PERAN HUMAS POLRI DALAM MENINGKATKAN CITRA KEPOLISIAN
Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S 1 ) Ilmu Komunikasi
Disusun Oleh :
Nama
: R. Ira Isprafika Purnamasari
NIM
: 04200-084
Program Studi
: PUBLIC RELATIONS
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2007
i
ii
iii
iv
UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI BIDANG STUDI PUBLIC RELATION R. Ira Isprafika Purnama Sari 04200-084 Peran Humas Polri Dalam Meningkatkan Citra Kepolisian viii + 75 halaman Bibliogafi : 19 acuan (1985-2004)
ABSTRAKSI Di era reformasi sekarang ini masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan–kebijkan pemerintah selain itu masyarakat juga menuntut informasi yang transparan dari pemerintah. Dalam dunia Public Relations, memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah, merupakan salah satu upaya humas untuk menciptakan opini publik yang positif demi tercapainya citra yang positif. Kunci utama keberhasilan humas adalah adanya kepercayaan dari publik, kepercayaan tersebut akan dapat diraih jika lembaga yang bersangkutan memiliki citra yang baik dimata masyarakat. Untuk memperoleh citra yang baik, maka seorang praktisi humas harus mampu menciptakan citra baik lembaganya dengan menciptakan citra baik lembaganya dengan melakukan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kepercayaan, good will dan saling pengertian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran humas pemerintah dalam meningkatkan citra. Penelitian ini mengenai peran PR berdasarkan dimensi penasehat asli (expert prescriber), fasilitator komunikasi (communication facilitator), fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process facilitator ), dan teknisi komunikasi (communication technician). Teori yang digunakan dalam membahas peran ini adalah menggunakan konsep dari Dozeir dan Broom tentang empat peran dari praktisi PR. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, penulis telah mewawancarai 3 nara sumber yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian secara keseluruhan adalah diketahui bahwa humas polri menjalankan paran sebagai penasehat ahli dan fasilitator pemecah masalah apabila berkaitan dengan tugas humas saja. Sedangkan peran sebagai fasilitator komunikasi dan teknisi komunikasi merupakan peran yang utama dijalankan oleh humas POLRI.
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatNya lah serta atas segala kemudahan dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Banyak kendala yang dialami selama pembuatan skripsi ini, tetapi berkat semangat dan bimbingan yang diberikan oleh beberapa pihak, maka penyusunan skripsi ini mengenai “Peran Humas Polri Dalam Meningkatkan Citra Kepolisian” ini dapat selesai sebagai mana mestinya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyajian skripsi ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada yang terhormat 1. Bapak Heri Budianto, S.Sos M.Si selaku dosen Pembimbing I, terima kasih banyak atas semua bimbingan, saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 2 2. Bapak Dr.Andy Corry Wardhani, terima kasih banyak atas semua bimbingan, saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 3. Ibu Ida Angraeni Ananda, M.Si selama menjadi pembimbing akademik penulis, terima kasih banyak atas saran, masukan dan inspirasinya untuk skripsi ini.
vi
4. Ibu Diah Wardani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana. 5. Ibu Dra Agustina Zubair, M.Si, selaku wakil dekan fakultas komunikasi Universtias Mercu Buana. 6. Ibu Irmulansati Tomo Hardjo, SH, M.Si, selaku Ketua bidang Humas dan Pembimbing Akademik. 7. Terimakasih kepada Kompol Henny SL, S.Sos kp. Drs. Sonny S., Kompol Junaedi, BSC yang telah membantu penulis dalam pemperolehan data. 8. Terima kasih kepada seluruh Staf Administrasi dan tata usaha Humas Polri, AKBP Tri Hastuti NBA, Mba Leli, Ibu Sri yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data. 9. Terima kasih IRJEN POL. Drs. P. Purwoko, MDA selaku Kadiv Humas Polri yang mengizinkan penulis untuk penelitian di Humas Polri 10. Untuk Super Women mamaku tercinta tak bosan-bosan memberikan seluruh kasih sayang serta pengertiannya dengan penuh kesabaran serta doa yang selalu menyertaiku. 11. Untuk Aki, Nini, dan adik-adikku yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 12. My best aunty mba Rini yang tiada henti memberikan dukungan moral dan materi serta pengertiannya. Terima kasih atas segala cinta kasihnya. 13. Mbah Nonot dan mbah Siti yang selalu memberikan aku tempat untuk mencari inspirasi
vii
14. Kepada sahabat ku yang tiada henti memberikan semangat Liza, Eda, Fika, Dewa, Fiqoh, Ana dan Rini. 15. My Lover dewa , thanks for all support,love and care. 16. Untuk The Great RISKADER nando, firman, kie-kie, mba Puji, mba Lis dan semua teman-teman RISKA terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 17. Seluruh dosen-dosen fakultas ilmu komunikasi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta kepada semua staf Fikom UMB. 18. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini secara materi, moral dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas amal dan kebaikan kita semua. Amin
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan berharap semoga skipsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi terutama bidang hubungan masyarakat (humas).
Jakarta,
Agustus 2007
Penulis
viii
DAFTAR ISI
Halaman Judul..................................................................................................
i
Lembar Pengesahan .........................................................................................
ii
Abstraksi ..........................................................................................................
v
Kata Pengantar .................................................................................................
vi
Daftar Isi ..........................................................................................................
ix
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .......................................................................
1
1.2. Pokok Permasalahan ..............................................................
9
1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................
9
1.4. Manfaat Penelitian .................................................................
10
KERANGKA BERFIKIR 2.1. Komunikasi Organisasi .........................................................
11
2.2. Pengertian Humas .................................................................
14
2.3. Fungsi Humas .......................................................................
17
2.4. Tugas Humas.........................................................................
20
2.5. Peran Humas .........................................................................
22
2.6. Humas Pemerintah ................................................................
28
METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Sifat Penelitian ......................................................................
34
3.2. Metode Penelitian .................................................................
35
ix
BAB IV
3.3. Narasumber ...........................................................................
35
3.4. Definisi Konsep.....................................................................
36
3.4.1. Peran Humas ..............................................................
36
3.5. Fokus Penelitian ....................................................................
37
3.5.1. Peran Humas ..............................................................
37
3.6. Teknik Pengumpulan Data ....................................................
39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kepolisian Republik Indonesia ....................................
41
Hasil Penelitian ..........................................................................................
51
Pembahasan ................................................................................................
63
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ...........................................................................
72
5.2. Saran......................................................................................
73
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
x
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatNya lah serta atas segala kemudahan dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Banyak kendala yang dialami selama pembuatan skripsi ini, tetapi berkat semangat dan bimbingan yang diberikan oleh beberapa pihak, maka penyusunan skripsi ini mengenai “Identifikasi peran Humas Polri dalam meningkatkan citra Polisi” ini dapat selesai sebagai mana mestinya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyajian skripsi ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada yang terhormat 1. Bapak Heri Budianto, S.Sos M.Si selaku dosen Pembimbing I, terima kasih banyak atas semua bimbingan, saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak Andi Cori 3. Ibu Ida Angraeni Ananda, M.Si selama menjadi pembimbing akademik penulis, terima kasih banyak atas saran, masukan dan inspirasinya untuk skripsi ini. 4. Ibu Diah Wardani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana.
5. Ibu Dra Agustina Zubais, M.Si, selaku wakil dekan fakultas komunikasi Universtias Mercu Buana. 6. Ibu Irmulansati Tomo Hardjo, SH, M.Si, selaku Ketua bidang Humas dan Pembimbing Akademik. 7. Terimakasih kepada Kompol Henny SL, S.Sos kp. Drs. Sonny S., Kompol Junaedi, BSC yang telah membantu penulis dalam pemperolehan data. 8. Terima kasih kepada seluruh Staf Administrasi dan tata usaha Humas Polri, AKBP Tri Hastuti NBA, Mba Leli, Ibu Sri yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data. 9. Terima kasih IRJEN POL. Drs. P. Purwoko, MDA selaku Kadiv Humas Polri yang mengizinkan penulis untuk penelitian di Humas Polri 10. Untuk Super Women mamaku tercinta tak bosan-bosan memberikan seluruh kasih sayang serta pengertiannya dengan penuh kesabaran serta doa yang selalu menyertaiku. 11. Untuk Aki, Nini, dan adik-adikku yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 12. My best untuk mba Rini yang tiada hendi memberikan dukungan moral dan materi serta pengertiannya. Terima kasih atas segala cinta kasihnya. 13. Mbak Nonot dan mbak Siti yang selalu memberikan aku tempat untuk mencari inspirasi 14. Kepada sahabat ku yang tiada henti memberikan semangat Liza, Edu, Fika, Dewa, Fiqoh, Ana dan Rini. 15. Untuk The Great RISKADER nando, firman, kie-kie, mba Puji, mba Lis terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Humas dalam istilah lain yang disebut juga Public relations merupakan cabang utama dalam kajian ilmu komunikasi. Keterampilan berkomunikasi menjadi hal pokok yang harus dikembangkan baik secara akademik maupun dalam kegiatan operasionalnya. Dalam dunia Public Relations komunikasi merupakan keahlian utama yang harus dimiliki oleh seorang petugas PR, dengan adanya komunikasi diharapkan terjadi kesamaan makna antara organisasi dengan publiknya serta terbentuknya opini publik yang menguntungkan. Secara sederhana Public Relations dipahami sebagai manajemen hubungan antara organisasi dengan publiknya. Namun pemahaman ini menimbulkan banyak interpretasi dalam implementasinya, yang kemudian menimbulkan kebingungan bahkan ketidakjelasan peran PR yang sesungguhnya. Pada dasarnya Public Relations merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang berifat komersil (perusahan) maupun organisasi yang non komersil. Menurut Rex Harlow dalam bukunya A Model For Public Relations Education For Profesional Practices menyatakan bahwa Public Relations dapat diartikan sebagai “ Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pemahaman, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktifitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama melibatkan manajemen dalam
1
2
menghadapi persoalan atau permasalahan, mambantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif bertindak sebagai system peringatan dini dalam mengantisipasi kecederungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama”1 Fungsi Public Relations dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah (reciprocal two way traffic communication) antara organisasi atau badan instansi yang diwakilinya dengan publik sebagai sasaran (target audience) pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan intisari definisi kerja humas oleh Rex Harlow yang telah dikutip Rosadi Ruslan yaitu : “Hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama”2 Dikaitkan dengan definisi humas yang sekaligus merupakan acuan fungsi kehumasan tersebut di atas maka kegiatan Public Relations dimulai dari pembenahan organisasi internal PR, hingga kegiatan bersifat membangun citra perusahaan atau organisasi, citra cermin, dan lain sebagainya. Secara operatif, maka humas merupakan fungsi khusus manajemen, artinya humas membantu dan memelihara aturan bermain bersama melalui saluran komunikasi ke dalam dan ke
1
Rosadi Ruslan, Manajemen Public Pelation dan Media Komuniksai, Rajawali Pers, Jakarta 2003,hal. 16 2 Ibid 160
3
luar, agar tercapai saling pengertian atau kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Dalam hal ini peran PR sangat menentukan perkembangan dan kemajuan organisasi. PR merupakan pendukung dalam organisasi atau perusahaan dan ikut menentukan kemajuan organisasi secara efektif, karena kinerjanya yang efisien. Tujuan dari praktisi PR dalam menjalankan perannya adalah untuk menciptakan hubungan harmonis, saling pengertian, saling percaya dan image yang baik. Secara struktural pada prinsipnya Public Relations merupakan bagian integral dari suatu lembaga atau organisasi dan bukan merupakan fungsi yang terpisah dari system manajemen suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dibuktikan dengan sangat menentukan upaya Humas/PR dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi atau lembaga dengan publiknya dalam upaya meraih citra positif. Bagi sebuah lembaga atau perusahaan citra merupakan tujuan utama yang hendak dicapai bagi dunia Public Relations. Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangible) dan tidak dapat di ukur secara matematis, tetapi wujudnya dapat dirasakan dari hasil penilaiaan baik atau buruk. Citra adalah suatu kesan yang timbul berdasarkan pengalaman atas kenyataan yang sesungguhnya. Citra positif suatu lembaga dapat dibentuk melalui kegiatan-kegiatan komunikasi, oleh sebab itu PR memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara citra lembaganya. Esensi dari kegiatan PR adalah bagaimana membuat berbagai program yang dapat meningkatkan citra positif lembaganya agar dapat memperoleh dukungan dan opini publik yang menguntungkan.
