Pemilu 2014 SUARA KPU. Publikasi dan Sosialisasi. Menggeliatnya Peran. Juni Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat U M U M P E M

SI

L IHA

N

M

UMU

I

I

HAN

PEM

PEM LI

UMUM

MI

KO

SUARA KPU

Ju

KOMISI

2014 PEMILIHAN UMUM

ni

20

13

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Menggeliatnya Peran Publikasi dan Sosialisasi

Pemilu 2014

KOMISI

B

eberapa pertanyaan yang membuat mata terbelalak adalah “apa yang kamu kerjakan dan dimana kamu mengerjakan?” Tetapi untuk mengurai jawabannya, mesti tau dulu mangapa pertanyaan itu timbul? Tentu jawaban singkatnya adalah karna orang belum tahu dan mengerti, apa yang kita kerjakan dan dimana kita mengerjakannya. Banyak orang sudah tahu tapi tidak mengerti. Mengapa? Kita dalam sebuah lembaga terkadang malu-malu memberi tahu dan memberi pengertian tentang keberadaan lembaga, sehingga wajar jika masyarakat di luar sana bertanya-tanya. Seberapa hebatnya peran kita di suatu tempat, jika publik tidak tahu tentang apa peran kita dan keberadaan kita, seakan sia-sia apa yang telah kita lakukan. Untuk menjawab problematika itu, peran dan fungsi publikasi dan sosialisasi menjadi sangat strategis bagi keberlangsungan dan pengembangan kelembagaan, karena untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari masyarakat luas tentang kelembagaan dengan seluruh aktivitasnya. Untuk menciptakan hal itu, tanggungjawab publikasi dan sosialisasi adalah memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Jika sudah terwujud maka peran serta mereka sebagai publik akan tergugah dan akhirnya akan ikut berpartisipasi dalam segala aktivitas kelembagaan. Dalam kondisi seperti di atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya keras untuk memberi tahu dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang kelembagaan KPU dengan segala aktivitasnya. Ya kegiatan gebyar sosialisasi pemilu 2014 dan launching sosialisasi pemilu secara nasional di sebuah televisi nasional, yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, menggambarkan sosialisasi lembaga penyelenggara Pemilu, KPU dengan segala aktivitas Pemilu 2014. Di samping itu dalam setiap tahapannya KPU memublikasikan melalui berbagai media informasi, misalnya website kpu.go.id, Jurnal Suara KPU, media cetak (koran-koran) dan media elektronik (televisi). Seperti beberapa waktu lalu KPU dengan cepatnya, begitu Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPR RI ditetapkan, KPU langsung memublikasikannya. Tujuan publikasi ini adalah di samping untuk mewujudkan azas keterbukaan informasi, juga dalam rangka meminta masyarakat untuk menyermati para bakal calon anggota DPR yang akan mewakilinya. Ini penting bagi upaya mewujudkan demokrasi yang memiliki filosofi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat juga. Hal-hal demikian membuktikan peran dan fungsi publikasi, sosialisasi telah menggeliat seiring berlangsungnya tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu 2014. (wwn/red)

2

M UMU

LI

I

Menggeliatnya Peran Publikasi dan Sosialisasi Pemilu 2014

PEM

Pengantar Redaksi

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Husni Kamil Manik Drs. Hadar Nafis Gumay Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Ida Budhiati, SH, MH Penanggung Jawab Arif Rahman Hakim Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Nur Syafaat Koordinator Reportase Titik P.W Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Sahruni H.R Editor Rita, Ajeng, Didi, Anna, Sumantri, Intan, Bagus, Catur Reporter Arif, Indra Budi, Satrio, Asti, Teddy, Arif Ma’aruf, Doddy Amin Fotografer Ujang Sofyan Tunjung Designer Grafis Rio Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id

Suara KPU Edisi Juni 2013

Daftar Isi 8 Fokus Utama

Launching Sosialisasi Pemilu 2014 Secara Nasional

8 Fokus Utama

Usai Umumkan DCS, KPU Tunggu Tanggapan Masyarakat

Pengantar Redaksi................................ 2 Daftar Isi.................................................. 3 Fokus Utama........................................... 4-9 News......................................................... 10-13 Seputar Pemilukada.............................. 14, 16-18 Berita Daerah......................................... 15 Berita Dalam Gambar........................... 19

10 News

Anggaran Fleksibel Dibutuhkan KPU Dalam Tahapan Pemilu

14 Seputar Pemilukada Sumsel Memilih


3

FokusUtama

Launching Sosialisasi Pemilu 2014 Secara Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu malam (27/6) menggelar acara gebyar sosialisasi pemilu 2014 dan launching sosialisasi pemilu secara nasional di Auditorium Televisi Republik Indonesia (TVRI), Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan gaung Pemilu 2014 ke tengahtengah masyarakat. 4

K

etua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya meminta kontribusi dari semua pemangku kepentingan seperti partai politik peserta pemilu, masyarakat, pemerintah, swasta, pegiat pemilu, pemantau, organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan semua tahapan pemilu. “Mari sama-sama kita ciptakan suasana yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu

yang berkualitas pada pemilu 2014,” ujar Husni. Acara ini turut dihadiri para komisioner KPU dan jajaran kesekjenan, Komisioner KPU Provinsi, utusan dari parpol, ormas, pegiat pemilu, dan pemantau. Husni mengajak peserta pemilu untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan KPU dalam pelaksanaan tahapan pemilu. “Mari sama-sama kita cegah kecurangan, kita jauhi politik transaksional, intimidasi dan kekerasan. Kita buktikan bahwa kita semua mampu


