Kualitas dan sistem pengawasan APBN ditingkatkan untuk menjamin pelaksanaan APBN yang transparan dan akuntabel

Pengantar

“Kualitas dan sistem pengawasan APBN ditingkatkan untuk menjamin pelaksanaan APBN yang transparan dan akuntabel” Agus D.W. Martowardojo Menteri Keuangan

Lakip Kementerian Keuangan 2010

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Keuangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada Tahun Anggaran 2010. LAKIP Kementerian Keuangan Tahun 2010 merupakan LAKIP tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Penyusunan LAKIP Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010. LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, LAKIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan telah menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Performance Kementerian Keuangan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS/DK) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Kementerian Keuangan tahun 2010 sebagai kontrak kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2010. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan visi: Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Selanjutnya dalam rangka mencapai visi di atas, Kementerian Keuangan menetapkan 4 (empat) misi, yaitu Misi Fiskal, Misi Kekayaan Negara, Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Misi Penguatan Kelembagaan. Pelaksanaan dari keempat misi tersebut berpedoman pada RPJMN Tahun 20102014, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan

ii


dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang didalamnya memuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010. Misi tersebut selanjutnya dirinci dalam Rencana Strategik (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam bidang pengelolaan keuangan negara, mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), melaksanakan APBN dengan menghimpun penerimaan dan menyalurkan dana APBN, dan akhirnya mempertanggungjawabkan melalui Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Walaupun demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan aparatur Kementerian Keuangan telah berhasil mengatasinya, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Penyusunan LAKIP Tahun 2010 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Kementerian Keuangan.

MENTERI KEUANGAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO


iii

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Keuangan tahun 2010, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (outcome). LAKIP Kementerian Keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam LAKIP tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010. LAKIP Kementerian Keuangan tahun 2010 merupakan LAKIP tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010-2014. LAKIP mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Dalam mencapai visi tersebut Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara serta mengelola kekayaan negara dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai empat misi yaitu (1) Misi Fiskal dengan kegiatan pengembangan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati dan bertanggungjawab (2) Misi Kekayaan Negara yaitu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab; (3). Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan kegiatan mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global; dan (4). Misi Penguatan Kelembagaan yaitu (i) membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat : (ii) membangun dan mengembangkan

iv


SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab; (iii) .membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya. Dalam mencapai misi dan visi, Kementerian Keuangan menetapkan 6 tujuan strategis dalam periode 2010-2014 yaitu: (i) meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat (ii) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas K/L dan pelaksanaan desentralisasi fiskal; (iii) mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal; (iv) pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara; (v) mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan (vi) membangun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah sasaran strategis Kementerian Keuangan yang pada hakekatnya merupakan pilarpilar reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, pengembangan SDM, serta pengembangan informasi tehnologi. Sasaran strategis tersebut diemplementasikan dalam enam belas sasaran strategis, 6 sasaran diantaranya merupakan bagian dari stakeholder perspective. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam tahun 2010 kondisi perekonomian dunia mulai membaik, namun masih terdapat risiko yang menghadang seperti belum pulihnya sektor keuangan beberapa Negara di kawasan Eropa, serta meningkatnya harga minyak dan komoditi pangan di pasar global. Kondisi ini akan mempengaruhi perekonomian domestik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian perekonomian nasional mampu tumbuh 6,1 persen, nilai tukar rupiah rata-rata sebesar Rp 9.087/US$, dan IHSG mencapai 3703,5 pada akhir tahun 2010. Dengan kondisi tersebut, nilai capaian sasaran strategis utama Kementerian Keuangan pada umumnya su-


v

dah sesuai dengan yang direncanakan. Pencapaian IKU dari keenam sasaran utama tersebut adalah sebagai berikut (1) Pendapatan negara yang optimal nilai capainnya sebesar 102,53 persen; (2) Pelaksanaan belanja negara yang efisien nilai capaiannya 100 persen ; (3) Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal nilai capaiannya sebesar 99,47 persen; (4) Utilisasi Kekayaan Negara yang optimal nilai capaiannya 5.640,98 persen; (5) Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel nilai capaiannya 133,3 persen; dan (6) Industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid nilai capaiannya rata-rata sebesar 94,89 persen. Sementara sasaran strategis lainnya yang bukan merupakan bagian dari stakeholder perspective adalah sasaran strategis transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara; sasaran tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi; sasaran kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas; sasaran pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien; sasaran peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi; sasaran monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif; sasaran pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; sasaran pengembangan organisasi yang handal dan modern; sasaran pembangunan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi; dan sasaran pengelolaan anggaran yang optimal. Nilai capaian sasaran strategis Pendapatan negara yang optimal sebesar 102,53 persen tersebut di atas, bersumber dari Penerimaan Bea Masuk sebesar 116,66%, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 108,98 persen, dan Optimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2010 sebesar 98,12%, Tingginya nilai capaian penerimaan Bea Masuk didukung oleh meningkatnya impor barang sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di dalam negeri dan melonjaknya harga minyak bumi, hasil tambang, dan CPO di pasar global, serta tingginya pendapatan penjualan dan sewa. Sedangkan belum tercapainya nilai sasaran optimalisasi penerimaan perpajakan antara lain disebabkan adanya penurunan tarif PPh Pasal 23 terutama terhadap sewa dan penggunaan harta, menurunnya penerimaan PPh Pasal 23 dari deviden, serta berkurangnya penerimaan fiskal sejalan dengan berlakunya ketentuan bebas fiskal bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang memiliki NPWP. Selain itu lebih tingginya pengembalian/restitusi pajak di atas rata-rata selama lima tahun terakhir, juga mengakibatkan penerimaan pajak sedikit lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan.