4
Memahami Public Relations bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Dinamika perkembangan Public Relations membawa banyak factor dalam mempengaruhi perubahan peran fungsi dan kedudukan PR. Fungsi dan kedudukan PR bukan menempatkan PR sebagai fungsi teknis, namun bekembang menjadi fungsi strategis yang bertanggung jawab terhadap hubungan organisasi dan stakeholdernya. Peran dan fungsi ini menuntut PR tidak hanya berhenti kepada orientasi hasil akhir seperti symbol, image atau citra, tapi harus lebih mengarah kepada adanya suatu relasi jangka panjang antara lembaga atau perusahaan dengan publiknya. Namun fungsi dan tugas humas sering kali mengalami perubahan (disfunction) yang tidak relevan, disebabkan ketidaktahuaan petugas humas terhadap fungsi dan tugasnya sehingga tidak mampu meyakinkan top manajer atau pimpinan betapa pentingnya peran humas ini. Pada lembaga pemerintah kesadaran akan arti penting humas sudah sejak lama dimilliki pimpinan pemerintah Indonesia. Ini dapat dibuktikan dari pembentukan departemen penerangan sebagai salah satu departemen yang fungsinya antara lain sebagai humas pemerintah baik eksternal maupun untuk publik internal. Disamping adanya departemen penerangan, diberbagai lembaga pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, keberadaan bagian humas juga sudah diakui sejak akhir 1960-an. Namun, dalam masa pemerintahan orde baru humas pemerintah sering menjadi alat propaganda atau bagian yang bertugas
5
untuk menyembunyikan realitas buruk kinerja pemerintah. Jadi humas lebih sering melakukan window dressing.3 Saat ini setiap instansi pemerintah memiliki bagian humas dalam struktur organisasinya, namun demikian struktur dan fungsi humas dimasing-masing departemen masih sangat beragam. Tugas humas di sector publik masih terlalu menekankan pada kegiatan penerangan dan penyebaran informasi yang dalam beberapa hal belum tergarap dengan baik. Sehingga peran PR dalan instansi pemerintah terkooptasi pada stigma seperti, protokoler, event organizer, fotografi, penyerfis wartawan, dokumentasi, pengirim siaran pers, pengirim parsel untuk relasi, pengasuh media internal, menyussun klipping dan pengembang propaganda telah membuat dunia PR Indonesia tumbuh pada arah yang keliru. Dalam hal ini cultip,center dan Broom (1994:466 atau 2000:491) mengemukakan dua dasar pertimbangan pentingnya pemerintah mempraktekkan Public Relations. Pertama, pemerintah yang demokratis harus dapat menjelaskan dan melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada warga negara (publiknya). Kedua, manajemen pemerintah yang efektif membutuhkan partisipasi dan dukungan aktif dari anggota masyarakat. Sebagai pelayan publik pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan menerima informasi dari publiknya serta mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga sebagai pimpinan organisasi atau praktisi PR mamahami aspirasi publik merupakan aspek yang sangat penting terutama upaya memperoleh informasi 3
I Gusti Ngurah Putra, Koalisi Dominan; Refleksi Peran Dan Fungsi Public Relation Dalam Manajemen, BPP Perhumas, Jakarta 2004, Hal.116
6
tentang kebutuhan dan harapan publik yang nyata, agar dapat membuat suatu kebijakan pimpinan yang dapat memuaskan publik. Sehingga muncul citra positif dan dukungan masyarakat terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh pimpinan dan program itu sendiri. Menghadapi proses demokratisasi yang terus bergulir menjadikan publik sangat kritis terhadap kebijakan yang ditempuh pemerintah. Dengan demikian peran keterbukaan media menjadi sangat penting dalam menyebarluaskan informasi yang terbuka baik berupa fakta maupun opini. Oleh sebab itu setiap program dan kebijakan yang telah ditetapkan harus mendapat dukungan dari anggota masyarakat, hal ini menjadikan proses komunikasi yang bersifat dua arah menjadi sangat penting untuk legitimasi dan efektifitas lembaga pemerintah. Memperingati hari jadinya yang ke 60 th 1 juli lalu, Kepolisian Republik Indonesia(POLRI) adalah salah satu pilar utama penegak hukum dinegari ini. Dalam usianya yang setengah abad lebih itu tentunya Polri tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah pasang surut. Diusia yang tidak terbilang muda ini tentunya POLRI sudah semakin dewasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara yakni sebagai institusi penegak hukum, dimana POLRI bertugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Perjalanan panjang yang sudah dilalui diharapkan akan membuat POLRI semakin matang dalam profesionalismenya. Polisi yang professional dalam harapan masyarakat adalah polisi yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas baik. Menurut Pandupraja, Dewan pembinaan Indonesia Police Wacth dalam Halo Polisi edisi 30
7
desember 2005, Polisi yang professional adalah polisi yang mengutamakan tindakan preventif dan persuasive serta tegas tanpa harus melakukan tindakan kekerasan yang tidak perlu. Namun demikian harus patut diakui dan disadari bahwa membangun Polri sebagaimana yang didambakan oleh masyarakat bukanlah pekerjaan yang sangat mudah, terlebih lagi dengan persepsi masyarakat terhadap citra polisi. Telah lama berkembang persepsi dimasyarakat, bahwa polisi kita masih sering melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, memberikan pelayanan yang buruk, berlaku deskriminatif serta mengambil deskresi yang keliru. Selain itu mantan Kapolda Widodo Budidarmo mengakui dalam buku Biografinya, bahwa Polri merupakan salah satu institusi pemerintah yang paling banyak disorot masyarakat karena sering melakukan praktik KKN, dan akibatnya banyak sekali prestasi korp polri dalam bidang kamtibmas (pengamanan dan penertiban masyarakat) yang tertutupi oleh berbagai isu atau rumors yang berkaitan dengan penyelewengan aparat kepolisisan. Sehingga citra dimasyarakat sangatlah buruk, seolah-olah tidak ada yang positif tentang citra polisi. Salah satu factor yang menyebabkan turunnya citra polisi dimata masyarakat yaitu karena kurangnya keteladanan tentang kepemimpinan yang terbuka, bersih dan tegas dalam menegakkan hukum. Sebagai contoh kasus pembobolan BNI yang melibatkan salah satu oknum pejabat POLRI. Tak dapat dipungkiri bahwa polisi kita telah berhasil dalam menangani berbagai kasus kriminal berdimensi internasional seperti terorisme, narkoba, dan separatisme. Masyarakat pun perlu menghargai upaya yang dilakukan POLRI
8
dalam melakukan pemberantasan berbagai kejahatan termasuk kejahatan transnasional,korupsi
illegal
logging,
penyalahgunaan
narkoba
dan
penyelundupan bahan bakar minyak (BBM). Menghadapi masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah, sebagai lembaga yang dinamis POLRI pun dituntut harus mampu mereformasi diri kembali sebagai organisasi yang indepanden sesuai dengan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat hukum yang senantiasa harus professional. Didukung dengan adanya pemisahan TNI dengan POLRI, masyarakat berharap adanya paradigma yang baru dari tubuh POLRI. Melihat ancaman gangguan kamtibmas yang dihadapi saat ini, POLRI dituntut untuk mampu menangani tantangan tersebut secara professional. Peningkatan profesioanal tersebut tak dapat dilepaskan dari pemgembangan dan peningkatan kecerdasan emosional, kepemimpinan yang adil dan bijak serta kondisi lingkungan yang kondusif. Sementara peningkatan profesionalisme, kemandirian dan citra polisi menjadi tanggung jawab semua pihak, sehingga perlu diwacanakan kembali upaya membangun profesionalisme humas POLRI guna mengembalikan image dan reputasi polri melalui kemampuan berkomunikasi yang lebih baik pada masyarakat. Bersinggung dengan soal image dan reputasi POLRI, sudah saatnya lembaga ini lebih serius memperhatikan keberadaan humas sebagai penopang dalam menjalankan tugas keseharian. Disinilah keberadaan humas (PR) betulbetul penting dan strategis dalam rangka menopang kerja polisi saat berinteraksi
9
dengan masyarakat. Keahlian menjalankan fungsi humas secara professional dari aparat kepolisian merupakan instrumen strategis untuk membangun komunikasi yang lebih sejajar dengan masyarakat, sehingga memudahkan terwujudnya kesamaan pengertian diantara mereka. Dalam menjalankan tugasnya tentu POLRI tidak mungkin berhasil menjalankan tugas untuk mencapai tujuannya tanpa dukungan masyarakat, oleh karena itu humas merupakan suatu bidang yang sangat luas menyangkut hubungan dengan berbagai pihak. Humas pada dasarnya tidak sama dengan sekedar Relations (hubungan) meskipun Personal Relation mempunyai peranan yang besar dalam kampanye humas. Fungsi humas di lembaga manapun termasuk POLRI mempunyai posisi strategis dimana humas kepolisian mendekatkan polisi dengan masyarakat. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengidentifikasi Peran Humas dalam meningkatkan citra kepolisian.
1.2
Pokok Permasalahan Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dari
penelitian ini adalah Bagaimana Peran Humas yang di jalankan dan ditetapkan Polri dalam meningkatkan citra kepolisian.
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang
dilakukan humas POLRI dalam meningkatkan citra kepolisian.
10
1.4.
Manfaat / Signifikasi Penelitian 1. Signifikasi Akademis Penelitian ini adalah suatu penelitian dibidang kehumasan yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran dan fungsi humas antara teori dan praktek dalam hal meningkatkan citra. 2. Signifikasi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada divisi Humas POLRI dalam menerapkan peran humas dalam meningkatkan citra.
11
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Komunikasi Organisasi
Komunikasi menurut Carl I. Hovland dapat didefinisikan sebagai berikut, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain. Definisi lain menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka1.
Pengertian komunikasi dalam praktik Public Relations pada dasarnya, menurut pengertian dan terminologi yang paling sederhana adalah komunikasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik antara komunikator dengan komunikan dalam lambang-lambang yang sama (komunikasi paradigmatik) Prinsip komunikasi dua arah dan timbal balik (paradigmatik) merupakan proses penyampaian suatu pesan dari seseorang atau kelompok untuk memberitahu atau dapat mengubah sikap, pendapat, perilaku kepada perorangan atau kelompok, baik berhadapan langsung secara lisan maupun tidak langsung, melalui media massa sebagai alat atau saluran penyampaian pesan (tool or
1
Dedy Mulyana. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, Hal. 62
11
12
channel) untuk menyampai target dalam proses komunikasi dua arah yang akan dicapai2.
Dari definisi diatas terlihat bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Terlebih lagi didalam suatu perusahaan, karena dengan adanya komunikasi maka akan terjadi interaksi antara semua karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Dengan berkomunikasi maka antar karyawan atau anggota dalam suatu organisasi dapat menciptakan persamaan pengertian mengenai informasi, ide, pemikiran, dan sikap dari masingmasing individu. Sehingga dapat terjalin komunikasi dua arah timbal balik yang baik.
