BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR t9 SER| F NOMOR ?93
rAHUN 2015 NOMOR
PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI KABUPATEN SAMOSIR ,I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR,
bahwa dalam rangka pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Menimbang
Nasional dr Puskesmas yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan drperlukan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan dana
;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanrsme Penyelenggaraan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan (Puskesmas dan Jaringannya) di Kabupaten Samosir;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Mengingat
(Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Nonror 42BO), 2
36 Tahun 2003 tentang Pembentr.rkan dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi
Undang-Undang Nomor Kabupaten Samosir
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346); 3
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 No 5, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 4
Undang-Undang Nomor
15 -f ahun 2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keurangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
J
Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerrntah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembalan Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 7
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 8.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra Nomor 5256); 9
Undang-Undang Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemdaran Negara Nomor 5587); 10
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagran Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provrnsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737), 11
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahurr 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5372), 12
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 29)
13
Peraturan Presiden Nomor
32
Tahun 2014 lenlang Pengelolaan Dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor B1); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 2'1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik lndonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 201'1 Nomor 31 0);
15
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasronal (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor'1400);
16.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor '19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jamrnan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintatr Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 589);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tenlang Pedoman
17
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2280/SJ tentang
1B
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI KABUPATEN SAMOSIR.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dinraksud dengan
1. 2.
:
Daerah adalah Kabupaten Samosir.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. 4. 5.
Bupati adalah Bupati Samosir. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat (FKTP) adalah fasilitas
kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dan selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
B.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
9.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberr tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penerima, menyrmpan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
11. Jaminan Kesehatan Nasronal yang selanjutnya drsingkat (JKN) adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfbat pemelrharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah 12
Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhrtungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya dislngkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanla yang digunakan sebagat dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
14
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanla program dan kegtatan sKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
15
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam t'ahun anggaran tertentu.
to
SP3B adalah Surat Permintaan Penyesahan Pendapatan dan Belanja FKTP yang ditanda tangani oieh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir'
17. SP2B adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP yang dttanda tangant oleh BUD.
BAB
II
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal
Peraturan
ini
2
dimaksudkan sebagai Pedoman dalam perencanaan, penggunaan dan
pertanggungjawaban dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
Pasal
3
Peraturan inr bertujuan agar perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berjalan dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
BAB III SUMBER DANA Pasal 4
(1) Sumber dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari dana transfer Badan Penyelenggaraan Jaminarr Sosial bidang kesehatan.
(2) Sumber dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disalurkan ke rekening masing-masing FKTP per bulan.
BAB IV PERENCANAAN
Pasal 5
(1) Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN berdasarkan estimasr ''1 isatu; Tahun Anggaran dan
disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosrr melalui Bidang Pelayanan Kesehatan.
(2) Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD sesuai dengan Keputusan Bupatr Samosir tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
(3) Rencana Pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
(4) Rencana Belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek belanja sesuai kode rekening.
(5) RKA-SKPD Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1) Pembayaran dana kapitasi
dari BPJS kesehatan drlakukan nrelalui rekening dana
kapitasi JKN pada FKTP diakui sebagai pendapatan; (2) Pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk
pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP, (3)
Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan selururhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut drgunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
Pasal 7 (1)
Dana kapitasi JKN pada FKTP dimanfaatkan FKTP dengan alokasi jasa pelayanan sebesar 65%, biaya pembelian obat sebesar 12 Yo, pembelian Bahan Medis Habis Pakai 8 %, pembelian Alat Kesehatan sebesar 5 oh, dan Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya sebesar 10 %,
(2) Alokasi dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasronal pada Puskesmas ditetapkan oleh
Bupati Samosir yang telah diuraikan secara nnct.
Pasal 8 (1)
Pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada petugas dengan mempertimbangkan tingkat ketenagaan dan / atau jabatan, dan kehadiran, serta variabel daerah;
a.
Variabeljenis ketenagaan dan / atau jabatan dinilai sebagai berikut:
. 2
Tenaga medis, diberi nilai 150;
3. 4.
Tenaga kesehatan setara S1 / D4, diberi 60,
1
Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; Tenaga non kesehatan minimal setara D3 tenaga kesehatan setara D3, atau
tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari '10 tahun, diberi nilai 40;
5. Tenaga kesehatan
6
di bawah D3, diberi nilai 25; dan
Tenaga non kesehatan dibawah D3. diberi nilai 15
b. Tenaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merangkap tugas
administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Ujsaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut
1. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai poin per irar, dan
2
Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh)jam, dikurangi 1 poin.
d.
