BUPATI
BATANG
PROVINSI J A W A PERATURAN N O M O R
T E N G A H
BUPATI
Z26 6
BATANG
TAHUN
2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL
J U M L A H
SISWA
SEKOLAH
KURANG
D E N G A N
DASAR
: a.
R A H M A T T U H A N
bahwa
NASIONAL
YANG M A H A
DAN
PENDIDIKAN ESA
BATANG,
alokasi
bersumber
banluan
operasional
sckolah
yang
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Bclanja
Negara
m a u p u n
Anggaran
Pendapatan
dan
Bclanja
Daerah
Provinsi
berdasarkan
Jumlah
siswa,
siswanya tidak
Jawa
sehingga
sedangkan
kurang
dapat
(4)
dari
setiap
sekolah
sekolah
yang
Jumlah
Nasional
Pcndidikan
Iclap
operasional
biaya
pendidikan;
u n t u k m c l a k s a n a k a n ketentuan Pasal 92
Peraturan
T a h u n
Daerah
Kabupaten
2013
lentang
Penyelenggaraan
Pcndidikan
scrta
dana
Standar
m c n u t u p
penyelenggaraan bahwa
Tcngah
pcnerimaan
berbeda-beda
b.
TERPENCIL, TERPINGGIR
DARI STANDAR
BUPATI Menimbang
PELAKSANAAN
dalam
pcrlu
rangka
teriib
menelapkan
Batang
ayat
Nomor
3
Pengelolaan
dan
Kabupaten
Batang,
di
administrasi pedoman
penyaluran pelaksanaan
bantuannya; c.
berdasarkan dalam
pertimbangan
huruf a dan
Peraturan Pelaksanaan
h u r u f b, m a k a
Bupali
: 1.
lentang
Banluan
Terpencil, Terpinggir
Mcngingat
sebagaimana
dan Jumlah
Pendidikan;
Undang-Undang
Nomor
Negara
Daerah
Rcpubiik
9
Indonesia
1965
Dasar
Kurang
196v5
II B a t a n g
T a h u n
Teknis
Sekolah
Siswa
T a h u n
Tingkal
menetapkan
Pelunjuk
Operasional
Standar Nasional
Pembentukan
perlu
dimaksud
Dari
lentang (Lembaran
Nomor
52,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
N o m o r 2 7 5 7 ); 2.
Undang-Undang Korupsi,
dan
Nomor
Kolusi
lentang
Bebas
(Lcmbaran
Tahun
1999
Negara
Rcpubiik
Lembaran Nomor
Negara
Indonesia
2003
Negara
Nomor
Tahun
2003
tenlang
Negara
Nomor
Nomor
Pendidikan
Republik
20
Republik
47,
T a h u n
Nasional
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tambahan 4286);
2003
lenlang
(Lembaran
Negara
Nomor
78
T a h u n
Negara
Republik
2003, Indonesia
4301);
Undang-Undang Perimbangan Indonesia
Nomor
Keuangan
Pemerinlahan
T a h u n
2004
lentang
Anlara Pemerinlah Pusal
Daerah
Tahun
33
(Lembaran
2004
Negara
Nomor
Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
Peraturan
(Lembaran
7.
Negara
82,
126,
Tambahan
Tambahan
Undang-Undang
Nomor Daerah
Indonesia
Tahun
Lcmbaran
Negara
sebagaimana
2 T a h u n
Pemerinlah
Tahun
244,
Indonesia dengan
lentang
23 Tahun
menjadi Indonesia
lentang Rcpubiik Tambahan
Nomor
Tahun
Penclapan
Undang-Undang
Peraturan Nomor
Negara
Nc;mor
24,
Daerah Republik
Tambahan
Lembaran Negara Rcpubiik Indonesia Nomor 8.
Peraturan Pemerinlah Nomor
21 T a h u n
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya II
Pekalongan,
Pckalongan
Kabupaten
dan
Balang (Lembaran 1988
Nomor
42,
Negara
Tambahan
Republik Indonesia Nomor
tenlang
Daerah
Tingkal
3381);
Tingkal
Daerah
Republik
5657);
1988
Daerah
Kabupalcn
2
Undang-Undang
(Lembaran
2015
5587)
Undang-Undang
2014 lentang Pemerinlahan
Undang-Undang
201 !
