BAB I PENDAHULUAN Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum DPRD, Pemilihan
Anggota
DPR,
DPD
dan
Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2015-2020. Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 –2020.
Page 1
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar disusun dengan berpedoman
pada
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Nasional
2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2020, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. I. Kondisi Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada KPU, Page 2
KPU Provinsi. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan
semua
tahapan
penyelenggaraan
di
kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya; 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi; 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu
anggota
dewan
perwakilan
rakyat
daerah
kabupaten/kota
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi di
Page 3
kabupaten/kota
yang
bersangkutan
berdasarkan
berita
acara
hasil
rekapitulasi penghitungan suara di ppk; 9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi; 10. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan mengumumkannya; 11. Mengumumkan
calon
anggota
dewan
perwakilan
rakyat
daerah
kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota; 13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
pemilu
berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat; 15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
Page 4
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi : 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan
semua
tahapan
penyelenggaraan
di
kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya; 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi; 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden
di
kabupaten/kota
yang
bersangkutan
berdasarkan
hasil
rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi; 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
Page 5
10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
pemilu
berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat; 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi : 1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja kpu kabupaten/kota, ppk, pps, dan kpps dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi; 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; 4. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota
Page 6
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi; 6. Menerima daftar pemilih dari ppk dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya
sebagai
daftar
pemilih;
h. Menerima daftar pemilih dari ppk dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada kpu provinsi; 8. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh ppk di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 10. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi; 11. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 12. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 13. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada kpu melalui kpu provinsi; 14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 15. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang Page 7
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan
berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas kpu kabupaten/kota kepada masyarakat; 17. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman kpu dan/atau kpu provinsi; 18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 19. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, menteri dalam negeri, bupati/walikota, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota; dan 20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi,
dan/atau
yang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban : 1. Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Dengan Tepat Waktu; 2. Memperlakukan Peserta Pemilu Dan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Calon Gubernur, Bupati, Dan Walikota Secara Adil Dan Setara;
Page 8
3. Menyampaikan
Semua
Informasi
Penyelenggaraan
Pemilu
Kepada
Masyarakat; 4. Melaporkan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban
Semua
Kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Melalui KPU Provinsi; 6. Mengelola, Memelihara, Dan Merawat Arsip/Dokumen Serta Melaksanakan Penyusutannya Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota Berdasarkan Pedoman Yang Ditetapkan Oleh KPU Dan ANRI; 7. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu; 9. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota Dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; 10. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasidikabupaten/Kota; 11. Melaksanakan Keputusan DKPP; Dan 12. Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan KPU, KPU Provinsi Dan/Atau Peraturan Perundang-Undangan. Posisi dan peranan Komisi Pemilihan Umum mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi. Komisi Pemilihan Umum memiliki kedudukan Strategis
baik
dalam
perencanaan
maupun
Page 9
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat yakni Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu kepada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen
serta profesionalitas personilnya agar
menjadi suatu lembaga yang bersifat, nasional tetap dan mandiri. Demi kelancaran dan keserasian hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum dengan
Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, perlu
dikembangkan mekanisme dan prosedur kerja yang baku agar dapat bersinergi dengan baik. Aspirasi daerah perlu diperhatikan guna terwujudnya arus komunikasi dua arah dalam suatu sistem informasi manajemen Pemilihan Umum. 2. Potensi dan Permasalahan Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yangmempengaruhinya, diantaranya adalah: a) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, b) Kapabilitas dan akuntabilitas;
Page 10
c) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan d) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil e) Dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam
rangka
mengidentifikasi
dan
menganalisis
faktor
internal
organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur
dan
Teknologi
Informasi,
dan
Stakeholders. (a) Potensi
Page 11
Aspek
Hubungan
dengan
1. Aspek Kelembagaan Dari evaluasi organisasi KPU Kota Blitar tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kota Blitar yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Bagan
organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sesuai
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut : Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
KETUA
ANGGOTA
SEKRETARIAT
Dari bagan tersebut terlihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar terdiri dari : a) Ketua merangkap Anggota KPU; b) Anggota KPU (terbagi kedalam beberapa divisi); dan
Page 12
c) Sekretariat. Secara struktural, Sekretriat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dipimpin seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Setjen KPU, adapun
struktur
organisasi
Sekretariat
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Sekretaris KPU Kota
Sub Bagian Program dan Data
Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
Sub Bagian Hukum
Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
2. Aspek Sumber Daya Manusia Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar terdiri dari 28 orang yang berasal dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar (5 Orang) , PNS Pemerintah Kota Blitar yang diperbantukan (6 Orang) , PNS Organik KPU(3 Orang), serta Pegawai Kontrak (14 Orang). Berikut adalah rincian daftar pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sampai dengan bulan Desember 2015: Jumlah No.
