L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2015

6.

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan kerjasama pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Program pada urusan perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2015 adalah: Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program

ini

diarahkan

untuk

peningkatan

kinerja

SDM

dan

penunjang

penyelenggaraan administrasi perkantoran. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan administratif dan penunjang perkantoran.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini diarahkan pada peningkatan kemampuan aparatur perencana.

4.

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini diarahkan pada peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kualitas pelaporan.

Program Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan : 1.

Program Pengembangan Data/Informasi Program ini diarahkan pada ketersediaan data dan informasi melalui pengembangan system informasi profil daerah; dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian; pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web, koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang, monitoring dan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

2.

Program Kerjasama Pembangunan Program ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama perencanaan pembangunan melalui fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga berupa kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Perguruan Tinggi; serta fasilitasi kerjasama dengan lembaga masyarakat melalui fasilitasi kegiatan Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) dan SIMA Banger;

3.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program ini diarahkan pada koordinasi perencanaan infrastruktur; review Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota; serta Study Integrasi Pasar Johar.

hal | 125


4.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah; serta fasilitasi dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

5.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada penetapan RKPD Kota Semarang tahun 2016 dan Perubahan RKPD tahun 2015; koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan; penyelenggaraan Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2016; penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS; serta penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Teknokratik RPJMD.

6.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi melalui penyusunan rencana pengembangan FEDEP; penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi; penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan bagi Pengembangan UMKM; serta koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi.

7.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan sosial dan budaya melalui koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; verifikasi dan identifikasi warga miskin; koordinasi perencanaan bidang pemerintahan; fasilitasi kegiatan TKPKD; pemetaan dan pengembangan web warga miskin; pendampingan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

6.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui strategi pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down – bottom up secara selaras. Selain itu pencapaian urusan perencanaan pembangunan juga dilakukan dengan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Strategi lain yang dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan perencana dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan taktis

hal | 126


strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan wilayah

dan

infrastruktur;

pengembangan

keterbukaan

informasi

perencanaan;

pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT, serta peningkatan publikasi dan dokumentasi produk-produk perencanaan. Selama tahun 2015, hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut : 1.

Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015 RKPD Kota Semarang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahun 2016 yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 20052025, terutama berfokus pada prioritas sasaran program pada tahapan periode lima tahun ketiga. Hal ini dilakukan karena belum tersusunnya RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD 2016 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. Sedangkan untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan pada Perubahan APBD Tahun 2015, disusun RKPD Perubahan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015.

2.

Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2016 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015 Berdasarkan RKPD tahun 2016, disusun Sesuai dengan Untuk memberikan arahan bagi penyusunan dan pembahasan RAPBD TA 2016, maka pada tahun 2015 telah dilaksanakan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016. KUA Tahun 2016 disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/523 dan 910/496/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Untuk PPAS disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor Nomor 900/524 dan 910/497/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015, telah disusun dan disepakati KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015. Untuk KUA Perubahan 2015 disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/527 dan 910/557/2015 tanggal 14 September 2015. Sedangkan PPAS Perubahan 2015 disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor 900/528 dan 910/558/2015 tanggal 14 September 2015.

hal | 127


3.

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2016 Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Partisipasi tersebut terwadahi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Untuk penyusunan RKPD, tiap tahun diselenggarakan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang di tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota. Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2017, disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017. Sejak tahun 2013, Musrenbang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan hasil Musrenbang. Total seluruh usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tahun 2015 sebanyak 5.985 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, sebanyak 4.113 usulan atau 68,72% telah direalisasikan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan dan SKPD teknis. Jumlah tersebut menurun dibandingkan persentase di tahun perencanaan 2014 yang mencapai 78%. Penurunan ini antara lain terkait dengan aturan tentang hibah dan bantuan sosial di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.

Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Penyediaan data dan informasi yang akurat dan terbaru merupakan hal penting untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pada tahun 2015, pengembangan penyediaan data dan informasi pada urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui: a)

Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), yang menghasilkan dokumen sebagai berikut:  Buku 8 kelompok Data Profil Daerah (Numerik) Kota Semarang Semester I dan II Tahun 2015  Dokumen 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan Semester I & II Tahun 2015  Buku Profil Daerah Tahun 2015

hal | 128


 Buku Peta Sarana & Prasarana Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara dan Gunungpati  Buku Rangkuman 8 Kelompok Data Kota Semarang Tahun 2010-2015  Entry Basis Data SIPD pada Website Ditjen Bangda Kementrian Dalam Negeri b)

Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi terhadap hasil penelitian, temuan teknologi dan produk unggulan karya inovasidari pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat serta sebagai upaya untuk membangkitkan minat masyarakat dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  Penerbitan Jurnal Riptek sebanyak dua edisi yang berisi publikasi ilmiah, penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bappeda dan masyarakat  Pelaksanaan Lomba Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) untuk kategori pelajar, mahasiswa dan umum.  Keikutsertaan pada kegiatan Pameran Produk Inovasi (PPI) Jawa Tengah yang diadakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 s/d 26 November 2015 di Gedung Lawang Sewu dengan stand Pemerintah Kota Semarang yang menampilkan temuan dari pemenang Lomba Krenova Kota Semarang tahun 2014 dan hasil pengembangan inovasi teknologi tepat guna dari pelajar SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Kota Semarang di bidang energi, air, dan pangan.

c)

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan di era saat ini, termasuk untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran di Bappeda. Di tahun 2015, Bappeda melaksanakan kegiatan pengembangan dan penyempurnaan sistem e-office untuk mendukung administrasi surat dan tindak lanjutnya serta penyempurnaan tampilan dan konten website Bappeda yang dapat

diakses

di

www.bappeda.semarangkota.go.id.

Sedangkan

untuk

mendukung penatausahaan pengelolaan barang habis pakai, telah dibuat software aplikasi bahan habis pakai. d)

Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang. Di tahun 2015, Kota Semarang menerima dan melaksanakan anggaran untuk Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan

tugas

tertentu

dengan

kewajiban

melaporkan

dan

hal | 129


mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  Pemantauan Lapangan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Tahun 2015  Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang tahun 2015  Pelaksanaan rapat koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Tahun 2015  Pelaksanaan pelatihan aplikasi pelaporan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan. e)

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akurat dan periodik, dilaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah,

yang

menghasilkan keluaran sebagai berikut:  Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014  Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I-IV Tahun 2015  Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015  Pengembangan Sistem Aplikasi Monev Simperda f)

Tersedianya dokumen Evaluasi RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 Sebagai bahan dan landasan untuk penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, dilaksanakan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2010-2015. Evaluasi ini untuk melihat capaian-capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

5.

Tersusunnya Dokumen Rancangan Teknokratik dan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2016-2020 Sejalan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di tahun 2016 harus dilaksanakan penyusunan RPJMD tahun 2016-2021. Sebagai persiapann penyusunan RPJMD di tahun 2016,maka di tahun 2015 dilaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dan Naskah Akademis RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD dan Naskah Akademis RPJMD merupakan dokumen yang disusun berdasarkan kajian ilmiah sebagai bahan masukan bagi Walikota terpilih dalam penyusunan RPJMD.

6.

Terlaksananya kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi di Kota Semarang

hal | 130


Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagai berikut: a)

Kajian Kelembagaan LITBANG di Kota Semarang(kerjasama dengan Fak. Teknik UNDIP Semarang)

b)

Kajian Strategis Kelitbangan 2016 – 2021 di Kota Semarang (kerjasama dengan Fak. Teknik UNDIP Semarang)

c)

Kajian Pengelolaan Kebencanaan di Kota Semarang (kerjasama dengan Fak. Teknik UNDIP Semarang)

d)

Faktor-Faktor Spasial dan Non Spasial yang Mempengaruhi Keberhasilan FEDEP (Forum for Economic Development Employment Promotion) di Kota Semarang (kerjasama dengan Fak. Teknik UNDIP Semarang)

7.

Terlaksananya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang Tahun 20152020 Peningkatan daya saing merupakan agenda penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan antara lain melalui inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif dan terkolaborasi antar aktor pembangunan. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Setiap Pemerintah Daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa, yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDa, penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDa, mengembangkan SIDa melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat. Untuk mendukung hal tersebut, di tahun 2015 dilaksanakan pembentukan Tim Koordinasi SIDa, roadmap SIDa, dan draft Perwal Roadmap SIDa.

8.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang, yang terdiri dari : a.

Kajian/dokumen perencanaan ekonomi:  Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi (RIPE)  Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan bagi Pengembangan UMKM  Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengembangan perekonomian Kota Semarang

b.

Kajian/dokumen perencanaan sosial budaya dan pemerintahan:  Draft Peraturan Walikota Semarang tentang rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA)  Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang antara lain menghasilkan Dokumen Strategi Penanggulangan

hal | 131


Kemiskinan Daerah (SPKD) 2016-2020 dan

Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)  Dokumen Kajian Pendidikan Untuk Semua (PUS)  Koordinasi Pendampingan Kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) c.

Kajian/dokumen perencanaan infrastruktur:  Dokumen pemutakhiran (review) Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Semarang Tahun 2015-2019  Dokumen Study Integrasi Pasar Johar  Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh, antara lain melalui program Kampung

Bahari

Tambak

Lorok,

program

Penataan

Lingkungan

Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP), Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP). 9.

Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Untuk menghasilkan data warga miskin yang akurat, di tahun 2015 dilaksanakan kegiatan verifikasi dan identifikasi warga miskin untuk memperbarui database warga miskin Kota Semarang. Hasil pendataan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 yang menetapkan jumlah warga miskin di Kota Semarang tahun 2015 adalah sejumlah 367.848 jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan data hasil pendataan di tahun 2013 yang sejumlah 373.978 warga miskin. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk (data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), maka persentase warga miskin juga menurun dari 21,49% (2013) menjadi 20,82% (2015). Penanganan terhadap warga miskin di tahun 2015 dilakukan melalui program dan kegiatan pada SKPD dengan sasaran sejumlah 5.254 warga miskin.

6.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 6.4. JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan adalah sebanyak 54 orang 6.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Anggaran program penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

hal | 132


1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

66.000.000 12.500.000

25.146.039 7.588.800

38,10% 60,71%

20.000.000 64.334.000 45.713.000 10.000.000

10.194.409 61.528.820 21.327.000 8.203.000

50,97% 95,64% 46,65% 82,03%

15.000.000 3.000.000 47.500.000 582.775.000 5.000.000 8.960.000 880.782.000

9.482.850 230.000 22.935.000 240.928.764 1.090.000 3.059.400 411.714.082

63,22% 7,67% 48,28% 41,34% 21,80% 34,15% 46,74%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5

3.

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Peningkatan Sarana Prasarana Kantor/gedung Kantor JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)


163.660.000 518.136.000 250.000.000 10.000.000 816.575.000 1.758.371.000

157.280.000 362.399.000 167.839.086 6.620.000 708.264.000 1.402.402.086

96,10% 69,94% 67,14% 66,20% 86,74% 79,76%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1

4.

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)


10.000.000 10.000.000

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD Penyusunan LAKIP Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan LKPJ SKPD

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

16.696.000

8.150.000

48,81%

9.990.000 9.990.000 17.021.000 16.370.000 20.005.000 18.685.000 14.996.000

5.950.000 5.950.000 7.510.000 16.110.000 18.532.000 18.140.000 14.373.150

59,56% 59,56% 44,12% 98,41% 92,64% 97,08% 95,85%

hal | 133


NO 9 10

KEGIATAN Penyusunan Renja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.) 14.996.000 158.350.000 297.099.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 13.800.200 140.760.000 249.275.350

PERSEN TASE (%) 92,03% 88,89% 83,90%

Anggaran program pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Program Pengembangan Data / Informasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

1 2 3 4 5 6

2.

SKPD : BAPPEDA Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang Dokumentasi Dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring Dan E-office Berbasis Web Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Evaluasi Rpjmd Kota Semarang JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

200.000.000

175.002.100

87,50%

300.000.000 171.200.000

290.022.300 169.857.000

96,67% 99,22%

90.000.000 275.000.000

60.464.800 265.525.400

67,18% 96,55%

150.000.000 1.186.200.000

137.072.000 1.097.943.600

91,38% 92,56%


PERSEN TASE (%)

Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1 2

3.

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

300.000.000 450.000.000

297.408.300 375.503.700

99,14% 83,45%

750.000.000

672.912.000

89,72%

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1 2 3

4.

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Review Buku Putih Sanitasi & Strategi Sanitasi Kota Study Integrasi Pasar Johar JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


800.000.000 450.000.000 135.000.000 1.385.000.000

742.445.480 368.436.900 97.888.000 1.208.770.380

PERSEN TASE (%) 92,81% 81,87% 72,51% 87,28%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1 2 3

5.

KEGIATAN

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kapasitas Teknis Perencanaan Daerah Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

200.000.000 279.000.000 75.000.000

50.946.000 171.825.600 55.650.000

25,47% 61,59% 74,20%

554.000.000

278.421.600

50,26%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

hal | 134


NO

1 2 3 4 5 6 7

6.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : BAPPEDA Penyusunan RKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dan Pembahasan KUA PPAS Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang Penyusunan Raperda Dokumen RPJMD JUMLAH PROGRAM


445.000.000 605.900.000 200.000.000 447.830.000 450.000.000 100.000.000 894.909.000 3.143.639.000

428.988.600 542.360.278 194.100.000 423.449.700 396.547.400 86.102.384 683.535.960 2.755.084.322

PERSEN TASE (%) 96,40% 89,51% 97,05% 94,56% 88,12% 86,10% 76,38% 87,64%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1 2 3 4 5

7.

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha Rencana Induk Pengembangan Ekonomi (ripe) Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan Bagi Pengembangan Umkm Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

308.000.000 239.820.000 150.000.000 100.000.000

296.000.300 233.228.700 146.331.250 96.204.700

96,10% 97,25% 97,55% 96,20%

450.000.000 1.247.820.000

417.445.000 1.189.209.950

92,77% 95,30%

Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : BAPPEDA Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Verifikasi & Identifikasi Warga Miskin Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd) Pemetaan Dan Pengembangan Web Gakin Pendampingan Kegiatan Pprg Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (pus) Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (gaky) JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

500.000.000 487.320.000 300.000.000 480.725.000

455.186.470 465.439.000 281.106.150 424.208.000

91,04% 95,51% 93,70% 88,24%

100.000.000 100.000.000 100.000.000 70.000.000 2.138.045.000

95.350.000 99.120.000 84.060.100 68.075.500 1.972.545.220

95,35% 99,12% 84,06% 97,25% 92,26%

6.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

hal | 135


6.7. SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

6.8. PERMASALAHAN Permasalahan yang dihadapi pada urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2015 adalah : 1. Ketersediaan data-data teknis dan sektoral yang mendukung proses perencanaan pembangunan masih belum optimal 2.

Belum semua SKPD mengimplementasikan perencanaan yang responsif gender dalam proses perencanaannya

3.

Hasil-hasil penelitian masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal

4.

Masih kurangnya pemahaman pentingnya Sistem Informasi Daerah (SIDa) di Kota Semarang, khususnya di SKPD-SKPD

6.9. TINDAK LANJUT 1. Menyusun data yang diolah (data sementara) sebelum tersedia data resmi/data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Semarang. 2.

Memperkuat koordinasi dengan SKPD dalam memahami dan mengimplementasikan Perencanaan

Penganggaran

Responsif

Gender

(PPRG)

dalam

penyusunan

program/kegiatan dalam Renja SKPD tahun rencana 3.

Pada tahun 2016 akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan

4.

Pada tahun 2016 akan diadakan diseminasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan narasumber dari pusat, provinsi dan daerah lain sebagai best practice sehingga diharapkan akan ada penguatan kapasitas SDM dalam pemahaman dan penerapan SIDa

hal | 136


7.

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

7.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran 2015 beserta tujuannya adalah sebagai berikut : 1.

Program-program Penunjang, yang meliputi: a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

c.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.

Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi: a.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan.

b.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan jumlah penumpang di terminal

c.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street serta peningkatan titik parkir off street

d.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT .

e.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.

f.

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Program ini diarahkan untuk Pengembangan Komunikasi dan Informatika.

g.

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Program

ini

diarahkan

untuk

peningkatan

pelayanan

BLU

UPTD

TerminalMangkang terutama pelayanan BRT.

hal | 137


7.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Perhubungan dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut : 1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui: a.

Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 13 persimpangan pada tahun 2014 telah bertambah 9 persimpangan pada tahun 2015 sehingga secara keseluruhan jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS berjumlah 22 simpang yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Masyarakat juga dapat mengakses pantauan lalu lintas di persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS secara live menggunakan android dengan mengunduh aplikasi ATCS Lalin Semarang di play store;

b.

Untuk perencanaan pengembangan prasarana dan manajemen lalu lintas di tahuntahun mendatang, pada tahun 2015 telah disusun : - DED Terminal Cangkiran - DED Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor - FS Pelabuhan Rakyat - FS Terminal Barang - Kajian Tarif BRT - Suvey Potensi Parkir Halaman Pasar - FS BRT Koridor V dan VI

2.

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, ditunjukkan dengan indikator kinerja pada tabel sebagai berikut : TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ TAHUN ANGGARAN 2015

NO 1

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET TAHUN 2015 4.259.190

Meningkatnya jumlah penumpang di penumpang terminal (RPJMD) 2 Ketersediaan terminal dan sub terminal terminal Jumlah terminal 5 Jumlah sub terminal 0 3 Pelayanan angkutan di terminal dan sub terminal Jumlah angkutan yang keluar Rit masuk Jumlah penumpang Orang 4.259.190 4 Persentase terminal dan sub terminal % 100 yang memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan, tempat sampah) 5 Jumlah terminal/ sub yang diperbaiki terminal 3 Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015

REALISASI TAHUN 2014 4.085.195

REALISASI TAHUN 2015 5.208.385

5 0

5 0

334.773

391.013

4.085.195 100

5.208.385 100

3

4

hal | 138


Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penumpang di terminal meningkat dari tahun 2014 adalah sebanyak 4.085.195 meningkat menjadi 5.208.385 ditahun 2015. Kemudian untuk ketersediaan terminal yang mendukung transportasi adalah sejumlah 5 terminal dengan jumlah terminal/ sub yang diperbaiki ditahun 2014 yaitu sebanyak 3 terminal dan ditahun 2015 meningkat menjadi 4 terminal. Pelayanan angkutan di terminal dan sub terminal, jumlah angkutan yang keluar masuk meningkat dari tahun 2014 yaitu sebanyak 334.773 rit ditahun 2015 menjadi 391.013 rit. Pelayanan di terminal yang ada telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kapasitas dan fasilitas yang ada, adapun jumlah penumpang sampai dengan saat ini telah memenuhi target. Jumlah penumpang mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu sebanyak 4.085.195 meningkat ditahun 2015 menjadi 5.208.385 melebihi target tahun 2015 yait sebesar 4.259.190. disamping itu, persentase terminal dan sub terminal yang memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan, tempat sampah) baik ditahun 2014 maupun ditahun 2015 adalah sebanyak 100%. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, ditunjukkan dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron, dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit sebesar 17.757 rit (10%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 175.856 rit menjadi 193.613 rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 455.927 orang (25%) dari 1.328.942 orang pada tahun 2014 menjadi 1.784.869 orang pada tahun 2015.

b.

Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar 1.618 rit (1%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 149.427 rit menjadi 151.045 rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 344.754 orang (14%) dimana pada tahun 2014 sebesar 2.079.464 orang menjadi 2.424.218 orang pada tahun 2015.

c.

Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan rit sebesar 6.387 rit (18.9%) dimana pada tahun 2014 sebesar 33.765 rit menjadi 40.152 rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 213.421 orang (31.5%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 676.789 orang menjadi 981.210 orang pada tahun 2015.

3.

Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain; a. Program peningkatan pelayanan angkutan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu salah satunya jumlah penumpang angkutan umum BRT di tahun

hal | 139


2014 yaitu sebnayak 5.821.623 orang meningkat ditahun 2015 menjadi 8.023.869 orang. b.

Jumlah halte/ pemberhentian bagi transportasi massal per trayek ditahun 2014 adalahs ebanyak 186 halte meningkat menjadi 232 halte ditahun 2015.

c.

Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu Koridor I Mangkang – Penggaron, koridor II Terboyo – Sisemut, Koridor III Pelabuhan – Jl. Sultan Agung – Jl. Imam Bonjol – Pelabuhan dan Koridor IV Cangkiran – Bandaran A. Yani. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 37.8%. Penambahan shelter menjadi 232 shelter (permanen dan portable) dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dan persiapan pelincuran BRT Koridor V dan VI di tahun 2016.Pelayanan BRT telah mencakup 14 dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. 2 kecamatan terisa akan dilayani BRT Koridor V dan VI yang akan dioperasikan di tahun 2016.

d.

Pelayanan parkir pada tahun 2015 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu menurunnya titik parkir on street dan meningkatnya lokasi parkir off street guna mendukung kelancaran transportasi. DATA TITIK PARKIR TAHUN 2015 NO

URAIAN

SAT

Tahun 2014

Tahun 2015

- Parkir tepi jalan umum (on street)

Titik

1089

1127

- Parkir khusus (off street)

Titik

203

212

- Jumlah juru parkir

Orang

1089

1127

Jumlah titik lokasi parkir

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015

Pengelolaan perparkiran, dalam tahun 2015 dikelola parkir tepi jalan umum (on street) mengalami peningkatan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 1089 titik menjadi 1127 titik pada tahun 2015, sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 9 titik (4%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 203 titik menjadi 212 titik pada tahun 2015. e.

Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2015 yang dipakai sebagai sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini: JUMLAH MODA TRANSPORTASI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO 1

2

JENIS ANGKUTAN Taxi a. Jumlah perusahaan b. Jumlah armada Angkutan Umum dalam trayek a. Jumlah trayek Utama Cabang Ranting

TAHUN 2014

TAHUN 2015

8 1654

8 2050

38 13 32

33 13 32

hal | 140


NO

JENIS ANGKUTAN b. Jumlah armada Utama Cabang Ranting

TAHUN 2014

TAHUN 2015

783 1485 888

783 1558 888

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang,Tahun 2015

4.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan antara lain: TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

TARGET TAHUN 2015 7

CAPAIAN TAHUN 2014 7

Tingkat ketersediaan lokasi pemberhentian akhir angkutan penumpang umum (RPJMD) 2 Tingkat ketersediaan prasarana % 100 100 penunjang BRT (shelter) (RPJMD) Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015

a.

REALISASI TAHUN 2015 7

100

Tempat pemberhentian angkutan penumpang umum ditahun 2015 yaitu ada di lokasi : Sendowo, Plamongan Indah, Banjardowo, Meteseh,

Gunungpati,

Gedawang dan Pelabuhan Tanjung Mas; b.

Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu: -

Koridor I Mangkang – Penggaron

-

koridor II Terboyo – Sisemut

-

Koridor III Pelabuhan – Jl. Sultan Agung – Jl. Imam Bonjol – Pelabuhandan

5.

Koridor IV Cangkiran – Bandaran A. Yani

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dapat dilihat beberapa indikator

kinerja yait slaah satunya adalah tingkat ruas jalan kemacetan lalu lintas (RPJMD) ditahun 2014 adalahs ebesar 11% turun ditahun 2015 menjadi 9%. Kemudian selain itu terdapat indikator kinerja menurunnya jumlah kecelakaan, dimana jumlah meninggal dunia pada tahun 2014 yaitu sebanyak 88 orang ditahun 2015 sebanyak 237 orang, kemudian jumlah yang luka berat ditahun 2014 sebanayk 90 orang pada tahun 2015 turun menjadi 11 orang dan jumlah yang luka ringan ditahun 2014 adalahs ebanyak 970 orang turun menjadi 951 ditahun 2015. Selain indikator kinerja yang disebutkan diatas, program peningkatan dan pengamanan lalu lintas juga memiliki indikator lainnya berupa ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas sesuai yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

hal | 141


TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2015 Ketersediaan sarana dan prasarana lalulintas

Satuan

Tahun 2014

Tahun 2015

- Jumlah rambu lalulintas terpasang

Unit

278

351

- Panjang marka jalan

M2

1.169

2.956

- APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas)

Unit

3

1

- Jumlah penunjuk jalan

Unit

37

40

- ATCS

Unit

13

22

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 278 buah menjadi 331 buah pada tahun 2015.; Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 1.169 m2

b.

menjadi 2.956 m2 pada tahun 2015; c.

Jumlah APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) sampai pada tahun 2014 sebanyak 3 unit, ditahun 2015 menjadi 1 unit;

d.

Jumlah penunjuk jalan sampai dengan tahun 2014 sebanayk 37 unit menjadi 40 unit pada tahun 2015;

e.

ATCS sampai dengan tahun 2014 sebanyak 13 unit menjadi 22 unit pada tahun 2015; Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel di bawah ini

menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota Semarang: TABEL TITIK LOKASI YANG RAWAN KEMACETAN PADA SAAT JAM-JAM SIBUK (06.20-07.30 dan 15.15-17.45) NO

LOKASI

1

Kalibanteng

2

PanjangAntrian

PanjangAntrian

2014

2015

+ 50 m

+ 50 m

Jatingaleh

+ 200 m

+ 200 m

3

Majapahit

+ 200 m

+ 200 m

4

Karyadi – Kaligarang

+ 150 m

+ 100 m

5

Gajahmada – Kampungkali

+ 50 m

+ 50 m

6

Undip – Tembalang

+ 100 m

+ 100 m

7

JalanPemuda

+ 50 m

+ 50 m

8

Sukun-Banyumanik

+ 125 m

+ 100 m

9

Pudakpayung / PasarBuahBanyumanik

+ 50 m

+ 50 m

Keterangan

10 Sukarno Hatta–Tlogosari + 50 m + 50 m Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015

6.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 mengalami peningkatan

jumlah kendaraan yang diuji sebesar 1.088 kendaraan (1.1%), dimana pada tahun 2014 kendaraan yang diuji sebesar 91.573 kendaraan menjadi 92.661 kendaraan pada tahun

hal | 142


2015. Sejak tahun 2015 telah dibuka pelayanan drive thru yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor. 7.

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Dalam pengelolaan BRT pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan dimana

tahun 2014 jumlah penumpang BRT sebesar 5.821.623 orang kemudian pada tahun 2015 jumlah penumpang menjadi sebesar 8.023.869 orang. Untuk jumlah pendapatan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar Rp. 16.404.018.000,- mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi Rp 22.853.116.500,7.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 7.4. JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perhubungan adalah sebanyak 238 orang 7.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Anggaran Program Penujang Urusan Perhubungan, meliputi: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Stiker Masa Uji Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

9.960.000 1.274.200.000 52.121.000

1.000.000 1.060.826.780 48.960.000

10,04% 83,25% 93,94%

250.000.000 58.250.000 478.000.000 20.000.000

249.990.000 58.250.000 477.082.950 20.000.000

100,00% 100,00% 99,81% 100,00%

12.000.000 40.000.000 265.000.000 552.188.000 267.096.000 9.960.000 3.278.815.000

12.000.000 29.698.500 263.000.000 412.538.000 241.320.000 1.000.000 2.874.666.230

100,00% 74,25% 99,25% 74,71% 90,35% 10,04% 87,67%


NO

1 2

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

ANGGARAN (Rp.)

1.671.063.500 10.000.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 1.329.348.000 10.000.000

PERSEN TASE (%) 79,55% 100,00%

hal | 143


NO 3 4 5 6 7

3.

KEGIATAN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.) 1.296.500.000 680.000.000 522.010.000 36.000.000 50.000.000 4.265.573.500

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 1.277.808.700 673.769.500 522.010.000 36.000.000 50.000.000 3.898.936.200

PERSEN TASE (%) 98,56% 99,08% 100,00% 100,00% 100,00% 91,40%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut:

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Penyusunan Renstra Skpd Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Pkb Penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian Dishub Dan Kominfo Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Renja Skpd Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Rka Dan Dpa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pemantauan/pengendalian Dan Pelaporan Program/ Kegiatan Dinas Pemantauan Dan Pengendalian Laporan Penerimaan Pendapatan JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

12.000.000 12.000.000 12.000.000 15.000.000 10.000.000 40.000.000 10.000.000 5.000.000

12.000.000 11.500.500 12.000.000 14.375.000 10.000.000 15.520.000 9.940.000 5.000.000

100,00% 95,84% 100,00% 95,83% 100,00% 38,80% 99,40% 100,00%

25.000.000 12.000.000 266.000.000 20.000.000 12.500.000 45.000.000 15.500.000

24.250.000 11.900.000 250.743.000 19.200.000 12.140.000 45.000.000 14.847.000

97,00% 99,17% 94,26% 96,00% 97,12% 100,00% 95,79%

22.000.000

19.744.000

89,75%

534.000.000

488.159.500

91,42%

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perhubungan, meliputi: 1. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut NO

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Pemantauan Traffigh Light Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan Penumpang Kapal / Pesawat Survey Inventarisasi Kapal (gt<7) Dan Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi Pelayaran / Penerbangan Pendataan, Sosialisasi Dan Pengawasan Perijinan Bangunan Wajib Andalalin Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Dan Updating Data Transport Kajian Penataan Pelabuhan Rakyat Kajian Tarif Bus Rapit Transit (brt) Penyusunan Persandingan Raperda Andalin JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

40.000.000 50.000.000

40.000.000 50.000.000

100,00% 100,00%

50.000.000

50.000.000

100,00%

154.900.000

154.335.400

99,64%

150.000.000

146.956.000

97,97%

50.000.000 50.000.000 100.000.000 644.900.000

49.900.000 29.689.000 44.000.000 564.880.400

99,80% 59,38% 44,00% 87,59%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

hal | 144


NO

1 2 3 4 5 6 7

3.

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Terboyo Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Penggaron Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Mangkang Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Mangkang Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Terboyo Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Penggaron JUMLAH PROGRAM


ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)

709.200.000

663.942.000

93,62%

75.000.000 150.000.000 200.000.000 373.000.000 630.000.000 255.000.000 2.392.200.000

70.195.100 148.358.000 198.863.000 348.604.984 583.786.880 231.897.455 2.245.647.419

93,59% 98,91% 99,43% 93,46% 92,66% 90,94% 93,87%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum Dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan Di Jalan Raya Pengwasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Diwilayah Kota Semarang Dalam Rangka Lebaran Dan Tahun Baru Dan Natal Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Survey Potensi Parkir Halaman Pasar Di Kota Semarang Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (akut) Dan Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Terboyo Pengawasan / Patroli Parkir Umum Sewilayah Kota Semarang Di Luar Jam Dinas Pengoperasian Bus Rapid Transit Updating Dan Evaluasi Data Parkir Operasi Penertiban Bus Di Terminal Mangkang Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Penggaron Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jam Dinas Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran / Ketinggian Bangunan Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Mangkang Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Terboyo Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Penggaron Fasilitasi Shuttle Bus JUMLAH PROGRAM


ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)

933.000.000

874.375.200

93,72%

326.000.000

322.865.000

99,04%

100.000.000 65.600.000 140.000.000

95.491.000 64.754.000 129.950.000

95,49% 98,71% 92,82%

100.000.000 1.073.480.000

98.910.000 1.073.077.000

98,91% 99,96%

35.642.463.142 58.760.000 445.673.000 55.000.000 568.640.000 50.000.000

32.279.496.690 57.972.000 442.692.000 54.681.000 567.612.000 50.000.000

90,56% 98,66% 99,33% 99,42% 99,82% 100,00%

30.000.000

30.000.000

100,00%

30.000.000

28.790.000

95,97%

25.000.000

24.274.000

97,10%

1.559.972.000 41.203.588.142

1.480.628.000 37.675.567.890

94,91% 91,44%


PERSEN TASE (%)

2.777.451.000 4.865.756.000 7.643.207.000

79,26% 97,32% 89,87%


PERSEN TASE (%)

398.663.400

99,67%

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1 2

5.

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Fasilitasi Brt Pengadaan Unit Brt Kota Semarang JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

3.504.330.000 5.000.000.000 8.504.330.000

Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

ANGGARAN (Rp.)

400.000.000

hal | 145


NO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6.

KEGIATAN Pengadaan Marka Jalan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Flashing Pemeliharaan Lampu Flashing Penggantian Dan Pemasangan Cotroller Micro Processor 12 Phase Perbaikan/ Penyempurnaan Traffic Light Pengecatan Traffic Light Pengadaan Cone Down Timer Perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan Tl Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Pengadaan Dan Pemasangan Rppj Pengadaan Dan Pemasangan Apill Pengadaan Median Jalan Portable Pengamanan Pejabat Negara Dan Peringatan Hari Besar Penggantian Papan Nama Jalan Fasilitasi Car Free Day Pengoperasian ATCS Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (jpo) JUMLAH PROGRAM

550.000.000 70.000.000 396.500.000 50.000.000 100.000.000

548.964.000 68.516.000 395.160.000 48.830.000 99.558.000

PERSEN TASE (%) 99,81% 97,88% 99,66% 97,66% 99,56%

399.800.000 40.000.000 100.000.000 584.000.000 98.000.000 300.000.000 200.000.000 160.000.000 325.000.000 220.000.000 450.000.000 1.270.000.000 50.000.000 5.763.300.000

399.040.000 38.570.000 99.246.000 548.545.000 96.887.000 299.517.000 199.150.000 158.026.000 323.190.000 218.277.500 437.412.000 1.143.438.406 49.508.000 5.570.498.306

99,81% 96,43% 99,25% 93,93% 98,86% 99,84% 99,58% 98,77% 99,44% 99,22% 97,20% 90,03% 99,02% 96,65%

ANGGARAN (Rp.)


Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1 2 3 4

7.

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan Informatika (pemyuluhan Wartel, Warnet Dan Jastip) Kajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Tower Bersama Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor JUMLAH PROGRAM


ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)

130.000.000

104.089.820

80,07%

100.000.000 220.000.000 660.000.000 1.110.000.000

87.795.954 119.030.700 639.434.500 950.350.974

87,80% 54,10% 96,88% 85,62%


PERSEN TASE (%)

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD: DISHUBKOMINFO Peningkatan Pelayanan Uptd Terminal Mangkang BLU

24.799.494.318

22.853.783.693

92,15%

JUMLAH PROGRAM

24.799.494.318

22.853.783.693

92,15%

7.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

hal | 146


7.7. SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 7.8. PERMASALAHAN Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan yaitu: 1.

Masih banyaknya kebutuhan warga masyarakat akan sarana transportasi yang memadai.

2.

Masih perlunya pengembangan rekayasa lalu lintas khususnya pada pengembangan kinerja traffic light.

3.

Masih kurangnya prasarana kelengkapan jalan (rambu, marka, dan lain-lain).

4.

Kurang optimalnya penarikan retribusi parkir tepi jalan umum.

7.9. TINDAK LANJUT Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu: 1.

Pengoperasian BRT koridor V dan VI.

2.

Pengembangan ATCS.

3.

Pengadaan prasarana kelengkapan jalan.

4.

Perencanaan penarikan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem parkir meter.

7.10. PENGHARGAAN Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada tahun 2015 adalah : Penghargaan ”Wahana Tata Nugraha Kencana” yang merupakan penghargaan dibidang tertib lalu lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori Kota Metropolitan lima tahun berturut-turut. (Keputusan Menteri Perhubungan No : KP 402 Tahun 2015 tentang Penetapan Kota / Kabupaten dan Provinsi sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2015).

hal | 147


8.

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

8.1.

PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan pada Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk mewujudkan kualitas

lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim, melalui : 1.

Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas;

2.

Peningkatan peran dan kesadaran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

3.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

4.

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ini, maka pada tahun 2015

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat program pelaksanaan maupun program penunjang. Program-program penunjang, yang meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.

Sedangkan Program-Program Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup meliputi : 1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang saat ini jumlah sarana dan prasarana dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan masih belum ideal. Selain itu untuk mengurangi daan meningkatkan hasil daya guna sampah diperlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan dan laut,

hal | 148


maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program ini bertujuan untuk melidungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

4.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.

Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

6.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program ini bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif dari polusi kegiatan usaha dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

7.

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program ini bertujuan untuk merehabilitasi dan memperbaiki kerusakan lingkungan akibat abrasi pantai dalam rangka mendukung pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut.

8.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

8.2.

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2015 dapat dilihat dari

beberapa indikator, antara lain : 1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Capaian penyelenggaraan program yang telah dilaksanakan antara lain : a.

Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 85 % di tahun 2014 menjadi 87% di tahun 2015 dimana volume sampah, sesuai daya tampung TPS seluruhnya terangkut sebesar 1.062,2 m3/hari pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.087 m3/hari pada tahun 2015. Sedangkan sisanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Gunungpati dan Mijen.

hal | 149


b.

Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 134 kelurahan dari 177 kelurahan serta ada 2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia masih luas sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat.

2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain : a.

Mewujudkan Kota Semarang sebagai kota bersih dan hijau (Clean and Green City) melalui pencapaian Anugerah Adipura pada Tahun 2015. Program Adipura dikembangkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip good enviromental governance.

b.

Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Udara Ambien Perkotaan Dari hasil pemantauan pemerintah Kota Semarang terhadap kualitas udara ambien perkotaan di 16 (enam belas) lokasi Kantor Kecamatan di Kota Semarang, 7 (tujuh) lokasi di Kawasan Industri, 11 (sebelas) lokasi di tepi jalan (road side), dapat di simpulkan bahwa rata-rata kualitas udara di Kota Semarang masih memenuhi baku mutu udara ambien sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 kecuali untuk parameter pertikel debu di kecamatan Pedurungan, dan kawasan industri candi dan lamicitri. Sedangkan kualitas udara ditepi jalan(road side), hanya yang di jalan Dr Cipto, para meter debu masih dibawah nilai ambang batas.

c.