Republik
2014
Tahun 2014 tenlang Perubahan Alas Nomor
Tahun
Negara
Nomor
diubah
Pcngganli
lenlang
Negara
(Lcmbaran
Rt^publik 2015
2011
Indonesia
2v3
2014
Iclah
4438);
Perundang-Undangan
Lembaran
5234);
Pemerinlahan
Tahun
Rcpubiik
Indonesia Nomor
Nomor
12
dan
Republik
L e m b a r a n Negara Republik Indont^sia N o m o r
Nomor
75,
Indonesia
Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Sislem
17
(Lembaran
Tahun
Lcmbaran
6.
dari
3851);
Undang-Undang
Nomor
1999
Bersih dan
Nepolisme
Indonesia
Keuangan
5.
T a h u n
Negara Yang
Tambahan
4.
28
Penyelenggaraan Rcpubiik
3.
Nomor
Tingkal
Indonesia
Lcmbaran
11 II
Tahun Negara
9.
Peraluran Pemerinlah Standar
Nasional
Republik Nomor
Lembaran
4496) Alas
2005
(Lembaran Nomor
Negara
71,
Indonesia Nomor
Nomor
32 Tahun
Indonesia dengan
2013
Pemerinlah
tenlang
Nomor
Nasional
19
Pendidikan
Indonesia
Nomor
Tahun
Negara
58 Tahun
Daerah
2013
Republik
Lembaran
2005
lenlang
(Lembaran
Tahun
2005
Negara
Negara
Nomor
Republik
140,
Indonesia
4578);
1 1. P e r a t u r a n P e m e r i n l a h
Nomor
38 Tahun
2007
Pembagian Urusan Pemerinlahan
Anlara
Pemerinlahan
Dan
Daerah
Daerah
Provinsi,
Kabupalen/ Kola
Indonesia Lembaran
Tahun
(Lembaran
2007
Belajar
T a h u n
2008
(Lcmbaran Nomor
Pcndidikan
Indonesia
Tahun
dan
(Lembaran 53,
Indonesia
Nomor
Lembaran
Republik
2010
Nomor
lenlang
Pendidikan Tahun
Negara
lenlang
Pcndidikan
Indonesia
Tambahan
4864);
2010
Rcpubiik
lelah
diubah
66 Tahun
2010
Alas Peraluran Pemerinlah
2010
Penyelenggaraan
Republik
Nomor
sebagaimana
lenlang
Tambahan
Indonesia
Peraluran Pemerinlah
Tahun
Negara
2008
9 1 ,
17 T a h u n
Republik 5105)
Indonesia
Negara
Nomor
Nomor
Tambahan
lentang Perubahan
Tahun
Lembaran
Nomor
Pengelolaan (Lembaran 2010
dan Negara
Nomor
Negara
Republik
Pendidikan
Nasional
112,
-Indonesia
5157);
15. P e r a l u r a n
Menleri
2010
Pendidikan diubah
48 Tahun
Penyelenggaraan
Negara
lenlang
Lcmbaran
Negara Rcpubiik Indonesia
Pengelolaan
4737);
Republik
(Lembaran
2008
14. P e r a t u r a n P e m e r i n l a h
Tahun
Tambahan
4863);
Nomor
Pendanaan
Nomor
Republik
47 T a h u n 2008
Negara
Nomor
13. P e r a l u r a n P e m e r i n l a h
dengan
Pemerinlahan 82,
90, Tambahan
Republik Indonesia
Nomor
Pemerinlah,
Negara Republik Itidonesia Nomor
Wajib
Lcmbaran
tenlang
Negara
Nomor
12. P e r a l u r a n P e m e r i n l a h N o m o r
17
41,
5410);
Indonesia
Tambahan
Negara
diubah
Lembaran
Keuangan
Republik
lelah
Republik
10. P e r a l u r a n P e m e r i n l a h
Nomor
Republik
Standar
Tambahan
Pengelolaan
Negara Nomor
lentang
(Lembaran 2005
Peraturan
tenlang
2005
Tahun
sebagaimana
Peraluran Pemerinlah Perubahan
19 T a h u n
Pendidikan
Indonesia
Tambahan
Tahun
Nomor
lenlang Dasar
dengan
Kebudayaan
di
Slandar
Nomor
Pelayanan
Kabupalcn/Kola
Peraluran 23
Nomor
Menleri T a h u n
15
Minimal
sebagaimana
Pendidikan 2013
dan
lenlang
4
Perubahan
Alas
Nasional
Peraluran
Nomor
Pelayanan
15
MenLeri
Tahun
Minimal
2010
Pcndidikan
lentang
Pendidikan
Slandar
Dasar
di
Kabupaten / Kola; 16. P e r a t u r a n
Menleri
Rcpubiik
Indonesia
Pungutan Satuan
Pendidikan
dan
Nomor
44
Sumbangan
