BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1718, 2015
PERPUSNAS. Pelimpahan. Penyelenggaraan. Dekonsentrasi. Tahun Anggaran 2016.
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa
dalam
rangka
efektivitas
penyelenggaran
urusan
pemerintahan
perpustakaan,
perlu
melimpahkan
dan
efisiensi
di
bidang
sebagian
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah melalui dekonsentrasi; b.
bahwa
berdasarkan
Pasal
16
ayat
(5)
Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pelimpahan
Kepala
Perpustakaan
Urusan
Nasional
Pemerintahan
tentang
Perpustakaan
Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-2-
dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016; Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
Undang-Undang
Nomor
43
Tahun
2007
tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-3-
Rencana
Pembangunan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Pemerintah
Keuangan di
Wilayah
Gubernur Provinsi
Sebagai
Wakil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
tentang
Perubahan
Keenam
atas
Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 13. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun
2001
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-4-
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012
tentang
Perubahan
atas
Keputusan
Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN NASIONAL
URUSAN KEPADA
PEMERINTAH
PEMERINTAHAN GUBERNUR
DALAM
RANGKA
PERPUSTAKAAN
SEBAGAI
WAKIL
PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Dekonsentrasi
adalah
pelimpahan
wewenang
dari
Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. 2.
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah
yang
mencakup
semua
penerimaan
dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3.
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah
dokumen
perencanaan
nasional
untuk
periode 1 (satu) tahun. 4.
Rencana Kerja Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disingkat Renja-Perpusnas adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5.
Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional yang
selanjutnya
disebut
RKA-Perpusnas
adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-5-
program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana
Kerja
Pemerintah
dan
Rencana
Strategis
Perpustakaan nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta
anggaran
yang
diperlukan
untuk
melaksanakannya. 6.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
7.
Perpustakaan
Nasional
yang
selanjutnya
disebut
Perpusnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan
yang
berfungsi
sebagai
perpustakaan
pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 8.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih
kegiatan
pemerintah/lembaga
yang
untuk
dilaksanakan mencapai
instansi
sasaran
dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat
yang
dikoordinasikan
oleh
instansi
pemerintah. 9.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya
tersebut
sebagai
masukan
untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-6-
pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang perpustakaan. 11. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah
dokumen
yang
menginformasikan
gambaran
umum dan penjelasan mengenai keluaran Kegiatan yang akan
dicapai
sesuai
kementerian/lembaga
dengan yang
tugas
memuat
dan
latar
fungsi
belakang,
penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan. 12. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan, dan besaran biaya dari setiap komponen suatu Kegiatan. 13. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional. 14. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. 15. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional. 16. Eselon I Pembina adalah Unit Kerja Eselon I Pembina kegiatan Dekonsentrasi lingkup Perpusnas sesuai tugas dan fungsinya.
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI Pasal 2 (1)
Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah
di
daerah
dimaksudkan
untuk
meningkatkan sinergi pembangunan dan pengembangan perpustakaan. (2)
Penyelenggaraan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a.
memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat
dan
perpustakaan
daerah
dalam
sebagai
sarana
pembangunan pembelajaran
masyarakat sepanjang hayat;
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-7-
b.
meningkatkan
minat
baca
masyarakat
melalui
akses
layanan
perpustakaan; c.
meningkatkan
kemampuan
perpustakaan kepada masyarakat; dan d.
meningkatkan peran perpustakaan daerah melalui pengembangan sumber daya perpustakaan dalam rangka
memenuhi
penelitian,
kebutuhan
pelestarian,
pendidikan,
informasi,
dan
rekreasi
pemustaka di seluruh wilayah tanah air. Pasal 3 Penyelenggaraan
Dekonsentrasi
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip: a.
tertib;
b.
efisien;
c.
ekonomis;
d.
efektif;
e.
transparan;
f.
bertanggung jawab; dan
g.
patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN Pasal 4
(1)
Urusan
pemerintahan
Perpusnas
pada
tahun
yang 2016
menjadi
kewenangan
dilimpahkan
kepada
Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah. (2)
Pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi bidang perpustakaan. Pasal 5
(1)
Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan,
dan
bertanggung
jawab
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-8-
(2)
Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dijabarkan
dalam
bentuk
Program, Kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi bidang perpustakaan. (3)
Lingkup
urusan
pemerintahan
yang
dilimpahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan RKP, Renja-Perpusnas Tahun 2016 dan RKA- Perpusnas Tahun 2016.
Pasal 6 (1)
Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimuat dalam RKAPerpusnas dan DIPA Perpusnas Tahun 2016.
(2)
Tata
cara
Perpusnas
penyusunan serta
RKA-Perpusnas
penetapan
atau
dan
DIPA
pengesahannya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3)
Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Kegiatan bidang pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi, bidang
pengembangan
sumber
daya
perpustakaan,
promosi, dan sosialisasi minat baca. (4)
Rincian Program Kegiatan Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a.
pembinaan administrasi Kegiatan;
b.
monitoring dan evaluasi;
c.
pemasyarakatan minat baca dan perpustakaan; dan
d.
pelaksanaan lomba, meliputi: 1.
lomba perpustakaan tingkat SMA;
2.
lomba perpustakaan umum terbaik;
3.
lomba perpustakaan sekolah terbaik;
4.
lomba pustakawan berprestasi; dan
5.
lomba minat baca.
