SI
L IHA
N
K
M UMU
I
I
HAN
PEM
PEM
LI
UMUM
I OM
SUARA KPU De
KOMISI
2014 PEMILIHAN UMUM
se
mb
er
20
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Cermati Data Kependudukan
Demi Kualitas
Data Pemilih
12
KOMISI
Prosesi pemilu ke pemilu dipastikan terdapat proses pemutakhiran data pemilih. Tertampungnya seluruh masyarakat pemilih pemilu menjadi ukuran akan legitimasinya hasil pemilu. Karena dengan dukungan pemilih yang mayoritas itulah siapapun yang terpilih dalam proses pemilu, akan menjadi kuat kedudukannya. Sebaliknya, jika pengakuan dari pemilih sedikit jumlahnya, yang tercermin dari berapa jumlah yang turut berperan aktif dalam pemilu, ini menggambarkan betapa rapuhnya legitimasi bagi yang terpilih. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persenggketaan hasil pemilu, sekaligus memperlemah legitimasi hasil pemilu yang diselenggarakan. Dan, KPU sebagai penyelenggara pemilu dihakimi seakan sebagai satu-satunya lembaga yang paling bertanggungjawab untuk memikirkan bagaimana pemilih itu dapat tersalurkan haknya secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah, apakah hanya lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU saja yang disalahkan? Ketika kita mencermati dengan seksama apa yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 dalam kaitan pemutakhiran data pemilih, bahwa tidak semata-mata hanya KPU yang paling bertanggungjawab. Karena “rentetan” data tersebut awal mulanya merupakan data kependudukan dari pemerintah, tetapi benar bahwa KPU-lah yang lalu memutakhirkan data penduduk itu menjadi data pemilih dengan memperhatikan data pemilih pada pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir. Tidak cukup sampai di situ saja, KPU sebelumnya telah diikutsertakan melakukan sinkronisasi data penduduk bersama pemerintah. Keterlibatan dan kerjasama para pemangku kepentingan kepemiluan andil sangat besar dan perlu dilakukan. Tidak cukup hanya pemerintah dan KPU saja, tetapi keterlibatan, kepedulian dan kesadaran seluruh masyarakat pemilih secara bersama mengecek dan mengawasi penyusunan daftar pemilih akan membuahkan hasil yang berkualitas, artinya terakomodasinya seluruh hak pemilih yang berdampak pada terlegitimasinya hasil pemilu. Potensi membaiknya kualitas DPT, dapat ditengok dari beberapa faktor. Pertama, UU mengamanatkan bahwa peran pemerintah tidak sekadar penyuplai data namun sekaligus melakukan sinkronisasi data dengan KPU. Sinkronisasi, selain ditujukan untuk menghasilkan data yang valid, juga akan mengurangi sikap saling lempar kesalahan dan tanggung jawab manakala terjadi kekisruhan DPT. Diharapkan, celah persoalan dapat disumbat jika kedua belah pihak sering berkoordinasi. Kedua, relatif panjangnya waktu bagi KPU beserta seluruh jajarannya untuk melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Waktu yang longgar membuat pantarlih bisa bekerja leluasa mendaftar warga. Validasi ulang juga dapat dilakukan sebagai mekanisme kontrol menyisir “pemilih hantu“. Ketiga, pengalaman menghadapi kasus DPT. KPU pasti mengambil pelajaran atas kisruh DPT pada pemilu lalu. Antisipasinya adalah menciptakan sistem yang menjamin terfasilitasinya seluruh pemilih dalam DPT. Ini akan menghindarkan KPU jatuh ke lubang persoalan serupa. (wwn/red)
2
M UMU
LI
I
Membangun Keterlibatan, Kepedulian dan Kesadaran Bersama
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik, S.P Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Daftar Isi 6 Fokus Utama KPU dan Kemenlu Tandatangani MoU
8 News
Sikapi Putusan DKPP, KPU dan Bawaslu Rakor Bersama
10 News
Ketua KPU: Media Dapat Menghitam-Putihkan Penyelenggaraan Pemilu
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 10-13 Seputar Pemilukada.............................. 14-15 Berita Dalam Gambar........................... 16
14 Seputar Pemilukada
Pilgub Malut dan Sumsel Resmi Dimulai 3
Fokus
Utama
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis, (6/12) menerima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan data agregat WNI yang bertempat tinggal di luar negeri secara nasional dari Pemerintah, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Selain di tingkat pusat, penyerahan DAK2 juga dilakukan serentak di 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota se-Indonesia, melalui tiga mekanisme. “Mekanismenya adalah, Mendagri menyerahkan DAK2 kepada KPU, Menlu menyerahkan data WNI di luar negeri kepada KPU, gubernur seluruh Indonesia menyerahkan kepada KPU provinsi, dan bupati/walikota menyerahkan kepada KPU kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing,” ucap Mendagri.
