SI
br
L IHA
N
M
I
UMU
PEM
PEM I
HAN
UMUM
MI
KO
LI
SUARA KPU Fe
KOMISI
2014 PEMILIHAN UMUM
ua
ri
20
13
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Prinsip-Prinsip
Penyusunan
Daerah pemilihan
KOMISI
M
emasuki tahapan keenam dari 16 tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni tahapan penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) KPU hendak menegakkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Sebelumnya KPU telah melaksanakan lima tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan Peraturan KPU, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, serta Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri. Dalam tahap keenam ini, KPU tidak ingin terjebak pada praktek primordialisme, yakni sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adatistiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya. KPU akan lebih mengedepankan prinsip-prinsip yang dianutnya dalam penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil). KPU lebih mengedepankan tujuh prinsip penataan dapil 1) Kesetaraan, harga kursi di setiap dapil setara antara satu dapil dengan dapil lain. 2) Proporsionalitas, ketika kursi dialokasikan jumlahnya harus berimbang. Jangan sampai satu dapil dengan dapil lainnya jumah kursinya berbeda jauh. 3) Ketaatan dalam sistem pemilu, dalam menyusun dapil besarannya mengutamakan dapil tinggi/besar. Jadi tidak kecil walaupun memenuhi 3-12 kursi. Sistem proporsional dalam pemilu harus efektif. Sehingga dapilnya besar. 4) Integralitas wilayah, Gabungan wilayah yang disatukan adalah wilayah yang terintegrasi. Tidak boleh melompat. Juga mempertimbangkan aspek transportasi dan komunikasi. 5) Kohesivitas, dapil memperhatikan faktor budaya atau adat istiadat. Jangan sampai membelah kelompok yang menyatu sehingga keterwakilan menjadi sulit. 6) Cakupan wilayah yang sama (coterminous), dapil dari dewan di tingkat yang bawah harus berada dalam cakupan wilayah dari dapil yang di atasnya. 7) Kesinambungan, dapil tidak terlalu berubah. Dapil yang tetap memenuhi prinsip yang lain, maka dapil tersebut dipertahankan. Untuk menata dan menetapkan dapil, sebelumnya KPU telah menerima daftar agregat kependudukan per kecamatan (DAK2), sebagai dasar penataan dan penetapannya. Harapan KPU pun, agar daftar pemilih tidak dijadikan komoditas politik bagi pihak-pihak tertentu. Karena itu, hanya dengan memedomani prinsip-prinsip yang sudah disepakati dan ditetapkan, diharapkan mampu menghindarkan kepentingan-kepentingan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. KPU di setiap tingkatannya, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dituntut memiliki integritas yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip di atas. Dengan begitu KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak akan dijadikan salah satu alat bagi kelompok-kelompok yang tidak berpihak kepada terciptanya suatu tatanan berdasarkan prinsip yang benar. (wwn/red)
2
M UMU
LI
I
Tegaknya prinsip-prinsip yang didasari integritas tinggi.
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik Drs. Hadar Nafis Gumay Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Ida Budhiati, SH, MH Penanggung Jawab Arif Rahman Hakim Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Nur Syafaat Koordinator Reportase Titik P.W Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Sahruni H.R Editor Rita, Ajeng, Didi, Anna, Sumantri, Intan, Bagus, Catur Reporter Arif, Indra Budi, Satrio, Asti, Teddy, Arif Ma’aruf, Doddy Amin Fotografer Ujang Sofyan Tunjung Designer Grafis Rio Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Suara KPU Edisi Februari 2013
Daftar Isi 5 Fokus Utama
Terkait PKPI, KPU Tidak Dapat Laksanakan Putusan Bawaslu
6 Fokus Utama
KPU Harap Data Pemilih Tidak Dijadikan Komoditas Politik
14 News
Arif Rahman Hakim Sekjen KPU Baru
18 Seputar Pemilukada Pengantar Redaksi................................ 2 Daftar Isi.................................................. 3 Fokus Utama........................................... 4-9 News......................................................... 10-17 Seputar Pemilukada.............................. 18-19 Berita Dalam Gambar........................... 20
Suara KPU Edisi Februari 2013
Jabar Gelar Pilgub dan Pilbub Serentak
3
FokusUtama
Susun Dapil, KPU Tidak Ingin Terjebak Praktek Primordialisme
D
alam menyusun dan menetapkan daerah pemilihan (dapil) pada pemilu 2014, KPU tidak ingin terjebak pada praktek primordialisme (perasaan kesukuan yang berlebihan --red), terlebih jika praktek tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil. “Dalam menyusun dapil, jangan sampai kita mundur pada masa lalu, di mana masih mengedepankan praktek primordialisme, apalagi jika itu akan menabrak prinsip-prinsip penyusunan dapil. Kan tidak ada keharusan wakil dari sebuah dapil berasal dari dapil itu,” tandas anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dalam sarasehan KPU bersama parpol, LSM, dan media membahas penyusunan dan penetapan dapil serta pencalonan anggota DPR dan DPRD, di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (15/2). Beberapa prinsip penyusunan dapil, urai Hadar, adalah, kesetaraan, proporsionalitas, ketaatan pada sistem pemilu, integritas wilayah, kohesivitas, coterminous (penataan dapil anggota DPRD provinsi yang terbentuk dari satu atau beberapa
4
kabupaten/kota, harus tercakup oleh satu dapil anggota DPR --red), dan kesinambungan. KPU, kata Hadar yang didampingi anggota KPU, Arief Budiman, dan Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sigit Joyowardono, saat ini sedang menyelesaikan peraturan KPU (PKPU) tentang penyusunan dan penetapan dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dan sesuai jadual, paling lambat KPU harus menetapkannya pada 9 Maret 2013. Ia berjanji, penetapan dapil akan selesai sesuai jadual. “Kami akan berupaya maksimal menyelesaikannya. Doa’akan kami supaya dapat menetapkan itu tepat waktu,” ucap Hadar menanggapi permintaan salah seorang pengurus Partai Gerindra agar KPU menetapkan dapil tepat waktu. Sarasehan dengan parpol, LSM, dan media dimaksudkan itu dimaksudkan untuk mensosialisasikan kerja KPU dalam menyusun dan menetapkan dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. KPU juga ingin memperoleh feedback dengan meminta kritikan, masukan, dan saran yang positif sehingga produk yang dihasilkan dapat optimal.
Dengan begitu, KPU berharap, semua pihak dapat memahami dan mendukung setiap langkah KPU. Selain, tentu saja, KPU berusaha untuk mengedepankan aspek transparansi. Terkait dapil, Undang-Undang Pemilu Nomor 8 tahun 2012 sudah mengatur, dapil anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, di mana jumlah kursi setiap dapil angota DPRD provinsi adalah 3 sampai 12 kursi. Jika tidak dapat diberlakukan, maka penentuan dapil menggunakan bagian kabupaten/kota. Sedangkan dapil anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan, dengan jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD kabupaten/kota adalah 3 sampai 12 kursi. Apabila tidak dapat diberlakukan, maka penentuan dapil menggunakan bagian kecamatan atau nama lain. Dalam forum itu, Hadar juga menjelaskan dengan rinci tentang mekanisme penyusunan dapil, cara menghitung harga sebuah kursi di suatu dapil, serta kompleksitas permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam menentukan dapil. (dd/red)
Suara KPU Edisi Februari 2013
FokusUtama
Terkait PKPI, KPU Tidak Dapat Laksanakan Putusan Bawaslu
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, tidak dapat melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/ Set.Bawaslu/I/ 2013 terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.