vi


Sasaran Strategis dua yaitu Pelaksanaan belanja negara yang efisien, antara lain diemplementasikan oleh IKU persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah dan IKU persentase ketepatan penyerapan DIPA K/L yang masing-masing nilai capaiannya sebesar 100 persen dan 98,81 persen. Belum tercapainya sasaran penyerapan DIPA antara lain dikarenakan terlambatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada K/L, belum optimalnya koordinasi antara bagian perencanaan dengan bagian pelaksanaan anggaran pada K/L, terlambatnya penunjukkan pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran) pada K/L, serta kurangnya pemahaman pengelola keuangan K/L mengenai proses pencairan APBN. Untuk mengoptimalkan tingkat penyerapan DIPA K/L secara tepat waktu, Kementerian Keuangan melakukan (i) optimalisasi sosialisasi berbagai ketentuan dan prosedur pelaksanaan anggaran baik kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga atau satker, (ii) optimalisasi monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dengan penerbitan SKPA kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah, dan (iii) menerbitkan kebijakan dan peraturan yang mendukung percepatan penyerapan anggaran. Sasaran strategis selanjutnya adalah Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal diidentifikasikan pada 3 Indikator Kinerja Utama yaitu: Pemenuhan target pembiayaan melalui utang, Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari Rekening Dana Investasi, dan Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN. Diantara ketiga IKU tersebut, indikator kinerja Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN, nilai capaiannya merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 220,41 persen, disusul oleh IKU Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar 99,88 persen dan IKU Pemenuhan target pembiayaan melalui utang sebesar 99,47 persen. Sasaran Strategis empat yaitu Utilisasi kekayaan Negara yang optimal, dengan IKU Nilai kekayaan negara yang diutilisasi. Nilai capain IKU tersebut mencapai Rp 52.685,92 miliar atau 1.577 persen jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.340 miliar. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh upaya-upaya penertiban barang milik negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara (BMN); penyelesaian permohonan penilaian atas kekayaan negara yang akan diutilisasi; dan


vii

peningkatan kesadaran pengguna barang agar melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan. Sasaran strategis lima, pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel, diidentifikasikan pada Indikator Kinerja Utama Penyelesaian RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN secara tepat waktu. Nilai capaian IKU tersebut sebesar 133,3 persen. Lebih tingginya nilai capaian ini dikarenakan penyelesaian RUU dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan. Sasaran Strategis enam adalah Industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (i) Rata-rata persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian; (ii) Persentase Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital); dan (iii) Persentase perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan. Adapun nilai capaian masing-masing indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 88,8 persen, 105,4 persen, dan 100,9 persen. Rata-rata pertumbuhan nilai transaksi saham harian tahun 2010 mencapai Rp1.249,27 triliun, meningkat sebesar 28,10% dari total nilai transaksi saham sepanjang tahun 2009 sebesar Rp975,21 triliun. Meskipun demikian rata-rata pertumbuhannya masih belum sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, karena antara lain belum optimalnya pemenuhan standard internasional dalam produk regulasi industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Sasaran strategis lainnya yang bukan merupakan bagian dari stakeholder perspective adalah Sasaran strategis tujuh yaitu Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara, mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama yaitu: Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang yang handal; Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran; dan Jumlah LK K/L yang andal dengan opini audit yang baik. Ketiga IKU tersebut diatas nilai capaiannya sudah sesuai sasaran bahkan IKU ketersediaan informasi capaiannya mencapai 117,76 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 5 persen. Sasaran strategis delapan, Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan pada satu Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Kepuasan Pelanggan. Nilai capaian IKU tersebut sedikit lebih rendah

viii


dari sasaran yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan diupayakan melalui pembenahan kemampuan teknis SDM di bidang pelayanan, sikap petugas layanan yang kurang “bersahabat,” optimalisasi sosialisasi kebijakan baru, serta pembenahan pada pelayanan ekspor impor, fiskal, dan perpajakan. Sasaran Strategis sembilan, Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: Tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal; Tingkat akurasi exercise I-account Efektivitas kebijakan pendapatan negara; Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah; dan Jumlah policy recommendation hasil pengawasan. Nilai capaian IKU pada umumnya sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut nilai capainnya berturutturut sebesar 105,7 persen, sebesar 109,6 persen, sebesar 100 persen, dan sebesar 102,6 persen. Sasaran Strategis sepuluh, Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien diidentifikasikan pada 6 Indikator Kinerja Utama, yaitu: Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan quick win; Persentase tingkat akurasi perencanaan kas; Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara; Penyelesaian inventarisasi dan penilaian barang milik negara (jumlah satker); Persentase satker yang telah melakukan koreksi neraca; dan Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi. Pada umumnya nilai capaian IKU pada sasaran strategis ini sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Strategis sebelas, Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Efektivitas edukasi dan komunikasi rata-rata persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana dan rata-rata persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana pada umumnya nilai capaian IKU sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Strategis dua belas, Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Indeks kepatuhan dan penegakan hukum pada umumnya nilai capaian IKU sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.


ix

Sasaran Strategis tiga belas adalah Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya; Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; dan Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan, Nilai capaian IKU masing-masing sebesar 113,2 persen, 121 persen, dan 100 persen. Sasaran Strategis empat belas, Pengembangan organisasi yang handal dan modern. Dalam sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi; Persentase penyelesaian SOP, dan Persentase unit eselon I yang memiliki profil risiko, dengan nilai pencapaian IKU masing-masing sebesar 97,5 persen ,100 persen dan sebesar 100 persen. Sasaran Strategis lima belas adalah Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Jumlah kebijakan di bidang TIK dan Pencapaian SLA index yang nilai capaian IKU masingmasing sebesar 125 persen dan 103,76 persen. Sasaran Strategis terakhir adalah Pengelolaan anggaran yang optimal. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Persentase penyerapan DIPA. Nilai capaian IKU sasaran tersebut sebesar 98,92 persen, sedikit lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini antara lain disebabkan pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran belanja melalui dana uang persediaaan/tambahan uang persediaan belum selesai prosesnya di KPPN, kegagalan lelang/tidak terdapat vendor yang memenuhi kualifikasi dan keterlamabatan/ketidaktepatan K/L terkait dalam pemberian pelayanan konsultansi/ penetapan harga. Disadari bahwa pencapaian sasaran strategis tahun 2010 ini belum semua sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu Kementerian Keuangan senantiasa berupaya dan bekerja keras, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga di masa yang akan datang diharapkan capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

x


Daftar Isi

Pengantar

i

C.

Penetapan/Perjanjian Kinerja

Ringkasan Eksekutif

iv

Bab III

Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Keuangan

Daftar Isi

xi

A.

Capaian IKU

46

Daftar Tabel

xii

B.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

48

Daftar Grafik

xv

C

Akuntabilitas Keuangan

175

Bab I

Pendahuluan

1

BAB IV

Penutup

178

A.

Latar Belakang

2

B.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

4

C.

Mandat dan Peran Strategis

9

D.

Sistematika Laporan

13

Bab II

Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja

14

A.

Alur Pikir

15

B.

