2003 tentang Keuangan Negara;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalu i alat pertanggung jawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selanjutnya perlu dilakukan secara periodik dan melembaga. 1.2 Landasan Hukum Landasan

penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : 1.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 1.2.2. Undang-Undang No. 17 / 2003 tentang Keuangan Negara; 1.2.3. Undang-Undang No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 1.2.4. Undang-Undang No. 32 / 2004 tentang Pemerintah Daerah; 1.2.5. Undang-Undang No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 1.2.6. Undang-Undang No. 24 / 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 1.2.7. Peraturan Pemerintah No. 58 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 1.2.8. Peraturan Pemerintah No. 65 / 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 / 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Min imal; 1.2.10. Peraturan Pemerintah No. 38 / 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 1.2.11. Peraturan Pemerintah No. 39 / 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah; 1.2.12. Peraturan Pemerintah No. 41 / 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 1.2.13. Peraturan Pemerintah No. 6 / Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

1.2.14. Peraturan Pemerintah No. 8 / 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1.2.15. Peraturan Pemerintah No. Penanggulangan Bencana;

21

/

2008

tentang

Penyelenggaraan

1.2.16. Peraturan Pemerintah No. 22 / 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 1.2.17. Inpres No. 7 / 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 1.2.18. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008 / M.PPN / 01 / 2007 / 050 / 264A / SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007; 1.2.19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.2.20. Permendagri No. 59 / 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.2.21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 / 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana; 1.2.22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 / 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 1.2.23. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 / IX / 5 / B / 2003 tentang Pedoman Penyusuna Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 1.2.24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 / 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur; 1.2.25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 / 2010 tentang Penanggulangan Bencana; 1.2.26. Peraturan Gubernur No. 27 / 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur; 1.2.27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019; 1.3 Tujuan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah : a. Sebagai pertanggung jawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi,

atau

pertanggungjawaban

dari bawahan

kepada atasan.

Laporan

akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; b. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan dari pelaksanaan perubahanperubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. c. Sebagai alat untuk perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1. Peningkatan akuntabilitas; 2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja; 3. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/ kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi; 4. Meningkatkan kredibilitas Badan dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; 5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;


3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 6. Mendorong Instansi untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 7. Menjadikan Instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.4 Gambaran Umum SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, dan sesuai Bab III Pasal 3 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinyatakan bahwa: 1. Badan Penanggulangan bencana Daerah adalah SKPD yang merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. 3. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat

(2)

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi; b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; c. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana; d. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; e. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan / bantuan; f. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 1.4.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Timur Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor 2 Tahun 2009 Tentang BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Pasal 4, terdiri dari : a. Kepala Badan b. Unsur Pengarah, dan c. Unsur Pelaksana. Pada Pasal 5 ayat (1), Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari : a. Pejabat Pemerintah Provinsi; b. Anggota masyarakat profesional dan ahli. Pasal 5 ayat (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalu i uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (3), Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/100/KPTS/013/2012 Tanggal 23 Februari 2012, Unsur Pengarah bertugas; Memberikan Masukan dan Saran kepada

Gubernur, dengan Tugas pokok dan fungsi; 1) Perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana (PB), termasuk menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur; 2) Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Provinsi Jawa Timur; dan 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur, baik secara rutin maupun insidental. Pasal 6, Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin o leh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang

Pencegahan

dan

Kesiapsiagaan,

bertugas

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

5

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 pemberdayaan masyarakat pada pra-bencana, serta pengurangan resiko bencana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi : 1. Seksi Pencegahan; 2. Seksi Kesiapsiagaan. d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di b idang penanggulangan bencana, penanganan pengungsi pada saat tanggap

darurat,

dan dukungan

logistik.

Bidang

Kedaruratan dan

logistik

membawahi : 1. Seksi Kedaruratan; 2. Seksi Logistik. e. Bidang

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi,

bertugas

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana, pengendalian dan pengawasan

rehabilitasi,

masyarakat

dan

rekonstruksi

pelayanan

publik.

sarana Bidang

prasarana,

kehidupan

Rehabilitasi

dan

sosial

Rekonstruksi

membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi; 2. Seksi Rekonstruksi f. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Timur KEPALA BADAN

UNSUR PELAKSANA

UNSUR PENGARAH 1. Pejabat Pemerintah 2. Masy. Profesional

Kepala Pelaksana

SEKRETARIAT Sekretaris

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

Umum & Kepeg awa ian

Keu anga n

Prog ram & Pe lap oran

BIDANG

BIDANG

BIDANG

Pe nceg aha n & Ke siap siag aan

Ke daru ratan & Log istik

Reha bil itasi & Re konstruksi

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

Pen cega han

Kesiap siag aan

Keda ruratan

L ogistik

Re hab ilitasi

R ekon stru ksi


6

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 1.4.2 Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Jawa Timur Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, pegawai, yang terdiri dari PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), adalah asset bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : A. Jumlah Pegawai Berdasar data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur adalah 86 orang, terdiri dari Perempuan 21 orang (24,42%) dan Laki-laki 65 orang (75,58%), PNS 52 orang (60,47%) dan Pegawai Tidak Tetap 34 orang (39,53%). Jumlah Pegawai per Bidang BPBD Provinsi Jawa Timur Sekretariat

Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

-

1 Kepala Pelaksana

-

1 Kepala Bidang

-

1 Sekretaris 3 Kasubag

- 2 Kepala Seksi - 12 Staff

Bidang Kedaruratan & Logistik -

1 Kepala Bidang 2 Kepala Seksi 16 Staff

Bidang Rehabilitasi & Rekonstuksi -

1 Kepala Bidang

- 2 Kepala Seksi - 11 Staff

- 33 Staff 38 Orang

15 Orang

19 Orang

14 Orang

B. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan yang ditamatkan dari 52 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tingkat Pendidikan Formal a. Pendidikan Magister (S2)

: 16 orang (30,77 %)

b. Pendidikan Sarjana (S1)

: 20 orang (38,46 %)

c. Pendidikan Sarjana Muda (D3)

: 3 orang ( 5,77 %)

d. Pendidikan SLTA

: 11 orang (21,15 %)

e. Pendidikan SLTP

: 1 orang ( 1,92 %)


7

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 f. Pendidikan SD

: 1 orang ( 1,92 %)

C. Pangkat dan Golongan Pangkat dan Golongan dari 52 orang PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : a.

Golongan I

:

2 orang ( 3,85 %)

b. Golongan II

:

9 orang (17,31 %)

c.