“Pada 7 Februari lalu kami telah menerima salinan Keputusan Bawaslu terkait PKPI itu. KPU kemudian mengambil kewenangan atributif untuk menentukan peserta Pemilu 2014. Setelah melakukan Pleno, kami memutuskan, tidak dapat melaksanakan keputusan tersebut,” tegas Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam jumpa pers di Media Center KPU, Senin (11/2). Keputusan KPU ini, jelas Husni, sesuai dengan ketentuan pasal 258 (1) dan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian, lanjut Husni, KPU tetap pada keputusan semula, yakni Keputusan KPU Nomor 05// Kpts/KPU/TAHUN 2013, bahwa partai politik peserta Pemilu 2014 adalah sepuluh partai. Langkah yang diambil KPU tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menguji norma hukum (Peraturan KPU –red) terhadap undangundang. Ida Budhiati, anggota KPU, menuturkan, Bawaslu tidak punya kompetensi untuk membatalkan Peraturan KPU (PKPU) terkait adanya persyaratan
Suara KPU Edisi Februari 2013
bahwa kepengurusan partai harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pemahaman KPU, PKPU itu masih berlaku. Pertimbangan kedua, lanjut Ida, adanya perbedaan penilaian Bawaslu terhadap keterangan KPU kabupaten/kota. Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, keterangan KPU Kabupaten Klaten bisa diterima dalam sidang ajudikasi dengan pemohon PKPI. Tetapi, untuk kasus yang sama yang terjadi di Kabupaten Grobogan, keterangan KPU Kabupaten Grobogan hanya diposisikan sebagai saksi. Ini menunjukkan inkonsistensi Bawaslu, padahal kasus keduanya terjadi di provinsi yang sama. Sedangkan pertimbangan ketiga, kata Ida, Bawaslu memberikan pengakuan yang berbeda terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. “Di Provinsi Sumatera Barat, alat bukti termohon (KPU Provinsi Sumatera Barat dan empat KPU kabupaten/kota --red) yang tidak pernah disampaikan dalam persidangan, tiba-tiba bisa muncul dan dijadikan sebagai alat bukti untuk dijadikan pertimbangan mengambil keputusan,” bebernya. Namun demikian, KPU tetap menghormati pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dengan catatan, Bawaslu harus bekerja dengan profesional, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. KPU juga mempersilakan PKPI jika ingin membawa persoalan ini ke pengadilan. “Sesuai UU, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN). KPU akan menyiapkan hal-hal yang menjadi objek sengketa, termasuk alat bukti, keterangan, dan saksi-saksi,” tutup Husni. Selain Ida Budhiati, anggota KPU yang mendampingi Husni adalah Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro. (dd/red. FOTO KPU/domin/hupmas)
5
FokusUtama
KPU Harap Data Pemilih Tidak Dijadikan Komoditas Politik
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2014 tidak lagi dijadikan sebagai komoditas politik pihak-pihak tertentu. Hal ini ditegaskan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, saat menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Menteri Dalam Negri (Mendagri), Gamawan Fauzi, dan Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (7/2).
“Daftar pemilih pada Pemilu 2014 jangan lagi dijadikan sebagai komoditas politik. Setelah menerima DP4 ini, dalam waktu dekat KPU akan mengujinya dengan menggunakan standar ISO terbaru. Dengan pengujian yang terukur dari lembaga Teknologi dan Informasi (TI) resmi, apa yang dilakukan oleh KPU tidak lagi dipandang sebagai kerja sepihak,” ujar Husni usai menandatangani Berita Acara (BA) penyerahan DP4. “Kalau pada pemilu-pemilu sebelumnya terdapat duplikasi data, saya harap, dengan adanya sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dan KPU, itu (duplikasi –red) sudah berada pada zero point. Artinya tidak akan ada lagi duplikasi data,” katanya. DP4 yang diterima KPU dari Pemerintah hari ini terdiri dari dua jenis, yakni DP4 warga negara Indonesia di dalam negeri dan DP4 warga negara Indonesia di luar negeri. DP4 warga negara Indonesia di dalam negeri berjumlah 175 juta pemilih, sedangkan DP4 warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri sebanyak 2.213.605 pemilih. Sementara itu, Gamawan Fauzi, mengatakan, penyerahan
6
DP4 dari Pemerintah kepada KPU ini dilakukan serentak di seluruh 33 provinsi dan 491 kabupaten/ kota, secara berjenjang. Dengan berbasis pada data hasil
database kependudukan yang akurasinya sudah ditingkatkan. Kami sudah meminta sebanyak tiga kali kepada jajaran kami di bawah (gubernur, bupati/walikota –red) untuk membuat database yang akurat ini. Selain itu, kami juga meminta kepada mereka untuk melakukan pembersihan data ganda sampai empat kali,” urai Gamawan. Dengan diserahkannya DP4, lanjut Gamawan, KPU sudah bisa mulai menyusun DPS. Ia berharap, semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, dapat terdaftar sebagai pemilih. “DP4 yang nanti disinkronisasi
perekaman e-KTP, Gamawan menjamin, DP4 yang diserahkan hari ini, jauh lebih akurat jika dibandingkan dengan data pada pemilu-pemilu sebelumnya. “DP4 ini disusun berdasarkan
dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menjadi dasar penyusunan DPS, semua warga negara yang telah memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih. Tapi jangan
Suara KPU Edisi Februari 2013
FokusUtama
“
Kalau pada pemilu-pemilu sebelumnya terdapat duplikasi data, saya harap, dengan adanya sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dan KPU, itu (duplikasi –red) sudah berada pada zero point. Artinya tidak akan ada lagi duplikasi data
“
terdaftar dua kali,”ucapnya. Senada, Wakil Menlu, Wardana, mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki perwakilan di 130 negara. Dari jumlah itu, warga negara Indonesia yang masuk di dalam DP4, sebanyak 2.213.605 pemilih. “Saya harap, warga negara Indonesia di luar negeri yang masuk ke dalam DP4 itu mau menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 nanti,” tutup Wardhana.