Rencana Strategis

16

Visi

16

Misi

16

Tujuan

17

Sasaran Strategis

18

Program

25

B.1.

Roadmap Kementerian Keuangan 2010-2014

36 dan

43

33


xi

Daftar Tabel

Tabel

xii

Judul Tabel

Halaman

Tabel 1

Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

6

Tabel 2

Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Golongan

6

Tabel 3

Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Jabatan

7

Tabel 4

Kinerja Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Periode s.d. 31 Desember 2010

50

Tabel 5

Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2006 – 2010

54

Tabel 6

Tax Ratio Beberapa Negara Tahun 2007-2008

57

Tabel 7

Tabel Perbandingan Target Penerimaan (APBN-P)

59

Tabel 8

Realisasi Penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar (s.d. 31 Desember 2010)

62

Tabel 9

Realisasi Penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar (tahun 2009 dan 2010)

63

Tabel 10

Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010

63

Tabel 11

Mekanisme Pola Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah

66

Tabel 12

Perkembangan Jumlah Daerah dan Besaran Transfer Tahun 2005 s/d 2010

70

Tabel 13

Perkembangan Alokasi DBH per Komponen Tahun 2006 s/d 2010

71

Tabel 14

Penyaluran DBH Pajak Tahun 2010

73

Tabel 15

Penyaluran DBH SDA Tahun 2010

74

Tabel 16

Perpres Alokasi DAU dan Permenkeu Dana Penyeimbang Yang Diterbitkan Tahun Anggaran 2006 – 2010

75

Tabel 17

Penyaluran DAU Tahun 2010

76

Tabel 18

Perkembangan Jumlah bidang-bidang DAK 2006 s/d 2010

77

Tabel 19

Penyaluran DAK Tahun 2010

78


Tabel

Judul Tabel

Halaman

Tabel 20

Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

79

Tabel 21

Realisasi Transfer ke Daerah s.d. 31 Desember 2010

80

Tabel 22

Sumber, Target, dan Realisasi Pinjaman Program Tahun 2010

85

Tabel 23

Target dan Realisasi SBN Tahun 2010

87

Tabel 24

Tabel Rincian Realisasi IKU

96

Tabel 25

Tabel Realisasi Utilisasi Kekayaan Negara

97

Tabel 26

Tabel Perkembangan Indeks Saham Di Beberapa Bursa Utama Di Asia Pasifik

101

Tabel 27

Tabel Perkembangan Indeks Saham Di Beberapa Bursa Utama di Asia Pasifik

105

Tabel 28

Realisasi Pembayaran Utang antara TA 2005-2010

109

Tabel 29

Tabel Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2008 dan 2009

113

Tabel 30

Tabel Indikator Pelanggan terhadap Layanan Kementerian Keuangan

116

Tabel 31

Jumlah Perda yang Dievaluasi Tahun 2008-2010

121

Tabel 32

Pencapaian Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2010

127

Tabel 33

Persentase SP2D yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu per-Triwulan pada Tahun 2010

130

Tabel 34

Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pembiayaan Pengeluaran Negara Tahun 2010

136

Tabel 35

Realisasi Satker yang Selesai Diinventarisir dan Dinilai Wajar

139

Tabel 36

Evektivitas Edukasi dan Komunikasi Kepabeanan dan Cukai

142

Tabel 37

Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Tahun 2005 s.d 2010

152

Tabel 38

Kinerja Pemeriksaan Perpajakan Tahun 2010

152


xiii

Tabel

xiv

Judul Tabel

Halaman

Tabel 39

Kasus Tindak Pidana Kepabeanan Tahun 2010

155

Tabel 40

Data Kegiatan Pengawasan

156

Tabel 41

Data Kegiatan Penindakan

157

Tabel 42

Data Jumlah Kasus

158

Tabel 43

Penindakan NPP berdasarkan Jenis Barang

158

Tabel 44

Penindakan NPP berdasarkan Kantor Bea dan Cukai

159

Tabel 45

Penetapan dan Penyampaian APBD TA 2007-2010 (persen)

162

Tabel 46

Daftar Daerah yang Dikenakan Sanksi

163

Tabel 47

Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang dan Berat

165

Tabel 48

Rasio Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

166

Tabel 49

Realisasi Peraturan/Keputusan tentang penataan Organisasi

170

Tabel 50

Perbandingan Realisasi Penyerapan DIPA Tahun 2009 dan Tahun 2010

174

Tabel 51

Realisasi Anggaran Keuangan tahun 2010

175


Daftar Grafik

Grafik

Judul Grafik

Halaman

Grafik 1

Grafik Perhitungan Tax Ratio Indonesia (tiga model) Tahun 2005-2010

58

Grafik 2

Grafik Penyelesaian SOP Layanan Unggulan

134

Grafik 3

Grafik Penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara

138

Grafik 4

Grafik Penyampaian APBD 2010 Prov/Kab/Kota Se-Indonesia

163

Grafik 5

Grafik Komposisi Belanja per Jenis Belanja

177


xv

Bab I Pendahuluan

1


A.

Latar Belakang

Di dalam setiap aspek kehidupan, apalagi kehidupan bernegara yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat (RPJMN 20102014) diperlukan berbagai sumber daya. Salah satu sumber daya yang menjadi darah setiap organisasi adalah sumber daya keuangan (dana). Namun disadari bahwa sumber daya keuangan ini, sebagaimana sumber daya yang lain yang bersifat ekonomis, ketersediannya sangat terbatas. Oleh karena itu, sumber daya yang terbatas ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar baik perolehan maupun penggunaannya dapat dilakukan dengan cara yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Kementerian Keuangan berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut, Kementerian Keuangan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Kementerian Keuangan melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan kekayan negara

Dalam rangka melaksanakan tugas yang sangat strategis dan dengan caracara yang baik tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan visi: Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Kemudian, untuk mencapai visi di atas, telah ditetapkan misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran serta rencana kerja yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2010, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi tersebut.

Visi Kementerian Keuangan : menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan


2

Di samping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan menuju terwujudnya good governance, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan.

3


B.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Keuangan mempunyai fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara; (b) pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; (c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; (d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan (f) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh unit–unit eselon I dan staf ahli sebagai berikut:

1.

Wakil Menteri Keuangan;

2.

Sekretariat Jenderal;

3.

Direktorat Jenderal Anggaran;

4.

Direktorat Jenderal Pajak;

5.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

6.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

7.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

8.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

9.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

10.

