BUPATI
BATANG
PROVINSI J A W A PERATURAN
T E N G A H
BUPATI
BATANG
N O M O R 59 T A H U N
2016
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN D E N G A N
DAN P E M B E R H E N T I A N PERANGKAT
R A H M A T T U H A N YANG M A H A BUPATI
Menimbang
:
bahwa
u n t u k
Peraturan
Daerah
tentang
Penyelenggaraan
ketentuan Pasal
Kabupaten
Batang
:
1. 2.
Pasal
18
ayat
(6)
tentang
1945;
Undang-Undang
Nomor
Daerah
Tingkat
Indonesia
II
T a h u n
9 T a h u n Batang
1965
Undang-Undang (Lembaran
7
Desa,
m a k a
perlu
Cara
Pengangkatan
Nomor
Dasar
Negara
1965 tentang
(Lembaran
Nomor 6
Lembaran
82
2015
52,
Pembentukan Republik
Tambahan
Lembaran
2757);
T a h u n
Negara
Republik
Negara
2014
Negara Republik Indonesia T a h u n
Tambahan
Pasal
Desa.
Negara Republik Indonesia Nomor 3.
dan
T a h u n
Tata
Undang-Undang
Indonesia T a h u n
80
Nomor
Pemerintahan
Peraturan Bupati
dan Pemberhentian Perangkat Mengingat
ESA
BATANG,
melaksanakan
menetapkan
D E S A
Republik
tentang
Desa
2014 Nomor
Indonesia
7,
Nomor
5495); 4.
Undang-Undang Daerah Nomor
Nomor 23 T a h u n 2014 tentang
(Lembaran
Negara
244, Tambahan
Republik
Lembaran
Indonesia
T a h u n
Negara Republik
2014
Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali
terakhir
dengan
Nomor
tentang
Undang-Undang
Perubahan 2014
Kedua
tentang
Republik
Atas
T a h u n
Undang-Undang
Pemerintahan
Indonesia
9
tahun
Daerah 2015
Peraturan Perubahan Pekalongan, Kabupaten
Pemerintah Batas
Nomor
Wilayah
Kabupaten Daerah
21
Daerah
T a h u n
Tingkat Tingkat
23
(Lembaran
Nomor
Kotamadya
2015
Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.
Pemerintahan
58,
Negara Tambahan
5679); 1988
Daerah II
T a h u n
tentang
Tingkat
Pekalongan II
II dan
Batang
1
(Lembaran
Negara Republik Indonesia T a h u n
1988 Nomor
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
T a h u n
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang 2014
Desa
Nomor
Indonesia
(Lembaran 123,
Nomor
Peraturan
Tambahan 5539)
2014
Republik
47
Negara
telah
T a h u n Republik
diubah
dengan
2015
tentang
T a h u n
2014
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
2014
2015
Desa
Nomor
(Lembaran 157,
Indonesia Nomor Peraturan tentang
Negara
Tambahan
Nomor 6 T a h u n
Republik
Indonesia
Lembaran
Negara
5717);
Menteri
Dalam
Pengangkatan
Peraturan Daerah tentang Daerah
T a h u n Republik
Negeri
dan
Nomor
83
Pemberhentian
T a h u n
2015
Perangkat
Desa
(Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 6 Nomor 8.
2014
Indonesia
Lembaran
Nomor
tentang
Nomor 6 T a h u n
sebagaimana
Pemerintah
3381);
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n tentang
7.
Negara
42,
Kabupaten
Penyelenggaraan Kabupaten
Batang
Nomor
Pemerintahan
Batang T a h u n
2015
7
5);
Tahun
Desa
Nomor
2015
(Lembaran 7,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2015 Nomor
7);
M E M U T U S K A N : Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI TENTANG
P E M B E R H E N T I A N PERANGKAT BAB
TATA CARA PENGANGKATAN DESA.
I
K E T E N T U A N
U M U M
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
dengan:
1.
Daerah adalah Kabupaten
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara Daerah
yang
m e m i m p i n
kewenangan daerah
Batang. pelaksanaan
urusan
pemerintahan
Pemerintahan yang
menjadi
otonom.
3.
Bupati adalah Bupati
4.
Camat
Batang.
atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan
yang
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 5.
berada
di
berwenang
u n t u k
mengatur
dan
mengurus
bawah
Daerah.
Desa adalah adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas yang
D A N
urusan
wilayah
pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul,
dan/atau
hak
tradisional yang
diakui
pemerintahan Negara Kesatuan Republik 6.
Pemerintah Desa
adalah
Kepala
penyelenggara Pemerintahan 7.
Pemerintahan kepentingan
Desa
Kesatuan Republik
dihormati
dalam
sistem
sebagai
unsur
Indonesia.
dibantu perangkat
Desa
Desa.
adalah
masyarakat
Desa
dan
asal
penyelenggaraan
setempat
dalam
urusan sistem
pemerintahan
pemerintahan
dan Negara
Indonesia. 2
8.
Kepala tugas
Desa dan
adalah
pejabat
kewajiban
untuk
Pemerintah
Desa
yang
menyelenggarakan
mempunyai
r u m a h
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 9.
Perangkat
Desa
adalah
unsur
staf
yang
tangga
wewenang,
Desanya
dan
Daerah.
m e m b a n t u
Kepala
Desa
dalam
m e y u s u n kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur
pendukung
tugas
Kepala
Desa
dalam
pelaksanaan
diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur 10.
kebijakan
yang
kewilayahan.
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga melaksanakan penduduk
fungsi
Desa
pemerintahan yang
berdasarkan
anggotanya
keterwakilan
dan
merupakan
wilayah
dan
wakil
ditetapkan
yang dari secara
demokratis. 11.
Peraturan Desa
adalah
Peraturan Perundang-undangan
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 12.
Anggaran
Pendapatan
yang
Anggaran
dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
Pendapatan
dan
Belanja Desa
yang
14.
adalah
panitia
dibentuk oleh Kepala
Desa.
penjaringan
dan
penyaringan
Bakal
Calon
warga
masyarakat desa setempat
Penghasilan
Perangkat
Tetap
dan Perangkat
Perangkat
Desa
disebut yang
Desa. Desa
yang
selanjutnya disebut
yang berdasarkan
adalah
penghasilan
yang
bakal
calon
adalah
penjaringan panitia telah
ditentukan dan ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat 16.
APBDesa
Panitia penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya panitia
15.
adalah
Perda.
selanjutnya disebut
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
oleh
BPD.
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 13.
ditetapkan
sah yang
Desa. diterima Kepala
Desa
Desa. B A B II PENGANGKATAN Bagian Persyaratan
PERANGKAT Kesatu
Pengangkatan
Pasal (1) (2)
(3)
D E S A
2
Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan u m u m dan khusus. Persyaratan u m u m sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) a d a l a h sebagai berikut : a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah U m u m atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai p e n d u d u k Desa dan bertempat tinggal di Desa paling k u r a n g 1 (satu) t a h u n s e b e l u m pendaftaran; d a n d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. P e r s y a r a t a n K h u s u s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) a d a l a h p e r s y a r a t a n yang bersifat k h u s u s dengan m e m p e r h a t i k a n h a k asal u s u l d a n nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
3
Pasal 3 Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) h u r u f d , a n t a r a l a i n t e r d i r i a t a s : a. K a r t u T a n d a P e n d u d u k a t a u S u r a t K e t e r a n g a n b e r t e m p a t t i n g g a l p a l i n g k u r a n g 1 (satu) T a h u n s e b e l u m p e n d a f t a r a n dari R u k u n T e t a n g g a a t a u R u k u n W a r g a setempat; b. S u r a t P e r n y a t a a n b e r t a k w a k e p a d a T u h a n Y a n g M a h a E s a y a n g d i b u a t o l e h yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka T u n g g a l Ika, y a n g d i b u a t oleh y a n g b e r s a n g k u t a n diatas kertas segel a t a u bermaterai cukup; d. Ijazah p e n d i d i k a n d a r i t i n g k a t d a s a r s a m p a i d e n g a n i j a z a h t e r a k h i r y a n g dilegalisasi oleh pejabat b e r w e n a n g a t a u s u r a t p e r n y a t a a n dari pejabat y a n g berwenang; e. A k t e K e l a h i r a n a t a u S u r a t K e t e r a n g a n K e n a l L a h i r ; f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan g. S u r a t P e r m o h o n a n m e n j a d i Perangkat D e s a di atas kertas segel a t a u bermaterai cukup. Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal (1)
Pengangkatan
Perangkat
Desa
4
dilaksanakan
melalui
mekanisme
sebagai
berikut : a.