Sidalih Tingkatkan Kualitas Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan sistem informasi data pemilih (sidalih) untuk menyediakan DPS dan DPT. Sistem informasi yang disiapkan merupakan sistem yang dapat terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan (SIAK). Sidalih akan mendukung kerja penyelenggaraan pemilu dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih. Sistem ini juga dapat melayani pemeriksaan data pemilih, memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih. “Sidalih akan kita operasionalkan pada semua tingkatan penyelenggara pemilu mulai dari KPU sampai panitia pemungutan suara (PPS),” terang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Dalam hal panitia pemilihan
Suara KPU Edisi Februari 2013
kecamatan (PPK) dan PPS tidak memiliki jaringan listrik dan fasilitas komputer, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik di formulir yang telah ditentukan. Semua aspek pendukung untuk beroperasinya sidalih akan disiapkan mulai dari sumberdaya manusia, kelembagaan dan prosedur. Salah satunya pelatihan bagi operator yang akan menjalankan sidalih. Penggunaan Sidalih merupakan amanat UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal ini tertuang dalam pasal 48 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 48 ayat (1) menyebutkan KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Ayat 2 menyebutkan KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih. Untuk menyempurnakan sidalih yang akan digunakan
dalam pemutakhiran data pemilih, KPU menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Nota kerja sama sudah ditandatangani Selasa (22/1). BPPT juga sudah melakukan internal review terhadap Sidalih yang akan digunakan KPU. “Dengan operasionalnya Sidalih diharapkan kualitas daftar pemilih akan meningkat,” ujar Husni. Proses pemutakhiran data pemilih akan diatur lebih teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Draf peraturannya sudah disusun dan konsultasi publik juga sudah dilakukan. Saat ini sedang proses konsultasi dengan pemerintah dan DPR sebelum ditetapkan menjadi peraturan. Husni menambahkan untuk meningkatkan pengamanan dalam pengelolaan data pemilih, KPU akan melakukan pembatasan terhadap akses data oleh pihak luar. Komunikasi data internal KPU dengan jajarannya (KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS) dan komunikasi data dengan publik juga akan dipisahkan. Kata Husni, akses personil ke pusat data KPU juga akan dibatasi sesuai dengan kewenangannya secara formal. (dd/gd/red)
7
FokusUtama
Badan Ad Hoc Harus Berintegritas, Jujur dan Adil
B
adan ad hoc penyelenggara pemilu yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Karena itu, KPU memperketat seleksi anggota badan ad hoc tersebut.
“Para calon anggota badan ad hoc juga akan menjalani serangkaian seleksi mulai dari administratif, tertulis dan wawancara,” terang Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah di ruang kerjanya, Senin (18/2). Untuk tes tulis ada dua materi yang akan diuji yakni pengetahuan kepemiluan dan pengetahuan kewilayahan. Rekam jejak para calon juga akan ditelusuri sehingga mereka yang terpilih nantinya benarbenar memiliki integritas sebagai penyelenggara pemilu. “Kami ingin penyelenggara pemilu di semua level benar-benar independen, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil sehingga berbagai potensi kecurangan di tiga level penyelenggara tersebut dapat dicegah,” tegasnya. KPU, kata Ferry, memiliki jangkauan yang terbatas untuk memastikan penyelenggara ad hoc bekerja sesuai tugas dan wewenangnya. Karena itu, proses rekrutmen menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan penyelenggara pemilu yang berkomitmen meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. 8
Rekapitulasi hasil penghitungan suara di level PPS dan PPK, kata Ferry, sering dicurigai dapat dengan mudah di intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Karenanya, untuk menjadi penyelenggara, para calon harus pula melampirkan surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik selama lima tahun terakhir. “Afiliasi politik seseorang memang sulit dibaca tetapi minimal secara administatif sudah kita upayakan pencegahannya. Dalam perjalanannya, kita tentu sangat membutuhkan pengawasan dari masyarakat,” ujarnya. Struktur PPK terdiri dari lima orang, satu orang ketua dengan empat anggota. Dalam melaksanakan tugas PPK dibantu oleh satu orang sekretaris dan dua orang staf yakni staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik. PPK akan bertugas selama 10 bulan untuk tahun 2013. Untuk rekrutmen PPS berbeda dengan PPK. Anggota PPS yang terdiri dari tiga orang diangkat atas usul kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Masa
tugasnya sama dengan PPK yakni 10 bulan selama tahun 2013. Salah satu tugas dan wewenang PPS yang sangat strategis yakni mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (Pantalih) yang akan melakukan pemutakhiran data pemilih dengan basis tempat pemungutan suara. “Kita berharap pantarlih yang dipilih orang yang mau turun ke lapangan, mau door to door untuk menyisir pemilih yang belum terakomodir dalam DP4,” ujarnya. Untuk pemilu 2014, KPU akan membentuk PPK di 6.995 kecamatan, PPS di 81.253 desa/ kelurahan dengan 549.610 tempat pemungutan suara. Artinya KPU akan merekrut, mengelola dan mengendalikan sebanyak 34.975 petugas PPK, 243.759 petugas PPS, dan 3.847.270 petugas KPPS.
15 Provinsi Tidak Lagi Rekrut Badan Adhoc Terkait dengan perekrutan badan adhoc di sejumlah provinsi yang menggelar pemilukada tahun 2013, KPU tidak akan merekrut ulang. Badan adhoc yang sudah dibentuk untuk kebutuhan Suara KPU Edisi Februari 2013
FokusUtama Ada pemilukada akan ditetapkan Meski demikian, lanjut Ferry, KPU tetap 15 provinsi melalui keputusan menjadi badan harus melakukan evaluasi terhadap semua ad hoc penyelenggara pemilu petugas badan ad hoc tersebut. “Kalau yang menggelar tahun 2014. selama penyelenggaraan pemilukada ada pemilukada tahun bukti kuat mereka melakukan pelanggaran “Ada 15 provinsi yang ini. Untuk efesiensi menggelar pemilukada tahun atau kinerjanya kurang bagus, perlu kita ini. Untuk efesiensi waktu evaluasi dan kita cari penggantinya yang waktu dan anggaran, dan anggaran, kita tidak akan kita tidak akan merekrut lebih baik,” ujarnya. merekrut ulang badan ad Mantan Ketua KPU Jawa Barat ini ulang badan ad hoc di menjelaskan banyak manfaat jika KPU hoc di daerah tersebut. Yang daerah tersebut. Yang tetap menggunakan petugas badan ad sudah ada langsung kita SK hoc lama untuk penyelenggaraan pemilu kan saja,” ujar Komisioner KPU sudah ada langsung RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah. 2014. Para petugas tersebut sudah memiliki kita SK kan saja Sebanyak 15 provinsi yang pengalaman sehingga tidak diperlukan lagi menggelar pemilukada pada bimbingan teknis yang mendalam terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai tahun 2013 yakni Sumatera Utara, penyelenggara. Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tim kerja juga akan lebih solid karena sudah Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), pernah bekerja sama mengelola kegiatan pemilu. Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan “Mereka juga dapat memberikan masukan dan (Sulsel), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua. sumbang saran kepada KPU terkait hal-hal yang menurut mereka menjadi kelemahan dalam Dengan demikian KPU Kabupaten/Kota penyelenggaraan pemilukada sehingga tidak tidak perlu lagi melakukan serangkaian tes terulang lagi pada pemilihan umum tahun 2014,” untuk merekrut 22.860 petugas Panitia Pemilihan ujarnya. Kecamatan (PPK), 159.627 petugas Panitia PPK dan PPS akan mulai bertugas bulan Maret Pemungutan Suara (PPS) dan 2.881.333 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga KPU berkewajiban mengalokasikan di 15 provinsi tersebut. “Selain efesien dari segi anggaran honorariumnya untuk 10 bulan selama tahun 2013. Begitu juga pantarlih untuk waktu dan anggaran, kita juga mendapat petugas pemutakhiran data pemilih. (red) yang sudah berpengalaman,” ujar Ferry.
