c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Bagi Guru Bantu, Guru Madrasah Diniyah, siswa/I Madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah, SD dan SMP Swasta di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
28
Tahun
1990
tentang
Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah;
58
Tahun
2005
tentang
9. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007;
16. Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.;
17. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah; Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007;
19. Keputusan Gubernur Nomor 107 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan melalui Belanja Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Keputusan Gubernur Nomor 520/2007 tentang Pemberian Bantuan
Keuangan
Kepada
Organisasi
Pemerintah/Non
Pemerintah dan Lembaga Lainnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007;
21. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI GURU BANTU, GURU MADRASAH DINIYAH, SISWA/I MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH, SD DAN SMP SWASTA Dl
LINGKUNGAN
JAKARTA.
PROVINSI
DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas
Pendidikan
Menengah
dan
Tinggi
adalah
Dinas
Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bank DKI adalah lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu serta Kantor Kas.
9. Suku Dinas Pendidikan Dasar adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Sekolah Dasar Swasta adalah satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat SDS yaitu Sekolah Dasar Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13. Madrasah Ibtidaiyah Swasta adalah satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat MIS yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Sekolah Menengah Pertama Swasta adalah satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat SMPS yaitu Sekolah Menengah Pertama Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Madrasah Tsanawiyah Swasta adalah satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat MTsS yaitu Sekolah Tsanawiyah Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Guru Bantu adalah Guru honor TK, SD, SMP, SMA, SMK yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional,
17. Guru Madrasah Diniyah adalah Guru yang mengajar pada Madrasah Diniyah.
18. Siswa adalah peserta didik Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 19. Rekening
Bank adalah
rekening
giro
sekolah
dan/atau
Tabungan Monas pada Bank DKI.
BAB II TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2 (1) Tujuan pemberian bantuan adalah
a. upaya pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan SD Swasta/MI Swasta, SMP Swasta/MTs Swasta di Provinsi DKI Jakarta;
b. upaya peningkatan kinerja para guru bantu dan guru Diniyah di Provinsi DKI Jakarta.
(2)
Sasaran penerima bantuan adalah
a. Guru Bantu; b. Guru Madrasah Diniyah; c.
SD Swasta dan Ml Swasta;
d. SMP Swasta dan MTs Swasta.
(2) Daftar rincian penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai yang tercantum dalam lampiran I, II, 111 dan IV Peraturan Gubernur ini.
BAB III SUMBER DATA
Pasal 3
Penanggung jawab Sumber Data adalah :
a. LPMP untuk keabsahan dan validasi data Guru Bantu;
b. Kanwil Depag untuk keabsahan dan validasi data Guru Diniyah dan siswa Ml Swasta dan MTs Swasta;
c.
Suku Dinas Pendidikan Dasar 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk keabsahan dan validasi data SD Swasta dan SMP Swasta.
BAB IV BESARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN
Pasal 4
(1) Besaran bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan adalah sebagai berikut.
a. Guru Bantu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /orang/bulan;
b. Guru Madrasah Diniyah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
c. SD Swasta dan Ml Swasta berdasarkan perhitungan jumlah
siswa,
dialokasikan
seluruhnya
sebesar
Rp 12.729.664.333,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
d. SMP Swasta dan MTs Swasta berdasarkan perhitungan jumlah
siswa,
dialokasikan
seluruhnya
sebesar
Rp 19.197.824.000,00 (sembilan belas miliar seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). (2)
Bantuan
sekolah
dialokasikan
untuk
membiayai
kegiatan operasional pendidikan di sekolah.
(2) Bantuan
Guru
Bantu
dan
Guru
Madrasah
Diniyah
dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan.
BAB V KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN
Pasal 5
Guru bantu selaku penerima bantuan, adalah mereka yang telah aktif mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
Pasal 6
Guru Madrasah Diniyah selaku penerima bantuan, adalah mereka yang telah aktif mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
Pasal 7
Guru bantu selaku penerima bantuan berkewajiban melaksanakan
tugas mengajarv di sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari Kepala Sekolah Pasal 8
Guru Madrasah Diniyah selaku penerima bantuan berkewajiban melaksanakan
tugas
mengajar
di
Madrasah
Diniyah
yang
dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari Kepala
Kandepag
Kota
Administrasi/Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu.
Pasal 9
Sekolah selaku penerima bantuan berkewajiban :
a. membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain;
b. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. membuka rekening giro pada Bank DKI atas nama sekolah;
e. memiliki satu nomor rekening atas nama sekolah pada Bank DKI;
f. mempublikasikan di lingkungan sekolah yang mudah terlihat dan menginformasikan bantuan yang diperoleh kepada para guru, orangtua/wali siswa dan komite sekolah.
BAB VI PENCAIRAN BANTUAN
Pasal 10
(1)
Pembayaran bantuan keuangan diberikan kepada penerima bantuan melalui rekening penerima bantuan pada Bank DKI.
(2)
Mekanisme pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11
Penerima
bantuan
berkewajiban
mempertanggungjawabkan
bantuan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VIII PELAPORAN
Pasal 12
(1)
Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kegiatan pada Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah melalui Dinas Dikdas selaku koordinator paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan/kegiatan selesai.
(2)
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh koordinator kepada Kepala Biro Keuangan
selambat-lambatnya
diterimanya laporan.
5
(lima)
hari
setelah
(3)
Koordinator penerima bantuan diwa'ibkan membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan sebagaTnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur daiam hal ini Sekretaris
Daerah
dengan
tembusan
kepada
Kepala
Bapeda, Kepala Bawasda dan Kepala Biro Keuangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2007.
Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2007
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 170
