PROGRAM DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2016 MARGARETHA BUNGA (KEPALA BIDANG KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN) DISAMPAIKAN PADA RAPAT SINKRONISASI KELEMBAGAAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KP KUPANG, 5 APRIL 2016
1
INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN Berada di daerah tropis dalam posisi silang antar 2 benua (Benua Asia dan Benua Australia) serta 2 samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) Perubahan musim diakibatkan oleh perubahan musim yang terjadi di kedua benua Pertukaran masa air antara kedua samudera akan melalui Perairan Indonesia dan mempengaruhi kehidupan di laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia (memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang)
CORAL TRIANGLE
AMAZON
CONGO BASIN
Jumlah pulau 17.504 Garis pantai 95.181 km Luas lautan 5,8 juta km2 (terdiri dari 2,3 juta km2 perairan kepulauan, 0,8 juta km2 periran tritorial, dan 2,7 juta km2 perairan ZEEI) Luas daratan 1.910.931,32 km2 Dari 60 lokasi minyak dan gas Indonesia, 70% berada di laut Cadangan minyak di laut sekitar 9.1 Billion Barrels Wisata bahari 10 besar dunia untuk perikanan tangkap 2
POTENSI EKONOMI KELAUTAN
Rp 48,8 trilyun dari ikan
Transportasi laut
Rekreasi
US$12000/km2
3
US$ 31,78 juta
Migas
Industri kreatif
US$ 40 milyar biofarma
VISI DAN MISI VISI KKP: Pembangunan KP yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
MISI KKP: 1.Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2.Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3.Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
VISI BPSDMPKP: Mencetak SDM Unggul bagi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan masyarakat
MISI BPSDMKP: 1. Mencetak SDM KP yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya KP 2. Mencetak SDM KP yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk KP 3. Mencetak SDM KP yang mampu memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya KP
Lingkungan Strategis Pembangunan Kelautan & Perikanan
Kelautan
Potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal
Potensi biodiversity untuk pemanfaatan keekonomian yg belum optimal
Perikanan
Ikan sebagai Sumber Asupan Protein&Gizi Masyarakat Trend konsumsi Ikan Dunia Semakin Meningkat
Masyarakat pesisir&pulau2 kecil masih miskin&belum banyak tersentuh dalam pelayanan dasar serta kesempatan ekonomi
5
Tujuan dekonsentrasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan tahun 2016 adalah : 1. Mendukung pelaksanaan kebijakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat partisipatif; 2. Meningkatkan sinergitas kapasitas kelembagaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP, antara kelembagaan pemerintah dan kelembagaan pelaku utma/usaha perikanan; 3. Meningkatkan daya saing dan profesionalismetenaga penyuluh perikanan dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan 4. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasipenyuluhan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikananberbasis 6 pada sistem informasi manajemen penyuluhan.
1
Sasaran pelaksanaan dekonsentrasi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan Tahun 2016 meliputi : 1. Kelembagaan pelaku utama/usaha perikanan dengan total kelompok yang disentuh penyuluhan dan pemberdayaan sebanyak 1.405 kelompok, dengan target spesifik penumbuhan kelompok sebanyak 135 kelompok, peningkatan kelas kelompok sebanyak 164 kelompok, serta peningkatan produksi sebanyak 65 kelompok. 2. Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Skala Mikro, Usaha Skala Kecil dan Usaha Skala Menengah dalam hal ini termasuk bagian dari sasaran point 2 (bagian yang tidak terpisahkan dari 60.000 kelompok yang disuluh dan diberdayakan). 3. Penyuluh perikanan PNS sebanyak 81 orang, Penyuluh Perikanan Bantu sebanyak 46 orang, dan Penyuluh Perikanan Swadaya sebanyak 415 orang. 7
Output dan komponen kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang didekonsentrasikan tahun 2016 NO
OUTPUT
KOMPONEN KEGIATAN
1
KELOMPOK YANG DISULUH
a. Operasional penumbuhan kelompok dan calon kelompok mandiri b. Penilaian Kelompok Perikanan Teladan Provinsi c. Pertemuan kelompok mendukung peningkatan produksi perikanan d. Sinkronisasi kelembagaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP e. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) f. Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadaya g. Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi h. Percontohan Penyuluhan Perikanan i. Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan KP Spesifik Lokasi
8
2
• Dokumen Kesekretariatan Kegiatan Penyuluhan KP
Operasional Database Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Perikanan (SIMLUH KP) Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP Monitoring dan Evaluasi
3
• Layanan Perkantoran
Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor
9
Program/Kegiatan Dana DekonsentrasiTahun 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan. Penumbuhan Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Penilaian Kelompok Perikanan Teladan Provinsi Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi Pertemuan Kelompok Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Sinkronisasi Kelembagaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadaya Percontohan Penyuluhan Perikanan Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan KP Spesifik Lokasi Operasional Database Simtem Informasi Manajemen Penyuluhan Perikanan (SIMLUH KP) 12. Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan 13. Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP Monitoring dan Evaluasi 14. Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor
Sasaran, Indikator dan Target Dana Dekonsentrasi Tahun 2016 PROGRAM
SASARAN
Pengembangan SDM dan Masyarakat KP yang memiliki Pemberdayaan Masyarakat kemandirian Kelautan dan Perikanan
Penyuluhan dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha di kawasan perikanan
INDIKATOR
TARGET
Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok)
164
Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat usahanya dari skala mikro ke kecil dan kecil ke skala menengah (orang)
150
Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok) Jumlah penumbuhan kelompok pelaku usaha perikaan Jumlah petugas yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang) Penerapan inovasi teknologi melalui percontohan penyuluhan (unit) Kab Kupang dan Lembata Jumlah Lembaga Keuangan Mikro/LKM/Koperasi yang terbentuk
1.405 135 541 2
65
Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan
Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan (kelompok)
65
Jumlah pendamping kp yang meningkat daya saingnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendukung peningkatan produksi usaha perikanan (orang)
21
Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien
Persentase dokumen penatausahaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP
100%
Kegiatan Prioritas dan Unggulan tahun 2016 Program Prioritas 2016 NO 1 2 3 4
KEGIATAN Pendampingan Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Produksi KP Sertifikasi Penyuluh Dalam Rangka Peningkatan Produksi Percontohan Penyuluhan Perikanan P3D Penyuluh Perikanan
VOLUME 65 Kelompok 415 Orang 2 Paket 81 Penyuluh
Program Unggulan 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEGIATAN Peningkatan Kelas Kelompok Penumbuhan Kelompok Pembinaan/Pengukuhan Penyuluh Swadaya Pusdaya Mina Mandiri KP Unjuk Kerja Penyuluhan KP (GEMPITA) BOP Penyuluh KP Penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Manager Perikanan Fasilitasi/Dukungan peningkatan usaha mikro kecil menengah Penguatan Kelembagaan Kelompok (Koperasi/LPM)
VOLUME 164 Kelompok 135 Kelompok 415 Orang 34 paket 0 paket 81 Orang 45 Orang 1 Orang 0 Paket 0 Paket
2
SINERGI KEGIATAN PENYULUHAN KP ANTARA PUSAT-DAERAH
13
ALASAN MENGAPA PERLU SINERGI DALAM PEMBANGUNAN Penyebaran Potensi dan Sumber Daya di Daerah yang tidak merata
Keterbatasan sumber pendanaan Pemerintah dan pemerintah daerah
Sinergitas Program dan Kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antarPemerintah Daerah
Untuk mempercepat pencapaian Target Pembangunan
14
BAGAIMANA MELAKUKAN SINERGI PUSAT-DAERAH Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional)
Koordinasi dan Komunikasi yang Intensif Pusat-Daerah (formal dan informal), seperti Konsultasi Triwulanan, Ratek/Rakor, dll
Menguatkan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi,
Review Regulasi Sumber : Disarikan dari Paparan Direktur Otonomi Daerah, BAPPENAS Pada Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Regulasi Perencanaan Pembangunan dalam Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
15
Amanat UU 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu
SINERGITAS PUSAT-DAERAH
Menteri
Menetapkan pedoman, norma, kriteria, dan standar Penyuluhan
Gubernur
Melakukan pembinaan & pengawasan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan swadaya di tingkat provinsi
Bupati / Walikota
Melakukan pembinaan & pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh PNS di kecamatan, penyuluh swasta, dan swadaya di kabupaten/kota
Meningkatkan sinergisitas pusat-daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Meningkatkan peran serta Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan, tidak hanya bergantung kebijakan dan kelembagaan pusat Alokasi APBN dan APBD yang proporsional untuk penyelenggaraan penyuluhan di Daerah 16
PERMEN KP No. 38 Tahun 2013 Pasal 5 Ayat 4 dan Pasal 7 ayat 1
Pendekatan sinergitas pelaksanaan Penyuluhan Perikanan dilakukan oleh kelembagaan Penyuluhan Perikanan pusat dan daerah serta kelembagaan penyuluhan lain yang meliputi: a. Forum Penyuluhan; dan b. Membentuk koordinator penghubung penyuluh perikanan pusat dan daerah. Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam aspek kelembagaan meliputi: Penguatan dan koordinasi kelembagaan Penyuluhan Perikanan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan swadaya secara sinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 17
DEMPOND PENYULUH PERIKANAN, DAN TEMU LAPANG PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANAN
TUJUAN: • • • • • •
Meningkatkan jiwa kewirausahaan Memfasilitasi percontohan Mengembangkan kemampuan dan keterampilan Mengembangkan penerapan paket teknologi terekomendasi Meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/usaha Mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha sektor KP
UNIT PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANAN Tahun 2013 = 13 Lokasi Tahun 2014 = 5 Lokasi Tahun 2015 = 10 Lokasi
PERAN PENYULUH PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 2. Memberikan motivasi dan mengembangkan potensi 3. Memberikan bimbingan dan pendampingan manajemen, teknis, dan pemasaran usaha perikanan 4. Memberikan bimbingan dan pendampingan peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing 5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses permodalan usaha, sarana produksi, teknologi, dan pasar 6. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi
TERIMA KASIH
20
