WALIKOTA BANDUNG PERATURAN WALIKOTA
BANDUNG
NOMOR 265 TAHUN
2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
BANDUNG
NOMOR 495 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONA^ PELAYANAN PERIZINAN
WALIKOTA
Menimbang
a. b a h w a
Standar
Terpadu
PROSEDUR
TERPADU
BANDUNG,
Operasional
Prosedur
telah diatur dengan
Pelayanan
Perizinan
Peraturan Walikota
Bandung
Nomor 495 T a h u n 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan
Terpadu
sebagaimana
telah
diubah
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 T a h u n 2015, namun
dalam
perkembangannya
sesuai
dengan
Undang-
U n d a n g N o m o r 2 0 T a h u n 2 0 0 8 tentang U s a h a Mikro, Kecil dan
Menengah
Tahun Nomor
2 0 1 3
Peraturan
juncto tentang
2 0 Tahun 2008
Menengah, kemudahan
Pelaksanaan
Daerah
Nomor
17
Undang-Undang
tentang Usaha
Pemerintah pelayanan
Pemerintah
ijtfikro,
akan
d a n persyaratan
Kecil d a n
memberikan perizinan
bagi
pelaku u s a h a m i k r o dan u s a h a kecil; b. b a h w a
dalam
Peraturan
Walikota
Bandung
Nomor
T a h u n 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan
Terpadu
sebagaimana
telah
495
Pelayanan
diubah
dengan
P e r a t u r a n W a l i k o t a B a n d u n g N o m o r 8 5 5T a h u n 2 0 1 5 , m a s i h diatur
mengenai
Izin Jasa Titipan yang
bukan
merupakan
wewenang Pemerintah Daerah, dan dalam rangka memberikan kemudahan
terhadap
beberapa jenis
izin
perlu dilakukan
penyederhanaan persyaratan; c . b a h w a ...
Jalan W a s t u k a n c a n a
N o 2 B a n d u n g T e l e p o n ( 0 2 2 ) 4 2 3 2 3 3 8 •• 4 2 0 7 7 0 6 - 4 2 4 0 1 2 7 F a x . ( 0 2 2 ) 4 2 3 6 1 5 0 Bandung - 4 0 2 1 1 7 Provinsi J a w a Barat
2 c.
bahwa
dalam
rangka
pelaku
usaha
atas
Daerah,
meningkatkan
kewajiban
ketaatan
memenuhi
perlu dilakukan pengaturan
masyarakat
ketentuan
mengenai
Pajak
persyaratan
dalam permohonan perizinan; d. b a h w a d a l a m r a n g k a lebih m e n i n g k a t k a n k u a l i t a s p e l a y a n a n perizinan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya mengembangkan
untuk
sistem pelayanan perizinan secara elektronik
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi; e.
bahwa
berdasarkan
dalam
huruf
a,
pertimbangan
huruf
b,
sebag
huruf
c,
aimana
dan
dimaksud
huruf
menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang
d
perlu
Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 2015
tentang
Standar
Operasional
Prosedur
Tahun
Pelayanan
Perizinan Terpadu; Mengingat
:
1.
2.
Undang-Undang
Nomor
Mikro, Kecil d a n
Menengah;
Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2008
25 Tahun 2009
tentang
tentang
Usaha
Pelayanan
Publik; 3.
Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak
Daerah
dan Retribusi Daerah; 4.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kali
terakhir
Tahun
2015
Undang
dengan
tentang
Nomor
23
Undang-Undang
Perubahan
Tahun
2014
Kedua
beberapa
Nomor Atas
tentang
9
Undang-
Pemerintahan
Daerah; 5.
Peraturan
Pemerintah
Pelaksanaan
Nomor
Undang-Undang
17
Nomor
tentang U s a h a M i k r o , Kecil dan 6.
Tahun 20
Tahun
Peraturan Presiden Nomor 27 T a h u n 2009 tentang
Peraturan
Presiden
Nomor
tentang 2008
Menengah;
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 7.
2013
97
Pelayanan
Modal;
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8
Peraturan
Daerah
Kota
Bandung
Nomor
08
Tahun
2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 9
Peraturan
Daerah
Kota
Bandung
Nomor
22
Tahun
2009
tentang Penyelenggaraan Perizinan; 10. P e r a t u r a n
3
10.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur
Pelayanan
sebagaimana
diubah
dengan
telah
Bandung Nomor
855 Tahun
Perizinan
Terpadu
Peraturan
Walikota
2015 tentang Perubahan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015
Atas
tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN TENTANG
WALIKOTA
KEDUA
ATAS
BANDUNG NOMOR 495 TAHUN
2015
STANDAR OPERASIONAL
PERIZINAN
PROSEDUR
PELAYANAN
TERPADU. Pasal I
Beberapa
ketentuan
dalam
Peraturan
Walikota
Bandung
Nomor 495 T a h u n 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur
Pelayanan
Bandung
Tahun
Perizinan Terpadu
2015
dengan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 Tahun 2015
tentang
Atas
17)
sebagaimana
Kota
telah diubah
Perubahan
Nomor
(Berita Daerah
Peraturan
Walikota
Bandung
Nomor
T a h u n 2015 tentang Standar Operasional Prosedur
495
Pelayanan
Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota B a n d u n g T a h u n
2015
N o m o r 31), d i u b a h sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 1 angka 2 1 , angka 22,angka 30, angka 3 1 , angka 33, dan angka 35 diubah, angka 29, angka 42,
dan
angka
46
dihapus,
dan
32,angka
diantara angka
8
dan
a n g k a 9 d i s i s i p k a n 3 (tiga) a n g k a y a k n i a n g k a 8 a , 8 b
dan
a n g k a 8c, serta d i a n t a r a a n g k a 10 d a n a n g k a 11 disisipkan 2 (dua) angka
angka yaitu angka 20 dan angka
10a dan angka
10b,
diantara
2 1 disisipkan 1 (satu) a n g k a
angka 2 0 a d a n setelah angka 4 7 d i t a m b a h 17
yaitu
(tujuhbelas)
angka yaitu angka 48, angka 49,angka 50, angka 5 1 , angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka
57,
angka 58, angka 59, angka 60, angka 6 1 dan angka
64,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1.
Daerah adalah Kota Bandung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 3 . W a l i k o t a ...
4
Walikota adalah Walikota Bandung. Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kota
Bandung.
5.
Badan
Koordinasi
Penataan
Ruang
Daerah
selanjutnya disingkat B K P R D adalah Badan
yang
Koordinasi
Penataan Ruang/Daerah Kota Bandung. 6.
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah. 7.
Badan
Pelayanan
disebut
Badan
Perizinan Terpadu yang adalah
Badan
selanjutnya
Pelayanan
Perizinan
Terpadu Kota Bandung. 8
Kepala
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
yang
selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala
Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. 8a.
Dinas
Pelayanan
Disyanjak
Pajak
adalah
yang
Dinas
selanjutnya
Pelayanan
disingkat
Pajak
Kota
Bandung. 8b
Kepala
Dinas
disingkat
Pelayanan
Kepala
Pajak
Disyanjak
yang
adalah
selanjutnya
Kepala
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung. 8c
Kepala
Dinas
Koperasi,
Usaha
Kecil
Menengah
dan
Perindustrian Perdagangan yang selanjutnya disingkat Kepala
Dinas
Koperasi,
KUKM
Usaha
Perindag
Kecil
adalah
Menengah
Kepala
dan
Dinas
Perindustrian
Perdagangan Kota Bandung. 9.
T i m Pembina adalah T i m kerja yang terdiri dari SKPD
yang
pembinaan
mempunyai
melakukan
terhadap T i m Teknis sesuai dengan
pokok dan fungsinya 10.
wewenang
Kepala
tugas
masing-masing.
Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan memiliki
wewenang
sesuai
dengan
tugas
pokok
yang dan
fungsinya. 10a.
Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
10b.
Kepala Seksi E k o n o m i Pembangunan
dan
Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disingkat Kasi Ekbang dan adalah
Kepala
Lingkungan
Seksi
Hidup
Ekonomi
pada
Pembangunan
Kecamatan
di
LH dan
lingkungan
Pemerintah Daerah. 11. T i m
5
11.
T i m Teknis adalah T i m yang rekomendasi
mengenai
berwenang
disetujui
memberikan
atau
ditolaknya
permohonan perizinan. 12.
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
adalah
penyelenggaraan
Pelayanan
Perizinan
Perizinan
terintegrasi
dalam
secara
kegiatan dan
satu
kesatuan
proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian
Non dengan
produk pelayanan satu pintu
yang
dilakukan oleh Badan. 13.
Izin
adalah
Keputusan
Negara
yang
diberikan kepada seseorang atau Badan Usaha
untuk
memberikan
dasar
Tata
Usaha
keabsahan
dalam
melakukan
perbuatan tertentu. 14.
Perizinan
adalah
diberikan
oleh
kewenangan
segala
bentuk
Pemerintah
sesuai
persetujuan
Daerah
dengan
yang
yang
memiliki
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan. 15.
Surat
Ketetapan
disingkat
Retribusi Daerah
SKRD
adalah
yang
selanjutnya
suratketetapan
yang
menentukan besarnya j u m l a h retribusiyang terhutang. 16.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKP Daerah adalah surat ketetapan yang
menentukan
besarnya j u m l a h pajak yang terhutang. 17.
Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantauan,
evaluasi,
penilaian,
pemantapan,
dan
pemberian
penghargaan kepada SKPD yang dilakukan Walikota. 18.
Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai
adanya
keluhan
penyelenggaraan pelayanan 19.
dalam
rangka
perizinan.
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan oleh
Pemerintah
Daerah kepada perusahaan untuk memperoleh yang diperlukan dalam rangka penanaman modal
yang
berlaku pula sebagai izin p e m i n d a h a n h a k d a n
untuk
menggunakan
usaha
penanaman 20.
tanah
tanah tersebut
guna
keperluan
modalnya.
Izin Mendirikan B a n g u n a n yang
selanjutnya disingkat
1MB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
orang
atau
Badan
Usaha
untuk
kegiatan
mendirikan suatu bangunan. 2 0 a . I z i n ..
6
20a. Izin
Mendirikan
Bangunan
Menara
Telekomunikasi
yang selanjutnya disingkat 1MB Menara Telekomunikasi adalah
1MB
yang
diterbitkan
untuk
mendirikan
bangunan menara telekomunikasi. 21.
Izin
Pemancangan
diberikan
oleh
dan/atau
Badan
Tiang
Pancang
Pemerintah Usaha
pancang reklame,
Daerah
untuk
izin
yang
kepada
orang
pemasangan
jembatan
billboard,
bando, b a n g u n a n halte bis d a n 22.
adalah
tiang
penyeberangan,
sejenisnya.
Izin Pembuatan Jalan M a s u k Pekarangan
adalah
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang
dan/atau
jalan
masuk
Jalan,
Badan
Usaha
pekarangan
termasuk
yang
yang
jalan
akan
setiap
membuat
melalui Ruang
masuk
izin
dalam
Milik
komplek
perumahan, pertokoan /komersil. 23.
Izin
Pembuatan
Jalan
Masuk
di
dalam
Komplek
P e r u m a h a n , Pertokoan d a n yang sejenisnya adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada dan/atau
Badan
Usaha
yang
membuat
orang
jalan
dalam
komplek, perumahan, pertokoan/komersil. 24.
Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, B e r m dan Saluran adalah
izin
kepada
yang
diberikan
orang
oleh
dan/atau
Badan
menggunakan/memanfaatkan trotoar,
berm
dan
saluran
Pemerintah Usaha
dan/atau air
Daerah yang
menutup
milik/dikuasai
oleh
Pemerintah Daerah. 25.
Izin
Pematangan
diberikan
oleh
Pemerintah
dan/atau Badan pematangan
Lahan/Tanah
adalah
izin
yang
Daerah
kepada orang melaksanakan kegiatan
Usaha yang
l a h a n /t a n a h u n t u k
kawasan
perumahan
dan usaha. 26.
Izin Penggalian diberikan
Ruang
oleh
dan/atau Badan
Milik
Jalan adalah
izin
Pemerintah
Daerah
kepada
Usaha yang
melaksanakan
yang orang
kegiatan
penggalian perkerasan jalan, trotoar, berm, dan saluran u n t u k p e n a n a m a n instalasi telepon, listrik, air bersih, air kotor, gas d a n lain-lain. 27.
Izin Pembuangan yang
diberikan
pembuangan ekonomi Badan
oleh
ke
Sungai
Pemerintah
adalah
Daerah
setiap b a h a n lain hasil samping
yang Usaha
Air Limbah
dilakukan oleh atau
setelah
perorangan
melalui
proses
izin
terhadap kegiatan dan/atau Instalasi
Pengolahan Air L i m b a h kecuali yang berasal dari r u m a h tangga 2 8 . I z i n ...
7
28.
Izin
Pelaksanaan
dan/atau
Alur
diberikan
Konstruksi yang Sungai/Saluran
adalah
Pemerintah
Daerah
oleh
pemindahan diakibatkan
mengubah
dan/atau karena
perubahan
adanya
aliran
izin
yang
terhadap alur
pemanfaatan
yang
lingkungan
yang membutuhkan pemindahan saluran/sungai tanpa m e r u b a h fungsi hidrolis d a n s a l u r a n /sungai tersebut. 29.
