20/11/2013
Peran Humas Pemerintah dalam Masyarakat Demokrasi Freddy H. Tulung Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 20 November 2013, Hotel Sunan, Solo.
Pengantar • Kita akan mengakhiri 2013 sebagai Tahun Politik dan menyongsong 2014 sebagai Tahun Pemilu. • Kehidupan sosial dan ekonomi semakin dinamis seiring dengan meningkatnya suhu politik. • Kian intensifnya para politisi menguasai bisnis media. • Media berperan dalam rivalitas politik menuju pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2014. • Isi media bakal marak dengan pesan-pesan politik – dan cenderung mengabaikan kepentingan publik.
1
20/11/2013
Pemilu Sebagai Ciri Pelaksanaan Kehidupan Demokrasi • Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, telah menyelenggarakan 10 kali Pemilu sejak 1945. • Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu terakhir diselenggarakan pada tahun 2009. • Sejak tahun 2004, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung.
Menghadapi 2014 - Tahun Pemilu • Konten media yang dikelola swasta cenderung kurang memberikan ruang apresiasi terhadap capaian (achievement) para penyelenggara negara. • Isi media cenderung menjadi partisan – sehingga meninggalkan “trauma politik’’ bagi warga dan “menyandera legitimasi kelembagaan”. • Dikhawatirkan menimbulkan efek delegitimasi bagi institusi penyelenggara negara. • Kehidupan demokrasi terancam oleh kelompok masyarakat yang apatis, egois, sinis, dan pesimis.
2
20/11/2013
Tingkat Partisipasi Pemilu 1971-2009
Sumber: KPU Pusat
Tingkat Partisipasi Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2004-2009
Sumber: KPU Pusat
3
20/11/2013
Trend Golput dalam Pemilu Legislatif
Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2013
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
• Terjadi penurunan hingga 20% dalam kurun waktu 10 tahun(1999-2009) • Jika penurunan terjadi secara linier diperkirakan partisipasi masyarakat hanya mencapai sekitar 60% pada 2014 dan kurang dari 50% pada 2019. Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2013
4
20/11/2013
Belajar dari Pemilukada DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Bogor, dan Makassar.
Pemilukada DKI Jakarta 2007: Pemenang Pemilukada DKI Jakarta 2007 adalah GOLPUT
2012: GOLPUT berada di urutan ke-DUA – setelah Jokowi-Ahok
Jumlah GOLPUT Pemilukada DKI Jakarta 2012 LEBIH BESAR Dibanding 2007
5
20/11/2013
Pemilukada Sumut Pemilukada Sumatera Utara 2013 Dimenangkan Oleh GOLPUT (5,3 Juta)
Pemilukada Jawa Barat Jumlah Suara GOLPUT Pemilukada Jabar 2013 Jauh Lebih Besar Dibandingkan Pemenang
Jumlah Suara GOLPUT 2013 Jauh Lebih Besar Dibandingkan GOLPUT 2008
6
20/11/2013
Pemilukada Jawa Tengah Pemilukada Jateng Dimenangkan Oleh GOLPUT
Persentase GOLPUT pada Pemilukada Jateng Meningkat
Peningkatan Persentase GOLPUT Juga Terjadi di Pileg dan Pilpres
Pemilukada Jawa Timur
7
20/11/2013
Pemilukada Riau
Pemilukada Bogor
8
20/11/2013
Pemilukada Makassar
Pemilukada dan Konflik PERISTIWA DAN KORBAN KONFLIK PEMILUKADA
• •
•
•
2005-2008: Dari 486 Pemilukada, hampir 50% di antaranya bermasalah. 2010: Ada 224 daerah menyelenggarakan Pemilukada. Sebanyak 73% di antaranya diwarnai proses gugatan. Sejak pelaksanaan Pemilukada di seluruh Indonesia, sudah 50 orang tewas akibat kisruh antarkandidat 2012: Konflik Pemilukada di Puncak Ilaga, Papua, menelan 47 korban jiwa dan ratusan orang luka. Sumber: Kemendagri, 2012
9
20/11/2013
TANTANGAN HUMAS PEMERINTAH
Government Public Relations engagement and involvement • Menyampaikan program kerja dan capaian kinerja lembaga dengan menggunakan berbagai media yang tersedia – media cetak, media penyiaran, media tatap muka, media luar ruang, media pertunjukan rakyat, dan media jejaring sosial – untuk mencapai khalayak sasaran publik yang beraneka ragam. • Melibatkan partisipasi warga dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, dan ikut dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan publik (engagement dan involvement).
10
20/11/2013
Upaya Humas Pemerintah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik • Humas Pemerintah yang mengedepankan involvement dan engagement dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, dan ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan publik inilah yang diharapkan dapat menimbulkan gairah politik. • Gairah Politik inilah yang menjadi modal bagi publik untuk meningkatkan Partisipasi Politik.
Government Public Relations 2.0 bersifat transformatif yang artinya memiliki unsur inovasi, transparansi, kolaborasi, dan partisipasi warga.
11
20/11/2013
Perkembangan Teknologi Informasi dan Demokrasi Pengaruh konvergensi dan modernisasi teknologi informasi dengan penggunaan mobile internet dan smartphone telah memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan cara yang mudah dan cepat.
Demokrasi Online
Humas Pemerintah sebagai Komunikator Kebijakan Publik • Humas Pemerintah bekerja: 24/7/365 dalam menghadapi publik online. • Humas Pemerintah berperan sebagai: Komunikator, Mediator, Inisiator, Negosiator, dan Fasilitator. • Peran dan fungsi humas pemerintah harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan publik. • Humas harus proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah dengan aspirasi publik.