Pendidikan
Dasar
Tahun
Daerah
(Berita
2012
(Lembaran
Provinsi
tenlang
Nomor
Jawa
Lembaran
(Lembaran
Pemerinlahan
Daerah
Dinas Daerah
kali
Batang
Alas
20. Peraturan Daerah tenlang
Batang
Batang
9
T a h u n
2008
Tahun
dan
Tata
Daerah
(Lembaran Nomor
2008 diubah Daerah lentang
Kabupalen
Pembentukan Dinas
Daerah
Daerah
Kabupalen
Balang Nomor dan
Batang
Kabupaten
Tahun
Penyelenggaraan Daerah
3);
Balang
Nomor
Pendapatan
Balang
Kabupalen
3
(Lembaran
Anggaran
Kabupalcn
Daerah
dan
9);
Pengelolaan
lenlang
Tahun Balang
2 0 1 v3
Kerja
(Lembaran
di Kabupaten
2014
Belanja
Tahun
T a h u n
tenlang
Kabupaten
Daerah
3
Peraturan
Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 21. Peraturan
Menjadi Kabupalcn
Peraluran Daerah
3 Tahun
Batang
Pendidikan
Tahun
Kabupaten
dengan
Batang Tahun 2013 Nomor
2013
1
S u s u n a n Organisasi
Nomor
Organisasi
Kabupalcn
Jawa
2), s e b a g a i m a n a l e l a h
terakhir
Kedua
Nomor
Susunan
Provinsi
Batang Nomor
Kaloupalen
Batang
Perubahan
2012
Daerah
Daerah
3 Seri D N o m o r
Kabupaten
Tahun
1 S e r i E N o . : 1);
Kerja
beberapa
4
Pendidikan
Yang
Kabupaten
lentang Pembentukan
Nomor
Nomor
Balang Nomor
19. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n
(Lembaran
pada
Republik
Tengah
Daerah
Pemerinlahan
2008, Nomor
Tata
Negara
Penyelenggaraan
Urusan
Kcwenangan
2008
Pcndidikan
40);
tenlang
Batang
tenlang
66);
18. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a l c n 2008
2012
Daerah Provinsi Jawa Tcngah
N o m o r 4, T a m b a h a n Tengah
Kebudayaan
T a h u n
Biaya
Indonesia Tahun 2012 Nomor 17. P e r a t u r a n
dan
Batang
Tahun
12 dan 2015
Tahun
2014
Tahun
2014
12);
22. Peraluran
Bupali
Balang
lentang Pendanaan
Nomor
16
Pcndidikan di K a b u p a l c n
(Berita Daerah Kabupalen
Batang T a h u n 2014
Batang Nomor
16); 23. Peraturan tenlang
Bupali
Batang
Pelunjuk
Pendapatan
dan
Nomor
Teknis
L^elanja
54
Tahun
Pengelolaan
Daerah
Kabupalen
2014
Anggaran r3alang
T a h u n 20]b
(Berita Oaerah
2014 Nomor
54);
24. Peraturan
Bupali
lentang
Batang
Penjabaran
Belanja
Kabupalen
Daerah
Nomor
68
Anggaran
Kabupaten
(Berita Daerah Kabupaten
Balang
Tahuji
T a h u n
2014
Pendapatan
dan
Batang
T a h u n
2015
Batang T a h u n 2014
Nomor
68); M E M U T U S K A N : Menetapkan
;
PERATURAN
BUPATI
PELAKSANAAN
BANTUAN
DASAR TERPENCIL, K U R A N G
TENTANG
PETUNJUK
OPERASIONAL
TERPINGGIR
DAN
DARI STANDAR NASIONAL
TEKNIS SEKOLAH
J U M L A H
SISWA
PENDIDIKAN.
Pasal 1 B a n t u a n Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan J u m l a h Kurang
Dari
bersumber Batang
Standar
dari
untuk
Nasional
Anggaran
Pendidikan
Pendapatan
penyediaan
bantuan
merupakan
dan
Belanja
operasional
bagi
Siswa
banluan
Daerah
yang
Kabupalen
Sckolah
Dasar
yang
berada di desa terpencil d a n / a t a u lerpinggir serta J u m l a h siswa k u r a n g dari standar
nasional
operasional pendidikan
pcndidikan
dalam dasar
rangka scrta
unluk
m e m e n u h i
memenuhi
standar
m c n d u k u n g
kebijakan
kekurangan
biaya
pelayanan
pcndidikan
minimal
dasar
bebas
pungutan. Pasal2 Pedoman Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan a.