Dihapus.
30.
Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai adalah izin
yang
diberikan
membangun
oleh
lintasan
saluran/sungai
Pemerintah di
atas
oleh
Daerah atau
untuk dibawah
masyarakat
untuk
kepentingan/kebutuhan pribadi atau u m u m . 31.
Izin
Pemanfaatan
adalah
izin
terhadap lahan
yang
Bantaran diberikan
pemanfaatan pada
Sempadan
Sungai
oleh
Pemerintah
Daerah
bangunan pengairan
daerah
diperuntukan
dan
saluran / sungai,
sempadan
untuk
dan/atau
pemasangan
tiang
pancang
reklame. 32.
Dihapus.
33.
Izin Gangguan yang
selanjutnya disingkat IG
adalah
izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa
izin
tempat usaha/kegiatan kepada perorangan atau
badan
usaha
dapat
di lokasi tertentu yang
menimbulkan
bahaya,
tercemarnya
lingkungan,
tidak dan/atau
kerugian
dan
tidak
gangguan,
termasuk
dan
tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 34.
Tanda TDP
Daftar Perusahaan adalah
oleh
surat tanda
Pemerintah
perdagangan
yang
pengesahan
Daerah
yang
selanjutnya
telah
yang
kepada melakukan
disingkat diberikan
perusahaan pendaftaran
perusahaan. 35.
Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah
izin
yang
diberikan
kepada
perusahaan
yang
oleh
Pemerintah
melakukan kegiatan
Daerah usaha
perdagangan. 36.
Tanda Daftar Gudang yang disingkat T D G adalah surat tanda yang
daftar yang berlaku
diberikan oleh Pemerintah
sebagai
bukti
bahwa
gudang
telah didaftar u n t u k dapat m e l a k u k a n kegiatan
Daerah tersebut sarana
distribusi. 37. Tanda
8
37.
Tanda Daftar Industri yang adalah
surat
tanda
Pemerintah
selanjutnya disingkat
daftar
Daerah
yang
kepada
diberikan
setiap
TDI oleh
pendirian
perusahaan industri dengan nilai investasi berpedoman pada ketentuan peraturan 38.
Izin
Usaha
adalah
Industri yang
izin yang
kepada
perundang-undangan. selanjutnya
diberikan
Perusahaan
oleh
Industri
disingkat
Pemerintah
untuk
IUI
Daerah
melaksanakan
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku,
barang
setengah
jadi,
dan/atau
barang
menjadi barang dengan nilai yang lebih penggunaannya,
termasuk
kegiatan
jadi
tinggi
untuk
rancang
bangun
dan perekayasaan industri,berupa izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dengan investasi
berpedoman
pada
ketentuan
nilai
peraturan
perundang-undangan. 39.
Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada
menyediakan
orang
pribadi
pelayanan
atau
Badan
untuk
angkutan penumpang
u m u m
pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 40.
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK
adalah
Daerah
izin
kepada
yang
Badan
diberikan Usaha
oleh
untuk
Pemerintah
melaksanakan
kegiatan usaha jasa konstruksi. 41.
Izin
Pengelolaan
disingkat
IPTP
Pemerintah Usaha
Tempat adalah
Daerah yang
Parkir izin
kepada
yang
yang orang
selanjutnya
diberikan dan/atau
menyelenggarakan
oleh Badan
pengelolaan/
penyelenggaraan fasilitas parkir. 42.
Dihapus.
43.
Izin
Penyelenggaraan
disingkat
IPRadalah
Pemerintah
Daerah
Reklame izin
yang
kepada orang
yang menyelenggarakan
yang
selanjutnya
diberikan
oleh
atau Badan
Usaha
kegiatan pemasangan
reklame
untuk tujuan komersil. 44.
Izin Usaha Angkutan adalah izin yang
diberikan
Pemerintah
Usaha
melakukan
Daerah usaha
orang baik yang
kepada di
bidang
Badan angkutan
dilaksanakan dalam
untuk
barang
trayek
oleh atau
maupun
tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan
usaha
berlangsung. 45.
Badan
9
45.
Badan
Usaha
modal
yang
adalah
sekumpulan
merupakan
orang
kesatuan
dan
dan/atau melakukan
kegiatan usaha. 46. 47.
Dihapus Izin
Lingkungan
adalah
izin
yang
diberikan
kepada
setiap orang yang m e l a k u k a n u s a h a d a n / a t a u kegiatan yang
wajib
Amdal
perlindungan sebagai
atau
dan
prasyarat
UKL-UPL
pengelolaan memperoleh
dalam
rangka
lingkungan izin
usaha
hidup
dan/atau
kegiatan. 48.
Usaha
Mikro
perorangan memenuhi dalam
adalah
dan/atau kriteria
usaha badan
Usaha
produktif usaha
Undang-Undang
Usaha
Kecil
adalah
perorangan
Nomor
usaha
20
badan
perusahaan
usaha atau
Usaha
ekonomi
produktif
Nomor dan 50.
perorangan
bukan
merupakan
anak
bukan
cabang
perusahaan
yang
yang
sebagaimana
yang
yang
tidak langsung Besar
2008
Menengah.
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian maupun
yang diatur
Tahun
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau
orang
Mikro sebagaimana
tentang U s a h a M i k r o , Kecil d a n 49.
milik
dari Usaha
memenuhi
dimaksud
20 Tahun 2008
baik
langsung
Menengah
kriteria
dalam
Usaha
atau Kecil
Undang-Undang
tentang Usaha
Mikro,
Kecil
Menengah.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau
badan
perusahaan
usaha atau
yang
cabang
bukan
perorangan
merupakan
perusahaan
anak
yang
dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun
tidak langsung dengan U s a h a Kecil a t a u U s a h a
Besar
dengan j u m l a h kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Nomor dan
sebagaimana
diatur dalam
20 Tahun 2008
Undang-Undang
tentang Usaha
Mikro,
Kecil
Menengah. 51. Tanda .
10
51.
Tanda
Daftar
disingkat sebagai
Usaha
TDUK
selanjutnya
tanda
bukti
pendaftaran
usaha
Daerah
Perseorangan
yang
adalah
legalitas
Pemerintah
Kecil
yang
yang
bagi
diberikan
Pelaku
Usaha
menyampaikan
Kecil
pemberitahuan
secara elektronik kepada Pemerintah 52.
oleh
Daerah.
Tanda Data Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat T D U M
adalah
tanda
legalitas
usaha
Daerah
bagi
bukti
yang
diberikan
Pelaku
menyampaikan
pendataan oleh
Usaha
pemberitahuan
sebagai
Pemerintah
Mikro secara
yang
elektronik
kepada Pemerintah Daerah. 53.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, kontribusi orang
wajib
pribadi
kepada atau
berdasarkan
Daerah
badan
yang
yang
terutang
bersifat
Undang-Undang,
keperluan
Daerah
bagi
oleh
memaksa
dengan
mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk
adalah
tidak digunakan
sebesar-besarnya
k e m a k m u r a n rakyat. 54.
Pajak
Bumi
disingkat
d a n Bangunan
P B B adalah
bangunan
yang
pajak
dimiliki,
yang atas
selanjutnya
bumi
dikuasai,
dan/atau dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kawasan
yang
digunakan
untuk
perkebunan, perhutanan, dan 55.
Pajak
Hotel
adalah
kegiatan
kecuali usaha
pertambangan.
pajak
atas
pelayanan
yang
disediakan oleh hotel. 56.
Pajak
Restoran
adalah
pajak
atas
pelayanan
yangdisediakan oleh restoran. 57.
Pajak
Hiburan
adalah
pajak
atas
penyelenggaraan
adalah
pajak
atas
penyelenggaraan
hiburan. 58.
Pajak
Reklame
reklame.
5 9 . Host to
Host.
11
59.
Host
adalah
sebuah
bentuk komunikasi atau
d i dalam
sebuah
jaringan
to Host
hubungan terjadi lain
an tar
yang
yaitu
host,
terhubung
komputer satu
komputer
dengan
sama
lain
yang
perangkat d a n saling
berkomunikasi melalui alamat jaringan. 60.
Host
to client
komputer
adalah suatu bentuk arsitektur jaringan
dimana
merupakan
host
perangkat
yang
menyediakan d a n bertindak sebagai pengelola aplikasi, data,
d a n
sistem
dientmerupakan
keamanan,
perangkat
yang
m e n a m p i l k a n a p l i k a s i (software 61.
Permohonan perizinan
Perizinan
menerima
d a n akan
computer).
Paralel
adalah
permohonan
secara elektronik lebih dari satu izin
dilakukan oleh Pemohon kepada 62.
sedangkan
yang
Badan.
Pelayanan revisi 1MB adalah pelayanan izin m e n d i r i k a n bangunan yang hanya ditujukan untuk merubah kepemilikan pada
atau
naskah
izin
memperbaiki dengan
kesalahan
ketentuan
nama
penulisan
tidak
termasuk
merubah bangunan, fungsi bangunan dan/atau
alamat
persil.
2.
Ketentuan Pasal 6 ditambahkan
1 (satu)
huruf baru
yakni
h u r u f i , sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Ruang
lingkup
pelayanan
perizinan
terpadu
satu
pintu,
meliputi : a.
pelayanan perizinan baru;
b.
pelayanan perubahan
c.
pelayanan perpanjangan/daftar
d.
pelayanan pemberian
e.
pelayanan revisi 1MB;
f.
pelayanan legalisasi
g.
pelayanan
perizinan; ulang perizinan;
salinan;
perizinan;
pencabutan
perizinan
atas
permohonan
sendiri; h.
pembinaan dan pengawasan;
i.
tata
cara
pengenaan
sanksi
administrasi
terhadap
pelanggar perizinan. 3 . K e t e n t u a n ...
12
3.
Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Jenis perizinan yang diselenggarakan
dengan pola
pelayanan
terpadu satu pintu, meliputi: a.
Izin Lokasi;
b.
1MB;
c.
1MB Menara Telekomunikasi;
d.
Izin Pemancangan Tiang
e.
Izin Pembuatan Jalan M a s u k
f.
Izin
Pembuatan
Pancang;
Jalan
Perumahan, Pertokoan, dan
Pekarangan; Masuk
didalam
Komplek
sejenisnya;
g.
Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, B e r m dan Saluran;
h.
Izin Pematangan
i.
Izin Penggalian R u a n g Milik Jalan;
j.
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai;
k.
Izin
Lahan/Tanah;
Pelaksanaan
Konstruksi
yang
Mengubah
aliran
dan/atau alur sungai/saluran; 1.
Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai;
m. Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sempadan n.
IG;
o.
TDP;
p.
IUP;
q.
TDG;
r.
TDI;
s.
IUI;
t.
Izin Trayek;
u.
IUJK;
v.
IPTP;
w.
Izin Penyelenggaraan
x.
Izin Usaha Angkutan;
y.
Izin Lingkungan;
z.
TDUK;
Sungai;
Reklame;
dan
aa. T D U M . 4.
K e t e n t u a n a y a t (1) P a s a l 8 d i u b a h , s e h i n g g a P a s a l 8 b e r b u n y i sebagai berikut: Pasal 8 (1) T e r h a d a p
pelayanan
jenis
perizinan
sebagaimana
d i m a k s u d d a l a m P a s a l 7 h u r u f b, h u r u f n , d a n h u r u f t, dikenakan retribusi. (2)
Semua
13
(2) S e m u a j e n i s p e l a y a n a n p e r i z i n a n s e l a i n y a n g
dimaksud
p a d a a y a t (1) t i d a k d i p u n g u t r e t r i b u s i . (3) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i t a t a c a r a
penghitungan
r e t r i b u s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), t e r c a n t u m dalam
Lampiran
I
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.
Ketentuan
ayat
(3)
Pasal
10
diubah,
sehingga
Pasal
10
berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) P e l a y a n a n p e r i z i n a n t e r p a d u s a t u p i n t u
diselenggarakan
oleh Badan. (2) P e n a n d a t a n g a n a n sebagaimana
dokumen
dimaksud
semua
dalam
pasal
jenis 7
perizinan
dilakukan oleh
Kepala Badan. (3) P e n a n d a t a n g a n a n
dokumen
perizinan
sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (2), m e l i p u t i : a. p e n a n d a t a n g a n a n p e r i z i n a n b a r u ; b. p e n a n d a t a n g a n a n p e r u b a h a n p e r i z i n a n ; c.
penandatanganan
perpanjangan/dqftar
ulang
perizinan; d. p e n a n d a t a n g a n a n p e m b e r i a n s a l i n a n p e r i z i n a n ; e. p e n a n d a t a n g a n a n r e v i s i 1 M B ; f.
penandatanganan
pencabutan
perizinan
atas
permohonan sendiri; g. p e n a n d a t a n g a n a n p e m b a t a l a n p e r i z i n a n ; h. penandatanganan pembekuan perizinan; i.
penandatanganan pencabutan perizinan;
j.
penandatanganan
penutupan
sementara
usaha/ kegiatan; k. p e n a n d a t a n g a n a n
Surat Ketetapan
Retribusi
Daerah
(SKRD); 1.
penandatanganan Nota Pengantar Pajak;
m. penandatanganan TDUK; dan n. penandatanganan T D U M . (4) D a l a m
menyelenggarakan
pelayanan
perizinan
s a t u p i n t u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1),
terpadu Badan
dibantu oleh T i m Teknis. 6 . K e t e n t u a n ...