Golongan III

: 29 orang (55,77 %)

d. Golongan IV

: 12 orang (23,08 %)

D. Pejabat Struktural Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 14 orang.


8


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Gubernur Provinsi Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur. Tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana. 2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja 2.1.1 Rencana Strategis a. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur telah merumuskan visinya untuk lima tahun kedepan (2009-2014) sebagai berikut: “Menuju Masyarakat Jawa Timur Tangguh Bencana” Ada tiga prasyarat yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi tersebut, yakni: 1. Penanggulangan bencana secara terencana. Kecenderungan selama ini, kita— pemerintah, swasta dan masyarakat—selalu “ramai” jika sudah ada bencana. Peran sebagian besar komponen, termasuk pemerintah ibarat petugas pemadam kebakaran, ketika bencana sudah terjadi, baru turun tangan. Padahal seharusnya ada usaha preventif, ada pencegahan dan mitigasi. Persiapan

pemerintah

dalam

menghadapi

bencana

terasa

sangat

kurang.Kenyataan ini harus dirubah.Tindakan preventif dan mitigasi menjadi sebuah keharusan. 2. Penanggulangan bencana secara terkoordinir. Selain biasanya “ramai” jika sudah ada bencana, koordinasi antar institusi pemerintah maupun dengan non-pemerintah yang bermaksud baik untuk menolong korban bencana kerap tidak terjadi dan mereka bekerja secara sendiri-sendiri.Akibatnya, bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada korban menjadi tidak efektif. Karena itu,


9

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 koordinasi dalam penanggulangan bencana menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Koordinasi adalah menetukan siapa berbuat apa, termasuk kaitannya dengan apa yang diperlukan. Dalam manajemen bencana yang efektif, begitu terjadi bencana, yang pertama dilakukan adalah mengetahui kebutuhannya apa. Apa yang diperlukan, daerah mana yang memerlukan? Setelah itu diinformasikan.Kalau hal ini tidak segera dilakukan, bantuan yang datang mungkin berlimpah tapi meleset, tidak tepat sasaran. 3. Penanggulangan bencana secara terpadu. Agar efektifitas penanggulangan bencana menjadi benar-benar bisa diwujudkan secara maksimal, keterpaduan dalam sistem manajemen bencana menjadi sebuah keniscayaan. b. Misi Untuk mendukung pernyataan visi sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengemban misi sebagai berikut: “Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat Jawa Timur yang Mandiri”.

c. Tujuan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 adalah : 1. Pengurangan Resiko Bencana; 2. Penanganan Bencana yang Responsif; 3. Mendorong Pemulihan Kawasan Terdampak Pasca Bencana.

d. Sasaran Untuk

mewujudkan

visi

dan

misi

yang

diemban

oleh

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan adalah : 1. Menurunnya resiko bencana di Jawa Timur; 2. Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat siaga, tanggap dan transisi bencana di Jawa Timur; 3. Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur.


10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 e. Indikator Kinerja Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut : TUJUAN 1 : Pengurangan Resiko Bencana SASARAN STRATEGIS 1 Uraian Indikator Menurunnya resiko bencana Persentase Kenaikan Desa di Jawa Timur Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi

TUJUAN 2 : Penanganan Bencana yang Responsif SASARAN STRATEGIS 2 Uraian Indikator Meningkatnya responsifitas Persentase Korban Terdampak dalam menangani bencana Bencana yang ditangani pada saat siaga, tanggap Persentase Kejadian Bencana yang dan transisi bencana di ditangani sesuai waktu tanggap Jawa Timur

TUJUAN 3 : Mendorong Pemulihan Kawasan Terdampak Pasca Bencana SASARAN STRATEGIS 3 Uraian Indikator Meningkatnya pemulihan Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana di Jawa Pasca Bencana yang Direalisasikan Timur f.

Target 9,59%

100%

Target 100% 100%

Target 100%

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu

penilaian yang

sistematik berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan. Kegiatan seperti terinci berikut ini : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

11

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 1. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 1 yaitu “Menurunnya Resiko Bencana di Jawa Timur” yang diukur dengan Persentase kenaikan desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana dan Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi, maka ditetapkan : Program

Pencegahan

dan

Kesiapsiagaan

yang

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan

dan

pemberdayaan

masyarakat

pada

pra

bencana

serta

pengurangan resiko bencana dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana b. Koordinasi, Integrasi dan Sikronisasi Penanggulangan Bencana Daerah c. Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana 2. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 yaitu : “Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat siaga, tanggap dan transisi bencana di Jawa Timur” yang diukur dengan Persentase korban terdampak bencana yang ditangani dan Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap, maka ditetapkan: Program

Kedaruratan

dan

Logistik

yang

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah b. Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana c. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana d. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat 3. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 3 yaitu : “Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur” yang diukur dengan Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan, maka ditetapkan : Program

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi

yang

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dengan kegiatan sebagai berikut :


12

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana) b. Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana c. Standar Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Menurunnya resiko bencana di Jawa Timur

INDIKATOR KINERJA Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana

TARGET 9,59%

Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi

100%

Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat siaga, tanggap dan transisi bencana di Jawa Timur

Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Ditangani

100%

Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap

100%

Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur

Persentase Rencana Pemulihan Pasca Bencana Yang Direalisasikan

100%

2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2015. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2015. 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

13

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Sasaran Strategis (1) 1.

Menurunnya resiko bencana di Jawa Timur

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Program / Kegiatan (4) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Persentase Kenaikan EWS (Early Warning Systems) di Kawasan Rawan Bencana


9,01 % (11 EWS)

100 %

Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat siaga, tanggap dan transisi bencana di Jawa Timur

399.200.000

- Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Bencana Daerah

450.800.000

- Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah

Program Kedaruratan dan Logistik Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani sesuai Waktu Tanggap

Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani

100 %

100 %


100 %

382.800.000

2.357.760.000 473.000.000

- Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

420.000.000

- Peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan dan logistik bencana

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase Rencana Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan

1.000.000.000

- Pengembangan sistem penanggulangan bencana daerah

- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam tanggap darurat 3.