/
atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagarmana drmaksud pada ayat (1) Ketidakhadiran akibat sakit dan
huruf c.
Variabel daerah dalam pembagian jasa pelayanan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 0'134 Tahun 2015 tentang Penetapan Variabel Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaterr Samosir
1
Penambahan Poin
a) b)
Mengikuti Apel pagi diberi poin 0,25 setiap
hari,
'!
Piket jaga malam di Puskesmas Rawat Inap diberi poin 0,5 setiap hari per petugas;
c)
Piket jaga malam di Puskesmas Rawat Jalan diberi Poin 0,25 setrap hari
per petugas;
d) 2.
Dokter Jaga On Call diberi poin 0,5 per pasien
Pengurangan Poin:
a) Teguran tertulis setiap 1 kali poin dikurangr b) Petugas terlambat 21am dikurangi poin 0,3
1
c) Petugas terlambat 4 jam dikurangi poin 0,6 d) Petugas terlamat 6 jam dikurangi poin 0,9 t.
Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan drformulasikan sebagar berikut:
Poin Ketenagaan - (.i lh Hari Tidal< Masuk x Poin per
llari
l(etenagaan)
;Fq
(.llh FIari l(c'r-ja ef'ektil' .l lh lrali tidal< nrasLrli l<el jtr )
:!
TOI'AI,
.IASPEI-,
YC 'll:t-All DIl'F,'IAPKAN
Jumlah point seluruh ketenagaan
(2) Pembelian Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan difasilitasi
Dinas
Kesehatan berdasarkan permintaan dan usulan kebr-rtuhan masing-masing FKTP mempertimbangkan Kesediaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3)
Pembayaran pembelian
Obat, Bahan Medis Habis Pakai
dan
Alat Kesehatan
dilaksanakan oleh FKTP. (4) Pengadaan
Obat dilaksanakan dengan mengacu kepada Formularium Nasional
(Fornas) dan harga obat yang tercantum dalam E-Katalog Obat. (5)
Dalam hal jenis obat tidak tersedia dalam Fornas dan harganya tidak terdapat dalam E-katalog, maka pengadaannya dapat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
:
BAB V
PELAKSANAAN ATAU PENGGUNAAN Pasal 9 Pelaksanaan atau Penggunaan merupakan realisasi dana yang diterima dari BPJS yang
selanjutnya digunakan FKTP dengan alokasi jasa pelayanan, biaya pembelian obat,
pembelian Bahan Medis Habis Pakai, pembelian Alat Kesehatan dan Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya;
1.
Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanla Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan;
Dalam pelaksanaan atau penggunaan dana kapitasr Jaminan Kesehatan Nasional kepala Daerah menetapkan bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (FPKD);
Bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan l\asional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) membuka rekenrng dana
kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap
Fasrlrtas
Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan merupakan bagian dari rekening BUD;
Selanjutnya rekening dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Fasilitas Tingkat Pertama kepada BPJS kesehatan untuk penampungan dana transfer dari BPJS, sebagai pembayaran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 10
Pertanggungjawaban merupakan laporan yang drbuat oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk mempertanggungjawaban seluruh kegiatan sebagai berikut
1. Bendahara dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama,
2.
Berdasarkan buku kas pada ayat ('1) bendahara dana kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama,
3. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menyampaikan
laporan
sebagaimana disebut pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab kepala Fasilrtas Kesehatan Trngkat Pertama paling lambat pada tanggal
.10
bulan berikutnya,
1 +.
Selanlutnya Kepala Dinas Kesehatan menyamparkan Surat Permintaan Pengesahan, Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap bulan;
Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) pada ayat (4), PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan dan Belanla (SP2B) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD
selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pembukuan atas pendapatan dan
belanja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan-dan belanja
dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam laporan kquangan
Dinas
Kesehatan yang akan dikor,solidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
Pasal
1
1
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Pasal 5 Peraturan Bupati Samosir
Nomor 1B Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Dinas Kesehatan (Puskesmas Dan Jaringannya) Di Kabupaten Samosir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB VII PENUTUP
Pasal 12
Peraturan rni berlaku sejak Janu ari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 30 Juni 2015
BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan 2015 pada tanggal $O Junr PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
/
J,'/z Yllr/tu - "'/-
TOMBOR SIMflOLON, SH.,MM PEMBINA UTAMA MUDA NtP. 19580813 198603 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR SERr F NOMOR 359 rAHUN 2015 NOMOR
v