Komunikasi organisasi menurut R. Wayne Pace dan Don F. Faules terbagi menjadi dua yaitu : definisi fungsional komunikasi organisasi dan definisi interpretif komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dalam fungsional dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan sebagian dari unit informasi tertentu , sedangkan komunikasi organisasi dalam interpretif dapat didefinisikan sebagai proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi3. Sedangkan komunikasi organisasi menurut Goldhaber yaitu komunikasi organiasasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu
2
Ibid. Hal. 21 R. Wayne Pace dan Don F. Faules. Komunikasi Organisasi Strategi Meningkat Kinerja Perusahaan, Remaja Rosdakarya. Bandung. 1999. hal 31-33 3
13
jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah4. Katz dan Khan juga mendefinisikan komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti didalam suatu organisasi. Menurut mereka organisasi adalh sebagai suatu system terbuka yang menerima energi dari lingkungannya dan mengubah energi ini menjadi produk atau servis dari sistem dan mengeluarkan produk atau servis ini kepada lingkungan5. Berdasarkan definisi diatas komunikasi organisasi suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh organisasi. Karena komunikasi organisasi merupakan penafsiran pesan dan sebagai penciptaan makna , dimana proses komunikasi ini saling berkaitan dengan semua anggota dalam suatu organisasi, sehingga terjadi pertukaran informasi dan rasa saling membantu antar setiap unit-unit yang merupakan bagian dari organisasi yang dapat meningkatkan produktifitas kerja, sehingga
dapat
menghasilkan
suatu
karya
yang
dapat
membanggakan
organisasinya dan tujuan dari organisasi tersebut akan dapat tercapai. Adapun empat arah formal aliran komunikasi yaitu : 1. Kominikasi kebawah, dalam sebuah organisasi berarti bahwa informansi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah.
4 5
Arni Muhammad. Komunikasi Organisasi Bumi Aksara. Jakarta. 1995. hal 67 Ibid. hal 66
14
2. Komunikasi keatas, dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ketingkat yang lebih tinggi (penyelia). 3. Komunikasi horizontal, terdiri dari penyampaian informasi diantar rekanrekan sewajat dalam unit kerja yang sama. 4.
Komunikasi lintas saluran, dalam kebanyakan organisasi muncul keinginan pegawai untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional dengan menduduki posisi atasan maupun bawahan mereka6.
2.2 Pengertian Humas Definisi public relations menurut institu of public relations (IPR) adalah : “Praktik PR adalah usaha yang direncanakan serta dilakukan secara kontinu untuk menciptakan dan menjaga nama baik (good will) dan kesepahaman bersama antara suatu organisasi dengan publiknya “7 Inti dari definisi tersebut diatas adalah konsep bahwa PR haruslah direncanakan. Itu merupakan proses yang dipikirkan secara matang dan hati-hati. Proses tersebut juga merupakan aktifitas yang dilakukan secara terus menerus. Aktifitas disini adalah suatu usaha untuk menciptakan dan menjaga proses kesepahaman bersama tersebut. Secara konsepsi, Public Relations adalah salah satu sub bidang ilmu komunikasi, kendati secara praktis komunikasi adalah back bone (tulang
6
R. Wayne Race & Don. F. Faules. Komunikasi Organisasi Strategi Meningkat Kinerja Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000. Hal 184-197 7 Anne Gregory. Perencanaan Dan Manajemen Kampanye Public Relation. Erlangga. Jakarta. Hal. 2
15
punggung) kegiatan PR. Konsep lainnya dari PR adalah sebagai “jembatan komunikasi” antara perusahaan atau organisasi dengan publicnya, terutama munculnya mutual inder standing (saling pengertian0 antara perusahaan dengan publicnya. Salah satu definisi menyebutkan, bahwa public relations adalah metode komunikasi yang untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama.8 Definisi lain adalah definisi yang dikeluarkan oleh “Public Relations News” yaitu Public Relations adalah fungsi manejemen yang melakukan fungsi evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengindentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau sebuah perusahaan terhadap publicnya, menyusun rencana serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik.9 Komunikasi yang efektif adalah dasar dari kegiatan humas dimana pelaksanaannya dilakukan guna melayani keinginan masyarakat. Dengan jalan memberikan layanan demikian humas mengatakan keinginan perusahaan dengan masyarakat sehingga dapat terwujud saling pengertian. Dalam bukunya Public Relations, Edward L. Bernays mendefinisikan humas dalam tiga arti, yaitu (1) penerangan kepada masyarakat, (2) persuasi untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat, (3) usaha untuk mengintegrasikan
8
Elvinaro Ardianto. Public Relation Suatu Pendekatan Praktis. PT. Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2004. Hal 4 9 Danny Grinwold. Public Relations News. International Public Relations Weekly for Executives. Umum Graffiti. 1994. Hal 07
16
sikap dan perbuatan suatu badan dengan sikap perbuatan suatu masyarakat dan sebaliknya.10 Sedangkan definisi lain menurut Marston, public relations adalah seni untuk membuat perusahaan anda disukai dan dihormati oleh para karyawan, konsumen, dan para penyalurnya.11 Kata kunci disini adalah “disukai “ dengan membuat perusahaan disukai oleh karyawan, konsumen dan penyalurnya maka perusahaan akan terhindar dari sasaran kemarahan. Merangkum definisi para ahli diatas tentang humas, walaupun berbedabeda namun ada beberapa kesamaan pokok pikiran, yaitu : 1. Public Relations merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian dan citra yang baik dari public atau masyarakat. 2. Sasaran Public Relations adalah menciptakan opini public yang favourable dan menguntungkan semua pihak. 3. Public Relations adalah unsur yang cukup penting dalam mendukung manajemen untuk mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau lembaga. 4. Public Relations adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan yang harmonis, saling mempercayai, dan menciptakan citra yang positif.12
10
Rachmadi. Public Relations Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Umum. 1996) Hal. 19 11 Rhenald Kasali. Manajemen Public Relations. Pustaka Umum Grafiti. Jakarta. 1994. hal 6 12 Rosady Ruslan. Kampanye Public Relations. Rajawali Pers. Jakarta. 1995. hal 08
17
2.3 Fungsi Humas Berbicara fungsi berarti berbicara masalah kegunaan humas dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga Public Relations mempunyai fungsi timbal balik, keluar dan kedalam. Keluar, ia harus mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran masyarakat yang positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi atau lembaganya. Kedalam, ia berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif (kurang menguntungkan) dalam masyarakat sebelum suatu tindakan atau kebijakan itu dijalankan. Menurut F. Rachmadi fungsi humas yang utama adalah menyelenggarakan hubungan dengan publiknya guna memperoleh dukungan dan disukai publik adalah: (1) kemampuan mengamati dan menganalisis problem, (2) kemampuan menarik perhatian, (3) kemampuan mempengaruhi opini, (4) kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling percaya.13 Sedangkan
fungsi
intelejensi
PR
pada
dasarnya
adalah
proses
pengidentifikasian mengenai kejadian dan perkembangan yang mungkin mempengaruhi hubungan organisasi dengan masyarakat. Proses ini dapat berlangsung secara aktif dan pasif.14 Dua fungsi Public Relations yakni fungsikonstruktif dan fungsi korektif, adalah:
13
Elvinaro Ardianto. Public Relations Suatu Pendekatan Praktis. (Pustaka Bani Quraisy 2004). hal 21 14 Ibid. hal 22
18
1. Fungsi Konstruktif Fungsi ini sebagai “perata jalan “. Jadi humas merupakan “garda” terdepan yang di belakangnya terdiri dari “rombongan” tujuan-tujuan perusahaan. Ada tujuan marketing, tujuan produksi, tujuan personalia dan sebagainya. Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi atau lembaga, humas mempersiapkan “mental” organisasi untuk memahami kepentingan
publik, humas
mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen, humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik organisasi atau lembaga yang diwakilinya. 2. Fungsi Korektif Fungsi korektif berperan sebagai “pemadam kebakaran” yakni apabila api sudah terlanjur menjalar dan membakar organisasi atau lembaga, maka peranan yang dapat dimainkan oleh humas adalah memadamkan api tersebut. Apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah-masalah (krisis) dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut.15 Menurut Kogan, fungsi pokok Public Relations adalah fungsi manajemen, sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat, menyelaraskan kebijakan
15
Djanalis Djanaid. Public Relations, Teori Dan Praktik. 1993. Hal 28
19
organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat.16 Sementara Cutlip dan Center mengatakan bahwa fungsi PR meliputi halhal sebagai berikut: 1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Menciptakan
komunikasi
dua
arah
secara
timbal
balik
dengan
menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada perusahaan. 3. Melayani keiginan publik dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum. 4. Membina hubungan secara harmonis antar organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal.17 Kalau dipaparkan secara rinci, empat fungsi utama Public Relations adalah: Pertama, bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan, prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik. Kedua, sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan publik eksternal. Ketiga, peranan back up management bahwa fungsi public relations melekat pada fungsi manajemen, berarti ia tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Keempat, menciptakan citra perusahaan atau lembaga (corporate image) yang merupakan tujuan akhir dari suatu aktifitas program kerja PR campaign, baik untuk keperluan publikasi maupun promosi.18
16
Elvinaro Ardianto. Public Relations Suatu Pendekatan Praktis. Pustaka Bumi Quraisy. Bandung. 2004. hal 21 17 Frida Kusumastuti. Dasar-dasar Humas. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hal 23 18 Rosady Ruslan. Kampanye Public Relations. Rajawali Pers. 1995. hal 11
20
Dari fungsi humas seperti yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa
fungsi
utama
humas
adalah
menumbuhkan
dan
mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga atau organisasi.
2.4 Tugas Humas
Tugas public relation secara umum adalah menyampaikan pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tertulis atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat (publik) memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi perusahaan atau lembaganya, tujuan dan kegiatannya.
Melakukan studi dan analisis atau reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan perusahaan, termasuk segala macam pendapat publik yang mempengaruhi perusahaan, memberi informasi kepada pejabat (eksekutif) tentang publik acceptance dan non acceptance atau cara-cara dan pelayanan perusahaan kepada perusahaan.
Menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dalam membarikan pelayanan yang mengesankan dan memuaskan publik.
21
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas humas adalah :
a. Menciptakan dan memelihara suatu citra yang baik dan tepat atas organisasi, baik itu yang berkenaan dengan kebijakan, produk, jasa, maupun dengan para personilnya. b. Memantau pendapat umum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
citra,
kegiatan,
reputasi
maupun
kepentingan-kepentingan
organisasi dan menyampaikan setiap informasi yang penting ini langsung kepada pihak manajemen atau pimpinan untuk di tanggapi atau ditindak lanjuti. c. memberi nasihat atau
masukan kepada pihak manajemen mengenai
berbagai masalah komunikasi yang penting, berikut berbagai teknik untuk mengatasinya. d. Menyediakan berbagai informasi kepada khalayak, perihal kebijakan organisasi, kegiatan, produk, jasa dan personalia selengkap mungkin demi menciptakan suatu pengetahuan yang maksimal dalam rangka menjangkau kepentingan khalayak.19
Humas dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan media sebagai alat untuk menyampaikan informasi perusahaan atau instansi, begitu pula dengan kegiatan humas yang menyangkut publisitas.
Adapun ruang lingkup tugas PR dalam sebuah organisasi atau perusahaan antara lain meliputi aktivitas : 19
Frank Jefkins. Public Relations. Erlangga. Jakarta. 1992. hal 28
22
a. Membina hubungan ke dalam (publik internal)
Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dan unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang PR harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di masyarakat, sebelum kebijakan itu di jalankan oleh organisasi.
b. Membina hubungan keluar (publik external)
Yang di maksud publik eksternal adalah masyarakat. Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya.
2.5 Peran Humas
Menurut Dozeir D.M Peranan petugas humas atau praktisi humas menjadi salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi humas dan komunikasi organisasi. Peran humas dapat dibedakan menjadi dua, yakni peranan manajerial (communication maneger role) dan peranan teknis (communication technician role). Peranan manajerial dikenal dengan peranan di tingkat manajemen dapat diuraikan menjadi empat peranan, yakni
expert presciber communication,
communication fasilitator, dan problem solving process facilitator.
23
Dari penjelasan diatas, Menurut Dozeir & Broom,1995 peranan Public Relation dalam suatu organisasi dapat dibagi empat karegori yaitu ;
1. Penasehat Ahli (Expert preciber)
Seorang praktisi pakar public Relation yang berpengalaman dan memikili kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Hubungan praktisi PR dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara dokter dengan pasiennya. Artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari pakar PR tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan PR yang tengah dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan.