Pengawasan sumber pencemar dan pemantauan kualitas air serta udara lingkungan perkotaan Di tahun 2015, pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengawasan dan pemantauan industri di 300 ( tiga ratus) industri potensi pencemar yang ada di Kota Semarang dan hasilnya sebagai berikut : 

Meningkatnya jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati pesyaratan administrasi dan teknis pencegahan air dan udara sebesar 90 %



Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian kinerja perusahaan tingkat nasional (PROPER) sebanyak 15 industri dan Properda Tingkat Propinsi sebanyak 5 industri

d.

Kajian / Penelitian / Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

Laporan pra pelingkupan kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang.

hal | 150




Kajian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kecamatan Banyumanik.

e.



Kajian daya tampung sungai kaligarang Kota Semarang.



Kajian daya tampung sungai bringinKota Semarang.



Kajian Pesisir Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk.



DED Rain Harvesting di 7 (tujuh) lokasi.



DED Bank Sampah di 2 (dua) lokasi.

Terwujudnya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan kota Semarang yang bersih, hijau dan nyaman, melalui : 

Meningkatnya jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang dari 64 Kelurahan pada tahun 2014 menjadi 80 Kelurahan pada tahun 2015



Meningkatnya jumlah Bank Sampah dari 40 buah pada tahun 2014 menjadi 50 buah pada tahun 2015

f.

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

lingkungan

melalui

penaatan

dan

penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebanyak 39 kasus. g.

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

lingkungan

melalui

pencegahan,

pengendalian, pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dengan hasil sebagai berikut ; 

Cakupan pelaksanaan pengawasan Amdal yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebesar 290 industri/kegiatan.



Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian lingkungan dari 114 industri/kegiatan pada tahun 2014 menjadi 290 industri/kegiatan usaha pada tahun 2015

3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hasil–hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain : a.

Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium melalui penerbitan sertifikat hasil uji laboratorium sebanyak 1022 SHU/tahun

b.

Pencemaran status mutu air melalui pemantauan kualitas air sungai di 34 sungai di Kota Semarang, dengan kondisi 20% badan air permukaan / sungai telah dilakukan pengujian kualitas air dan kondisinya memenuhi Baku Mutu Air

c.

Berkurangnya luas lahan dan / atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari 714,5 Ha pada tahun 2014 menjadi 709,5 Ha pada tahun 2015

hal | 151


d.

Terwujudnya taman keanekaragaman hayati (taman kehati) seluas 3 ha, berlokasi di Tinjomoyo.

e.

Meningkatnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air di Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang dari 31,5 Ha pada tahun 2014 menjadi 36,5 Ha pada tahun 2015

f.

Terwujudnya peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat dampak perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting /pemanen air hujan dari 58 unit pada tahun 2014 menjadi 65 unit pada tahun 2015

g.

Meningkatnya cadangan sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan sebanyak 16 unit di seluruh wilayah Kota Semarang di Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen

h.

Meningkatnya cakupan wilayah yang melaksanakan program “Biopori” dari 30 % pada tahun 2014 menjadi 33% pada tahun 2015

i.

Hasil pengkajian kerusakan tanah untuk produksi biomassa di 50 (lima puluh) titik lokasi di Kecamatan Banyumanik , yang meliputi 11 (sebelas) Kelurahan dengan hasil sebagai berikut : 

Potensi kerusakan lahan untuk produksi biomassa di Kecamatan Banyumanik memiliki variasi potenisi kerusakan lahan mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Luas wilayah yang memiliki potensi kerusakan rendah adalah 18,50% dari seluruh luas wilayah efektif di Kecamatan Banyumanik yaitu setara 237,7 ha. Potensi kerusakan sedang menempati luas wilayah paling besar yaitu 74,59% atau setara dengan 958,36 Ha. Sedangkan kawasan dengan potensi kerusakan lahan tinggi mencapai 6,91% atau setara dengan 8,73 Ha.



Kelas kerusakan lahan rendah seluas 237,7 Ha dengan prosentase 18,50% meliputi Kelurahan Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Pedalangan, Pudakpayung, Srondol Kulon, Srondol Wetan dan Tinjomoyo. Untuk kelas kerusakan sedang seluas 958,36 Ha dengan prosentase 74,59% meliputi Kelurahan Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Pedalangan, Pudakpayung, Srondol Kulon, dan Tinjomoyo, Ngesrep dan Sumurboto, Sedangkan kelas kerusakan lahan tinggi seluas 8,73 Ha dengan prosentase 6,91%

meliputi

Kelurahan

Gedawang,

Jabungan,

Padangsari,

Pudakpayung, dan Ngesrep. j.

Terwujudnya peningkatan pengelolaan lahan galian Golongan C melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan minerba di 17 lokasi serta pengawasan pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah terhadap 40 kegiatan usaha dengan hasil. sebagai berikut :

hal | 152




17 kegiatan yang diawasi tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), tidak ada rekomendasi dari Dinas PSDA dan ESDM serta tidak melakukan konservasi terhadap kegiatan penambangannya



Hasil pengawasan pemanfaatan Air tanah adalah 60 % dari perusahaaan belum melaksanakan upaya konservasi pemanfaatan air tanah Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang kewenengan perijinan pertambangan ada diprovinsi namun demikian aspek pengawasan belum diatur lebih lanjut tentang peran pemerintah Kota/Kab. Sehingga pada saat ini Pemerintah Kota melakukan

pengawasan terhadap aspek

kerusan

lingkungan dari kegiatan penambangan tersebut. 4.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Hasil pelaksanaan program ini adalah terwujudnya perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) yang berkelanjutan dan akuntabel melalui penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yang sesuai dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

5.

Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Hasil-hasil pelaksanaan program selama tahun 2015 antara lain : a.

Tersedianya akses informasi SDA dan LH secara berkelanjutan (media cetak, eletronik dan internet) melalui : 

Penerbitan Buletin Lingkungan Hidup “Green” 6 kali/tahun



Penerbitan leaflet bidang informasi pelayanan publik Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.



Sosialiasasi/penyebaran informasi lingkungan melalui media massa “Harian Suara Merdeka”



Pembuatan iklan layanan masyarakat “Public Service Advertisement (PSA) Program Rain Harvesting yang ditayangkan di Kompas TV



Pembuatan film dokumentasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Pembuatan Buku Selayang Pandang BLH Kota Semarang



Jaringan internet dan Website Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang www.blh.semarangkota.go.id. Jaringan internet BLH Kota Semarang merupakan

sarana

teknologi

informasi

yang

digunakan

untuk

hal | 153


menghubungkan seluruh bidang di lingkungan Badan Lingkungan Kota Semarang dengan masyarakat. b.

Meningkatnya kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Kota Semarang. Jumlah sekolah (SD/MI/SMP/MTS/SMA /SMK/MA) di Kota Semarang yang peduli dan berbudaya lingkungan sampai

dengan tahun 2015 bertambah

menjadi 192 (seratus sembilan puluh dua) Sekolah Adiwiyata yang dicapai melalui sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pelaksanaan lomba sekolah adiwiyata di Kota Semarang, dengan perincian kegiatan sebagai berikut : 1)

Lomba Sekolah Adiwiyata Kota Semarang yang diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) sekolah dengan pemenangnya sebagai berikut : 

Kategori Sekolah(SD)

:

1. SDN Telogosari Kulon 03 2. SDN Patemon 02 3. SDN Muktiharjo Lor



Kategori SMP

:

1. SMPN 13 2. SMPN 31 3. SMPN 26



Kategori SMA/SMK

:

1. SMAN 9 2. SMKN 7 3. SMA Don Bosco

2)

Diperolehnya penghargaaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2015 bagi 6 (enam) sekolah SD dan SMP di Kota Semarang, yaitu :

3)



SDN Sarirejo



SDN Srondol Wetan 02



SDN Padangsari 02



SD Katolik Sang Timur



SDI Al Azhar 29 BSB



SMPN 33 Semarang

Lomba Karya Ilmiah bidang lingkungan untuk tingkat SMA/SMK dan sederajat di Kota Semarang, dengan pemenang sebagai berikut : 

Juara I = SMK Negeri 6 Semarang dengan karya ilmiah Pemanfaatan Karbon Aktif dari Arang Bambu sebagai medium penyerap dalam pembalut wanita



Juara II = SMA Negeri 2 Semarang dengan karya ilmiah Aplikasi Teknologi Fermantasi untuk pemanfaatan gulma Salvinia Molesta Rawa Pening untuk pakan ungas dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan Rawa Pening

hal | 154




Juara III = SMA Negeri 13 Semarang dengan judul Brikudura sebagai bahan bakar alternatif



Juara IV = SMA Kristen YSKI dengan judul Buncit sabun cuci piring



Juara V = SMA Islam Sultan Agung 3 dengan judul Bioetanol dari buah jambu mete



Juara VI = SMA Kebon Dalem dengan judul Pemanfaatan Tanin sebagai media penurunan pH air

4)

Bantuan tempat pilah sampah di sekolah Adiwiyata sebanyak 60 unit 19 sekolah dan 1 UPTD pendidikan.

5)

Penyusunan 2 (dua) dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) berupa Buku Basis Data dan Buku Laporan. Buku Basis Data berisi data kualitas lingkungan hidup menurut media lingkungan (air, udara, lahan serta pesisir dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan

hidup,

data

upaya

atau

kegiatan

untuk

mengatasi

permasalahan lingkungan, dan data penunjang lainnya yang diperlukan untuk melengkapi analisis. Buku Laporan berisi analisis keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup (status), kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup (tekanan), dan upaya untuk mengatasinya (respon). Data kegiatan usaha yang memiliki dokumen pengelola Lingkungan Hidup/ kelayakan lingkungan tahun 2015 No.

Jenis Dokumen / Kajian

Jumlah

1.

AMDAL

9

2.

DPLH

19

3.

DELH

9

4.

UKL/UPL

124

5.

SPPL

162

Jumlah

323

Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2015

6.

Program Pengendalian Polusi a.

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di kawasan Simpanglima, Jl. Pemuda dan Jl. Pahlawan setiap minggu sekali atau sebanyak 52 kali dalam setahun. Kegiatan

hal | 155


ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mencegah polusi udara dari sumber bergerak. b.

Terwujudnya penurunan tingkat pencemaran udara, limbah padat dan limbah cair melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah domestic dan pengelolaan limbah industri, dengan hasil :  269 industri / kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan perijinan pengendalian limbah cair dan limbah padat  Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan pilah dan olah sampah di 80 kelurahan  Banyaknya masyarakat yang menerapkan pilah dan olah sampah melalui penyuluhan sebanyak 2400 orang  Pembangunan

1

(satu) unit

biogas

dikelurahan kandri kecamatan

gunungpati 7.

Program

Pengelolaan

dan

Rehabilitasi

Ekosistem

Pesisir

dan

Laut

Hasil yang dicapai dari kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi ekositem adalah : a. Penanaman tanaman mangrove di pesisir pantai di wilayah Kecamatan Trimulyo Genuk dari luas 17 ha dengan jumlah tanaman mangrove 40.000 batang. b. Peningkatan areal pesisir pantai yang direhabilitasi berdasaran panjang pantai Kota Semarang dengan pembangunan sabuk pantai dari 36.352,5 meter pada tahun 2014 menjadi 37,824,2 meter pada tahun 2015. c. Meningkatnya jumlah tanaman mangrove yang ditanam, di tahun 2014 sebanyak 40.000 batang sedangkan ditahun 2015 sebanyak 41.000 batang. Untuk areal seluas kurang lebih 1 ha dikelurahan Trimulyo. 8.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan sarana prasarana taman kota, pemeliharaan dekorasi Kota, pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta rehab taman di Kota Semarang antara lain : Rehab Taman Simpang Lima. Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 242 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif.

8.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 16 Kecamatan.

hal | 156


8.4. JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah 955 orang dengan perincian Badan Lingkungan Hidup sebanyak 47 orang, DInas Kebersihan dan Pertamanan 201 orang dan 16 Kecamatan sebanyak 707 orang 8.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 sebesar Rp. 119.573.033.170, - dengan perincian Rp. 31.413.040.700,- untuk program penunjang dan Rp. 88.159.992.470,- untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis pada urusan Lingkungan Hidup. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Anggaran Program Penunjang Urusan Lingkungan Hidup 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan Cinta Tanah Air Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran JUMLAH SKPD SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Honor Pa Dan Kpa Jasa Operasional Kelurahan Belanja Jasa Peningkatan Pad Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

153.600.000 33.550.000 19.000.000 5.000.000

124.450.850 33.550.000 19.000.000 5.000.000

81,02 100,00 100,00 100,00

6.372.000 33.000.000 238.800.000 15.000.000 380.630.000 884.952.000

6.372.000 33.000.000 238.705.650 9.244.000 353.430.000 822.752.500

100,00 100,00 99,96 61,63 92,85 92,97

412.755.000 335.857.000 468.598.000

301.356.361 270.350.000 418.031.000

73,01 80,50 89,21

65.000.000 70.000.000 60.000.000 13.000.000

64.800.000 69.793.500 47.276.590 13.000.000

99,69 99,71 78,79 100,00

45.000.000 160.000.000 25.000.000 128.400.000 1.194.232.000 709.990.000 30.000.000 875.600.000 4.593.432.000 5.478.384.000

44.919.400 137.017.439 3.600.000 106.170.000 1.163.405.100 684.354.039 29.800.000 677.491.000 4.031.364.429 4.854.116.929

99,82 85,64 14,40 82,69 97,42 96,39 99,33 77,37 87,76 88,60


hal | 157


NO

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer JUMLAH SKPD SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Alat Komunikasi Inventarisasi Aset Kantor JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

695.831.200 647.411.500 1.354.191.700 297.393.300 10.000.000 10.000.000 1.000.000 3.015.827.700

684.440.100 606.763.600 1.289.333.700 249.011.500 10.000.000 10.000.000 1.000.000 2.850.548.900

98,36 93,72 95,21 83,73 100,00 100,00 100,00 94,52

805.360.000 300.000.000 255.000.000 17.693.489.000 105.000.000 1.260.000.000 2.000.000.000 65.000.000 30.000.000 22.513.849.000 25.529.676.700

801.585.000 293.290.000 249.529.500 15.107.564.550 65.000.000 1.211.866.000 1.998.136.927 63.550.000 29.800.000 19.820.321.977 22.670.870.877

99,53 97,76 97,85 85,38 61,90 96,18 99,91 97,77 99,33 88,04 88,80

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Renstra Skpd Penyusunan Renja Skpd Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Rka Dan Dpa Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan JUMLAH SKPD SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Lakip Penyusunan Renstra Skpd Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Laporan Informasi Kepegawaian Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan Penyusunan Laporan C.a.l.k Penyusunan Data Informasi Program JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

7.350.000 7.350.000 7.350.000 20.000.000 10.000.000 95.880.000 7.400.000 7.400.000 162.730.000

7.300.000 6.100.000 6.100.000 17.750.000 10.000.000 94.780.000 6.150.000 6.150.000 154.330.000

99,32 82,99 82,99 88,75 100,00 98,85 83,11 83,11 94,84

11.400.000 22.800.000 40.000.000 22.800.000 22.900.000 65.000.000 7.500.000 11.450.000 11.400.000 15.000.000 12.000.000 242.250.000 404.980.000

11.400.000 22.800.000 13.925.000 22.800.000 22.900.000 60.396.000 0 11.450.000 11.400.000 0 10.868.000 187.939.000 342.269.000

100 100 34,81 100 100 92,92 0 100 100 0 90,57 77,58 84,52

Anggaran program pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

hal | 158


NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32

33 34

35

KEGIATAN SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan Studi Kelayakan Tpa Di Kota Semarang Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah Pengadaan Kontainer Sampah Pengadaan Truck Armroll Pengadaan Becak Sampah Pengadaan Tong Sampah Pengadaan Gerobag Sampah Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Peningkatan Iplt Pemeliharaan Tpa Jatibarang Pembangunan Tps (tempat Penampungan Sampah) Pemeliharaan Tps (tempat Penampungan Sampah) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tpa Jatibarang Pembangunan Tpst Kegiatan Promosi / Pameran Pengadaan Mesin Potong Rumput Monitoring Dan Survey Lapangan Biaya Penyambungan Baru Dan Tambah Daya Kwh Meter Listrik Mesin Pencacah Sampah JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Utara Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Barat Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Timur Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Tengah Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gunungpati Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tugu Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Mijen Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Genuk

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

137.934.000 293.000.000

0 289.470.000

0 98,80

380.000.000 18.131.972.000 1.186.000.000 1.825.000.000 286.000.000 485.500.000 241.000.000 5.228.000.000 1.220.000.000 470.648.000 200.000.000 505.000.000 10.243.000.000 680.000.000 50.000.000 65.000.000 40.000.000 80.000.000

0 17.264.533.999 1.089.892.000 1.822.871.000 278.795.000 471.991.500 229.850.000 5.218.325.000 1.200.862.500 282.125.000 197.605.000 498.852.000 4.700.621.875 475.068.000 0 64.870.000 37.115.750 78.547.000

0,00 95,22 91,90 99,88 97,48 97,22 95,37 99,81 98,43 59,94 98,80 98,78 45,89 69,86 0,00 99,80 92,79 98,18

185.000.000 41.933.054.000

173.903.000 34.375.298.624

94,00 81,98

127.560.000 182.600.000

125.128.000 176.662.472

98,09 96,75

310.160.000

301.790.472

97,30

122.280.250 309.615.000

116.289.750 302.159.221

95,10 97,59

431.895.250

418.448.971

96,89

40.000.000 269.400.000

33.610.000 255.161.000

84,03 94,71

309.400.000

288.771.000

93,33

113.170.000 180.180.000

113.170.000 179.340.000

100 99,53

293.350.000

292.510.000

99,71

128.557.000 157.827.200

120.003.000 147.520.019

93,35 93,47

286.384.200

267.523.019

93,41

112.860.000

105.084.753

93,11

112.860.000

105.084.753

93,11

40.560.000 111.030.000

40.560.000 111.030.000

100 100

151.590.000

151.590.000

100

151.071.000

150.081.000

99,34

151.071.000

150.081.000

99,34

hal | 159


NO 36 37

38 39

40 41

42 43

44 45

46 47

48 49

50 51

2.

KEGIATAN Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gajah Mungkur Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tembalang Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Candisari Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Banyumanik Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Ngaliyan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gayamsari Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Pedurungan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan JUMLAH SKPD JUMLAH JUMLAH PROGRAM

24.032.000 118.253.200

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 22.004.100 110.437.300

PERSEN TASE (%) 91,56 93,39

142.285.200

132.441.400

93,08

81.522.000 102.511.000

80.962.500 90.380.000

99,31 88,17

184.033.000

171.342.500

93,10

50.880.000 147.612.000

50.780.000 145.812.000

99,80 98,78

198.492.000

196.592.000

99,04

149.940.000 166.416.000

123.198.500 146.701.500

82,17 88,15

316.356.000

269.900.000

85,32

133.320.000 186.161.000

133.320.000 181.699.800

100 97,60

319.481.000

315.019.800

98,60

23.000.000 121.944.000

22.620.000 114.258.100

98,35 93,70

144.944.000

136.878.100

94,44

46.154.000 154.920.000

46.067.000 147.760.000

99,81 95,38

201.074.000

193.827.000

96,40

57.900.000 141.410.000

57.717.000 140.960.000

99,68 99,68

199.310.000 198.677.000 3.752.685.650 3.590.477.015 45.685.739.650 37.965.775.639

99,68 95,68 83,10

ANGGARAN (Rp.)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Koordinasi Penilaian Langit Biru Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Penanganan Kasus Lingkungan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Semarang Utara Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

595.000.000 163.170.000 348.170.000 200.000.000 300.000.000

574.075.110 160.288.000 337.553.800 195.800.000 231.767.500

96,48 98,23 96,95 97,90 77,26

80.000.000 356.981.000 310.000.000

74.375.000 352.200.628 304.785.000

92,97 98,66 98,32

278.170.000 2.631.491.000

259.550.850 2.490.395.888

93,31 94,64

102.797.000

102.679.000

99,89

74.055.000

74.055.000

100,00

hal | 160


NO

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3.