Ketua KPU Husni Kamil Manik secara simbolis menernima DAK2 dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. (FOTO KPU/dod/hupmas)
KPU Terima DAK2 Dan Data WNI Di Luar Negeri Penyerahan DAK2 dan data WNI di luar negeri itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 dan hasil kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu), Ketua dan Anggota KPU pada 28 Agustus lalu di Jakarta. Menurut Mendagri, DAK2 yang diserahkan tersebut bersumber dari database kependudukan yang sudah dimutakhirkan oleh kabupaten/kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sampai 20 November 2012, dan sudah diintegrasikan dengan hasil perekaman e-KTP sampai 26 November 2012 oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. “Apabila terjadi perbedaan database kependudukan kabupaten/kota dengan DAK2 yang diserahkan hari ini, masih akan terus diintegrasikan untuk keperluan lanjutannya, termasuk untuk penyiapan DP4. Nama dan jumlah kecamatan yang dijadikan sebagai acuan untuk DAK2 adalah Peraturan Mendagri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,” terang Gamawan. Momentum Penting Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan, penyera4
“
DAK2, kata Husni, merupakan sumber data satu-satunya yang akan digunakan untuk merancang daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
han DAK2 merupakan momentum penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. “Penyerahan DAK2 adalah momentum penting yang menunjukkan bahwa kita dapat melaksanakan Pemilu 2014 lebih baik. Penyerahan ini juga lebih cepat tiga hari dari yang diamanatkan undang-undang. KPU memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu),” ujar Husni, dalam acara penyerahan DAK2 dan data WNI di luar negeri di Gedung Sasana Bakthi Praja, Kementerian Dalam Negeri, Kamis (6/11). Dalam Pasal 32 Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan, Pemerintah harus menyerahkan DAK2 kepada KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itu berarti, Pemerintah harus menyerahkan DAK2 pada 9 Desember 2012, karena pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 April 2014. Jadi, menurut Husni, penyerahan hari ini lebih cepat tiga hari. DAK2, kata Husni, merupakan sumber data satusatunya yang akan digunakan untuk merancang daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota. Selanjutnya, undang-undang juga mengatur,
Suara KPU Edisi Desember 2012
“
Fokus DAK2 tersebut harus disinkronkan oleh Pemerintah dan KPU dalam waktu paling lama dua bulan sejak penyerahan. Data kependudukan yang telah disinkronkan itulah yang akan menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
Utama
“Harapan saya, sinkronisasi itu bisa berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan data yang benarbenar valid,” ujarnya. (dd/red. FOTO KPU/dd/hupmas)
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) JUMLAH PENDUDUK
NO.
KODE WILAYAH
PROVINSI
1
2
3
1
11
ACEH
2.541.235
2.473.999
5.015.234
2
12
SUMATERA UTARA
7.691.902
7.535.817
15.227.719
3
13
SUMATERA BARAT
2.845.316
2.772.661
5.617.977
4
14
RIAU
3.347.886
3.108.436
6.456.322
5
15
JAMBI
1.825.407
1.706.719
3.532.126
6
16
SUMATERA SELATAN
4.380.993
4.147.726
8.528.719
7
17
BENGKULU
1.030.247
966.291
1.996.538
8
18
LAMPUNG
4.976.172
4.610.320
9.586.492
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
4
5
TOTAL
KET.
6
7
9
19
BANGKA BELITUNG
697.297
651.902
1.349.199
10
21
KEPULAUAN RIAU
977.733
917.857
1.895.590
11
31
DKI JAKARTA
4.944.914
4.658.503
9.603.417
12
32
JAWA BARAT
20.888.318
19.021.956
39.910.274
13
33
JAWA TENGAH
16.873.505
15.704.852
32.578.357
14
34
DI YOGYAKARTA
15
35
JAWA TIMUR
16
36
17
1.763.015
1.695.014
3.458.029
18.927.259
18.342.626
37.269.885
BANTEN
5.206.766
4.732.054
9.938.820
51
BALI
2.129.385
2.098.320
4.227.705
18
52
NUSA TENGGARA BARAT
2.705.029
2.693.544
5.398.573
19
53
NUSA TENGGARA TIMUR
2.684.322
2.659.580
5.343.902
20
61
KALIMANTAN BARAT
2.681.647
2.511.625
5.193.272
21
62
KALIMANTAN TENGAH
1.381.383
1.258.687
2.640.070
22
63
KALIMANTAN SELATAN
2.127.184
2.018.659
4.145.843
23
64
KALIMANTAN TIMUR
2.207.672
1.947.282
4.154.954
24
71
SULAWESI UTARA
1.343.564
1.273.591
2.617.155
25
72
SULAWESI TENGAH
1.511.676
1.423.667
2.935.343
26
73
SULAWESI SELATAN
4.658.314
4.709.793
9.368.107
27
74
SULAWESI TENGGARA
1.374.791
1.316.832
2.691.623
28
75
GORONTALO
578.496
569.032
1.147.528
29
76
SULAWESI BARAT
811.669
777.493
1.589.162
30
81
MALUKU
949.405
916.843
1.866.248
31
82
MALUKU UTARA
647.733
610.621
1.258.354
32
91
PAPUA
2.274.198
1.950.034
4.224.232
33
92
PAPUA BARAT
579.030
512.141
1.091.171
129.563.463
122.294.477
251.857.940
JUMLAH TOTAL
Suara KPU Edisi Desember 2012
5
Fokus
K
Utama
amis (6/12) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), yang dilakukan untuk mempermudah akses Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam menyalurkan aspirasi mereka sebagai warga negara melalui pemilu. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang disaksikan oleh Anggota KPU dan Pejabat di lingkungan KPU serta Kemenlu, bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung KPU. Dalam sambutannya Husni mengatakan bahwa KPU menyadari salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi WNI di luar negeri. Merujuk Pemilu 2009 dimana tingkat partisipasi pemilih WNI di luar negeri yang rendah disebabkan banyak pemilih yang tidak dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena pemilu dilaksanakan pada hari kerja. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder pemilu sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat terutama di luar negeri pada pemilu tahun 2014.