Uraian
Gol.I V
1.
PNS
1
Gol.III
Gol. II
5
3
Gol. I -
Page 13
Keterangan
Terdiri dari:
1. 3 PNS Organik KPU : a. Gol III, 1 orang; b. Gol II, 2 orang. 2. 6 PNS Kota Blitar : a. Gol IV, 1 Orang b. Gol III, 4 orang; c. Gol II, 1 orang. 2.
Honorer
2
Biaya APBN
Sopir 3.
Satpam
4
Biaya APBN
4.
Honorer
8
Biaya APBN
23
TOTAL
Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur Organisasi sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Staf. 3. Aspek Kepemimpinan. Secara
umum
KPU
Kota
Blitar
telah
menerapkan
praktik
kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:
Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjangorganisasi terendah.
Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
Page 14
Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran Secara umum KPU Kota Blitar telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:
Proses
perencanaan
kegiatan
dan
anggaran
dilakukan
dengan
melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi
Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas
Pengelolaan
anggaran
dilakukan
dengan
menerapkan
Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.
5. Aspek Business Process dan Kebijakan Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun kedepan, secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan
Page 15
kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:
Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan
mekanisme/tatalaksana
kerja.
Disamping
itu
Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan
perbandingan
berdasarkan
evaluasi
periodik
dan
masukan dari berbagai stakeholders
Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
Organisasi
KPU
berupaya
membangun
mekanisme
monitoring
pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi tiga pernyataan yaitu :
Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders. Prasarana yang digunakan dalam operasional Komisi Pemilihan
Umum Kota Blitar sebagai berikut: No.
Nama Barang
Satuan
Jumlah
Page 16
Merk/Type
Kondisi
Ket
1
2
3
4
5
6
7
Baik
APBN
Baik
APBN
Hibah KPU Hibah KPU
1.A Barang Bergerak Milik KPU 1
Mini Bus
Unit
2
2
Sepeda Motor
Unit
5
1. Daihatsu Terios TS Th. 2008 1. Supra X 125 Th. 2008
1.B Barang Bergerak Limpahan KPU Pusat 1
Mini Bus
Unit
1
1. Toyota Kijang/ LX
Baik
2
Sepeda Motor
Unit
1
1. Yamaha Jupiter
Baik
2. Barang Tidak Bergerak 1
Layar Film/Projector
Buah
1
Focus
Baik
APBN
2
Slide Projector
Buah
1
Toshiba
Baik
APBN
3
UPS
Buah
1
Pascal
Baik
APBN
10
Kenika
Baik
APBN
4
Toshiba
Baik
APBN
2
Acer aspire
Baik
APBN
5
Acer
Baik
APBN
1
HP Pavilon
Baik
APBN
1
Acer
Baik
APBN
8
Samsung
Baik
APBN
3
Pixma MP237
Baik
APBN
1
HP 1606 DN
Baik
APBN
3
Fuji Xerox P205B
Baik
APBN
2
HP 2545
Baik
APBN
2
Epson L110
Baik
APBN
1
HP
Baik
APBN
1
Fujitsu
Baik
APBN
1
Fujitsu S1300i
Baik
APBN
Baik
APBN
4
5
6
7
8
Laptop
Monitor
Printer
Scanner
PC Unit
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
1 5
Acer Aspire M 1935
Baik
APBN
9
Loud Speaker
Buah
9
Simbadda
Baik
APBN
10
Kipas Angin
Buah
3
Maspion
Baik
APBN
1
Panasonic
Baik
APBN
1
Sharp
Baik
APBN
1
Toshiba
Baik
APBN
1
Krezt
Baik
APBN
11
12
Televisi
Wireless
Buah
Buah
Page 17
13 14
15 16
Compact disc player Laboratory
Air
Conditioner Generator
Set
(Lab
Scale) Meja Komputer
2
Edimax BR 6475 ND
Baik
APBN
Buah
1
Sharp
Baik
APBN
Buah
4
Panasonic
Baik
APBN
Buah
1
Yokohama
Baik
APBN
Buah
8
Aztec
Baik
APBN
2
MB Grace-140
Baik
APBN
17
Telex
Buah
2
Panasonic
Rusak
APBN
18
Handycam
Buah
1
Sony
Rusak
APBN
19
Kamera
Buah
1
Canon
Rusak
APBN
20
Faximile
Buah
1
KX-FP
Baik
APBN
21
HUB
Buah
1
D-LINK DGS-1024 D
Baik
APBN
Panasonic 701CX
7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi tiga pernyataan dengan sebagai berikut:
Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada.
(b) Permasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kota Blitar, KPU Kota Blitar dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya punberagam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada. Adapun permasalahan
Page 18
KPU Kota Blitar berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Kelembagaan Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu Kota Blitar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu; Ketidak jelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar Sub Bagian dan Devisi dalam KPU sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja. Beban kerja antar Sub Bagian belum seimbang sehingga masih terdapat