14
6.
Ketentuan Pasal
13 ditambahkan
1 (satu)
ayat baru yakni
a y a t (3), s e h i n g g a P a s a l 1 3 b e r b u n y i s e b a g a i b e r i k u t : Pasal 1 3 (1) P e n y e l e n g g a r a a n
pelayanan
perizinan
s e m u a jenis izin sebagaimana dilakukan secara elektronik dimaksud
untuk
dimaksud dalam Pasal
7
(e-service).
(2) P e l a y a n a n p e r i z i n a n t e r p a d u s e c a r a sebagaimana
terpadu
pada
elektronik
ayat
(1) h a r u s
(e-service) mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Walikota ini. (3) B a d a n d a p a t m e n g e m b a n g k a n terpadu
secara
elektronik
sistem pelayanan (e-seruice),
perizinan
sesuai
dengan
perkembangan teknologi informasi. 7.
K e t e n t u a n Pasal 1 8 d i t a m b a h k a n 1 (satu) h u r u f b a r u y a k n i h u r u f e, s e h i n g g a P a s a l 18 b e r b u n y i sebagai b e r i k u t : Pasal 1 8 Tahap validasi sebagaimana
d i m a k s u d dalam Pasal 1 5 ayat
(1) h u r u f c, h a r u s m e m e n u h i k e t e n t u a n s e b a g a i b e r i k u t : a. v a l i d a s i d i l a k u k a n o l e h K e p a l a
Bidang;
b. p a d a t a h a p validasi Kepala B i d a n g
dapat:
1) m e l i h a t k e m b a l i s e l u r u h b e r k a s d i g i t a l ; 2) m e n g e m b a l i k a n
kepada
petugas
verifikasi
untuk
diverifikasi ulang; 3) m e l a k u k a n p e n o l a k a n ; a t a u 4) m e m b e r i k a n
persetujuan
atas
permohonan
beserta
kelengkapan dokumennya dari pemohon. c.
untuk
permohonan
yang
memerlukan
rekomendasi
teknis, d o k u m e n diteruskan kepada T i m Teknis; d. u n t u k p e r m o h o n a n y a n g t i d a k m e m e r l u k a n r e k o m e n d a s i teknis, d o k u m e n diteruskan kepada Kepala e.
untuk
lebih
mempercepat
pelayanan
Badan;
perizinan
tahap validasi, Kepala B a d a n dapat m e n u g a s k a n
pada
Pegawai
pada Bidang masing-masing u n t u k m e l a k u k a n validasi. 8.
Ketentuan
ayat
(1) P a s a l
3 1 diubah,
sehingga
Pasal 3 1
berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 1 (1) P r o s e d u r p e l a y a n a n p e r p a n j a n g a n / d a f t a r u l a n g p e r i z i n a n sebagaimana Pasal
d i m a k s u d dalam Pasal
15 sampai
dengan
2 5 ,ditetapkan paling l a m a 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya d o k u m e n Perizinan d a n Perizinan secara lengkap d a n
kerja Non
benar. ( 2 ) K e t e n t u a n ...
(2) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i p e r s y a r a t a n Perpanjangan/Daftar
Ulang
Perizinan
untuk
masing jenis perizinan, tercantum dalam yang
merupakan
bagian
tidak
Pelayanan masing-
Lampiran
terpisahkan
IV dari
Peraturan Walikota ini.
9.
D i a n t a r a Pasal 3 7 d a n Pasal 3 8 disisipkan 1 (satu)
pasal,
yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal Ketentuan
mengenai
37A
tahapan
revisi
1MB
mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15
sampai
10. D i a n t a r a Pasal 4 5 d i s i s i p k a n 1 (satu) bagian, y a k n i
Bagian
dengan Pasal 25.
Kedelapan, dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disipkan
13
(tiga belas) pasal, y a k n i P a s a l 4 5 A , P a s a l 4 5 B , P a s a l
45C,
Pasal 45D, Pasal 45E, Pasal
45H,
45F, Pasal 45G,
Pasal
Pasal 451, Pasal 45J, Pasal 45K, Pasal 45L, dan Pasal
45M
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian
Kedelapan
Legalitas U s a h a Bagi Pelaku U s a h a M i k r o d a n U s a h a
Kecil
Paragraf 1 Legalitas d a n T a t a Cara P e m b e r i t a h u a n Pasal (1) S e t i a p
kegiatan
Usaha
45A Mikro
dan
Usaha
Perseorangan dalam melakukan usahanya wajib
Kecil memiliki
b u k t i legalitas u s a h a . (2) U n t u k
memperoleh
bukti
legalitas
usaha
sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (1), s e t i a p P e l a k u U s a h a M i k r o d a n U s a h a Kecil, wajib m e n y a m p a i k a n p e m b e r i t a h u a n elektronik tentang kegiatan
usahanya
kepada
secara
Walikota
melalui Kepala Badan. (3) U n t u k
mendapatkan
bukti
legalitas
Usaha
Mikro
U s a h a Kecil, setiap P e l a k u U s a h a M i k r o d a n U s a h a
dan Kecil
wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung. (4) B u k t i
...
16 (4) B u k t i
legalitas
usaha
sebagaimana
dimaksud
pada
a y a t (1), d i b e r i k a n d a l a m b e n t u k : a.
T D U K bagi Pelaku U s a h a Kecil
b.
T D U M bagi Pelaku U s a h a Mikro.
(5) B u k t i
legalitas
usaha
Perseorangan;
sebagaimana
dimaksud
pada
a y a t (4), h a n y a d i b e r i k a n k e p a d a p e l a k u U s a h a M i k r o d a n U s a h a Kecil yang b a r u yang berdomisili di Daerah. (6) D a l a m h a l p e l a k u U s a h a mendapatkan sebagaimana
Mikro dan
legalitas
usaha
dimaksud pada
ayat
Usaha
Kecil
diluar
ingin
ketentuan
(4), d a p a t
ditempuh
melalui permohonan perizinan usaha. (7) U n t u k p e l a k u U s a h a M i k r o d a n U s a h a K e c i l y a n g memiliki
perizinan
perpanjangan tahapan
atau
dan
peraturan
usaha,
yang
perubahan
persyaratan
akan
harus
sesuai
telah
melakukan
tetap
memenuhi
dengan
ketentuan
perundang-undangan.
Pasal 45B (1) B u k t i Pasal
legalitas 45A
1 (satu)
ayat
usaha
sebagaimana
dimaksud
(4), d i t u a n g k a n d a l a m
bentuk
dalam naskah
lembar.
(2) P e m b e r i t a h u a n s e b a g a i m a n a
dimaksud dalamPasal
a y a t (2) d i l a k u k a n o l e h P e l a k u U s a h a M i k r o d a n
45A Usaha
Kecil Perseorangan setiap 1 (satu) t a h u n sekali. (3) P e m b e r i a n B u k t i l e g a l i t a s u s a h a s e b a g a i m a n a Pasal Mikro
45A dan
ayat
(4), h a n y a b e r l a k u b a g i
Usaha
Kecil
Perseorangan
dimaksud
Pelaku
Usaha
yang
belum
memiliki perizinan.
Paragraf 2 Tahapan Penerbitan Pasal (1)
Pelayanan
penerbitan
Legalitas
45C
TDUK
dan
TDUM,
dilakukan
dengan tahapan, sebagai berikut: a.
pemberitahuan;
b.
verifikasi administrasi/pengecekan
c.
persetujuan;
lapangan;
d. p e n g i s i a n
...
17
d.
pengisian survey indeks kepuasan
e.
penandatangan
f.
pencetakan
dokumen;
g.
penyerahan
dokumen.
masyarakat;
dokumen;
Tahapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan apabila penandatanganan
(1)
secara elektronik.
Dalam hal penandatanganan
dokumen dilakukan dengan
tanda
mekanisme
tangan
basah,
maka
tahapan
harus
dilakukan, sebagai berikut: a. p e m b e r i t a h u a n ; b. v e r i f i k a s i a d m i n i s t r a s i / p e n g e c e k a n
lapangan;
c. p e r s e t u j u a n ; d. p e n g i s i a n s u r v e y i n d e k s k e p u a s a n
masyarakat;
e. p e n c e t a k a n d o k u m e n I z i n ; f. p e n a n d a t a n g a n g. p e n y e r a h a n
dokumen;
dokumen.
Pasal Tahap
Pemberitahuan
Pasal 45C
45D
sebagaimana
dimaksud
dalam
a y a t (1) h u r u f a d a n a y a t (3) h u r u f a ,
harus
m e m e n u h i ketentuan, sebagai berikut: a.
pelaku usaha membuat
b.
setelah
membuat
akun
akun; pelaku usaha
mendapatkan
pemberitahuan secara elektronik; c.
pelaku usaha melakukan pemberitahuan dengan
cara
mengisi formulir dalam sistem aplikasi; d.
pemohon yang
m e m b u b u h k a n t a n d a checklist
disediakan
pernyataan
dalam
bahwa
sistem
dokumen
yang
pada
aplikasi
menu sebagai
dikirimkan
asli
kebenarannya. F o r m u l i r y a n g h a r u s diisi oleh p e l a k u u s a h a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f c, p a l i n g k u r a n g : a.
nama pelaku usaha;
b.
alamat pelaku usaha;
c.
Nomor Induk
d.
n o m o r telepon
Kependudukan; genggam; e. n a m a
...
18
e.
n a m a kegiatan usaha;
f.
alamat kegiatan
g.
jenis kegiatan
h.
sarana usaha yang digunakan; d a n
i.
jumlah
usaha;
usaha;
modal
bangunan
usaha
meng-upload
diketahui oleh
Rukun
termasuk
tanah dan
usaha).
Pelaku usaha wajib yang
(tidak
Tetangga
Ketua
dalam
Surat
Rukun
sistem
Pemberitahuan
Wayga
d a n Ketua
pelayanan
perizinan
secara elektronik, dengan dilengkapi persyaratan
sebagai
berikut: a.
fotocopy K a r t u T a n d a P e n d u d u k Kota B a n d u n g Pelaku
b.
milik
Usaha;
fotocopy K a r t u Keluarga Kota B a n d u n g milik
Pelaku
Usaha; c.
photo tempat kegiatan usaha.
Setelah pemohon melalui tahapan sebagaimana pada
ayat (1), p e m o h o n
akan mendapatkan
dimaksud resi
secara
(4)
bukan
elektronik. Resi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
m e r u p a k a n t a n d a legalitas. Dalam
h a l pelaku
usaha
tidak
prasarana
untuk
melakukan
elektronik
maka
Badan
memiliki sarana d a n pemberitahuan
menyediakan
prasarana serta petugas b a n t u a n layanan
secara
sarana
dan
pendaftaran.
Pasal 4 5 E Tahap
verifikasi
administrasi
sebagaimana
dimaksud
d a l a m P a s a l 4 5 C a y a t (1) h u r u f b d a n a y a t (3) h u r u f b, harus m e m e n u h i ketentuan sebagai berikut: a.
verifikasi
administrasi
dilakukan
oleh
Kecamatan
verifikasi administrasi d i l a k u k a n terhadap
persyaratan
melalui Kasi Ekbang dan LH; b.
yang telah diterima secara elektronik; c.
verifikasi administrasi sebagaimana huruf
b,
dilakukan
kelengkapan
untuk
d a n kesesuaian
dimaksud
mengecek, dokumen
pada
meneliti
digital
secara
petugas verifikasi m e m b e r i k a n catatan sebagai
bahan
formal; d.
pertimbangan Kepala
untuk
mendapat
persetujuan
dari
Bidang. ( 2 ) S e t e l a h ...
19
(2)
Setelah
petugas
sebagaimana
verifikasi
dimaksud
melakukan
pada
diteruskan kepada Kepala
ayat
tahapan
(1),
selanjutnya
Bidang.
Pasal 4 5 F (1) T a h a p p e r s e t u j u a n s e b a g a i m a n a ayat
(1)
huruf
c
dan
ayat
dimaksud dhlam Pasal
(3)
huruf
c,
harus
45C
memenuhi
ketentuan sebagai berikut: a.