“Adapun usaha untuk mendorong partisipasi WNI dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPU, pertama pelaksanaan pemilu di luar negeri yang lebih awal dari jadwal dalam negeri yaitu tanggal 30 Maret sampai 6 April 2014. Kedua, kemudahan pemilih yang dengan menggunakan paspor selama surat suara masih tersedia. Ketiga, kerjasama yang intensif dengan Kemenlu, Kemenakertrans, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkumham (Ditjen Imigrasi) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait pendataan dan perluasan akses bagi WNI di luar negeri yang telah memiliki hak pilih. Keempat, pelaksanaan pemutakhiran data serta pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang lebih awal. Kelima,
kerjasama dengan diaspora Indonesia di luar negeri untuk mendorong partisipasi WNI dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar Husni. Sementara itu, Marty Natalegawa menyatakan penandatanganan ini bertujuan untuk merefleksikan Pemilu 2014 sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dan pihaknya berkomitmen untuk mensukseskan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga Pemilu 2014 dapat berlangsung dengan sukses. Jumlah WNI Di Luar Negeri Berdasarkan data yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kementerian Luar Negeri, data agregat Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri berjumlah 4.694.484 jiwa. Seluruh WNI itu tersebar di 167 wilayah negara rangkapan KBRI. Dari data tersebut, pihak KBRI
KPU dan Kemenlu Tandatangani MoU
9 Orang Ikuti Seleksi Calon Sekjen KPU
S
embilan orang mengikuti seleksi calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Ruang Sidang KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Minggu (23/12). Sembilan peserta yang mengikuti seleksi calon Sekjen KPU adalah: 1. DR. Muhammad Dimyati, M.Sc 2. Ir. Reifeldi, M.Eng 3. Drs. H. Syarifuddin Side, M.Si., MH
6
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Drs. Resman, M.Pd., MH Drs. Yuhardi R. Jusuf Ir. Arif Rahman Hakim, MS Prof. DR. Andi Pangerang Moenta, SH, MH, DFM Ir. Noor Sidharta, MH, MBA DR. Rizari, MBA, M.Si Sejak pukul 08.00 WIB kesembilan calon Sekjen KPU itu mengikuti rangkaian tes (assesment) yang terdiri dari empat jenis, yakni tes tertulis atau Harrison Assessment (HA), tes psikologi, Leaderless Group Discussion (LGD), dan terakhir wawancara. Seluruh rangkaian tes dilaksanakan selama sehari penuh sampai pukul 16.30 WIB.
Suara KPU Edisi Desember 2012
Fokus
Utama
mencatat jumlah WNI terbesar berada di Malaysia, yaitu 1.259.972 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil, yakni satu WNI, tercatat di Marshall Island (wilayah rangkapan KBRI Manila) dan Guinea Bissau (wilayah rangkapan KBRI Dakar). Sementara di Mali, Siera Leone, Guinea Conakry (wilayah rangkapan KBRI Dakar) dan Albania (wilayah rangkapan KBRI Sofia) tidak tercatat keberadaan WNI. Data WNI di luar negeri diberikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada KPU pada 6 Desember lalu, berbarengan dengan penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2). Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menyerahkan langsung kepada Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. (dd/red)(ajg/ red. FOTO KPU/dosen/hupmas)
Saling Bersalaman. Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kiri) melakukan serah terima hasil penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU dan Kemenlu (FOTO KPU/ dosen/hupmas)
Semula, 13 orang terdaftar sebagai peserta tes. Namun, hingga dimulainya pelaksanaan tes pada pukul 08.00 WIB, hanya sembilan orang yang hadir. Dengan demikian empat orang dinyatakan gugur. Setelah mengikuti seluruh rangkaian tes hari ini, para peserta diminta membuat tulisan penajaman gagasan yang mencakup lima tema tentang kerja sama, profesionalitas, kepemimpinan, integritas, dan independensi. KPU dalam tes penjaringan calon sekjen ini menggandeng Lembaga Konsultan SDM, Dunamis, yang sebelumnya, antara lain telah “melahirkan” Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Deputi PPATK. Hasil dari assesment hari ini akan diserahkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Calon Sekjen KPU. Kemudian, Pansel akan melakukan pembahasan pada 2-4 Januari 2013, dan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri pada 7 Januari 2013. Pengajuan nama calon Sekjen KPU kepada Presiden akan dilakukan pada 8 Januari 2013. (dd/red. FOTO KPU/ie’am/hupmas)
Suara KPU Edisi Desember 2012
7
Fokus
Utama pemilu, karena putusan DKPP sudah memberi rambu-rambu. KPU juga harus membuat kebijakan diantara batasan yang ada, yaitu verifikasi faktual tidak boleh mengubah jadwal tahapan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Soal putusan DKPP mengenai kesetjenan, tambah Husni, KPU sudah berkirim surat kepada Mendagri, dan Mendagri sudah membalasnya. Suripto Bambang Setyadi akan tetap bertugas sampai ada Sekjen definitif, karena menyangkut pengelolaan administrasi tidak boleh ada kekosongan jabatan tertinggi dalam kesetjenan.