Inspektorat Jenderal;

11.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;


4

12.

Badan Kebijakan Fiskal;

13.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

14.

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

15.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

16.

Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;

17.

Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;

18.

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;

19.

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;

20.

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;

21.

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan;

22.

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

23.

Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.

Selain itu, untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan telah dibentuk Pusat Investasi Pemerintah dan Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Keuangan didukung oleh 62.300 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknis, administrasi, dan lainnya. Komposisi pegawai Kementerian Keuangan dapat dilihat dari tingkat pendidikan, golongan dan jabatan sebagai berikut:

5


Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

1.

Strata 3 (S-3)

73 orang

2.

Strata 2 (S-2)

5.794 orang

3.

Strata 1 (S-1) dan Diploma IV (D IV)

19.530 orang

4.

Diploma III (D III)

11.598 orang

5.

Diploma II (D II), Diploma I (D I), dan SMA

23.674 orang

6.

SMP

7.

Sekolah Dasar

1.125 orang 506 orang Jumlah

62.300 orang

Tabel 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Golongan No.

Golongan

Jumlah Pegawai

1.

Golongan I/a

51 orang

2.

Golongan I/b

147 orang

3.

Golongan I/c

54 orang

4.

Golongan I/d

82 orang

5.

Golongan II/a

4.059 orang

6.

Golongan II/b

6.139 orang

7.

Golongan II/c

506 orang

8.

Golongan II/d

6.448 orang


6

Tabel 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Golongan No.

Golongan

Jumlah Pegawai

9.

Golongan III/a

11.255 orang

10.

Golongan III/b

11.432 orang

11.

Golongan III/c

6.018 orang

12.

Golongan III/d

5.259 orang

13.

Golongan IV/a

1.293 orang

14.

Golongan IV/b

643 orang

15.

Golongan IV/c

113 orang

16.

Golongan IV/d

74 orang

17.

Golongan IV/e

8 orang Jumlah

62.300 orang

Tabel 3. Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Jabatan No.

7

Jabatan

Jumlah Pegawai

1.

Eselon I

10 orang

2.

Eselon II

209 orang

3.

Eselon III

1.462 orang

4.

Eselon IV

7.719 orang

5.

Eselon V

157 orang


Tabel 3. Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Jabatan No.

Jabatan

6.

Pegawai fungsional dan korlak

7.

Pelaksana

8.

Dipekerjakan dan diperbantukan

Jumlah Pegawai 6.196 orang 45.626 orang

Jumlah

921 orang 62.300 orang


8

C.

Mandat dan Peran Strategis

Kementerian Keuangan mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan dan kekayaan negara. Sebagaimana diamatkan dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan

Pendelegasian kewenangan presiden kepada para menteri negara

Presiden Chief Financial Officer (CFO)

Chief Operational Officer (COO)

Menteri Keuangan

Menteri Teknis

Bendahara Umum Negara

Pengguna Anggaran/Barang

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

9

1.

menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

2.

menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN

3.

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan

4.

melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang

5.

melaksanakan fungsi bendahara umum negara


6.

melaksanakan fungsi bendahara umum negara

7.

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN

8.

melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Sebagaimana diketahui bahwa APBN yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun melalui Undang-Undang. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara, yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan mengalami defisit, ditetapkanlah sumbersumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila anggaran diperkirakan surplus maka Menteri Keuangan mengajukan rencana penggunaan surplus kepada DPR. Dalam mengemban tugas sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara ditengah kondisi perekonomian global yang mulai membaik, Kementerian Keuangan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk mewujudkan tercapainya tema RKP 2010 yaitu ”Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”. Dalam rangka mewujudkan pemulihan perekonomian nasional, Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah dan pengelolan kebijakan fiskal telah memberikan insentif perpajakan yaitu: (i) penurunan tarif PPh Badan dari 28 persen menjadi 25 persen; (ii) penurunan tarif PPh Badan sebesar 5 persen dari tarif normal bagi perusahaan masuk bursa (go publik); serta (iii) pemberian subsidi pajak dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) yakni PPN DTP, PPh DTP, dan bea masuk DTP. Melalui kebijakankebijakan tersebut dunia usaha, sektor perdagangan dan industri diharapkan kembali pulih. Sementara itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan alokasi belanja negara diarahkan untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945, melanjutkan reformasi birokrasi, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan, memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui Bantuan Operasional sekolah (BOS), Jamkesnas, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu pemberian subsidi diarahkan pada subsidi pertanian secara terpadu, sub-

Tema RKT 2010 adalah “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan kesejahteraan Rakyat”


10

sidi pangan yang tepat sasaran dan bermanfaat baik Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dengan dukungan berbagai kebijakan tersebut serta mulai pulihnya perekonomian global, maka ekspor dan investasi kembali meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh 6,1 persen dalam tahun 2010. Selain itu, melalui alokasi belanja subsidi benih unggul, pupuk, pasar murah, dan alokasi belanja untuk ketahanan pangan dan bencana alam, Kementerian Keuangan bersama instansi terkait telah mampu mengurangi tekanan inflasi menjadi 6.69 persen ditengah-tengah melonjaknya harga minyak bumi dan komoditas pangan di pasar global serta terjadinya bencana alam di beberapa daerah penghasil bahan pangan di Indonesia. Dalam tahun 2010, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.016,5 triliun yang meliputi penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.013,7 trliun dan hibah sebesar Rp2,9 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp1.056,5 triliun, sehingga defisit APBN dapat ditekan menjadi sebesar Rp39,99 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB. Pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.016,5 tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp715,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp269,4 triliun, dan hibah sebesar Rp2,9 triliun. Sementara belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp781,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp344.6 triliun. Selanjutnya untuk menutup defisit APBN 2010 sebesar Rp39,99 triliun, diupayakan melalui pembiayaan dalam negeri sebesar Rp95,01 triliun dan pembiayaan luar negeri netto sebesar minus Rp0,16 triliun. Dengan demikian dalam APBN 2010 terjadi kelebihan pembiayaan sebesar Rp 47,5 triliun. Membaiknya indikator ekonomi makro Indonesia dan kinerja APBN tahun 2010 telah mendorong meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari 2.534,4 pada akhir tahun 2009 menjadi 3.703,5, meningkatnya peringkat rating dari Ba3 menjadi Ba2, serta menurunnya yield Surat Utang Negara (SUN) dari 10,06 persen menjadi 7,60 persen pada akhir tahun 2010. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara, serta APBN tersebut didukung oleh pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Visi Kementerian Keuangan adalah ”menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan indonesia yang sejahtera, demokratis, dan

11


Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.016,5 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp1.056,5 triliun. Sehingga defisit APBN dapat ditekan menjadi sebesar Rp39,99

berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu: (1) misi fiskal, (2) misi kekayaan negara, (3) misi pasar modal dan lembaga keuangan, dan (4) misi penguatan kelembagaan.