(5) 2.232.800.000

- Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana

- Peningkatan Kapasistas Aparatur Dalam Penanggulangan Bencana 2.

Anggaran

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)


1.177.000.000

287.760.000

1.709.000.000 759.000.000

14


Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target

Program / Kegiatan

Anggaran

(3)

(4)

(5)

- Pemulihan sosial ekonomi, budaya dan psikologis pasca bencana - Standar sarana dan prasarana adaptif dengan bencana


450.000.000

500.000.000

15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan

menjadi

keluaran

atau

penilaian

dalam

proses

penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan. Selanjutnya pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut : Skala Penilaian Kategori Nilai

Skala Nilai > 100

Sangat Baik

80 > 100

Baik

> 55 – 80

Sedang

< 55

Kurang

3.2 Evaluasi Kinerja Tahun 2015 Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk

memberikan penjelasan

lebih

lanjut tentang hal-hal

yang mendukung

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2015 dengan


16

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2015

Capaian 2015

Keterangan

2014

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

9,59 %

0,96 %

1,92 %

12,47 %

130 %

(40)

(4)

(8)

(52)

(52)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3. Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4. Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5. Persentase Rencana Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan

100 %

60,00 %

75,00 %

100 %

83,33 %

100 %

(6)

(6)

(10)

(10)

(2) 1. Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana

2. Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi

2. Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat pra, tanggap dan transisi bencana

3. Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur

Realisasi 2013

(1) 1. Menurunnya resiko bencana di Jawa Timur

Target 2015

Adapun hasil evaluasi

kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : SASARAN 1

Menurunnya resiko bencana di Jawa Timur

Untuk mewujudkan keberhasilan sasaran-1 Menurunnya Resiko Bencana di Jawa Timur, strategi ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

17

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Kenaikan Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi. Dalam

upaya

pencapaiannya

didukung

oleh

Program

Pencegahan

dan

Kesiapsiagaan dengan 4 (empat) kegiatan yaitu : a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana; b. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Bencana Daerah Dalam; c. Kegiatan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah; d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Untuk mencapai keberhasilan program dan kegiatan dalam mengurangi resiko bencana tersebut melalui Program Pencegahan dan Kesiapsigaan Penanggulangan Bencana dengan melaksanakan : -

Simulasi / Gladi Penanggulangan Bencana Pada Tahun 2015 Gladi Penanggulangan Bencana dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek untuk ancaman bencana gempa dan tsunami. Peserta gladi lapang melibatkan unsur BMKG, Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, TNI, POLRI, SKPD terkait penanggulangan bencana, Lembaga Non Pemerintah (PMI, RAPI, ORARI & Relawan), Warga, Pusdalops-PB dan BPBD Kabupaten Trenggalek. Pelaksanaan gladi di sepanjang Pantai Prigi Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo. Tujuan

pelaksanaan

gladi

lapang

adalah

untuk

meningkatkan

kesiapsiagaan warga masyarakat di Desa Tasikmadu terhadap ancaman tsunami dengan berlatih melaksanakan rencana evakuasi komunitas secara mandiri; Menguatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dan kemampuan

tanggap

darurat

sebagaimana

dinyatakan

dalam

rencana

kontingensi; Meningkatkan kesadaran berbagai unsur pemangku kepentingan akan adanya potensi ancaman tsunami di wilayah Kabupaten Trenggalek. -

Penyusunan Rencana Kontijensi (RENKON) Ancaman Bencana Banjir, Gunung Api dan Tsunami;


18

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan kedepan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disetujui, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disepakati bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara baik dalam situasi darurat atau kritis. RENKON harus dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak (stakeholders) dan multisektor yang terlibat dan berperan dalam penanganan bencana, termasuk diantaranya dari pemerintah (sektor-sektor yang terkait) , perusahaan negara, swasta, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat. Pada Tahun 2015 dibuat Rencana Kontijensi untuk ancaman erupsi gunung api lamongan di 3 Kabupaten kemungkinan terdampak, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. -

Penilaian Kapasitas Lokal Daerah (LG-SAT);

Local Government Self Assessment Tool (LG-SAT) for Disaster Resilience dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi. Penilaian kapasitas lokal daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana. Sedangkan tujuannya adalah: Membantu pemerintah lokal bekerja bersama pemangku kepentingan lain dalam memetakan dan memahami kesenjangan dana tantangan dalam pengurangan resiko bencana; Membuat baseline dan mengembangkan laporan mengenai status kota dan kabupaten yang telah berkomitmen untuk ambil bagian dalam kampanye Making Cities Resilient; Melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan melalui sistem pemantauan HFA nasional dengan memberikan informasi dari tingkat lokal. Kota/Kabupaten dapat membagikan hasil penilaian LG-SAT kepada focal point HFA nasional sebagai bagian dari proses pelaporan nasional. -

Rapat Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB); Pengurangan resiko bencana adalah salah satu system pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengurangi resiko yang diakibatkan oleh bencana. Tujuan utamanya untuk mengurangi resiko fatal dibidang sosial, ekonomi dan juga lingkungan alam serta penyebab pemicu bencana.


19

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Rapat koordinasi pengurangan resiko bencana (PRB) pada Tahun 2015 dilaksanakan di Kantor BPBD Provinsi Jawa Timur dengan peserta dari BPBD Kabupaten / Kota se-Jawa Timur, Relawan, Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur dan SKPD lain yang terkait dengan penanggulangan bencana. -

Bimbingan

Teknis

Operasional

Pusat

Pengendalian

dan

Operasional

Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Bimbingan meningkatkan

teknis

ini

diselenggarakan

dengan

maksud

untuk

pengetahuan dan pemahaman bagi pimpinan dan staf Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur agar memberikan

pedoman

umum

dalam

penyelenggaraan

Pusdalops

Penanggulangan Bencana bisa dilaksanakan secara maksimal. Bimbingan teknis dilaksanakan di Malang dengan peserta staf Pudalops-PB BPBD Kabupaten / Kota se–Jawa Timur. Adapun tujuan bimbingan teknis ini adalah: (1) Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja di dalam Pusdalops PB di Kabupaten / Kota; (2) Tersedianya personil dalam kegiatan rutin harian, maupun pada saat tanggap darurat; dan (3) Terlaksananya proses pengumpulan data, pengolahan, pelaporan sampai dengan penyusunan basis data. -