2. Fasilitator komunikasi (Communication Fasilitator)
Dalam hai ini praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak lain, seorang PR juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.
24
3. Fasilitator proses pemecahan masalah (Problem solving process facilitator)
Peranan PR dalam proses pemecahan masalah PR ini merupakan bagian dari tim manajemen, hal ini di maksud untuk membantu pimpinan organisai baik sebagai penasihat (advisor) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional.
4. Teknisi Komunikasi (Communication technician)
Berbeda dengan tiga peranan praktisi PR professional sebelumnya yang terkait serta dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peranan ini menjadikan praktisi PR sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan method of communication in organization. Sedangkan kebijakan dan keputusan teknik komunikasi mana yang digunakan bukan merupakan keputusan petugas humas, melainkan keputusan manajemen dan petugas humas yang melaksanakannya. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingakat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ke tingkat atasan. Hal yang sama juga berlaku pada arus dan media komunikasi antara satu level,
25
misalnya komunikasi antar karyawan satu departemen dengan lainnya (employee relation and communications media model).20
Dari keempat peranan public relation tersebut, dapat terlihat mana yang berperan dan berfungsi pada tingkat manajerial, keterampilan hubungan antar individu (human relation skill) dan keterampilan teknis (technical skill) dalam manejemen humas.
Kedudukan PR dalam struktur mamajemen yang efektif adalah seorang PR berada di leher perusahan. Penempatan posisi manajer PR di leher perusahaan ini guna memungkinkannya berhubungan dengan pucuk pimpinan dan memberikan pelayanan kepada seluruh divisi fungsional dalam organisasi.
Dalam
sebuah
perusahaan
atau
organisasi,
bagian-bagian
dalam
perusahaan itu saling berhubungan. Maka jika ada satu system yang jatuh maka system lainnya pun
akan berpengaruh, Konsep sistem berpengaruh pada
pengaturan bagian-bagian, hubungan antara bagian-bagian dan dinamika hubungan tersebut yang menumbuhkan kesaruan atau keseluruhan.
Inti dari pemahaman teori system ini adalah “setiap bagian berpengaruh pada keseluruhan” atau sesuatu tidak dapat ada tanpa keberadaan yang lain. Ketika organisasi di pandang sebagai sebuah system social maka seluruh aspek harus diperhatikan atau di anggap penting. Sebuah organisasi tidak dapat hanya menganggap penting masalah struktur dan job description saja tetapi juga harus 20
Rosadi Ruslan, Management Public Relation dan Media Komunikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998.
26
memperhatikan masalah perilaku, sikap, fungsi dan peran, moralitas serta kepribadian dari seluruh sub sistem yang ada.
Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer. Pembuatan keputusan (decision making) menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah.
Jenis-jenis Pekerjaan seorang manajer Humas
a. Menyusun serta mendistribusikan sebuah berita(news release), foto-foto dan berbagai artikel untuk konsumsi media massa. b.
Mengorganisasikan konferensi pers, acara-acara resepsi dan kunjungan kalangan media massa ke organisasi atau perusahaan.
c. Menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi utama bagi kalangan media massa. d. Mengatur acara wawancara antara kalangan pers (media cetak), radio dan televisi dengan pihak manajemen. e. Memberikan penerangan singkat kepada fotografer, serta membentuk dan mengelola sebuah perpustakaan foto. f. Mempersiapkan
berbagai
bentuk
instrumen
audio-visual,
seperti
menyusun lembaran-lembaran slide untuk presentasi dan kaset rekaman video, termasuk melaksanakan distribusi, penyusunan katalog, pameran dan pemeliharaannya. g. Mempersiapkan dan memelihara berbagai bentuk identitas perusahaan seperti logo perusahaan, berikut segenap komposisi warna, tipografi dan
27
hiasannya, pengaturan jenis kendaraan-kendaraan dinas, pakaian seragam para pegawai dan sebagainya. h. Mengelola hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kunjungan seperti fasilitas penerbangan/pelayaran, pengurusan tiket, persiapan akomodasi, tur, dan sebagainya. i. Mengikuti rapat-rapat penting yang diselenggarakan oleh dewan direksi dan pemimpin perusahaan, serta rapat-rapat terbatas yang diadakan oleh kepala departemen produksi, pemasaran, penjualan, dan lain-lain. j. Berhubungan baik dengan kalangan birokrat. k. Mengatur penyelenggaraan acara-acara resmi, misalnya acara peresmian bangunan baru, termasuk mengatur para tokoh penting, tamu undangan dan kalangan media massa yang datang meliput. l. Mengorganisasikan
berbagai
umapan-balik
dari
berbagai
sumber
informasi, mulai dari kliping Koran/majalah, berita-berita radio dan televisi, serta memantau berbagai bentuk laporan dari luar. m. Menganalisis umpan balik dan mengevaluasi hasil dari up[aya untuk mencapai suatu tujuan.21
21
Opcit. 33-36
28
2.6 Humas Pemerintah22
Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersil) adalah tidak adanya unsur komersil walaupun Humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan
publikasi,
promosi,
dan periklanan.
Humas
pemerintah
lebih
menekankan pada public services atau demi meningkatkan pelayanan umum.
Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan serta aktivitas dalam melaksanakan tugas atau kewajibankewajiban kepemerintahannya. Menurut John D. Millett dalam bukunya, Management in public Sevice the Quest for Effective Performance, artinya Humas /PR dalam dinas instansi/lembaga pemerintah terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya yaitu:
1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration) 2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa yang sebaiknya dilakukan instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what si should desire).
22
Rosadi Ruslan. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Rajawali Pers. 2003. Jakarta. hal 325-325
29
3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official). 4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing and obout what an agency is doing).
Menurut Dimock dan Koeing (1987), pada umumnya tugas-tugas dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan yaitu antara lain:
1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut. 2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, social, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional. 3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara dan dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajikannya masing-masing.
Sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok Humas adalah bertindak sebgai komunikator, membantu (back up) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/ lembaga kepemeritahan bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik hingga menciptakan citra serta opini
30
masyarakat yang menguntungkan. Secara
garis besarnya humas mempunyai
peran ganda: yaitu fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijakan instansi/lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.
Fungsi pokok Humas Pemerintah Indonesia pada dasarnya antara lain:
a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah. b. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan peran atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat. c. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dan menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak. d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengaman kan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Jadi peran taktis dan strategis kehumasan pemerintah tersebut menyangkut beberapa hal :
31
a. Tugas secara taktis dalam jangka pendek, humas berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan kemudian memotivasi atau mempengaruhi opini masyarakat dengan usaha untuk “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan sasaran instansi/lembaga yang diwakili. b. Tugas strategis (jangka panjang) Humas, yakni berperan serta secara aktif dalam
proses
pengambil
keputusan
(desicion
making
process),
memberiakan sumbangsaran, gagasan dan hingga ide-ide cemerlang serta kreatif dalam menyukseskan program kerja lembaga instansi/lembaga yang bersangkutan dan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir bagaimana upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang positisf.
34
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Sifat Penelitian
Pada penulisan skripsi ini sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sifat ini hanya terbatas pada bahasan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiswa secara objektif atau sebagaimana adanya bersifat mengungkap fakta, dinama hasil penelitian tersebut menekan pada pemberian gambaran secara objektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.1
Penelitian deskriptif ditujukan untuk :
1. Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. 2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku. 3. Membuat perbandingan atau evaluasi. 4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.2
1
Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University. Jogjakarta. 1985. hal 131 2 Jalaludin Rahmat. Metode Penelitian Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung 2000. hal 25
34
35
3.2 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode studi kasus, dimana teknik penelitian ini berguna untuk menyelidiki gejala actual, dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antar gejala dan konteksnya tidak tergambar jelas dan menggunakan sumber fakta ganda.3
Metode penelitian ini merupakan strategi yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkanaan dengan how (bagaimana) atau why (mengapa) dimana peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana focus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata.4
3.3 Nara sumber
Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat maka dalam penelitian ini , peneliti akan mewawancarai 3 orang yang berkompeten dalam bidangnya yakni Kasubag perencanaan KP.Drs Sonny, Kabid fungsi Kompol Henny SL,S.sos, Kompol Junaedi BSC. Alasannnya karena sebagai pejabat humas tentunya beliaulah yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang humas, sehingga beliau mengetahui secara persis tentang peran dan fungsi
3
Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta 1997. hal 46-47 4 Robert K. Yin. Studi Kasus : Desain Dan Metode. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hal 1
36
yang telah dijalankan sebagai seorang pejabat humas pemerintah khususnya Polri.
3.4 Definisi konsep
Adapun konsep yang akan dikaji disini adalah :
3.4.1. Definisi Peran Humas
Peran humas adalah keikutsertaan atau keterlibatan seorang praktisi PR disuatu perusahaan untuk ikut mendukung tercapainya tujuan perusahaan dengan melakukan tugas-tugas serta perannya sebagai seorang praktisi PR.
1. Penasehat ahli (expert prescriber)
Humas membantu manajemen dengan pengalaman dan keterampilan meraka untuk mencari solusi bagi penyelesaiaan masalah yang dihadapi organisasi.
2. Fasilitator komunikasi (communication facilitator)
Praktisi humas membantu manajemen dengan menciptakan kesempatankesempatan untuk mendengar apa kata publik dan menciptakan peluang agar publik mendengar apa yang diharapkan oleh pihak manajemen.
37
3. Fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process fasilitator)
Praktisi humas membantu kerja manajemen melalui kerjasama dengan bagian lain dalam organisasi untuk menemukan pemecahan masalah yang memuaskan bagi masalah humas.
4. Teknisi komunikasi (communication technician)
Kebanyakan praktisi humas hanya menyediakan layanan teknis komunikasi, khususnya jurnalistik yang berkaitan dengan menulis news letter, press release, membuka website dan email serta menghubungi media.
3.5. Fokus Penelitian 3.5.1. Peran humas
Adapun focus penelitiaannya adalah peran apa yang telah dijalankan oleh humas di lembaga pemerintah, apakah sebagai :
1. Penasehat ahli a. Menbentuk pihak manajemen dalam mencarikan solusi dan penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. b. Memberikan sumbang saran kepada manajemen berkenaan dengan masalah hubungan dengan publiknya.
38
2. Fasilitator komunikasi a. Membantu pihak manajemen untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh publiknya dengan membuat acara dialog interaktif. b. Membuat
sarana
atau
media
untuk
menampung
aspirasi
masyarakat. c. Seorang PR berperan sebagai mediator 3. Fasilitator proses pemecahan masalah a. Memberi nasehat atau masukan kepada pihak manajemen mengenai berbagai masalah komunikasi yang penting berikut berbagai teknik mengatasinya. b. Memantau pendapat umum mengenai segala sesuatu yang berkaitann
dengan
citra,
kegiatan
maupun
reputasi
dan
menyampaikan setiap informasi yang penting langsung kepada pihak manajemen tertinggi untuk di tanggapi atau di tindaklanjuti. c. Mengadakan pelatihan kehumasan untuk staff humas. 4. Teknisi Komunikasi (communication Technician) a. Mengorganisasikan konfrensi press. b. Menyusun serta mendistribusikan press release untuk kalangan media. c. Menulis dan membuat bahan-bahan cetakan profil, pamplet, brosur&leaflet d. Mengatur acara wawancara antar kalangan pers, radio dan tv.
39
3.6.Teknik Analisa Data
Analisa data ini menggunakan teknik analisa data trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang ada diluar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.5
Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis data di lapangan secara konsisten dan berulang dengan merujuk pada pernyataan penelitian. Hal ini diupayakan agar setiap tahap pengumpulan terpadu oleh focus yang jelas sehingga observasi dan interview selanjutnya makin terfokus dam menyempit dan mendalam. Analisa data ini nerupakan proses penederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan.