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-9-
BAB IV PENGANGGARAN Pasal 7 Alokasi
anggaran
Dekonsentrasi
untuk
masing-masing
provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM Pasal 8 (1)
Perencanaan dan penganggaran Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala melalui Sekretaris Utama berkoordinasi dengan Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab Kegiatan.
(2)
Kepala memberitahukan kepada Gubernur mengenai rencana Kegiatan yang akan didekonsentrasi setiap awal tahun setelah ditetapkan pagu sementara.
(3)
Kepala mengundang Kepala Badan/Kantor Perpustakaan Provinsi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seluruh Indonesia untuk menyusun Kegiatan Dekonsentrasi secara nasional.
(4)
Hasil penyusunan Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi KAK dan RAB.
(5)
KAK dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Deputi. BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 9
(1)
Gubernur pelaksanaan,
mengoordinasikan penyaluran,
dan
penatausahaan pertanggungjawaban
keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal keuangan di daerah untuk
Kegiatan
Dekonsentrasi
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-10-
bidang perpustakaan. (2)
Kepala SKPD yang membidangi perpustakaan yang ditunjuk dan diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Program Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan bertindak sebagai pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan. Pasal 10
(1)
Dalam pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan di daerah yang terdiri atas: a.
Kuasa Pengguna Anggaran;
b.
Pejabat Pembuat Komitmen;
c.
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar; dan
d. (2)
Bendahara Pengeluaran.
Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Badan/Kantor Perpustakaan Provinsi.
(3)
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Badan/Kantor Perpustakaan Provinsi.
(4)
Dalam
hal
Perpustakaan lainnya
maka
nama
nomenklatur
Provinsi
digabungkan
yang
menjadi
Badan/Kantor dengan
pejabat
bidang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah Pegawai dalam lingkup perpustakaan. Pasal 11 Gubernur selaku penerima pelimpahan wewenang mempunyai tanggung jawab: a.
melaporkan
Kegiatan
Dekonsentrasi
bidang
perpustakaan kepada DPRD Provinsi; b.
mensinkronkan Dekonsentrasi
dan bidang
mensinergikan perpustakaan
Kegiatan dengan
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-11-
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; c.
mengoordinasikan Dekonsentrasi
penyelenggaraan
bidang
perpustakaan
Kegiatan dalam
rangka
keterpaduan pembangunan di daerahnya; d.
mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi bidang
perpustakaan
terhadap
pemerintah
kabupaten/kota di wilayahnya; e.
melakukan koordinasi dalam penyampaian pelaporan penyelenggaraan perpustakaan
Kegiatan kepada
Dekonsentrasi
Kepala
dengan
bidang tembusan
Sekretaris Utama dan Deputi. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 12 (1)
Kepala SKPD Provinsi yang membidangi perpustakaan selaku
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Dekonsentrasi
menyusun laporan pertanggung jawaban yang meliputi:
(2)
a.
laporan manajerial; dan
b.
laporan akuntabilitas.
Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
(3)
a.
perkembangan realisasi penyerapan dana;
b.
pencapaian target keluaran;
c.
kendala yang dihadapi; dan
d.
saran tindak lanjut.
Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
(4)
a.
neraca;
b.
laporan realisasi anggaran; dan
c.
catatan atas laporan keuangan.
Laporan
manajerial
dan
laporan
akuntabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan setiap triwulan kepada Gubernur dan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama.
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-12-
Pasal 13 (1)
Selain laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala SKPD Provinsi juga menyusun Laporan teknis.
(2)
Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a.
data perkembangan perpustakaan;
b.
profil perpustakaan;
c.
perkembangan peningkatan minat baca masyarakat;
d.
statistik pengunjung perpustakaan;
e.
statistik buku terbaca;
f.
daftar buku terbitan di daerahnya;
g.
katalog induk daerah;
h.
bibliografi daerah; dan
i.
laporan
pelaksanaan
rapat
koordinasi
pengembangan perpustakaan di wilayahnya masingmasing. (3)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
disampaikan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur
dan
kepada
Kepala
dengan
tembusan
Sekretaris Utama. BAB VIII PEMBINAAN Pasal 14 (1)
Sekretaris Utama dan Deputi melakukan pembinaan Kegiatan Dekonsentrasi di bidang perpustakaan.
(2)
Pembinaan sebagaimana perencanaan
yang
dilakukan
dimaksud Program,
oleh
pada
Sekretaris ayat
administrasi
(1)
Utama meliputi
keuangan,
aset,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan. (3)
Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, supervisi, dan bimbingan teknis.
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-13-
BAB IX EVALUASI DAN PENGAWASAN Pasal 15 (1)
Untuk
meningkatkan
penyelenggaraan
efisiensi
Kegiatan
dan
Dekonsentrasi
efektivitas bidang
perpustakaan dilakukan evaluasi dan pengawasan. (2)
Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara internal dilaksanakan oleh Inspektorat Perpusnas dan/atau tim yang dibentuk oleh Kepala. Pasal 16
Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi anggaran sesuai dengan prinsip penghargaan dan hukuman (reward and punishment). BAB X PENUTUP Pasal 17 Peraturan
Kepala
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1718
-14-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2015 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI SULARSIH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