SKPD : Kecamatan Semarang Barat Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Semarang Timur Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Semarang Tengah Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Gunungpati Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Tugu Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Mijen Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Genuk Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Gajah Mungkur Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Tembalang Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Candisari Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Banyumanik Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Ngaliyan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Gayamsari Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Pedurungan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura JUMLAH JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

70.000.000

69.650.000

99,50

96.586.000

96.586.000

100,00

47.620.000

47.620.000

100,00

67.000.000

66.927.000

99,89

61.541.000

61.541.000

100,00

64.000.000

62.870.000

98,23

82.199.700

80.554.500

98,00

70.695.000

30.695.000

43,42

80.000.000

79.950.000

99,94

65.000.000

64.579.600

99,35

68.180.000

67.880.000

99,56

72.980.000

72.779.000

99,72

64.000.000

64.000.000

100,00

70.000.000 1.156.653.700 3.788.144.700

68.675.000 1.111.041.100 3.601.436.988

98,11 96,06 95,07

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6

4.

NO

1

5.

KEGIATAN

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumbersumber Air Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sda Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda Penetapan Daya Tampung Dan Daya Dukung Badan Air JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

1.519.034.120 626.990.000 714.959.000

1.402.171.730 556.927.000 707.999.000

92,31 88,83 99,03

98.500.000 163.170.000 98.500.000 3.221.153.120

95.933.100 161.802.500 96.635.000 3.021.468.330

97,39 99,16 98,11 93,80

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

55.000.000

50.966.700

92,67

55.000.000

50.966.700

92,67

Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

hal | 161


NO

1 2 3 4

6.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : Badan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah Penyusunan Data Status Lingkungan Hidup (slh) Koordinasi Penilaian Adiwiyata Dan Kalpataru JUMLAH PROGRAM


340.955.000 270.000.000 160.000.000 359.000.000 1.129.955.000

PERSEN TASE (%)

324.290.400

95,11

264.045.000 152.854.900 346.301.950 1.087.492.250

97,79 95,53 96,46 96,24

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4

7.

NO

1

8.

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : Badan Lingkungan Hidup Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran Pengendalian Polusi Udara, Limbah Padat Dan Limbah Cair Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Bidang Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

184.664.000 165.000.000 786.620.000

158.614.000 144.707.000 720.647.000

85,89 87,70 91,61

288.170.000 1.424.454.000

38.255.750 1.062.223.750

13,28 74,57

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : Badan Lingkungan Hidup Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut JUMLAH PROGRAM


397.840.000 397.840.000

367.199.900 367.199.900

PERSEN TASE (%) 92,30 92,30

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : KEGIATAN SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemeliharaan RTH Penghijauan Jalan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Taman Kota Pemeliharaan Pohon Pelindung Turus Jalan Pemeliharaan Simpang 5 Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-taman Pengadaan/pembuatan Dokumen Ded Penghijauan(pertamanan) Pemeliharaan Dan Pengembangan Dekorasi Kota Pembangunan Hutan Kota Mijen Pengadaan Sarana Dan Prasarana Taman-taman Kota Pemasangan Lampu Taman-taman Kota Pembuatan Lansekap Bumi Perkemahan Kawasan Dam Jatibarang Pengadaan Truck Lift Pengadaan Truck Semprot/siram JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

5.439.706.000 7.100.000.000 2.775.000.000 400.000.000 90.000.000 5.550.000.000 300.000.000 1.270.000.000 2.000.000.000 305.000.000 2.433.000.000 2.000.000.000

2.676.680.664 6.921.682.950 2.731.856.700 391.481.000 87.300.000 5.339.899.850 296.518.250 1.177.868.450 1.848.310.750 298.542.500 2.353.610.000 116.159.000

49,21 97,49 98,45 97,87 97,00 96,21 98,84 92,75 92,42 97,88 96,74 5,81

1.980.000.000 815.000.000 32.457.706.000

1.979.152.400 733.352.600 26.952.415.114

99,96 89,98 83,04

8.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

hal | 162


(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 8.7. SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 8.8. PERMASALAHAN 1.

Studi Kelayakan perencanaan dan DED TPA seluas 30 ha telah menunjuk lokasi di disebelah barat TPA Jatibarang. Perencanaan TPA baru, telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana

sesuia standar Permen PU dan sistem orasional sanitary

Landfill. Informasi terbaru dari pihak kelurahan dan Kecamatan, ternyata lahan seluas 30 ha telah dibeli oleh pihak lain / perseorangan / telah pindah tangan. 2.

Pembuatan lansekap Bumi Perkemahan Kawasan Dam Jatibarang, hal ini dikarenakan belum disesuaikan

penandatanganan MoU kerjasama

pengelolaan

kawasan DAM Jatibarang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kementrian Pekerjaan Umum. 3.

Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelaku kegiatan usaha yang

tidak

menerapkan kaidah konservasi didalam melaksanakan penambangan minerba eks galian C di wilayah Kota Semarang . Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenengan perijinan pertambangan ada diprovinsi namun demikian aspek pengawasan belum diatur lebih lanjut tentang peran pemerintah Kota/Kab. Sehingga pada saat ini Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap aspek kerusan lingkungan dari kegiatan penambangan tersebut. 4.

Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi SDA

hal | 163


4.1. TINDAK LANJUT 1.

Untuk kegiatan Studi Kelayakan TPA di Kota Semarang, terlebih dahulu akan mencari lokasi baru sebagai gantinya;

2.

Untuk kegiatan pembuatan lansekap Bumi Perkemahan Kawasan Dam Jatibarang, akan dilaksanakan di 2016;

3.

Melakukan penyelidikan perkara kasus penambangan minerba eks galian C

4.

Menggerakkan peran serta sektor swasta dalam penanganan pemulihan kerusakan lingkungan serta konservasi sumberdaya alam melalui CSR serta mendorong peran SKPD untuk mainstreaming kebijakan yang pro llingkungan hidup, khususnya terhadap issue perubahan iklim

4.2. PENGHARGAAN Pada tahun 2015 Kota Semarang mendapat penghargaan : 1.

Anugerah Adipura sebagai Kota Metropolitan terbersih.

2.

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional

yang diberikan kepada sekolah yang

dinilai berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu kepada:

3.

a.

SD Kalicari 02

b.

SMA N 14

Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi diberikan kepada tokoh yang berjasa dalam perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut : a.

Penghargaan Kalpataru Sebagai Pembina Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Ir. Nana Kariyada

b.

Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Yoyok Suharyo, SH

c.

Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Teguh Anggoro, SH

d.

Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Ika Yudha Kurniasari, SKM

4.

Penghargaan Pertisaka Kalpataru Tingkat Propinsi Jawa Tengah sebagai Juara I Lomba Karya Ilmiah.

hal | 164


5.

URUSAN WAJIB PERTANAHAN

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Pada tahun 2015, program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pertanahan adalah: Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Program ini diarahkan untuk menyusun Data Pertanahan sesuai dengani bidang tanah/persil/kapling di tingkat Kelurahan. Selain kegiatan tersebut terdapat kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan dalam rangka fasilitasi pemecahan masalah / konflik pertanahan namun masuk dalam anggaran Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 5.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Pelaksanaan

kegiatan

Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah (P5T) bertujuan untuk menyediakan informasi Data Pertanahan bidang tanah / persil / kapling di tingkat Kelurahan. Pelaksanaan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T) sampai dengan tahun 2014 sebanyak 91 Kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 86 Kelurahan. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2015 seluruh kelurahan di Kota Semarang (177 Kelurahan) telah memiliki basis data pertanahan. 2.

Kompleksitas permasalahan pertanahan di Kota Semarang relatif stagnan, Hal ini terlihat dari jumlah kasus terkait dengan permasalahan pertanahan relatif sama. Apabila pada Tahun 2013 terdapat 25 kasus, dan menurun menjadi 20 kasus di Tahun 2014 maka pada Tahun 2015, kasus yang muncul dan difasilitasi berjumlah 20 kasus.

3.

Dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2015 antara lain: a.

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang II;

b.

Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Pekalongan – Semarang;

c.

Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Semarang – Bojonegoro;

d.

Pembangunan dan Pelebaran Jalan Kartini – Jolotundo – Gajah;

e.

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Kali Beringin;

hal | 165


f.

Pembangunan underpass jatingaleh.

5.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. 5.4. JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Pertanahan sebanyak 8 orang 5.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Pertanahan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.072.850.000,-.

Hal ini dimaksudkan guna

menyelesaikan target RPJMD di urusan pertanahan dimana pada akhir tahun 2015 diharapkan 177 kelurahan telah melaksanakan kegiatan pendataan bidang tanah di tingkat kelurahan. Sedangkan untuk kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan pada tahun 2015 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-. Anggaran program pelaksanaan Urusan Pertahanan Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan adalah sebagai berikut: Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

1

KEGIATAN SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

2.072.850.000

2.007.817.000

96,86

2.072.850.000

2.007.817.000

96,86

5.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 5.7. SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

hal | 166


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 5.8. PERMASALAHAN Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan antara lain sebagai berikut : Masih belum optimalnya tingkat keterisian data bidang tanah. Hal ini dikarenakan tidak semua pemilik bidang tanah mengembalikan formulir yang telah dibagikan oleh petugas Kelurahan. 5.9. TINDAK LANJUT Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut : Pada Tahun 2016 akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T). Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat keterisian dan pemeliharaan data bidang tanah di kelurahan.

10.

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Adapun program program yang dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Program-program Penunjang, yang meliputi: a.


b.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

c.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

d.

Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional yang memenuhi syarat guna menunjang pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

e.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

hal | 167


Program ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan dalam pengelolaan anggaran. 2.

Program Pelaksanaan Urusan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan.

10.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja berikut : 1.

Rasio penduduk ber KTP_el per satuan penduduk. = =

Jumlah penduduk yang memiliki KTP_el ---------------------------------------------------------- x 100 = Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah

1.103.749 ------------1.205.691

91,54 per 100 Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa selama tahun 2015 hingga akhir

Desember 2015 terdapat 91,54 % atau 1.103.749 penduduk Kota Semarang yang harus wajib KTP telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el). Hasil Kinerja tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi yang ada pada RPJMD sebesar 83% pada bulan November 2015. 2.

Rasio bayi berakta kelahiran. =

=

Jumlah bayi yang berakta kelahiran ------------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah kelahiran bayi 18.202 ---------- x 100% = 91,38% 19.917 Tingkat kepemilikan Akte Kelahiran bayi penduduk Kota Semarang pada tahun

2015 hingga akhir Desember 2015 terdapat 91,38 % atau 18.202 bayi yang telah memiliki Akta Kelahira dibandingkan pada bulan November 2015 pada realisasi RPJMD sebesar 90,82%. 3.

Rasio pasangan berakta nikah (bagi non Islam) =

=

Jumlah pasangan nikah yang berakta nikah -----------------------------------------------------------------Jumlah pemohon akta perkawinan 1.200 ---------- x 100% = 100% 1.200

x 100%

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pasangan Nikah yang telah memiliki Akta Perkawinan sepanjang tahun 2015 hingga akhir Desember mencapai

hal | 168


100 % atau 1.200 pasangan yang memiliki Akta Perkawinan sesuai dengan Capaian Realisasi Kinerja yang ditetapkan dalam RPJM. 4.

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 orang =

=

Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran -----------------------------------------------------------------Jumlah penduduk 1.313.429 -------------- x 1.000 = 739 per 1000 orang 1.776.618

x 1.000 orang

artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 739 atau 1.313.429 penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran. 5.

Rasio Keluarga berKK (Kartu Keluarga) Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga = ------------------------------------------------------------x 100 % Jumlah Kepala Keluarga 550.692 = -------------- x 100 % = 100% 550.692 artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh kepala keluarga telah memiliki Kartu Keluarga.

6.

Rasio penduduk berNIK (Nomor Induk Kependudukan) =

=

Jumlah penduduk berNIK -----------------------------------------------------------------Jumlah penduduk 1.776.618 -------------- x 100 % = 100% 1.776.618

x 100 %

artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh penduduk Kota Semarang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). 7.

Rasio pasangan cerai berakta perceraian (bagi non Islam) =

=

Jumlah pasangan cerai yang ber akta perceraian -----------------------------------------------------------------Jumlah permohonan akta perceraian 200 -------------- x 100 % = 100% 200

x 100 %

artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 100 % atau 200 pasangan cerai yang memiliki Akta Perceraian. 8.

Rasio penduduk meninggal berakta kematian =

=

Jumlah penduduk meninggal ber akta kematian -----------------------------------------------------------------Jumlah permohonan akta kematian 9.024 -------------- x 100 % = 100% 9.024

x 100 %

hal | 169


artinya Bahwa pada tahun 2014 terdapat 100 % atau 9.024 penduduk meninggal yang telah memiliki Akta Kematian. 9.

Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi Dengan telah menerapkan aplikasi SIAK dari Kementrian Dalam Negeri maka database penduduk Kota Semarang telah berskala Provinsi.

10. Penerapan KTP elektronik (KTP_el) Pelayanan perekaman KTP elektronik (KTP_el) sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 91,54 % atau sejumlah 1.103.749 wajib KTP_el telah melakukan perekaman data kependudukannya dari target perekaman 1.205.691 wajib KTP_el yang ada di Kota Semarang. a.

Jumlah Database Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun 2015 telah memiliki 4 (empat) buah database yang dikelola, yakni : 1) Database SIAK; Database SIAK merupakan database yang mengorganisasi skema atau memodelkan

database

yang

dalam

pembangunan

Sistim

Informasi

Kependudukan dimanfaatkan untuk diolah menjadi suatu informasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Database SIAK digunakan sebagai sarana utama penunjang

pelayanan

administrasi

kependudukan

khususnya

dalam

pencetakan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu pengelolaan database SIAK juga dapat digunakan sebagai sarana informasi kependudukan yang dapat memberikan angka statistik mengenai penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dan berdasarkan kartu keluarga per Kecamatan dalam periode tertentu. SIAK yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 merupakan aplikasi yang dibangun oleh Kementrian Dalam Negeri yang digunakan di semua Kabupaten / Kota di Indonesia yang selanjutnya pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan,

dan

Pengelolaan

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SIAK di daerah.. Sampai dengan tahun 2015 pemanfaatan dan pengelolaan database SIAK telah dilakukan pada beberapa kegiatan sebagai berikut : a) Buku Induk Penduduk (BIP) b) DRT (Daftar Rumah tangga) untuk pemutakhiran data c) Data urbanisasi penduduk d) Proyeksi penduduk

hal | 170


e) Statistik kependudukan Untuk meningkatkan validitas database kependudukan dari hasil proses transaksi data kependudukan dengan menggunakan database SIAK selama tahun 2015 telah dilakukan updating data sebanyak 75.000 data. 2) Database Penduduk Sementara WNI Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara WNI yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Pada tahun 2015 jumlah penduduk sementara yang mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTS sebanyak 589 lembar. 3) Database Penduduk Sementara WNA Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara WNA yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT). Pada tahun 2015 jumlah penduduk Sementara WNA yang mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTT sebanyak 607 lembar. 4) Database afis KTP_el Database yang berisi data kependudukan hasil perekaman KTP_el yang memuat antara lain biometric penduduk (iris mata, sidik jari), tanda tangan dan foto. Database afis KTP_el mulai dibangun sejak perekaman data penduduk KTP_el dilaksanakan mulai tahun 2012 dan sampai dengan tahun 2015 telah direkam sebanyak 1.103.749 data. b.

Tingkat Validasi Database Kependudukan. Tingkat validasi database penduduk pada tahun 2015, mencapai 96 %, sisanya sebesar 4 % merupakan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga / header KK meninggal / pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga tidak sesuai dengan kondisi riil) dan data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). Untuk capaian validasi dan akurasi database penduduk pada tahun 2015 tersebut karena penerapan sistem aplikasi SIAK Online yang secara terus menerus dilakukan pengembangan oleh Pemerintah Pusat.

c.

Jumlah Warga Kota Semarang. Potensi penduduk di Kota Semarang pada tahun 2015 mencapai 1.776.618 jiwa, sedangkan tahun 2014 sebesar 1.761.414 jiwa sehingga terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 15.204 jiwa atau sebesar 0,86% karena adanya mutasi penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID).

d.

Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP.

hal | 171


Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP, maka capaian kepemilikan KTP pada tahun 2015 adalah 1.103.749 orang atau sebesar 91,54 % dari jumlah wajib KTP sebesar 1.205.691 orang. Sedangkan sejumlah 50.250 orang atau 8,46 % adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional untuk tahun 2015, KTP Non elektronik hanya berlaku sampai dengan Desember 2014 dan digantikan KTP elektronik terhitung mulai 1 Januari 2015. e.

Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang. Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah kepala keluarga di Kota Semarang sebanyak 550.692 kepala keluarga. Terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2014 sebesar 2,09 % atau bertambah 11.291 kepala keluarga dari tahun 2014 sebanyak 539.401 kepala keluarga.

f.

Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga. Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 550.692 kepala keluarga sampai akhir tahun 2015 telah seluruhnya memiliki kartu keluarga (KK) atau 100 % kepemilikan Kartu Keluarga.

g.

Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah Kecamatan. Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan adalah gedung yang berdiri sendiri dengan luas 130 m2 dan memiliki sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan pendukung pelayanan publik yang memadai baik untuk kelancaran proses komunikasi data maupun kenyamanan dalam pelayanan bagi pemohon administrasi kependudukan. Sampai dengan tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memiliki 11 (sebelas) gedung yang sesuai standar yaitu di Kecamatan Banyumanik, Tembalang dan Ngaliyan yang dibangun pada tahun anggaran 2011. Kemudian pada tahun 2012 dibangun 4 (empat) gedung TPDK Kecamatan yaitu di Semarang Timur, Gunung Pati, Mijen dan Genuk. Pada tahun yang sama 4 (empat) gedung TPDK Kecamatan lainnya dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, yaitu gedung TPDK Kecamatan Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat dan Semarang Selatan. Untuk 5 (lima) gedung TPDK Kecamatan yang belum sesuai standar telah dilakukan rehab dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana gedung, peralatan dan perlengkapan yang ada agar tetap dapat

hal | 172


memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pemohon yaitu di Kecamatan Tugu, Gayamsari, Candisari, Gajahmungkur dan Semarang Tengah. h.

Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam tabel jumlah penerimaan jenis pelayanan administrasi kependudukan, capaian pelayanan tahun 2015 disebabkan antara lain sebagai berikut : kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan pengembangan teknologi yang diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan dengan sebagai berikut : 1) Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

mengurus

administrasi

kependudukan. Upaya yang telah dilakukan untuk hal tersebut antara lain dengan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan baik secara langsung maupun melalui media lainnya (leaflet, banner dan iklan). 2) Regulasi yang berpihak kepada masyarakat yaitu dengan terbitnya Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 79A disebutkan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”. Di Kota Semarang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang membebaskan Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 3) Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online yang dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Penerapan SIAK online dapat meminimalisir kesalahan proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang sebelumnya proses konsolidasi data sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan pada data penduduk. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kemungkinan data ganda dalam database kependudukan, selain itu kegagalan konsolidasi data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan. Pada tahun 2015 SIAK Online telah diupgrade menjadi aplikasi yang lebih

hal | 173


akuntabel yaitu dengan versi 5.0 yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat. i.

Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Pembebasan Retribusi. Pemberian pembebasan Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota Semarang yang merupakan salah satu kebijakan Walikota Semarang dan merupakan program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Adapun tabel pemberian pembebasan retribusi bagi warga miskin dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut: Jumlah Pembebasan Retribusi Pelayanan KK, KTP dan Akta Kelahiran Bagi Warga Miskin Tahun 2014 – 2015

2014

JENIS PERMOHONAN Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk Akta Kelahiran

2015

Akta Kelahiran

TAHUN

JUMLAH PERMOHONAN

JUMLAH RUPIAH

39 16 413

0,0,20.650.000,-

319

15.950.000,-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2015

j.

Kegiatan Penerapan KTP_el Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP_el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam peraturan tersebut disebutkan juga masa berlaku KTP_el seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a.). Adapun untuk fungsi dan kegunaan KTP_el adalah : 1) Sebagai identitas jati diri yang berlaku secara nasional. 2) Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. 3) Terciptanya

keakuratan

data

penduduk

untuk

mendukung

program

pembangunan. k.

Pelaksanaan penerapan KTP_el pada tahun 2015, terdiri dari : 1) Perekaman data penduduk Kegiatan perekaman data penduduk dilaksanakan setiap hari di 16 (enambelas) TPDK Kecamatan dan di kantor Dinas dengan target 1.205.691 wajib KTP_el. Untuk percepatan pencapaian target perekaman KTP_el yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan perekaman wajib KTP_el yang belum melaksanakan perekaman di mobil keliling dan pelayanan langsung di kelurahan

sehingga untuk Kota Semarang dapat mencapai hasil sampai

dengan akhir tahun 2015 perekaman KTP_el telah mencapai 91,54 % atau

hal | 174


sebesar 1.103.749 wajib KTP_el dari target 1.205.691 wajib KTP_el. Selanjutnya untuk pencapaian perekaman KTP_el tahun 2015 menurut Kecamatan diuraikan dalam tabel berikut ini : PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK TAHUN 2015 NO

KECAMATAN

JUMLAH WAJIB KTP

JUMLAH PEREKAMAN

PERSENTASE (%)

1

Semarang Tengah

57.519

46.394

80,66%

2

Semarang Utara

101.885

82.375

80,85%

3

Semarang Timur

65.900

55.431

84,11%

4

Gayamsari

56.474

49.628

87,88%

5

Genuk

65.060

65.905

101,30%

6

Pedurungan

134.298

114.003

84,89%

7

Semarang Selatan

63.543

50.338

79,22%

8

Candisari

64.596

56.953

88,17%

9

Gajahmungkur

47.320

41.060

86,77%

10

Tembalang

109.719

127.014

115,76%

11

Banyumanik

101.344

93.420

92,18%

12

Gunungpati

13

Semarang Barat

14 15 16

58.864

55.070

93,55%

122.906

119.478

97,21%

Mijen

41.787

38.542

92,23%

Ngaliyan

90.691

87.484

96,46%

Tugu

23.785

20.654

86,84%

1.205.691

1.103.749

91,54%

Jumlah Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2015

Dari hasil perekaman sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 2 (dua) Kecamatan yang capaiannya diatas 100 % yaitu Kecamatan Genuk dan Tembalang. Hal tersebut disebabkan karena perekaman data penduduk bisa dilakukan di TPDK kecamatan dan di dinas. Sehingga terdapat kelebihan perekaman yang berasal dari perekaman data penduduk yang berdomisili di luar Kecamatan tersebut. Hasil perekaman di tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 32.992 atau 3,08 % dari tahun 2014. 2) Pencetakan KTP_el Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c). Pencetakan KTP_el untuk tahun 2015 dilaksanakan di Dinas dengan menggunakan 6 (enam) alat cetak. Sedangkan untuk pengadaan blanko KTP_el menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementrian Dalam Negeri. Hasil

pencetakan KTP_el sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 1.159.894. Dari hasil tersebut yang berhasil dicetak sebesar 1.103.749 cetakan dari hasil

hal | 175


perekaman dan sisanya sebesar 56.145 sebagai penggantian KTP_el yang hilang dan rusak. Rekapitulasi hasil cetak KTP_el sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut : REKAPITULASI CETAK KTP ELEKTRONIK s.d TAHUN 2015 JUMLAH NO

KECAMATAN

S/D 2014

2015

S/D 2015

1

Semarang Tengah

44.800

3.357

48.157

2

Semarang Utara

83.031

6.895

89.926

3

Semarang Timur

54.060

4.516

58.576

4

Gayamsari

48.074

4.332

52.406

5

Genuk

63.734

8.280

72.014

6

Pedurungan

120.180

14.477

134.657

7

Semarang Selatan

49.055

4.395

53.450

8

Candisari

55.445

4.695

60.140

9

Gajahmungkur

10

Tembalang

11

Banyumanik

12

Gunungpati

13

Semarang Barat

14

39.943

3.387

43.330

103.670

11.995

115.665

90.305

9.814

100.119

54.471

4.934

59.405

106.532

8.409

114.941

Mijen

36.791

4.531

41.322

15

Ngaliyan

84.604

8.370

92.974

16

Tugu

19.995

2.817

22.812

Jumlah 1.054.690 105.204 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2015

1.159.894

10.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan). 10.4 JUMLAH PEGAWAI Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebanyak 128 orang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 124 orang dan Bagian Tata Pemerintahan sebanyak 4 orang. 10.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Program dan kegiatan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: Anggaran Program Penujang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut NO

1 2

KEGIATAN SKPD: DISPENDUKCAPIL Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas

ANGGARAN (Rp.)

837.000.000 12.300.000


PERSEN TASE (%) 87,20% 76,56%

hal | 176


NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.

KEGIATAN Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyedia Jasa Pengamanan Penata Arsip Kantor JUMLAH PROGRAM

240.575.000 70.000.000 341.912.000 391.050.000 35.000.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 239.375.000 69.685.000 341.911.640 391.033.000 35.000.000

PERSEN TASE (%) 99,50% 99,55% 100% 99,996% 100%

36.750.000 79.000.000 30.000.000 125.000.000 192.700.000 80.000.000 2.471.287.000

36.750.000 78.999.727 29.999.816 124.973.231 192.700.000 79.000.000 2.358.712.728

100% 100% 99,999% 99,98% 100% 98,75% 95,44%

ANGGARAN (Rp.)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.

KEGIATAN SKPD: DISPENDUKCAPIL Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pembuatan Tempat Parkir Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

90.000.000 856.000.000 997.174.000 408.690.000 93.000.000 30.000.000 311.000.000 339.728.000 35.030.000 133.280.000 20.000.000 3.313.902.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 89.500.000 834.114.000 976.570.500 395.766.000 87.500.000 29.500.000 308.635.900 214.257.017 35.030.000 132.930.000 20.000.000 3.123.803.417

PERSEN TASE (%) 99,44% 97,44% 97,93% 96,84% 94,09% 98,33% 99,24% 63,07% 100% 99,74% 100% 94,26%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

1 2 3 4 5 6 7

KEGIATAN SKPD: DISPENDUKCAPIL Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan LKPJ SKPD Penyusunan Renja SKPD Penunjang Kinerja PA, KPA, Bendahara dan Pembantu Bendahara JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

16.890.000

16.890.000

100%

15.996.000 8.397.000 16.751.000 9.579.000 15.849.000 59.760.000

15.996.000 8.397.000 16.751.000 9.578.850 15.849.000 59.760.000

100% 100% 100% 100% 100% 100%

143.222.000

143.221.850

100%

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

1 2

KEGIATAN SKPD: DISPENDUKCAPIL Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

ANGGARAN (Rp.)

18.940.000 33.250.000


PERSEN TASE (%) 100% 100%

hal | 177


NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KEGIATAN

67.320.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 66.870.000

PERSEN TASE (%) 99,33%

24.790.000 1.022.105.000 27.320.000 117.560.000 260.609.000 69.000.000 30.000.000 112.000.000 15.630.000 42.000.000 45.630.000 1.886.154.000

21.200.000 872.014.600 27.320.000 116.256.500 248.579.000 69.000.000 30.000.000 111.400.000 15.630.000 42.000.000 45.630.000 1.718.090.100

85,52% 85,32% 100% 98,89% 95,38% 100% 100% 99,46% 100% 100% 100% 91,09%

ANGGARAN (Rp.)

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Pengembangan Database Kependudukan Penyusunan Kebijakan Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan SMM ISO 9001 : 2008 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Kependudukan Peningkatan Kepemilikan Akta Catatan Sipil Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan JUMLAH PROGRAM

10.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 10.7 SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mamp u mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 10.8 PERMASALAHAN Permasalahan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu: 1.

Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk yang akurat dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik dan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan.

2.

Pelaksanaan perekaman KTP_el masih belum mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sedangkan untuk pencetakannya masih belum optimal karena dilaksanakan terbatas di dinas.

hal | 178


3.

Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen kependudukan yang terus bertambah setiap tahun sehingga perlu penyediaan bangunan yang lebih representatif.

4.

Beberapa bangunan gedung TPDK Kecamatan belum sesuai standar pelayanan administrasi

kependudukan

untuk

mendukung

penyelenggaraan

pelayanan

administrasi kependudukan. 5.

Arsip Elektronik yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan khususnya untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan dalam pencarian dokumen.

10.9 TINDAK LANJUT Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu: 1.

Mengintensifkan sosialisasi mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, sehingga masyarakat mengerti akan arti pentingnya keakuratan/kelengkapan data kependudukannya serta melakukan updating data

kependudukan

secara

terus

menerus

dan

berkesinambungan

dengan

mengoptimalkan petugas administrator databse yang ada untuk meingkatkan validasi database kependudukan. 2.

Melaksanakan perekaman KTP_el di Dinas dan 16 (enam belas) TPDK Kecamatan. Selain itu juga dilaksanakan perekaman pada mobil keliling yang beroperasi setiap hari di pusat kota dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dengan pelayanan langsung perekaman KTP_el di kelurahan. Untuk pelaksanaan pencetakan KTP_el dengan mengoptimalkan peralatan dan SDM yang ada. Selain itu untuk tahun 2016 direncanakan akan melaksanakan pencetakan KTP_el di TPDK Kecamatan.

3.

Mengoptimalkan ruang dalam gedung arsip dengan melaksanakan penataan dokumen akta catatan sipil dan melakukan pemeliharaan gedung maupun arsip di dalamnya agar terjaga dari kerusakan karena proses pelapukan. Selan itu melakukan perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat menampung peningkatan jumlah arsip dokumen kependudukan dan mengusulkan anggaran dan perencanaan teknis pembangunan Gedung Arsip sesuai dengan standart menurut Undang-Undang Kearsipan pada Renstra 2016-2020.

4.

Melaksanakan pemeliharaan dan mengoptimalkan penggunaan sarana gedung pelayanan yang tersedia, baik di dinas maupun di 16 TPDK Kecamatan.

5.

Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil secara bertahap dan kontinyu selain itu juga melakukan pemeliharaan atas arsip

hal | 179


dokumen akta catatan sipil dan gedung arsip agar lebih representatif sebagai tempat penyimpanan dan arsip dapat terjaga dari kerusakan secara kimia maupun biologis. 10.10 PRESTASI / PENGHARGAAN Prestasi

/

penghargaan

yang

diperoleh

Kota

Semarang

dalam

Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 yakni oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang adalah: Pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil pada tahun 2015, berhasil mempertahankan Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil pada tahun 2015.

11

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

11.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui (1) peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; (2) peningkatan kesetaraan gender; (3) Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun 2015 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : Program-program penunjang, yang meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi : 1.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program ini diarahkan pada meningkatnya jaringan kelembagan pemberdayaan perempuan dan anak

2.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak

3.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

hal | 180


Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi perempuan dalam rangkat meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program ini diarahkan pada peningkatan kebijakan tentang peningkatan kualitas anak dan perempuan.

11.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1.

Terfasilitasinya penanganan kasus Kekerasan Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas Per dan KB ) Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT ) tingkat Kecamatan

melakukan advokasi baik litigasi

maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Pelecehan Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum. RINCIAN KASUS YANG DITANGANI BAPERMASPER DAN KB KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI TAHUN 2015 No. 1. 2 3 4 5

2.

Jumlah Kasus

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Dalam Pacaran Kekerasan Terhadap Anak Perkosaan/kekerasan sexual Anak berhadapan dengan hukum JUMLAH

Yang tertangani 129 5 29 29 3 195

129 5 29 29 3 195

Terlaksananya Seminar Pengarustamaan Gender pada tanggal 25 September 2015 dengan peserta 90 dan narasumber kegiatan dimaksud yaitu : Dra. Dewi Indrayati (BP3AKB) di Ruang Komisi AB dengan materi Implementasi pengambilan keputusan yang responsif gender dan isu-isu gender

3.

Terlaksananya Bintek PPRG di Gedung PKK Kota Semarang tanggal 13 Oktober 2015 dengan jumlah peserta 30 orang narasumber Dra. Dewi Indrayati, MM membawakan materi Teknik penyusunan Proba, Zaenuddin, SH, Msi (Inspektorat) dengan materi Pengawasan PPRG, Dwi Arti, SH, Mhum (Bappeda) dengan materi Kebijakan PPRG di Kota Semarang

4.

Terlaksananya

Sosialisasi

Gerakan

Sayang

Ibu

(GSI),

sosialisasi

tersebut

dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Pebruari 2015 di Gedung PKK Kota Semarang . 5.

Terlaksananya Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis gender (P2MBG), yang kegiatannya memberikan pelatihan selama 1 hari (24 Maret 2015) di

hal | 181


Gedung Arsip bekerjasama oleh Dinas Koperasi dengan materi Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM. 6.

Terlaksananya Pengumpulan data pilah gender / SIGA , yaitu Sistem Informasi Gender dan Anak, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan data pilah gender dan anak sehingga kesetaraaan gender di Pemerintah Kota Semarang dapat terukur.

7.

Peringatan Hari Ibu di Kota Semarang , dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di Halaman Balaikota Semarang, dengan rangkaian kegiatan yaitu : a.

Seminar Upaya penurunan AKI di balaikota tanggal 15 desember 2015, dengan peserta ormas perempuan dan PLKB

b.

Layanan KB gratis (IUD dan Implant), dengan peserta Masyarakat diutamakan masyarakat kurang mampu

8.

c.

Bazaar

d.

Puncak acara Peringatan hari Ibu (halaman balaikota)

Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan beberapa upaya/kegiatan, yaitu : a.

Terlaksananya penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2015, buku dimaksud berisi tentang Kebijakan , Program dan Kegiatan yang terintegrasi dan terukur dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan buku profil ini merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak.

b.

Terfasilitasinya Kecamatan ramah anak , yaitu di dua kelurahan di dua kecamatan yang berbeda yaitu kelurahan Sumurboto dan kelurahan Mijen. Fasilitasi itu berupa : permainan anak

c.

Terfasilitasinya Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan , dengan tujuan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan anak di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang )

9.

Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2015, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu Lomba menggambar, mewarnai, Membatik, tari tradisional dengan acara puncaknya pada tanggal 27 Agustus 2015 di Gedung Balaikota Semarang yang menampilkan ajang kreatifitas Anak Kota Semarang.

10. Terlaksananya penyusunan buku profil gender Kota Semarang Tahun 2015, buku tersebut bertujuan sebagai salah satu perwujudan komitmen terhadap upaya mendorong kesetaraan gender di kota Semarang dan diharapkan dapat bermanfaat tentang pencarian solusi dan penerapan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan dan kebijakan kesetaraan gender di kota Semarang.

hal | 182


11. Terfasilitasinya kegiatan organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, GOW, Dharma Wanita dan GOP TKI,

adapun kegiatan - kegiatan yang difasilitasi

Pemerintah Kota Semarang yaitu : a.

PKK Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Terlaksananya Lomba- Lomba Dalam Rangka HKG

PKK, Terlaksananya Pelatihan (Kewirausahaan Remaja,

Ketrampilan bagi anak tuna rungu, Ketrampilan komputer bagi anak putus sekolah,Ketrampilan service HP, Kreasi kain perca, Kader BKB), Penghargaan Kader Berprestasi, Terlaksananya Sosialisasi Secara Terpadu Pokja I-IV (Kel. Plalangan Kec.Gunungpati), Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Partisipasi PKK dalam TMMD DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TAHUN 2014-2015 No 1 2 3 4 5

Data umum PKK Tim Penggerak PKK Kelurahan Kelompok PKK RW Kelompok PKK RT Dasa Wisma Jumlah kader PKK : a. Anggota tim penggerak PKK b. Umum

Tahun 2014 177 1.449 9.759 21.176

Tahun 2015 177 1.449 9.759 21.176

3.800 129.654

3.800 129.654

DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2013-2014 No 1.

2.

3.

Jenis Data Kegiatan Jumlah Kader : Kader PPBN Kader Kadarkum Kader Pola Asuh Jumlah Kelompok Simulasi : Kelompok Simulasi PPBN Kelompok Simulasi Kadarkum Kelompok Simulasi Pola Asuh Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan : Pelaksanaan Penyuluhan PPBN Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh

Tahun 2014

Tahun 2015

1.915 2.815 2.238

1.915 2.815 2.238

355 486 470

361 489 480

704 886 795

709 893 801

DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2014 -2015 No 1 2 3 4 5

Jenis Kelompok Kegiatan Kerja Bakti Rukun Kematian Keagamaan/Rohani Jimpitan Arisan

Tahun 2014 26.218 8.064 5.381 11.852 12.568

Tahun 2015 26.218 8.064 5.381 11.852 12.568

DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK TAHUN 2014-2015 No 1

Jenis Kader dan Kegiatan Jumlah Kader : Pangan Sandang Perumahan

Tahun 2014

Tahun 2015 5.732 3.020 2.746

5.732 3.020 2.746

hal | 183


No 2

3

Tahun 2014

Jenis Kader dan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan : Peternakan Perikanan Warung Hidup TOGA Tanaman Keras Jumlah Industri Rumah Tangga : Pangan Sandang/Konveksi Jasa Lainnya

Tahun 2015

26.924 5.274 33.705 49.273 71.976

26.924 5.274 33.705 49.273 71.976

18.413 612 17.208 3.972

18.413 770 22.739 4.245

DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2014-2015 No 1

2

3

b.