Dalam teknik ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tetang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
5
330
Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2004. hal
40
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan
menengah
atau
tinggi,
orang
berada
dan
arang
pemerintahan. 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian pada era reformasi Mencermati perkembangan kedudukan tugas dan fungsi kepolisian dari zaman penjajahan hingga zaman orde baru tersirat adanya pergeseran visi, misi dan tujuan kepolisian. Pergeseran tersebut utamanya disebabkan oleh kedudukan dan peran kepolisian dalam sistim politik negara yang memberikan beban pada kepolisian sebagai alat kekuasaan, yang jelas bertentangan dengan visi, misi dan tujuan kepolisian secara universal. Tujuan menangkal bahaya, memberikan pelayanan dan pengayoman untuk mencapai ketertiban dan ketentraman serta memberikan jaminan terhadap tegaknya kebenaran dan keadilan menjadi terabaikan. Pada akhirnya kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tidak profesional dan jauh dari masyarakat. Karena itu sesuai dengan tuntutan masyarakat kedudukan Polri lepas dari struktur TNI dan langsung dibawah Presiden. Sejalan dengan tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan reformasi, maka berdasarkan instruksi Presiden No. 3 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara RI dan ABRI, secara bertahap dilakukan langkah-langkah dalam rangka reformasi Polri dengan memisahkan organisasi Polri dari ABRI sejak
41
42
tanggal 1 April 1999 dan menempatkan sistim operasional Polri pada Departemen Hankam. Pelaksanaan Reformasi Polri tersebut merupakan momentum yang wajib ditindaklanjuti oleh Polri untuk merumuskan kembali kedudukan, tugas dan peran Polri yang sesuai aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani. Dalam era reformasi, penyelenggaraan negara harus menganut paradigma baru : 1. Supremasi hukum 2. Demokratisasi 3. Transparansi 4. Moral dan etika 5. Hak asasi manusia 6. Keadilan Paradigma tersebut sekaligus merupakan tantangan dalam upaya pemolisian dimasa depan yang harus diakomodasikan secara struktural, instrumental dan kulural. Aspek Integral Reformasi Polri Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam reformasi memerlukan penyesuaian dan perubahan aspek struktural, instrumental dan kultural dengan paradigma baru reformasi dan tantangan tugas masa depan. Hal tersebut berkaitan dengan jatidiri organisasi (struktural), jatidiri fungsi, otonomi kewenangan dan kompetensi (instrumental) serta jatidiri
43
sikap dan perilaku kepolisian (perorangan dan satuan) yang tercermin dari budaya pelayanan kepolisian. Jatidiri dan organisasi yang terkesan militeristik yang terlihat dalam sikap dan prosedur pelayanan yang kaku, kualitas rata-rata Bintara dan Tamtama Polri yang lebih rendah dari anggota masyarakat umum, sikap dan metode kerja seragam yang kurang memenuhi kebutuhan khas masyarakat lokal, orientasi kerja yang hanya karena perintah atasan, bukan karena kebutuhan masyarakat dan kekurang mandirian lembaga akibat intervensi lembaga eksternal di luar Sistem Peradilan Pidana memerlukan perubahan menuju kepada jatidiri sebagai abdi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa (pasal 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri. Pasal 2 : (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
4.1.2 Gambaran umum humas Polri Dalam struktur organisasi polri divisi Humas atau disingkat div Humas adalah unsur pelaksana staf khusus polri yang berada dibawah dan
44
bertanggung jawab kepada kapolri, dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali wakapolri. Dalam tugas kesehariannya dalam Div Humas bertugas membina dan meyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat dalam lingkungan polri. Dalam melaksanakan tugasnya div humas menyelenggarakan fungsi : 1.
Pembinaan fungsi humas 1. Perumusan / pengembangan sistem dan metode termasuk petunjukpetunjuk pelaksanaan fungsi div humas. 2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin pelaksanaan fungsi div humas. 3. Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan
penempatan/pembinaan
karier
personal
pengembang fungsi humas. 4. Pengumpulan, pengelolaan dan pengkajian serta statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi pengembang fungsi humas. 2.
Perumusan, penyimpanan dan penyelenggaraan kerjasama dengan mitra terkait dalam bidang hubungan masyarakat.
3.
Penyelenggaraan penerangan umum untuk membentuk opini bagi kepentingan pelaksanaan tugas polri.
4.
Penyelenggaraan penerangan satuan.
5.
Penyelenggaraan produksi dan dokumentasi hubungan masyarakat.
45
4.1.2. Rincian Tugas Divisi Humas Polri 1.
Kadiv humas polri a.
Kadiv humas polri berkedudukan di bawah kapolri dan bertanggung jawab kepada kapolri, dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali wakapolri.
b.
Kadiv
humas
polri
bertugas
memimpin,
membina
dan
mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dilingkungan divhumas polri dalam penyelenggaraan fungsi humas di seluruh jajaran
polri,
serta
memberikan
saran
pertimbangan
dan
melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk kapolri. Kadiv humas polri dibantu oleh wakadiv humas polri. 2.
Wakadiv humas polri a.
Wakadiv humas polri adalah pembantu utama kadivhumas polri yang bertanggung jawab kepada kadivhumas polri.
b.
Wakadiv
humas
bertugas
membantu
kadiv
humas
dalam
melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam lingkungan divhumas menggantikan
kadivhumas
dalam
hal
berhalangan
serta
melaksanakan tugas lain sesuai perintah kadivhumas. 3.
Kabagrenmin a.
Kabagrenmin adalah pembantu utama dan bertanggung jawab kepada kadivhumas/wakadivhumas polri dibidang perencanaan dan administrasi dilingkungan divhumas polri.
46
b.
Kabagrenmin bertugas dalam hal : 1) Menyusun dan menyiapkan perencanaan umum dan anggaran. 2) Melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
program
anggaran. 3) Menganev pelaksanan renja dan anggaran. 4) Menginstruksikan
untuk
mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan data. 5) Merumuskan, menyusun dan menganev sismet. 6) Menyelenggarakan perencanaan dan administrasi operasi kehumasan. 7) Menyelenggarakan perencanaan pelatihan fungsi kehumasan. 8) Menyusun,
merumuskan
dan
meningkatkan
profesi
kehumasan. 9) Melaksanakan pengawasan dan menganev pelaksanaan fungsi kehumasan. 10) Melaksanakan pembinaan personil dan logistik, pelayanan ketatausahaan serta melaksanakan pembinaan keuangan. 11) Mengkonsep surat-surat dinas yang sifatnya urgen. 4.
Kabid Pensat a.
Kabid pensat adalah pembantu utama dan bertanggung jawab kepada kadiv/wakadiv humas polri dibidang penerangan satuan.
b.
Kabid pensat bertugas dalam hal :
47
1) Membuat laporan bulanan, anev renja pensat dan rencana kerja tahun berikutnya, diserahkan kepada kabagrenmin untuk bahan penyusunan laporan bulanan divhumas, anev renja divhumas dan rencana kerja divhumas. 2) Menyusun rencana kegiatan, rencana materiil dan rencana biaya pada bid pensat untuk diserahkan kepada kabag renmin divhumas polri. 3) Kabid pensat melaksanakan pembinaan terhadap personel bid pensat dan melaporkan kepada kadivhumas dan wakadivhumas serta memberikan masukan kepada kabag renmin tentang hasil pembinaannya. 4) Melaksanakan koordinasi dengan bid penum, bid prodok maupun fungsi lain tentang opini dan issue yang berkembang sebagai bahan bagi produk penerbitan dalam upaya counter ke dalam. 5) Bekerjasama dengan kabid polri membuat film/video sebagai bahan penerangan masukan. 6) Menyusun/membuat pembentukan
opini
produk-produk
penerbitan
ke
penyampaian
dalam
dan
untuk info
kebijaksanaan/petunjuk pimpinan polri, pemerintahan maupun info lain. 7) Melaksanakan monitorin dan aktif mencari feed back tentang produk-produk penerbitan yang telah dikirim.
48
8) Melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap produk-produk penerbitan yang dihasilkan oleh fungsi humas satwil dan melaksanakan koreksi/perbaikan. 9) Melaksankan koordinasi dengan kabid penum mengenai materi penerangan internal yang perlu ditampilkan, keperluan dukungan dikoordinasikan dengan kabagrenmin dan bensat atas petunjuk kadivhumas. 5.
Kabid Prodok a.
Kabid prodok sebagai pembantu utama dan bertanggung jawab kepada kadiv/wakadivhumas polri.
b.
Kabid prodok bertugas melaksanakan produksi dan dokumentasi terhadap kegiatan pimpinan polri dan kegiatan kepolisian lainnya, termasuk peliputan dan produk bantuan teknis.
6.
Kabid Penum a.
Kabid penum sebagai pembantu utama dan bertanggung jawab kepada kadiv/wakadivhumas polri.
b.
Kabid penum bertugas dalam hal : 1) Menyiapkan materi dalam rangka pembentuk opini dan kontra opini masyarakat. 2) Melaksanakan pengawasan, mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pembentukan opini publik. 3) Melakukan pengawasan/evaluasi pelaksanaan piket monitoring berita menonjol yang berkaitan dengan tugas polri.
49
4) Melaksanakan penggalangan dengan wartawan di lingkungan mabes polri. 5) Merencanakan kegiatan penggalangan dengan media pers. 6) Menyiapkan rencana pelatihan wartawan unit polri. 7) Menginstruksikan untuk penghimpunan, penyusunan data dan informasi aktual tentang polri. 8) Menyelenggarakan
publikasi/menyebarluaskan
informasi/
pelayanan pers tentang kegiatan polri melalui : 1. Siaran pers/keterangan pers 2. Jumpa pers 3. Wawancara pers (eksklusif) 4. Talk show melalui media tv/radio 5. Press tour/embadit/penyertaan media 6. Door stop/pencegatan 7. Pertemuan berkala dengan pers (coffee morning) 9) Menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perorangan/kelompok dalam bentuk unjuk rasa/ audiensi/surat. 10) Mengkonsep
hak
jawab/koreksi/sanggahan/tegoran/somasi
kepada media pers berkaitan dengan pemberitaan yang merugikan polri. 7.
Kabid Mitra a.
Kabid Mitra sebagai pembantu utama dan bertanggung jawab kepada kadiv/wakadiv humas polri.
50
b.
Kabid Mitra berugas melaksanakan kerjasama dengan badan-badan kehumasan didalam dan diluar negeri sesuai dengan ketentuan dan sistim pembinaan kehumasan antara lain : 1) Menyelenggarakan kegiatan Bakohumas dilingkungan polri yang disesuaikan dengan permasalahan/isu aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas polri. 2) Melaksanakan
pertemuan
dengan
para
tokoh
agama,
masyarakat dan para ilmuwan. 3) Menyiapkan bahan/materi pimpinan dalam kegiatan kajian ilmiah. 4) Membuat artikel di media cetak atas saran dan perintah pimpian polri dalam rangka penciptaan opini publik yang positif. 5) Menyelenggarakan kegiatan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri sebagai bahan pencarian data dan informasi. 6) Bertanggung jawab dalam penerbitan dan memperpanjang surat perijinan shooting sinetron, film dan iklan atas permintaan pihak proction house. 7) Membuat saran dan masukan kepada pimpinan mengenai masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas polri dilapangan.
51
8.
Bensat a. Bendahara Satker disingkat Bensatker adalah jabatan fungsional yang merupakan unsur pelayanan pada tingkat satuan kerja (satker) yang berada langsung dibawah kepala satuan kerja (kasatker). b. Bensatker
bertugas
membantu
kasatker
dalam
rangka
menyelenggarakan pelayanan keuangan ditingkat satker yang meliputi
:
menerima,
menyimpan
dan
membayar
atau
menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
4.2. Hasil Penelitian Berdasakan struktur organisasi letak kedudukan humas polri berada langsung dibawah kapolri, sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana, melalui hasil wawancara penulis dengan kasubag perencanaan yaitu Bapak Sonny S, beliau menjelaskan : “Bahwa divisi humas polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi kehumasan yang meliputi kegiatan penerangan umum, penerangan satuan, produksi bahan penerangan, dokumentasi dan penelitian, agar tercipta opini publik yang positif dan menguntungkan.” Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah adalah tidak adanya unsur komersil walaupun humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Hanya saja humas pemerintah lebih menekankan pada public services atau demi meningkatkan pelayanan umum.