Kepala
Bidang
memberikan catatan
menindaklanjuti hasil verifikasi persetujuan
secara
atau
elektronik
menolak
dari
dengan
berdasarkan
Kasi
Ekbang
dan
atau
menolak,
LH
Kecamatan; b.
dalam
memberikan
persetujuan
Kepala
Bidang dapat melihat kembali s e l u r u h berkas digital hasil verifikasi dari Kasi E k b a n g d a n L H (2) S e t e l a h
melakukan
tahapan
Kecamatan.
sebagaimana
dimaksud
pada
a y a t (1), s i s t e m a p l i k a s i m e n y a m p a i k a n p e m b e r i t a h u a n elektronik
kepada
perseorangan
Pelaku
Usaha
mengenai
Mikro
disetujui
dan
secara
Usaha
atap
Kecil
ditolaknya
pemberitahuan. Pasal 4 5 G Tahap pengisian survey indeks kepuasan masyarakat
sebagaimana
d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 5 C a y a t (1) h u r u f d d a n a y a t (3) h u r u f d , h a r u s m e m e n u h i k e t e n t u a n sebagai berikut: a.
setiap P e l a k u U s a h a M i k r o d a n U s a h a Kecil perseorangan telah
disetujui,
harus
mengisi
survey
indeks
yang
kepuasan
masyarakat melalui a k u n yang bersangkutan setelah m e n e r i m a pemberitahuan dari sistem aplikasi; b.
apabila Usaha
dalam jangka Mikro
dan
waktu 7
Usaha
Kecil
(tujuh) hari
kalender
perseorangan
tidak
survey indeks kepuasan masyarakat, m a k a proses dan TDUK
bagi Pelaku U s a h a Kecil Perseorangan
Pelaku mengisi
penerbitan dan
TDUM
bagi P e l a k u U s a h a M i k r o , diproses lebih lanjut. Pasal 4 5 H (1) P e n a n d a t a n g a n a n T D U K b a g i P e l a k u U s a h a K e c i l dan T D U M
bagi
Pelaku Usaha
Perseorangan
Mikro sebagaimana
dimaksud
d a l a m P a s a l 4 5 C a y a t (1) h u r u f e, a p a b i l a d i l a k u k a n
dengan
tanda tangan basah, setelah n a s k a h dicetak. (2) D a l a m
...
20
(2) D a l a m
h a l Penandatanganan
dilakukan
secara
elektronik
s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 5 C a y a t ( 3 ) h u r u f f, h a r u s m e m e n u h i ketentuan sebagai berikut: a . K e p a l a B a d a n m e n e r i m a Personal
Identification
(PIN)
Number
u n t u k penandatanganan d o k u m e n izin dari sistem aplikasi; b. K e p a l a B a d a n m e m a s u k k a n P I N p e n a n d a t a n g a n a n
dokumen
izin secara elektronik kedalam sistem aplikasi.
Pasal 451 (1)
Tahap
pencetakan
sebagaimana
a y a t (1) h u r u f e d a n a y a t yang
ditunjuk
oleh
dimaksud dalam
Pasal 4 5 C
( 3 ) h u r u f f, d i l a k u k a n o l e h Kepala
Badan
untuk
petugas
melakukan
pencetakan. (2)
Pencetakan
dokumen dilakukan dengan
menggunakan
kertas
khusus.
Pasal 4 5 J Penyerahan d o k u m e n dilakukan oleh Badan dengan
berpedoman
pada ketentuan Pasal 25.
Pasal 4 5 K (1)
Proses pelayanan penerbitan T D U K bagi Pelaku U s a h a Perseorangan
d a n TDUM
sebagaimana Pasal
451,
terhitung
dimaksud ditetapkan
sejak
bagi
dalam
Pasal
paling
diterimanya
lama
Ketentuan Pelaku
mengenai
Usaha
yang
bentuk
Usaha
Mikro
4 5 A sampai
dengan
7
dokumen
pelaku u s a h a secara lengkap d a n (2)
Pelaku
Kecil
(tujuh)
hari
pemberitahuan
dari
Pemberitahuan
dari
benar.
format
diketahui oleh
Rukun
Tetangga d a n
R u k u n W a r g a , b e n t u k f o r m a t T D U K bagi Pelafcu U s a h a Perseorangan dalam
kerja
Kecil
d a n T D U M bagi Pelaku U s a h a M i k r o t e r c a n t u m
Lampiran
X I I yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (3)
Dalam
proses
Perseorangan
penerbitan d a nT D U M
TDUK bagi
bagi
Pelaku
Usaha
Kecil
Pelaku
Usaha
Mikro,
tidak
dipungut biaya. Paragraf
Paragraf 3 Pencabutan Pasal 45L (1) B a d a n Usaha
dapat
melakukan pencabutan
Kecil Perseorangan
TDUK
dan TDUM
bagi
bagi
Pelaku
Pelaku
Usaha
Mikro apabila: a. P e l a k u U s a h a m e l a k u k a n t i n d a k a n : 1) m e l a n g g a r k e t e n t u a n p e r a t u r a n
perundang-undangan;
2) m e n j a l a n k a n k e g i a t a n u s a h a y a n g t i d a k s e s u a i TDUK
bagi
Pelaku
Usaha
Kecil
dengan
Perseorangan
dan
T D U M bagi Pelaku U s a h a Mikro; b. K l a s i f i k a s i
perusahaan
tidak
lagi
memenuhi
sebagai u s a h a m i k r o d a n u s a h a kecil (2) P e n c a b u t a n dan
TDUM
TDUK bagi
bagi
Pelaku Usaha
Keputusan Kepala (3) K e p u t u s a n
sebagaimana
perseorangan. Kecil
Perseorangan
Mikro dilakukan
dengan
Badan.
pencabutan
Perseorangan
Pelaku
Pelaku Usaha
kriteria
dan
TDUK
Kecil
d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i s a m p a i k a n
kepada
K U K M Perindag dan
Pelaku
Usaha
Mikro
dengan
bagi
Pelaku
Usaha
Usaha
TDUM
bagi
tembusan
kepada
Kepala
Dinas
Camat.
Paragraf 4 Pembinaan dan
Pengawasan
Pasal 4 5 M (1) K e p a l a
Dinas
KUKM
dalam
Pasal
45L
penyelenggaraan
Perindag ayat
usaha
(3),
sebagaimana
dimaksud
melakukan
pembinaan
mikro dan
usaha
kecil,
dengan
melibatkan Camat. (2) P e m b i n a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n melalui: a.
pemberian bimbingan teknis;
b.
sosialisasi;
c.
konsultasi; dan
d.
monitoring dan evaluasi. (3) P e m b i n a a n
..
22
(3) P e m b i n a a n
sebagaimana
dimaksud
pada
dilaksanakan secara berkala d a l a m rangka
ayat
(2)
pengembangan
u s a h a m i k r o d a n u s a h a kecil. (4) K e p a l a D i n a s K U K M P e r i n d a g s e b a g a i m a n a ayat
(1),
usaha
melaporkan
mikro dan
hasil
usaha
pembinaan
kecil
dimaksud
dan
kepada
pada
pengawasan
Walikota
melalui
Sekretaris Daerah.
11. D i a n t a r a Pasal 8 2 d a n Pasal 8 3 disisipkan 5 (lima) Pasal, y a k n i Pasal
82A,
Pasal
82B,
Pasal
82C
dan
Pasal
82D
sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal (1) S e t i a p
permohonan
perizinan bidang
usaha,
(2) P e r i z i n a n
wajib
perpajakan
peraturan
izin
82A atas
perizinan
tertentu
melampirkan bukti
Daerah
sesuai
dan
pelunasan
dengan
di
ketentuan
perundang-undangan. tertentu
dan
Perizinan
Usaha
sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (1), a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : a. p e r m o h o n a n
1MB
dan
IG,
wajib
melampirkan
bukti
p e m b a y a r a n / p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ; b. p e r m o h o n a n perubahan IPTP
IG,
IUP,
TDP,
dan/atau
perpanjangan,
perpanjangan
wajib
pembayaran/pelunasan kewajibannya
bulan
IUI, TDI, T D G Izin
dan Trayek
melampirkan
Pajak
dan/atau
IUJK,
Daerah
yang
tahun
berjalan
dan bukti
menjadi sesuai
dengan bidang usaha yang dijalankannya; c. s e t i a p
pemohon
pembayaran/pelunasan
IPR pajak
wajib terlebih
mendapatkan persetujuan dari Kepala
melakukan dahulu
setelah
Bidang;
d. p e r m o h o n a n I P R p e r p a n j a n g a n , wajib m e l a m p i r k a n b u k t i pembayaran/ pelunasan
Pajak
Reklame
tahun
sebelumnya.
(3) D a l a m .
23
(3) D a l a m
memastikan ketaatan para
bidang dan
perpajakan ayat
(2),
mengembangan (4) D a l a m utang
sebagaimana Badan
Pajak
dimaksud
dan
perizinan pada
Disyanjak
di
ayat
(1)
bekerjasama
teknologi informasi secara elektronik.
hal terdapat Pajak
pemohon
pemohon
Daerah
Daerah,
melampirkan
izin
dan/atau
pemohon
Surat
yang
belum
izin
masih
memiliki
mampu
melunasi
dipersyaratkan
Pernyataan
kesanggupan
untuk melunasi
Pajak D a e r a h d a l a m j a n g k a w a k t u 2 1 (dua p u l u h satu) hari kalender dan diketahui oleh Kepala Disyanjak. (5) A p a b i l a
dalam
kalender
jangka
waktu 21
sebagaimana
dipenuhi
oleh
(dua
dimaksud
pemohon
pada
maka
menyampaikan rekomendasi
p u l u h satu)
kepada
ayat
(4)
Kepala Kepala
hari tidak
Disyanjak Badan
untuk
dilakukan pencabutan izinnya
Pasal 82B (1) W a l i k o t a
dapat
pelayanan
melakukan
perizinan
dan
penyederhanaan
persyaratan
bagi
proses
permohonan
perizinan tertentu. (2) P e l a k s a n a a n
penyederhanaan
dimaksud
pada
persyaratan
ayat
dituangkan/dimasukan
(1),
dalam
sistem
sebagaimana
oleh
Badan
aplikasi
perizinan
secara elektronik.
Pasal (1) B a d a n
dapat
menerima
82C dan
memprose^
Permohonan
Perizinan Paralel. (2) P e r m o h o n a n P e r i z i n a n P a r a l e l s e b a g a i m a n a ayat
(1),
dapat
dilakukan oleh
Pemohon
dimaksud untuk
pada
layanan
perubahan m a u p u n perpanjangan IG, IUP dan TDP. (3) U n t u k p e r m o h o n a n
perizinan baru yang
dapat
dilakukan
Permohonan Perizinan Paralel adalah IUP dan TDP,
setelah
pemohon memiliki IG.
(4) T a h a p a n
24
(4) T a h a p a n
pelaksanaan
pemrosesan
Paralel tetap berpedoman
Permohonan
Perizinan
pada ketentuan yang telah diatur
dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Terpadu
sebagaimana
Walikota
Bandung
Perubahan Tahun
Atas
Prosedur Pelayanan
telah
diubah
Nomor
dengan
8 5 5 Tahun
Peraturan
2 0 1 5 tentang
Peraturan Walikota Bandung
2 0 1 5 tentang
Standar
Perizinan
Nomor 4 9 5
Operasional
Prosedur
Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Peraturan Walikota ini. (5) S e t i a p
pelaku
usaha
yang
telah memiliki I G baik
Perubahan atau Perpanjangan
Baru,
yang telah tercantum
dalam
aplikasi sistem perizinan secara elektronik sejak tanggal 2 8 Mei 2015, maka untuk permohonan Baru, Perubahan, Perpanjangan
atau
IUP, TDP, IUI, IUJK, T D I dan T D G tidak perlu
melampirkan IG.
Pasal
82D
(1) D a l a m r a n g k a m e n i n g k a t k a n k u a l i t a s p e l a y a n a n Badan
dapat
melakukan
perizinan secara Pasal
pengembangan
elektronik sebagaimana
13 melalui cara
Host
sistem
aplikasi
dimaksud
atau
to Host
perizinan,
Host
dalam
to
Client
dengan SKPD dan/atau Instansi terkait. (2) P e l a k s a n a a n
Host
to
dengan
Host
Instansi
terkait,
dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama Badan
dengan
peraturan
Instansi terkait sesuai
dengan
antara
ketentuan
perundang-undangan.
12. D i a n t a r a Pasal 8 4 d a n Pasal 8 5 disisipkan 1 (satu)
pasal,
y a k n i Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal Dalam
h a l pemohon
melakukan
perizinan k e bank yang lembaga
lainnya,
84A
maka
pembayaran
retribusi
ditunjuk melalui bank
dan/atau
beban
d a n resiko
karenanya menjadi tanggung jawab
yang
timbul
pemohon.
13. K e t e n t u a n L a m p i r a n I V d i u b a h . Pasal
25 Pasal II Peraturan
Walikota
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
pengundangan
dapat
mengetahuinya,
Peraturan Walikota ini dengan
memerintahkan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bandung.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Pebruari 2 0 1 6 WALIKOTA
BANDUNG,
ttd. MOCHAMAD
RIDWAN
Diundangkan di Bandung pada tanggal 24 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDUNG,
ttd.
YOSSI
IRIANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA B A N D U N G T A H U N 2016 N O M O R
Salinan sesuai dengan aslinya LN H U K U M D A N H A M ,
AIFUDIN, SH. ha Tingkat I 111 199603 1 002
06
KAMIL
LAMPIRAN I V
:PERATURAN WALIKOTA NOMOR TANGGAL
PERSYARATAN
BANDUNG
: 265TA|IUN 2016 : 2 4Pebruari 2 0 1 6
PELAYANAN PERIZINAN BARU, PERUBAHAN
PERIZINAN,
PERPANJANGAN/DAFTAR ULANG PERIZINAN D A NPENCABUTAN
A.