FokusUtama

menghadirkan pemilu yang aman, damai, lancar dan berkualitas,” ujarnya. Ia juga mengingatkan penyelenggara pemilu di semua tingkatan, provinsi dan kabupaten/ kota untuk menjaga integritas dan netralitasnya. Menurutnya, komitmen penyelenggara untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil akan menutup ruang bagi peserta pemilu yang memiliki keinginan untuk berbuat curang. Acara ini juga menghadirkan beberapa artis ibukota seperti Ebiet G. Ade, Sundari Soekotjo dan Budi Doremi. Tak ketinggalan pembacaan puisi karya Taufik


Ismail “Ketika Indonesia Dihormati Dunia” oleh Ayu Shita. Puisi tersebut menceritakan pelaksanaan pemilu 1955 yang demokratis, tidak ada suapmenyuap, tanpa sogok-sogokan, dan penghitungan suara yang jujur. Komisioner KPU RI Ida Budhiati dan Sigit Pamungkas juga menerangkan bahwa sosialisasi pemilu diperlukan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang substansi pemilu dan teknis kepemiluan kepada masyarakat. Pemahaman substantif kata Ida berkaitan dengan pemenuhan hak

konstitusional warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pemilu 2014. Terkait dengan teknis, menurut Ida, ada beberapa perubahan dalam pemilu 2014. Salah satunya pemberian hak suara tidak lagi dilakukan dengan cara mencentang tetapi kembali dengan cara mencoblos. Sementara Sigit Pamungkas menekankan pentingnya masyarakat memaknai urgensi kehadiran mereka Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Yang kita harapkan, masyarakat tidak sekadar datang ke TPS dan menggunakan hak

5

FokusUtama

pilihnya, tetapi yang paling penting mereka dapat memaknai secara mendalam kenapa mereka harus datang ke TPS. Mereka sadar bahwa partisipasinya dalam pemilu menentukan nasib bangsa ke depan,” ujarnya. Sebab kualitas penyelenggaraan Negara ditentukan oleh kualitas para pemimpin yang dipilih oleh masyarakat lewat pemilu.

simbolis memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sebagai tanda dimulainya sosialisasi Pemilu 2014. Seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya, hari pencoblosan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2014 akan jatuh pada tanggal 9 April 2014.

Cerdas pada Tahun 2014” diusung oleh KPU goes to campus sebagai tema seminar kali ini, dihadiri oleh para pejabat struktural dari rektorat, pembina Unit Kegiatan Mahasiswa UMJ dan para mahasiswa UMJ serta undangan resimen mahasiswa universitas se-DKI Jakarta. Dekan UMJ Endang Sulastri, yang juga mantan Anggota KPU

Untuk meningkatkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, kata Sigit, dalam waktu dekat KPU juga akan melaunching relawan demokrasi sehat. Mereka berasal dari anggota masyarakat yang memiliki komitmen yang sama dengan KPU untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik. “Mereka ini akan menjadi agen sosialisasi KPU di tengah-tengah masyarakat,” kata Sigit. Di akhir acara, Ketua KPU bersama perwakilan dari 12 parpol yang hadir, secara

KPU Goes to Campus Kembali Beraksi Jelang Pemilu 2014 KPU semakin gencar melakukan aksi sosialisasi untuk penyebaran informasi tentang kepemiluan kepada para pemilih khususnya pemilih pemula yang berada dalam lingkungan akademisi baik di universitas negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), yang digelar pada Rabu (19/06), di Kota Tanggerang Selatan, Banten. “Pemilih Pemula yang

periode 2007-2012 menjadi salah satu narasumber pada kegiatan tersebut, bersama dengan narasumber kedua yakni Sigit Joyowardono selaku Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU. Seakan bernostalgia sebagai bagian dari keluarga besar KPU, Endang menyapa para peserta seminar dan memulai presentasinya tentang pentingnya partisipasi masyarakat khususnya para pemilih pemula pada Pemilu 2014

6


FokusUtama

yang akan datang. Ia juga menuturkan dan menghimbau bahwa kita semua sebagai pemilih nantinya harus berani bersikap tegas terhadap para calon legislatif atau para calon pemimpin yang berusaha memengaruhi pilihan para pemilih dengan praktek money politic yang kian marak terjadi dan dilakukan dengan banyak cara. “Sekarang Kita harus berani tolak uangnya dan tolak orangnya, agar nantinya mendapatkan para pemimpin yang berkualitas, jika kita terima uangnya kita akan jadi seperti ini (sambil menunjukan slide gambar seekor monyet yang sedang membayangkan setumpuk uang-red),” ujar Endang yang disambut tawa oleh para peserta seminar. Melengkapi informasi yang disampaikan Endang Sulastri, Sigit Joyowardono banyak menjelaskan secara teknis mengenai proses tahapan pemilu sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang kepemiluan kepada para peserta. Setelah sesi presentasi para peserta yang sebagian besar para pemilih pemula segera memberondong kedua narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan. Seperti, status para pemilih yang merantau dari kampung ke kota lain, apakah mereka masih dapat memilih di tempat domisili yang sekarang mereka tinggal. Setelah mendapat penjelasan dari kedua narasumber tersebut, baru mereka mengerti dan berharap Pemilu 2014 mendatang dapat ikut berpartisipasi untuk memilih. Di sela-sela penyampaian informasi tetang kepemiluan khususnya tentang pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dari para narasumber, KPU goes to campus juga memberikan beberapa souvenir dengan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap proses pemilu di Indonesia. (red)


Sukses Pemilu, Sukses Kita Bersama Pemilu merupakan kegiatan bersama yang menuntut peran masyarakat secara keseluruhan, Pemilu 2014 sebagai pesta demokrasi dan perhelatan bangsa merupakan kerjasama kolektif nasional dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menyukseskannya.