52
Sebagaimana diketahui, selain bertindak sebagai komunikator tugas pokok humas adalah membantu (back up) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga pemerintah yang bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan. Berkenaan dengan hubungan publik hubungan media dan perusahaan merupakan alat pendukung untuk kepentingan publikasi berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik. Menurut Bapak Drs. Sonny ; “Banyak hal yang telah dilakukan Humas Polri dalam membina hubungan dengan media diantaranya adalah mengadakan jumpa pers secara rutin, mengadakan kegiatan frendly games menjelang peringatan hari besar Polri, jumpa pers akhir tahun, press tour dengan mengunjungi POL AIR & AKPOL, buka puasa bersama dengan wartawan dan pimpinan Polri, memberikan ucapan selamat untuk hari jadi media partnershipnya Polri atau biasanya kami suka mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan-pimpinan media massa”. 4.2.1. Peran Public Relation 1.
Penasihat ahli (Expert Presertiber) Seperti yang telah di jelaskan pada teori yang ada bahwa dalam perannya
sebagai penasihat ahli PR harus dapat membantu tim manajemen dengan pengalaman dan keterampilan dengan memberikan solusi bagi penyelesaian masalah yang di hadapi oleh organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Kasubag Fungsi, Ibu Henny S.L, menjelaskan ”Pada dasarnya Humas Polri tetap menjalankan perannya sebagai penasehat ahli namun peran ini lebih mengarah kepada memberikan laporanlaporan tentang isu-isu yang sedang berkembang dimasyarakat khususnya yang berkaitan dengan polri.”
53
Sebagai penasehat ahli humas harus mampu memberikan saran atau usulan untuk memecahkan dan mengatasi persoalan yang sedang dihadapi instansi yang bersangkutan dalam hal ini pihak manajemen harus bertindak pasif dalam menerima semua saran yang diberikan humas. Namun, penjelasan Ibu Henny SL. “tugas Polri dalam hal sebagai penasehat ahli pada dasarnya adalah memantau isu-isu atau opini yang sedang berkembang saat ini sebatas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan opini negatif dan positif yang kemudian dilaporkan ke Kapolri untuk diketahui. Sebagai contoh penanganan kasus Tommy Soeharto, selama ini masyarakat beranggapan polisi bekerja sangat lambat hingga Tommy tak tertangkap, padahal masyarakat tidak tahu betapa susahnya mengusut kasus tersebut, sehingga anggapan masyarakat tadi berdampak pada image atau citra buruk polri. Dengan didampingi Humas Kapolri berusaha mencoba memberikan keterangan-keterangan tentang kasus tersebut. Menurut penjelasan Ka. Bid Penum, Junaedi tentang peran humas sebagai penasehat ahli “Kalau humas dibilang sebagai penasehat ahli rasanya ….. saya pikir tidak, karena humas aja dipilih oleh Kapolri tapi kalo sekedar memberikan masukkan kepada Kapolri…. Iya. Karena kalau yang tugasnya menasehati Kapolri ada bagiannya lagi… yaitu SAHLI (Staf Ahli), Tugas Sahli adalah menjadi penasehat Polri untuk membantu Kapolri dalam menangani segala permasalahan yang ada di lingkungan Polri. Oleh karena itu SAHLI ini terdiri dari orang-orang yang pakar di bidangnya masing-masing, sehingga bisa memberikan masukkan atau solusi yang tepat untuk permasalahan Polri. Sebagai contoh Adrianum Meliala (pakar kriminolog UI), Awaludin Jamil (mantan Kapolri), Ketua PWI, dll. Jadi.. kalo Humas dibilang sebagai penasehat ahli Kapolri, saya pikir tidak. Pada prinsipnya, secara struktural fungsi Humas / PR dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Fungsi
54
kehumasan dapat berhasil secara optimal apabila berada langsung dibawah pimpinan tertinggi (pengambil keputusan) pada organisasi / instansi bersangkutan. Berdasarkan wawancara menurut Bapak Junaedi. “ posisi Humas Polri agak sedikit aneh karena meskipun ada di bawah Humas bisa masuk kesemua satker Polri termasuk Kapolri, namun posisi Sahli berada langsung di bawah Kapolri”. Untuk penanganan masalah opini yang berkaitan dengan Polri ke depan humas sangat berkompeten menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi dan peran Polri dalam menangani berbagai masalah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Humas Polri tidak menjalankan peran sebagai penasehat ahli karena untuk peran tersebut Kapolri dibantu oleh Staf Ahli (SAHLI) yang berada langsung dibawah Kapolri untuk menangani berbagai permaalahan polri. Menurut penjelasan Ibu Henny S.L. ”Dalam menjalankan perannya Humas berupaya memberikan masukan tentang kasus atau Berita yang telah di himpun oleh Humas,kemudian humas memberikan masukan tentang kasus atau berita yang harus segera di tindak lanjuti dan informasikan kepada masyarakat luas.” Dalam kasus ini Humas Polri sangat berkompeten untuk menampung aspirasi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang actual dan akurat tentang perkembangan fungsi dan peran lembaga kepolisian dalam menanggani berbagai kasus permasalahan keamanan yang terjadi di Indonesia.
Sebagai lembaga pemerintah, Polri merupakan lembaga yang banyak menuai kritik dari masyarakat. Untuk menyelesaikan atau menanggapi
55
permasalahan publik baik berupa unjuk rasa, saran, dan kritik masyarakat, humas ditunjuk untuk menjadi penasehat ahli dalam menanggani permasalahan tersebut. Namun hasil keputusan tetap berada di tangan Kapolri.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Humas Polri berperan sebagai seorang penasehat ahli untuk menjelaskan masalah yang dihadapi lembaga Kepolisian, sejauh masalah tersebut berkaitan dengan tugas Humas.
2.
Fasilitator Komunkasi (facilitator communication) Sebagai fasilitator komunikasi seorang Humas harus bertindak sebagai
komunikator atau mediator dalam mengkomunikasikan antara keinginan lembaga dan keinginan publiknya, terutama dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan di harapkan oleh publik. Polri sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan ketertiban, keselamatan dan keamanan bagi masyarakat merupakan salah satu institusi pemerintah yang paling banyak di sorot oleh masyarakat karna sering melakukan praktik KKN. Oleh karena itu untuk menghadapi kritikan-kritikan masyarakat humas polri harus melakukan perannya sebagai fasilitator komunikasi. Menurut penjelasan Kasubag perencanaan Bapak Drs. Sonny “Untuk mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan untuk menumpahkan polri menyediakan berbagai fasilitas sebagai sarana untuk menumpahkan seluruh aspirasi-aspirasi rakyat serta kritik-kritik yang membangun Polri seperti kotak saran, website, SMS, Email hingga dialog interaktif atau Humas pun bisa memfasilitasi masyarakat yang berunjuk rasa dengan menampung perwakilan yang berunjuk rasa untuk berdialog menyampaikan tuntutannya”.
56
Sebagai contoh, waktu itu ada masyarakat yang berunjuk rasa untuk menuntaskan kasus Munir, oleh karena itu untuk menangani unjuk rasa Humas Polri mengajak 10 orang perwakilan yang berunjukrasa untuk duduk bersama Humas untuk membahas tuntutan yang disuarakan mereka. Setelah itu pihak Humas akan menjawab tuntutan tersebut sesuai dengan apa yang diketahui Humas. Atau masyarakat bisa berdialog langsung dengan Polri melalui dialog interaktif Hallo Polisi yang ditayangkan Indosiar setiap hari Jum’at pukul 11.00 WIB. Dalam acara tersebut Polri selalu membahas topik-topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, misalnya pengamanan Polri menjelang hari Idul Fitri. Biasanya Polisi akan menggelar Operasi Ketupat. Oleh karena itu Hallo Polisi akan menyajikan topik yang berkaitan dengan strategi-strategi Polri dalam memberikan keamanan menjelang hari raya, lalu Humas Polri akan menghadirkan Kapolda Metro Jaya sebagai nara sumber asyarakat humas polri harus melakukan perannya sebagai fasilitator komunikasi. Seperti apa yang telah dituturkan oleh Kasubag Perencanaan, Bapak Sonny. ”Untuk mendengarkan apa yang di inginkan dan diharapkan publik, Humas polri telah memberikan fasilitas-fasilitas media sebagai sarana untuk menumpahkan seluruh aspirasi-aspirasi rakyat seperti kotak saran, dll. Selain kotak saran Humas polri juga rutin mengadakan dialog interaktif Hallo Polisi secara terbuka langsung yang di tayangkan Indosiar setiap hari Jum’at pukul 11.00 wib. Acara ini pada tiap minggunya slalu menyajikan topik-topik yang
57
berbeda dan nara sumber yang berbeda dalam dialog interaktif ini masyarakat di harapkan untuk bisa turut serta dalam memberikan pendapatnya, keluhan dan bahkan kritik yang membangun untuk kemajuan polri.”
Dengan dilakukannya hal tersebut diatas maka hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Humas untuk dapat membantu lembaga atau instansinya mengetahui harapan dan apa yang diinginkan masyarakat. Kemudian biasanya Humas dan pimpinan akan berdiskusi dengan pihak yang terkait untuk mencari solusi atau cara guna memenuhi harapan masyarakat. Sebaliknya selain memberi masukan atau saran, pemerintah pun sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugas polri dan mensukseskan program yang di canangkan pemerintah serta mematuhi dan menghormati segala peraturan yang sudah dibuat, seperti menurut penuturan Bapak Sonny S, ”sekarang ini polri telah bekerjasama dengan pihak ANTV untuk mengundang partisipasi masyarakat dalam membantu pihak kepolisian untuk menemukan narapidana yang sedang buron, program acara Wanted ini ditayangkan di ANTV setiap hari Senin pukul 22.00 wib. Pada acara tersebut masyarakat bisa melihat ciri-ciri, foto serta data pribadi buronan tersebut”.
Sebagai
contoh,
untuk
kasus
Bom
Kuningan,
Polri
sudah
mengidentifikasi pelaku teror Bom Kuningan tersebut. Kemudian dalam acara ini pihak Anteve Duan membahas kasus tersebut lebih dalam serta menampilkan foto dan identitas pelaku dengan tujuan masyarakat bisa
58
membantu polisi untuk menangkap orang tersebut. Dengan dilakukannya hal tersebut diatas maka ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Humas untuk meningkatkan citra polisi dengan cara membantu Porli untuk mengetahui harapan & apa yang diinginkan masyarakat. Kemudian Kapolri dan pihak yang terkait akan mendiskusikan permasalahan tersebut untuk dicari solusinya. Jika sudah didapat hasil dari diskusi tersebut maka Humas akan segera menyebarkan informasi tersebut melalui media cetak, elektronik atau leaflet. Selain itu Humas juga berperas sebagai sumber informasi. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Polri maka mereka bisa akses ionformasi tersebut melalui telepon, email, website atau wawancara langsung. Sebagai contoh, menurut Kp. Drs. Sonny Humas Polri selalu mengavdikan umpa pers yang rutin dilakukan setiap selasa & jumat untuk menjawab semua pertanyaan wartawan karna melalui media Polri nisa mengetahui keinginan masyarakat dan bisa menginformasikan kebijakankebijakan Polri. Namun bukan berarti wartawan hanya bisa mewawancarai Humas Polri pada waktu tertentu saja, lanjut penurunan Bapak Sonny “Kalau anda tau, hpnya kadiv Humas itu selalu on line 24 jam, jadi misalnya ada peledakan bom di Poso tengah malam kemudian wartawan butuh informasi malam itu juga mak dengan profesional kafic Humas akan melayani wartawan yang akan wawancara/mengklorifikasi kejadian tersebut melalui tlp.’’ Sesuai dengan perannya sebagai Fasilisator Komunikasi, Humas hasus bisa menjadi jembatan komunikasi antara instansi dengan publiknya baik masyarakat, media atau instansi lainnya. Sehingga Humas bisa menciptakan
59
komunikasi yang berjalan secara dua arah, demi tercapainya rasa saling pengertian, saling percaya dan hubungan yang harmonis antara Polri dengan masyarakat yang berdampak pada citra melalui opini yang menguntung.