Kepala
Desa
membentuk
Panitia yang
sekretaris dan m i n i m a l seorang b.
Kepala
Desa
terdiri dari seorang ketua,
seorang
anggota;
melakukan penjaringan
dan
penyaringan
a t a u seleksi
calon
Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia; c.
Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama
2
(dua)
bulan
setelah
jabatan
Perangkat
Desa
kosong
atau
diberhentikan; d.
Hasil sedikit
penjaringan 2
(dua)
dan
orang
penyaringan calon
bakal
calon
Perangkat
dikonsultasikan oleh
Kepala
Desa Desa
paling kepada
Camat; e.
Camat
memberikan
rekomendasi
tertulis terhadap
calon
Perangkat
Desa
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; f.
Rekomendasi
yang
diberikan
Camat
berupa
persetujuan
atau
penolakan
berdasarkan persyaratan yang ditentukan; g.
Dalam
hal
Camat
memberikan
persetujuan,
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan h.
Dalam hal rekomendasi
Camat
Kepala
Perangkat Desa;
berisi penolakan,
Kepala Desa
penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat (2)
Desa
menerbitkan dan melakukan
Desa.
Pengaturan lebih lanjut tugas dan fungsi Panitia sebagaimana d i m a k s u d a y a t (1) h u r u f a d i a t u r d a l a m P e r a t u r a n K e p a l a
pada
Desa.
4
Bagian
Ketiga
Tahapan Pengangkatan Pasal Pengangkatan
Perangkat
Desa
5
Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 3 ayat
(1),
dilaksanakan melalui tahapan : a.
persiapan;
b.
p e n g u m u m a n dan pendaftaran;
c.
seleksi.
dan
Pasal (1)
(2)
Tahap persiapan sebagaimana
6
dimaksud dalam Pasal 5
a.
pembentukan panitia; dan
b.
p e m b e n t u k a n tata tertib pendaftaran Perangkat
Tahap
p e n g u m u m a n
dan pendaftaran
sebagaimana
h u r u f a, m e l i p u t i :
Desa. dimaksud dalam Pasal
5
h u r u f b, m e l i p u t i :
(3)
a.
p e n g u m u m a n lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;
b.
pendaftaran bakal
c.
penelitian administrasi berkas
d.
penetapan
calon; lamaran;
dan p e n g u m u m a n
Tahap Seleksi sebagaimana a.
ujian;
b.
penetapan
c.
penyampaian
d.
p e n g u m u m a n hasil
hasil
calon y a n g berhak m e n g i k u t i seleksi.
d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 h u r u f c, m e l i p u t i :
ujian;
hasil
ujian; ujian. Bagian
Keempat
Pembentukan Panitia dan Pembuatan Tata Tertib Pendaftaran Perangkat Pasal (1)
dan tokoh (2) (3)
7
Kepala Desa m e m b e n t u k panitia sebagaimana huruf a dan
huruf b yang
berasal
Desa
dimaksud dalam Pasal 4 ayat
dari unsur lembaga kemasyarakatan
(1)
desa
masyarakat.
Panitia sebagaimana Kepala
Desa.
Ketua
panitia
dimaksud
dipilih
dari
pada
dan
ayat
oleh
(1)
ditetapkan
anggota
panitia
dengan
keputusan
berdasarkan
hasil
musyawarah. Pasal (1)
Panitia sebagaimana
8
d i m a k s u d d a l a m P a s a l 7 a y a t (1) m e m p u n y a i t u g a s
dan
tanggungjawab: a.
merencanakan
pembiayaan
penyaringan Perangkat
dan jadwal penyelenggaraan
penjaringan
dan
Desa;
b.
mensosialisasikan lowongan dan persyaratan calon Perangkat
c.
menerima pendaftaran bakal
d.
menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal
Desa;
calon; calon; 5
e.
m e m b u a t tata tertib pencalonan Perangkat
f.
m e l a k s a n a k a n seleksi terhadap bakal
g.
m e n y e r a h k a n hasil seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala
h.
membuat
laporan pelaksanaan
dan
Desa;
calon; pertanggungjawaban
Desa;
kepada
Kepala
Desa. (2)
Uraian tugas masing-masing seksi ditentukan lebih lanjut oleh panitia.
(3)
Tugas
panitia berakhir setelah
dilantik dan
diambil sumpah/janji
Perangkat
Desa. Pasal
9
Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan Tata tertib pendaftaran sebagaimana
keputusan panitia.
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) a n t a r a l a i n :
a.
syarat-syarat calon Perangkat
Desa;
b.
ketentuan pendaftaran;
c.
larangan d a n sanksi bagi calon Perangkat
d.
ketentuan lain yang sesuai dengan
Desa;
situasi dan kondisi setempat
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Tata tertib pendaftaran
Perangkat
Desa
sebagaimana
sepanjang
yang berlaku.
dimaksud pada
ayat
(1)
disosialisasikan kepada masyarakat desa oleh panitia. Bagian
Kelima
P e n g u m u m a n Lowongan Perangkat Pasal (1)
Panitia
m e n g u m u m k a n
lowongan
Pengumuman a y a t (1)
lowongan
jabatan
Desa 10
jabatan
R u k u n Tetangga dan Ketua R u k u n (2)
Perangkat
Desa
melalui
Ketua
Warga.
Perangkat
Desa
ditempelkan pada tempat-tempat yang Bagian
sebagaimana
dimaksud
pada
strategis.
Keenam
Pendaftaran Bakal Pasal (1)
Jabatan
Calon
11
Lamaran Bakal Calon ditulis sendiri di atas kertas bermaterai cukup, diajukan kepada
Kepala
Desa
melalui panitia dengan
dilampiri syarat-syarat
sebagai
berikut : a.
berpendidikan paling rendah sekolah menengah dibuktikan
dengan
foto
kopi
ijazah
yang
u m u m atau yang
dilegalisir
oleh
sederajat
pejabat
yang
berwenang; b.
berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan dibuktikan
dengan
foto
42 (empat
kopi akta kelahiran yang
p u l u h dua)
dilegalisir pejabat
tahun yang
berwenang; c.
terdaftar
sebagai
penduduk
desa
sedikit 1 (satu) t a h u n s e b e l u m
desa
paling
pendaftaran, d a n bagi Calon Kepala
D u s u n
bertempat
tinggal
di d u s u n yang
foto
Kartu
Tanda
kopi
dan
bertempat
tinggal
bersangkutan, yang
Penduduk
yang
dilegalisir
di
dibuktikan oleh
dengan
pejabat
yang
berwenang; d.