Menjadi
pedoman
Kabupaten
Balang
penggunaan
bagi
Dinas
serta
dana
Pendidikan
Sekolah
bantuan
agar:
Dasar
Pemuda
dan
pcncrima
operasional
sekolah
bantuan dasar
terpinggir dan J u m l a h siswa k u r a n g dari standar nasional b.
penggunaan terpinggir
dana
banluan
dan Jumlah
siswa
tepat sasaran dalam dasar
kurang dari
pencapaian
sckolah standar
minimal
terpencil, pendidikan, pendidikan
pcndidikan
dasar
lahun;
dipedomani
dalam
penyaluran,
pemanlauan,
pelaksanaan
bantuan operasional
pertanggungjawaban
keuangan
terpencil,
dan
lerpinggir
pendidikan,
evaluasi
siswa
dengan
dan
pendidikan;
dana bantuan operasional
Jumlah
dilaksanakan
monitoring dan
sekolah dasar terpencil, terpinggir
jumlah siswa k u r a n g dari standar nasional d.
pendidikan..
nasional
slandar pelayanan
dalam
lerpencil,
dasar
serta m c n d u k u n g penyelenggaraan wajib belajar
scmbilan c.
operasional
Olahraga
kurang
dari
sckolah
slandar
lertib
administrasi,
akunlabel, tepat w a k l u , scrta terhindar dari
penyimpangan.
dasar
nasional
transparan,
6
Pasal Petunjuk
teknis
Terpencil,
Terpinggir
Pendidikan
pelaksanaan dan
tercantum
3
Bantuan
Jumlah
dalam
Siswa
lampiran
Operasional Kurang yang
dari
Sekolah Standar
merupakan
Dasar Nasional
bagian
tak
terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal4 Dinas
Pendidikan
Pemuda
dan
Olahraga
mclaksanakan evaluasi dan pelaporan Operasional
Balang,
hasil kegiatan pelaksanaan
Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir
Dari Standar Nasional
dan J u m l a h
Siswa
agar
Bantuan Kurang
Pendidikan; Pasal
Ketentuan
Kabupalen
iebih lanjut
mengenai
5
penetapan
alokasi dan
b a n t u a n ditetapkan Iebih lanjut d a l a m K e p u t u s a n
sckolah
penerima
Bupali.
Pasal6 Peraluran Bupali m i mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupali ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Batang.
pengundangan Berita t^aerah
D i t e t a p Ditetapkan k a n di B a di t a Batang ng p a d a t apada n g g a l tanggal 3 ' 31M Maret a r e t 22015 015 BUPATI
BUPATI B A T A N G BATANG, , ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO
Diundangkan di Batang pada tanggal 31 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, D i u n d a n g k a n di pada tanggal
^
Batang |
ttd
Maret
2015
NASIKHIN NASIKHIN BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM NASI K H IN
ttd BERITA D A E R A H
KABUPATEN
BATANG TAHUN
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001
2015 N O M O R
2.6
8
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG N O M O R 26 T A H U N 2 0 K S TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL S E K O L A H DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN J U M L A H SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL S E K O L A H BAGI SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN J U M L A H SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 1.
PENDAHULUAN UnLuk menyelenggarakan layanan prima pcndidikan yang daerah, Pemerinlah Kabupalen Balang berupaya unluk ketersediaan pendidikan dan perluasan akscs pcndidikan lerjangkau, setara, b e r k c l a n j u t a n serla berkeadilan bagi s c masyarakat. Upaya tcrscbul tidak Icpas dari p e m c n u h a n operasional pendidikan.