3.
Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Facilitator problem solvving process fasilitator) Dalam perannya sebagai fasilitator masalah, humas merupakan bagian dari
tim manajemen hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat hingga pada pengambilan keputusan dalam mengatasi satu persoalan atau krisis yang sedang dihadapi. Menurut penjelasan ibu Henny. S. L. “Dalam setiap rapat yang diadakan kapolri, humas selalu di ikutsertakan dalam rapat tersebut dan dimintai masukan dalam menghadapi persoalan yang ada, karena setiap hasil keputusan pimpinan tim humas mempunyai kewajiban untuk memberitahukan informasi tersebut baik kepada publik internal atau external. Sehingga jika di mintai keterangan informasi oleh media, pihak humas sudah siap menjawab semua pertanyaan yang diajukan wartawan”. Misalnya, ketika rapat dengan dir. Kantas mereka mengeluhkan kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas menyebabkan tingkat kecelakaan dan kemacetan di Jakarta semakin meningkat, oleh karena itu dalam hal ini Humas memfasilitasi pemecahan masalah dir lantas, salah satunya dengan memberikan konsep untuk melakukan sosialisasi operasi simpatik yakni dimana humas polri mengajak artis-artis ibukota untuk turun ke jalan membagi-bagikan bunga dan leaflet dengan tujuan memberitahukan dan mengajak masyarakat untuk berlalu lintas dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
60
Kemudian Humas akan mengundang pihak media untuk meliput acara tersebut agar bisa tersebar luas keseluruh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Henny sebagai kasubag Bid. Fungsi menjelaskan bahwa “dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh polri Kapolri selalu mengundang seluruh pimpinan divisi untuk rapat bersama guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam rapat tersebut seluruh pejabat polri mempunyai hak yang sama dengan humas dalam mengajukan pendapatnya masing-masing, kemudian setiap satu persatu hingga pada akhirnya kapolri menetapkan keputusan dari pendapat-pendapat yang di ajukan untuk di jadikan kebijakan”. Seiring
perjalanan
era
reformasi
masyarakat
menuntut
atau
menginginkan pemerintahan bisa lebih transparan dalam memberikan informasi tentang instansinya. Selain itu masyarakat berharap Polri untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam bidang Kamtibmas dan penanganan kasus. Sebagai contoh berdasarkan hasil rapat dengan seluruh Satker, Polri sekarang ini mengedepankan program Punish dan Reward. Misalnya dalam kasus Narkoba. Apabila ada anggota yang terlibat maka Polri akan melakukan upacara untuk melepas anggota tersebut dengan tidak hormat yang diekspos oleh media atau seperti kasus penangkapan bandar shabu-shabu, polisi yang mengungkap kasus tersebut mendapat penghargaan kenaikan pangkat. Dalam memecahkan suatu masalah humas polri tidak pernah diberi kewenangan khusus untuk menangani persoalan yang ada tetapi pimpinan polri lebih mengutamakan musyawarah, karena menurut kapolri setiap permasalahan yang dihadapi polri berarti menjadi tanggung jawab bersama. Begitu juga dalam memecahkan masalah tersebut, sehingga strategi dan kebijakan polri dibuat
61
karena adanya masukan dari seluruh jajaran pejabat polri permasalahan yang dihadapi polri sangat beragam mulai dari praktek KKN, pengungkapan kasus teoris atau kerusuhan poso, illegal logging hingga penyalahgunaan kewenangan sebagai aparat dan semua permasalahan tersebut harus segera di selesaikan karena jika tidak hal ini akan berdampak pada citra polri sendiri.
Membentuk dan
meningkatkan sebuah citra merupakan bagian dari tugas Humas, menurut Kasubag Bid. Fungsi Ibu Henny menuturkan ; “namun salah satu permasalahan yang dihadapi polri dulu hingga sekarang adalah citra tanggung jawab Humas semata tetapi menurut beliau seluruh aparat mempunyai tugas dan tanggung jawab menciptakan dan meningkatkan good image yang bermula dari dirinya sendiri, sehingga mereka yang bukan pejabat atau staf humas pun harus menunjukkan sikap yang baik yang berdampak pada good image. Maka dari itu saat ini humas polri sedang mempersiapkan pelatihan kehumasan untuk seluruh wilayah di Indonesia dari tingkat daerah hingga tingkat wilayah. Humas polri mengharapkan nantinya divisi humas bisa ada hingga jajaran polres, dengan demikian di harapkan citra polisi atau polri dapat menjadi lebih baik sesuai dengan di harapkan masyarakat selama ini”. Hal ini dimaksudkan agar semua anggota polri bisa menjadi humas bagi lembaganya karena, strategi yang dilakukan humas polri untuk meningkatkan citra tidak akan berhasil apabila anggota polri yang lain tidak memberikan pelayanan yang baik demi terciptanya opini positif tentang polri Sebagai fasilitator pemecah masalah dalam hal ini Humas ditunjuk sebagai penasihat (adviser) hingga mengambil tindakan (keputusan) karena dianggap berkompeten untuk mengatasi masalah tersebut.
4. Teknisi Komunikasi (Tecnician Communication)
62
Dalam perannya sebagai teknisi komunikasi seorang praktisi humas berperan menyediakan layanan teknis komunikasi khususnya yang berkaitan dengan bidang jurnalistik seperti press release, brosur, leaflet serta yang berhubungan dengan media untuk menjalankan peran ini humas harus berperan aktif untuk menyediakan berbagai informasi baik kepada publik eksternal ataupun internal dalam bentuk apapun. Menurut Ibu Henny s.L, menjelaskan “Secara teknis untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal memberikan informasi yang akurat banyak cara yang dilakukan, diantaranya membuat press release, profil polri, brosur / leaflet, buku tahunan atau dialog interaktif melalui TV / Radio. Jadi banyak hal yang dikerjakan Polri, namun untuk akhir-akhir ini kami jarang membuat press release karena wartawan lebih senang wawancara langsung dengan nara sumber. Selain itu, biasanya menjelang HUT Polri 1 Juli biasanya Humas selalu memproduksi buku tahunan untuk memperingati hari jadinya atau membuat profil polri untuk mensosialisasikan institusi polri yang menyangkut tugas, fungsi, dan peran polri”. Buku tahunan yang dikeluarkan Humas menjelang HUT Polri biasanya berisi sambutan Kapolri dan Pejabat-pejabat negara serta keberhasilankeberhasilan Polri dalam menjalankan tugas selama 1 tahun terakhir. Buku tersebut diprioritaskan khusus untuk kalangan Polri. Selain itu untuk memberikan informasi atau kebijakan-kebijakan Polri untuk publik internal biasanya polri mengeluarkan lembar pensat (penerangan satuan) untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap personel Polri misalnya berkaitan dengan dikeluarkannya instruksi presiden tentang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
63
4.3 Pembahasan Dari hasil penelitian yang telah disebarkan di atas, penulis melakukan analisa untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh seorang paktisi humas di instansi pemerintah khususnya Polri. Analisa penelitian ini hanya sampai pada tahap wawancara sebagai dasa primer serta observasi yang merupakan data pendukung atau sekunder. Pada dasarnya publik relation atau huas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi baik yang bersifat komersil atau non komersil. Keberadaan seorang praktisi PR disuatu lembaga atau instansi sangatlah penting untuk membantu dalam mencapai tujuan-tujuan lembaga. Menurut Institute of PR (IPR), praktisi PR dapat didefinisikan esbagai usaha yang direncanakan serta dilakukan secara kontinyu untuk menciptakan dan menjaga nama baik (goodwill) dan kesepakatan bersama antara suatu organisasi dengan publiknya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sonny S. menjelaskan bahwa “Humas menyelenggarakan fungsi kehumasan yang meliputi kegiatan penerangan umum, penerangan satuan dengan berbagai cara dan media secara rutin dengan tujuan agar tercipta opini publik yang positif dan menguntungkan”. Selain itu fungsi utama dari seorang PR atau Humas adalah menumbuh kembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya baik internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, membangun motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan opini publik yang menguntungkan organisasi. Seperti yang dijelaskan Bapak Sonny S ;
64
“untuk membina hubungan baik dengan publik eksternal khususnya wartawan biasanya Humas Polri mengadakan buka puasa bersama, mengadakan frendly games, dengan tanding bola, press tour, atau memberikan ucapan ulang tahun pada hari jadi media yang menjadi mitra polri selama ini”.
Pada prinsipnya, secara struktural Humas merupakan bagian integral dalam suatu organisasi, karena Humas merupakan ujung tombak perusahaan, lembaga atau instansi. PR atau Humas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh good will, kepercayaan, saling pengertian dan citra yang baik dari masyarakat. Selain itu Humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan yang harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra yang positif. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dijelaskan diatas seorang Humas harus menjalankan beberapa peran diantaranya adalah sebagai penasehat ahli. Sebagai praktisi PR atau Humas maka dalam menjalankan perannya sebagai penasehat ahli seorang PR diharapkan mampu membantu pihak manajemen untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan antara instasi atau lembaga dengan publiknya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polri menjalankan perannya sebagai penasehat ahli ini terbukti dari beberapa kasus atau masalah yang dihadapi oleh Polri menyangkut masalah hubungan dengan publiknya, dalam hal ini humas selalu dipercaya untuk mencarikan solusi guna menyelesaikan masalah.
65
Sebagaimana diketahui Polri sebagai lembaga yang banyak di kritik masyarakat banyak mengalami berbagai permasalahan dengan publiknya salah satunya adalah unjuk rasa atau demo. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Humas mengadakan rapat atau diskusi bersama beberapa perwakilan para demonstran untuk mengetahui perkara yang mereka tuntut. Sehingga dengan demikian humas Polri bisa menjelaskan lebih rinci perihal tuntutan mereka. Seperti apa yang di kemukakan oleh Cut lip,Center&Broom pentingnya pemerintah mempraktekkan public relation adalah karma sebuah pemerintah yang demokratis harus dapat menjelaskan dan melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada warha negara (publiknya) dan manajemen pemerintah yang efektif membutuhkan partisipasi dan dukungan yang aktif dari anggota masyarakat. Sehingga sebagai pelayan public pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberitahukan dan mendebgar publiknya. Hal ini menjadikan proses komunikasi yang bersifat dua arah menjadi sangat penting untuk legitimasi dan efektifitas lembaga pemerintah, Kewajiban untuk terbuka kepada public ini menjadikan pemimpin di lembaga pemerintah harus memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan manajer. Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu lembaga yang bersaing dalam hal mendengar apa yang diinginkan oleh publiknya. Di lain pihak seorang Humas juga di tuntut untuk mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi/lembaga kepada publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta rasa saling
66
pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. Fungsi Humas sebagai fasilitator komunikasi adalah menyelenggarakan komunikasi dalam bentuk dua arah (two way communication),sehingga pekerjaan yang
dilakukan
humas
adalah
pekerjaan
mengelola
komunikasi
dan
mengimplementasikan program komunikasi yang berlangsung antara sebuah lembaga dengan berbagai public atau konetituensinya.selain itu Humas juga bertugas untuk merekonsiliasi kepentingan kedua belah pihak dimana satu sisi organisasi melakukan penyebaran informasi,mendengarkan apa yang menjadi keinginan public.maka dapat di katakana bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan bagian humas tidak hanya berhenti ketika pesan atau informasi sudah tersebar,tetapi komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan publiknya harus mampu melahirkan perubahan baik pada public maupun pada organisasi. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di peroleh fakta bahwa Humas polri sangat menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi yakni dengan memberikan informasi secara rutin kepada public internal hal ini dapat di lihat dari tugas dan kegiatan yang di lakukan divisi Humas sehari-hari yakni seperti menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi tentang kegiatan polri
melalui
Siaran
Pers,Wawancara
Pers,Talk
Show
melalui
media
TV/Radio.Selain itu div Humas juga menyediakan bahan siaran pers yang di perlukan wartawan serta menyelenggarakan jumpa pers secara rutin setiap hari,jum’at.