P

enyelenggaraan Pemilu 2014 harus difokuskan kepada upaya meningkatkan kualitas pesiapan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin pelaksanaan pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kita sedang mengalami trend penurunan tingkat partisipasi masyarakat dari tiga pemilu terakhir. Tahun 1999 tingkat partisipasi bisa mencapai 90%, tahun 2004 menurun jadi 80%, dan tahun 2009 menurun lagi jadi 70%, harapan kita naik di tahun 2014 mendatang, oleh karenanya tugas kita bersama untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Demikian dikatakan oleh Sigit Pamungkas yang bertindak sebagai narasumber dalam acara Sosialisasi Peningkatkan Peran Serta

Masyarakat dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2013 di hadapan tokoh masyarakat, tokoh parpol, tokoh pemuda, tokoh agama, LSM, media massa dan unsur muspida setempat pada hari Rabu, 5 Juni 2013 di Hotel Novilla Boutique Resort, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Provinsi Bangka Fahrurrozy mengatakan, “suksesnya pelaksanaan Pilbub Bangka yang akan digelar pada tanggal 26 Juni 2013 mendatang tidak hanya terletak pada optimalisasi kinerja KPU, Panwaslu, profesionalisme partai politik, kedewasaan kompetitif para calon, dan partisipasi aktif para pemilih; tetapi tidak kalah pentingnya adalah peran strategis para tokoh agama, masyarakat dan media massa sebagai sarana pendidik, penyebar informasi, dan sebagai sosial kontrol,” tandasnya. Ketua KPU Kabupaten Bangka Matzen Matyasin, pada kesempatan yang sama sekaligus membuka acara mengatakan “KPU Bangka Alhamdulillah sudah menyelesaikan tahapan pilgub sampai pada pencetakan surat suara, mudah-mudahan pemilu nanti dapat berjalan lancar dan menggugah hati kita semua bahwa pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab kita bersama, sukses pemilu, sukses bersama. (red) 7

FokusUtama

Usai Umumkan DCS, KPU Tunggu Tanggapan Masyarakat Setelah resmi mengumumkan namanama serta profil Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini menunggu tanggapan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat itu.

K

PU menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan secara tertulis pada 14 s/d 27 Juni. Tanggapan ini terkait dengan pemenuhan administrasi syarat calon. KPU kemudian akan melakukan pencermatan kembali dan mengklarifikasi kepada calon anggota DPR melalui partai politik pada setiap tingkatan. Masyarakat yang akan mengirimkan tanggapan agar mencantumkan identitas jelas disertai dengan copy identitas dan buktibukti pendukung terhadap hal yang disampaikan. Identitas pengirim akan

8

dirahasiakan. Tangapan terhadap calon Anggota DPR agar disampaikan kepada Ketua KPU Cq. Ketua Pokja Pencalonan, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat. Sedangkan taggapan untuk calon anggota DPRD Provinsi dapat disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi di masing-masing provinsi. Dan tanggapan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/ kota agar disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. Tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPR dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: [email protected].

Biodata Para Caleg KPU telah mengumumkan profil DCS anggota DPR RI kepada publik. Profil para caleg tersebut secara detail dapat diakses melalui situs web KPU www.kpu.go.id. “Ini sebagai bentuk komitmen KPU dalam memberikan akses informasi kepada publik. Dengan keterbukaan ini, kami berharap publik dapat membaca, mencermati dan meneliti data para caleg tersebut. Selanjutnya memberikan masukan dan tanggapan,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Rabu (19/6). Dalam profil yang ditampilkan dalam situs web KPU tersebut, publik dapat membaca data diri para caleg mulai dari tempat tanggal lahir, status perkawinan,


FokusUtama

alamat tempat tinggal, riwayat pendidikan, kursus atau diklat yang pernah diikuti, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, riwayat perjuangan dan tanda penghargaan yang pernah diterima. Ferry meminta masyarakat yang akan memberikan masukan dan tanggapan menyertakan identitas diri yang jelas. Masukan dan tanggapan yang diberikan juga harus disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat yang akan memberikan masukan dan tanggapan dapat menyampaikannya secara langsung ke kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Sementara tanggapan untuk calon anggota DPRD Provinsi dapat disampaikan ke KPU Provinsi. Begitu juga tanggapan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/ kota disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. Selain itu tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPR dapat juga dikirimkan melalui Fax.


(021)-3145914 atau melalui e-mail: [email protected]. Untuk substansi masukan dan tanggapan jelas Ferry, sesuai penjelasan pasal 62 ayat 5 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD hanya berkaitan dengan persyaratan administrasi calon. Selanjutnya sesuai peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon. “Salah satu contoh misalnya syarat pendidikan mininimal sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), ternyata masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak pernah bersekolah sesuai dengan data yang dia sampaikan dalam biodatanya. Karena menyangkut persyaratan administrasi. Ini yang akan kita klarifikasi ke partai,” kata Ferry. Kata Ferry, partailah yang akan meminta kepastian dari instansi terkait terkait keabsahan dokumen yang dipersoalkan masyarakat tersebut. Saat

menyampaikan klarifikasi ke KPU, partai diminta melampirkan keterangan dari instansi terkait yang menerangkan keabsahan dokumen caleg tersebut. Dalam hal klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU memberitahu dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti. KPU akan kembali melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti yang diajukan oleh partai. Jika partai tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan, urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU sesuai urutan berikutnya. KPU memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS dari tanggal 14 sampai 27 Juni 2013. Masukan dan tanggapan masyarakat akan diklarifikasi kepada partai politik asalnya. Partai diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dari tanggal 5 sampai 18 Juli 2013. (red) 9

News

Antisipasi Kecurangan di KPPS, PPS dan PPK Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meminta jajaran KPU Kabupaten/ Kota dalam menjalankan tugas secara optimal. Tugas KPU Kabupaten/ Kota tidak terbatas pada mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“