n a s u t u P i Sikap r o k a R u l s a w a B n a d U P K , P P K D Bersama
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sabtu (01/12), di Jakarta. Rakor dalam rangka tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai verifikasi faktual 18 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 tersebut mengundang KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Rapat koordinasi ini harus di-
8
maknai bahwa di dalam paket penyelenggaraan pemilu di Indonesia, KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak dapat dipisahkan. Seluruh proses tahapan pemilu dan program yang diselenggarakan berdasarkan tahapan pemilu harus dikomunikasikan juga dengan Bawaslu. Hal ini disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rakor tersebut. “Jadi kita perlu adanya pengertian dan pemahaman yang sama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana diputuskan oleh DKPP,” ujar Husni. Husni menambahkan, verifikasi faktual harus dijalankan berdasarkan prinsip pemberlakuan yang sama terhadap calon peserta
Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa DKPP itu dibentuk untuk menjaga kehormatan KPU dan Bawaslu. DKPP dapat memainkan peran yang lebih dari pengadilan biasa, karena DKPP bisa juga menjadi mediator dan administrator dalam hubungan fungsi eksekutif KPU dan fungsi kontrol Bawaslu. “Kita berupaya membuat sistem demokrasi berintegritas, karena election with integrity itu menjadi isu global, jadi konseps besarnya itu kita harus membangun integritas penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan sistem yang independen,” papar Jimly. Sementara itu Anggota Bawaslu Daniel Zuchron juga menjelaskan bahwa UU tidak mengatur secara tegas mengenai kerja pengawasan,
Suara KPU Edisi Desember 2012
Fokus sehingga Bawaslu masih mencari bentuk yang dikehendaki sesuai tafsir bersama antara KPU dan Bawaslu. “Terkait dengan cara-cara kerja yang harus dikonkretkan, maka yang dimaksud dengan integrated electoral management system dari 3 penyelenggara yaitu DKPP, KPU dan Bawaslu itu tidak ada yang saling overlapping, DKPP tugasnya memecat, Bawaslu mengawasi, dan KPU merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan memutuskan, itu wajar,” papar Daniel. Selaras dengan Daniel, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak juga menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu itu satu fungsi menurut UU. Bawaslu itu fungsinya mengawasi, tambah Nelson, jadi jangan dilihat Bawaslu itu seperti lebih hebat dari KPU, tetapi ini adalah soal fungsi. Anggota KPU Ida Budiati juga menjelaskan bahwa secara teknis dalam pasal-pasal UU Nomor 15 Tahun 2011 diberikan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam konteks penegakan. “Untuk itu KPU dan Bawaslu harus lebih sering lagi mengomunikasikan kebijakan-kebijakan KPU, KPU provinsi dan Bawaslu provinsi, dan KPU kabupaten/kota dengan Panwaslu kabupaten/kota, sehingga ada pemahaman yang sama untuk ditindaklanjuti secara teknis, kecuali kalau kebijakkan ini sudah dipahami, tetapi ada yang melanggar, maka Bawaslu akan melakukan penindakan,” ujar Ida di depan peserta rakor. Perjuangkan Anggaran Verifikasi Faktual 18 Parpol Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual 18 partai politik (parpol) sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak akan mengubah jadwal tahapan. Namun, konsekuensinya adalah mepetnya waktu bagi KPU dan parpol untuk mengikuti pelaksanaan verifikasi faktual.
Suara KPU Edisi Desember 2012
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Ida Budhiati dalam rapat koordinasi (rakor) bersama KPU Provinsi seluruh Indonesia, Sabtu (01/12), di Jakarta. Rakor tersebut dalam rangka tindak lanjut putusan DKPP mengenai verifikasi faktual 18 parpol calon peserta Pemilu 2014. “Bagi 18 parpol tersebut, verifikasi faktual ditingkat pusat tanggal 5-7 Desember 2012, setelah itu kita sampaikan hasilnya ke parpol yang bersangkutan, apabila masih ada persyaratan yang dinyatakan belum lengkap, kita beri kesempatan untuk perbaikan tanggal 11-17 Desember 2012, kemudian hasil perbaikan tersebut diverifikasi kembali tanggal 18-20 Desember 2012, penyusunan berita acara tanggal 21-22 Desember 2012, dan jadwal di tingkat pusat ini juga berlaku ditingkat provinsi,” papar Ida. Berkaitan dengan anggaran untuk verifikasi faktual 18 parpol tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi menjelaskan bahwa anggaran yang paling banyak dibutuhkan itu di KPU Kabupaten/Kota untuk biaya ke kecamatan di seluruh Indonesia dan telah dihitung mencapai 19,5 miliar rupiah. Namun, mepetnya waktu dan telah lewatnya batas tanggal revisi anggaran menjadi kendala utama. “Anggaran untuk verifikasi parpol sebenarnya sudah dialokasikan semua ke seluruh Indonesia sejumlah 224 milyar, dan sudah
Utama