Bimtek Fasilitator Edukasi Penanggulangan Bencana (Pena Sekolah); Bimbingan teknis ini diselenggarakan di SMPN 1 Songgon, Kabupaten Banyuwangi dengan peserta 200 orang yang meliputi guru, murid, aparatur desa dan aparatur BPBD. Bimbingan teknis ini diselenggarakan dengan maksud untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pengembangunan secara utuh baik dari aparatur, masyarakat dan dunia usaha serta bagi guru dan murid. Sedangkan tujuannya adalah untuk: Memberikan pengetahuan dan pemahaman, kebencanaan bagi tengaga pendidik khususnya (1) guru/pendidik ekstrakurikuler di sekolah, dan dari (2) staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada akhirnya dapat melaksanakan atau bertindak sebagai fasilitator di Daerah pada Program Penanggulangan

Bencana di Sekolah (Pena Sekolah) di masing-masing wilayah secara maksimal.


20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi disajikan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana

9,59 %

12,47 %

130

(40)

(52)


100 %

100 %

100

1.1 Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana Sesuai Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, sebagai panduan untuk mengembangkan desa tangguh bencana berbasis masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana, dengan terbentuknya desa tangguh masyarakat akan tanggap, tangguh dari ancaman bencana didaerahnya, dalam arti masyarakat akan tanggap tangguh terhadap bencana sehingga korban bencana yang berupa material maupun jiwa dapat diminimalisir. Pada hakekatnya desa tangguh sangat diperlukan di daerah rawan bencana sebagai upaya Pengurangan Resiko Bencana di Jawa Timur. Pada proses pembentukan desa tangguh dilakukan antara lain dengan bimbingan teknis fasilitator desa tangguh; rapat koordinasi fasilitasi PRB dan pengembangan desa tangguh. Desa tangguh bencana tersebut harus memenuhi kriteria adanya kebijakan PRB; penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; pembentukan Forum PRB, pembentukan tim relawan PB, pengkajian resiko, manajemen resiko dan pengurangan kerentanan; dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana Capaian sampai dengan Tahun 2014 adalah 14 desa tangguh bencana (3,36%). Pada Tahun 2015 capaian 52 (empat puluh) desa tangguh bencana sebesar 130% dari target dengan total desa tangguh bencana pada Tahun 2015 adalah 66 desa tangguh bencana (15,83% dari total 417 desa tangguh bencana yang dibutuhkan di Jawa Timur).


21


Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana (Desa)

Target

Realisasi

Capaian (%)

9,59%

12,47%

130

(40 desa tangguh)

(52 desa tangguh terbentuk)

Tabel 3.2 Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Timur No 1.

Kabupaten Kab. Pacitan

Kecamatan Pacitan

Desa

Ancaman Bencana

Sirnoboyo

Tsunami / Banjir

Kembang

Tsunami

2.

"

"

3.

Kab. Lamongan

Karangbinangun

Blawi

Banjir

4.

Kab. Bojonegoro

Kalitidu

Pilangsari

Banjir

5.

Kab. Tulungagung

Besuki

Keboireng

Tsunami

6.

Kab. Blitar

Wonotirto

Tambakrejo

Tsunami

7.

Kab. Jember

Kencong

Paseban

Tsunami

8.

Kab. Banyuwangi

Pesanggaran

Sumberagung

Tsunami

9.

"

"

Pesanggaran

Tsunami

10.

"

"

Songgon

Tsunami

11.

Kab. Probolinggo

Sukapura

Ngadas

Longsor / Erupsi

12.

Kota Batu

Bumiaji

Gunungsari

Longsor

Brahu

Longsor Longsor

13.

"

"

14.

Kab. Jombang

Wonosalam

Jarak

15.

Kab. Trenggalek

Trenggalek

Kelutan

Banjir / Longsor

16.

"

"

Ngares

Banjir / Longsor

17.

"

"

Tamanan

Banjir / Longsor

18.

"

Ngadirenggo

Banjir / Longsor

19.

"

"

Bendorejo

Banjir / Longsor

20.

"

"

Pogalan

Banjir / Longsor

21.

"

"

Wonocoyo

Banjir / Longsor

22.

"

23.

"

24.

Pogalan

Watulimo

Prigi

Tsunami

"

Margomulyo

Tsunami

"

"

Karanggandu

Tsunami

25.

"

"

Tasikmadu

Tsunami

26.

"

Kampak

27.

"

28.

"

Bendo Agung

Banjir / Longsor

"

Sugihan

Banjir / Longsor

"

Karangrejo

Banjir / Longsor


22


No 29.

Kabupaten

Kecamatan

"

"

Desa Senden

Ancaman Bencana Banjir / Longsor

30.

Kab. Pasuruan

Grati

Kedawung

Banjir

31.

Kab. Ngawi

Kwadungan

Simi

Banjir

Pangkur

Waruktengah

Banjir

32.

"

33.

Kab. Tuban

Plumpang

Kebomlati

Banjir

34.

Kab. Malang

Tirtoyudo

Pujiharjo

Banjir

Purwodadi

Banjir

35.

"

"

36.

"

Sumbermanjing

Sidoasri

Banjir

Driyorejo

Driyorejo

Banjir

37.

Kab. Gresik

38.

"

Wringinanom

Lebaniwaras

Banjir

39.

"

Cerme

Dungus

Banjir

40.

"

Benjeng

Deliksumber

Banjir

41.

"

Balongpanggang

Banjaragung

Banjir

42.

"

Menganti

Boboh

Banjir

43.

"

"

Peranti

Banjir

44.

"

Cermenlerek

Banjir

45.

"

"

Turirejo

Banjir

46.

"

Kebomas

Sukorejo

Banjir

47.

"

Gresik

Tlogopojok

Banjir

48.

"

Duduksampeyan

Bendungan

Banjir

49.

"

Manyar

Morobakung

Banjir

50.

"

Dukun

Mojopetung

Banjir

51.