Kerja petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus tetap diawasi dan dikendalikan. Lakukan supervisi kepada PPK,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis (20/6). Menurut Husni, penyelenggara pemilu yang permanen itu hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Sementara penyelenggara pemilu di level kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) bersifat ad hoc (sementara). “Cara kerja mereka tentu tidak akan sama dengan penyelenggara yang profesional. Arahan dan bimbingan dari KPU Kabupaten/Kota diperlukan agar cara kerja mereka menjadi profesional,” ujar Husni. Husni mengatakan hasil analisis pemilu 2004, potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu berada di tingkat kelurahan. Karena itu,

10

pada pemilu 2009 rekapitulasi suara langsung dilakukan di tingkat kecamatan. Sementara pada pemilu 2014 sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012, rekapitulasi suara kembali dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan. “Ini menjadi tugas kita untuk memastikan tidak ada lagi kecurangan di tingkat desa/ kelurahan,” ujarnya. Husni juga meminta KPU Kabupaten/Kota untuk menata cara kerja KPPS. Sebab ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan petugas dalam melakukan penghitungan dan pencatatan hasil perolehan suara menjadi penting untuk menentukan kualitas penyelenggaraaan pemilu. Menurut Husni, dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang lebih sedikit, hanya 12 parpol dan jumlah calon 100 persen dari jumlah kursi, meringankan kerja KPPS dalam melakukan penghitungan dan pencatatan hasil pemilu di tingkat TPS. “Harusnya hasil penghitungannya lebih akurat. Tinggal bagaimana tujuh KPPS itu melakukan pembagian kerja secara efektif. Ini yang harus ditata oleh KPU


News Kabupaten/Kota,” ujarnya. Pengaturan cara kerja KPPS ini, kata Husni juga penting karena ada kewajiban KPPS untuk memberikan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPK. “Kalau semua saksi peserta pemilu hadir berarti KPPS harus menyediakan 12 rangkap. Tiga rangkap lagi disediakan untuk panwaslap, PPS dan PPK. Artinya ada 15 rangkap yang harus disediakan KPPS. Ini sangat mungkin dilakukan. Jadi semua pihak memiliki dokumen sah yang dapat dijadikan pembanding terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU,” ujarnya. KPU, kata Husni juga akan menyiapkan alat kontrol untuk membanding hasil penghitungan suara di TPS dan rekap yang dilakukan di PPS dan PPK. Saat ini, kata Husni, KPU sedang menyusun peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. “Nanti akan kita usahakan bagaimana caranya sertifikat hasil penghitungan suara (C1) itu dapat langsung ditarik dari TPS ke KPU Kabupaten/Kota. Misalnya, TPS dalam radius 1 kilometer dari KPU harus mengantar C1 ke KPU dalam waktu satu jam. Jadi dalam waktu 24 jam itu semua C1 sudah terkumpul di KPU Kabupaten/ Kota,” ujarnya. Verifikasi Faktual Data Pemilih Harus Cermat Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) benarbenar cermat dalam melakukan verifikasi faktual terhadap data pemilih. “Data yang tidak terkonfirmasi di lapangan harus dicoret,” tegas Husni. Kata Husni, data pemilih yang saat ini dipegang pantarlih dapat berubah karena orangnya sudah


meninggal dunia, pindah alamat, berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri), usianya belum genap 17 tahun dan belum menikah. Pantarlih juga diminta memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mendatangi semua rumah warga. “Jangan sampai ada warga yang terlewatkan. Pastikan semua kepala keluarga (KK) dapat ditemui sehingga dapat dipastikan pula jumlah pemilih dalam keluarga tersebut,” ujarnya. Husni menegaskan tugas dan tanggungjawab pantarlih sangat besar. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) sebagai salah satu indikator kualitas penyelenggaraan pemilu, ditentukan oleh kinerja pantarlih. Karenanya, panitia pemungutan suara (PPS) perlu membimbing, mengarahkan dan mengawasi pantarlih untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah DPT ditetapkan, jika masih terdapat warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat sebagai pemilih belum terdaftar, tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Penduduk tersebut nantinya dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 40 ayat 5 yang menyebutkan dalam hal terdapat warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus. Dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 pasal 35 ayat 1 menyebutkan dalam hal setelah DPT ditetapkan dan diumumkan masih terdapat Pemilih yang tidak terdaftar,

PPS mendaftar Pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Khusus. PPS melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih. PPS menyusun daftar pemilih khusus paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara. PPS menyampaikan daftar pemilih khusus kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/ Kota paling lambat satu hari setelah ketua dan anggota PPS memberi paraf pada daftar pemilih khusus tersebut. KPU Provinsi menetapkan daftar pemilih khusus berdasarkan usulan PPS paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara. WNI yang memenuhi syarat memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Hal ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut MK menyatakan selain WNI yang terdaftar dalam DPT, WNI yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri. Selain menunjukkan KTP juga wajib melengkapinya dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya. Penggunaan hak pilih bagi WNI dengan menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTPnya. Sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. WNI yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. (red)

11

News

Anggaran Fleksibel Dibutuhkan KPU Dalam Tahapan Pemilu

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) telah merencanakan anggaran sebesar 8,4 triliun dalam pelaksanaan tahapan pemilu. KPU juga mengapresiasi sikap yang diambil oleh Komisi II DPR-RI mengenai optimalisasi anggaran dengan tidak adanya pemotongan anggaran. Namun, KPU berharap agar dapat diperhatikan usulan tentang anggaran yang fleksibel sesuai tahapan pemilu. KPU juga membutuhkan dukungan Komisi II DPR-RI agar Kementerian Keuangan memperhatikan fleksibilitas dan percepatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tahapan dan program Pemilu 2014. KPU sudah menyusun tahapan secara terukur sampai ke tanggal pelaksanaan, sehingga apabila terjadi keterlambatan anggaran dan pencairan dapat mempengaruhi pelaksanaan tahapan yang tepat waktu. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada Komisi II DPR-RI saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi II DPR-RI, Rabu (12/06). Selain dengan KPU, RDP mengenai