dipakai untuk verifikasi faktual 16 parpol, sehingga untuk verifikasi faktual 18 parpol ini menjadi rumit dari sisi anggarannya, karena batasan tanggal untuk revisi anggaran sudah lewat pada bulan Oktober yang lalu, ini aturan normal ya,” papar Bambang di depan peserta rakor yang juga dihadiri oleh Sekretaris KPU provinsi seluruh Indonesia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di KPU Provinsi. Menyikapi masalah itu, menurut Bambang, KPU sudah membuat surat Ketua KPU kepada Menteri Keuangan yang akan disampaikan pada hari Senin ke Kementrian Keuangan, karena dalam kondisi normal untuk melakukan revisi anggaran itu sudah tidak mungkin bisa dilakukan lagi. “Alternatif yang mungkin bisa dilakukan yaitu dengan optimalisasi anggaran verifikasi faktual yang lalu, apabila masih ada sisa anggaran KPU kabupaten/kota untuk ke kecamatan, dan jika memungkinkan menggunakan hasil revisi anggaran di KPU kabupaten/kota,” tambah Bambang. Senada dengan Bambang, Ida Budhiati juga menegaskan bahwa selain mengirimkan surat, Ketua KPU dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan. Pertemuan tersebut untuk bisa mendapatkan kebijakkan khusus dalam usaha KPU mendapatkan anggaran verifikasi 18 parpol ini. (arf/red. FOTO KPU/ook/hupmas)
9
Berita
Daerah
Ketua KPU:
M
edia massa, baik cetak maupun elektronik (online) dapat menghitamputihkan kondisi
yang ada. “Pemilu yang diselenggarakan dengan baik, tanpa justifikasi oleh media bahwa pemilu itu baik, maka hasilnya tidak baik. Sebaliknya, pemilu yang diselenggarakan tidak baik tetapi medianya menyatakan baik, maka persepsi yang berkembang adalah pemilunya baik, walaupun kenyataannya tidak,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam Diskusi Akbar Akhir Tahun dengan tema “Evaluasi Kesiapan Pemilu Tahun 2014” di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Kamis (20/12). Forum Diskusi tersebut digelar atas kerja sama antara KPU dengan Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP). Sebagai saluran komunikasi, ujar Husni, saat ini media memiliki peran yang paling dominan dalam penyelenggaraan pemilu. Perannya sangat ditunggu-tunggu dan sangat penting dalam memberikan informasi. “KPU sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan rekanrekan (media) dalam mendapatkan pemahaman yang utuh dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena tanpa itu, saya kira akan banyak terjadi miss-komunikasi antara KPU dengan masyarakat yang sangat membutuhkan informasi pe-
10
Media Dapat Menghitam-Putihkan Penyelenggaraan Pemilu nyelenggaraan pemilu. Ini sangat membantu kami dan masyarakat pemilihserta masyarakat Indonesia pada umumnya,” tukas Husni. Lanjut Husni, dalam pemublikasian berita, reporter paling sering bertemu dengan tokohtokoh penting, bahkan sebagian bisa me-ngarahkan statement para tokoh itu sesuai dengan alam pikiran reporter. Sehingga akan sangat berbahaya jika reporter tidak bisa memahami secara menyeluruh dan substantif penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks itu, Husni meminta agar reporter dapat memisahkan antara kepentingan politik dengan kepentingan idealis, agar tidak tercampur aduk. “Kalau sering di-bluffing, maka sisi edukatif yang kita inginkan dalam proses berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia tidak akan tercapai, karena semuanya manipulatif. Fakta dipoles dengan interpetrasi, dipaksakan menjadi sebuah fakta. Keinginan dianggap sebuah realisasi, padahal baru keinginan, belum ada wujudnya. Kepentingan politik dianggap sebuah idealisme, padahal hanya untuk kepentingan sesaat. Karena itu, tambah Husni, KPU sangat mengharapkan agar seluruh proses penyelenggeraan pemilu dapat terkelola dengan baik. Kuncinya adalah seluruh pihak, termasuk media, mempunyai pemahaman
dan visi yang sama. “Semua itu bisa dikelola dengan baik, dengan satu pemahaman, satu misi, dan satu kepentingan bersama untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Kami punya keinginan yang sama dengan seluruh rekan media, yakni menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling berkualitas,” ungkap mantan anggota KPU Sumatera Barat itu. Karena itu, KPU menyambut positif diskusi akbar ini. Dengan forum itu, KPU dapat mengevaluasi dirinya sendiri dengan kritisi dan masukan positif yang bersifat membangun dari seluruh peserta. “Saya yakin, jarang sekali instansi maupun lembaga yang mau memfasilitasi para pengritiknya, di tempatnya sendiri. Dengan forum ini, saya ingin memastikan, KPU sangat menjunjung tinggi asas keterbukaan (transparansi) dalam seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Kalau Pemilu 1955 dicatat oleh sejarah sebagai pemilu yang paling berkualitas, saya ingin Pemilu 2014 dapat melampaui torehan sejarah itu,” ujar Husni. Tidak kurang dari seratus peserta, yang merupakan stakeholder, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik, dan civitas akademika hadir dalam kegiatan tersebut. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)
Suara KPU Desember 2012
News
Ferry Tantang Mahasiswa Unpad Sukseskan Pemilu 2014
K
omisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menantang mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) untuk berperan serta dalam menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang berkualitas. “Saya tantang kepada seluruh mahasiswa Unpad, apakah kita
tersebut, berlangsung di Aula Mustopo Fakultas Ilmu Komunikasi, Unpad, Kamis (29/11). Dalam paparannya Ferry mengatakan, ketika kita berkhidmat kepada sistem demokrasi yang kita anut, maka hal itulah menjadi bagian yang harus dilakukan. Demokrasi sudah menjadi mekanisme atau sistem pemerintahan yang kita pilih.