bcrkualiLas di meningkalkan yang merala, luruh lapisan pcmbiayaan
Penyelenggaraan operasional pendidikan di sckolah dasar dibiayai melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dan Pcndampingan B a n t u a n Operasional Sckolah (BOS) APF5D Provinsi J a w a Tengah. Alokasi b a n t u a n tcrsebut, d i d a s a r k a n pada j u m l a h siswa di m a s i n g - m a s i n g sckolah dasar, sehingga p c n e r i m a a n b a n t u a n setiap sekolah berbeda-beda. Padahal pembiayaan operasional pendidikan terdapat biaya operasional tetap dan biaya operasional tidak tetap. Sekolah dengan j u m l a h siswa sedikil atau kurang dari jumlah yang dipersyaralkan dalam Standar Nasional Pcndidikan, a k a n m e n c r i m a alokasi b a n l u a n y a n g kecil, sedangkan biaya tetap operasional rata-rata sckolah adalah sama. Selain i t u , penyelenggaraan pendidikan di desa terpencil atau terpinggir di K a b u p a t e n B a t a n g m e m b u t u h k a n akscs p e m b i a y a a n y a n g Iebih tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sehingga m e m b u t u h k a n perhatian k h u s u s dari Pemerinlah Daerah agar pendidikan yang diselcnggarakan dapat dijangkau dan terjamin penyelenggaraannya dengan baik. S a s a r a n u t a m a B a n t u a n ini bagi sekolah y a n g j u m l a h siswanya k u dari standar nasional pendidikan adalah u n t u k peningkatan pelayanan m e m b u k a akscs yang seluas-Iuasnya kepada ealon siswa baru kclas wilayah masing-masing agar jumlah siswa di sekolah dasar bcrsangkutan dapat m e n i n g k a l setiap l a h u n ajaran.
rang dan 1 di yang
Bantuan Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan J u m l a h Siswa K u r a n g dari S t a n d a r Nasional Pendidikan m e r u p a k a n a m a n a l Pasal 9 2 A y a t (4) P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a l a n g N o m o r 3 T a h u n 2013 tenlang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Batang, sehingga Pemerinlah Daerah k o m i t m e n mclaksanakan kebijakan ini agar standar pelayanan m i n i m a l pendidikan dasar tetap terpcnuhi dan m e n j a m i n terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar scmbilan t a h u n .
9
Dengan pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah Kab. Batang mengambil kebijakan untuk meningkatkan bantuan operasional bagi sekolah dasar terpencil atau terpinggir dan j u m l a h siswa dibawah Standar Nasional Pendidikan. KRITERIA S E K O L A H 1. Kriteria U m u m
2.
3.
DASAR
PENERIMA
Penerima bantuan operasional ini adalah Sekolah Dasar Negeri/Swasta yang m e m i l i k i kriteria u m u m sebagai berikut: a. S D y a n g b e r l o k a s i d i D e s a t e r p e n c i l a l a u t e r p i n g g i r sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupali Batang; dan/atau b. S D y a n g j u m l a h s i s w a n y a k u r a n g d a r i S t a n d a r N a s i o n a l P e n d i d i k a n dan tidak dircncanakan dimargcr pada t a h u n ajaran bcrsangkutan. Kriteria Khusus Penetapan sekolah yang j u m l a h siswanya kurang dari Standar Nasional Pendidikan adalah Sekolah Dasar dengan j u m l a h siswa kurang dari dan sama dengan 90 (scmbilan puluh) siswa berdasarkan Data Laporan Individu Sekolah Dasar (LLSD) dan/atau Data Pokok Pendidikan Nasional y a n g dirilis per 3 1 Desember. Desa terpencil atau terpinggir sebagaimana d i m a k s u d pada angka 1 h u r u f a, a d a l a h : 1) D e s a P r a n t e n , K e c a m a t a n Bawang; 2) D e s a B i n t o r o M u l y o , K e c a m a t a n B a w a n g ; 3) D e s a M o j o t c n g a h , K e c a m a t a n R e b a n ; 4) D e s a G e r l a n g , K e c a m a t a n B l a d o .
BESARAN DAN RUANG 1. Besaran Bantuan
LINGKUP
PENGGUNAAN
BANTUAN
B e s a r a n b a n t u a n operasional bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir dan j u m l a h siswa kurang dari Standar Nasional Pendidikan adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan J u t a Rupiah) per sekolah per t a h u n . 2.
Ruang Lingkup Penggunaan Ruang lingkup penggunaan bantuan a. B a g i Sekolah Terpinggir dan digunakan untuk: 1)
adalah: Terpencil,
bantuan
operasional
Bantuan Transport, dengan ketentuan: a) B a n t u a n transport mcngajar, transport j a m tambahan, transport mcmbina kegiatan ckstrakurikuler pramuka, olahraga atau transport kegiatan sckolah lainnya yang d i b e r i k a n k e p a d a G u r u W i y a t B h a k t i d a n / a t a u t r a n s p o r t bagi Penjaga S e k o l a h W i y a t a B h a k t i ( B u k a n Pegawai Negeri Sipil). b) G u r u W i y a t a B h a k t i d a n / a t a u P e n j a g a S e k o l a h W i y a t a B h a k t i (Bukan P e g a w a i Negeri Sipil] t c r s e b u t telah m e n g a b d i di sekolah yang bcrsangkutan berturut-turut dan tidak terputus s c k u r a n g - k u r a n g n y a 3 (tiga) t a h u n . c)
G u r u Wiyata B h a k t i d a n / a t a u Penjaga Sckolah Wiyata B h a k t i ( B u k a n P e g a w a i Negeri Sipil) s e b a g a i m a n a dimaksud pada huruf b) d a n e) t c r s e b u t karena kekurangan guru dan merupakan kebutuhan mendesak sckolah, memiliki Sural Perjanjian Kerja, serta d i b u k t i k a n dengan S u r a l Kelerangan Kcpala Sckolah yang dikctahui olch Kcpala UPT Disdikpora Kecamatan.