Tahun 2014

Jenis Kader dan Kegiatan Jumlah Kader : Posyandu Gizi Kesehatan Lingkungan Jumlah POSYANDU Pratama Madya Purnama Mandiri POSYANDU LANSIA

Tahun 2015

14.744 7.088 4.650

14.744 7.088 4.650

42 335 595 621 1.599

42 335 596 621 1.599

Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan kegiatan seperti terlaksananya Musyawarah Kota DWP, Pelatihan Ketrampilan (sulam payet), Seminar Kesehatan, Partisipasi dalam kegiatan TMMD I dan II, pengajian Jum’at Legi, terlaksananya Pelatihan ketrampilan dan membuat Nugget

c.

Terlaksananya

kegiatan

donor

darah

dengan

3

periode

pelaksanaan

Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Kegiatan yang dilaksanakan seperti Raker GOW, Pelatihan peningkatan Standar Muti Rias manten Agung, HUT GOW ke 53, terlaksananya Seminar kesehatan penyakit mata, Terlaksananya pelatihan pembuatan mie, Sosialisasi Penurunan AKI dan AKB, Partisipasi TMMD dan terlaksananya Pasar Murah Idul Fitri d.

GOP TKI 

HUT GOP TKI ke 57



Sosialisasi Kurikulum PAUD 2013 bagi guru TK



Work shop Modul Pembelajaran dan penilaian PAUD

11.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

hal | 184


11.4 JUMLAH PEGAWAI Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 9 orang . 11.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : Anggaran Program Penunjang Urusan 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah JUMLAH


PERSEN TASE (%)

36.900.000 17.000.000 17.000.000 15.000.000 35.000.000 15.650.000 5.000.000

28.025.502 16.880.000 16.880.000 15.000.000 35.000.000 15.645.000 4.996.000

75,95 99,29 99,29 100,00 100,00 99,97 99,92

52.000.000 4.800.000 56.100.000 100.000.000 354.450.000

52.000.000 4.301.000 55.942.500 100.000.000 344.670.002

100,00 89,60 99,72 100,00 97,24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6

3.

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) JUMLAH

Program Peningkatan Kapasitas

0 600.000.000 115.500.000 62.600.000 582.700.000 32.200.000 1.393.000.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 0 593.430.000 109.548.000 62.600.000 421.927.100 15.457.400 1.202.962.500

PERSEN TASE (%) 0 98,91 94,85 100,00 72,41 48,00 86,36

Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan dan

anggaran sebagai berikut : NO

1

4.

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

199.951.000 199.951.000


PERSEN TASE (%) 99,95 99,95

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut

hal | 185


NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa Penyusunan Lakip Penyusunan Renstra Skpd Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Renja Skpd Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)


12.000.000 12.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 25.000.000 25.000.000 12.000.000 141.291.500 259.291.500

11.746.000 12.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 24.000.000 25.000.000 12.000.000 140.570.500 257.316.500

PERSEN TASE (%) 97,88 100,00 100,00 100,00 100,00 96,00 100,00 100,00 99,49 99,24

Anggaran program pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut : NO

1

2.

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

55.000.000

45.218.500

82,22

55.000.000

45.218.500

82,22

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5

3.

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pemberdayaan Organisasi Perempuan (pkk) Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gow) Pemberdayaan Organisasi Perempuan (dharma Wanita) Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gop Tki) JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

265.000.000

249.305.704

94,08

800.000.000 325.000.000 421.000.000 135.000.000 1.946.000.000

788.044.300 325.000.000 401.920.000 90.229.500 1.854.499.504

98,51 100,00 95,47 66,84 95,30

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

NO

1

4.

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

557.525.000

510.662.211

91,59

557.525.000

510.662.211

91,59

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut : NO

1

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

190.000.000 190.000.000


PERSEN TASE (%) 98,05 98,05

hal | 186


11.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 11.7 SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 11.8 PERMASALAHAN 1

Upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan belum dapat optimal (terkait dengan bantuan modal yang belum dapat terealisasi dikarenakan perubahan peraturan)

2

Belum optimalnya tim Gugus Tugas KLA

3

Masih tinggi angka kekerasan yang terjadi.

11.9 1

TINDAK LANJUT Mengoptimalkan pemberdayaan korban kekerasan melalui pelatihan dan ketrampilan dengan memberikan bahan praktek.

2

Mengoptimalkan tim Gugus Rugas KLA melalui koordinasi antar SKPD agar dapat mensinergikan program KLA

3

Melaksanakan

sosialisasi kepada masyarakat tentang Langkah Antisipasi /

Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 11.10 PRESTASI / PENGHARGAAN Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nasional dengan predikat Pratama, penghargaan diberikan oleh Presiden RI di Istana Bogor .

hal | 187


12.

URUSAN

WAJIB

KELUARGA

BERENCANA

DAN

KELUARGA

SEJAHTERA 12.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada upaya pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan program-program yang dilaksanakan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2015 meliputi program-program sebagai berikut : 1.

Program Keluarga Berencana Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan KB.

2.

Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR melalui Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

3.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.

4.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga Kota Semarang untuk mewaspadai bahaya dan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga pergaulan bebas.

5.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

12.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2015 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1.

TFR tahun 2015 sebesar 2,02

hal | 188


2.

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB pada tahun 2015, sebesar 200.235 ( 76,2%) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). 262.780 orang

3.

Peserta KB baru tahun 2015 adalah sebesar 25.768 (81,10%) peserta dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 36.122 permintaan.

4.

Pada tahun 2015, Jumlah

akseptor KB baru dengan metode kontrasepsi adalah

sebagai berikut :

5.

a.

IUD

:

3.611 akseptor

b.

MOW

:

1.885 akseptor

c.

Implant

:

1.990 akseptor

d.

Suntik

: 14.574 akseptor

e.

PIL

:

2.318 akseptor

f.

Kondom

:

1.347 akseptor

g.

MOP

:

43 akseptor

Pada tahun 2015 Pemberian Informed Consent dari hasil peserta KB baru Mantap / MKJP sebanyak 7.529 akseptor, yang mendapatkan Informed Consent sebesar 6.264 akseptor apabila dirinci dengan hasil pemberian Informed Consent sebagai berkut :

6.

a.

IUD sebanyak 2.819 akseptor

b.

MOW sebanyak 1.622 akseptor

c.

MOP sebanyak 41 peserta

d.

Implant 1.654 peserta

Pendampingan Kelompok bina Keluarga yang meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut: a.

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) , Cakupan laporan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 16 Kecamatan sebanyak

190 kelompok aktif

dengan jumlah

anggota 1.465 anggota ; b.

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), ada 316 Kelompok BKL di 16 Kecamatan, adapun BKL aktif sejumlah 121 kelompok, dengan jujmlah anggota yang aktif sejumlah 6.235 . adapun fasilitasi kegiatan dalam kelompok tersebut yaitu Pembinaan dan Usaha Ekonomi Produktif ;

c.

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), ada 153 Kelompok aktif di 16 Kecamatan, dengan 714 kader yang aktif dan terlatih dari 1.429 anggota.

d.

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR),Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 95 Kelompok, anggota yang aktif sebesar 2.894 .

hal | 189


Sedangkan capaian kinerja secara umum pada Urusan Wajib Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

INDIKATOR KINERJA Total Fertility Rate (TFR) Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB Jumlah peserta KB aktif Jumlah pasangan usia subur (PUS) Jumlah peserta KB baru Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru Penundaan usia perkawinan (PUS<20 tahun dibanding total PUS) Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja / PIK Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menerima bantuan modal Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif Jml petugas KB Petugas UPTB PLKB/PKB PPKBD/SKD Sub PPKBD Kelompok KB

2014 2,02 76,67 203.328 265.215 31.215 36.234 0,56 415.526 116.720 67 351 3.779 65

2015 2,02 75,79 197,543 260.637 25.715 31.772 0,56 420.438 116.631 74 325 3.559 -

279 139 247

279 139 246

16 55 177 1.451 9.775

16 57 177 1516 9864

Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2015.

12.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 12.4 JUMLAH PEGAWAI Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebanyak 83 orang. 12.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut : 1.

Program Keluarga Berencana dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut:

NO

1 2 3

2.

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pebinaan Keluarga Berencana Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

295.360.000

284.160.000

96,21

139.700.000 396.350.000 831.410.000

139.681.000 396.287.000 820.128.000

99,99 99,98 98,64

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :

hal | 190


NO

1

3.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : BAPERMASPER & KB Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB JUMLAH PROGRAM

169.256.000 169.256.000


PERSEN TASE (%) 99,46 99,46

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :

NO

1

4.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : BAPERMASPER & KB Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

273.760.000

273.760.000

100,00

273.760.000

273.760.000

100,00

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :

NO

1

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : BAPERMASPER & KB Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

217.860.000

217.260.000

99,72

217.860.000

217.260.000

99,72

12.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 12.7 SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 12.8 PERMASALAHAN 1.

Belum tercapainya Permintaan Perkiraan Masyarakat (PPM) peserta KB baru

2.

Masih tingginya pasangan usia subur yang belum terlayani (unmetneed )

hal | 191


3.

Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB

4.

Belum maksimalnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK)

12.9 TINDAK LANJUT 1.

Meningkatkan frekwensi dan akses pelayanan kontrasepsi gratis di masyarakat.

2.

Meningkatkan sosialisasi program KKBPK melalui penyuluhan, media luar ruang, media elektronik dan cetak.

3.

Mengoptimalkan peran kelompok “Prio Utomo” dalam mengkampenyekan KB Pria.

4.

Meningkatkan koordinasi komunikasi terhadap tokoh masyarakat dan agama

12.10 PRESTASI / PENGHARGAAN Juara I Nasional Pengelola KB Teladan Kategori Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) atas nama Ibu Tasriyanti Kelurahan Mangunsari Kecamatan.............

13. URUSAN WAJIB SOSIAL 13.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Pemerintah Kota Semarang dalam pengimplentasian kebijakan di bidang sosial lebih mengarah pada perwujudan peningkatan derajat kesejahteraan bagi penyandang masalah sosial, peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat. Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Program-program penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasii perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional yang memenuhi syarat. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja kegiatan dan keuangan atas penggunaan anggaran Program-program pelaksanaan kegiatan urusan : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

hal | 192


3.

4.

5.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam rangka menciptakan program K3 di Kota Semarang serta penanganan permasalahan sosial, khususnya gelandangan, pengemis, PSK dan waria. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kemapuan dan ketrampilan bagi para penyandang cacat dan trauma Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan panti asuhan/panti jompo melalui Operasional pemeliharaan sarana dan prasarana. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program ini diarahkan Kesejahteraan Sosial.

untuk

meningkatkan

pemberdayan

Kelembagaan

13.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk mengurangi dampak sosial para PMKS pada tahun 2015 dilaksanakan pelatihan ketrampilan bordir dan kerajinan tangan serta Program Keluarga Harapan. INDIKATOR

SATUAN

PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PMKS YANG TERTANGANI DIBANDINGKAN DENGAN PMKS YANG ADA Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

%

TARGET 2015 17,80

REALISASI TAHUN 2015 17,95

PERSEN TASE 100,84%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada akhir tahun 2015 target kinerja telah berhasil dicapai meski jumlah PMKS terus meningkat akibat faktor ekstern dari luar Kota Semarang yang tidak bisa dikendalikan. Berikut jumlah PMKS yang tertangani : INDIKATOR 1. Jumlah PMKS yang tertangani 2. Jumlah PMKS tahun ini Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

2.

REALISASI TAHUN 2015 57.844 orang 67.986 orang

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan

sebagai berikut: - fasilitasi bantuan peralatan kerja/kesenian; - TRC dan patroli; - pelatihan keterampilan; - indentifikasi dan monitoring; - pemberdayaan anak jalanan; - bantuan fasilitasi usaha produktif bagi anak jalanan purna bina; dan - penanganan rehabilitasi sosial Adapun hasil program ini sebagai berikut :

hal | 193


INDIKATOR PERSENTASE PENINGKATAN PENANGANAN, PELAYANAN, DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DITANGANI Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

3.

TARGET 2015 61,32

SATUAN %


PERSEN TASE 101,27%

Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma dari golongan keluarga miskin sebanyak 4 (empat) gelombang. Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut : INDIKATOR PERSENTASE JUMLAH PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA YANG TERBINA DIHADAPKAN DENGAN JUMLAH PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA YANG ADA Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

4.

TARGET 2015 26,36

SATUAN %


PERSEN TASE 113,81%

Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi

penghuni panti asuhan dan pemberian santunan kematian. Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut : INDIKATOR JUMLAH SARANA SOSIAL/PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO/PANTI REHABILITASI/RUMAH SINGGAH YANG ADA

TARGET 2015 137

SATUAN unit panti


PERSEN TASE 96,35%

Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015 Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah yang terdapat sebanyak 132 unit panti. 5.

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut: INDIKATOR

PENINGKATAN JUMLAH KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERTANGANI PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TURUT BERPARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

organisasi

TARGET 2015 2.323

REALISASI TAHUN 2015 2.285

PERSEN TASE 98,36%

%

100

100

100%

SATUAN

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan berikut : -

operasional panti khusus Among Jiwo;

-

bantuan asupan makanan bagi lansia potensial luar panti;

-

pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan 2. Jumlah KUBE yang ada 3. Jumlah yang baru terbentuk tahun ini 4. Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat (25 kube x 10 anggota)

Unit



Kelompok Kelompok Orang

70 5 183

70 250

SATUAN

Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

hal | 194


13.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial) 13.4 JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Sosial adalah sebanyak 151 orang dengan perincian Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga sebanyak 70 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 59 orang dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial) sebanyak 22 orang. 13.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN SOSIAL 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2)

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran JUMLAH SKPD SKPD : BPBD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

PERSEN TASE

(Rp)

(Rp)

(% )

24.000.000

12.008.434

50,04

40.000.000 30.000.000 5.000.000

38.015.200 29.252.700 4.938.000

95,04 97,51 98,76

10.000.000 7.000.000

9.959.900 3.240.000

99,60 46,29

66.620.000 170.552.500 9.657.000 1.048.800.000 4.086.000 1.415.715.500

62.168.000 168.080.988 0 1.041.005.647 4.086.000 1.372.754.869

93,32 98,55 0,00 99,26 100,00 96,97

1.800.000 116.660.000

1.800.000 100.691.517

100,00 86,31

50.400.000 122.374.000 111.789.000 13.370.000 425.108.000 115.210.000 13.865.000

50.280.000 109.447.600 87.878.350 12.880.000 413.357.200 113.916.700 13.865.000

99,76 89,44 78,61 96,34 97,24 98,88 100,00

60.000.000 277.233.000 20.000.000 117.140.000 1.444.949.000 2.860.664.500

20.000.000 276.848.100 20.000.000 94.520.000 1.315.484.467 2.688.239.336

33,33 99,86 100,00 80,69 91,04 93,97

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

hal | 195


NO

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4

3)

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Penyusunan Bahan Dan Konsep Draf Raperda JUMLAH SKPD SKPD : BPBD Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

PERSEN TASE

(Rp)

(Rp)

(%)

628.350.000 570.595.000 15.000.000 313.444.000

551.235.000 481.045.000 8.500.000 281.176.450

87,73 84,31 56,67 89,71

102.100.000 5.000.000 100.000.000 1.734.489.000

73.432.500 4.975.000 96.203.000 1.496.566.950

71,92 99,50 96,20 86,28

111.513.000 92.100.000 435.680.000

95.922.000 91.649.000 405.418.000

86,02 99,51 93,05

5.900.000 645.193.000 2.379.682.000

5.900.000 598.889.000 2.095.455.950

100 92,82 88,06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Penyusunan LAKIP Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan LKPJ SKPD Penyusunan Renja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran JUMLAH SKPD SKPD : BPBD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Penyusunan LAKIP Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan LKPJ SKPD Penyusunan Renja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan RKA dan DPA Murni Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

12.000.000

12.000.000

100,00

12.000.000 12.000.000 12.000.000 30.897.000 12.000.000 40.000.000 25.000.000 12.000.000 140.598.000 20.000.000 20.000.000 348.495.000

11.780.000 11.880.000 12.000.000 0 12.000.000 40.000.000 25.000.000 12.000.000 139.217.000 17.150.000 14.329.000 307.356.000

98,17 99,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,02 85,75 71,65 88,20

7.500.000 7.500.000 5.000.000 7.500.000 20.000.000 15.000.000 7.500.000 48.400.000 7.500.000 7.500.000 133.400.000 481.895.000

7.319.500 7.500.000 4.970.000 7.500.000 6.235.000 14.255.000 7.500.000 46.635.000 6.600.000 6.600.000 115.114.500 422.470.500

97,59 100 99,40 100 31,18 95,03 100 96,35 88,00 88,00 86,29 87,67

ANGGARAN PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN SOSIAL 1)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

hal | 196


NO

1 2

2)

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

150.000.000

141.944.900

94,63

221.276.000 371.276.000

214.750.100 356.695.000

97,05 96,07

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1 2 3

3)

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanganan Rehabilitasi Sosial JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

275.987.000

259.672.000

94,09

100.000.000

92.480.000

92,48

175.000.000 550.987.000

174.855.000 527.007.000

99,92 95,65

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1

4)

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

148.420.000

148.180.000

99,84

148.420.000

148.180.000

99,84

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1 2

5)

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo Operasional Penyantunan Santunan Kematian JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

75.000.000

73.500.000

98,00

2.000.000.000 2.075.000.000

32.720.000 106.220.000

1,64 5,12

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Operasional Panti Khusus Among Jiwo Penyantunan bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti Pembinaandan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial serta Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Pemberdayaan dan Pengembangan Karang Taruna Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial Pemberdayaan dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat Penumbuhan dan Pengembangan LembagaKonsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Semarang

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

800.000.000 158.875.000 40.000.000

767.328.414 152.232.000 29.296.200

95,92 95,82 73,24

591.163.450

554.920.450

93,87

213.157.800 38.650.000 36.842.200

188.971.400 35.405.000 29.930.600

88,65 91,60 81,24

30.000.000

29.472.400

98,24

hal | 197


NO

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KEGIATAN JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Kesejahteraan Rakyat) Pembinaan dan Pemantauan UKS di Kota Semarang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Peran Masyarakat terhadap Lingkungan Sosial Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sosial Kemasyarakatan Pelaksanaan & Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pemahaman Keagamaan Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika dan AIDS JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

PERSEN TASE (%)

1.908.688.450

REALISASI ANGGARAN (Rp) 1.787.556.464

75.000.000 290.000.000 900.000.000

65.725.100 263.351.000 869.575.500

87,63 90,81 96,62

870.000.000 200.000.000 855.000.000

597.990.000 146.120.000 664.132.000

68,73 73,06 77,68

2.312.000.000 223.000.000

2.236.023.900 181.006.500

96,71 81,17

474.600.000 498.000.000 170.000.000

470.882.500 480.042.000 160.538.400

99,22 96,39 94,43

6.867.600.000 8.776.288.450

6.135.386.900 7.922.943.364

89,34 90,28

ANGGARAN (Rp)

93,65

13.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 13.7 SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 13.8 PERMASALAHAN 1.