hanya menonton sejarah atau sebagai pelaku sejarah? Kita harus menorehkan tinta sebagai pelaku sejarah untuk menyukseskan Pemilu 2014 yang berkualitas,” ajak ferry yang juga alumni dari universitas yang terletak di Jatinangor itu. Ajakan ferry tersebut terungkap dalam seminar peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang digelar oleh KPU di Unpad dengan mengusung tema Democracy goes to campus (DGTC). Seminar yang diikuti ± 200 mahasiswa, terdiri dari berbagai jurusan
Ada tiga hal prinsip yang ada dalam sebuah demokrasi, pertama adalah kompetisi yang sehat. “Kompetisi yang sehat ini diwujudkan dalam mekanisme yaitu bernama pemilu. Untuk rutinitas 5 tahunan memilih pemimpin kita melalui pemilu, maka inilah mekanisme dalam kompetisi yang sehat,” beber Ferry. Kedua, lanjut Ferry, yang penting adalah partisipasi publik. “Bagaimana partisipasi publik itu tumbuh, bagaimana masyarakat aware terhadap persoalan-perso-
Suara KPU Edisi Desember 2012
alan demokrasi yang ada di dalam negaranya, itu menjadi bagian penting juga,” paparnya. Yang ketiga, adalah kebebasan sipil, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Termasuk kebebasan untuk menyalurkan hak pilih dalam sebuah mekanisme kompetisi yang sehat. “Itu semua diturunkan dalam sebuah mekanisme aktivitas yang bernama pemilu. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota,” ujarnya. Terkait dengan partisipasi masyarakat, Ferry mengingatkan pentingnya peran kampus dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu. Kampus menjadi bagian penting untuk melakukan aktivitas pemilu. Hal inilah yang harus dioptimalkan pada Pemilu 2014 nanti. “Teman-teman mahasiswa adalah agent of change yang menjadi bagian katalisator dalam mengubah dinamika bangsa ini, termasuk peran kita untuk menggetoktularkan aktivitas pemilu,” tegas Ferry. Selain Ferry, hadir juga sebagai pembicara dalam seminar tersebut adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, Affan Sulaiman. Partisipiasi politik menurut Affan adalah keikutsertaan warga negara dalam proses politik untuk memengaruhi kebijakan publik. “Salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah partisipasi politik, salah satunya adalah pemilu,” ungkap mantan ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2003 – 2008 itu. (ook/red. FOTO KPU/dod/ hupmas) 11
News
Penutup Rangkaian Kegiatan TA 2012 Bidang Diklat Biro SDM
P
ada penghujung tahun 2012, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Bagian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) menyelenggarakan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Diklat, Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan KPU. Ini dimaksudkan untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan tahun anggaran 2012 pada bidang Diklat. Acara yang dilangsungkan hari Kamis-Sabtu, 13-15 Desember 2012, di Hotel Horison Bogor, Jawa Barat, mengundang seluruh komisioner KPU, Sekjen, Wasekjen, dan perwakilan dari seluruh biro dan inspektorat Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Evaluasi kali ini dibuka oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
12
dan Pengembangan SDM, Sigit Pamungkas. Dalam sambutan pembukaannya Sigit mengungkapkan semua orang pasti bisa mengerjakan suatu pekerjaan. “Terdapat adagium tidak ada orang yang tidak bisa bekerja untuk malakukan sesuatu. Karena itu makna dari tujuan diklat adalah menyiapkan orang yang semula tidak mampu menjadi mampu, dan jika sekali, dua kali tetap belum mampu, maka teruslah untuk memampukan orang tersebut,” tuturnya. Kemudian ia juga berpesan, kegiatan diklat yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2012, dievaluasi agar dapat mengoreksi kekurangan dan mengidentifikasi mana yang berjalan sesuai dengan target capaian, mana yang belum. “Tetapi ketika
ada kritikan jangan marah ya, karena sejatinya itu bukan mencari kesalahan atau hendak memojokkan atau menyanksikan kualitas yang dikoreksi lho, ini lebih kepada keinginan meningkatkan hasil capaian saja,” demikian disampaikan pada penghujung akhir sambutannya. Bagian Diklat Biro SDM KPU sebagai yang paling bertanggungjawab dalam kegiatan evaluasi diklat, mengajak seluruh yang hadir dapat memberikan sesuatu yang memiliki makna perbaikan bagi penyelenggaraan diklat di KPU. “Hasil evaluasi diklat sangatlah penting sebagai masukan dalam perumusan arah kebijakan pelaksanaan program/kegiatan diklat tahun 2013 mendatang, terutama dalam menyelaraskan tematema diklat agar dapat mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu 2014. Maka marilah secara bersamasama agar memberikan kritikan membangun dan memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan diklat,” ajak Kepala Bagian Diklat Biro SDM KPU. Acara evaluasi yang berlangsung tiga hari itu dimanfaatkan oleh seluruh peserta yang rata-rata berasal seluruh biro di KPU, untuk memberikan kritikan tajam tetapi bersifat membangun, serta memberikan tema-tema diklat di tahun 2013 mendatang. Di akhir kegiatan semua senang tidak ada yang merasa tersalahkan, menyalahkan, terpojokkan, memojokkan, dan kesanksianpun sirna. Yang ada hanyalah keselarasan kegiatan diklat di tahun mendatang untuk membangun dan mengembangkan kapasitas, sehingga dapat memampukan personil KPU. (wwn/red. FOTO KPU/ wwn/hupmas)
Suara KPU Edisi Desember 2012
News
SD Al-Azhar Belajar Demokrasi Dan Pemilu Di KPU
U