PERSYARATAN 1.
PELAYANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
Izin Lokasi a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1)
K T P Pemohon;
2)
NPWP;
3)
akta Notaris pendirian perusahaan
4)
surat Izin Usaha
5)
pengesahan Badan
lengkap;
(HO/S1UP/TDP); H u k u m Perseroan
dari Menteri H u k u md a n
H A M Republik Indonesia; 6)
Surat
Keputusan
Rekomendasi
d a n
Peta
Pemanfaatan
dari
Badan
Ruang/SPPR; 7)
Pertimbangan
Teknis
Pertanahan
Pertanahan
Nasional; 8)
lampiran
peta
pertimbangan
teknis
pertanahah
dari
Badan
Pertanahan Nasional; 9)
uraian Rencana Proyek yang akan dibangun;
10) s u r a t
pernyataan
mengenai
luas
tanah
yang
sudah
dikuasai/dimiliki oleh perusahaan; 11) p e m o h o n d a n p e r u s a h a a n - p e r u s a h a a n l a i n y a n g m e r u p a k a n s a t u group
dengannya;
12) peta l o k a s i ; 13) foto l o k a s i ; 1 4 ) p e t a Site Plan/ B l o k P l a n / M a s t e r Plan l o k a s i y a n g d i m o h o n ; 15) b u k t i k e p e m i l i k a n t a n a h . b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n
Perizinan:
1) K T P P e m o h o n ; 2)
NPWP;
3) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n
lengkap;
4) h a s i l m o n i t o r i n g p e r o l e h a n , p e n g g u n a a n d a n p e m a n f a a t a n
tanah
(dari B a d a n P e r t a n a h a n Nasional); 5) t a b e l
laporan
pemanfaatan
pelaksanaan
tanah
dalam
perolehan,
rangka
penggunaan
pelaksanaan
pemberian
d a n izin
lokasi (dari B a d a n P e r t a n a h a n Nasional); 6 ) L a m p i r a n ...
2
6) l a m p i r a n
peta
laporan
monitoring
perolehan,
pemanfaatan t a n a h (dari B a d a n Pertanahan
penggunaan d a n
Nasional);
7) f o t o l o k a s i ; 8) i z i n l a m a . ^)
Surat
Rekomendasi
Keputusan
d a n
Pemanfaatan
Peta
Ruang/SPPR. 1MB A. P e r s y a r a t a n
Wajib:
1) K T P a s l i
Pemohon;
2) b u k t i p e l u n a s a n P B B T a h u n T e r a k h i r ; 3) s u r a t k e p e m i l i k a n t a n a h ( S e r t i f i k a t / l a i n n y a ) . J i k a f o t o c o p y
harus
dilegalisir asli; 4) s u r a t
pemberitahuan
Tetangga/Rukun Lurah /Camat
Warga
tetangga
diketahui
se t e m p a t
oleh
Rukun
d a n ditembuskan
Kepada
setempat;
5) K e t e r a n g a n R e n c a n a K o t a ( K R K ) ; 6) l a p o r a n h a s i l o r i e n t a s i p e n g u k u r a n l a h a n / t a n a h d a r i D i n a s Ruang dan Cipta Kaiya Kota
Tata
Bandung;
7) h a s i l p e n g u k u r a n l a p a n g a n y a n g d i s e t u j u i o l e h p e m o h o n d a n
Juru
Ukur; 8) g a m b a r
Rencana/Gambar
Arsitek Skala
1:100
atau
disahkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota 9) g a m b a r yang
Situasi
disahkan
beserta oleh
Nilai
Dinas
Indeks
Tata
Fungsi
Ruang
1:200
Bandung;
Bangunan
d a n Cipta
yang
Gedung
Karya
Kota
Bandung. B.
e r s y a r a t a n T a m b a h a n (Apabila B a n g u n a n > 2 (dua)
Lantai):
1) g a m b a r K o n s t r u k s i B e t o n / B a j a ( a p a b i l a b a n g u n a n b e r t i n g k a t ) disahkan oleh Dinas Tata R u a n g dan Cipta Karya Kpta
Bandung;
2) p e r h i t u n g a n K o n s t r u k s i B e t o n / B a j a ( a p a b i l a b a n g u n a n yang
disahkan
oleh
Dinas
Tata
Ruang
d a n Cipta
yang
bertingkat) Karya
Kota
Bandung. e r s y a r a t a n T a m b a h a n ( A p a b i l a B a n g u n a n > 3 (tiga) L a n t a i ) : 1) l a p o r a n
tiga
lantai
atau lebih yang disahkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya
Kota D.
penyelidikan
t a n a h (sondir)
untuk
bangunan
Bandung.
ersyaratan T a m b a h a n (Luas T a n a h > 1000 M2): 1) g a m b a r
Site
Plan
untuk
luas
tanah
1000
m 2 atau lebih
yang
disahkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. E. Persyaratan
E. Persyaratan RESTORAN, CAFE,
Tambahan SHOW
Fungsi
KLINIK,
ROOM,
HOTEL,
Bangupan:
PONDOKAN,
POLIKLINIK, GALERI, BANGUNAN
APARTEMEN,
GEDUNG
SERBAGUNA,
GEDUNG
WISMA,
QUEST
PEMERINTAH,
RUSUNAMI, BENGKEL, GUDANG,
PARKIR, R U M A H 1)
(untuk
HOUSE,
WORKSHOP,
PABpK,
SEKOLAH,
OLAHR^GA,
GEDUNG
SAKIT):
D o k u m e n Lingkungan (SPPL, UPL/UKL,
Persyaratan Tambahan (TEMPAT
AMDAL).
IBADAH):
1) r e k o m e n d a s i t e r t u l i s d a r i K e p a l a K a n t o r D e p a r t e m ^ n A g a m a
Kota
Bandung; 2) r e k o m e n d a s i
tertulis F o r u m K e r u k u n a n U m a t Befagama
(FKUB)
Kota Bandung; 3 ) D a f t a r N a m a d a n Scan
KTP Pengguna
R u m a h Ibadat M i n i m a l 9 0
(sembilan puluh) Orang D i s a h k a n Pejabat 4) d u k u n g a n M a s y a r a k a t S e t e m p a t
Setempat;
M i n i m a l 6 0 (enarp p u l u h )
Orang
Disahkan oleh Lurah; 5) r e k o m e n d a s i
dari
Badan
Kesatuan
Bangsa d a n Pemberdayaan
Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung.
G.
p
e r s y a r a t a n T a m b a h a n (Atas N a m a
1)
Perusahaan):
akta Notaris pendirian perusahaan
lengkap.
H. Persyaratan T a m b a h a n (Untuk Kawasan B a n d u n g Utara) 1) R e k o m e n d a s i K B U ( K a w a s a n B a n d u n g U t a r a )
u n t u k lokasi
dengan
ketinggian lebih dari 750 m dpi (tujuh ratus lima p p l u h meter dari p e r m u k a a n laut).
I.
Persyaratan T a m b a h a n (Penyewaan
Tanah):
1) S u r a t S e w a T a n a h / P e r s e t u j u a n P e m a n f a a t a n T a n a h d a r i I n s t a n s i / Perusahaan dan/atau Perorangan
(legalisir).
Persyaratan T a m b a h a n (Atas N a m a O r a n g Lain): 1) P e r j a n j i a n P e m a k a i n T a n a h d i b u k u k a n o l e h N o t a r i s
\[Waarmerking);
2) K T P b e r w a r n a n a m a o r a n g l a i n .
K. P e r s y a r a t a n T a m b a h a n ( u n t u k b a n g u n a n > 4 ( e m p a t ) l a n t a i d a n / a t a u luas t a n a h > 5000 M2): 1) R e k o m e n d a s i ...
4
Rekomendasi
Kebakaran
dari
Dinas
Pencegahan
dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Bandung; Amdal
Lalu
Lintas
(Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung
dan
Kepolisian); rekomendasi
Ketinggian
Gedung
dari
Landasan Udara
Husein
Sastranegara dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawp Barat; rekomendasi
Peil Banjir dari D i n a s B i n a Marga
dan
Pengairan
Kota Bandung; rekomendasi
Izin
Jalan
Masuk
dari
Dinas
Bipa
Marga
dan
Dinas
Bina
Marga
dan
Pengairan Kota Bandung; rekomendasi
Pematangan
Lahan
dari
Pengairan Kota Bandung; Persetujuan
pemanfaatan
ruang
dari
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung; 8)
Izin Lokasi;
9)
rekomendasi T i m Ahli B a n g u n a n G e d u n g dari Din as Tata
Ruang
dan Cipta Karya Kota Bandung; 10) r e k o m e n d a s i C a g a r B u d a y a d a r i D i n a s P a r i w i s a t a K o t a B a n d u n g ; 11) S u r a t I z i n P e n g a m b i l a n A i r (SIPA) d a r i P r o v i n s i ; 12) r e k o m e n d a s i t a t a l e t a k j e n i s t a m a n d a r i D i n a s P ^ m a k a m a n
dan
Pertamanan Kota Bandung; 13) r e k o m e n d a s i p e n g e l o l a a n p e r s a m p a h a n d a r i P D . 14) k a j i a n G e o l o g i d a n
Kebersihan;
Hidroponik Lingkungan dari PSDA
Provinsi
Jawa Barat; 15) I z i n L i n g k u n g a n . Dokumen Persyaratan 1MB Perubahan: 1) 1 M B L a m a ( P e r s y a r a t a n T a m b a h a n D o k u m e n P e r s y a r a t a n 1 M B B a r u ) ; Izin Mendirikan B a n g u n a n Menara Telekomunikasi: a. B a r u : 1)
KTP
pemohon;
2)
bukti kepemilikan tanah atau Perjanjian Sewa Mepyewa;
3)
bukti lunas PBB;
4)
Surat Kuasa apabila dikuasakan;
5)
akta perusahaan pemilik Menara;
6)
KRK;
7)
salinan
Nota
Kesepakatan/Perjanjian
tertulis antara
dengan pengguna yang lain (untuk menara 8)
pemilik
bersama);
g a m b a r site p l a n d a n r e n c a n a desain m e n a r a y a n g berskala; 9) R e n c a n a
...
5
9)
Rencana
Anggaran
Biaya
(RAB)
yang
ditandatangani
dan
di
stempel p e r u s a h a a n (apabila berbadan h u k u m ) ; 10) g a m b a r r a d i u s p r e d i k s i j a t u h a n m e n a r a b e r i k u t k e t e r a n g a n l a h a n atau bangunan yang berada di radius dimaksud 1) G a m b a r
konstruksi
ditandatangani 12)
perhitungan hasil
lengkap
yang
konstruksi menara
penyelidikan
1MB bangunan
telah
disetujui
dan
(berskala); tanah yang
dan
pondasi
ditandatangani
dengan identitas yang jelas (menara 13)
(berskala);
yang
dilengkapi
oleh
perencana
greenfield);
gedung dan perhitungan penguatan konstruksi
apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di
atas
bangunan gedung; 14)
surat
rekomendasi
ketinggian
Menara
dari
Instansi
yang
berwenang; ]|5)
bukti pemberitahuan/sosialisasi kepada tetangga di sekitar lokasi menara
telekomunikasi
horizontal
yang
dalam
diketahui
radius
oleh
tinggi
RT/RW,
menara
Lurah
arah
dan
Camat
setempat apabila radius tinggi d i m a k s u d keluar dari batas persil.
b. P e r p a n j a n g a n : 1)
1MB Menara Telekomunikasi lama;
2)
KTP
3)
bukti kepemilikan tanah atau Perjanjian Sewa
4)
bukti lunas Pajak B u m i dan Bangunan;
5)
Surat Kuasa apabila dikuasakan;
6)
akta perusahaan pemilik Menara;
7)
Nota
pemohon;
Kesepakatan/Perjanjian
Menyewa;
tertulis antara
pengguna yang lain (untuk menara
pemilik
dengan
bersama);
8)
g a m b a r site p l a n d a n r e n c a n a desain m e n a r a y a n g berskala;
9)
gambar radius prediksi j a t u h a n menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius dimaksud
10) g a m b a r
konstruksi
ditandatangani 1) p e r h i t u n g a n hasil
lengkap
yang
disetujui
dan
(berskala);
konstruksi menara
penyelidikan
tanah yang
dan
gedung dan
pondasi
ditandatangani
dengan identitas yang jelas (menara .2) 1 M B b a n g u n a n
telah
(berskala);
yang
dilengkapi
oleh
perencana
greenfield);
perhitungan penguatan konstruksi
apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di
atas
bangunan gedung; 1 3 ) S u r a t ...
6
L3) s u r a t
rekomendasi
ketinggian
Menara
dari
Instansi
yang
berwenang; 14)
bukti pemberitahuan/sosialisasi kepada tetangga di sekitar lokasi menara
telekomunikasi
horizontal yang
dalam
radius
tinggi
menara
diketahui oleh R u k u n Tetangga/Rukun
arah Warga,
L u r a h d a n C a m a t setempat apabila radius tinggi d i m a k s u d keluar dari batas persil.