12
20/11/2013
Terima Kasih
13
20/11/2013
Peran Humas Pemerintah dalam Masyarakat Demokrasi Freddy H. Tulung Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 20 November 2013, Hotel Sunan, Solo.
Pengantar • Kita akan mengakhiri 2013 sebagai Tahun Politik dan menyongsong 2014 sebagai Tahun Pemilu. • Kehidupan sosial dan ekonomi semakin dinamis seiring dengan meningkatnya suhu politik. • Kian intensifnya para politisi menguasai bisnis media. • Media berperan dalam rivalitas politik menuju pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2014. • Isi media bakal marak dengan pesan-pesan politik – dan cenderung mengabaikan kepentingan publik.
1
20/11/2013
Pemilu Sebagai Ciri Pelaksanaan Kehidupan Demokrasi • Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, telah menyelenggarakan 10 kali Pemilu sejak 1945. • Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu terakhir diselenggarakan pada tahun 2009. • Sejak tahun 2004, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung.
Menghadapi 2014 - Tahun Pemilu • Konten media yang dikelola swasta cenderung kurang memberikan ruang apresiasi terhadap capaian (achievement) para penyelenggara negara. • Isi media cenderung menjadi partisan – sehingga meninggalkan “trauma politik’’ bagi warga dan “menyandera legitimasi kelembagaan”. • Dikhawatirkan menimbulkan efek delegitimasi bagi institusi penyelenggara negara. • Kehidupan demokrasi terancam oleh kelompok masyarakat yang apatis, egois, sinis, dan pesimis.
2
20/11/2013
Tingkat Partisipasi Pemilu 1971-2009
Sumber: KPU Pusat
Tingkat Partisipasi Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2004-2009
Sumber: KPU Pusat
3
20/11/2013
Trend Golput dalam Pemilu Legislatif
Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2013
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
• Terjadi penurunan hingga 20% dalam kurun waktu 10 tahun(1999-2009) • Jika penurunan terjadi secara linier diperkirakan partisipasi masyarakat hanya mencapai sekitar 60% pada 2014 dan kurang dari 50% pada 2019. Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2013
4
20/11/2013
Belajar dari Pemilukada DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Bogor, dan Makassar.
Pemilukada DKI Jakarta 2007: Pemenang Pemilukada DKI Jakarta 2007 adalah GOLPUT
2012: GOLPUT berada di urutan ke-DUA – setelah Jokowi-Ahok
Jumlah GOLPUT Pemilukada DKI Jakarta 2012 LEBIH BESAR Dibanding 2007
5
20/11/2013
Pemilukada Sumut Pemilukada Sumatera Utara 2013 Dimenangkan Oleh GOLPUT (5,3 Juta)
Pemilukada Jawa Barat Jumlah Suara GOLPUT Pemilukada Jabar 2013 Jauh Lebih Besar Dibandingkan Pemenang
Jumlah Suara GOLPUT 2013 Jauh Lebih Besar Dibandingkan GOLPUT 2008
6
20/11/2013
Pemilukada Jawa Tengah Pemilukada Jateng Dimenangkan Oleh GOLPUT
Persentase GOLPUT pada Pemilukada Jateng Meningkat
Peningkatan Persentase GOLPUT Juga Terjadi di Pileg dan Pilpres
Pemilukada Jawa Timur
7
20/11/2013
Pemilukada Riau
Pemilukada Bogor
8
20/11/2013
Pemilukada Makassar
Pemilukada dan Konflik PERISTIWA DAN KORBAN KONFLIK PEMILUKADA
• •
•
•
2005-2008: Dari 486 Pemilukada, hampir 50% di antaranya bermasalah. 2010: Ada 224 daerah menyelenggarakan Pemilukada. Sebanyak 73% di antaranya diwarnai proses gugatan. Sejak pelaksanaan Pemilukada di seluruh Indonesia, sudah 50 orang tewas akibat kisruh antarkandidat 2012: Konflik Pemilukada di Puncak Ilaga, Papua, menelan 47 korban jiwa dan ratusan orang luka. Sumber: Kemendagri, 2012
9
20/11/2013
TANTANGAN HUMAS PEMERINTAH
Government Public Relations engagement and involvement • Menyampaikan program kerja dan capaian kinerja lembaga dengan menggunakan berbagai media yang tersedia – media cetak, media penyiaran, media tatap muka, media luar ruang, media pertunjukan rakyat, dan media jejaring sosial – untuk mencapai khalayak sasaran publik yang beraneka ragam. • Melibatkan partisipasi warga dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, dan ikut dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan publik (engagement dan involvement).
10
20/11/2013
Upaya Humas Pemerintah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik • Humas Pemerintah yang mengedepankan involvement dan engagement dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, dan ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan publik inilah yang diharapkan dapat menimbulkan gairah politik. • Gairah Politik inilah yang menjadi modal bagi publik untuk meningkatkan Partisipasi Politik.
Government Public Relations 2.0 bersifat transformatif yang artinya memiliki unsur inovasi, transparansi, kolaborasi, dan partisipasi warga.
11
20/11/2013
Perkembangan Teknologi Informasi dan Demokrasi Pengaruh konvergensi dan modernisasi teknologi informasi dengan penggunaan mobile internet dan smartphone telah memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan cara yang mudah dan cepat.
Demokrasi Online
Humas Pemerintah sebagai Komunikator Kebijakan Publik • Humas Pemerintah bekerja: 24/7/365 dalam menghadapi publik online. • Humas Pemerintah berperan sebagai: Komunikator, Mediator, Inisiator, Negosiator, dan Fasilitator. • Peran dan fungsi humas pemerintah harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan publik. • Humas harus proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah dengan aspirasi publik.
12
20/11/2013
Terima Kasih
13