paya KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, tidak hanya ditujukan kepada pemilih pemula, tetapi juga terhadap mereka yang tergolong usia dini. Hal itu tergambar ketika siswa/i Sekolah Dasar Islam (SDI) Al Azhar 20 Cibubur, Jawa Barat, belajar tentang demokrasi dan pemilu di KPU, Rabu (26/11). Sekitar 100 siswa/i menimba ilmu dan pengetahuan tentang pengertian demokrasi, pengertian pemilu, jenis-jenis pemilu, syaratsyarat menjadi pemilih, siapa peserta pemilu, siapa penyelenggara pemilu, sampai bagaimana tata cara memberikan suara di Tempat
Pemungutan Suara (TPS). Hal paling menarik dan sangat disukai oleh murid-murid yang duduk di bangku kelas VI itu adalah ketika digelar simulasi pemilihan ketua kelas. Mereka berebutan menjadi petugas TPS. Ada yang menjadi petugas KPPS, petugas bilik suara, petugas tinta, petugas keamanan, sampai pencatat rekapitulasi perolehan suara. Ilham, siswa kelas VI Abu Bakar, yang menjadi kandidat dan memenangkan pemilihan ketua kelas, mengungkapkan ekspresi kegembiraannya. “Pemilihannya enak banget, seru!” ujarnya polos. Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil, secara substansi mungkin belum sepenuhnya dapat
dipahami oleh adik-adik itu. Namun, pengalaman dan semangat dalam pemilihan langsung seperti terekam dalam simulasi tersebut, paling tidak akan menjadi sebuah pembelajaran bagi proses demokrasi generasi bangsa pada saatnya nanti. Seperti yel-yel yang mereka teriakkan dengan lantang: “KPU...Jaya!” “Pemilu...Yes!” “Golput...No!”
Lasrun dan Aries Gantikan Anggota KPU Bengkulu
L
asrun Situmeang, S.Sos dan Aries Munandar, AP., S.Sos dilantik sebagai anggota KPU Pengganti Antar Waktu (PAW) Provinsi Bengkulu, menggantikan anggota KPU yang kini menjadi anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, melantik keduanya di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Minggu (23/12). Dua anggota KPU yang digantikan oleh Lasrun dan Aries adalah Persadaan Harahap dan Sa’adah Mardiyati. Persadaan dan Sa’adah saat ini telah resmi menjadi ang-
Suara KPU Edisi Desember 2012
gota Bawaslu Provinsi Bengkulu. Pengangkatan Lasrun Situmeang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 199/Kpts/ KPU/TAHUN 2012 tertanggal 2 November 2012, sedangkan pengangkatan Aries Munandar dalam SK KPU Nomor 217/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tertanggal 21 Desember 2012. Ketua KPU dalam kesempatan itu mengingatkan kembali tentang unsur-unsur pokok pendukung keberhasilan pemilu dan fungsifungsi penyelenggara pemilu yang universal. “Pemilu merupakan kegiatan berskala besar yang memakan biaya besar, melibatkan banyak personil, dan jadwal waktu yang sangat ketat. Keberhasilannya sangat tergantung pada persiapan dan perencanaan yang baik. Karena itu, dalam menjalankan tugas
agar senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundangan dan kode etik pemilu. Jagalah selalu kemandirian KPU,” pesan Husni. Lanjut Husni, KPU telah melaksanakan beberapa tahapan, dan saat ini sedang menyelesaikan proses verifikasi parpol peserta pemilu 2014. Pada setiap tahapan itu, dinamika perubahan berkembang sangat cepat. Karena itu, ia meminta kepada Lasrun dan Aries untuk melakukan pembelajaran secara komprehensif sebagai bahan masukan dalam merumuskan langkahlangkah perbaikan. “Paculah kinerja dan segera lakukan konsolidasi internal, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sinergis di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu,” pungkas Husni. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)
13
Seputar
Pemilukada
Pilgub Malut dan Sumsel Resmi Dimulai
T
ahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur resmi dimulai, Senin (17/12). Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh komisioner Maluku Utara. Disaksikan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn, para komisioner berikrar menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang adil, jujur, demokratis dan berkualitas. Sesuai jadual, tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada 14 Februari 2013 – 18 Februari 2013. Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan pada 20 – 26 Maret 2013. Sementara pelaksanan pencoblosan ditetapkan pada 1 Juli 2013. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengharapkan komisioner KPU Malut bekerja secara profesional, adil dan tidak menjadi sumber konflik. “Kita akan mensupervisi agar penyelenggaraan Pilgub ini berjalan sesuai ketentuan yang ada dan penyelenggara patuh dengan aturan,” ujar Husni. Husni berharap pelaksanaan Pilgub Malut tahun 2013 tidak seperti Pilgub Malut tahun 2007 silam yang menguras waktu kurang lebih satu tahun. Dinamika beberapa tahun lalu (Pilgub) di Provinsi Maluku Utara, katanya, merupakan suatu pembelajaran, tidak hanya di daerah ini tapi juga di tingkat nasional. “Untuk itu bila Pilgub Malut tahun 2013 selesai tepat waktu, maka tidak ada lagi masalah yang diurus pada tahun 2014,” ujarnya. 14
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Mulyadi Tutupoho menegaskan KPU Malut komitmen menjaga independensi, integritas dan cermat serta hatihati dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. “Pilgub yang berkualitas perlu mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat, yakni Parpol, LSM, OKP, dan lain-lain. Terutama tim sukses agar jangan melakukan hal-hal di luar dari ketentuan,” ujarnya. Mulyadi mengharapkan pemilih nanti dapat menentukan pilihannya secara cerdas. “Jangan memlih karena ada imbalan,” tukasnya. Tumbuhkan Budaya Sportif di Pilgub Sumsel Sementara itu, Tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan juga secara resmi di launching, Selasa (18/12) di OPI Convention Centre Jakaba-