Sub Bagian yang memiliki volume pekerjaan yang
cukup besar sementara masih terdapat Sub Bagian yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan. 2. SDM Sebagian besar PNS di KPU Kota Blitar merupakan tenaga yang iperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya : -
Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat
Page 19
sangat besar.Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja mereka. -
Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/sederajat. Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai. Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai. 3. Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU Kota Blitar perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi terhambat. 4. Perencanaan dan Anggaran Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
Page 20
Implementasi
dari
perencanaan
kinerja,
pengukuran
kinerja,
pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih terkesan belum Optimal. 5. Business Process dan Kebijakan Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
KPU Kota Blitar belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan belum dilakukan secara cepat dan tepat. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan. 6. Dukungan Infrastruktur dan IT Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Blitar masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kota Blitar yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kota Blitar setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda Kota Blitar sebagai pemilik tanah dan bangunan. 7. Hubungan dengan Stakeholders
Page 21
Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kota Blitar karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kota Blitar masih lemah. Konsolidasi
diantara
lembaga
penyelenggara
pemilu
belum
dilaksanakan dengan efektif. Disamping permasalahan tersebut, KPU Kota Blitar juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokalyang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut: Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kota Blitar sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Blitar. Peran
media
massa
sangat
besar
dalam
menggiring
opini
masyarakat. Distribusi logistik pemilu yang terkendala sarana dan prasarana serta alokasi anggaran ditingkat PPK dan PPS Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka
dirumuskan
faktor-faktor
kunci
yang
menjadi
kekuatan,
kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut: Tabel. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL
Page 22
Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) Mandat UU Nomor 15 Tahun Overlapping program dan 2011 tentang penyelenggara kegiatan antar unit kerja (W1) pemilu (S1) Beban kerja pegawai tidak Komitmen pimpinan kuat (S2) proporsional (W2) Reformasi Birokrasi yang telah Disparitas kompetensi dicanangkan (S3) pegawai (W3) SDM yang besar (S4) Parsialitas manajemen kinerja (W4) Pegawai memiliki persepsi yang sama kan tugas dan fungsi (S5) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah Pengalaman penyelenggaraan (W4) pemilu (S6) Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) Sarana dan Prasarana terbatas (W8) Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) Loyalitas pegawai rendah (W10) Pagu anggaran belum memadai (W11) FAKTOR EKSTERNAL
Page 23
Peluang (Opportunity) Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) Hubungan baik dengan Panwaslu, dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) Potensi pengembangan SDM (O4) Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) Kemajuan Teknologi Informasi (O6) Harapan masyarakat tinggi (O7)
Berdasarkan
Ancaman (Threats) Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) Opini publik mudah digeser (T2) Aksi demonstrasi ketidak puasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) sarana dan prasarana serta alokasi anggaran (T6)
identifikasi
faktor
kunci
tersebut,
maka
strategi
pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu: 1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang
dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki
organisasi. a. Pendayagunaan
Penyelenggara
Pemilu
secara
optimal
untuk
terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri; b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu; c. Peningkatan
kualitas
SDM
KPU,
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota; d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi.