surat pernyataan Republik
setia
Indonesia
kepada
T a h u n
Pancasila,
1945, dan
Undang-Undang
kepada
Negara
Dasar
Kesatuan
Negara Republik 6
Indonesia
serta Pemerintah, dari calon perangkat
Kepala Desa/Penjabat
Kepala
Desa.
e.
surat keterangan catatan kepolisian (
f.
surat Keterangan bebas
SKCK);
kesehatan dari dokter pemerintah dan
narkotika, psikotropika dan
U m u m
desa dan diketahui oleh
zat
surat
keterangan
adiktif lainnya dari R u m a h
Sakit
Daerah;
g.
surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat
desa;
h.
surat keterangan
d i h u k u m
dari Pengadilan
Negeri
tidak pernah
karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan
penjara
h u k u m a n maksimal
5
(lima) t a h u n ; (2)
Format
formulir
tercantum
panitia
dalam
penjaringan
lampiran
yang
dan
penyaringan
merupakan
bagian
tak
persyaratan
sebagaimana
Perangkat
Desa
terpisahkan
dari
dimaksud
pada
Peraturan Bupati ini. (3)
Pengaturan
lebih
lanjut mengenai
a y a t (1) d i a t u r d a l a m t a t a t e r t i b p e n d a f t a r a n . Pasal (1)
Perangkat
Desa
yang
akan
12
mengikuti
seleksi
pengisian
formasi
jabatan
Perangkat Desa yang lowong, harus mendapat izin tertulis dari Kepala (2)
Pengisian
formasi jabatan
Perangkat
Desa
sebagaimana
dimaksud
Desa. pada
ayat
(1) h a r u s m e m e n u h i s y a r a t d a l a m P a s a l 1 1 (1). (3)
Dalam hal perangkat diangkat,
m a k a
desa sebagaimana
yang
bersangkutan
dimaksud pada
harus
ayat
mengundurkan
(1) t e r p i l i h d a n
diri
dari
jabatan
semula. Pasal (1) (2)
13
Pegawai Negeri Sipil yang a k a n diangkat menjadi m e n d a p a t k a n izin tertulis dari pejabat pembina kepega D a l a m hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana d i m a k s u dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang ber sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal
(1)
Panitia meneliti berkas ditetapkan
dalam
keputusan
dalam pasal 11 ayat (2)
lamaran dan
Perangkat D waian. d pada ayat sangkutan Desa tanpa
esa
harus
(1) t e r p i l i h dibebaskan kehilangan
14 syarat-syarat admistrasi
panitia
pendaftaran
pelamar
sebagaimana
yang
dimaksud
(1).
Apabila setelah diteliti oleh panitia, ternyata terdapat k e k u r a n g a n a t a u keraguraguan tentang persyaratan administratifyang telah ditetapkan, m a k a diberi kesempatan
untuk
melengkapi
persyaratan
sampai
batas
pelamar
w a k t u
yang
ditentukan panitia. (3)
Pelamar
yang
memenuhi
telah
syarat,
bersangkutan
diteliti
m a k a
dengan
administrasi
surat lamaran
oleh
panitia
dikembalikan
tanda terima disertai penjelasan
dinyatakan
kepada
pelamar
mengenai
tidak yang
persyaratan
yang tidak terpenuhi. (4)
Pelamar
yang
dinyatakan
memenuhi
persyaratan
dituangkan
dalam
berita
acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Seksi penelitian
berkas
lamaran. (5)
Panitia menetapkan Bakal Calon.
7
Bagian Penetapan
Ketujuh
dan Pengumuman
Calon
Yang Berhak Mengikuti Seleksi Pasal (1)
15
D a l a m h a l p e l a m a r h a n y a 1 (satu) o r a n g d a n telah m e m e n u h i p e r s y a r a t a n telah
ditentukan m a k a
sebagai
Perangkat
terhadap
Desa
oleh
pelamar
Kepala
tersebut
Desa
dapat
setelah
langsung
yang
diangkat
dikonsultasikan
kepada
Camat. (2)
Panitia menyerahkan berita acara sebagaimana (4)
kepada
Kepala
Desa
untuk
dimaksud dalam
diterbitkan Keputusan
Kepala
pasal 14 Desa
ayat
tentang
penetapan calon Perangkat Desa yang berhak m e n g i k u t i seleksi. (3)
Panitia m e n g u m u m k a n seleksi yang dimaksud
Calon
Perangkat
telah ditetapkan dengan
pada
ayat
kepada calon yang (4)
daftar
Daftar Calon
(2)
dengan
Keputusan
dipasang
Perangkat
Desa
yang
Calon Perangkat
Ujian dilaksanakan dalam Bahan T i m
dikirim
untuk
mengikuti
seleksi
Calon 16
Desa
dilakukan melalui ujian
pengetahuan
rangka
menilai k e m a m p u a n
teknis dan
akademis
tertulis dan pedoman
koreksi disusun panitia
dan
difasilitasi oleh tim. sebagaimana
dimaksud
tingkat Kecamatan dan (5)
dan
desa.
ujian penyaringan
dapat (4)
sebagaimana
kemampuan.
calon perangkat (3)
mengikuti
Kedelapan
Pasal
(2)
Desa
kantor balai desa
telah ditetapkan
Seleksi
dan
Kepala
berhak
Camat. Bagian
Seleksi terhadap
di
yang
bersangkutan.
dikirimkan kepada
(1)
Desa
Naskah
soal
ujian
pada
ayat
(3)
adalah
Dinas/lnstansi terkait
di
Kabupaten.
disusun
sesuai
dengan
standar
kompetensi
lulusan
SMA/sederajat. (6)
Ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh panitia.
(7)
Hasil
seleksi
masing
calon
dirangking perangkat
berdasarkan desa
dengan
j u m l a h
nilai
berita acara
yang dan
diperoleh
masing-
disampaikan
kepada
kepala desa melalui panitia. (8)
P a l i n g l a m a 3 (tiga) h a r i k e r j a s e t e l a h m e n e r i m a h a s i l u j i a n d a r i p a n i t i a , desa
wajib
memperoleh
menetapkan
paling
sedikit
2
(dua)
calon
nilai tertinggi u n t u k dikonsultasikan kepada Pasal
perangkat
kepala
desa
yang
Camat.
17
Materi Ujian perangkat desa meliputi : a.
Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n
1945;
b.
Bahasa
c.
Pengetahuan u m u m dan
d.
Pengetahuan tentang pemerintahan desa;
e.
Materi ujian lain yang ditetapkan oleh panitia sesuai kompetensi jabatan
Indonesia; keperibadian; dan yang
dibutuhkan. 8
Bagian
Kesembilan
Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Pasal (1)
Kepala
Desa
Perangkat
Desa
18
m e l a k u k a n konsultasi sekurang-kurangnya 2
Desa
yang memperoleh
nilai tertinggi kepada
(dua)
Camat
orang
calon
disertai
hasil
seleksi tertulis dari Panitia. (2) (3)
Camat
memberikan
rekomendasi
tertulis
paling lambat
7 (tujuh) hari kerja.
Rekomendasi
yang
diberikan
Camat
terhadap
berupa
calon
persetujuan
Perangkat atau
Desa
penolakan
berdasarkan persyaratan yang diperlukan. (4)
Dalam
hal
Camat
memberikan
persetujuan,
Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan (5)
Dalam
hal
rekomendasi
Camat
berisi
Kepala
Perangkat
penolakan,
(1)
Paling
lambat
Kepala
Desa
(2)
sumpah/janji
hari
kerja
setelah
Perangkat
Desa
ditetapkannya
Desa
mengambil
Keputusan
sebagaimana
dimaksud
sumpah/janji dan melantik
dan
pelantikan
Kemasyarakatan
Desa,
tokoh
Perangkat
Desa
Muspika, BPD,
masyarakat
dan
sebagaimana
Perangkat
undangan
Desa, lainnya
Desa.
Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa adalah : "Demi
Allah (Tuhan)
saya
bersumpah/berjanji bahwa
kewajiban
saya
selaku
jujurnya,
dan
seadil-adilnya;
mengamalkan bahwa
saya
Dasar
1945
dengan
dan akan
Perangkat
Desa
bahwa
mempertahankan menegakkan
serta
melaksanakan
upacara
saya
berlaku
saya
akan
m e m e n u h i
sebaik-baiknya,
akan
Pancasila
segala
selalu
sebagai
Dasar
sejujur-
taat
dalam
Negara;
dan
demokrasi
dan
Peraturan
Perundang-undangan
bagi
Desa,
Undang-Undang
Daerah
dan
Negara
Indonesia" Pasal
Urutan
dengan
kehidupan
selurus-lurusnya yang
Kesatuan Republik
(1)
melakukan
19
a y a t (1) d i h a d i r i o l e h u n s u r
bertempat di Balai (3)
Desa
Desa.
Desa. pada
Lembaga
belas)
1 8 a y a t (4), K e p a l a
Pengambilan dimaksud
(lima
tentang Pengangkatan
dalam pasal Perangkat
15
menerbitkan
Desa;
Kepala
penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Pasal
Desa
pengambilan
20
sumpah/janji dan
pelantikan Perangkat
Desa
adalah :
(2)
a.
Pembukaan;
b.
Menyanyikan Lagu Kebangsaan
c.
Pembacaan
d.
Pengambilan S u m p a h / J a n j iJabatan oleh Kepala
e.
Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
f.
Kata Pelantikan oleh Kepala
gh.
Penyerahan Keputusan oleh Kepala
i.
Pembacaan
Keputusan Kepala
Indonesia
Raya;
Desa; Desa;
Desa; Desa;
Sambutan-sambutan; Doa;
dan
Penutup. JPakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut: 9
a.
Kepala
Desa
yang
Pakaian Dinas
mengambil
sumpah/janji
dan
melantik
memakai
Harian;
b.
Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian;
c.
Undangan
lainnya
menyesuaikan. B A B III
BIAYA
PENGANGKATAN
PERANGKAT
Pasal (1)
Besarnya
biaya
pengangkatan
D E S A
21
Perangkat
Desa
ditentukan oleh Kepala
Desa
atas usul panitia. (2)
Biaya sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i b e b a n k a n BAB MASA
jabatan
mencapai
Perangkat
Desa
JABATAN
berakhir
usia 60 (enam puluh)
22
sampai
KEWAJIBAN
DAN
Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat memegang teguh dan mengamalkan Negara
memelihara Tunggal
Republik
keutuhan
yang
bersangkutan
telah
V
Pasal
Dasar
dengan
tahun. BAB
a.
APBDesa.
IV
Pasal Masa
kepada
Indonesia Negara
LARANGAN 23
Desa berkewajiban Pancasila,
T a h u n
Kesatuan
:
melaksanakan
1945,
serta
Republik
Undang-Undang
mempertahankan
Indonesia,
dan
dan
Bhinneka
Ika;
b.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c.
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
d.
menaati dan menegakkan
e.
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan
f.
melaksanakan profesional,
prinsip
efektif dan
peraturan
tata
Desa;
perundang-undangan;
Pemerintahan
efisien,
Desa;
bersih,
Desa
serta
gender;
yang
bebas
akuntabel,
dari kolusi,
transparan, korupsi,
dan
nepotisme; g.
menjalin kerja sama dan koordinasi dengan
seluruh pemangku
kepentingan
di
Desa; h.
menyelenggarakan
i.
mengelola
j.
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
k.
menyelesaikan
1.
mengembangkan
m.
m e m b i n a d a n melestarikan nilai sosial budaya
n.
memberdayakan
o.
mengembangkan hidup;
p.
administrasi Pemerintahan Desa yang
Keuangan
dan Aset
Desa;
perselisihan masyarakat di perekonomian
baik;
Desa;
masyarakat
Desa; masyarakat
Desa;
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di potensi
sumber
daya
Desa;
alam
dan
Desa;
melestarikan
lingkungan
dan
memberikan informasi kepada
masyarakat
Desa. 10
Pasal Dalam melaksanakan tugasnya
Perangkat Desa dilarang :
a.
merugikan kepentingan u m u m ;
b.
membuat
keputusan
24
yang
menguntungkan
diri
sendiri,
anggota
keluarga,
pihak lain, d a n / a t a u golongan tertentu; c.
menyalahgunakan wewenang,
d.
melakukan
tindakan
tugas, hak, dan/atau
diskriminatif
terhadap
kewajibannya;
warga
dan/atau
golongan
masyarakat tertentu; e.
melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat
Desa;
f.
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan
yang
akan dilakukannya; g.
menjadi pengurus partai politik;
h.
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang.
i.
merangkap
jabatan
sebagai
anggota
Perwakilan
Rakyat
Republik
Indonesia, Rakyat j.
Dewan
Daerah
ketua
dan/atau
Indonesia,
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten
Batang,
Perundangan-Undangan;
ikut
dan/atau
pemilihan kepala k.
melanggar
1.
meninggalkan
terlibat
dalam
sumpah/janji jabatan;
Provinsi atau Dewan lain yang
kampanye
Dewan Republik
Perwakilan
ditentukan
pemilihan
u m u m
dalam
dan/atau
tugas
selama
60
dan
(enam
PEMBINAAN
Desa
kerja berturut-turut
tanpa
VI
PERANGKAT Pasal
Perangkat
puluh) hari
dipertanggungjawabkan. BAB
Pembinaan
anggota Daerah
daerah;
alasan yang jelas dan tidak dapat
(1)
BPD,
Perwakilan
dan jabatan
Peraturan serta
Dewan
D E S A
25
d i l a k u k a n secara
berjenjang
oleh
Kepala
Desa,
Camat dan Bupati. (2)
Kepala pada
Desa
melakukan penilaian kinerja Perangkat
akhir tahun
dilaporkan kepada
dituangkan dalam
Desa
bentuk evaluasi
secara
periodik
kinerja Perangkat
dan Desa
Camat. BAB VII PENATAAN
PERANGKAT Pasal
D E S A
26
(1)
Kepala Desa dapat m e l a k u k a n penataan Perangkat
(2)
Penataan
Perangkat
Desa
sebagaimana
Desa.
dimaksud
u n t u k m e n i n g k a t k a n efektivitas penyelenggaraan
pada
ayat
(1)
bertujuan
p e m e r i n t a h a n desa,
dengan
mekanisme : a.
evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan
b.
pembahasan
c.
konsultasi kepada Camat;
d.
rekomendasi
jabatan;
dalam musyawarah bersama dan
tertulis Camat
Perangkat Desa dengan
BPD;
sebagai dasar
Keputusan Kepala
Kepala
Desa
dalam
penataan
Desa. 11
BAB
VIII
P E M B E R H E N T I A N PERANGKAT Bagian
D E S A
Kesatu
Pemberhentian Pasal (1)
Kepala
Desa
27
memberhentikan Perangkat
Desa
setelah
berkonsultasi
dengan
Camat. (2)
(2)
Perangkat Desa berhenti karena: a.
meninggal dunia;
b.
permintaan sendiri; dan
c.
diberhentikan;
Perangkat
Desa
diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada
ayat
(1) h u r u f
c
karena : a.
usia telah genap 60 (enam puluh)
b.
dinyatakan sebagai
terpidana
tahun;
berdasarkan
telah m e m p u n y a i k e k u a t a n h u k u m
(3)
yang
tetap;
c.
berhalangan
d.
tidak lagi m e m e n u h i p e r s y a r a t a n sebagai Perangkat Desa;
e.
melanggar larangan bagi Perangkat
tetap; dan
Desa.
Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi pemberhentian perangkat Desa; b.
dengan
mekanisme
dengan
camat
sebagai mengenai
camat memberikan rekomendasi tertulis yang m e m u a t mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikandengan Kepala Desa; dan rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
c. (4)
keputusan pengadilan
Rekomendasi memuat
tertulis camat
pertimbangan
sebagaimana
h u k u m
dan
dimaksud dalam
pemerintahan atas
ayat
(3)
alasan dan
huruf
c
prosedur
pemberhentian perangkat yang dikonsultasikan. Bagian
Kedua
Pemberhentian
Sementara
Pasal (1)
Perangkat
Desa
diberhentikan
berkonsultasi dengan (2)
28
sementara
oleh
Kepala
Desa
setelah
Camat.
Pemberhentian sementara Perangkat
Desa
sebagaimana
dimaksud pada
ayat
(1) k a r e n a :
(3)
a.
Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
b.
Ditetapkan sebagai terdakwa;
c.
Tertangkap tangan dan ditahan;
Perangkat ayat
(2)
bersalah
Desa
huruf oleh
yang a,
diberhentikan sementara
huruf
b
pengadilan
dan dan
huruf telah
c
sebagaimana
diputus
bebas
berkekuatan
dimaksud
atau h u k u m
tidak tetap
pada
terbukti m a k a
dikembalikan kepada jabatan semula.
12
(4)
Perangkat
Desa
dalam Pasal 24
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
23 dan melanggar
larangan sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal
Dalam
Desa.
hal sanksi administratif sebagaimana
dilaksanakan,
dilakukan
tindakan
dimaksud
pemberhentian
dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala (6)
dimaksud
d i k e n a i s a n k s i a d m i n i s t r a t i fb e r u p a t e g u r a n l i s a n d a n / a t a u t e g u r a n t e r t u l i s
oleh Kepala (5)
yang
Sanksi pemberhentian sebagaimana berdasarkan
pemeriksaan
yang
pada
ayat
sementara
(1)
tidak
dan
dapat
Desa.
d i m a k s u d p a d a a y a t (2) o l e h K e p a l a
dilakukan
oleh
Aparat
Desa
Pengawas
Intern
Pemerintah atas laporan Kepala Desa melalui Camat. Pasal (1)
Perangkat
desa
yang
29
diberhentikan sementara
diberikan
penghasilan
sebesar 5 0 % (lima p u l u h perseratus) dari penghasilan tetap sebagai desa
yang
dimasukkan
diterimanya,
sisanya
ke Kas Desa untuk
pembangunan (2)
dan
yang
5 0 %
(lima
p u l u h
kegiatan penyelenggaraan
tetap
perangkat perseratus)
pemerintahan
dan
desa.
Apabila selama
masa pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud
pada
a y a t (1) y a n g b e r s a n g k u t a n t e r n y a t a t i d a k m a u m e r u b a h s i k a p d a n p e r i l a k u n y a menuju
keperbaikan,
m a k a
perangkat
desa
yang
diberhentikan dari j a b a t a n n y a sebagai Perangkat
Desa.
BAB K E K O S O N G A N
(1)
(2)
dapat
IX
JABATAN PERANGKAT
D E S A
Pasal 30 D a l a m hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa m a k a tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari u n s u r yang sama. Pelaksana Tugas Desa
dengan
Bupati surat (3)
bersangkutan
sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i t e t a p k a n o l e h
Surat Perintah Tugas
melalui Camat
yang
paling lambat
7
tembusannya disampaikan (tujuh) hari
terhitung sejak
Kepala kepada tanggal
penugasan.
Pengisian j a b a t a n P e r a n g k a t D e s a y a n g k o s o n g paling l a m a 2 (dua) b u l a n sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. BAB
X
U N S U R STAF PERANGKAT Pasal
D E S A
31
(1)
Kepala Desa dapat mengangkat u n s u r staf Perangkat
(2)
U n s u r staf sebagaimana Kepala
Urusan, Kepala
dimaksud pada Seksi, dan Kepala
dan k e m a m p u a n keuangan (3)
K e m a m p u a n
keuangan
ayat
(1)
Desa.
adalah
untuk
m e m b a n t u
D u s u n sesuai dengan
kebutuhan
desa. desa
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
bersumber dari pendapatan asli desa. (4)
Pengangkatan
u n s u r staf Perangkat Desa
(1) h a r u s d i k o n s u l t a s i k a n k e p a d a
sebagaimana
dimaksud pada
ayat
Camat.
13
BAB K E S E J A H T E R A A N
XI PERANGKAT
Pasal (1)
(2)
DESA
32
Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan m e m p e r h a t i k a n m a s a kerja dan jabatan Perangkat Desa. Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) b e r s u m b e r d a r i A P B D e s a d a n s u m b e r l a i n y a n g s a h .
BAB XII PENINGKATAN
KAPASITAS Pasal
(1)
Perangkat
Desa
dan
Keputusan
Kepala
staf
Desa
program - program
APARATUR
33
Perangkat
wajib
Desa
mengikuti
yang
Biaya
pelatihan
Anggaran Daerah
Pendapatan
dimaksud
BAB K E T E N T U A N
tidak
Peraturan
pada
ayat
berstatus Bupati
tugas berdasarkan keputusan
Negeri
Sipil
melaksanakan
yang
tugas
pada
dan
Belanja
sah.
diangkat sampai
sebelum
habis
masa
pengangkatannya. 35 ada
(2)
Penyesuaian
(SOT)
(3)
Pemerintah
34
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
yang sudah
dan
dibebankan
Pendapatan
(1)
susunan
tugas
PERALIHAN
Pasal
mendahulukan
masa
XIII
Pegawai
ini tetap
(1)
d a n s u m b e r lain y a n g
Pasal ditetapkan
awal
dengan
Desa
dan Belanja Negara, Anggaran
Provinsi, APBD, dan APBDesa,
Desa
diangkat
pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
sebagaimana
Perangkat
telah
pelatihan
Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah (2)
D E S A
organisasi
pendekatan
dan
penataan
tata
kerja
wajib
menyesuaikan
dilakukan
dan atau pengisian
dengan
dari perangkat
desa
ada.
Dalam hal jumlah
perangkat
desa tidak berstatus Pegawai
Negeri Sipil
telah
sama dan atau melebihi j u m l a h formasi jabatan dalam s u s u n a n organisasi tata kerja m a k a penataan yang (4)
formasi jabatan hanya diikuti oleh Perangkat
Dalam Bagi
hal
jumlah
perangkat
memenuhi huruf
Desa
ada. Kepala
D u s u n
Peraturan Bupati, Kepala Desa (5)
dan
a
desa yang
syarat
diberikan
kesempatan
ketentuan
maksimal
m e l a k u k a n penyesuaian secara
pada
pendidikan
melebihi
saat
bertahap.
ditetapkan Peraturan Bupati ini
sebagaimana
diatur dalam
selambat-lambatnya
6
Pasal
(enam)
dalam
11
belum
ayat
tahun
(1)
untuk
menyesuaikan.