d) J u m l a h b a n t u a n t r a n s p o r t y a n g d i b e r i k a n m a k s i m a l 35'V() d a r i besarnya alokasi anggaran (atau Rp. 2.800.000,-), dan tidak Iebih d a r i Rp. 17 5 . 0 0 0 , - / o r a n g / b u l a n y a n g d i b a y a r k a n m u l a i B u l a n J u l i s.d D e s e m b e r ( u n t u k 6 b u l a n ) .
1 0
2)
Biaya Tetap Operasional Sekolah, a n l a r a lain: a) b i a y a l i s t r i k , b i a y a a i r , d a n b i a y a t e l e p o n ; b) b i a y a l a n g g a n a n j a s a i n t e r n e t ; e) b i a y a l a n g g a n a n k o r a n / m a j a l a h ; d a n d) t i d a k b o l e h d i g u n a k a n u n t u k p e m b e l i a n b e l a n j a m o d a l . Biaya tetap operasional sekolah lerscbul, lidak bolch dobcl anggaran dengan alokasi anggaran yang bersumber dari BOS/Pcndampingan BOS dan diba\arkan mulai Bulan Juli sampai dengan Desember (enam bulan).
3) 4)
5)
6)
7)
8) 9)
T r a n s p o r t a s i bagi siswa y a n g m e n g i k u l i l o m b a a l a u kegiatan di tingkal Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional; Peningkatan Pelayanan Sekolah u n t u k M e n a r i k Siswa B a r u Kclas 1 anlara lain: a) P e m b e l i a n p e r l c n g k a p a n d a n peralatan sekolah bagi siswa baru yang orangtuanya tidak m a m p u seeara ekonomi, seperli: scragam sckolah (OSIS, P r a m u k a l e r m a s u k lopi/dasi/ikat pinggang. Batik Daerah, dan/atau Scragam O l a h r a g a ), s e p a t u d a n k a o s k a k i , l a s , b u k u d a n a l a l l u l l s lainnya. b) K e g i a t a n lainnya yang dapat menarik dan meningkalkan Jumlah siswa baru, scrta b u k a n u n t u k pembelian barangbarang modal. Belanja pcngeeatan r u a n g kclas d a n / a t a u pagar depan sckolah, agar lidak lerlihat k u m u h dan dapat m c n d u k u n g ken_\amanan siswa d a l a m proses belajar mcngajar; Belanja-belanja yang m c n d u k u n g dan tcrkait dengan kegiatan Penghijauan Lingkungan Sekolah seperli pembelian bibil tanaman, media tanam, pupuk dan perlcngakapan la n a m lainnya; Belanja-bclanja y a n g m c n d u k u n g d a n tt^rkait d e n g a n kegiatan Peningkatan Kerohanian/Keagamaan Siswa seperli b u k u - b u k u a g a m a , b u k u b a c a tulis A! Q u r a n , k a s e t / C l ^ Q i r o a t i Al Q u r a n yang digunakan unluk mempcrdengarkan ayal-ayal suei Al Quran setiap pagi, k a s e t / C D doa-doa scsuai dengan agama Siswa, perlcngkapan ibadah dan bukan lermasuk barang modal (yang nilaianya Iebih dari Rp. 500.000,- dan memiliki u m u r ckonomis Iebih dari salu lahun). Bahan praktik yang m c n d u k u n g dan tcrkail dengan mala pclajaran m u a t a n lokal daerah dan/atau m u a t a n lokal sckolah, Sckolah h a r u s m c m a s t i k a n b a h w a Belanja di alas adalah bclanja yang b c l u m dibiayai melalui anggaran BOS, Pcndampingan BOS (APBD Provinsi J a w a Tengah) dan B a n t u a n lainnya (Tidak bolch dobcl anggaran), dilihat dari struklur A P B S T a h u n Ajaran yang bcrsangkutan.