"

"

Babaksari

Banjir

52.

"

"

Tiremengal

Banjir

53.

"

Panceng

Petung

Banjir

54.

"

Benjeng

Deliksumber

Banjir

55.

"

Kedamean

Glindah

Banjir

Gadingrejo

Karangketug

Banjir

56.

Kota Pasuruan

Kedamean

57.

"

"

Randusari

Banjir

58.

"

"

Krapyakrejo

Banjir

Pronojiwo

Supiturang

Banjir / Longsor

Tempeh

Pandanwangi

Banjir / Longsor

Pandanarum

Banjir / Longsor

Sumberwuluh

Banjir / Longsor

59.

Kab. Lumajang

60. 61.

"

62.

"

" Candipuro


23


No

Kabupaten

63.

"

64.

Kab. Bondowoso

65.

"

66.

"

Kecamatan

Desa

Ancaman Bencana

Tempursari

Bulurejo

Banjir / Longsor

Sempol

Sumberrejo

Banjir / Longsor

"

Kaligedang

Banjir / Longsor

"

Kalianyar

Banjir / Longsor

Gambar 3.1 Surat Keputusan Penetapan Desa Tangguh

1.2 Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi Early

Warning

Systems

(EWS)

merupakan

serangkaian

sistem

untuk

memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tandatanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi diwujudkan dalam

bentuk

sirine,

kentongan

dan

lain

sebagainya.

Namun

demikian

menyembunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat, harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana. Capaian sampai dengan Tahun 2014 adalah 63 unit EWS (51,63%). Pada Tahun 2015 capaian 11 (sebelas) EWS sebesar 100% dari target dengan total EWS pada Tahun 2015 adalah 74 EWS (57,37% dari total 122 EWS yang dibutuhkan di daerah rawan bencana) yang semuanya dapat berfungsi.


24

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Tabel 3.3 Early Warning Systems (EWS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 74 Unit Alat EWS sudah terpasang di Daerah Rawan Bencana

No

Early Warning Systems (EWS)

Jumlah

1.

Tsunami

16

2.

Gunung Api

7

3.

Banjir

4

4.

Tanah Longsor

47

TOTAL

Indikator Kinerja Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi

Keterangan -

Kab. Malang 1 Kab. Tulungagung 1 Kab. Pacitan 1 Kab. Trenggalek 4 Kab. Banyuwangi 9 Gunung Ijen Gunung Semeru Gunung Bromo Gunung Lamongan Gunung Arjuno Welirang Gunung Kelud Gunung Raung W.S Bengawan Solo W.S Brantas W.S Welang Rejoso W.S Pekalen Sampean Kab. Bondowoso 3 Kota Batu 3 Kab. Banyuwangi 2 Kab. Blitar 2 Kab. Jember 2 Kab. Jombang 1 Kab. Kediri 3 Kab. Lumajang 3 Kab. Malang 2 Kab. Magetan 1 Kab. Madiun 1 Kab. Nganjuk 4 Kab. Ngawi 1 Kab. Ponorogo 3 Kab. Pasuruan 3 Kab. Pacitan 4 Kab. Probolinggo 2 Kab. Situbondo 2 Kab. Tulungagung 3 Kab. Trenggalek 1

74

Target

Realisasi

Capaian (%)

100 %

100 %

100


(EWS yang terpasang dapat berfungsi)

25

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat siaga, tanggap dan transisi bencana di Jawa Timur

SASARAN 2

Untuk mewujudkan Keberhasilan sasaran-2 Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat siaga, tanggap dan transisi bencana di Jawa Timur, strategi ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase korban terdampak bencana yang ditangani dan Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap. Upaya pencapaiannya penanganan korban bencana pada saat siaga, tanggap dan transisi bencana didukung oleh Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan 4 (empat) kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Kegiatan Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana; 3. Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Penanganan

Kedaruratan

&

Logistik

Bencana; 4. Kegiatan Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Tanggap Darurat. Untuk mencapai keberhasilan

penanganan korban bencana pada saat

tanggap darurat bencana melalui Program Kedaruratan dan Logistik dengan melaksanakan : -

Rapat Koordinasi dalam rangka menghadapi Bencana Kekeringan dan Banjir Longsor Rapat koordinasi dalam rangka menghadapi kekeringan dan banjir longsor dilakukan antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. Rapat koordinasi dilakukan sebagai langkah guna mencegah dan mengantisipasi serta menanggulangi bencana yang terjadi. Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor BPBD Provinsi Jawa Timur.

-

Rapat Koordinasi dan Optimalisasi Manajemen Logistik Pengelolaan sistem peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana adalah

suatu

pendekatan

terpadu

dalam

mengelola

barang

bantuan

penanggulangan bencana. Dimulai dengan pemilihan komoditas, pendekatan ini antara lain mencakup pencarian sumber, pengadaan, jaminan kualitas, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

26

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 pengemasan, pengiriman, pengangkutan, penyimpanan di gudang, pengelolaan inventori, dan asuransi. Tujuan

kegiatan

manajemen peralatan

ini

adalah

Tercapainya

kompetensi

pengetahuan

dan logistik pada saat tanggap darurat bencana bagi

sumber daya BPBD Kabupaten / Kota di Jawa Timur; dan Peningkatan ketrampilan dan keahlian kapasitas manajemen logistik dan peralatan berbasis Informasi dan Teknologi pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana di Jawa Timur

-

Sosialisasi Dasawisma / Peranan Perempuan dalam Penanggulangan Bencana Dukungan

penanganan

bencana

berbasis

gender

mutlak

harus

diperhatikan dan diberikan oleh para pengambil kebijakan. Karena dengan perspektif gender maka dalam penanganan bencana itu akan memenuhi rasa keadilan secara proporsional, yang ini berarti tidak adanya tindakan diskriminatif pada kelompok manapun. Tindakan diskriminatif seringkali dialami oleh kelompok perempuan, anak dan difabel serta lansia karena mereka dianggap biasa. Padahal mereka adalah kelompok yang perlu mendapatkan perhatian ekstra, karena itu menjadi luar biasa. Maksud

dari

kegiatan

ini

adalah

Penanggulangan Bencana Yang Responsif

Meningkatkan

terhadap gender

Pengetahuan dan Kelompok

Rentan Dalam Tanggap Darurat Bencana bagi Kelompok Dasawisma pada seluruh Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur. Sedangkan tujuannya adalah Memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada kelompok perempuan terutama Dasawisma untuk dapat memberikan kontribusi berarti dalam tata laksana kegiatan Tanggap Darurat Bencana; dan Membantu terkoordinasinya fungsi-fungsi mawas diri yang tepat pada saat tanggap darurat berdasarkan kelompok rentan dan gender bagi kelompok Dasawisma. Kegiatan ini diikuti oleh BPBD Kabupaten / Kota se-Jawa Timur.