Pelaksanaan urusan sosial masih terpecah-pecah dalam beberapa unit/satuan kerja bersamaan dengan pelaksanaan urusan lainnnya sehingga kurang fokus

2.

Jumlah PMKS terus meningkat setiap tahunnya dan tidak dapat dikendalikan intern Pemerintah Kota Semarang karena turut dipengaruhi oleh wilayah di sekitar kota

3.

Data PMKS masih banyak kekurangan karena peningkatan jumlah PMKS yang secara langsung berpengaruh terhadap validitas data

hal | 198


13.10 TINDAK LANJUT Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul diantaranya : 1. Dalam pembahasan struktur perangkat daerah disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 2.

Pelibatan secara aktif peran masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga sosial asing agar jangkauan pelayanan dan penanganan PMKS lebih luas dan optimal.

3.

Uji publik dan publikasi data secara berkala perlu dilakukan sebagai dasar pelaksanaan program maupun untuk memudahkan partisipasi masyarakat. Contoh riil solusi ini adalah Semarang Charity Map (SCM), Penyajian Peta Donasi Sosial Kota Semarang Berbasis Blogger Javascript (Rohim, dkk, 2015). Adapun untuk teknis pendataan agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial maupun peraturan terkait lainnya.

14.

URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

14.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diarahkan pada terwujudnya iklim ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang kondusif dan berkualitas menuju masyarakat sejahtera. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah: a.

Program Penunjang Urusan Wajib Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya meliputi:

2.

a.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

b.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

c.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

d.

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

e.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

f.

Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor;

g.

Penyediaan peralatan rumah tangga;

h.

Penyediaan makanan dan minuman;

i.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya meliputi: a)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

hal | 199


c)

Pengadaan Mebelair;

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; e)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

f)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; h) Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair. 3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya meliputi: a)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b) Penunjang Kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu; c)

Penyusunan Lakip;

d) Penyusunan LKPJ; e)

Penyusunan Renja SKPD;

f)

Penyusunan Program Kerja SKPD;

g) Penyusunan Profil SKPD; h) Penyusunan RKA dan DPA Murni dan Perubahan; i)

Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan;

j)

Penyusunan Buku Saku.

b.

Program Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, kegiatannya meliputi: a)

Pembangunan Balai Latihan Kerja;

b) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja; c)

Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK;

d) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja;

2.

e)

Pelatihan Pemagangan;

f)

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja, kegiatannya meliputi: a)

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja;

b) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; c)

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan;

d) Pemberian Fasilitasi dan mendorong system pendanaan pelatihan berbasis masyarakat; e)

Penempatan Transmigrasi;

f)

Padat Karya Produktif;

g) Audit Pengawasan Sertifikasi ISO 9001 – 2008; h) Penyiapan tenaga keja siap pakai; i)

Penyusunan perda tentang perpanjangan retribusi IMTA.

hal | 200


3.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, kegiatannya meliputi: a)

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Semarang;

b) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan; c)

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;

d) Peningkatan pengawasan, perlindungan

dan penegakan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja; e)

Peningkatan pengawasan dan perlindungan Norma Kerja;

f)

Penyusunan PAK Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial.

14.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 berhasil meningkatkan ketersediaan peluang kesempatan kerja untuk 30.129 orang naik sebesar 103,33 % dibanding tahun 2014 untuk 14.818 orang, sebagai hasil telah dilaksanakannya bursa informasi tenaga kerja sejumlah 3 ( tiga ) kegiatan. Dengan ketersediaan peluang kesempatan kerja telah dilakukan penempatan tenaga kerja pada tahun tahun 2015 sebanyak 8.136 orang dengan pola sebagai berikut penempatan pola AKL (antar kerja local) sebanyak 8.043 orang, AKAD (antar kerja antar daerah) sebanyak 0 orang dan AKAN (antar kerja antar negara) sebanyak 93 orang. Komitmen

Pemerintah

Kota

Semarang

melalui

Bapak

Walikota

dalam

memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja mendorong besaran UMK upah minimum Kota Semarang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu, tahun 2015 sebesar 18,37 % dari UMK tahun 2014 dan tahun 2016 kembali meningkat sebesar : 13,29 % dari UMK tahun 2015. Diatas besaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dan diatas besaran KHL (kebutuhan hidup layak) di Kota Semarang. Besaran UMK Semarang tahun 2015 sebesar Rp.1.685.000,- perbulan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/85/2014, tanggal 20 Nopember 2014. Kemudian untuk besaran UMK Semarang tahun 2016 sebesarRp.1.909.000,- perbulan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/66 tahun 2015, tanggal 20 Nopember 2015. Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan yang terealisasikan dalam beberapa Program dan kegiatan selama tahun 2015 mengalami peningkatan dan perkembangan, antara lain: 1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan antara lain

hal | 201


a.

Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang dilaksanakan oleh BLK, Disnakertrans dan LPK binaan Disnakertrans. JUMLAH PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN

NO 1. 2. 3.

PELATIHAN Pelatihan yg dilaksanakan BLK Pelatihan yg dilaksanakan Disnakertrans Pelatihan yg dilaksanakan LPK BinaanDisnakertrans

2014 (ORG) 420 org 350 org 11.650 org

2015 (ORG) 432 org 310 org 11.650 org

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015

Jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan antara lain menjahit modiste, otomotif, operator komputer, tehnisi HP, desain grafis, mekanik, mesin jahit, tata boga, tata rias, membatik, menjahit cepat, dan jahit bordir. Selain dilaksanakan pelatihan yang bersifat

ketrampilan teknis juga

dilaksanakan pelatihan softskill berupa pelatihan pra magang, pelatihan berbasis

pemagangan,

pelatihan

achievment

motivation,

pelatihan

kewirausahaan mandiri dan pelatihan etos kerja. b.

Dalam mendorong peningkatan kualitas pelatihan terutama yang dilaksanakan LPK Binaan Disnakertrans dilaksanakan kegiatan antara lain; Bintek pengelola LPK, Uji Kompetensi Instruktur LPK serta akreditasi LPK.

c.

Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2015 dan 2016 diatas besaran kebutuhan hidup layak tahun 2015 dan 2106 sehingga tingkat kesejahteraan tenaga kerja menjadi meningkat. Penetapan UMK tahun 2016 tanpa menimbulkan gejolak yang luar biasa dari tenaga kerja dikarenakan komitmen Walikota Semarang untuk mengusulkan UMK diatas KHL. Besaran UMK Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/66 tahun 2015, tanggal 20 Nopember 2015. PERBANDINGAN UMK DAN KHL TAHUN 2015 DAN 2016

NO

UMK DAN KHL

1. Persentase UMK dan KHL 2. Upah Minimum Kota Semarang 3. Kebutuhan Hidup Layak Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015

2.

2015

2016

102.37% Rp. 1.685.000 Rp. 1.646.047,33

102.42% Rp. 1.909.000 Rp. 1.863.925,19

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dilaksanakan dengan kegiatan; a.

Penyusunan dan penyebarluasan bursa informasi tenaga kerja. Penyusunan bursa informasi tenaga kerja dilaksanakan untuk memperoleh informasi pasar kerja yang berisi antara lain tentang pencatatan lowongan kerja dan pencari kerja yang mendaftar. Penyebarluasan bursa informasi tenaga kerja dilaksanakan melalui pelaksanaan bursa kerja (job fair), dimana Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali meningkat dibanding tahun 2014 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Data pencari kerja dan penempatan nya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini;

hal | 202


TABEL PENCARI KERJA BERIKUT PENEMPATAN NO URAIAN 2014 (Orang) 1 Jumlah pencari kerja terdaftar 17.941 2 Jumlah lowongan kerja terdaftar 14.818 3 Jumlah penempatan pencari kerja 13.277 4 Penempatan Lokal 13.146 5 Penempatan Antar Daerah 4 6 Penempatan Antar Negara 127 Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015.

2015 (Orang) 8.152 30.129 8.136 8.043 0 93

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah lowongan kerja terdaftar meningkat pesat dari sebelumnya tersedia untuk 14.818 orang menjadi 30.129 orang. Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan bursa tenaga kerja dan optimalisasi yang dilakukan

pengawas

ketenagakerjaan

dalam

mendatangi

obyek-obyek

perusahaan untuk menghimpun data lowongan kerja yang tersedia. b.

Kegiatan di layanan sistem antar kerja masyarakat dalam mengajukan AK-1 dengan memperhatikan pencari kerja terdaftar pada tahun 2014 sejumlah 17.941 orang, sedangkan tahun 2015 sejumlah 8.152 orang, menunjukan penurunan sejumlah 9.789 orang ( 54,56 % ) dibanding tahun 2014. Penyebab penurunan angka tersebut dikarenakan tidak diperlukannya bagi pencari kerja untuk mendaftar bilamana berorientasi untuk menjadi pekerja swasta / berwirausaha/ berwiraswasta. Di satu sisi para lulusan sekolah baik pada tingkat SD, SLP, SLA berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, sehingga tidak perlu mendaftar sebagai pencari kerja; dan pada sisi lain beberapa pencari kerja telah mendapat pekerjaan, terlihat pada penempatan pencari kerja dalam tahun 2015 sejumlah 8.136 orang. Dan dari hasil pencermatan data pencari kerja yang mendaftar AK-1 menunjukan secara realita diantara mereka tidak bersatus sebagai penganggur penuh, mereka sudah bekerja baik di swasta maupun telah berwirausaha.

c.

Perkembangan angkatan kerja dan penganggur di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

DATA ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGUR KOTA SEMARANG NO I. 1 2 II. 1 2 3 III. IV. V. VI.

URAIAN : Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Bekerja Jumlah Penganggur Bukan angkatan Kerja Sekolah Mengurus RT Lainya Jumlah penduduk usia kerja (=angkatan kerja+bukan angkatan kerja) Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT Tingkat Kesempatan Kerja/ TKK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK

2014 (ORANG) 952.532 884.406 68.126 494.271 295.079 189.355 9.837 1.446.803

2015 (ORANG) 825.675 736.406 89.269 483.864 167.698 257.533 58.633 1.309.539

7,15% 92,85% 65,84%

10.81% 89.19% 63,05%

Sumber data : Laporan Hasil Survey Penganggur Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2015

hal | 203


c.1 Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 137.264 orang dibanding tahun 2014 dikarenakan terjadinya penurunan jumlah angkatan kerja sebesar

126.857 orang, serta jumlah penduduk yang bukan

angkatan kerja juga mengalami penurunan sebesar 10.407 orang. c.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio

perbandingan jumlah

penganggur usia angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Dari tabel diatas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 sebesar 10,81 % mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 7,15 %. Penambahan data

penganggur terbuka ini disebabkan pertambahan

jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun, juga penambahan data berdasarkan pencatatan pengajuan dana JHT pada tenaga kerja yang mengalami PHK/pemutusan hubungan kerja dan dampak dari perusahaan pailit. Jumlah data tenaga pekerja yang PHK kemudian mengajukan dana JHT program BPJS pada tahun 2015 sebesar 1.680 orang. c.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan rasio perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Dari tabel diatas menunjukkan penurunan tingkat kesempatan kerja sebesar 2,66 % terlihat pada data tahun 2014 sebesar 92,85 % dan tahun 2015 sebesar 89.19 %. Kondisi ini dipengaruhi terjadinya penurunan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja dan jumlah penduduk usia angkatan kerja pada tahun 2015 dibanding tahun 2014. c.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2014 sebesar 65,84 %, dan tahun 2015 sebesar 63,05% Memperhatikan data tersebut menunjukan penurunan angka TPAK pada tahun 2015 sebesar : 2,79% dibanding tahun 2014. Kondisi ini perlu mendapat perhatian cukup serius dimana jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kenaikan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun. d.

Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan penganggur melalui pelatihan keterampilan wirausaha baru melalui anggaran APBD Kota Semarang dan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dapat dijelaskan pada tabel berikut;

hal | 204


TABEL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA & PENANGGULANGAN PENGANGGUR NO 1 2 3 4 5 6 7

URAIAN

SUMBER

Wira Usaha Baru (WUB) APBD Tenaga Kerja Mandiri (TKM) APBD Tenaga Kerja Siap Pakai/ TKSP APBD Wira Usaha Baru/ WUB dbhcht Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dbhcht Pelat ketrampilan pekerja rokok dbhcht Padat Karya Produktif APBD Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015.

TAHUN 2014 2015 35 kelp/ 350 org 6 kelp/ 60 org 6 angkt/ 147 org 5 angkt/ 125 org 10 angkt/250 org 8 kelp/ 80 org 2 angkt/ 50 org 3 angkt/ 60 org 5 pkt/ 330 org 6 pkt/ 270 org

Sebagai outcome dari kegiatan tersebbut adalah telah terbentuknya kelompok usaha Wira Usaha Baru (WUB), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), maupun Tenaga Kerja Siap Pakai (TKSP) yang diawali dengan pemberian pelatihan ketrampilan. Untuk kegiatan padat karya produktif sumber dana APBD Kota Semarang dan pemberian bantuan sarana usaha untuk kegiatan WUB dan TKM pada tahun 2015 tidak dapat teralisir karena terkendala adanya persyaratan regulasi. e.

Pelaksanaan transmigrasi Kegiatan pembangunan dibidang ketransmigrasian dengan melaksanakan kegiatan penempatan atau pemberangkatan calon transmigran yang merupakan warga Kota Semarang minat transmigrasi ke lokasi permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten daerah penempatan transmigrasi sesuai perolehan alokasi target penempatan transmigrasi. TABEL PENEMPATAN TRANSMIGRASI

UPT/ UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI NO SESUAI ALOKASI TARGET PENEMPATAN Desa Satai Lestari SP-2, Kab. Kayong 1 2014 2/6 Utara, Prov. Kalbar. Desa Saka Bingai, Kec. kapuas Murung, 5 Kab. Dadahub PLG, Prov. Kalteng 2 2015 10 Desa Dandare 23 Tanakeke, Kec. 5 Mappakasungu Kab. Takalar, Prov. Sulsel. Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015. Patan = penempatan TAHUN PATAN

JUMLAH KK/JIWA

ALOKASI TARGET (KK/ JIWA)

KETE RANGAN Terealisir

Tidak terealisir

Pada tahun 2015 Kota Semarang memperoleh alokasi target ke UPT/ Unit permukiman Transmigrasi di desa Saka Bingai, Kec. Kapuas Murung, Kab. Dadahub PLG, Provinsi Kalteng untuk 5 KK dan di desa Dandare 23 Tanakeke, Kec. Mappakasungu Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk 5KK tidak dapat direalisir dikarenakan lokasi yang dipersiapkan belum siap menerima penempatan, sehingga tidak diturunkan SPP/ Surat Perintah Penempatan calon transmigran pada tahun 2015.

hal | 205


3.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan kegiatan antara lain; a.

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial yang dapat dilihat pada tabel berikut; DATA PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN PENYELESAIAN KASUS PADA TAHUN 2014 2015 214 175

URAIAN Jumlah kasus yang ditangani : Penyelesaian : 1 Dalam bentuk PB 2 Tahap anjuran mediator 3 Secara bipartite usai mediasi 4 Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor. Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015.

Penyelesaian

kasus

71 92 25 22

Perselisihan

Hubungan

72 56 26 21

Industrial

menunjukan

penurunan kasus yang ditangani dari tahun 2014 sebanyak 214 kasus menjadi sebesar 175 kasus tahun 2015. Menurunnya jumlah kasus perselisihan yang ditangani menunjukkan perusahaan dan pekerja semakin paham mengenai peraturan perundangan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan untuk mogok kerja / unjuk rasa pekerja perusahaan pada tahun 2014 sebanyak 1 kasus, dan di tahun 2015 sebanyak 10 kasus, dengan tuntutan kepentingan dan beberapa hak normatif yang belum dipenuhi oleh pengusaha. b.

Dalam pembinaan pembentukan sarana Hubungan Industrial di perusahaan juga perlu mendapatan perhatian serius dalam upaya mewujudkan hubungan kerja di perusahaan yang kondusif. Sarana Hubungan industrial yang terbentuk pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; TABEL PEMBENTUKAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL No

Uraian

Pelaksanaan tahun 2014 2015

1

Pembinaan pembentukan PP

175 persh

175 persh

2

Pembinaan pembentukan PKB

20 persh

29 persh

3

Pembinaan pembentukan LKSBipartite

19 persh

40 persh

-

133 persh

4

Pembinaan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu)

Keterangan tahun 2015 Baru : 39 persh Pemb : 131 persh Legalisasi : 5 persh Baru : 1 persh Pemb : 28 persh Perpanj : 0 persh Baru : 14 persh Pemb : 26 persh Baru : 124 persh. Pemb : 1 persh. Perpanj : 12 persh.

Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015.

c.

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Dari hasil kegiatan dimaksud pada tahun 2015 ditemukan pelanggaran pelaksanaan norma kerja sejumlah 492 kasus, norma K3 sejumlah 467 kasus. Sebagai tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan

hal | 206


ketenagakerjaan pada 340 perusahaan dalam bentuk pembinaan diantaranya pembentukan P2K3 sejumlah 82 perusahaan, bintek norma kerja untuk 100 orang / perusahaan dan bintek K3 untuk 100 orang/ perusahaan, serta bintek mengenai BPJS untuk 100 orang/ perusahaan. TABEL KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KETERANGAN Jumlah Perusahaan di Kota Semarang Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 Jumlah serikat buruh Jumlah serikat buruh di kota Semarang yang dibina Disnakertrans KECELAKAAN KERJA Jumlah kecelakaan kerja Jumlah Kejadian kecelakaan : Kecelakaan Tempat Kerja Kecelakaan Lalu Lintas Tingkat keparahan kecelakaan : Meninggal Luka Berat Luka Ringan Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015

2014 3,735 491 858 PUK 779 PUK

2015 3,990 570 890PUK 811 PUK

(Org) 411

(Org) 367

259 152

181 186

8 0 403

7 17 343

14.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) 14.4 JUMLAH PEGAWAI Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Ketenagakerjaan adalah sebanyak 81 orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 77 orang dan Bagian Perekonomian sebanyak 4 orang. 14.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : a.

Anggaran Program Penunjang Urusan Ketenagakerjaan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :

NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 409.807.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 142.200.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 71.487.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 18.502.000 Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.371.000 Penyediaan Makanan Dan Minuman 6.940.000 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000 JUMLAH PROGRAM 882.307.000

REALISASI ANGGARAN (RP)

PERSEN TASE (%)

247.507.249 122.400.000 61.981.500 71.487.000 18.502.000

60,40% 86,08% 99,97% 100,00% 100,00%

45.067.750 5.997.000 94.409.850 667.352.349

97,19% 86,41% 75,53% 75,64%

hal | 207


2.

NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3.

NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.

NO

1. 2. 3. 4. 5.

