerah
(2) P e n g a w a s a n f u n g s i o n a l t e r h a d a p p e n g e l o l a a n U a n g D a e r a h dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional / daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB XII SANKSI Pasal 2 1 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan bupati ini dapat dikenakan h u k u m a n administratif, denda dan / atau tuntutan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB Xlll PENUTUP Pasal
22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai
diundangkan
14
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
memerintahkan penempatannya
Ditetapkan di Batang pada tanggai Januari 2015 BUPATI
YOYOK RIYO
BATANG,
SUDIBYO
Di undangkan di Batang pada tanggai Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BATANG
NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN
2015
NOMOR
15