-

Pelatihan Konsep Tanggap Darurat Konsep operasional tanggap darurat merupakan pertunjuk tentang bagaimana suatu konsep tanggap darurat dapat diukur dengan menggunakan indikator konkrit. Dengan kata lain, konsep operasional tanggap darurat


27

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan konsep abstrak tanggap darurat ke dalam indikator empiris tanggap darurat yang mudah terukur. Maksud pelatihan konsep tanggap darurat adalah terjalinnya koordinasi dalam tanggap darurat bencana untuk meminimalkan korban jiwa serta kerugian secara

material

maupun

immaterial.

Dan

meningkatkan

keterpaduan

pelaksanaan bagi lintas Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan instansi terkait. Peserta pelatihan konsep tanggap darurat adalah aparatur BPBD Kabupaten / Kota se-Jawa Timur.

-

Rapat Koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk yang terdiri

dari

instansi/lembaga

teknis/non

teknis

terkait

yang

bertugas

melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assesment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana. Rapat koordinasi TRC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi. Kegiatan ini diikuti oleh BPBD Kabupaten / Kota di Jawa Timur.

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi disajikan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase korban terdampak bencana yang ditangani

100 %

100 %

100

Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap

100 %

100 %

100

2.1 Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani Bahwa dalam penanganan Bencana sesuai Tugas pokok dan Fungsi BPBD yaitu Koordinasi, Komando dan Pelaksana dalam penanggulangan bencana, sedang untuk


28

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 wewenang dalam penanganan korban bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 adalah Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Penangan Korban Bencana di Provinsi Jawa Timur dilakukan sesuai

standart kebutuhan dasar masyarakat yang

terdampak bencana, dilaksanakan secara komprehensif bersama dengan BPBD Kab/kota, Instansi/lembaga terkait, dunia usaha dan masyarakat, sehingga dalam penangan korban bencana mencapai target capaian 100% korban bencana yang tertangani. Tabel 3.4 Rekapitulasi Korban Terdampak Bencana di Jawa Timur Tahun 2015

No

1.

2.

Kejadian Bencana

Banjir

Banjir

Kabupaten / Kota

Kabupaten Gresik

Kabupaten Jombang

Kecamatan / Desa

Kec. Balongpanggang

8.975

Kec. Cerme

1.815

Kec. Mojoagung

142

Kec. Mojowarno

87 36

Kota Batu

Kec. Bumiaji

4.

Erupsi Gunung Api

Kabupaten Banyuwangi

Kec. Kalibaru

Kabupaten Jember

(Jiwa) 3.592

Tanah Longsor

Erupsi Gunung Api

Terdampak

Kec. Benjeng

3.

5.

Jumlah Korban

2.579

Kec. Glenmore

22.033

Kec. Sempu

11.566

Kec. Songgon

8.608

Kec. Singojuruh

4.406

Kec. Genteng

3.000

Desa Rowo Sari

5.006

Desa Jambe Arum

8.668

Desa Gunung Malang

7.994

TOTAL KORBAN TERDAMPAK

88.507

Untuk penanganan korban banjir tersebut dilakukan antara lain dengan penyediaan mobil dapur umum, truck serbaguna, truk tangki air untuk air bersih, truk water treatment untuk air minum, mobil rescue, penyediaan tempat pengungsian,


29

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 pelayanan kesehatan, pemberian sembako dan pemantauan rutin di desa-desa terdampak. Realisasi Capaian Kinerja untuk Penanganan Korban Bencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase korban terdampak bencana yang ditangani

Target

Realisasi

Capaian (%)

100%

100%

100

(jumlah korban bencana

(jumlah korban bencana yang ditangani 88.507 jiwa)

(jumlah korban bencana yang ditangani 88.507 jiwa)

2.2 Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani sesuai Waktu Tanggap Waktu tanggap (respond time) bencana adalah informasi bencana yang didapat dari BPBD Kab/kota yang terjadi bencana, atas dasar informasi tersebut melalui PUSDALOP BPBD PROVINSI memberikan informasi kepada Kepala Pelaksana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Provinsi tentang kejadian bencana di daerah, selanjutnya TRC BPBD Provinsi berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat BPBD kabupaten untuk segera ke lokasi kejadian guna melakukan analisa secara menyeluruh dari dampak Bencana mulai dari luasan bencana, jumlah pengungsi, jumlah kerusakan dan kebutuhan dasar yang diperlukan seperti makanan siap saji, air minum dan air bersih. Tabel 3.5 Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap di Jawa Timur Tahun 2015 No

Bulan

Jumlah Kejadian Bencana

1.

Januari

60

2.

Februari

124

3.

Maret

74

4.

April

76

5.

Mei

28

6.

Juni

8

7.

Juli

8

8.

Agustus

8

9.

September

2

10.

Oktober

12

11.

Nopember

16


30

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 12.

Desember

38

TOTAL

454

Untuk indikator sasaran persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap digambarkan sebagai berikut: Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap

Target

Realisasi

Capaian (%)

100 %

100 %

100 %

(jumlah kejadian bencana yang ditangani)

(jumlah kejadian bencana yang ditangani 454)

(jumlah kejadian bencana yang ditangani 454)

Berikut ini adalah contoh salah satu laporan harian dari Pusdalops-PB BPBD Provinsi Jawa Timur untuk kejadian banjir di Kabupaten Bojonegoro: No 1. 2. 3.

Jenis Bencana Tanggal Kejadian Waktu Lokasi

4.

Kronologi

5.