12

D.

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIP Kementerian Keuangan Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya. Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran srategis instansi Kementerian Keuangan, serta sistematika laporan. Bab II. Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja, yang menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2010. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan tahun 2010. Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

13


Lakip Kemenkeu 2010: • Ikhtisar Eksekutif • Bab I. Pendahuluan • Bab II. Rencana Strategis dan Penetapan/ Perjanjian Kinerja • Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan • Bab IV. Penutup

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan/ Perjanjian Kinerja


14

A.

Alur Pikir

Landasan Undang-undang No 25 Tahun 2004 Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara (UU No.17, UU No.1 dan UU No.15 Tahun 2004) RPJMN 2010-2014 APBN Tahun Anggaran 2010

Tugas Kementerian Keuangan Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara

Visi Faktor Kunci Penentu Keberhasilan

Misi

Tujuan

Sasaran

Kebijakan

Umpan Balik

15


Lakip

Umpan Balik

B.

Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir sebagaimana bagan di atas. Kementerian Keuangan bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Dengan demikian Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara dan sekaligus pengelola kekayaan negara. Dalam era globalisasi saat ini Kementerian Keuangan dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar global. Berkaitan dengan itu, setiap aparatur Kementerian Keuangan didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Visi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Keuangan mempunyai visi sebagai berikut : “Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” Pengertian pengelola keuangan dan kekayaan negara dalam visi tersebut bermakna bahwa Kementerian Keuangan adalah lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Dipercaya berarti semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel artinya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan

Misi Dalam rangka pencapaian visi, Kementerian Keuangan menetapkan 4 (empat) misi, yaitu: 1.

Misi Fiskal, adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan bertanggung jawab.


16

2.

Misi Kekayaan Negara, adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.

3.

Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, adalah mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

4.

Misi Penguatan Kelembagaan, adalah a.

Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat;

b.

Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggungjawab;

c.

Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya.

Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan Kementerian Keuangan untuk periode 2010-2014 dikelompokkan ke dalam 6 tema pokok sebagai berikut: 1.

Tujuan dalam tema pendapatan negara adalah meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat

2.

Tujuan dalam tema belanja negara adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas K/L dan pelaksanaan desentralisasi fiskal;

3.

Tujuan dalam tema pembiayaan APBN adalah mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal;

4.

Tujuan dalam tema perbendaharaan negara adalah pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara;

17


Tujuan Kemenkeu dikelompokkan ke dalam 6 tema pokok

5.

Tujuan dalam tema kekayaan negara adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;

6.

Tujuan dalam tema pasar modal dan lembaga keuangan non bank adalah membangun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai secara nyata. Sasaran Kementerian Keuangan untuk tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1.

Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah: a.

Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

b.

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal. Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi diukur berdasarkan hasil survey kepuasan stakeholder oleh lembaga independen. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan di mata stakeholder.

c.

2.

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai terhadap peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan dan cukai.

Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara adalah: a.

Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel. 1)

Alokasi belanja negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan kegiatan kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam APBN.


18

b.

19

2)

Alokasi belanja negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

3)

Alokasi belanja negara yang efisien adalah penuangan anggaran pada DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.

4)

Alokasi belanja negara yang akuntabel adalah alokasi belanja negara yang proporsional sesuai dengan prioritas rencana kerja pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 1)

Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan belanja Negara sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2)

Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan belanja Negara yang dilakukan secara terbuka sehingga proses pengelolaannya dapat diketahui oleh stakeholder dan dapat dipertanggungjawabkan.

c.

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan Keuangan adalah pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang dapat menjamin keseimbangan keuangan terkait dengan besarnya beban, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh pusat maupun daerah sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

d.

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 1)

Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan transfer ke daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2)

Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat diakses oleh seluruh stakeholder.

3)

Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat dipertanggungjawabkan.


3.

4.

Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah: a.

Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Memenuhi target pembiayaan APBN melalui utang yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman, dengan mempertimbangkan biaya dan risiko untuk mendukung kesinambungan fiskal.

b.

Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Tersedianya informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dan akurat, dan terjaganya kredibilitas pengelolaan utang dengan melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

c.

Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Mengoptimalkan struktur jatuh tempo SBN dengan memperhatikan jenis, tingkat bunga, dan tenor, serta kondisi pasar keuangan.

d.

Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Mengembangkan pasar SBN dengan menyediakan alternaitif instrument SBN yang variatif, serta meningkatkan sebaran investor.

Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah: a.

Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara akurat dan tepat waktu berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.


20

21

b.

Optimalisasi pengelolaan kas. Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi dalam hal perencanaan kas, pengendalian kas dan pemanfaatan idle kas, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup. Optimalisasi pengelolaan kas negara adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan kas dengan mengedepankan prinsip “meminimumkan biaya” dan “memaksimalkan manfaat” bila terjadi kekurangan kas (cash mismatch) atau pemanfaatan kelebihan kas (idle cash).

c.

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Salah satu bagian dari pengembalian dana dibidang investasi dan pembiayaan lainnya adalah pengembalian penerusan pinjaman. Dana penerusan pinjaman tersebut harus dioptimalkan pengembalian dan penyetorannya kembali ke APBN sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pengembalian dana tersebut mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan penerimaan defisit APBN.

d.

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU, peningkatan penilaian kinerja satker BLU serta pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU akan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pada satker BLU, sehingga selanjutnya akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.


5.

e.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penerapan akuntansi pemerintah modern sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sampai dengan saat ini LKPP yang telah disusun masih berdasarkan basis Kas Menuju Akrual. Selanjutnya secara bertahap LKPP akan disusun berdasarkan akrual basis, sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian melalui LKPP yang lebih berkualitas.

f.