5.

NO

1. 2. 3. 4. 5.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini adalah sebagai berikut PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 453.950.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 386.550.500 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 314.970.000 Pengadaan Mebeluer 5.710.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 253.894.200 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 278.473.800 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 32.260.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 61.766.000 JUMLAH PROGRAM 1.787.574.500

REALISASI ANGGARAN (RP) 392.425.000 382.929.850 306.454.000 5.710.000 196.049.503 112.487.700 26.330.000 56.930.000 1.479.316.053

PERSEN TASE (%) 86,45% 99,06% 97,30% 100,00% 77,22% 40,39% 81,62% 92,17% 82,76%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut : PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi 10.000.000 Kinerja Skpd Penyusunan Lakip 10.000.000 Penyusunan Renstra Skpd 16.330.000 Penyusunan Lkpj Skpd 20.000.000 Penyusunan Renja Skpd 10.000.000 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 125.160.000 Penyusunan Buku Saku 10.000.000 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan 18.000.000 JUMLAH PROGRAM 219.490.000


PRESEN TASE REALIS ASI (%)

9.219.600

92,20%

9.382.000 0 18.524.000 9.521.000 124.308.700 9.821.000 16.996.000 197.772.300

93,82% 0,00% 92,62% 95,21% 99,32% 98,21% 94,42% 90,11%

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut : PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari 190.000.000 Kerja Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur 350.000.000 Blk Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 1.109.475.000 Pelatihan Pemagangan 400.000.000 Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja 75.000.000 JUMLAH PROGRAM 2.124.475.000


PERSEN TASE (%)

177.150.000

93,24%

345.383.200

98,68%

1.083.465.500 394.184.100 73.895.000 2.074.077.800

97,66% 98,55% 98,53% 97,63%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut : PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 225.178.000 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 1.211.032.500 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 974.709.400 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan 597.059.600 Kewirausahaan Penempatan Transmigrasi 210.000.000

REALISASI ANGGARAN (RP) 213.057.500 1.182.657.494 962.727.100 495.166.200 109.122.276

PERSEN TASE (%) 94,62% 97,66% 98,77% 82,93% 51,96%

hal | 208


NO 6. 7. 8.

6.

NO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROGRAM / KEGIATAN

PERSEN TASE (%)

660.000.000 62.500.000 1.000.000.000

REALISASI ANGGARAN (RP) 34.008.500 62.092.500 302.886.700

4.940.479.500

3.361.718.270

68,04%

ANGGARAN (RP)

Padat Karya Produktif Audit Pengawasan Sertifikasi Iso 9001-2008 Penciptaan Wira Usaha Baru (wub) Dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (dbhcht) JUMLAH PROGRAM

5,15% 99,35% 30,29%

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut : PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan 152.750.000 Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum 484.260.900 Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang 285.624.000 Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum 244.535.000 Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Peningkatan Pengawasan Dan Perlindungan Norma Kerja 288.621.000 Penyusunan Pak Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 27.764.000 JUMLAH PROGRAM 1.483.554.900


PERSEN TASE (%)

138.650.000

90,77%

461.167.550

95,23%

266.850.000

93,43%

236.257.500

96,62%

283.276.900 25.263.200 1.411.465.150

98,15% 90,99% 95,14%

14.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan di Kota Semarang dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 14.7 SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 14.8 PERMASALAHAN 1.

Masih rendahnya peran serta pelaku produksi dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif.

2.

Belum dapat diserah terimakannya bantuan sarana usaha bagi peserta pelatihan kewirausahaan dikarenakan terkendala regulasi.

3.

Masih rendahnya kesadaran/ ketertarikan warga masyarakat dalam pelatihan tenaga kerja terampil mandiri usaha.

hal | 209


14.9 TINDAK LANJUT 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kepada pekerja dan pengusaha tentang pelaksanaan peraturan ketenaga kerjaan di perusahaan. 2.

Mengadakan pembinaan kepada peserta pelatihan ketrampilan kemandirian untuk pemenuhan regulasi dalam penerimaan bantuan sarana usaha.

3.

Meningkatkan sosialisasi dan penyebaran luasan informasi perlunya memiliki ketrampilan sebagai salah satu modal berwirausaha.

15.

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

15.1 KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Program yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2015 beserta tujuannya adalah sebagai berikut: Program-program penunjang, yang meliputi:

1.


2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:

1.

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Program ini diarahkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM. Realisasi pelaksanaan diharapkan dapat mendukung penyusunan rencana kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan KUMKM.

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

hal | 210


Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta

meningkatkan

daya

saing

UKM,

sehingga

pengetahuan

dan

sikap

kewirausahaan dapat semakin berkembang, produktivitas meningkat, jumlah wirausaha baru bertambah, serta ragam produk unggulan UKM semakin berkembang. Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi KUMKM dalam peningkatan kemitraan usaha, pengembangan jaringan pemasaran, dan peningkatan SDM bagi KUMKM.

3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program ini ditujukan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembagalembaga keuangan bagi UMKM agar mampu

memanfaatkan kesempatan yang

terbuka dan potensi sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi UMKM dalam mengakses permodalan, pengembangan jaringan pemasaran melalui promosi/pameran, bantuan peralatan produksi dan pengelolaan usaha.

4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Dengan demikian, kelembagaan dan organisasi koperasi diharapkan akan lebih tertata dan berfungsi dengan baik, berkualitas, efektif dan mandiri. Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi koperasi agar tertib dalam mengelola kelembagaan dan usahanya, dapat meningkatkan kualitas, serta sinergi dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang didukung partisipasi aktif anggota koperasi, sehingga koperasi dapat semakin tumbuh, berkembang dan mandiri.

15.2 HASIL YANG DICAPAI Hasil pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini ditunjukkan dengan: 1.

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif; Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Semarang dapat dijelaskan pada data berikut; DATA JUMLAH UMKM TAHUN 2015 INDIKATOR

SAT

Tahun 2014

Tahun 2015

1

- Jumlah UMKM

unit

11.585

11.692

2

- Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (IKK)

unit

9.563

10.757

unit

3.066

4.677

3 - Jumlah UMKM yang dibina Sumber: Diskop UMKM Kota Semarang, Tahun 2015

hal | 211


Data diatas menunjukkan jumlah UMKM pada tahun 2015 meningkat sebesar 107 unit (0,92 %) dimana pada tahun 2014 sebesar 11.585 unit menjadi 11.692 unit pada tahun 2015. Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 Jumlah UMKM secara keseluruhan telah mengalami peningkatan sebanyak 12,91%, telah melebihi target peningkatan UMKM dalam RPJMD Tahun 2010-2015 sebanyak 10%. 2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan kegiatan antara lain; a.

Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam bentuk; 1) Kemitraan dengan pengusaha besar dan toko modern; 2) Kontak

dagang

dengan

buyer,

asosiasi

pengusaha

dan

UMKM

Kabupaten/Kota/Provinsi lain untuk 20 UMKM; 3) Workshop IUMK untuk 210 orang; 4) Fasilitasi gallery semarangan untuk 10 klaster. b.

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada 800 orang yang terbagi dalam Pelatihan Manajemen Usaha Kecil, Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal, Pelatihan Kewirausaan Ketrampilan Usaha Produktif dan Achievment Motivation Training.

c.

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD kepada 613 orang yang terbagi dalam Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (SAKETAP), Pelatihan Manajemen berbasis Kompetensi, Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian, PelatihanPenyusunan Peraturan Khusus KSP, Pelatihan Analisis Laporan Keuangan.

d.

Peningkatan dan Pengembangan OVOP kepada 90 orang yang terbagi dalam Pelatihan Desain Fashion Batik, Pelatihan Sulam Pita, Pelatihan Peningkatan Diversifikasi Produk Ovop.

3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan kegiatan antara lain; a.

Pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah berupa Sosialisasi media marketing dan sosialisasi P-IRT.

b.

Penyelenggaraan promosi produk UMKM berupa Pameran Gelar Inovasi UMKM dan PKBL Expo 2015, Pameran Semarang Introducing Market 2015, serta Fasilitasi UMKM pameran diluar daerah yang bersifat Regional dan Nasional yaitu Pameran Produk Unggulan Manado 2015, Pameran Smesco Jakarta Expo 2015, Pameran Puspita JCC Jakarta 2015, Pameran Harkopnas

hal | 212


Kupang 2015, Pameran Pekan Batik Nusantara 2015 Pekalongan, Pameran produk Unggulan Pontianak Expo 2015, Pameran Apeksi Expo 2015 Ambon, Pameran Produk Unggulan Bandung Expo 2015, Pameran Bazar Ramadhan 2015, Pameran Bazar BBGRM Semarang 2015, Pameran Bazar TMMD 2015 Semarang, Pameran Hortikultura Expo 2015. c.

Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro berupa pemberian bantuan peralatan usaha bagi PUM dan peralatan usaha bagi pedagang makanan keliling, tidak terealisasi karena terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 5 dimana Belanja hibah hanya dapat diberikan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.

d.

Fasilitasi Akses Permodalan KUMKM melalui penyaluran pinjaman dana bergulir kepada 10 Koperasi dengan nilai Rp. 820.000.000,- dan 19 UMKM senilai Rp. 141.500.000,-

dan fasilitasi forum pembiayaan bagi KUMKM

kepada 300 pelaku usaha. e.

Pemantauan penggunaan dana bergulir dari APBD Kota Semarang pada 350 orang dan dari APBN pada 36 orang.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, telah diterbitkan Perwal Nomor 24 tahun 2015 tentang ijin usaha mikro dan kecil dan SK Walikota Nomor 518/948 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat. Berdasarkan ketentuan tersebut seluruh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Semarang diwajibkan untuk mengurus perijinan IUMK sebagai tanda legal formal usaha mereka. Untuk Pemerintah Kota Semarang, pengurusan IUMK telah dilaksanakan secara online seluruh Kecamatan se Kota Semarang, hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan secara seragam, mudah, cepat dan transparan. Selaian itu melalui pengurusan IUMK akan diperoleh database UMKM secara akurat. Kemanfaatan yang dapat diperoleh dari kepemilikan IUMK diantaranya adalah kemudahan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh fasilitasi permodalan melalui pinjaman dana bergulir. Pada tahun 2015 Perwal Nomor 45 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah disempurnakan melalui Perwal Nomor 27 tahun 2015 tentang perubahan atas Perwal nomor 45 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang , pelaku usaha

hal | 213


mikro dan kecil yang telah memiliki IUMK apabila mengajukan pinjaman dana bergulir dengan nominal setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- tidak dikenakan agunan. Kelembagaan UMKM di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2015 dapat dijelaskan pada data dibawah ini. DATA KELEMBAGAAN UMKM TAHUN 2015 INDIKATOR -

Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Omset Fasilitasi permodalan KUMKM

SAT

TAHUN 2014

TAHUN 2015

orang rupiah rupiah

18.705 Rp. 347.916.404.000,Rp. 1.931.000.000,-

19.042 Rp. 357.621.389.000,Rp. 961.500.000,-

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, Tahun 2015

Data diatas menunjukkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2015 meningkat sebesar 337 orang (1,77%) dimana pada tahun 2014 sebesar 18.705 orang menjadi 19.042 orang pada tahun 2015. Jumlah omzet UMKM meningkat sebesar Rp. 961.500.000 (2,79 %)dimana tahun 2014 sebesar Rp. 347.916.404.000,- menjadiRp. 357.621.389.000,- pada tahun 2015. Pada tahun 2015 sektor ekonomi nasional mengalami perlambatan pertumbuhan dipengaruhi ekonomi global, hal ini juga mempengaruhi peningkatan omset dari UMKM. Pada Tahun 2015 fasilitasi permodalan sebesar Rp. 961.500.000,- diberikan kepada 29 KUMKM, sumber dana APBD Kota Semarang, dan dari program KUR yang dikucurkn oleh Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Jateng diberikan kepada 54 Koperasi dan UMKM. 4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan; a.

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasiankepada 730 orang berupa Sosialisasi Perkoperasian kepada Koperasi sekolah, Sosialisasi Peraturan Perkoperasian,Bintek kelembagaan Koperasi;

b.

Pembinaan,

pengawasan

dan

penghargaan

koperasi

berprestasi

berupa

Pembinaan dan peningkatan SPI (Sistem Pengawasan Intern), Penilaian Kesehatan KSP/ USP (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam), Lomba Koperasi Berprestasi; c.

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi berupa Seminar dan sarasehan hari Koperasi, Upacara Hari Koperasi, Lomba Koperasi Sekolah, Peningkatan usaha anggota koperasi;

d.

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

koperasi

berupa

survey

pendirian

koperasi,PAD (Perubahan Anggaran Dasar) Koperasi, dan pembubaran koperasi, Pemeringkatan Koperasi, Usulan penghargaan bidang Koperasi dan Rakor Koperasi.

hal | 214


Kelembagaan Koperasi di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2015 dapat dijelaskan pada data dibawah ini. DATA KELEMBAGAAN KOPERASI TAHUN 2015 INDIKATOR

SAT

TAHUN 2014

TAHUN 2015

- Jumlah koperasi aktif

unit

772

805

- Jumlah seluruh koperasi

unit

974

1.007

- Persentase koperasi aktif

persen

79,26

79,94

rupiah (juta)

1.236.530

1.951.388

1.383.841

1.646.771

- Jumlah omzet koperasi

Rupiah (juta) - Jumlah asset koperasi Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, Tahun 2015

Data diatas menunjukkan pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat sebanyak 974unit dimana 79,26 % atau sebanyak 772 unit adalah koperasi aktif. Pada Tahun 2015 terdapat penambahan Koperasi baru sebanyak 33 unit, sehingga jumlah koperasi pada tahun 2015 sebanyak 1.007 unit dimana 805 unit atau 79,94 % adalah Koperasi aktif. Dengan adanya penambahan jumlah koperasi berdampak pada peningkatan omset

koperasi

sebesar

Rp.

sebesarRp.1.236.530.000.000,-

714.858.000.000

menjadi

Rp.

(57,81%)

dimana

tahun

2014

1.951.388.134.000,-pada

tahun

2015,

sedangkan jumlah Aset Koperasi meningkat sebesar Rp.262.929.913.000,- (19%) dimana pada tahun 2014 sebesar Rp.1.383.841.648.000,- menjadi Rp. 1.646.771.561.000,-pada tahun 2015. 15.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 15.4 JUMLAH PEGAWAI Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebanyak 56 orang. 15.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Koperasii dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut : Anggaran Program Penunjang Urusan 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2

KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

ANGGARAN (Rp.)

13.202.000 7.500.000


PERSEN TASE (%) 93,76% 64,30%

hal | 215


NO 3 4 5 6 7 8

2.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah JUMLAH PROGRAM

52.300.000 29.295.000 4.000.000 5.500.000 50.000.000 131.800.000 293.597.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 52.300.000 29.295.000 4.000.000 4.743.000 50.000.000 125.737.930 283.276.268

PERSEN TASE (%) 100% 100,00% 100,00% 86,24% 100,00% 95,40% 96,48%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5

3.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

158.500.000

156.215.000

98,56%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeluer Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor JUMLAH PROGRAM

149.115.500 170.280.000 208.278.000 66.090.000 752.263.500

131.887.000 154.233.600 152.909.592 60.321.000 655.566.192

98,56% 88,45% 90,58% 73,42% 87,15%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Lakip Penyusunan Renstra Skpd Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Renja Skpd Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Rka Dan Dpa JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

7.500.000 7.500.000 7.500.000 19.750.000 14.100.000 7.500.000 120.801.000 14.100.000 198.751.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 7.500.000 6.940.000 7.500.000 13.720.000 14.100.000 7.500.000 120.801.000 14.100.000 192.161.000

PERSEN TASE (%) 100,00% 92,53% 100,00% 69,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,68%

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan 1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO

1

KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Perencanaan, Koordinasi Dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah JUMLAH PROGRAM

2.

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

220.000.000

210.102.600

95,50%

220.000.000

210.102.600

95,50%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

hal | 216


NO

1 2 3 4

3.

KEGIATAN


ANGGARAN (Rp.)

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / Kud Peningkatan Dan Pengembangan Ovop JUMLAH PROGRAM

PERSEN TASE (%)

516.797.700

490.542.300

94,92%

990.300.000 600.130.000 200.000.000 2.307.227.700

945.745.800 556.014.000 176.718.500 2.169.020.600

95,50% 92,65% 88,36% 94,01%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 2 3 4 5 6

1

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : Dinas Koperasi dan UMKM Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil Dan Industri Menengah Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi Akses Permodalan Kumkm Peningkatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Usaha Mikro Bagi Masyarakat Di Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau JUMLAH SKPD SKPD : Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) Koordinasi Percepatan Program Kredit Usaha Rakyat (kur) JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

128.380.000

112.255.000

87,44%

85.000.000

69.651.200

81,94%

1.535.000.000 224.775.000 572.500.000 42.871.500 1.130.000.000

1.286.186.318 180.403.911 457.444.500 36.289.500 1.060.057.000

83,79% 80,26% 79,90% 84,65% 93,81%

3.718.526.500

3.202.287.429

86,12%

50.000.000 50.000.000 3.768.526.500

0 0 3.202.287.429

0,00% 0,00% 84,97%

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO

1 2 3 4

KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Pembinaan, Pengawasan, Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

359.544.000 511.864.000 400.516.000

339.642.700 503.411.500 393.001.500

94,46% 98,35% 98,12%

744.994.000 2.016.918.000

735.000.600 1.971.056.300

98,66% 97,73%

15.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

hal | 217


15.7 SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 15.8 PERMASALAHAN 1.

Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang menyebabkan Koperasi mengalami kesulitan dalam melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

2.

Belum semua pengelola Koperasi Simpan Pinjam memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

3.

Kurangnya kesadaran pengelola Koperasi dan UMKM terhadap tertib administrasi dalam hal penyampaian laporan perkembangan usahanya secara berkala, sehingga menyulitkan dalam updating data.

15.9 TINDAK LANJUT 1.

Para pengelola kelompok simpan pinjam di masyarakat perlu diberikan dorongan dan motivasi

agar

usahanya

berbadan

hukum,

dengan

memberikan

pelatihan

perkoperasian dengan materi yang lebih mendalam dan diikutkan dalam program pemagangan ke koperasi yang sudah berkembang. 2.

Pengelola koperasi dan UMKM perlu diberikan motivasi dan pelatihan dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komuniasi untuk mengembangkan usahanya melalui internet berupa cara penjualan online (e-commerce) dan marketing online.

15.11. PRESTASI/PENGHARGAAN Pada tahun 2015 dalam rangka Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kota Semarang berhasil memperoleh beberapa Penghargaan yaitu : 1.

Penghargaan

Satya Lancana Wirakarya dari Presiden RI kepada Kepala Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Semarang Dra. LITANI SATYAWATI 2.

Penghargaan Bhakti Koperasi dan UMKM dari Menteri Koperasi dan UKM RI kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Semarang Ibu KRISSEPTIANA, SH.MM

3.

Penghargaan Koperasi Berprestasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI kepada KPRI “HANDAYANI”

hal | 218

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N

Recommend Documents