Suara KPU Edisi Februari 2013
9
News
Cegah Eksploitasi Anak pada Kegiatan Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bersepakat mencegah eksploitasi anak untuk kegiatan politik.
K
etua KPU Pusat Husni Kamil Manik didampingi komisioner KPU Juri Ardiantoro dan Hadar Nafis Gumay dihadapan Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait, Sekjen Komnas PA Samsul Ridwan dan Ketua Dewan Pembina Seto Mulyadi mengatakan akan mendorong konsensus bersama dengan partai politik untuk tidak melibatkan anak pada kegiatan politik. “Nanti kita fasilitasi pertemuan KPU, Bawaslu, Komnas PA dan partai politik peserta pemilu. Kita dorong lahirnya konsensus bersama dengan partai untuk tidak melibatkan anak-anak saat kampanye. Setelah itu kita keluarkan surat edaran dengan kelompok sasaran KPU di daerah dan partai politik peserta pemilu,” ujar Husni saat menerima audiensi Komnas PA di ruang kerjanya, Rabu (13/2). Husni berharap kerja sama KPU dengan Komnas PA dapat dikembangkan dalam bentuk pembuatan modul dan melaksanakan pendidikan politik
10
untuk anak. Dia juga meminta masukan-masukan dari Komnas PA terkait dengan rencana pengaturan kampanye partai politik di media massa. Saat ini kata, Husni, pihaknya sedang meneyiapkan draf peraturan bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Mohon nanti Komnas PA memberikan masukan kira-kira klausul apa yang harus ditambahkan dalam peraturan tersebut sehingga anak terlindungi dari ekploitasi politik,” ujarnya. Aris Merdeka Sirait menyambut baik tawaran KPU Pusat tersebut. Dia berharap dengan adanya larangan penggunaan anak dalam kegiatan kampanye, tidak akan ada lagi kegiatan kampanye yang menelan korban pada anak-anak. Catatan Komnas PA, pelibatan anak-anak dalam kegiatan politik pada pemilu 2004 telah menelan korban sebanyak enam orang dan empat orang anak meninggal pada pemilu 2009. “Pemilu 2009 terjadi di Sulawesi Barat. Panggung roboh dan menimpa anak-anak. Akibatnya empat orang
meninggal,” bebernya. Aris menegaskan perlindungan anak dalam kegiatan politik sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 (a) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Pasal 87 dengan tegas menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda seratus juta rupiah. Aris membeberkan bentukbentuk eksploitasi anak pada kegiatan kampanye pemilu 2009. Mulai dari iming-iming uang, kaos atribut, konsumsi, dan ikut konvoi kendaraan bermotor. “Menurut saya ini bukan pendidikan politik tetapi eksploitasi anak,” tegasnya. Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil dengan Kak Seto mengatakan anak-anak memang membutuhkan pendidikan politik tetapi harus lewat dunia mereka bukan dunia orang dewasa. “Pendidikan politik untuk anak bisa kita lakukan dengan dongen, nyanyi dan gambar. Jangan mereka dilibatkan dalam kegiatankegiatan yang menggambarkan kekerasan,” ujarnya. Menurut Kak Seto pelibatan anak pada kegiatan politik orang dewasa justru akan kontraproduktif dengan keinginan kita untuk memberikan pendidikan politik kepada mereka. “Pas di lokasi kampanye ada yang jatuh, mereka terinjak-injak akhirnya mereka benci dengan politik,” ujarnya. Husni mengakui KPU punya kewenangan terbatas dalam mengatur pelaksanaan kampanye. Yang paling mungkin, kata Husni, mendorong konsensus dengan parpol untuk mencegah penggunaan anak pada kegiatan kampanye. (gd/red)
Suara KPU Edisi Februari 2013
News
Media Diminta Utamakan Kepentingan Masyarakat
K
etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menegaskan perlu pengaturan yang ketat dalam penggunaan media sebagai metode kampanye. Sebab sebagian pemilik media merupakan orang yang bergelut di bidang politik. “Kita berharap media bekerja secara profesional dan mengedepankan kepentingan politik yang lebih luas, tidak memenangkan kepentingan politik tertentu,” tegas Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis (31/1) dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Pengaturan dan Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum. Husni mengajak media untuk mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan kode etik periklanan dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Menurutnya kepatuhan media terhadap berbagai norma tersebut merupakan bukti media bekerja secara profesional. Media, kata Husni juga wajib memberikan alokasi waktu dan ruang yang adil dan berimbang kepada semua peserta pemilu. “Jangan sampai media menjadi alat sosialisasi partai politik tertentu,” ujarnya. Nota kesepahaman bernomor 06/KB/KPU/Tahun 2013 dan 02/NK/ KPI/I/2013 tersebut memuat kerja sama dan koordinasi perumusan peraturan, pengawasan, peningkatan sumberdaya manusia, edukasi, sosialisasi, pelatihan
Suara KPU Edisi Februari 2013
dan penyuluhan bidang literasi media yang berkenaan dengan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum. KPU, Kata Husni juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari lembaga lain untuk mewujudkan pemilu 2014 yang lebih baik dan sempurna. “Penggunaan media penyiaran apakah masih dalam batas regulasi atau sudah keluar dari regulasi, KPU tidak memiliki kompetensi untuk menilainya walaupun kontennya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. KPI yang memiliki kompetensi di bidang itu, makanya kita menjalin kerja sama dengan mereka,” ujarnya. Husni menambahkan KPU akan memanfaatkan ruang iklan layanan masyarakat melalui lembaga penyiaran yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. “Bagaimana implementasinya akan kita bicarakan dengan dengan pengelola media,” ujarnya. Sementara Ketua KPI Mochamad Riyanto menerangkan banyak hal yang harus diatur dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Salah satunya kuota iklan layanan masyarakat yang menjadi kewajiban bagi media.