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Untuk menciptakan sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu, mulai tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan proyek penyempurnaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang dikenal dengan Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Proyek SPAN adalah sebagai langkah awal untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang modern, didukung oleh sistem informasi keuangan yang terpadu (Integrated Financial Management and Information System) dengan karakteristik antara lain: (i) terintegrasi/terotomasi yang sangat mendukung proses pelaksanaan anggaran, optimalisasi manajemen kas, serta pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban (ii) database yang terpusat dan memungkinkan perekaman data hanya sekali (single entry), (iii) memungkinkan ‘what if analysis’, (iv) penerapan proses bisnis yang mengacu pada best practice dan (v) menghubungkan secara on-line baik melalui satellite, dialup dan sistem jaringan lainnya Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 178 KPPN dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah:


22

6.

23

a.

Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan asset idle kementerian dan lembaga dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari kementerian dan lembaga, serta penghematan penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan BMN idle yang ada di kementerian dan lembaga.

b.

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di kementerian dan lembaga sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan sebagai pengelola.

c.

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan Tupoksi penyelenggaraan negara.

d.

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Pelayanan pengelolaan kekayaan Negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.

e.

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Mendapatkan, mengumpulkan dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan.

Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah: a.

Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional.

b.

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.

c.

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.


7.

d.

Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.

e.

Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency).

f.

Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.

Sasaran Strategis Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis 6 tema pokok adalah: a.

Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; Sistem rekrutmen yang kredibel dan pengembangan SDM tertata yang tertata dan berkelanjutan diharapkan menghasilkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dalam mengelola Keuangan Negara.

b.

Terwujudnya organisasi yang handal dan modern; Pengembangan organisasi dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing unit organisasi dan SOP yang dimiliki. 1)

Fungsi unit organisasi merupakan fungsi yang telah disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

2)

Standard Operating Procedures (SOP)/Prosedur Operasi Standar adalah standar yang dijadikan panduan bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan, sehingga akan memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila ada biaya). SOP yang disusun harus memenuhi prinsip efisiensi.

c.

Terwujudnya good governance; Good Governance adalah terciptanya tata kelola pemerintahan dalam menerapkan prinsip Good Governance (Transparansi, Akuntabilitas, Responsiveness, Responsibilitas, Efektifitas, dan Efisien)

d.

Terwujudnya dan termanfaatkannya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi; Sistem informasi/aplikasi yang ada di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan diupayakan terintegrasi didukung dengan kualitas layanan infrastruktur yang prima.


24

e.

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan; Sasaran strategis ini terkait dengan product/service yang dihasilkan oleh Itjen yang difokuskan pada hasil pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Kemenkeu melalui asistensi, monitoring dan review penyusunan Laporan Keuangan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).

Program Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan untuk mendapatkan suatu hasil. Program-program yang telah ditetapkan dalam Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

25

1.

Program perumusan kebijakan fiskal;

2.

Program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak;

3.

Program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;

4.

Program pengelolaan anggaran negara;

5.

Program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

6.

Program pengelolaan perbendaharaan negara;

7.

Program pengelolaan dan pembiayaan utang;

8.

Program pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;

9.

Program pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non bank;

10.

Program pengembangan SDM keuangan dan kekayaan negara yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan;

11.

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan; dan

12.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Keuangan.


Penjabaran Sasaran Strategis dalam Renstra ke dalam dokumen perencanaan tahunan: Renstra 1.

Tema Pendapatan Negara

Roadmap 1.

Peta Strategi

•

Pendapatan

•

yang optimal Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tinggi

negara 1.

• • • •

•

a.

Tingkat pendapatan yang optimal

a.

Persentase realisasi pendapatan negara: • Persentase real-

•

•

b.

c.

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi

b.

a.

Pendapatan negara yang optimal Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif • •

isasi penerimaan pajak Persentase realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Persentase realisasi PNBP Nasional

Indeks Kepuasan Pelanggan

b.

• •

c.

Persentase realisasi pendapatan negara Efektivitas kebijakan pendapatan negara

Indeks Kepuasan Pelanggan Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan quick win

Indeks kepatuhan dan penegakan hukum


26


Tema Belanja Negara

Roadmap 2.

Peta Strategi

Pelaksanaan belanja nega- 2.

•

Pelaksanaan belanja negara

•

yang optimal Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas

a.

•

ra yang optimal

a.

b.

Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel

a.

Persentase ketepatan penyerapan DIPA K/L

• •

Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara

c.

d.

3.

27

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

b.

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

b.

•

Pembiayaan

•

•

aman bagi nambungan fiskal Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan Negara

Persentase ketepatan penyerapan DIPA K/L Tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal Tingkat akurasi exercise I-account

•

Persentase

•

jumlah penyaluran dana transfer ke daerah Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah

ketepatan

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat

Tema Pembiayaan APBN

3.


yang 3. kesi-

• •

Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien

Penjabaran Sasaran Strategis dalam Renstra ke dalam dokumen perencanaan tahunan: Renstra a.

Terpenuhinya

Roadmap pembi-

a.

ayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien

•

•

•

Pemenuhan target

Peta Strategi a.

pembiayaan melalui utang Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari Rekening Dana Investasi Jumlah peneri-

• •

•

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari Rekening Dana Investasi Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN (Milyar)

maan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN b.

Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang

b

Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang yang handal

b.


c.

Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.

c.

Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran

c.

•

Pembayaran utang tepat

•

waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi

d.

Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.


28


Roadmap

Tema Perbendaharaan Neg- 4.

Pertanggung jawaban yang 4.

ara

transparan dan akuntabel Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan Negara

Peta Strategi • •

•

Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien

a.

Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara

a.

Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara

b.

Optimalisasi laan kas

b.

Persentase tingkat perencanaan kas

c.

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya

d.

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU

e.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

c.

•

pengelo-

a.

•

•

•

29


Penyelesaian RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN secara tepat waktu Jumlah LK K/L yang andal dengan opini audit yang baik Indeks opini BPK atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

•

•

akurasi

Penyelesaian RUU pertanggungjawaban pelaksana-an APBN secara tepat waktu Jumlah LK K/L yang andal dengan opini audit yang baik Indeks opini BPK atas LK BA 15, BUN, dan BA 999

Penjabaran Sasaran Strategis dalam Renstra ke dalam dokumen perencanaan tahunan: Renstra f.

Roadmap

Peta Strategi

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu

5.

Tema Kekayaan Negara

5.

Utilisasi Kekayaan Negara 5. yang optimal

• •

6.

Utilisasi

Kekayaan

Negara

yang optimal Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien

a.