14
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Batang Nomor 15 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g T a t a C a r a Pencalonan, P e m i l i h a n d a n a t a u P e n g a n g k a t a n Perangkat Desa (Berita D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g T a h u n 2 0 0 7 N o m o r 15 Seri : E N o m o r 10) d i c a b u t d a n d i n y a t a k a n t i d a k b e r l a k u . Pasal 37 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang m e n g e t a h u i n y a , m e m e r i n t a h k a n p e n g u n d a n g a n P e r a t u r a n B u p a t i ini dengan p e n e m p a t a n n y a d a l a m Berita Daerah Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang p a d a t a n g g a l 25 %^ Februari f c i l f i2016 ^C^^O16 BUPATI
BATANG>
ttd ^OYOK RIYO Diundangkan di Batang P a d a t a n g g a l 25 'ZS Februari Fdig^OiU 2016
SUDIBYO
7S>l(o
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, SEKRETARIS D ^ R A H
KABUPATEN
BATANG
ttd N A SNASIKHIN IKHIN
NOMOR 9 B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G T A H U N 2016 7^0 no^^^
6
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001
15
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG N O M O R 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN P E M B E R H E N T I A N PERANGKAT D E S A
F O R M A T F O R M U L I R TAHAPAN PENJARINGAN PERANGKAT D E S A
DAN
D A N
PENYARINGAN
Format P E D O M A N KOP SURAT, STEMPEL, DAN S A M P U L SURAT PANITIA PENJARINGAN D A N PENYARINGAN PERANGKAT A.
1
D E S A
Pedoman Kop Surat 1. K o p S u r a t P a n i t i a P e n j a r i n g a n d a n P e n y a r i n g a n Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam. 2. Isi t u l i s a n d a n u k u r a n : a. T u l i s a n pada baris pertama dengan huruf balok : PANITIA PENJARINGAN D A N PENYARINGAN PERANGKAT D E S A dengan u k u r a n h u r u f 12 d a n 1 spasi; b. T u l i s a n pada baris kedua dengan huruf balok : D E S A K E C A M A T A N u k u r a n h u r u f 12 d a n 1 spasi; c. T u l i s a n p a d a b a r i s k e t i g a d e n g a n h u r u f b a l o k u k u r a n 1 2 d a n 1 s p a s i : K A B U P A T E N B A T A N G . u k u r a n h u r u f 12 d a n 1 spasi; d. T u l i s a n p a d a b a r i s k e e m p a t d e n g a n h u r u f kecil : " S e k r e t a r i a t (ditulis a l a m a t a l a m a t k a n t o r panitia) Telp Kode Pos " e. P a d a b a g i a n b a w a h k o p s e t e l a h t u l i s a n " S e k r e t a r i a t diberi garis tebal. 3.
4.
Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditanda tangani oleh k e t u a di sebelah kiri d a n sekretaris di sisi sebelah k a n a n . Bentuk Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat desa selengkapnya sebagai berikut : PANITIA PENJARINGAN D A N PENYARINGAN D E S A K E C A M A T A N KABUPATEN BATANG Sekretariat Jalan
D E S A
(ditulis alamat kantor sekretariat) Telp Pos
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN D E S A K E C A M A T A N KABUPATEN BATANG Ketua
PERANGKAT
(Stempel Panitia)
PERANGKAT
Kode
D E S A
Sekretaris
16
B.
Pedoman Stempel 1. S t e m p e l P n i t i a P e n j a r i n g a n d a n P e n y a r i n g a n Perangkat Desa berbentuk e m p a t persegi panjang dengan u k u r a n pajang d a n lebar : ± 2,5 c m x 5,5 cm; 2. Isi T u l i s a n : a. B a r i s p e r t a m a t u l i s a n : " P N I T I A " b. B a r i s k e d u a t u l i s a n ; " P E N J A R I N G A N D A N P E N Y A R I N G A N PERANGKAT DESA" c. B a r i s k e t i g a t u l i s a n : " D E S A K E C A M A T A N " d. B a r i s k e e m p a t t u l i s a n : " K A B U P A T E N B A T A N G " 3.
Tinta yang digunakan
berwarna
4.
Bentuk Stempel Panitia sebagai berikut :
u n g u
Penjaringan
dan
Penyaringan
Perangkat
Desa
perangkat
desa
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BATANG
C.
Pedomari Sampul S u r a t : 1. S a m p u l s u r a t p a n i t i a p e n j a r i n g a n d a n p e n y a r i n g a n berbentuk empat persegi panjang d a n berwarna putih; 2.
Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan sebagai berikut : a. B a r i s p e r t a m a b e r i s i t u l i s a n " P A N I T I A P E N J A R I N G A N DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA" b. B a r i s k e d u a "DESA K E C A M A T A N c. B a r i s k e t i g a " K A B U P A T E N BATANG" d. B a r i s k e e m p a t : garis t a n d a tebal
isi
tulisan
"
3.
Setiap s a m p u l surat yang a k a n digunakan u n t u k mengirim surat, bagian depan s a m p u l harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua Sekretaris Panitia.
4.
Contoh Sampul : PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BATANG Sekretariat:
Nomor : Kepada Yth Di
PERANGKAT
pada atau
DESA
Format SURAT PERNYATAAN M E M E G A N G T E G U H D A N M E N G A M A L K A N MELAKSANAKAN U N D A N G - U N D A N G DASAR NEGARA T A H U N 1945 SERTA M E M P E R T A H A N K A N DAN M E M NEGARA K E S A T U A N REPUBLIK INDONESIA DAN B H
2
PANCASILA, REPUBLIK INDONESIA E L I H A R A K E U T U H A N I N E K A T U N G G A L IKA
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Jenis Kelamin
:
Agama
:
T e m p a t / Tgl. Lahir Pekerjaan
:
Alamat
:
:
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Republik Indonesia T a h u n 1945 serta m e m p e r t a h keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bh
memegang teguh, dan Undang Dasar Negara ankan dan memelihara ineka Tunggal Ika
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari j a b a t a n kepala desa.
Y A N G M E M B U A T
PERNYATAAN
Meterai Rp. 6000,-
18
Format
KABUPATEN K E P U T U S A N
KEPALA N O M O R
3
BATANG
D E S A ...
(Nama
... T A H U N
Desa)
...
TENTANG P E M B E N T U K A N PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN D E S A KECAMATAN KABUPATEN KEPALA
PERANGKAT
D E S A
BATANG
DESA
,
Menimbang
:a.
b a h w a d a l a m r a n g k a m e l a k s a n a k a n k e t e n t u a n P a s a l 4 a y a t (1) huruf a Peraturan Bupati Batang Nomor T a h u n tentang Tata Cara Pengangatan dan Perangkat Desa m a k a perlu membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;. b. p e m b e n t u k a n P a n i t i a P e n j a r i n g a n d a n P e n y a r i n g a n Perangkat Desa sebagaimana di m a k s u d pada huruf a di tetapkan dengan K e p u t u s a n Kepala Desa.
Mengingat
: 1. U n d a n g - u n d a n g n o m o r 6 t a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g D e s a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N o m o r 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);; 2. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h n o m o r 4 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e r a t u r a n Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 123, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 7 T a h u n 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 4. P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r T a h u n tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Memperhatikan
:
Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa perihal Pembentukan Panitia Penjaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan
, tanggal dan Penyaringan
M E M U T U S K A N : Menetapkan K E S A T U
:
: Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Batang, dengan susunan 19
K E D U A
:
KETIGA
:
K E E M P A T
:
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampir ini . Panitia sebagaimana dimaksud diktum KES melaksanakan tugas dalam Penjaringan dan Perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Undangan yang berlaku. Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud dik terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelantikan dan pengambi;an sumpah/janji perangkat
an
Keputusan
ATU, dalam Penyaringan Perundang tum K E S A T U pelaksanaan desa terpilih.