Dia mengharapkan media memberikan ruang, waktu, dan slot pemberitaan dan penyiaran yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan politik bagi masyarakat. “Kita akan bentuk forum stakeholders penyiaran untuk menyamakan persepsi penyiaran untuk kepentingan pemilu,” ujarnya. Forum ini diharapkan dapat melahirkan peraturan bersama dalam pemanfaatan media untuk kepentingan pemilu dengan tetap mengacu pada undang-undang kepemiluan dan peraturan KPU. KPI juga berharap KPU daerah menjalin kerja sama dengan KPI di daerah untuk memantau dinamika pemanfaatan media di daerah sebagai saluran kampanye yang terus meningkat. Mochamad Riyanto mengajak semua lembaga penyiaran untuk berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Pengelola media, katanya, harus memberikan tawaran yang sama kepada semua partai politik yang akan memanfaatkan media sebagai metode kampanye. “Yang jelas media harus memberikan tawaran yang sama kepada semua partai, terlepas partai itu memanfaatkannya atau tidak. Sebab masing-masing partai kan memiliki strategis yang berbeda dalam berkampanye. Ada yang intensif memanfaatkan media, ada juga yang tidak,” ujarnya. (red) 11
News
KPU Perluas
Akses Penyandang Disabilitas
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) bertekad meningkatkan akses penyandang cacat atau disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sebab penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional yang sama dalam pemilu. Partisipasi mereka akan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih secara nasional. Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Rabu (27/2), dalam tahap penyusunan regulasi, penyandang disabilitas sudah dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap berbagai rancangan peraturan yang sedang KPU susun, terutama peraturan yang di dalamnya berkaitan dengan hak-hak mereka. Masukan dari para penyandang disabilitas diperlukan agar KPU memahami kebutuhan dan menyiapkan kebijakan dalam meningkatkan akses mereka pada setiap tahapan pemilu. “Setiap jenis disabilitas tentu membutuhkan respons yang berbeda. Kita membutuhkan masukan yang komprehenship sehingga partisipasi mereka dapat diakomodir secara maksimal dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,” ujar Ferry. Dalam pemutakhiran data pemilih, lanjut Ferry, panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) harus memberikan perhatian serius terhadap penyandang disabilitas. Daftar pemilih yang akan disusun juga harus memuat jenis disabilitas warga Negara yang memiliki hak pilih, selain nama, jenis kelamin, tempat/ tanggal lahir, alamat, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga dan status kawin.
12
Hal ini untuk memudahkan penyelenggara menyediakan alat bantu sesuai kebutuhan mereka di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Begitu juga saat panitia pemungutan suara (PPS) mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) harus di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Sehingga mereka dapat memastikan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Untuk sosialisasi pemilu, KPU juga akan memperhatikan jenis disabilitas pemilih. Misalnya untuk mereka yang tunanetra akan lebih efektif menggunakan radio sebagai media sosialisasi. Sementara bagi penyandang tunarungu (gangguan pendengaran/bicara) akan lebih efektif sosialisasi dilakukan melalui media visual. Untuk pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta mendesain Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat diakses pemilih sesuai jenis disabilitasnya. Untuk pemilih yang tunanetra misalnya wajib disediakan template braile, sementara tunadaksa akan diberikan kemudahan akses ke bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Pasal 157 ayat 1 menyebutkan
pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Kemudian ayat 2 menyebutkan orang lain yang membantu pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara itu, wajib merahasiakan pilihan pemilih. “Kami berharap nantinya tidak ada lagi keluhan dari penyandang disabilitas bahwa akses kursi roda sulit ke TPS, kotak suara terlalu tinggi atau template di TPS kurang. Para petugas di KPPS juga akan dilatih untuk dapat menjadi pendamping yang baik bagi para penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan,” ujar Ferry. Saat ini KPU sedang membahas dan mematangkan kerja sama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) untuk meningkatkan akses dan standarisasi layanan terhadap penyandang cacat dalam penyelenggaraan pemilu. Penyandang Disabilitas Punya Hak Sama Dalam Pemilu Penyandang disabilitas atau yang dulu disebut penyandang cacat, masih sering diperlakukan tidak adil, sehingga membatasi hak seseorang dengan alasan disabilitas. Demikian pula dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), berbagai permasalahan hingga saat ini masih dialami oleh penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada pemilu. UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Suara KPU Edisi Februari 2013
News
menjamin hak-hak penyandang disabilitas, seperti dalam pasal 157 disebutkan pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Kerahasiaan
pilihan pemilih penyandang disabilitas juga dijamin dalam UU tersebut. “Penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam pemilu, untuk itu mari kita dorong peningkatan
partisipasi hak politik penyandang disabilitas, dengan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aksesibel dan standarisasi layanan bagi penyandang disabilitas dalam pemilu,” ungkap Program Manager The General Election Network for Disability Access (AGENDA), Heppy Sebayang Heppy menambahkan bahwa berdasarkan data World Health Organization (WHO), 15 persen populasi penduduk dunia itu penyandang disabilitas. Untuk itu, pembuatan kebijakkan mengenai disabilitas, juga harus melibatkan penyandang disabilitas, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi dan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. (red)
Minimalisir Sengketa Pemilu Ke MK
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mengharapkan agar sengketa pemilu, baik pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), maupun pemilu kepala daerah (pemilukada), jumlahnya dapat menurun dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. “Saat ini, KPU sudah memasuki tahapan pemilu 2014, sembari kita melaksanakan 152 pemilukada. Kalau semuanya masuk ke MK, kan akan membuat kelabakan. Walaupun demikian, kami sangat punya kepentingan agar sesedikit mungkin yang masuk ke MK. Kalau kemarin angkanya 11 persen di pileg, kami menargetkan pada Pemilu 2014 bisa menurun, sehingga kita bisa menyatakan, kerja KPU itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam jumpa pers sesaat setelah pertemuan dengan Ketua MK, Mahfud MD, dan para hakim MK, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/2). Selain itu, sambung Husni, dalam pertemuan tersebut, KPU juga mendapat masukan agar lebih mempersipkan diri dalam menghadapi sidang sengketa pemilu di MK. “KPU juga menerima masukan agar lebih siap dalam persidangan-persidangan di MK. Karena kalau administrasinya tidak tertib, itu menyulitkan hakim di MK, dan pada gilirannya bisa mengakibatkan putusannya menjadi bias dan merugikan pihak-pihak yang mencari keadilan di sini,” Husni membeberkan. Sementara itu, juru bicara MK, Akil Mochtar,
Suara KPU Edisi Februari 2013
mengatakan, digelarnya pertemuan antara KPU dengan MK dimaksudkan untuk membahas kesiapan masing-masing lembaga untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, baik itu pileg, pemilukada, maupun pilpres. Sehingga, akan didapatkan kesamaan persepsi dari kedua lembaga tersebut terkait proses pemilu dan hasilnya nanti. “Pertemuan ini untuk penyamaan beberapa hal terkait proses pemilu dan hasil pemilu nanti. Sebagaimana kita tahu, penyelesaian sengketa hasil pemilu akan dilakukan di MK. Karena itu, sebelum sampai ke sana, beberapa hal penting harus dibicarakan antara KPU dan MK. Tidak berkaitan dengan soal-soal yang dipersengketekan, tetapi lebih kepada kesiapan masing-masing lembaga untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Apakah itu pileg, pilkada, maupun pilpres,” urai Akil. (dd/red)
13
News
Arif Rahman Hakim Sekjen KPU Baru Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Jumat (1/2) melantik sekretaris jenderal KPU yang baru Ir Arif Rahman Hakim, MS di ruang utama lantai 2 kantor KPU.