Page 24
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan. a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja; b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja; c. Melakukan koordinasi
internal
antar unit
kerja terkait
untuk
meningkatkan kinerja KPU; d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran; e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP; f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan. 3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait; b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan; c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan; d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada
tahap
perencanaan
kebutuhan,
pengadaan,
dan
pendistribusian. 4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan; b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait; c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
Page 25
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 1. VISI Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”. Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional
dan
mandiri
demi
terwujudnya
kualitas
penyelenggaraan
pemilihan umum di Indonesia.
2. MISI Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut : a. Membangun
SDM
yang
Kompeten
sebagai
upaya
menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang Profesional; b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, c. progesif, dan partisipatif; Page 26
d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikanpemilih yang berkelanjutan; f. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. g. Meningkatkan
integritas
penyelenggara
Pemilu
dengan
memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; h. Mewujudkan
penyelenggara
Pemilu
yang
efektif
dan
efisien,
transparan,akuntabel, serta aksesable. 3. TUJUAN Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar. Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, yakni: Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum; Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen; Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; dan Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. 4. SASARAN Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang hendak dicapai adalah : a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
Page 27
c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang; d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; dan e. Tersedianya peta logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai.
Page 28
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. Arah dan Kebijakan Strategis nasional Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan
tahapan
dan
prioritas
untuk
masing-masing
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-2 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2010-2014, arah kebijakan strategis naional yang ditempuh adalah sebagai berikut: a. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. b. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif bagi terjaganya dan semakin meningkatnya pemahaman terhadap nasionalisme, persatuan nasional, ideologi Pancasila, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika. c. Meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi. d. Meningkatkan netralitas birokrasi. e. Meningkatkan organisasi dan peran masyarakat sipil. f. Memberikan fasilitasi untuk meningkatkan peran dan kapasitas organisasi partai politik. g. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 yang adil dan Page 29
demokratis. h. Meningkatkan peran perempuan dalam politik. i. Memperkuat mekanisme dialog politik dan partisipasi politik rakyat j. Membentuk pusat pendidikan politik dan melaksanakan pendidikan politik k. Meningkatkan pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik l. Mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat m. Mengembangkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi. n. Memberdayakan masyarakat
dan mengembangkan kemitraan dalam
penyebaran informasi publik. 2. Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 3 ( Tiga ) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Alur Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L
Page 30
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terurai di atas maka ada
3
(Tiga) program kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar. Berikut adalah program-program tersebut: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : - Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah : - persentase
Pemutakhiran
Data
Pemilih
melalui
sinergitas
dan
sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegwaian. b. Arah kebijakan program ini mencakup : 1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; 2. Menyelenggarakan
pengelolaan
data,
dokumentasi,
pengadaan,
pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu; 3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
Page 31
4. Menyelenggarakan
pembinaan
SDM,
pelayanan
dan
administrasi
kepegawaian di lingkungan Setjen KPU; 5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU; 6. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut : a. Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi; b. Program perbaikan proses politik; c. Program penerapan kepemerintahan yang baik; d. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; e. Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur; f. Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum; g. Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut : Tabel kegiatan dan Indikator Kinerja Kegitan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya No
1
Kegiatan PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DILINGKUNGAN SETJEN KPU
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Page 32
Indikatror Kinerja Kegiatan Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (eLPPA) yang tepat waktu dan valid
Meningkatnya Kualitas Layanana Perkantoran
Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU
2
Terlaksananya Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu
Terlasananya Inventarisasi Logistik Pemilu PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA
Prosentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Prosentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
Terselesainya Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
3
Prosentase penyusunan standar logistik Pemilu
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi
Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien
Page 33
Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan
Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya
Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya kepemiluan: (a) kajian evoting, e-counting dan erecapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan Tersediannya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
Terwujudnya Sistem Aplikasi KPU
4
5
PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural
Layanan peningkatan kompetensi SDM
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Negara
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat.