K e p u t u s a n ini m u l a i berlaku sejak tanggal ditetapkan . Ditetapkan di : Pada Tanggal : KEPALA DESA
Te 1. 2. 3. 4. 5.
mbusan: Kepada Yth. Bupati Batang; Camat .....; Ketua BPD Yang Bersangkutan ; Arsip.
20
Format Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Nomor : Tanggal
;
S U S U N A N K E A N G G O T A A N PANITIA PENJARINGAN D A N P E N Y A R I N G A N P E R A N G K A T DESA K E C A M A T A N K A B U P A T E N B A T A N G
a.
Ketua
b.
Sekretaris
c.
Anggota
4
DESA
1 2 3 4 5.
dst.
KEPALA DESA Kecamatan K A B U P A T E N
B A T A N G
21
Format
PANITIA PENJARINGAN D A N PENYARINGAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BATANG
PERANGKAT
5
DESA
Alamat :
BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN D A N PENYARINGAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN BATANG
Pada hari i n i Tanggal bulan tahun Bertempat di k a m i Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Batang telah menyelenggarakan m u s y a w a r a h Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan hasil sbb.: 1.
Membentuk panitia Penjaringan dan Penyaringan
Kecamatan
Kabupaten Batang, dengan susunan keanggotaan : A. Ketua B. Sekretaris C. A n g g o t a 1. S e k s i
2.
: : : :
2. S e k s i
:
3. S e k s i
:
4. Seksi.......
:
5. D s t .
:
.....
Susunan Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala
D e m i k i a n berita acara i n i dibuat dengan
Ketua,
Desa.
sebenar-benarnya.
PANITIA PENJARINGAN Desa
sebagaimana tersebut d i atas,
D A N
P E N Y A R I N G A N
Kecamatan Kabupaten Batang Sekretaris
22
Format PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN KABUPATEN BATANG Sekretariat : ( ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp
BERITA
6
DESA BATANG Kode
Pos
ACARA
Nomor :
Pada hari ini ,
k a m i
Desa
Kecamatan
terhadap
persyaratan
Desa dalam
tanggal Panitia penjaringan Kabupaten
77
Peraturan Daerah
Batang
telah melakukan
Batang
Kabupaten
T a h u n
Perangkat
calon
Pemerintahan Desa
Nomor
T a h u n
penyaringan
bakal
Kabupaten
tentang Penyelenggaraan Bupati
dan
Batang
administrasi
Kecamatan Pasal
bulan
penelitian
Perangkat
sebagaimana
Batang
Nomor
dan Pasal
tentang Tata
Desa,
dimaksud
7 T a h u n
1 4 a y a t (4)
Cara
Desa, 2015
Peraturan
Pengangkatan
dan
Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut : 1 . J u m l a h B a k a l C a l o n P e r a n g k a t D e s a :.. 2.
Orang
Persyaratan Administrasi yang diadakan penelitian meliputi : a.
Berpendidikan sederajat yang
b.
paling
rendah
dibuktikan dengan
menengah
u m u m
Berusia yang
foto k o p i ijazah y a n g dilegalisir oleh
20
Terdaftar
(dua
puluh)
tahun
sampai
dengan
42
(empat
pejabat
puluh
foto k o p i a k t a k e l a h i r a n y a n g dilegalisir
sebagai p e n d u d u k
desa dan
bertempat
dua)
pejabat
tinggal di desa
1 (satu) t a h u n s e b e l u m pendaftraan d i b u k t i k a n d e n g a n
K a r t u T a n d a P e n d u d u k y a n g dilegalisir oleh pejabat y a n g S u r a t pernyataan setia kepada Indonesia
serta
kepala
Pemerintah,
desa/penjabat
dari calon
kepala
desa,
foto
Dasar
Negara Kesatuan
perangkat
desa
sebagaimana
paling kopi
berwenang;
Pancasila, Undang-Undang
Republik Indonesia T a h u n 1945, dan kepada oleh
yang
berwenang;
kurang d.
atau
berwenang;
tahun dibuktikan dengan c.
sekolah
dan
Negara Republik
diketahui
contoh
format
B
terlampir; e.
Surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK);
f.
Surat
Keterangan
keterangan
bebas
kesehatan
dari
dokter
pemerintah
narkotika, psikotropika dan
R u m a h Sakit U m u m
zat
h.
Surat keterangan dari Pengadilan
Calopn/Pelamar
Adapun hasilnya sebagaimana penelitian yang
persyaratan
m e m e n u h i
desa;
Negeri tidak pernah d i h u k u m penjara
karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan
diadakan
dari
Daerah;
Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat
3. Setelah
surat
adiktif lainnya
g.
5 (lima) t a h u n
dan
syarat
h u k u m a n maksimal
terlampir.
administrasi m a k a dan
berhak
j u m l a h
mengikuti
Bakal seleksi 23
pemilihan perangkat Desa
sebanyak
:
orang, sebagaimana
daftar
terlampir. 4. J u m l a h : 5. J u m l a h :
Bakal
Calon/Pelamar
yang
m e n g u n d u r k a n
tidak
m e m e n u h i
diri
sebayak
Orang; Bakal/Pelamar
yang
syarat
sebanyak
Orang. Demikian
Berita
Acara
ini dibuat
dengan
sebenar-benarnya
dipergunakan sebagaimana mestinya. PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
BATANG
Ketua
Sekretaris
Anggota Penelitian Berkas L a m a r a n
untuk
Format PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN KABUPATEN BATANG Sekretariat : ( ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp
KEPUTUSAN PENJARINGAN
(Nama
N O M O R
DESA BATANG Kode Pos
PANITIA
DAN PENYARINGAN D E S A
7
PERANGKAT
D E S A
Desa)
... T A H U N
...
TENTANG PENETAPAN
BAKAL CALON
PERANGKAT
Y A N G B E R H A K MENGIKUTI PANITIA
PENJARINGAN
Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
SELEKSI
DAN PENYARINGAN
DESA....
(Nama
D E S A
PERANGKAT
D E S A
Desa)
bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 Ayat (5) P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r .... t a h u n tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bakal Calon yang berhak mengikuti seleksi pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pendaftaran Perangkat Desa telah m e m e n u h i persyaratan u n t u k ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa y a n g b e r h a k m e n g i k u t i seleksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
1.
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 1965 tentang Pembentukan D a e r a h T i n g k a t II B a t a n g (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 N o m o r 7, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II B a t a n g
u n 1988 tentang Daerah Tingkat II II Pekalongan dan (Lembaran Negara 25
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
Memperhatikan
Tambahan
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 123, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 T a h u n 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah K a b u p a t e n B a t a n g T a h u n 2 0 1 5 N o m o r 7);
7.
P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r .... T a h u n 2 0 1 5 t e n t a n g T a t a Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2 0 1 5 Nomor.... ) Berita Acara Panitia Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Batang Nomor.... Tanggal tentang Bakal Calon Perangkat Desa. M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
KESATU
:
K E D U A
:
M e r e k a y a n g n a m a n y a tersebut d a l a m k o l o m 2 (dua) D a f t a r L a m p i r a n Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Batang. Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA..., Desa) (Nama Tanpa Pangkat)
Gelar
(Nama
dan
26
Format
8
DAFTAR N A M A CALON PERANGKAT DESA Y A N G BERHAK MENGIKUTI SELEKSI No
Nama
Tempat Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Agama
Alamat
1
2
3
4
5
6
7
KEPALA
Jabatan Yang Dilamar
Ket.
8
DESA
27
Format B A T A NG
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N KECAMATAN Telp
SURAT Nomor:
9
B A T A N G
Batang
(Pos)
R E K O M E N D A S I / / /2016
Y a n g B e r t a n d a t a n g a n d ib a w a h i n i : Nama NIP Jabatan Alamat Kantor
: : : :
Memberikan rekomendasi kepada Nama TTL Satuan Kerja Jabatan Alamat rumah Telpon /HP
: : : : : :
n a m a yang tercantum dibawah ini:
.
Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa . Hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki kompetensi, m e m e n u h i syarat menjadi Perangkat Desa sesuai Pasal 7 7 Perda Nomor 7 T a h u n 2015 tentang Penyelenggaraan P e m e r i n t a h a n D e s a d a nP a s a l 1 8 a y a t (2) P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g N o m o r tahun tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta telah melalui Proses Selekasi ditingkat Desa sesuai Mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian
surat
rekomendasi
i n id i b u a t
d a ndapat
dipergunakan
sebagaimana
mestinya.
Camat T T D (Nama Terang)
28
Format
10
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT D E S A D E S A K E C A M A T A N K A B U P A T E N BATANG KABUPATEN BATANG Sekretariat : ( ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp Kode Pos
BERITA
ACARA
Nomor : Pada
hari
ini tanggal bulan Tahun , k a m i Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Batang telah m e l a k u k a n seleksi terhadap Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten B a t a n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 1 5 a y a t (2) P e r a t u r a n B u p a t i Batang Nomor T a h u n 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut : 1. J u m l a h C a l o n P e r a n g k a t D e s a : Orang 2. M a t e r i U j i a n S e l e k s i m e l i p u t i : a. P a n c a s i l a d a n U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1945; b. B a h a s a I n d o n e s i a ; c. Pengetahuan u m u m dan keperibadian; d. P e n g e t a h u a n t e n t a n g p e m e r i n t a h a n d e s a ; d a n e. M a t e r i u j i a n l a i n y a n g d i t e t a p k a n s e s u a i k o m p e t e n s i j a b a t a n . 4. S e t e l a h d i a d a k a n seleksi m e l a l u i u j i K e m a m p u a n d a n p e n g e t a h u a n secara tertulis m a k a j u m l a h Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi perangkat Desa sebanyak : Orang, sebagaimana daftar terlampir. 5. J u m l a h C a l o n Perangkat Desa yang m e n g u n d u r k a n diri sebayak : Orang; 6. J u m l a h C a l o n Perangkat Desa yang tidak lulus seleksi sebanyak : Orang. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan dipergunakan sebagaimana mestinya. PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN D E S A K E C A M A T A N KABUPATEN BATANG
Ketua
sebenar-benarnya
PERANGKAT
untuk
D E S A
Sekretaris
29
KABUPATEN K E P U T U S A N
KEPALA
N O M O R
11
Ayat
(4)
BATANG
D E S A ...
...
Format
(Nama
T A H U N
Desa)
...
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA Menimbang
:
a.
bahwa
PERANGKAT
DESA...,
berdasarkan
(Nama
ketentuan
Peraturan Bupati Batang Nomor Cara Pengangkatan dasar
b.
bahwa
Desa) dalam
....
tertulis
yang
Camat
namanya
seleksi
untuk
tentang
Tata
Perangkat Desa,
Kepala
desa
Keputusan
tersebut
Panitia Penjaringan Dan Penyaringan lulus
18
tahun
Perangkat Desa dengan
mereka
pasal
dan Pemberhentian
rekomendasi
mengangkat
D E S A
atas berhak
Kepala
dalam
Desa
Berita
Acara
Perangkat Desa yang
telah
ditetapkan/diangkat
sebagai
Perangkat
Desa; c.
bahwa dalam
berdasarkan huruf
a
dan
Keputusan Kepala Mengingat
:
1.
Undang-Undang
pertimbangan b
di
atas
perlu
Nomor
1965 Nomor
Indonesia Nomor 2.
ditetapkan
dengan
9
Tahun
1965
52, Tambahan
tentang
Pembentukan
Negara Republik Lembaran
Indonesia
Negara
Republik
2757);
Undang-Undang (Lembaran
dimaksud
Desa;
D a e r a h Tingkat II Batang (Lembaran T a h u n
sebagaimana
Nomor
6
Tahun
2014
Tentang
Negara Republik Indonesia T a h u n
2014
Desa
Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.
Undang-Undang Daerah
Nomor
(Lembaran
Negara
Nomor
244, Tambahan
Nomor
5587)
dengan
23 T a h u n
Republik
Lembaran
sebagaimana
Undang-Undang
2014 tentang Negara
Pemerintahan
Peraturan Perubahan Pekalongan,
Pemerintah Batas
Republik
2014
Indonesia tentang
9
T a h u n
2015
Nomor
(Lembaran
23 T a h u n
Negara
2014
Republik
58, Tambahan Lembaran
Negara
5679); Nomor
Wilayah
Kabupaten
Tahun
Nomor
Indonesia Tahun 2015 Nomor 4.
Pemerintahan
terakhir
Daerah
Republik Indonesia Nomor
5495);
telah beberapa kali diubah
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang
Indonesia
7,
21
T a h u n
Kotamadya
Daerah, Tingkat
1988
Daerah II
tentang
Tingkat
Pekalongan
II dan 30
Kabupaten Republik
Daerah
Tingkat
Indonesia
II
Tahun
Batang
1988
(Lembaran
Nomor
42,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.
Peraturan
Pemerintah
Peraturan Pelaksanaan tentang 2014
Desa Nomor
Indonesia
123,
43
Negara
Tambahan 5539)
Pemerintah
2014
Nomor
Republik
Nomor
tentang 2015
Pelaksanaan
Desa Nomor
(Lembaran 157,
Indonesia Nomor 6.
Peraturan
Undang-Undang Negara
Tambahan
Daerah
Kabupaten
Bupati
Desa
Tanggal
tentang
Nomor
2014
6 T a h u n
2014
Indonesia
Lembaran
Negara
Batang
Nomor
T a h u n Republik
7
T a h u n
Nomor
2015 Daerah
7); T a h u n
tentang
T a h u n 2015 Nomor....
Berita Acara Hasil Penjaringan Dan Penyaringan Desa,
2015
dan Pemberhentian Perangkat Desa
Daerah Kabupaten Batang :
dengan
Pemerintahan Desa(Lembaran
Batang
Cara Pengangkatan
Memperhatikan
Republik
43 T a h u n
Republik
Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor Peraturan
T a h u n
5717);
tentang Penyelenggaraan 7.
2014
diubah
T a h u n
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan
6 T a h u n
Negara
telah
47
tentang
Indonesia
Lembaran
sebagaimana
Tambahan
3381);
T a h u n
Undang-Undang
(Lembaran
Nomor
Peraturan
Nomor
Negara
Kecamatan tentang
Kabupaten
Pengangkatan
Tata (Berita
)
Calon
Perangkat
Batang
Nomor....
Calon Perangkat
Desa.
M E M U T U S K A N : Menetapkan KESATU
M e r e k a y a n g n a m a n y a tersebut d a l a m k o l o m 2 (dua)
Daftar
Lampiran
Keputusan
berhak
diangkat
menjadi
ini adalah
Perangkat
Calon Desa,
Perangkat Desa
Desa
yang
Kecamatan
Kabupaten
Batang. K E D U A
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di pada tanggal KEPALA
DESA...,
(Nama
Desa)
(Nama
Tanpa
Gelar
dan
Pangkat)
31
Format DAFTAR N A M A CALON PERANGKAT D E S A Y A N G B E R H A K DIANGKAT M E N J A D I P E R A N G K A T
12
D E S A
No
Nama
Tempat Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Agama
Alamat
1
2
3
4
5
6
7
Jabatan Yang Dilamar
Ket.
8
KEPALA DESA
BUPATI
BATANG,
ttd
32