12

penyempurnaan perubahan RKA K/L Tahun Anggaran 2013 tersebut juga digelar bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Selain itu, KPU juga masih membutuhkan 77 miliar untuk pembayaran kekurangan uang kehormatan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang belum dibayarkan sejak bulan Januari hingga Juni 2013 ini seiring dengan realisasi Keputusan Presiden yang telah diterbitkan Januari yang lalu,” ujar Husni yang juga didampingi oleh Anggota KPU Sigit Pamungkas dan Arief Budiman, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim. Mengenai anggaran KPU yang masih dibintang oleh Kementerian Keuangan, tambah Husni, masih ada tiga macam anggaran, yaitu anggaran bimbingan teknis (Bimtek) bantuan hukum, tambahan bagi Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), dan anggaran kendaraan operasional bagi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Arif Wibowo yang memimpin rapat

juga menegaskan bahwa Komisi II DPR-RI sudah sepakat untuk menolak pemotongan anggaran bagi kementrian atau lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRRI. Namun ada beberapa hal yang harus didalami dan ditindaklanjuti di badan anggaran. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II Budiman Sujatmiko yang menyatakan bahwa Komisi II DPRRI akan berada didepan untuk membantu meningkatkan kinerja kementerian atau lembaga mitra kerja Komisi II DPR-RI. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR-RI Alexander Litaay dalam pendapatnya lebih menekankan pada pengalokasian anggaran. Alexander Litaay menilai perlu lebih diperhatikannya alokasi anggaran bagi program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik, serta diperbanyak alokasi anggaran untuk daerah. “Saya lebih menekankan pada voters education, karena di Ambon saya melihat ada tiga spanduk yang bertuliskan terima uangnya jangan pilih orangnya, ada uang ada suara, dan kami tunggu serangan fajar, ini kan ironis,” tegas Alexander Litaay. (arf/red)


News

KPU Gelar Rakor Pengelolaan Silog Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengelolaan sistem logstik (Silog) pemilu dan workshop implementasi manajemen logistik pemilu kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang dilaksanakan bersamaan dalam empat angkatan, bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

U

ntuk mendukung suksesnya Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014, KPU terus berupaya melakukan koordinasi dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang terkait dengan logistik. Dalam keterangannya yang disampaikan dalam pembukaan tersebut, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, aman dan damai, didukung oleh ketersediaan logistik pemilu secara tepat mutu, tepat jenis, tepat harga, tepat jumlah dan tepat tujuan. “Ketersediaan logistik Pemilu secara tepat dapat dicapai melalui pengelolaan logistik yang tepat mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharan, atau lebih dikenal dengan siklus pengelolaan logistik,” ujar Husni Semua tahapan, lanjut Husni,


dalam siklus pengelolaan logistik, perlu didukung oleh data-data yang akurat dan up to date. “Untuk itu pengelolaan logistik Pemilu KPU didukung oleh Silog pemilu. Silog yang telah dikembangan oleh KPU, kiranya dapat dimanfaatkan secara optimal dan diakses oleh satuan kerja (satker) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota,” lanjutnya. Ia juga berharap KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat terus menjalin koordinasi yang baik, khususnya dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu melalui silog dan pelatihan silog, serta mampu memberikan perubahan kinerja KPU dalam mengelola logistik Pemilu. Selain itu, Rakor ini juga untuk memberikan pelatihan kepada operator silog KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam penggunaan sistem informasi, karena silog yang berada di setiap satuan kerja (satker) merupakan

kepanjangan tangan Biro Logistik dalam berkomunikasi melalui teknologi informasi, terkait pengelolaan logistik Pemilu yang baik. Sedangkan, terkait dengan Workshop Implementasi manajemen logistik, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pejabat ataupun panitia pengadaan KPU di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan proses pengadaan logistik Pemilu, dan dapat memahami permasalahan yang timbul pada saat dan sesudah proses pengaaan barang/jasa Pemilu, memahami dan mencegah/menghindari kemungkinan terjadinya gratifikasi serta memahami proses pengadaan melalui LPSE. Peserta kegiatan dilaksanakan dalam empat angkatan, dimana angkatan I dan II telah dilaksanakan pada tanggal, 29 – 31 Mei 2013 dan tanggal, 12 – 14 Juni 2013. Untuk selanjutnya angkatan III tanggal, 19 – 21 Juni 2013 dan angkatan IV tanggal 26 – 28 Juni 2013. bertindak sebagai narasumber dari Istitut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk Workshop sendiri berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (red) 13

SeputarPemilukada

Sumsel Memilih

P

emilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2013-2018 digelar Kamis (6/6), diikuti oleh empat pasangan calon, nomor urut 1) Ir, H, Eddy Santana Putra, MT – Anisja Djuita Supriyanto, SE.MM; nomor urut 2) Drs. Iskandar Hasan, SH.MH – Ir, Achmad Hafisz Tohir; nomor urut 3) H. Herman Deru, SH.MM – Hj. Maphilinda Boer dan pasangan nomor urut 4) Ir. H. Alex Noerdin, SH – Ir. H. Ishak Mekki, MM. Keempat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu merebutkan suara sebanyak 5.825.765 pemilih, pemilih laki-laki 2.943.795 dan pemilih perempuan 2.881.970, yang tersebar di 11 Kabupaten dan 4 Kota dengan jumlah desa/kelurahan 3.201 dan 230 kecamatan, dan akan ditampung di 16.576 tempat pemungutan suara (TPS). Pasangan nomor urut 1 didukung oleh empat partai politik, PDI P, PKPB, Partai Barnas, PNI Marhaenisme; nomor urut 2 didukung oleh tiga partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), PBR; nomor urut 3 didukung oleh 21 Partai Politik, Partai Hanura, PKB, Partai Gerindra, PPP, PPRN, PKNU, PPNUI, Partai Kedaulatan, PKP, PNBKI, PDP, PPI, PIS, PKPI, PPPI, Partai Patriot, PDK, PMB, PPDI, PPN dan Partai Merdeka; dan nomor urut 4 didukung oleh empat partai politik, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara itu, pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dilakukan berbarengan dengan Pemilu