Dampak/Kerusakan

: : : :

Banjir 12 April 2015 ± 14.30 WIB Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Gondang - Desa Gondang - Dusun Buru Desa Praglean - Dusun Tengaring Desa Krondonan - Dusun Kaliasin Desa Sambongrejo - Dusun Tikung, Dusun Tleweng, Dusun Gudo Desa Senganten : Hujan dengan intensitas tinggi pukul 14.30 WIB, mengakibatkan meluapnya Kali Pacal pada pukul 15.30 WIB : - Desa Gondang 385 rumah terendam dengan rincian 13 rusak sedang, 5 rusak berat, sawah 5 Ha serta Puskesmas Gondang terendam setinggi 100 cm - Dusun Bluru Desa Praglean 50 KK terdampak, 25 zak pupuk hanyut, 50 zak gabah dan 5 Ha padi siap panen tergenang - Dusun Tengaring Desa Krondonan 5 rumah terendam - Dusun Kaliasin Desa Sambongrejo 15 rumah terendam - Desa Senganten Dusun Tikung 10 kk terdampak, 4 rumah rusak sedang Dusun Tleweng 26 kk terdampak, 5 rumah rusak ringan Dusun Gudo 44 kk terdampak


31

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 7.

Upaya yang Dilakukan

: -

BPBD dan pihak kecamatan melakukan pendataan dan koordinasi dengan pihak terkait Melakukan pembersihan dan membawa korban ke puskesmas terdekat

Gambar 3.2 Laporan Harian Pusdalops-PB terkait bencana dan penanganannya

SASARAN 3


Untuk mewujudkan keberhasilan sasaran-3 Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur, strategi ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu : 1. Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan. Dalam upaya pencapaiannya didukung oleh Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak (Pasca Bencana); 2. Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, budaya dan psikologis pasca bencana; 3. Kegiatan Standar Sarana dan Prasarana Adaptif.


32

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Untuk mencapai program dan kegiatan dalam Pemulihan Daerah Kawasan pasca bencana

Bencana

tersebut

melalui

Program

Rehabilitasi

dan

Rekontruksi

Penanggulangan Bencana melaksanakan : -

Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Pasca Bencana; Rapat koordinasi teknis penanganan pasca bencana diikuti oleh 125 orang peserta yang terdiri dari BPBD Kab./Kota se Jawa Timur. Kegiatan rakornis tersebut dilaksanakan di Hotel Selecta Batu Malang. Pelaksanaan rakornis meliputi Pengantar kebijakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana; Metode Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna/ PDNA); Mekanisme pengajuan dana penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca

bencana

kepada

Pemerintah

Provinsi/Pusat;

Sistem

penanganan pemulihan pasca bencana dalam transisi darurat bencana; Kebijakan umum penanggulangan bencana, dalam RPJM, RPJMD dalam penyusunan

renstra

daerah,

serta

strategi

mengembangkan

regulasi

kebencanaan; dan Penyampaian beberapa pengalaman penanganan pemulihan pasca bencana (best praktis) di Jepang yang bisa di adopsi oleh BPBD Kabupaten/Kota.

-

Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana di 4 Bakorwil; Bimbingan teknis sistem aplikasi penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana dilaksanakan di 4 Bakorwil di Jawa Timur (Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang dan Bakorwil IV Pamekasan) dengan masingmasing peserta per Bakorwil 35 Orang dari BPBD, Bappeda dan Bakorwil. Tujuan bimbingan teknis sistem aplikasi penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana adalah Memberikan bimbingan kepada peserta dalam menggunakan sistem aplikasi penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana dalam upaya percepatan mendapatkan data base pasca bencana, meningkatkan koordinasi lintas SKPD, lintas sektor agar dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana lebih cepat, tepat dan akuntable; dan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan pemulihan pasca bencana dengan


33

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 menggunakan sistem aplikasi penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana pada wilayah Bakorwil.

-

Sosialisasi Modul Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana. Sosialisasi modul pemulihan sosial ekonomi pasca bencana diikuti oleh 70 orang peserta yang terdiri dari BPBD Kab./Kota dan Kesbangpol se-Jawa Timur. Tujuan sosialisasi modul pemulihan sosial ekonomi pasca bencana adalah Memberikan panduan dasar dalam menganalisa kebutuhan pasca bencana terutama dalam bidang sosial ekonomi; Memberikan pemahaman dasar tentang program-program pemulihan pasca bencana dalam bidang sosial ekonomi; dan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan pemulihan pasca bencana dengan menggunakan modul pemulihan sosial ekonomi pasca bencana.

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2015 sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan

Target

Realisasi

Capaian (%)

100,00%

83,33%

83,33

(jumlah Rencana Pemulihan pasca bencana sebanyak 12 rencana pemulihan)

(jumlah realisasi pemulihan pasca bencana sebanyak 10 dari 12 rencana pemulihan )

(jumlah realisasi pemulihan pasca bencana sebanyak 10)

Dokumen rencana pemulihan pasca bencana adalah dokumen yang berisi usulan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Timur. Pada Tahun 2014 rencana pemulihan pasca bencana meliputi rencana pemulihan sosial ekonomi dan rencana pemulihan infrastruktur sebanyak 8 (delapan) dokumen, usulan rencana pemulihan yang ditindaklanjuti sebanyak 6 (enam) dokumen dengan capaian 75%. Pada Tahun 2015 rencana pemulihan pasca bencana meliputi rencana pemulihan sosial ekonomi dan rencana pemulihan sebanyak 12 (dua belas) dokumen, usulan rencana pemulihan yang direalisasikan sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dengan capaian 83,33%.


34

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Tabel 3.5 Usulan Rencana Pemulihan Rehabilitasi Rekonstruksi Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 SKPD / No

Kabupaten / Kota

Usulan (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Keterangan

1.

Kab. Malang

19.461.276.000

19.461.276.000

APBN

2.

Kab. Blitar

10.121.887.000

10.121.887.000

APBN

3.

Kab. Lumajang

6.303.244.000

6.303.244.000

APBN

4.

Kab. Probolinggo

5.819.040.000

5.819.040.000

APBN

5.

Kab. Bangkalan

5.445.729.000

5.445.729.000

APBN

6.

Kab. Tuban

5.097.440.000

5.097.440.000

APBN

7.