Izin
Pemancangan
Titik
Penyeberangan Orang, dan
Tiang
Pancang
Reklame,
Jembatan
sejenisnya.
a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P a s l i P e m o h o n ; 2) I G , S I U P , T D P ; 3) g a m b a r s i t u a s i / g a m b a r R e n c a n a K o n s t r u k s i ; 4) p e r h i t u n g a n S t r u k t u r K o n s t r u k s i ( u n t u k B a n d o d a n J P O ) . b.
Dokumen Persyaratan Perpanjangan
Perizinan:
1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) i z i n l a m a . c.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan Perizinan: 1) K T P a s l i P e m o h o n ; 2) I G , S I U P , T D P ; 3) g a m b a r s i t u a s i / g a m b a r R e n c a n a K o n s t r u k s i ; 4) i z i n l a m a .
Izin J a l a n M a s u k Pekarangan, Komplek, Pertokoan d a n
Sejenisnya
a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P a s l i P e m o h o n ; 2) I G / I U P / T D P ( u n t u k y a n g b e r b a d a n h u k u m ) ; 3) s u r a t k e p e m i l i k a n t a n a h ( S e r t i f i k a t / l a i n n y a ) ; 4) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ; 5 ) KRK/Site
Plan/1MB.
b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n
Perizinan:
1) K T P a s l i P e m o h o n ; 2) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ; 3) p e m b u a t a n j a l a n m a s u k p e r k a r a n g a n
sebelumnya. c. D o k u m e n
...
7
c.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan 1) K T P a s l i
Perizinan:
Pemohon;
2) I G / I U P / T D P
(untuk yang berbadan
hukum);
3) s u r a t k e p e m i l i k a n t a n a h ( S e r t i f i k a t / l a i n n y a ) ; 4) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ; 5 ) K R K / Site
Plan/IMB;
6) p e m b u a t a n j a l a n m a s u k p e r k a r a n g a n 6.
Izin Penutupan/Penggunaan
sebelumnya;
Trotoar, B e r m dan Saluran
a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P A s l i
pemohon;
2) I G / I U P / T D P
(untuk yang berbadan
hukum);
3) s u r a t k e p e m i l i k a n t a n a h ( S e r t i f i k a t / l a i n n y a ) ; 4) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ; 5) K R K / Site
Plan/1MB.
b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n 1) scan K T P a s l i
Perizinan:
Pemohon;
2) b u k t i P e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ; 3) p e m b u a t a n j a l a n m a s u k p e r k a r a n g a n c.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan 1) K T P a s l i
sebelumnya.
Perizinan:
Pemohon;
2) I G / I U P / T D P
(untuk yang berbadan
hukum);
3) s u r a t k e p e m i l i k a n t a n a h ( S e r t i f i k a t / l a i n n y a ) ; 4) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r . 7.
Izin Pematangan
Lahan/Tanah
a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P a s l i
Pemohon;
2) I G / I U P / T D P
(jika berbadan
hukum);
3 ) K R K / Site Plan/ S P P R ; 4) g a m b a r s i t u a s i t a n a h y a n g
dimaksud;
5) s u r a t k e p e m i l i k a n t a n a h ( S e r t i f i k a t / l a i n n y a ) ; 6) b u k t i l u n a s P B B t a h u n t e r a k h i r . 8.
Izin Penggalian Ruang Milik Jalan a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P a s l i
Pemohon;
2) I G / I U P / T D P
(untuk yang berbadan
hukum);
3) g a m b a r R e n c a n a K e r j a ( r u t e / a l u r g a l i a n ) ; 4) g a m b a r K o n s t r u k s i G a l i a n . b.
Dokumen
8
b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n
Perizinan:
1) K T P a s l i P e m o h o n ; 2) p e n g g a l i a n R u a n g M i l i k J a l a n s e b e l u m n y a . c.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan Perizinan: 1) K T P a s l i P e m o h o n ; 2) I G / I U P / T D P ( u n t u k y a n g b e r b a d a n h u k u m ) ; 3) g a m b a r R e n c a n a K e r j a ( r u t e / a l u r galian); 4) g a m b a r K o n s t r u k s i G a l i a n .
Izin Pembuangan Air L i m b a h ke Sungai a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P a s l i P e m o h o n ; 2) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ; 3)
IG;
4) s u r a t p e m b e r i t a h u a n T e t a n g g a , R T , R W d i t e m b u s k a n Lurah
kepada
setempat;
5) g a m b a r k o n s t r u k s i I P A L ( d e n a h 6) c o p y d o k u m e n U P L / U K L
pembangunan);
(AMDAL);
7) c o p y h a s i l L a b o r a t o r i u m A i r B u a n g a n 3 (tiga) b u l a n t e r a k h i r . b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n
Perizinan:
1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) B u k t i P e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r ; 3) I z i n A s l i d a n G a m b a r K o n s t r u k s i I P A L ; 4) C o p y H a s i l L a b o r a t o r i u m A i r B u a n g a n 3 (tiga) B u l a n T e r a k h i r .
c.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan Perizinan: 1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) p e r u b a h a n A k t a N o t a r i s p e r u s a h a a n l e n g k a p / S u r a t
Keterangan
perubahan nama; 3) G a m b a r
IPAL;
4) I z i n a s l i d a n
gambarnya;
5) h a s i l L a b o r a t o r i u m A i r B u a n g a n 3 (tiga) b u l a n t e r a k h i r . Izin
Pelaksanaan
Konstruksi yang
Mengubah
aliran dan /atau
a]
sungai / saluran a. D o k u m e n
9
a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) a k t a N o t a r i s p e n d i r i a n p e r u s a h a a n 3)
lengkap;
IMB/KRK;
4) g a m b a r s i t u a s i t a n a h y a n g d i m a k s u d ; 5) s u r a t p e m b e r i t a h u a n t e t a n g g a d i t e m b u s k a n k e p a d a
Lurah/Camat
Setempat; 6) B e r i t a A c a r a s e r a h t e r i m a l a h a n s a l u r a n l a m a d a n b a r u ; 7) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r . D o k u m e n Persyaratan Perpanjangan
Perizinan:
1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ; 3)
IG;
4) g a m b a r s i t u a s i t a n a h y a n g d i m a k s u d ; 5) B e r i t a A c a r a s e r a h t e r i m a l a h a n s a l u r a n l a m a d a n b a r u ; 6) I z i n l a m a . ]Dokumen Persyaratan Perubahan Perizinan: 1) K T P a s l i P e m o h o n ; 2) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ; 3) a k t a N o t a r i s p e n d i r i a n / p e r u b a h a n P e r u s a h a a n
lengkap;
4) g a m b a r s i t u a s i t a n a h y a n g d i m a k s u d ; 5) B e r i t a A c a r a s e r a h t e r i m a l a h a n s a l u r a n l a m a d a n b a r u ; 6) I z i n l a m a . 11.
Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai a. ] D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) R K / I M B d a n l a m p i r a n g a m b a r n y a ; 3) g a m b a r r e n c a n a j e m b a t a n ; 4) s u r a t p e m b e r i t a h u a n T e t a n g g a ,
R u k u n Tetangga,
Rukun
Warga
ditembuskan Kepada L u r a h setempat; 5) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r . b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n
Perizinan:
1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) I z i n a s l i d a n
gambarnya;
3) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r . c. D o k u m e n
...
10
c.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan 1) K T P A s l i
Perizinan:
Pemohon;
2) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n / P e r u b a h a n
Perusahaan
Lengkap;
3) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r ; 4) I z i n l a m a . 12.
Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sempadan
Sungai
a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P A s l i
Pemohon;
2) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r ; 3) g a m b a r s i t u a s i l o k a s i y a n g
dimaksud;
4) S u r a t P e m b e r i t a h u a n T e t a n g g a d i t e m b u s k a n k e p a d a L u r a h / C a m a t setempat. b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n 1) K T P A s l i
Perizinan:
Pemohon;
2) B u k t i P e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r ; 3) G a m b a r L o k a s i T a n a h y a n g 4) I z i n l a m a d a n c.
dimaksud;
gambarnya.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan 1) K T P A s l i
Perizinan:
Pemohon;
b) b u k t i P e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r ; 3) g a m b a r s i t u a s i t a n a h y a n g
dimaksud;
4) S u r a t P e m b e r i t a h u a n T e t a n g g a d i t e m b u s k a n k e p a d a
Lurah/Camat
setempat; 5) I z i n l a m a . 13.
IG a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n I G B a r u : 1)
Akta Notaris Pendirian Perusahaan
2)
KTP Asli Direktur/Pemilik;
3)
Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga asli;
4)
Keterangan
Domisili Perusahaan
5)
pernyataan
kesanggupan
pelestarian 6)
Lengkap;
Asli; memenuhi /mentaqti
ketentuan
lingkungan;
surat Kepemilikan T a n a h (Sertifikat/lainnya). J i k a fotocopy
harus
dilegalisir asli; 7)
surat
Izin
Mendirikan
Bangunan
(1MB)
berikut
gambar
denah/situasi; 8) S u r a t
11
8)
surat Sewa Tanah/Persetujuan
Pemanfaatan
Tanah
bermaterai
cukup; <j))
Izin Lingkungan atau SPPL;
0) c o p y p e n g e s a h a n A n g g a r a n D a s a r P T ( d a r i K e m e n t e r i a n dan
H u k u m
HAM);
1) b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 ( t i g a ) T a h u n T e r a k h i r ; 2) b u k t i l u n a s r e t r i b u s i p e m e r i k s a a n a l a t p e m a d a m
b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n I G )
Perpanjangan:
akta Notaris Pendirian Perusahaan KTP Asli Direktur/Pemilik;
3)
b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r ;
4)
bukti
Pajak
Daerah
sesuai dengan kegiatan
c.
lengkap;
2)
pelunasan
bulan
dan/atau
Izin lama;
6)
Kartu Heregistrasi Terakhir.
Perubahan:
1)
akta Notaris Pendirian Perusahaan
2)
KTP Asli Direktur/Pemilik;
3)
b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r ;
4)
bukti
pelunasan
Pajak
sesuai dengan kegiatan 5)
tahunberjalan
usahanya;
5)
D o k u m e n Persyaratan IG
kebakaran.
Daerah
lengkap;
bulan dan/atau
tahunberjalan
usahanya;
Izin lama.
TDP a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P A s l i D i r e k t u r / P e m i l i k ; 2)
NPWP;
3) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n
Lengkap;
4) I z i n t e k n i s ; 5)
IG;
6) p e n g e s a h a n a k t a N o t a r i s ( d a r i K e m e n t e r i a n H u k u m d a n b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n
HAM).
Perizinan:
1) K T P A s l i D i r e k t u r / P e m i l i k ; 2)
NPWP;
3) b u k t i
pelunasan
Pajak
sesuai dengan kegiatan
Daerah
bulan
dan/atau
tahun
berjalan
usahanya; 4) a k t a
12
4) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n 5) c o p y
pengesahan
akta
Notaris
lengkap; (dari
Kementerian
H u k u m
dan
HAM); 6) c o p y I z i n T e k n i s ; 7) I z i n l a m a ; 8) c o p y I G d a n H e r e g r i s t r a s i . c.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan Perizinan: 1) 2) 3)
KTP Asli Direktur / Pemilik; NPWP; bukti
pelunasan
Pajak
Daerah
bulan dan/atau tahun
berjalan
sesuai dengan kegiatan usahanya; 4)
akta Notaris Pendirian Perusahaan
5)
copy
pengesahan
Akta
Notaris
Lengkap;
(dari
Kementerian
H u k u m
dan
H u k u m
dan
H u k u m
dan
HAM); 6)
Izin Teknis;
7)
IG;
8)
Izin lama;
9)
copy Surat Keputusan Pengesahan Badan H u k u m .
IUP a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P A s l i D i r e k t u r / P e m i l i k ; 2)
NPWP;
3) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n
Lengkap;
4) c o p y A k t a K e t e r a n g a n P e r u b a h a n
Perusahaan;
5) c o p y
(dari
Pengesahan
Akta
Notaris
Kementerian
HAM); 6)
copylG;
7) n e r a c a
Perusahaan;
8) p a s foto P e n g u s a h a ( u k u r a n 3 x 4 ) . b. ( D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n 1) 2)
Perizinan:
KTP Asli Direktur/Pemilik; NPWP;
3)
akta Notaris Pendirian Perusahaan
4)
copy
pengesahan
Akta
Notaris
Lengkap; (dari
Kementerian
HAM); 5)
neraca
Perusahaan;
6)
pas foto P e n g u s a h a ( u k u r a n 3x4);
7)
copy Izin Usaha Perdagangan
8)
kartu heregistrasi terakhir;
Sebelumnya; 9) b u k t i
13
9)
b u k t i p e l u n a s a n P B B 3 (tiga) t a h u n t e r a k h i r ;
10) b u k t i
pelunasan
Pajak
Daerah
bulan
dan/atau
ahun
berjalan
bukti pelunasan Pajak Daerah bulan dan/atau tahun
berjalan
sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen Persyaratan Perubahan Perizinan: 1) 2) 3)
KTP Asli Direktur/ Pemilik; NPWP;
sesuai dengan kegiatan usahanya; 4)
akta Notaris Pendirian Perusahaan
5)
copy A k t a Keterangan Perubahan Perusahaan;
6)
copy
Pengesahan
Akta Notaris
Lengkap;
(dari Kementerian
H u k u m
dan
HAM); 7)
neraca
Perusahaan;
8)
pas foto Pengusaha ( u k u r a n 3x4);
9)
copy Izin Usaha Perdagangan
sebelumnya.