14

bupati dan wakil bupati di empat kabupaten di Sumatera Selatan, yakni Banyuasin, Empat Lawang, Lahat dan Oki ungkap Anisatul Mardiah, Ketua KPU Provinsi. Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Provinsi beserta

tidak dapat digunakan. Sesuai dengan jadual tahapan KPU provinsi Rekapitulasi Penyusunan, Pengumuman dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS kepada PPK dilaksanakan 7 s/d 8 Juni,

rombongan melakukan monitoring ke beberapa TPS, dan menemukan kejadian di luar dugaan pada pelaksanaan pemungutan suara, diantaranya kisruh di TPS Khusus RSUM Dr. Muhammad Hoesin dan robohnya tenda TPS di kawasan Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus dimana TPS 01 diterjang angin puting beliung merobohkan tenda namun peristiwa tersebut tidak membuat kondisi pelaksanaan pemungutan suara terganggu, TPS 01 yang berjumlah 409 pemilih tetap berjalan walaupun tendanya bergeser dan

ditingkat PPK 9 s/d 10, ditingkat Kabupaten/Kota 11 s/d 12 dan rekapitulasi ditingkat provinsi tanggal, 13 s/d 15 Juni 2013 serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 20132018. Selain Pilgub, ada empat Kabupaten yang secara seretak menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yakni, Ogan Komering Ilir (OKI), Lahat, Banyuasin dan Empat lawang. (red)


BeritaDaerah

Sekolah Pemilu KPU Kota Metro Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro, Lampung, me-launching sekolah pemilu dan diskusi publik dengan tema “Menuju Pemilu Berkualitas” yang dihelat di Taman Palem Indah Kota Metro, Kamis (20/6).

A

cara tersebut diikuti peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Badan Kesbangpol, Bappeda, Camat se-Kota Metro, serta peserta dari organisasi keagamaan, kelompok perempuan, kelompok pemilih pemula, kelompok petani, komunitas belajar perkotaan, kelompok budaya (DKM = Dewan Kesenian Metro-red) dan Komunitas Sepeda Indonesia Kota Metro. Ketua KPU Propinsi Lampung, Nanang Trenggono, dalam sambutannya mengungkapkan, apresiasinya kepada KPU Kota Metro yang telah menggagas program sekolah pemilu. “Ini (sekolah pemilu -red) merupakan satu-satunya program yang ada di Propinsi Lampung. Dengan adanya Sekolah Pemilu, diharapkan masyarakat dapat mendapatkan informasi dan pendidikan pemilih tentang penyelenggaraan kepemiluan. Selain itu dapat juga mendorong kesadaran dan kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihannya atau dengan kata lain menjadi pemilih cerdas dan memilih pemimpin yang berkualitas,” ungkapnya dengan rasa bangga. Sementara itu, Ketua KPU Kota Metro, Rahmatul Ummah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa gagasan atau ide Sekolah Pemilu sebenarnya hasil diskusi panjang bersama Agus Riyanto selaku Pokja Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.


“Sekolah Pemilu adalah sebuah program pendidikan pemilih, kesadaran dan pencerdasan politik masyarakat untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu menuju Pemilu berkualitas,” ujarnya. Sekolah Pemilu ini

apatisme politik masyarakat terhadap proses-proses demokrasi di Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional. Keempat, perlunya membangun dan memperkuat kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat yang berbasis masyarakat. Adapun tujuan dari program Sekolah Pemilu adalah sebagai penguatan pendidikan pemilih masyarakat di tingkat lokal secara berkelanjutan, mendorong kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat pemilih

digagas dan dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi yang berkembang diantaranya, pertama. Masih lemahnya program-program pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik selama ini. Kedua, ada kecendrungan menurunnya angka partisipasi masyarakat dari waktu ke waktu (dari pemilu ke pemilu-red) di Indonesia. Ketiga, mulai tumbuhnya

serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemilu. Kelompok sasaran dari program sekolah pemilu terdiri dari kelompok keagamaan, perempuan, pemilih pemula, petani, belajar perkotaan, serta kelompok budaya dan olahraga di Kota Metro. Manajemen Sekolah Pemilu dilakukan dengan beberapa tahapan: Pertama, melakukan penyusunan dan penyiapkan 15

SeputarPemilukada modul-modul sekolah pemilu (pendidikan pemilih warga). Kedua, melakukan forumforum diskusi warga (diskusi komunitas) tentang bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berkualitas. Ketiga, melakukan kelas-kelas pendidikan pemilih berbasis komunitas perempuan, komunitas keagamaan, komunitas pemilih pemula, komunitas petani, komunitas belajar perkotaan, komunitas budaya dan olahraga dan komunitas lainnya. Keempat, membentuk relawan-relawan

“SEKOLAH PEMILU” untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Kelima, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis komunitas dan kearifan lokal bersama agen/relawan sosialisasi dan Keenam, melakukan Pendidikan Pemilih (Voter Education) secara berkelanjutan. Kurikulum Sekolah Pemilu terdiri dari materi pemilu dan demokrasi, Mengapa Pemilu itu Penting, Bagaimana menjadi Pemilih Kritis dan Rasional, Pentingnya Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilu, Sejarah dan Sistem Pemilu di Indonesia, Apa dan Siapa Penyelenggara Pemilu, Siapa Peserta Pemilu, Bagaimana menjadi Pemilih dan Proses Pendaftaran Pemilih, Bagaimana Sistem Kampanye, Bagaimana Pemungutan dan Perhitungan Suara dan Pengawasan Pemilu dilakukan. Harapannya program sekolah pemilu dapat terwujudnya pemilih cerdas dan rasional serta meningkatnya partisipasi pemilih di Kota Metro dengan target partisipasi 85 %. (red)