Terlaksananya peren- a. Nilai kekayaan negara yang canaan kebutuhan ba- diutilisasi rang milik negara yang optimal

a.

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi (Milyar)

b.

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel

b.

Penyelesaian inventarisasi dan penilaian barang milik negara (jumlah satker)

c.

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use

c.

Persentase satker yang telah melakukan koreksi neraca

d.

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara

e.

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel

Tema Pasar Modal dan Lem- 6. baga Keuangan Non Bank

Industri pasar modal dan 6. lembaga keuangan non bank yang stabil

Industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid


30

Penjabaran Sasaran Strategis dalam Renstra ke dalam dokumen perencanaan tahunan: Renstra a.

Terwujudnya

Roadmap

Peta Strategi

regula-

tor bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional

31

b.

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif

a.

Pertumbuhan nilai transaksi saham harian di bursa efek

a.

Rata-rata persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian

c.

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal

b.

Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital)

b.

Persentase Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital)

d.

Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid

c.

Perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan

c.

Persentase perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan

e.

Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency)


Penjabaran Sasaran Strategis dalam Renstra ke dalam dokumen perencanaan tahunan: Renstra f.

Roadmap

Peta Strategi

Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional

7.

Pembelajaran dan Pertumbuhan

• •

•

• • • a.

Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

a.

Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Pengembangan organisasi yang handal dan modern Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi Pengelolaan anggaran yang optimal •

•

•

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan


32

Penjabaran Sasaran Strategis dalam Renstra ke dalam dokumen perencanaan tahunan: Renstra b.

Terwujudnya organisasi

Roadmap

Peta Strategi b.

•

Persentase penyelesaian

•

penataan/modernisasi organisasi Persentase penyelesaian SOP Persentase unit eselon I

yang handal dan modern

•

yang memiliki profil risiko c.

Terwujudnya good governance

c.

Persentase Penyerapan DIPA

d.

Terwujudnya dan termanfaatkannya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi

d.

•

Jumlah kebijakan di bi-

•

dang TIK Pencapaian SLA Index

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

e.

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

f.

•

e.

•

Efektivitas edukasi dan komunikasi Rata-rata persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana

B.1. Roadmap Kementerian Keuangan 2010-2014 Road Map Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, sebagai mana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tanggal 29 Januari 2010 merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Road Map. Road Map dan Renstra adalah dokumen perencanaan yang digunakan Kementerian Keuangan untuk periode 2010-2014. Antara Road Map dan Renstra terdapat perbedaan, dimana Road Map lebih menjelaskan secara detail mengenai pelaksanaan program/kegiatan sampai level sub kegiatan (yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk unit setingkat Eselon III) yang dilengkapi dengan informasi mengenai milestone tahunan mulai dari ta-

33


Roadmap menjelaskan secara detail pelaksanaan program/kegiatan sampai subkegiatan dilengkapi informasi tahunan dari tahun 2010 s.d. 2014

hun 2010 sampai dengan 2014, dan merupakan ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu unit selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Road Map Kementerian Keuangan yang disajikan dalam Tabel Matriks Kinerja Road Map Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 dibawah ini hanya difokuskan pada Sasaran Strategis (SS) pada persepektif Stakeholders dan Customer .

Matriks Kinerja Road Map Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 Tahun SS

IKU 2010

2011

2012

2013

2014

DK-1

DK-1.1 Persentase realisasi pendapatan negara

Pendapatan negara yang optimal

DK-1.1.1 Persentase realisasi penerimaan pajak

100% 100% 100% 100% 100%

DK-1.1.2 Persentase realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

100% 100% 100% 100% 100%

DK-1.1.3 Persentase realisasi PNBP Nasional

100% 100% 100% 100% 100%

DK-2.1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

100% 100% 100% 100% 100%

DK-2.2 Persentase ketepatan penyerapan DIPA K/L

85%

DK-3

DK- 3.1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

100% 100% 100% 100% 100%

Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal

DK-3.2 Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari Rekening Dana Investasi

100% 100% 100% 100% 100%

DK-2 Pelaksanaan belanja negara yang optimal

DK-3.3 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN

350 M

90%

245 M

92%

200 M

92%

175 M

95%

135 M


34

Matriks Kinerja Road Map Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 Tahun SS

DK-4

IKU 2010

2011

2012

2013

2014

DK-4.1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi

674 M

438 M

307 M

322 M

338 M

DK-5.1 Penyelesaian RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN secara tepat waktu

3

3

3

3

3

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Waktu

Waktu

Waktu

Waktu

Waktu

Utilisasi Kekayaan Negara yang optimal DK-5 Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel DK-6

DK-6.1 Pertumbuhan nilai transaksi saham harian di bursa efek

5%

5%

5%

5%

5%

Industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid

DK-6.2 Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital)

90%

90%

90%

95%

100%

DK-6.3 Perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan

95%

96%

97%

98%

100%

DK-7.1 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang yang handal

100% 100% 100% 100% 100%

DK-7.2 Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran

100% 100% 100% 100% 100%

DK-7.3 Jumlah LK K/L yang andal dengan opini audit yang baik

100% 100% 100% 100% 100%

DK-7 Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan Negara

DK-8

DK-7.4 Indeks opini BPK atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

3.07

3.25

3.25

3.25

3.25

DK-8.1 Indeks Kepuasan Pelanggan

3,87

3,5

3,5

3,5

3,5

Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tinggi

35


C.

Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Kementerian Keuangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Kementerian Keuangan (DK).

Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Wide tahun 2010

Sasaran Strategis (SS/DK) Kementerian Keuangan tahun 2010 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kementerian Keuangan. Peta Strategi Kementerian Keuangan 2010 memuat 16 Sasaran Strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan negara yang optimal; (2) Pelaksanaan belanja negara yang efisien; (3) Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal; (4) Utilisasi Kekayaan Negara yang optimal; (5) Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel; (6) Industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid; (7) Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara; (8) Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tinggi; (9) Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas; (10) Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien ; (11) Peningkatan edukasi


36

masyarakat dan pelaku ekonomi; (12) Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif; (13) Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; (14) Pengembangan organisasi yang handal dan modern; (15) Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi; dan (16) Pengelolaan anggaran yang optimal. Peta Strategi Kementerian Keuangan Peta Strategi KemenkeuWide