67
Sehingga dengan dengan demikian hal ini sangat mempermudah wartawan dalam mencari informasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat.Selain itu sebagai bentuk/wujud kepedulian atau rasa pengertian Humas polri terhadap profesi wartawan,kini ruang khusus wartawan telah di lengkapi/unit computer yang di lengkapi dengan akses internet. Fasilitas ini akan memudahkan wartawan untuk mengirim berita ke pihak redaksinya. Melihat serangkaian upaya yang telah dilakukan humas polri dalam memberikan informasi sudah telihat jelas bahwa Humas polri telah melakukan perannya sebagai fasilitator komunikasi antara lembaga dan masyarakat dan Humas juga menjadi fasilitator dan antara wartawan debgan pihak redaksi. Selain memberikan informasi kepada masyarakat humas polri juga mempunyai tugas untuk mengamati,mempelajari dan menjembatani tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat, yakni dengan menyediakan layanan kotak surat, mengadakan dialog interaktif melalui media elektronik yaitu TV dan Radio.Namun dalam menyampaikan aspirasinya biasanya masyarakat sering melakukan unjuk rasa/demo diberbagai tempat dengan menuntut polri untuk segera melakukan tindakan cepat&tegas dalam menyelesaikan suatu kasus,contoh unjuk rasa untuk kasus Munir.pada saat itu para pendukung munir berunjuk rasa di depan mabes polri dengan tuntutan untuk segera menangani kasus pembunuhan Munir,dalam hal ini pihak humas tidak tinggal diam tetapimereka harus engambil langkah cepat yakni untuk menghadapi enslh
ini
dengan
meminta
beberapa
perwakilan
demonstran
dengan
mempertemukan demonstrasi dengan kapolri dan ada bukti karena menurut
68
Kompol,Henny Kasubag bidang fungsi untuk mengungkapkan polisi harus bekerja jika ada bukti.Jadi bagi masyarakat yang ingin mengadukan tentang penyelewengan para aparat kepolisian harus disertakan bukti agar kasus tersebut bisa langsung ditindak lanjuti.Selain itu setiap dialog interaktif yang di adakan polisi baik di TV maupun Radio pihak Humas selalu menampung saran dan kritik yang kemudian masukan tersebut akan disampaikan lagi kepada pimpinan polri agar dipertimbangkan dengan demikian polri akan memperbaiki bagian-bagian yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat sehingga seluruh harapan dan keinginan masyarakat dapat diwujudkan. Dalam sebuah organisasi atau lembaga peran Humas sangat penting dalam menentukan baik buruknya citra sebuah lembaga,oleh karena itu sebagai fasilitator komunikasi posisi humas dalam struktur organisasi harus berada langsung di bawah pemimpinan lembaga tersebut karena hal ini akan memudahkan Humas untuk menyampaikan informasi langsung kepada pimpinan tanpa adanya hambatan. Dengan demikian proses komunikasi public dengan pemerintah atau sebaliknya menjadi lebih efektif. Berkenaan dengan hubungan publik hubungan media dan perusahaan merupakan alat pendukung untuk kepentingan publikasi berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik. Menurut Bapak Sonny “Banyak hal yang telah dilakukan Humas Polri dalam membina hubungan dengan media diantaranya adalah mengadakan jumpa pers secara rutin, mengadakan kegiatan frendly games menjelang peringatan hari besar Polri, jumpa pers akhir tahun, press tour dengan mengunjungi POL AIR & AKPOL, buka puasa bersama dengan wartawan dan pimpinan Polri, memberikan ucapan selamat untuk hari jadi media partnershipnya Polri atau biasanya kami suka mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan-pimpinan media massa”.
69
Peranan praktisi PR dalam proses pemecahan persoalan ini adalah PR merupakan bagian dari tim manajemen, hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat hingga kepada tindakan pengambilan keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi. Dalam fasilitator proses pemecahan masalah PR hanya berperan untuk memberikan masukan sampai kepada tindakan pengambilan keputusan pada masalah-masalah yang masih ada kaitannya dengan bidang PR. Berdasarkan struktur organisasi divisi humas berada langsung dibawah Kapolri, dengan demikian arus komunikasi humas Polri bisa langsung ke pimpinan. Selain itu humas bisa langsung masuk ke semua satker (satuan kerja) Polri, oleh karena itu humas selalu di ikut sertakan dalam setiap rapat yang diadakan Polri, dalam rapat tersebut humas di perkenankan untuk memberikan masukan atau saran atas masalah yang sedang dihadapi Polri. Selain itu humas juga berperan dalam mengambil keputusan untuk masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik dimana humas berhak mengambil keputusan seperti, memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi dirlantas yakni dalam mensosialisasikan operasi simpatik dimana Polri menghimbau masyarakat berlalu lintas dengan baik dan benar. Untuk membantu permasalahan dirlantas, selain membantu dalam pembuatan konsep sosialisasi, Humas Polri juga mengundang wartawan media massa untuk datang meliputi acara tersebut dengan harapan seluruh masyarakat ikut mendukung program-program dirlantas Polri.
70
Dalam permasalahan ini terlihat jelas bahwa Humas Polri turut berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan dirlantas dengan menjadi fasilitator dimana Humas berperan aktif untuk mengundang para wartawan dalam acara operasi simpatik yang diadakan dirlantas sehingga masyarakat luas bisa mengetahui dan mendukung program tersebut. Berkaitan dengan masalah yang dihadapi Polri, citra merupakan permasalahan yang sangat krusial dari dulu hingga sekarang terutama ketika era orde baru, dimana Polri sangat identik dengan sifat militeristiknya oleh karena itu di era reformasi ini Polri berupaya untuk merubah image polisi militer menjadi polisi profesional. Namun menurut ibu Henny, S.L mengatakan bahwa untuk mengubah atau meningkatkan citra Polri bukanlah hal yang mudah, karena meningkatkan citra bukanlah tugas humas semata melainkan seluruh aparat Polri. Oleh karena itu humas Polri akan membuat pelatihan kehumasan untuk seluruh wilayah Indonesia, dengan harapan divisi humas bisa ada sampai pada tingkat wilayah. Dengan demikian diharapkan seluruh aparat Polri bisa menjadi Humas Polri dengan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dalam lembaga pemerintah humas berkewajiban untuk memberikan informasi atau penerangan kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut. Oleh karena itu humas harus mampu berperan sebagai teknisi komunikasi dengan membuat produk-produk informasi bagi masyarakat seperti, membuat
71
press release, leaflat, brosur, company profil atau menyelenggarakan pertemuanpertemuan pers. Praktisi humas biasanya berperan aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas baik etternal maupun internal, sehingga humas selalu menjadi pusat informasi bagi masyarakat ataupun media. Dari hasil penelitian diketahui bahwa teknisi komunikasi merupakan peran utama yang dijalankan Humas Polri.
Hal ini dapat dilihat dari tugas-tugas
keseharian Humas bahwa melakukan jumpa pers merupakan hal yang rutin dan tugas utama yang dilakukan oleh Humas. Awalnya Humas Polri selalu membuat press release secara rutin namun karena wartawan lebih senang wawancara langsung sehingga press release akan dibuat apabila dibutuhkan. Selain itu berkaitan dengan HUT Polri kasus-kasus besar yang dihadapi Polri, biasanya Polri memproduksi leaflet tentang kasus-kasus yang perlu di waspadai masyarakat.
Dalam leaflet tersebut masyarakat bisa mengetahui
informasi lebih jelas tentang himbauan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi pada intinya seorang humas harus mampu memberikan informasi dalam bentuk tulisan dan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, sehingga dengan media apapun masyarakat dapat menerima informasi secara jelas.
72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 1. Dalam menjalankan peran sebagai penasehat ahli (expert prescribers) Humas Polri tidak menjalankan peran tersebut, karena Humas Polri hanya memberikan laporan-laporan tentang isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Polri yang dikemas dalam bentuk kliping. 2. Untuk
peran
humas
sebagai
fasilitator
komunikasi
(facilitator
communication) humas polri sangat menjalankan peran ini dengan menjadi mediator antara publik dengan instansi dalam menyampaikan keinginan dan harapan publik kepada Polri, begutupun sebaliknya. Peran ini direalisasikan humas Polri dengan membuat program Hallo Polisi di stasiun TV Indosiar. Selain humas Polri berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan media. 3. Sebagai fasilitator masalah, humas Polri tidak menjalankan peran ini secara keseluruhan melainkan hanya yang berkaitan dengan publik dan citra. Salah satu upaya humas Polri dalam meningkatkan citra kepolisian adalah, humas Polri mengadakan pelatihan kehumasan yang ditujukan hingga tingkat wilayah dan humas Polri akan berusaha untuk kedepannya divisi Humas akan ada sampai tingkat Polek (Polisi Sektor).
72
73
4. Berbeda dengan peran fasilitator masalah, salah satu peran utama yang dijalankan humas adalah sebagai teknisi komunikasi. Dimana humas berperan
dalam
menyediakan
layanan
teknis
komunikasi
untuk
memberikan dan menyebarluaskan informasi kepada publikya. Seperti membuat press release, brosur, pamflet ataupun company profile.
5.2 Saran Untuk memberikan masukan bagi peningkatan keprofesionalan PR dalam menjalankan perannya, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diperoleh dari hasil penelitian, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : A. Saran Praktis 1. Untuk meningkatkan citra Kepolisian, sebaiknya humas Polri lebih rutin mengadakan pelatihan atau seminar tentang kehumasan untuk seluruh anggota Kepolisian, agar seluruh anggota Polri dapat memahami pentingnya citra bagi lembaganya. 2. Menghadapi masyarakat yang semakin demokratis, diharapkan humas Polri bisa lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan media.
B. Saran Akademis Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan kepada praktisi PR tentang peran Humas di
74
instansi pemerintah, selain itu diharapkan para peneliti selanjutnya dapat menggali secara mendalam lagi mengenai Humas pemerintah yang disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan konkret.
DAFTAR PUSTAKA Ardinanto, Elvinaro, Public Relations suatu Pendekatan Praktis, PT. Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004. Djanaid, Djanalis, Public Relations, Teori dan Praktek, Jakarta, 1993. Gregory, Anne, Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations, Erlangga, Jakarta. Grinwold, Danny, Public Relations News, Internasional Public Relations Weekly For Executives, Umum Graffiti, 1994. Jefkin, Frank, Public Relations, Erlangga, Jakarta, 2004. Kasali, Rhenald, Manajemen Public Relations, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta. kusumastuti, Frida, Dasar-Dasar Humas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. Moleong, Bexy J, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Resdakarya, Bandung, 2004. Muhammad, Arni, Komunikasi Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta, 1995. Mulyana, Dedly, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001. Narbuko, Cholid dan Ahmadi, H. Abu, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997. Nawawi, Nadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University, Jogjakarta, 1985. Pace, R. Wayne dan Faules, Don. F, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999. Putra, Igusti, Ngurah, Koalisi Dominan : Refleksi Peran dan Fungsi Public Relations Dalam Manajemen, BPP Perhumas, Jakarta, 2004. Rahmadi. F, Public Relations Dalam Teori dan Praktek, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1996. Rahmat, Jalaludin, Metode Penelitian Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000. Ruslan, Rosady, Kampanye Public Relations, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
Ruslan, Rosadi, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. Yin, Robert K, Studi Kasus : Desain dan Metode, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