P
elantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M/ tahun 2013 yang telah menetapkan Arif Rahman Hakim sebagai sekjen KPU menggantikan Suripto Bambang Setyadi yang memasuki masa pensiun. Husni Kamil Manik usai melantik sekjen yang baru dalam sambutannya meminta sekjen yang baru segera melakukan konsolidasi internal dan tata organisasi kesekjenan. Kemudian menjalin koordinasi dan komunikasi eksternal dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan
14
sinkronisasi program kerja tahun anggaran 2013. Husni juga meminta sekjen segera merumuskan inovasi manajemen dan melaksanakannya secara terencana, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. “Raih prestasi yang lebih baik dari capaian prestasi sebelumnya,” ujar Husni. Sekjen yang baru diharapkan segera beradaptasi dengan program dan kegiatan yang sedang berjalan di KPU. Menyatukan gerak langkah pejabat dan staf untuk melakukan pembenahan di berbagai bidang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan berkualitas. Husni memberi catatan
bahwa hasil evaluasi penyelenggaran pemilu 2009 ada enam hal yang perlu ditingkatkan yakni pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, penyelesaian sengketa, sosialisasi pemilu, penghitungan suara dan peningkatan kapasitas serta integritas penyelenggara pemilu. Pergantian dan pengisian sekjen yang baru, kata Husni merupakan dinamika organisasi yang harus disikapi secara bijak. Rekrutmen sekjen yang dilakukan secara terbuka dengan mengungkap potensi para calon merupakan wujud dari komitmen KPU dalam melakukan reformasi birorkasi di kesekjenan. “Sekjen yang baru harus mampu menjawab tantangan untuk mengelola penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif, efesien, akuntabel dan bertanggung jawab,” ujarnya. Salah satunya
Suara KPU Edisi Februari 2013
News dengan melakukan peningkatan dalam pelayanan dan dukungan teknis secara terarah,” terkoordinasi dan terencana. Pembenahan manajemen di seluruh unit kerja KPU yang terdiri dari 1 kantor kesekjenan, 33 kantor sekretariat provinsi dan 497 sekretariat kabupaten/kota mutlak diperlukan. Keseluruhan unit satuan kerja juga harus memahami fungsi sekretariat yang menjadi supporting/pendukung komisioner dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian kesekjenan harus menjaga dan memelihara kemandirian, independensi dan profesionalitas KPU. “Kesekjenan harus memiliki loyalitas tunggal dengan arah dan kebijakan yang diputuskan pleno KPU,” pungkasnya. Sekjen demisioner Suripto Bambang Setyadi dalam sambutannya meminta semua pegawai di sekretariat KPU memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada sekjen yang baru sesuai tugas, pokok dan fungsinya. “Saya titip pesan kepada semuanya, beliau (sekjen yang baru-red) adalah bapak kita, berikan layanan yang sebaikbaiknya,” ujarnya. Dia juga meminta sekjen baru untuk mengikuti arahan, kebijakan dan norma dari komisioner KPU. Suripto mengatakan sudah banyak kemajuan dalam tata kelola organisasi kesekjenan mulai dari peningkatan anggaran, saranan dan prasaranan, dasn sumberdaya manusia. Dalam hal tata kelola anggaran, misalnya kata Suripto, KPU tahun 2010 dan 2011 sudah meraih wajar dengan pengecualian (WDP). Dia berharap tahun 2012 raihan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dapat menjadi lebih baik. Untuk peningkatan sumberdaya manusia, KPU yang tadinya “meminjam” pegawai dari berbagai instansi pemerintahan, kini sudah memiliki pegawai organik sebanyak 5 ribu orang atau 50 persen dari personel KPU secara keseluruhan. (red)
Suara KPU Edisi Februari 2013
Profil Sekjen KPU
: Ir. Arif Rahman Hakim, MS Nama Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes, 12 Maret 1966 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status Perkawinan : a. Menikah b. Nama Isteri: Milliany Dewi c. Jumlah Anak: 3 orang 1. Mira Ardelia Hakim (18 Tahun) 2. Aufa Amri Hakim (14 Tahun) 3. Farhan Aidan Hakim (9 Tahun) Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Prima Harapan Blok B4 No. 2, Bekasi Utara, 17123 Pekerjaan : Sekretaris Jenderal KPU Periode 2013 – sekarang Riwayat Pendidikan : S-2: Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1999. S-1: Teknik Industri, ITB, 1990. Pengalaman Pekerjaan : a. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, 2013; b. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi-LKPP, 2008 - 2012; c. Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja, 2008; d. Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi, 2002 - 2008; e. Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi, 2001 - 2002; f. Kepala Bagian Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi, 2000 - 2001; g. Kasubbag pengembangan stasistik pada bagian pengembangan statistik dan indikator pembangunan pada biro analisa ekonomi dan statistik, 1994 - 2000; h. Staf Perencana, 1992 - 1994. 15
News
Pemilu Bukan Sekadar Fenomena Administrasi
S
aat ini terjadi inflasi kualitas partisipasi masyarakat (parmas) dalam pemilu, dimana pemilu hanya merupakan fenomena administrasi belaka, namun tidak menjadi sebuah fenomena politik. Paradigma ini bisa mereduksi esensi pemilu dan nilai-nilai demokrasi. KPU, melalui sosialisasi yang tepat dan masif, berupaya merubah paradigma itu.