TDG a. ] D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n 3)
Lengkap;
NPWP;
4) c o p y I G / H O ; 5) c o p y S u r a t I j i n U s a h a P e r d a g a n g a n 6) c o p y T a n d a D a f t a r P e r u s a h a a n 7) g a m b a r L o k a s i
(SIUP);
(TDP);
Gudang.
D o k u m e n Persyaratan Perpanjangan
Perizinan:
1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n 3)
NPWP;
4) c o p y S u r a t I z i n U s a h a P e r d a g a n g a n 5) c o p y T a n d a D a f t a r P e r u s a h a a n 6) c o p y T a n d a D a f t a r G u d a n g c.
Lengkap;
(SIUP);
(TDP);
Sebelumnya.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan Perizinan: 1) K T P A s l i P e m o h o n ; 2) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n 3)
Lengkap;
NPWP; 4) c o p y .
14
4) c o p y S u r a t I z i n U s a h a P e r d a g a n g a n ( S I U P ) ; 5) c o p y T a n d a D a f t a r P e r u s a h a a n
(TDP);
6) g a m b a r L o k a s i G u d a n g ; 7) c o p y T a n d a D a f t a r G u d a n g
Sebelumnya.
TDI; a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) c o p y K T P P e n a n g g u n g
Jawab/Pemilik;
2) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n 3)
Lengkap;
NPWP;
4) d a f t a r M e s i n d a n P e r a l a t a n d i t a n d a t a n g a n i P i m p i n a n 5) d a f t a r
Bahan
Baku
Penolong
Perusahaan;
ditandatangani
Pimpinan
Perusahaan; 6) a s l i I G I n d u s t r i . b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n 1) c o p y K T P P e n a n g g u n g
Perizinan:
Jawab/Pemilik;
2) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n 3)
Lengkap;
NPWP;
4) b u k t i
pelunasan
Pajak
Daerah
sesuai dengan kegiatan
bulan
dan/atau
tahun
usahanya;
5) d a f t a r M e s i n d a n P e r a l a t a n d i t a n d a t a n g a n i P i m p i n a n 6) d a f t a r
Bahan
berjalan
Baku
Penolong
Perusahaan;
ditandatangani
Pimpinan
Perusahaan; 7) I z i n l a m a ; 8 ) scan A s l i I G I n d u s t r i . c.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan 1) c o p y K T P P e n a n g g u n g
Perizinan:
Jawab/Pemilik;
2) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n 3)
Lengkap;
NPWP;
4) b u k t i
pelunasan
Pajak
sesuai dengan kegiatan
Daerah
bulan
dan/atau tahun
usahanya;
5) d a f t a r M e s i n d a n P e r a l a t a n d i t a n d a t a n g a n i P i m p i n a n 6) d a f t a r
Bahan
Baku
berjalan
Penolong
ditandatangani
Perusahaan; Pimpinan
Perusahaan; 7) i z i n L a m a ; 8) a s l i I G I n d u s t r i . 18. I U I
15
18.
IUI a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : copy K T P Penanggung
Jawab/Pemilik;
NPWP; akta Notaris Pendirian Perusahaan
Lengkap;
asli IG Industri; copy 1MB; keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Berikat; 7
daftar Mesin dan Peralatan ditandatangani Pimpinan
8
daftar
Bahan
Baku
Penolong
Perusahaan;
ditandatangani
Pimpinan
Perusahaan; 9)
dokumen
lingkungan
DPLH)-Surat
Perusahaan
permohonan
dan
lembar
Pengelola Lingkungan Hidup Kota
yang
AMDAL,
disahkan
Badan
Perizinan:
Jawab/Pemilik;
2) a k t a N o t a r i s P e n d i r i a n P e r u s a h a a n 3)
UKL/UPL,
Bandung.
b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n 1) c o p y K T P P e n a n g g u n g
(SPPL,
Lengkap;
NPWP;
4) b u k t i
pelunasan
Pajak
Daerah
sesuai dengan kegiatan
bulan
dan/atau
tahun
usahanya;
5) D a f t a r M e s i n d a n P e r a l a t a n d i t a n d a t a n g a n i P i m p i n a n 6) d a f t a r
Bahan
berjalan
Baku
Penolong
Perusahaan;
ditandatangani
Pimpinan
Perusahaan; 7) I z i n U s a h a I n d u s t r i
Sebelumnya;
8) a s l i I G / H O I n d u s t r i . D o k u m e n Persyaratan Perubahan
Perizinan:
1)
copy KTP Penanggung
2)
akta Notaris Pendirian Perusahaan
3)
NPWP;
4)
bukti
pelunasan
Jawab/Pemilik;
Pajak
Lengkap;
Daerah
berjalansesuai dengan kegiatan
bulan
dan/atau
usahanya;
5)
daftar Mesin dan Peralatan ditandatangani Pimpinan
6)
daftar
Bahan
Baku
tahun
Penolong
ditandatangani
Perusahaan; Pimpinan
Perusahaan; 7)
Izin U s a h a Industri
8)
copy
9)
copy 1MB;
Sebelumnya;
IG/HO;
10) k e t e r a n g a n d a r i P e n g e l o l a K a w a s a n I n d u s t r i / B e r i k a t . 19. Izin
16
19.
Izin Trayek a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P I)
pemohon/Pemilik
Kendaraan;
legalitas P e r u s a h a a n (Badan H u k u m
PT/Koperasi);
5) S T N K d a n S u r a t K e t e t a p a n P a j a k D a e r a h P K B / B B N K B y a n g m a s i h berlaku; 4)
BukuUji;
5) I z i n P r i n s i p d a r i W a l i k o t a ; 6) r e k o m e n d a s i d a r i T i m T e k n i s p e r i h a l T r a y e k d a n J a l p r ;
b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n 1) K T P
Perizinan:
pemohon;
2) l e g a l i t a s P e r u s a h a a n ( B a d a n H u k u m
PT/Koperasi);
3) S T N K d a n S u r a t K e t e t a p a n P a j a k D a e r a h P K B / B B N K B y a n g m a s i h berlaku; 4) B u k u U j i ; 5) K a r t u P e n g a w a s a n ; 6) I z i n T r a y e k
Sebelumnya;
7) S u r a t K u a s a
Bermaterai Rp
6.000,00
(jika n a m a
pemohon
dan
telah Diregistrasi
oleh
pemilik trayek berbeda). 20.
IUJK a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n Perizinan B a r u : 1)
Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap;
2)
pas foto P e n g u s a h a ( u k u r a n 3x4);
3)
copy Sertifikat Badan
Usaha
(SBU)
yang
Asosiasi / Lembaga; 4)
NPWP;
5)
KTP Asli Direktur/Pemilik;
6)
copy IG/HO;
7)
copy Ijasah Penanggung Jawab Bidang Teknik;
8)
copy KTP Penanggung Jawab Bidang Teknik;
9)
sertifikat Keterampilan Kerja dari Asosiasi.
b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n
Perizinan:
1)
akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap;
2)
pas foto P e n g u s a h a ( u k u r a n 3x4);
3)
copy Sertifikat Badan
Usaha
(SBU)
yang
telah diregistrasi
oleh
Asosiasi/Lembaga; 4) N P W P
...
17
4)
NPWP;
5)
bukti
pelunasan
pajak
Daerah
bulan dan/atau tahun
berjalan
sesuai dengan kegiatan usahanya; 6)
KTP asli Direktur/Pemilik;
7)
copy Ijasah Penanggung Jawab Bidang Teknik;
8)
copy KTP Penanggung Jawab Bidang Teknik;
9)
Izin Lama;
10) c o p y I G d a n H e r e g i s t r a s i ; 11) s e r t i f i k a t k e t e r a m p i l a n k e r j a d a r i A s o s i a s i . c.
D o k u m e n Persyaratan Perubahan Perizinan: 1)
akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap;
2)
p a sFoto Pengusaha )
(3x4);
copy Sertifikat Badan
Usaha (SBU) yang Telah Diregistrasi
oleh
Asosiasi / Lembaga; 4)
NPWP;
5)
bukti
pelunasan
pajak
daerah
bulan dan/atau tahun
berjalan
sesuai dengan kegiatan usahanya; 6)
KTP Asli Direktur/Pemilik;
7)
copy IG/HO;
8)
copy Ijasah Penanggung Jawab Bidang Teknik;
9)
copy KTP Penanggung Jawab Bidang Teknik;
1 0 ) scan Izin
Lama;
11) s e r t i f i k a t k e t e r a m p i l a n k e r j a d a r i A s o s i a s i . IPTP a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1) K T P
Pemohon;
2) s u r a t I z i n P e r u s a h a a n
(IG/IUP/TDP);
3) s e r t i f i k a t k e p e m i l i k a n l a h a n / P e r j a n j i a n
Sewa/MoU;
4) r e k o m e n d a s i d a nB e r i t a A c a r a P e m e r i k s a a n L a p a n g a n T i m T e k n i s d a r i D i n a s P e r h u b u n g a n (Asli); 5) s u r a t
pernyataan
belum
memiliki
Izin/mengajukan
Izin
Pengelolaan Tempat Parkir. D o k u m e n Persyaratan Perpanjangan 1) K T P
Perizinan:
Pemohon;
2) S u r a t I z i n P e r u s a h a a n
(IG/IUP/TDP);
3) r e k o m e n d a s i d a nB e r i t a A c a r a P e m e r i k s a a n L a p a n g a n T i m T e k n i s d a r i D i n a s P e r h u b u n g a n (Asli); 4) b u k t i p e m b a y a r a n P a j a k P a r k i r D a e r a h 3 (tiga) b u l a n t e r a k h i r ; 5) I z i n P e n g e l o l a a n T e m p a t P a r k i r s e b e l u m n y a . 22. Izin
18
22.
Izin Penyelenggaraan
Reklame
a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : 1)
scan K T P P e m o h o n a t a u K T P P e m i l i k A d v e r t i s i n g ;
2)
Desain G a m b a r Pemasangan Reklame pada titik lokasi;
3)
scan
STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB
masih berlaku (Reklame 4)
scan
Gambar
Kendaraan);
Konstruksi
menggunakan tiang
yang
Reklame
untuk
perhasngan
yang
pancang;
5)
scan P e t a L o k a s i y a n g D i m o h o n ;
6)
scan
S u r a t Ijin Perusahaan (IG/IUP/TDP/IUMK)
dan Tanda
Bukti
P e m b e r i t a h u a n / P e n d a f t a r a n / P e n d a t a a n U s a h a M i k r o d a n Kecil; 7)
scan
Surat
Pernyataan
kesanggupan
terhadap segala resiko penyelenggaraan 8)
scan tidak
d a n
bertanggungjawab
reklame yang dimohon;
Sewa tanah/lahan/bangunan dari Pemilik atau keberatan
dari
pemilik
Pernyataan
tanah/Lahan/bangunan,
dengan
dilampiri bukti Lunas PBB T a h u n Terakhir. 9)
S P P R d a n Perjanjian Kerjasama bagi
permohonan;enis reklame d i
JPO; 10) S P P R b a g i p e r m o h o n a n j e n i s r e k l a m e d iB a n d o J a l a n b. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r p a n j a n g a n
Perizinan:
1) scan K T P P e m o h o n a t a u K T P P e m i l i k 2 ) scan F o t o d a n N a s k a h 3 ) scan
Advertising;
Reklame;
STNK d a nSurat Ketetapan Pajak Daerah P K B / B B N K B
masih berlaku (Reklame
Kendaraan);
4 ) scan B u k t i P e l u n a s a n P a j a k R e k l a m e t a h u n 5 ) scan Izin P e n y e l e n g g a r a a n 6 ) scan
Surat
Pernyataan
tidak
Sewa
sebelumnya;
Reklame T a h u n Sebelumnya. kesanggupan
terhadap segala resiko penyelenggaraan 7 ) scan
d a n
bertanggungjawab
reklame yang dimohon;
tanah/lahan/bangunan dari Pemilik atau
keberatan
dari
yang
pemilik
Pernyataan
tanah/Lahan/bangunan,
dengan
dilampiri bukti Lunas PBB T a h u n Terakhir; 8) S P P R d a n P e r j a n j i a n K e r j a s a m a b a g i p e r m o h o n a n j e n i s r e k l a m e d i JPO; 9) S P P R b a g i p e r m o h o n a n j e n i s r e k l a m e d iB a n d o J a l a n . 23. Izin Usaha A n g k u t a n a. D o k u m e n P e r s y a r a t a n P e r i z i n a n B a r u : jl) K T P
pemohon;
2) S u r a t I z i n P e r u s a h a a n
(HO/SIUP/TDP);
3) r e k o m e n d a s i d a nB e r i t a A c a r a P e m e r i k s a a n L a p a n g a n T i m T e k n i s d a r i D i n a s P e r h u b u n g a n K o t a B a n d u n g (asli); 4 ) f o t o ..