ring. Hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widyotomo, dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Iskandar Hasan. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam sambutannya meminta penyelenggara menjalankan semua tahapan sesuai jadwal. Dia juga meminta penyelenggara meningkatkan kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sehingga partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan meningkat. “Kapan dan tanggal berapa akan dilaksanakan pemungutan suara perlu disosialisasikan lebih gencar lagi kepada masyarakat,” ujarnya. Menurutnya tingkat partisipasi masyarakat saat pemungutan suara merupakan salah satu indikator suksesnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Dia juga mengajak semua pihak termasuk para kandidat untuk turut menyosialisasikan pelak-
Suara KPU Edisi Desember 2012
Seputar sanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada masyarakat secara luas. Sebab tanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak hanya berada di pundak KPU tetapi semua komponen yang ada di daerah. Penyelenggara mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga diminta menyiapkan diri dengan baik sehingga semua tahapan dapat dijalankan sesuai jadual. Pemahaman terhadap aturan dan
Pemilukada
teknis pelaksanaan serta konsistensi dalam menjalankan aturan merupakan kunci utama suksesnya penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Husni mengajak semua pihak membangun dan menumbuhkan budaya sportif dalam menghadapi semua tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. “Saya rasa budaya ini adalah budaya yang sudah melekat dan tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang Melayu, jadi apa salahnya kita bersama-sama menerapkan budaya ini,” tukasnya. Sementara Ketua KPU Sum-
sel, Anisatul Mardiah mengatakan pada intinya KPU menggelar launching untuk lebih menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel. “Saya berharap pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubenur ini dapat berjalan sukses, lancar dan adil,” ungkapnya. Launching pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini juga sekaligus memperkenalkan Si Gadjah sebagai maskot pilgub-wagub Sumsel 2013. Si Gadjah singkatan dari Galang Aspirasi Demokrasi Jujur Aman dan Harmonis. (gd/red)
Warga Kota Bekasi Pilih Walikota
W
arga Kota Bekasi, Minggu 16 Desember 2012 memilih walikotanya periode 2013 -2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang berjalan lancar dan aman di seluruh wilayah Kota Bekasi. Dalam pemilukada kali ini pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.617.418 pemilih, terbagi antara pemilih laki-laki 812.884 dan perempuan 804.595 yang tersebar di 12 kecamatan, 56 kelurahan, yang tertampung dalam 3.476 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada hari pemungutan suara berlangsung, tim KPU turun ke beberapa TPS untuk meninjau kegiatan pemungutan suara Pemilukada Kota Bekasi yaitu TPS 27 dan 28 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, TPS 1 dan TPS 17 di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, TPS 84, 87, 85 dan TPS 88 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.
Suara KPU Edisi Desember 2012
Pemilukada kali ini diikuti oleh empat pasangan calon yang didukung partai politik dan satu pasang calon perseorangan, yaitu Nomor urut 1) Shalih Mangara SitompulAnwar Anshori Mahdum (Salam) yang merupakan pasangan independen, nomor urut 2) pasangan Sumiyati Mochtar Mohamad-Anim Imamudin didukung oleh PDIP, PBB, dan PDS. Nomor urut 3) pasangan Dadang Mulyadi-Lucky Hakim (Dalu) yang didukung oleh PAN, Partai Gerindra, dan PPP. Nomor urut 4) pasangan Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu (PAS) yang diusung Partai Golkar, PKS, Partai Hanura, dan PKB. Dan nomor urut 5) pasangan Awing Asmawi-Andi Zabidi (Azib) yang diusung Partai Demokrat. Anggota KPU Kota Bekasi Divisi Logistik dan Anggaran Kanti Prayogo yang ditemui dikantornya mengemukakan surat suara yang dicetak dan didistribusikan sejumlah DPT ditambah 2,5% surat suara cadangan, sehingga jumlah keseluruhan 1,6 juta lembar surat suara, dan 40.437 surat suara cadangan
telah didistribusikan keseluruh TPS. Untuk teknis distribusi logistik berjalan lancar dan teratur karena teknis lebih sederhana dari Pemilu Legislatif yang disebarkan di 3.476 TPS yang meliputi tiga TPS keliling untuk Rumah Tahanan (Rutan) Polda serta satu di Lembaga Pemasyarakat (Lapas). Kanti lebih lanjut mengatakan, setelah proses pemungutan suara di TPS, KPU Kota Bekasi mulai melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara. “Tanggal, 17-19 Desember diadakan rekapitulasi di tingkat PPS, dan penetapan walikota dan wakil walikota terpilih dijadwalkan pada 9 Januari 2013,” ujar Kanti menutup pembicaraan. (wwn/mtr/red. FOTO wwn/hupmas) 15
News Berita Dalam
Gambar
Audiensi Parlemen Myanmar ke KPU (13/12/2012)
Verifikasi faktual 18 parpol pasca putusan DKPP (5/12/2012)
Diskusi terbuka terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014 (7/12/2012) 16 16
SuaraKPU KPU Edisi Edisi Desember 2012 Suara Desember 2012