“KPU ingin merubah paradigma itu, sehingga pemilu nantinya bisa menjadi sebuah fenomena politik. Program sosialisasi yang lebih menarik dan tepat sasaran, yang dilakukan dengan masif adalah salah satu caranya. Masyarakat harus memahami dan berpartisipasi dalam setiap sub tahapan pemilu,” demikian ditegaskan anggota KPU, Sigit Pamungkas, dalam penyusunan grand design kehumasan, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/2). Terkait sosialisasi yang tepat sasaran itu, sambung Sigit, KPU harus dapat merancang sebuah materi sosialisasi yang ditujukan kepada kelompok-kelompok dengan segmen-segmen tertentu untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan pemilu. Dengan model sosialisasi semacam itu, KPU harus dapat meluruskan pemahaman masyarakat, bahwa partisipasi pemilu itu tidak hanya sebatas pada saat pemungutan suara (voting). “Ada kelompok-kelompok di masyarakat yang hanya mampu mengakses informasi kepemiluan di televisi dan radio. Kelompok-kelompok ini juga tidak mampu untuk “membeli” informasi, misalnya membeli koran atau majalah. Di segmen inilah KPU harus dapat menyediakan informasi secara maksimal. KPU harus mendorong terciptanya pemerataan distribusi informasi, sehingga mereka memperoleh informasi yang sama tentang demokrasi dan kepemiluan,” sambung Sigit. Strategi sosialisasi yang dilakukan KPU, kata Sigit, jangan lagi monoton dengan materi-materi yang itu-itu saja, yang justru menjadi tidak efektif. “Harus ada re-program sosialisasi yang 16
sifatnya deversifikasi untuk berbagai kalangan. Sosialisasi jangan terlalu tecnical. Harus dibedakan materi sosialisasi untuk kalangan muda (pemilih pemula --red) dengan segmen yang lebih dewasa (mature),” kata pria yang menyelesaikan program S2 Ilmu Poltiknya di Universitas Gadjah Mada, DIY ini. Menurut anggota KPU termuda ini, memilih itu harus berdasarkan keyakinan. Hal ini karena, nilai dasar keyakinan dalam hati seseorang, seperti nilai agama misalnya, tidak pernah dieksplorasi untuk memberikan dorongan seseorang melakukan aktifitas politik. “Filter nilai agama itu belum menjadi sebuah pondasi dalam aktifitas memilih yang genuin jika dikaitkan dengan aktifitas politik. Memilih itu merupakan salah satu ajaran agama,” ulasnya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2014 nanti, KPU, sambung Sigit, akan melakukan sosialisasi yang bersifat masif, meskipun itu merupakan core businessnya partai politik. Ia mencanangkan, tahun 2013 sebagai tahun sosialisasi bagi KPU. “Pemilih tidak tahu menjadi pemilih yang efektif. Boleh jadi mereka tahu untuk menjadi pemilih yang cerdas, tetapi mereka tidak mengerti bagaimana mengaktualisasikannya. Ini yang harus ditekankan dalam program sosialisasi. KPU harus melakukan sosialisasi yang masif,” pungkas Sigit di hadapan KPU provinsi se-Indonesia. (dd/red.)
Suara KPU Edisi Februari 2013
News
KPU Pastikan
Dokumen C1 Terkumpul Secara Nasional
K
etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyampaikan sejumlah langkah yang akan ditempuh untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara. Salah satunya, mendesain dokumen C1 agar secara kasat mata dapat dengan mudah dikenali keasliannya.
“Kemudian memastikan agar petugas dapat mengisi formulir C1 dengan benar. Sebab formulir tersebut berisi data yang sangat penting, memuat jumlah pemilih yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS), surat suara yang dikirim ke TPS, jumlah surat suara yang baik dan rusak, surat suara yang digunakan, surat suara yang sah dan tidak sah,” jelas Husni dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung parlemen, Rabu (27/2). Rapat ini agendanya membahas sejumlah persoalan pemilukada yang akan dilaksanakan tahun 2013, tetapi berkembang menjadi lebih luas sampai pada persoalan penyelenggaraan pemilu. Hadir dalam rapat tersebut Komisioner KPU Juri Ardiantoro, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim dan jajaran pimpinan dan anggota Komite I DPD RI. Husni mengatakan peserta pemilu perlu memperhatikan formulir C1 tersebut karena merupakan dokumen yang sangat vital. Formulir itu menjelaskan perolehan suara setiap partai dan calon anggota legislatif. Para saksi partai berhak memperoleh dokumen tersebut sebagai
Suara KPU Edisi Februari 2013
pembanding jika ada perbedaan data saat rekapitulasi pada jenjang di atasnya. “Tapi selama ini yang sering dipegang sama para calon justru lampiran C1. Padahal C1 yang ditandatangani anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat digunakan sebagai pembanding untuk menguji kebenaran hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota,” terang Husni. Ke depan, kata Husni, selain ada dokumen yang dihitung secara berjenjang di setiap tingkatan yakni di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ada juga dokumen yang langsung dikirim ke Kabupaten/Kota. Jika sudah ditangan KPU Kabupaten/ Kota, datanya tidak mungkin berubah karena mereka adalah penyelenggara yang profesional. Husni mengatakan, tiga kali pelaksanaan pemilu pascareformasi dokumen C1 belum dapat dikumpulkan secara nasional. KPU menargetkan pada pemilu 2014, dokumen tersebut dapat dihimpun secara total. “Setelah selesai penghitungan suara di TPS, pada hari yang sama dokumen tersebut harus cepat diselamatkan. Itu merupakan
dokumen yang sangat penting. Itu semacam cip pemilu,” ujarnya. Sementara terkait tabulasi perolehan suara, menurut Husni, itu hanya fasilitas untuk memperluas akses informasi pemilu kepada masyarakat. “Itu bukan dokumen untuk mengesahkan hasil pemilu. Itu hanya media publikasi dan penyebaran informasi karena masyarakat ingin tahu perkembangan penghitungan suara yang sedang berlangsung,” ujarnya. Katanya, ke depan, tabulasi perolehan suara dengan menggunakan teknologi informasi sejak awal akan ada penegasan bahwa tidak akan diumumkan sampai penghitungan 100 persen suara selesai dilakukan. Sebab yang menjadi dasar bagi KPU untuk menentukan hasil pemilu adalah penghitungan manual yang dilakukan secara berjenjang. Husni menegaskan, pihaknya melakukan supervisi maksimal secara berjenjang kepada semua penyelenggara pemilu. Jika dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan ada penyimpangan maka akan dikenai sanksi tegas mulai dari teguran sampai pemberhentian. “Kalau KPU menemukan duluan terkait adanya penyimpangan yang dilakukan penyelenggara, kita akan langsung tindak,” tegasnya. (gd/red) 17
SeputarPemilukada
Jabar Gelar Pilgub dan Pilbub
Serentak
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Barat (Jabar) yang dilaksanakan Minggu (24/2), berlangsung dalam suasana yang kondusif. Selain memilih gubernur, digelar secara serentak Pemilihan Bupati (Pilbub) di tiga kabupaten lainnya, yakni Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sumedang.
P
emilihan Gubernut (Pilgub) Jabar ini diramaikan oleh lima pasangan calon. Diantaranya, pasangan nomor urut 1, Didik Muliana Arief Mansur dan Cecep Nana Suryana Toyib merupakan calon perseorangan. Pasangan nomor urut 2, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin dan Tatang Farhanul Hakim didukung oleh Partai Golkar. Untuk pasangan nomor urut 3, Dede Yusuf Macan Effendi dan Lex Laksamana Zaenal Lan, didukung oleh Partai Demokrat, PAN, Gerindra dan PKB. Pasangan nomor urut 4, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar diusung oleh PKS, PPP, PBB, dan Hanura. Terakhir, pasangan nomor urut 5, Rieke Diah Pitaloka dan Teten
18
Masduki yang didukung oleh PDIP. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar juga telah mempersiapkan 74.948 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengakomodir 32.536.980 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tersebar di 26 kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat. Selain itu, KPU Provinsi Jabar juga menyediakan TPS khusus, antara lain TPS di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Suka Miskin, TPS di Lapas Kebon Waru, dan TPS di RS Muhammadiyah. Sumedang Memilih Cuaca mendung yang menyelimuti Kabupaten Sumedang sejak pagi hari tidak menyurutkan minat warga untuk datang ke TPS pada Pilbup Kabupaten Sumedang.