b. B a g i S c k o l a h y a n g J u m l a h S i s w a n y a Pendidikan 1)
Kurang Dari Standar
Nasional
Banluan Transport dengan kclcnluan: a) B a n t u a n t r a n s p o r t a s i j a m t a m b a h a n s c ^ k o l a h , c k s t r a k u r i k u l e r pramuka, olahraga dan/atau kegiatan sckolah lainnya \ang m c n d u k u n g pembelajaran yang diberikan kepada untuk O u r u PNS, G u r u Wiyat Bhakti d a n / a t a u Penjaga Sekolah Wiyata Bhakti. b)
G u r u PNS yang dimaksud pada huruf a adalah guru PNS yang b e l u m bersertifikasi pendidik dan lelah bcrkualifikasi ijazah S1/D4.
c)
G u r u Wiyata Bliakti d a n / a t a u Penjaga Sekolali Wiyata B h a k t i (Bukan Pegawai Negeri Sipil) terscbut telah mengabdi di sekolah yang bersangkutan berturut-turutdan tidak terputus s e k u r a n g - k u r a n g n y a 3 (tiga) l a h u n .
a)
G u r u Wiyata B h a k t i d a n / a l a u Penjaga Sekolah Wiyata B h a k t i ( B u k a n P e g a w a i Negeri Sipil) s e b a g a i m a n a dimaksud pada huruf b) d a n e) tcrsebut karena kekurangan guru dan merupakan kebutuhan mendesak sekolah, memiliki Sural Perjanjian Kerja, serla d i b u k t i k a n dengan S u r a l Kelerangan Kepala Sekolah yang dikctahui olch Kcpala UPT Disdikpora Kecamatan.
d)
J u m l a h bantuan transport yang diberikan m a k s i m a l 3 0 % dari besarnya alokasi anggaran (alau Rp. 2.400.000,-), d a n lidak Iebih dari Rp. lvSO.OOO,-/orang/bulan yang dibayarkan mulai B u l a n J u l i s.d D e s e m b e r ( u n t u k 6 b u l a n ) .
2)
Biaya Tetap Operasional Sckolah, a n l a r a lain: a) b i a y a l i s t r i k , b i a y a a i r , d a n b i a y a t e l e p o n ; b) b i a y a l a n g g a n a n J a s a i n t e r n e t ; c) b i a y a l a n g g a n a n k o r a n / m a j a l a h ; d a n d) t i d a k b o l c h d i g u n a k a n u n t u k p e m b e l i a n b e l a n j a m o d a l . Biaya tetap operasional sckolah tcrsebut, lidak boleh dobcl anggaran dengan alokasi anggaran yang bersumber dari BOS/Pcndampingan BOS dan dibayarkan mulai Bulan Juli sampai dengan Desember (cnam bulan).
3)
Peningkatan Pelayanan Sekolah i m l u k Menarik Siswa B a r u Kelas 1 anlara lain: a) P e m b e l i a n perlengkapiin d a n p e r a l a t a n s e k o l a h bagi siswa b a r u y a n g o r a n g t u a n y a tidak m a m p u seeara e k o n o m i , seperli: seragam sekolah (OSIS, Pramuka lermasuk lopi/dasi / ikat p i n g g a n g , B a t i k D a e r a h d a n / a t a u S e r a g a m O l a h r a g a ), b u k u d a n peralatan tulis. b)
Kegiatan lainnya yang dapat menarik dan meningkalkan jumlah siswa baru, scrta b u k a n u n l u k pembelian barangbarang modal.
4)
Belanja pcngecalan ruang kclas dan/alau pagar depan sekolah, agar lidak lerlihat k u m u h dan dapat m c n d u k u n g kenyamanan siswa d a l a m proses belajar mcngajar;
5)
Belanja-belanja yang m c n d u k u n g dan tcrkait dengan kegiatan Penghijauan Lingkungan Sekolah seperli pembelian bibit tanaman, media tanam, pupuk dan perlcngakapan laiiam lainnya;
6)
Belanja-bclanja yang m c n d u k u n g dan Icrkait dengan kegiatan Peningkatan Kcrohanian/Keagamaan Siswa seperli b u k u - b u k u agama, b u k u baca tulis Al Q u r a n , kasct/CD Qiroati Al Q u r a n yang digunakan untuk mempcrdengarkan ayal-ayat suei Al Quran setiap pagi, k a s e t / C D doa-doa scsuai dengan agama Siswa, perlcngkapan ibadah dan bukan lermasuk barang modal ( y a n g n i l a i a n y a I e b i h d a r i R p . vSOO.OOO,- d a n m e m i l i k i u m u r ckonomis Iebih dari salu lahun).