Telaksananya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu.
Page 34
terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN
Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan
Terwujudnya Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip
Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU. Jumlah KPU Provinsi yang telah menerapkan PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU. Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerap an sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.
terlaksananya Fasilitasi Layanan Perkantoran
Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilikada yang bersifat permanen kepada lembaga Persentase hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. Persentase pengadaan barang dengan menggunakan EProcurement. Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU.
6
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Terselesaikannya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
Page 35
Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, kepegawaian dan barang milik negaraIndikator Kinerja Kegiatan
Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ynag berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel: No
1
Kegiatan
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
Sasaran Kegiatan
Gedung/Bangunan
Indikatror Kinerja Kegiatan Persentase akumulasi kemajuan pengadaan meubelair dan belanja modal Persentasi akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal
Page 36
Akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional dan belanja modal untuk daerah pemekaran
d. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hokum,
advokasi
hokum,
dan
penyuluhannya,
dan
terfasilitasinya
penyelenggaraan tahapan pemilu. ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup : - Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. - Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu. Dengan rincian kegiatn dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut : No
1
Kegiatan
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosia lisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terlaksananya Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada Terlaksananya Pembentukan PPID Terlaksananya Pusat pendidikan pemilih
Page 37
Indikatror Kinerja Kegiatan Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID Jumlah pusat pendidikan pemilih
Terlaksananya Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.
%Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
e. Struktur Organisasi dan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ketatalaksanaan Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Secara struktural, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Eselon III) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah setingkat Eselon IIIa. Struktur Organisasi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran. Sekretaris Komisi Pemilihan pegawai
negeri
sipil
Umum
Kabupaten/Kota
adalah
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang
memadai tentang
pemilihan
umum,
kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan
sistem
perwakilan,
serta
memiliki
kemampuan
kepemimpinan. Ketatalaksanaan
atau
proses
bisnis
Page 38
(business
process)
atau
manajemen mengatur hubungan kerja organisasi dan mengelola organisasi
untuk
aktivitas
mencapai
antar
dan
tujuan
bagian (sub-sub) dalam
sumber
yang
telah
daya
yang
ditetapkan.
dimiliki Peran
ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.
Page 39
BAB IV PENUTUP
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang telah disusun ini merupakan langkah Pemilihan
awal
pelaksanaan
akuntabilitas
kinerja
Komisi
Umum. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan
sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2015-2020). Dengan rencana strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
dapat melaksanakan
berkelanjutan.
tugas,
Rencana Strategis
ini
wewenang juga
dan
kewajiban
merupakan
acuan
secara dalam
penyusunan rencana program dan kegiatan secara hirarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk
maju
bersama
dan
berhasil
mewujudkan
visi
dan
misi Komisi
Pemilihan Umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2020 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar untuk periode 2015-2020.
1
Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target
kinerja
beserta
pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan 2015-2020 (terlampir).
Blitar, Februari 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM Sekretaris,
SIGIT PRAMUSANTO, SE, MM 19631116 198603 1 017
2