4 Paslon Bertarung Di Pemilukada Kota Jambi

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi Sabtu (29/6) menggelar Pemilu Walilkota dan Wakil Walikota Kota Jambi bagi pemimpin masyarakat Kota Jambi untuk lima tahun kedepan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi. KPU Kota Jambi menetapkan 415.068 pemilih yang berhak menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah. Menurut Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Jambi Hery Sufadmi, SE, “Ada 415.068 pemilih pada pelaksanaan pilwako kota Jambi 29 juni ini, dengan rincian 208.208 pemilih laki-laki dan 206.860 pemilih wanita dengan jumlah TPS sebanyak 1339 di 8 kecamatan,” ungkap Hery. Pilwakot diikuti 4 pasang kandidat yang bertarung yaitu, M Sum Indra-Maulana, Effendi Hatta-Asnawi Ab, Sy Pasha-

16

Abdullah Sani dan HR Bambang Priyanto-Yeri Muthalib, berikut nomor urut pasangan calon: No. urut 1 ; Dr. H.R Bambang Priyanto dan Yeri Muthalib, SE MBA, No. urut 2 ; M. Sum Indra, SE, MMSI dan dr. Maulana, MKM, No. urut 3 ; H. Syarif Fasya, ME dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I dan No. urut 4 ; Effendi Hatta, SE dan Drs. H. Asnawi AB, MM. Tim monitoring dari KPU RI dan didampingi oleh Kabag Teknis Provinsi Jambi, turun ke TPSTPS untuk mamantau jalannya pemungutan di beberapa TPS di Kota Jambi. TPS No. 5, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Jambi, pemilih di DPT nya berjumlah 488 orang. Pak. Marzuki selaku Ketua KPPS TPS No. 5 mengatakan, “ada yang mengunakan hak pilihnya dengan surat pindahan sejumlah 28 orang dan yang meninggal dalam DPT tersebut 1 orang,

dan jumlah pemilih pada pukul 10.00 sudah berjumlah 300 orang pemilih di TPS tersebut,” ujar Marzuki. Perhatian kami adalah pada TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kota Jambi, bagaimana mereka sebagai Warga binaan menggunakan hak pilihnya dengan antusias di bantu oleh petugas LAPAS sebagai petugas KPPS. Di LAPAS ini terdapat 2 TPS, yaitu TPS 33 dengan jumlah DPT 336 dan TPS 32 dengan jumlah DPT 303, Ketua PPK Kecamatan Kota Baru Bapak Rifer yang juga membawahi TPS Lapas ini mengungkapkan, “sepanjang pelaksanaan di 2 TPS Lapas ini tidak ada masalah yang signifikan, mereka sebelumnya mengetahui mengenai Tata cara pencoblosan yang telah dilaksanakan simulasi oleh KPU Kota Jambi”, jelas Rifer saat diwawancarai di Lapas. (red)


Seputar Pemilukada

Butuh Keteladanan Untuk Tingkatkan Parmas

M

inggu, (23/6), merupakan hari penentuan masa depan Kota Bandung, melalui Pemilukada. Peran serta masyarakat sebagai pemilih sangat dibutuhkan dalam memilih calon pemimpinnya yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. Sekalipun KPU Kota Bandung telah melakukan verifikasi untuk menyaring calon-calon yang terbaik melalui pemenuhan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak serta-merta mengabaikan peran masyarakat dalam pemilihannya tentunya. Pemilukada di kota yang berslogan “Bandung BERMARTABAT” dan berlogo “Gemah Ripah Wibawa Mukti” memberi harapan besar bagi warganya, sekaligus mengajak bersama-sama untuk berpartisipasi, baik dalam penyelenggaraan pemilukada secara umum maupun secara khusus dalam prosesi pencoblosan (pemungutan suara-red). KPU Kota Bandung juga dengan segala daya upaya menyosialisasikan hajatan daerah dengan mendisain sebuah mobil dinas penuh informatif lembaga KPU dengan aktivitas pemilukadanya. Di samping itu, KPU Kota Bandung juga mengajak 50 lembaga untuk ikut serta dalam sosialisasi pemilukada, dengan mangajukan proposal disertai kelengkapan dokumen organisasi (Akte, AD/ART), foto copy rekening dan NPWP pimpinan/ketua penyelenggara, serta izin domisili. Namun, ajakan itu tidaklah cukup, bagi keikutsertaan


masyarakat, yang lebih diperlukan adalah keteladanan. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, anggota KPU sebagai Ketua Divisi Humas, Data Informasi dan HAL memberi teladan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Kota Bandung, dengan datang ke TPS 021 Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan Mandala Jati tepat di pagi hari, setelah TPS dibuka. Di TPS yang memiliki 313 pemilih; laki-laki 158 dan perempuan 155, Ferry didampingi oleh istri dan anak-anaknya. Ferry dan istrinya meskipun tinggal di Jakarta, tetapi status kependudukannya masih menjadi warga Kota Bandung. Menurut Ferry yang merupakan mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, dengan cara memberi contoh seperti inilah, merupakan ajakan berpartisipasi secara nyata bagi para pemilih. “Jika kita sebagai penyelenggara pemilu tidak memberikan keteladanan dalam prosesi penyelenggaraan pemilu, khususnya pada saat pencoblosan bagaimana bisa kita meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujarnya selepas melakukan pencoblosan. Kegiatan Ferry saat Pemilukada Kota Bandung, selain melakukan pencoblosan sebagai bentuk penggunaan hak pilihnya, juga meninjau ke beberapa TPS. Beberapa TPS yang ia kunjungi TPS 22 Kel. Pasteur, Kec. Sukajadi dengan jumlah pemilih 194. TPS ini menaungi RS Ali Sadikin, sehingga dalam DPT-nya juga terdiri dari para pasien. Tinjauan dilanjutkan ke Rumah Tahanan (Rutan Klas I) Kota Bandung, yang di dalamnya terdapat tiga TPS Khusus yakni