7)
Bahan praktik yang mcndukung dan tcrkait dengan mala pelajaran m u a t a n lokal daerah dan/alau m u a t a n lokal sekolah.
8)
Sekolah h a r u s m c m a s t i k a n b a h w a Belanja di atas adalah belanja yang belum dibiayai melalui anggaran BOS, Pcndampingan BOS (APBD Provinsi J a w a Tcngah) d a n B a n t u a n lainnya (Tidak bolch dobcl anggaran), dilihal dari struklur A P B S T a h u n Ajaran \ang bersangkutan.
12
IV.
PELAKSANAAN 1. D i n a s P e n d i d i k a n P e m u d a d a n O l a h r a g a K a b u p a l c n B a l a n g m e n g u s u l k a n penerima bantuan kepada Bupali unluk ditetapkan dalam Keputusan Bupali; 2. D i n a s P e n d i d i k a n P e m u d a d a n O l a h r a g a K a b u p a t e n B a t a n g m e m b c r i k a n sosialisasi/penjclasan banluan kepada penerima b a n t u a n lerkail dengan: a. r e n c a n a a n g g a r a n b c l a n j a ( R A B ) , b. p c r s y a r a t a n p e n e r i m a b a n t u a n ; s e r l a c. p e l a p o r a n d a n p e r t a n g g u n ^ a w a b a n b a n l u a n ; 3. S e k o l a h m e n y e r a h k a n r e n c a n a a n g g a r a n b c l a n j a (RAB) k e p a d a Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupalen Balang, dengan menyertakan j u m l a h siswa dan folocopy n o m o r rekening sekolah; 4. D i n a s P c n d i d i k a n P e m u d a d a n O l a h r a g a K a b u p a t e n B a t a n g m c l a k u k a n verifikasi tcrhadap R A B yang dikirim ke sckolah dan m e r u p a k a n bagian dari Rencana A P B S T a h u n Ajaran yang bcrsangkutan serta m c l a k u k a n kroscek data nomor rekening sckolah; 5. B a n t u a n a k a n d i t r a n s f e r k e r e k e n i n g s e k o l a h m a s i n g - m a s i n g ; 6. S e k o l a h m c l a k s a n a k a n k e g i a t a n s c s u a i d e n g a n r e n c a n a a n g g a r a n dan belanja sekolah (RAB) sctclah dilclapkan d a l a m A P B S T a h u n Ajaran yang bersangkulan; 7. B e n d a h a r a S e k o l a h m e m b u k u k a n I c r p i s a h d e n g a n s u m b e r anggaran lainnya; 8. S c k pen 9. D i n mcl
V.
olah m c m b u a l laporan pcrlanggungjawaban scsuai atausahaan keuangan daerah Kabupaten Batang; as Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupalcn aksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ini.
dengan Batang
PELAPORAN 1. S e k o l a h p e n e r i m a b a n t u a n m e n g i r i m k a n l a p o r a n pertanggungjawaban k e u a n g a n sctclah tiga b u l a n b a n t u a n d i t e r i m a ke D i n a s Pcndidikan P e m u d a d a n Olahraga Kab. Batang, Cq. S u b Bagian P r o g r a m Sckrelarial, R a n g k a p 2 (dua) Set d a n Asli d i s i m p a n di sekolah m a s i n g - m a s i n g . 2. L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n k e u a n g a n d a n k e g i a t a n , d i l c n g k a p i d e n g a n foto kegiatan y a n g m e n u n j u k k a n m a n f a a t dari b a n t u a n y a n g diterima dalam bcntuk prinlaut diserlakan dalam laporan pertanggungjawaban k e u a n g a n m i n i m a l 3 (tiga) s u d u l polrct.
VI.
MONITORING DAN SUPERVISI Dinas mclaksanakan monitoring dan supcrvisi tcrhadap penggunaan b a n t u a n operasional sekolah bagi sekolah dasar lerpencil, terpinggir dan j u m l a h siswa k u r a n g dari standar nasional pcndidikan serta mengevaluasi output yang dihasilkan dalam rangka peningkatan angka partisipasi murni (APM) Sekolah Dasar.
VII.
PENUTUP D e m i k i a n p e t u n j u k teknis b a n l u a n operasional sckolah bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir dan j u m l a h siswa kurang dari Slandar Nasional Pendidikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
BUPATI
BATANG,
ttd Y O Y O K RIYO
SUDIBYO