Antisipasi terhadap cuaca yang kurang bersahabat telah dilakukan dengan baik oleh jajaran KPU Kabupaten Sumedang dengan menyediakan TPS di dalam tempat tertutup. Tercatat, sejumlah 829.401 orang pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar dalam 26 kecamatan dan 2192 TPS. Pasangan calon yang bersaing dalam Pilbup ini berjumlah delapan pasangan calon, yaitu: 1) Ir. H. Didi Ahmadi Djamhir, MT dan Ridwan Solichin, S.IP, M.Si (Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera); 2) Dra. Hj. Eni Sumarni, ST, M.Kes dan H. Arrys Sudradjat, SH (Perseorangan); 3) Agus Welianto Santoso, SH dan Hj. Mully Mulyati Sukarya, S.Pd (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan); 4) H. Ecek Karyana, S.Kep, MH dan dr. Irwanto (perseorangan); 5) H. Oom Supriatna dan Hj. Erni Juwita (perseorangan); 6) H. Taufiq Gunawansyah, S.IP, M.Si dan Ir. H. Usep Komaruzzaman, MM (Partai Golongan Karya); 7) H. Endang Sukandar, M.Si dan Drs. H. Ade Irawan, M.Si (Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan); serta 8) H. Tatang Sutarna, SH,
Suara KPU Edisi Februari 2013
Seputar Pemilukada MH dan Hendrik Kurniawan, S.Pd. I. (Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Kebangkitan Bangsa). Monitoring Komisi II DPR RI Komisi II DPR RI pada saat yang sama juga melakukan monitoring ke Kabupaten Sumedang. Bersama Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim, dan KPU Provinsi Jawa Barat, serta Anggota Komisi II DPR yang berjumlah 8 orang rombongan tersebut, mendatangi TPS 3 yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari. Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR melakukan dialog langsung dengan para saksi yang hadir soal suasana pemungutan suara sejak pukul 07.00 WIB ketika TPS dibuka. Saksi-saksi menyatakan tidak ada suasana yang menekan ketika proses pemungutan suara berlangsung. Pesan yang disampaikan Anggota Komisi II DPR RI salah satunya adalah untuk melaksanakan proses penghitungan suara sesuai jadwal, yaitu pada pukul 13.00 WIB ketika proses pemungutan suara telah selesai dilaksanakan. Pramuka Ikut Pantau Pilwakot Cirebon Animo masyarakat Cirebon khususnya calon pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam penyelengaraan Pemilukada, tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga turut untuk menjadi pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Cirebon dan Pilgub Provinsi Jabar. Hal itulah yang menjadi perhatian dari LBH Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Praja muka Karana (Pramuka) Jawa Barat, untuk turut serta memantau jalannya pemungutan suara Pilwakot Cirebon yang bersamaan dengan (Pilgub) Provinsi Jabar. Seperti yang terlihat dari
Suara KPU Edisi Februari 2013
pantauan yang dilakukan oleh tim peliputan KPU ke beberapa TPS di Kota Cirebon, kaum muda yang notabenenya adalah calon pemilih itu, ikut aktif memantau jalannya proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara. Fina Myladi salah satunya, remaja perempuan yang mendapatkan tugas pemantauan di TPS 11, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, cukup antusias melakukan tugasnya. Walaupun masih terbilang cukup muda dan pengalaman serta pengetahuan tentang pemilu maupun pemilukada tidak terlalu tahu banyak, dia cukup senang menjadi bagian dari proses demokrasi itu. Sama halnya dengan personel Kwarda Pramuka lainnya. Di TPS 1, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, remaja perempuan itu terlihat cukup serius mengikuti jalannya penghitungan suara. Sambil melakukan pencatatan, ia juga turut menghitung perolehan suara 5 (lima) pasangan calon yang dibacakan oleh Ketua KPPS. Secara tertulis dia juga menuliskan dalam laporannya bahwa pelaksanaan di TPS itu berjalan dengan lancar, warga menghargai panitia pelaksana serta peraturan panitia dilaksanakan warga. Keikutsertaan kaum muda dalam pemantauan pemilukada ini sangat baik sebagai bagian dari proses pendidikan calon pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang potensial, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pemilih itu memilih pemimpin, jadi kalau pemilih tidak memiliki kecerdasan dan basis iman, maka tidak akan didapatkan pemimpin yang bagus dan berkualitas. Pilwakot Cirebon sendiri diikuti oleh 5 pasangan calon, yakni: 1. H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA - Drs. H. Priatmo Adji (Partai Pengusung: PDI Perjuangan). 2. Drs. H. Ano Sutrisno, MM Drs. Nasrudin Azis, SH (Partai
3.
4.
5.
Pengusung: Partai GOLKAR, Demokrat dan PPP). Ir. H. R. Muh. Nurhusein Afandi N - Ahmad Azrul Zuniarto,S.Si, Apt (Partai Pengusung: Partai PKS, PPRN, PKPI, PPPI, PKNU, PNI Marhaenisme, PPDI, PPD, PIS, PNBKI dan PMB). H. Sofyan, S.Kom, MM - H. Sunarko Kasidin, SH, MM, MH (Partai Pengusung: Partai HANURA, PDP, dan Pakar Pangan). Sultan Mochamad Saladin H. Heru Cahyono, SE (Partai Pengusung: Partai PAN, Gerindra, PDS dan PBB).
Masyarakat Kota Sukabumi Pilih Walikota Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi digelar serentak oleh KPU Kota Sukabumi, Minggu (24/02). Masyarakat di Kota Sukabumi tampak antusias mengikuti pesta demokrasi ini. Pemilukada untuk memilih dua pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten ini dilaksanakan di 576 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan satu TPS Khusus di Lembaga Pemasyakat yang tersebar di 7 kecamatan wilayah Kota Sukabumi. DPT Kota Sukabumi sebesar 223.328 pemilih. Pemilukada Kota Sukabumi diikuti oleh 4 pasangan calon, yaitu H. Andri Setiawan, SH, MH- Achmad Seha Nuklir (pasangan nomor urut 1, diusung Partai Golkar dan Republikan); H. Mohamad Muraz, SH, MMH. Achmad Fahmi, S. Ag, MM (pasangan nomor urut 2, diusung Parpol Demokrat, PKS dan PKB); H. Sanusi Hardjadireza, M. Pd- H. Yeyet Hudayat, ST, MT (pasangan nomor urut 3, PAN, PBB, Gerindra dan gabungan partai nonparlemen); Dr. H. Mulyono, MM- Jona Arizona, S. Ip (pasangan nomor urut 4, diusung Parpol diusung PDIP dan PPP). (red)
19
News Berita Dalam Gambar
Komisi Pemilihan Umum melakukan kunjungan ke Harian Rakyat Merdeka dalam rangka Media Visit (27/2/2013)
Pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dan DIY Yogyakarta oleh Sekjen KPU (22/2/2013)
KPU Goes To Kampus di Universitas Medan dengan tema peningkatan partisipasi masyarakat (22/2/2013) 20
Suara KPU Edisi Februari 2013