Kab. Tulungagung

4.439.716.000

4.439.716.000

APBN

8.

Kab. Situbondo

4.197.433.000

4.197.433.000

APBN

9.

Kab. Jember

3.354.801.000

3.354.801.000

APBN

10.

Kab. Sidoarjo

3.292.077.00

3.292.077.00

APBN

Gambar 3.3 Surat Usulan Rencana Pemulihan Sarana & Prasarana Pasca Bencana ke BNPB melalui Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, instansi teknis melalui dana APBD

3.3 Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2015. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan.


35

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 16.571.931.000,Realisasi sebesar Rp. 15.488.773.430,- (93,46%) dan Fisik 100%. Dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.7 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2015 Program

Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp.) Anggaran

%

Realisasi

(1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

(3) 1.868.497.000

(4) 1.832.979.150

(5) 98,10

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

2.485.133.000

2.437.729.417

98,09

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

676.750.000

673.072.074

99,46

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

303.279.000

299.897.300

98,88

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

383.300.000

381.305.500

99,48

Penyusunan Dokumen Perencanaan

259.950.000

241.647.975

92,96

40.320.000

39.697.500

98,46

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

204.000.000

203.980.000

99,99

Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana

Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

436.970.000

425.092.700

97,28

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana

399.200.000

386.550.625

96,83

Koordinasi, Integrasi, dan Sikronisasi Penanggulangan Bencana Daerah

450.800.000

437.116.825

96,96

1.000.000.000

963.085.853

96,31

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah


36


Program

Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp.) Anggaran

(1)

Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

%

Realisasi

(2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

(3) 382.800.000

(4) 361.922.125

(5) 94,55

Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah

473.000.000

444.106.470

93,89

Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

420.000.000

314.180.740

74,80

Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan & Logistik Bencana Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)

1.177.000.000

1.005.979.960

85,47

287.760.000

223.914.260

77,81

759.000.000

716.394.009

94,39

Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana

450.000.000

410.118.220

91,14

Standar Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana

500.000.000

470.807.145

94,16

12.281.009.000

11.596.505.774

94,43

TOTAL BELANJA LANGSUNG

RINCIAN ANGGARAN APBD 2015 1 . Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)

Rp. 4.290.922.000,00

2 . Belanja Langsung

Rp. 12.281.009.000,00 + Jumlah Anggaran

Rp. 16.571.931.000,00


37


BAB IV PENUTUP 4.1. Tinjauan Umum Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Timur. Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban BPBD Provinsi Jawa Timur kepada publik. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan kualitas pelaksanaan baik, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

4.2. Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi BPBD Provinsi Jawa Timur sebagaimana berikut : 1. Masih ada Kota yang belum membentuk kelembagaan BPBD; 2. Pembentukan Desa Tangguh belum menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana; 3. Untuk penanganan korban bencana yang terjadi didaerah terpencil yang sulit dijangkau mobilitas kendaraan; (contoh untuk keperluan evakuasi) 4. Pemulihan Sarana dan Prasarana Pasca Bencana yang di usulkan melalui BNPB tidak terpenuhi keseluruhan.


39

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 4.3. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Kinerja SKPD 1. Tumpang tindihnya Regulasi dalam pembentukan BPBD, pada Perka BNPB No 3 Tahun 2008 wajib untuk membentuk BPBD, sedangkan di Permendagri No 46 Tahun 2009 adanya istilah dapat membentuk BPBD; 2. Desa Tangguh : - Pembentukan desa tangguh selalu dikaitkan masalah pendanaan dan ketersediaan fasilitator / pendamping desa tangguh; - Karena kurang memahami konsep desa tangguh jadi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan indikator desa tangguh tidak maksimal / kurang respon; - Aparatur / perangkat masyarakat di desa kurang memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan desa tangguh. 3. Sarana prasarana di daerah terpencil yang terjadi bencana sulit untuk dilewati; 4. Karena

adanya

keterbatasan

anggaran

dari

BNPB

untuk

pemenuhan

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. - Hasil verifikasi dari Tim BNPB bahwa tingkat kerusakan pasca bencana kurang memenuhi kriteria yang di sudah ditetapkan oleh BNPB; - Sering terjadinya mutasi pegawai BPBD Kabupaten / kota.

4.4. Strategi Pemecahan Masalah Terhadap

kondisi

tersebut,

strategi

di

masa

mendatang

yang

perlu

dikembangkan adalah : 1. Pendampingan dalam pembentukan BPBD di Kota yang belum terbentuk; 2. Diadakan desiminasi atau sosialisasi pembentukan / pengembangan desa tangguh; 3. Pemberian pembekalan dan pencerahan kepada aparat dan tokoh masyarakat akan arti penting pembentukan desa tangguh, utamanya dikaitkan dengan kewajiban aparat dan tokoh melindungi masyarakatnya; 4. Koordinasi lintas sektoral di intensifkan antara BPBD, SAR, TNI / POLRI dan lembaga teknis lain untuk penanganan bencana; 5. Pemulihan Sarana dan Prasarana pasca bencana di usulkan kembali baik melalui dana APBD Provinsi mapun APBD Kabupaten / Kota disesuaikan dengan tingkat kerusakan;


40

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 6. Menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (pasca bencana) sesuai dengan disiplin ilmu.

4.5. Saran dan Rekomendasi Saran Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran masyarakat terkait paradigma “Siaga dalam Penanggulangan Bencana”; 2. Koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana secara sinergis dan terpadu masih perlu ditingkatkan; 3. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur, relawan melalui

pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul dapat direspon secara cepat dan akurat. Rekomendasi 1. Mendorong masyarakat di daerah rawan bencana ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, tanggap dan pasca bencana melalui Sosialiasi dan Pelatihan terkait Penanggulangan Bencana. 2. Meningkatkan

Koordinasi

antar

Lembaga,

Instasi,

TNI/POLRi

dalam

Penangulangan Bencana karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai rujukan masyarakat, media masa dan lektronik bila terjadi bencana; 3. Meningkatkan Kompetensi Aparatur maupun Relawan melalui uji kompetensi dan sertifikasi terkait penanggulangan Bencana melalui Lembaga Sertifikasi Profesi;

Demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

41

2003 tentang Keuangan Negara;

Recommend Documents