TPS 01, 02 dan 03, kesemuanya ada di Kel. Kebon Waru, Kec. Batununggal. Jumlah pemilihnya secara berturut-turut 174, 207, dan 160. Sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dalam Rutan setiap pengunjung dilarang membawa alat dokumentasi dan komunikasi, sehingga dalam tinjauan kali ini,

seluruh pengunjung dilarang membawa kamera dan alat komunikasi. Di sela-sela tinjauannya, Ferry saat ditanya oleh awak media lokal memberikan kesan dan pesan kepada para pemilih untuk segera hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya. “Secara umum dari sisi aktivitas, sangat aman dan kondusif, logistik dalam pendistribusiannya pun tidak ada kendala, konsentrasi sekarang saat pemungutan suara ini adalah mengharapkan kepada para pemilih untuk segera mengunjungi TPS-TPS tempat Bapak/Ibu/Saudara didaftar, ini adalah kesempatan yang baik bagi penentuan arah daerah, karena pemimpin itu merupakan representasi kita sebagai rakyat dan daerah sebagai wilayah yang diurusnya,” demikian kesan dan ajakannya. (red) 17

SeputarPemilukada

Antusiasme Warga Sukseskan Pilkada Mitra Antusiasme Warga Minahasa Tenggara (Mitra), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk ikut berperan serta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) terlihat sangat tinggi. Bahkan, warga sudah berkumpul di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi sebelum pukul 07.00 pagi waktu pencoblosan dimulai.

C

ontoh lain di TPS 2 Desa Poniki, Kecamatan Pasan, partisipasi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya sudah mencapai 85 persen pada pukul 10.00. Dari 207 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 189 pemilih sudah memberikan suaranya, dan hal yang sama juga terjadi di TPS lainnya. Hari tersebut, Kamis (13/6), merupakan hari bagi masyarakat mitra untuk memilih calon bupati dan wakil bupati yang akan menjadi pemimpin mereka lima tahun ke depan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Mitra, Ascke A. Benu, sosialisasi yang dilakukan adalah hasil kerja keras jajarannya sampai ke tingkat bawah. “Pada setiap acara yang digelar di masyarakat, baik itu acara suka maupun duka, kami meminta ijin kepada yang punya acara, untuk melakukan sosialisasi pemilukada melalui para PPS (red-Panitia Pemungutan Suara). Sehingga informasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilukada

18

dapat cepat sampai kepada warga”, papar Ascke. Dalam membuat materi sosialisasi, lanjut Ascke, KPU Kabupaten Mitra mempunyai strategi khusus, yakni mencetak kalender yang berisi tahapan dan hari pencoblosan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mitra. “Kami membuat kalender yang dibagikan kepada minimal masing-masing KK (Kepala Keluarga), dibanding kami membuat baliho yang ditempatkan di jalan. Karena tipikal masyarakat disini adalah bertani atau berladang, berangkat pagi, pulangnya sore, belum tentu mereka melihat baliho. Kalau kalender tahapan kan jelas, ada di tiap masing-masing rumah,” paparnya. Selain itu, tingginya animo warga tersebut juga tidak terlepas dari ajakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk datang ke TPS yang disiarkan melalui pengeras suara.

“Mari bapak, ibu, warga sekalian, gunakan hak pilih anda, datangi TPS untuk menyalurkan suara bapak ibu sekalian,” ajak salah satu KPPS di TPS 2, Desa Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan. Pemilukada yang digelar di Kabupaten Mitra, yang merupakan pecahan dari Kabupaten Minahasa itu diikuti oleh empat pasangan calon (paslon), yakni:

1.

Meiki Tumbelaka - Robert O. K Munaiseche, diusung oleh Partai Demokrat, PKPI, PBR, PMB dan PPDI. 2. James Sumendap - Ronald Kandoli, diusung oleh PDI Perjuangan 3. Josef J. S. Damongilala - Sonny Tarumingi, diusung oleh Partai Gerindra, PKPB dan PDS. 4. Telly Tjanggulung - Dwight Moody Rondonuwutu, diusung oleh Partai Golkar. Total 79.576 pemilih yang terdaftar di DPT yang tersebar di 12 kecamatan, 288 TPS, 9 kelurahan dan 135 desa. (Ook/red) Suara KPU Edisi Juni 2013

News Berita Dalam Gambar

Diskusi peliputan kampanye pemilu yang memenuhi UU pers dan UU penyiaran (11/6/2013)

Penyampaian hasil verifikasi perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR RI Pemilu 2014 (10/6/2013)

Sinkronisasi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR dan DPRD (19 - 21/6/2013) Suara KPU Edisi Juni 2013

19

News

MArhaban ya Ramadhan Sambut Ramadhan 1434 H dengan Penuh Berkah Tingkatkan Kualitas & Kuantitas Ibadah Untuk Menjadi Manusia Fitrah !

! ! t a g n I

20

LI

M UMU

* Pemilu di Luar Negeri 30 Maret - 6 April 2014

I

9

KOMISI

PEM

PEMILU APRIL 2014

HAN

KPU Komisi Pemilihan Umum


Pemilu 2014 SUARA KPU. Publikasi dan Sosialisasi. Menggeliatnya Peran. Juni Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat U M U M P E M

Recommend Documents