19
4) f o t o G a r a s i / T e m p a t
P e n y i m p a n a n K e n d a r a a n (dari berbagai s u d u t
pandang); 5) S u r a t P e r n y a t a a n K e p e m i l i k a n P o o l / G a r a s i b e r m a t e r a i R p . (enam
ribu
rupiah)
dengan
melampirkan
Bukti
6000,00
Kepemilikan
Lahan/ Sewa/ Kontrak; 6) s u r a t p e r n y a t a a n Bandung,
kendaraan
d i ruas jalan dalanf wilayah
serta mengoperasikan
kendaraan
sesuai
Kota
dengan
izin
yang dimiliki; 7) s u r a t p e r n y a t a a n b e r m a t e r a i R p 6 . 0 0 0 . 0 0 ( e n a m r i b u r u p i a h ) y a n g menerangkan bahwa kendaraan disewakan untuk u m u m . Dokumen Persyaratan Perubahan Perizinan: 1) K T P
pemohon;
2) S u r a t I z i n P e r u s a h a a n
(IG/IUP/TDP);
3) r e k o m e n d a s i d a n B e r i t a A c a r a P e m e r i k s a a n L a p a n g a n T i m T e k n i s d a r i D i n a s P e r h u b u n g a n (asli); 4) I z i n U s a h a A n g k u t a n y a n g t e l a h d i m i l i k i ; 5) f o t o G a r a s i / T e m p a t
P e n y i m p a n a n K e n d a r a a n (dari berbagai
sudut
pandang); 6) s u r a t P e r n y a t a a n K e p e m i l i k a n P o o l / G a r a s i b e r m a t e r a i R p . (enam
ribu
rupiah)
dengan
melampirkan
Bukti
6000.-
Kepemilikan
Lahan /Sewa / Kontrak; 7) s u r a t p e r n y a t a a n Bandung,
serta
kendaraan
di ruas jalan dalam
mengoperasikan
kendaraan
wilayah
sesuai
dengan
Kota izin
yang dimiliki; 8) s u r a t p e r n y a t a a n b e r m a t e r a i R p 6 . 0 0 0 . 0 0 ( e n a m r i b u r u p i a h ) y a n g menerangkan bahwa kendaraan disewakan untuk u m u m . 24.
Izin Lingkungan D o k u m e n Persyaratan Perizinan Baru: 1)
KTP Asli Pemohon;
2)
Izin Terkait (Perizinan Yang S u d a h Terbit);
3)
Sertifikat/Perjanjian Sewa/MOU;
4)
b u k t i P e l u n a s a n P B B 3 (tiga) T a h u n T e r a k h i r ;
5)
bukti Sosialisasi/Pemberitahuan Kepada
6)
Surat Persetujuan Pemanfaatan ruang (SPPR)/BKPRD;
7)
rekomendasi K B U (Khusus Kawasan B a n d u n g Utara);
8)
p e t a S i t e P l a n / B l o k Plan/Master
9)
foto Lokasi;
Plan l o k a s i y a n g d i m o h o n ;
10) a s l i P e n g e s a h a n D o k u m e n U P L / U K L B. PERSYARATAN
PENCABUTAN
Warga;
(AMDAL).
PERIZINAN ATAS
PERMOHONAN
1.
surat Permohonan Pencabutan dari Pimpinan Perusahaan;
2.
fotocopy K T P P i m p i n a n Perusahaan;
3.
d o k u m e n asli Perizinan yang a k a n dicabut. C.
KETENTUAN
20 KETENTUAN W A K T U LAYANAN LAINNYA. XTT A T / T T T
NO
J E N I S LAYANAN
T
A V
A
AT A
AT
KETERANGAN
WAKTU LAYANAN (HARI K E R J A ) 4
Layanan
selesai
1
reiayanan oaiinan izin
2
Pelayanan Legalisasi Izin
4
L a y a n a n selesai
3
Penangguhan Pelayanan Izin
7
L a y a n a n selesai
4
Pelayanan P e m b e k u a n Izin
7
L a y a n a n selesai
5
Pelayanan Pembatalan Izin
7
L a y a n a n selesai
6
Pelayanan Pencabutan Izin
7
L a y a n a n selesai
7
Pelayanan
3
Tindak lanjut Pengaduan
Pengaduan
WALIKOTA
BANDUNG,
ttd.
MOCHAMAD
RIDWAN
KAMIL
20
KETENTUAN WAKTU LAYANAN NO
LAINNYA.
J E N I S LAYANAN
WAKTU LAYANAN (HARI K E R J A ) 1 AAA AA VA
A AA^AAAJ
I CETERANGAN
A AW
1
Pelayanan Salinan Izin
2
P elayanan Legalisasi Izin
4
L a y a n a n selesai L a y a n a n selesai
3
P enangguhan Pelayanan Izin
7
Layanan
selesai
4
Pelayanan Pembekuan Izin
7
Layanan
selesai
5
Pelayanan Pembatalan Izin
7
Layanan
selesai
6
P elayanan Pencabutan Izin
7
L a y a n a n selesai
7
P elayanan
3
Tindak lanjut Pengaduan
Pengaduan
4
T
WALIKOTA
1
*
BANDUNG,
ttd
MOCHAMAD dengan aslinya UKUM DAN HAM,
IFUDIN, SH. Tingkat I 111 199603 1 0 0 2
RIDWAN
KAMIL
LAMPIRAN XII :PERATURAN WALIKOTA NOMOR TANGGAL
BANDUNG
:265 T^HUN 2016 : 2 4P e b r u a r i 2 0 1 6
B E N T U K F O R M A T T D U K (TANDA DAFTAR USAHA KECIL) T D U M (TANDA DAFTAR USAHA MIKRO)
DAN
A. B E N T U K F O R M A T S U R A T P E M B E R I T A H U A N Kepada:
Perihal
Yth. Bapak Walikota Bandung Melalui : Yth. Bapak Kepala BPPT Kota Bandung
PEMBERITAHUAN KEGIATAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
di Bandung Dengan hormat, a. b. c. d.
S a y a y a n g b e r t a n d a t a n g a n d ib a w a h i n i : Nama Alamat Nomor KTP Nomor Telepon Genggam
D e n g a n i n i m e n y a m p a i k a n Pemberitahuan b a h w a s a y a m e m i l i k i k e g i a t a n usaha, dengan data sebagai berikut: a. N a m a Kegiatan Usaha b. Alamat Kegiatan Usaha c. Jenis Kegiatan Usaha d. Peralatan usaha yang Digunakan e. Tempat Usaha yang milik sendiri/sewa/konttak Digunakan f. Jumlah Modal Usaha (tidak t e r m a s u k Tanah dan bangunan) Demikian Pemberitahuan ini saya sampaikan dengan sebenarnya u n t u k m e n d a p a t T a n d a B u k t i Legalitas dari P e m e r i n t a h Kota Baridung, d a n apabila dikemudian hari terbukti Pemberitahuan ini tidak benar, m a k a saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan perkenannya, saya sampaikan terima kasih. Bandung, Yang Membuat Pemberitahuan, Tanda tangan Materai R p 6.000
Mengetahui: Ketua Rukun
Warga,
Ketua R u k u n Tetangga,
B. B E N T U K F O R M A T T D U K (TANDA D A F T A R U S A H A K E C I L
s^.=sp:
PERSEORANGAN)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN T E R P A D U
J a l a n Cianjur No.34 B a n d u n g Telp. 0 2 2 - 7 2 1 7 6 0 8 / 7 2 1 7 6 6 3 F a x 0 2 2 - 7 2 1 7 6 6 3
TANDA D A F T A R USAHA K E C I L B E R D A S A R K A N U N D A N G - U N D A N G N O M O R 2 0T A H U N 2 0 0 8 T E N T A N G U S A H A M I K R O K E C I L D A N M E N E N G A H JUNCTO P E R A T U R A N P E M E R I N T A H N O M O R 1 7 T A H U N 2 0 1 3 T E N T A N G PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG U^AHA MIKRO KECIL DAN NOMOR
MENENGAH
BERLAKU S/D TANGGAL
AGEND,\ PENDAFTARAN
TANGGAL:
NOMOR
NAMA KEGIATAN
USAHA
ALAMAT KEGIATAN
USAHA
NOMOR TELEPON JUMLAH MODAL NAMA PELAKU USAHA JENIS KEGIATAN
USAHA
KBLI
Bandung,
2 0 ....
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,
NIP. Tembusan: 1. K e p a l a D i n a s K o p e r a s i , U s a h a K e c i l M e n e n g a h d a n P e r i n d u s t r i a n P e r d a g a n g a n Kota Bandung; 2. C a m a t .
3
C. B E N T U K F O R M A T T D U M ( T A N D A D A T A U S A H A
MIKRO)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN T E R P A D U Jalan Cianjur No.34 B a n d u n g Telp. 0 2 2 - 7 2 1 7 6 0 8 / 7 2 1 7 6 6 3 Fax 022-721766
TANDA DATA USAHA M I K R O BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL D A N M E N E N G A H JUNCTO P E R A T U R A N P E M E R I N T A H N O M O R 1 7 T A H U N 2 0 1 3 T E N T A N G PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERLAKU S/D TANGGAL
NOMOR
AGENDA
TANGGAL:
PENDAFTARAN
NOMOR NAMA KEGIATAN
USAHA
ALAMAT KEGIATAN
USAHA
NOMOR TELEPON
:
JUMLAH MODAL
:
NAMA PELAKU USAHA JENIS KEGIATAN
USAHA
KBLI
Bandung,
2 0 ...
KEPALA BADAN PELAYANAN PEklZINAN TERPADU,
NIP. Tembusan: 1. K e p a l a D i n a s K o p e r a s i , U s a h a K e c i l M e n e n g a h d a n P e r i n d u s t r i a n P e r d a g a n g a n Kota Bandung; 2. C a m a t .
4
D. B A G A N A L U R P E N E R B I T A N T D U K B A G I U S A H A K E C I L P E R S E O R A N G A N Mutu Baku
Pelaksana Kepala No
Kegiatan
Mengajukan PemberitahuanKegiatan Usaha Kecil Perseorangan
Pelaku Usaha Kecil
(
Kecamatan melalui Kasi Ekbang dan LH
Bidang
Petugas Cetakan
Kepala B P P T
Membuat Persetujuan atas hasil lapangan atau penolakan terhadap hasil laporan
Waktu
Form/Dok umen, Sistem aplikasi
y
Sistem aplikasi,
Melakukan verifikasi Berkas dan Melakukan Pengecheckan Lapangan.
Melaporkan hasil pengecheckan lapangan
Kelengkapan
Informasi Persyaratan, dan waktu layanan
2 hari
Informasi, Formulir Terisi
1 hari
Dokumen Pengecheckan Lapangan
Dokumen
Tidak
Sistem aplikasi
Sesuai
-co V
Sistem aplikasi
Keluaran
Persyaratan terverifikasi/ 2 hari Notifikasi Penolakan
Pemohon Melakukan Survey Indek Kepuasan
MencetakTDUK
zo
Sistem aplikasi,
1 hari
Dokumen TDUK
1 hari
Dokumen TDUK
Dokumen
V MenandatangiTDUK
Dokumen
Menyampaikan TDUK/notifikasi
Sistem aplikasi
Dokumen TDUK
5
E. B A G A N A L U R P E N E R B I T A N T D U M B A G I U S A H A
MIKRO
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
Kepala No
Kegiatan
Pelaku Usaha Kecil
Kecamatan melalui Kasi Ekbang dan LH
Bidang
Petugas Cetakan
Kelengkapan
Kepala B P P T
Mengajukan PemberitahuanKegiatan Usaha Kecil Perseorangan
Form/Dok umen, Sistem aplikasi
Melakukan verifikasi Berkas dan Melakukan Pengecheckan Lapangan.
Sistem aplikasi,
Tidak
Sesuai
Sistem aplikasi
CO
Membuat Persetujuan atas hasil lapangan atau penolakan terhadap hasil laporan
Sistem aplikasi
Keluaran
Informasi Persyaratan, dan waktu layanan
2 hari
Informasi, Formulir Terisi
1 hari
Dokumen Pengecheckan Lapangan
Dokumen
Melaporkan hasil pengecheckanlapangan
Pemohon Melakukan Survey Indek Kepuasan
iWaktu
Jika persyaratan lengkap dan benar
Persyaratan terverifikasi/ 2 hari Notifikasi Penolakan
COD
Sistem aplikasi,
Mencetak T D U M
1 hari
Dokumen TDUM
1 hari
Dokumen TDUM
Dokumen
MenandatangiTDUM
Dokumen
Menyampaikan T D U M / notifikasi
Sistem aplikasi
WALIKOTA
Dokumen TDUM
BANDUNG,
ttd. MOCHAMAD i dengan aslinya UKUM D A N HAM,
AIFUDIN, S H . a Tingkat I NIP. 1 9 6 9 0 1 1 1 1 9 9 6 0 3 1 0 0 2
RIDWAN
KAMIL
Petugas POS