Visi Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara

2010

memuat

Sasaran Strategis dan 39

yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan

Learning and Growth Perspective

Internal Proces Perspective

Customer Perspective

Stakeholder Perspective

Indikator Kinerja Utama DK-1 Pendapatan negara yang optimal

DK-2 Pelaksanaan belanja negara yang optimal

KL BUMN WP dan perusahaan Pemda Kreditor dan investor Pelaku pasar modal dan LK

Perumusan DK-9 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas

DK-3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal

DK-4 Utilisasi kekayaan negara yang optimal

DK-7 Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara

DK-8 Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi

Pengelolaan dan Pengembangan DK-11 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi

DK-10 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien

DK-5 Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel

DK-6 Industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid

Pengasasn dan Penegakan Hukum DK-12 Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif

SDM

Organisasi

TIK

Anggaran

DK-13 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

DK-14 Pengembangan organisasi yang handal dan modern

DK 15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi

DK 16 Pengelolaan anggaran yang optimal

Peta strategi Kementerian Keuangan menerapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective. Dari Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2010 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan mencapai 16 (enam belas) sasaran strategis (SS/DK) dan IKU yang diidentifikasi sebanyak 39 IKU. Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut. SASARAN STRATEGIS 1 Pendapatan negara yang optimal Indikator Kinerja 1.

37

Persentase realisasi pendapatan negara


16

Satuan

Target

Rp/Trilyun

988,54

SASARAN STRATEGIS 2 Pelaksanaan belanja negara yang optimal Indikator Kinerja 2.

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer daerah

3.


ke

Satuan

Target

%

100

%

90

SASARAN STRATEGIS 3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal Indikator Kinerja

Satuan

Target

%

100

4.

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

5.

Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari Rekening Dana Investasi

Rp/Milyar

5.504,15

6.

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN (Milyar)

Rp/Milyar

400

Satuan

Target

Rp/Milyar

3.340

SASARAN STRATEGIS 4 Utilisasi Kekayaan Negara yang optimal Indikator Kinerja 7.

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi (Milyar)

SASARAN STRATEGIS 5 Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel Indikator Kinerja 8.

Penyelesaian RUU pertanggungjawaban pelaksana-an APBN secara tepat waktu

Satuan

Target

Skala

3 (tepat waktu)


38

SASARAN STRATEGIS 6 Industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid Indikator Kinerja

Satuan

Target

9.


%

5

10.


%

90

%

95

11.


SASARAN STRATEGIS 7 Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara Indikator Kinerja

Satuan

Target

12.


set

518

13.


%

100

14.

Jumlah LK K/L yang andal dengan opini audit yang baik

%

66

15.

Indeks opini BPK atas LK BA 15, BUN, dan BA 999

Indeks

3,07

Satuan

Target

Indeks

3,92

SASARAN STRATEGIS 8 Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi Indikator Kinerja 16.


SASARAN STRATEGIS 9 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas Indikator Kinerja 17.

39

Tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal


Satuan

Target

%

90

SASARAN STRATEGIS 9 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas Indikator Kinerja

Satuan

Target

18.

Efektivitas kebijakan pendapatan negara

%

70

19.

Tingkat akurasi exercise I-account

%

91

%

100

buah

38

20. 21.

Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

SASARAN STRATEGIS 10 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien Indikator Kinerja

Satuan

Target

22.

Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan quick win

%

92,65

23.

Persentase tingkat akurasi perencanaan kas

%

85

24.


%

90

25.


Satker

2966

26.


%

70

27.

Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi

%

100

SASARAN STRATEGIS 11 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi Indikator Kinerja

Satuan

Target

28.

Efektivitas edukasi dan komunikasi

%

100

29

Rata-rata persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana

%

99,29


40

SASARAN STRATEGIS 12 Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif Indikator Kinerja 30.


Satuan

Target

%

60

SASARAN STRATEGIS 13 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Indikator Kinerja

Satuan

Target

31.

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

%

80

32.

Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat

orang

175

33.

Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan

%

3,13

SASARAN STRATEGIS 14 Pengembangan organisasi yang handal dan modern Indikator Kinerja

Satuan

Target

34.

Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi

%

100

35.

Persentase penyelesaian SOP

%

100

36.

Persentase unit eselon I yang memiliki profil risiko

%

100

Satuan

Target

buah

4

%

93

SASARAN STRATEGIS 15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi Indikator Kinerja

41

37.

Jumlah kebijakan di bidang TIK

38.

Pencapaian SLA Index


SASARAN STRATEGIS 16 Pengelolaan anggaran yang optimal Indikator Kinerja 39.

Persentase Penyerapan DIPA

Satuan

Target

%

85


42

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 43


Penyusunan LAKIP Kementerian Keuangan Tahun 2010 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berbeda dengan sebelumnya, lampiran LAKIP tidak lagi menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pencapaian Sasaran (PPS), tetapi sudah menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang memuat pencapaian indikator-indikator kinerja utama Kementerian Keuangan tahun 2010 sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menpan dimaksud. Metode pengukuran pencapaian indikator kinerja yang digunakan dibagi berdasarkan ekspektasi arah nilai aktual dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target. Berdasarkan pembagian tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan dikelompokkan menjadi tiga jenis: 1.

IKU Maximize

: Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih tinggi dari target. Contoh: Jumlah pendapatan negara.

2.

IKU Minimize

: Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih kecil dari target. Contoh: Rasio beban utang terhadap rata-rata outstanding utang.

3.

IKU Stabilize

1.

IKU Maximize : Indeks Capaian = Realisasi/Target x 100%

2.

IKU Minimize

: Indeks Capaian = [1 + (1 – Realisasi/Target)] x 100%

3.

IKU Stabilize

: Ca = Capaian awal Ca = Realisasi/Target X 100% C = Capaian

Pengelompokan IKU: • IKU Maximize • IKU Minimize • IKU Stabilize

: Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Contoh: Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target adalah sebagai berikut:

a.

Apabila Realisasi > Target maka C = 100 – (Ca – 100), Ca maksimum adalah 200%


44

b.

Capaian 100

Apabila Realisasi < Target maka C = Ca

Indeks Capaian 120

Rumus I = I+ n

90

67.5

100

75

50

22.5

25

0

n

n

n

I = I = In+1 = C = Cn+1 = n

45

I n+1 - I (C - C ) Cn+1 - C

n

Indeks capaian Indeks capaian dibawahnya Indeks capaian diatasnya Capaian dibawahnya Capaian diatasnya

0

Hasil perhitungan rumus stabilize, bila capaiannya melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 100%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target. Misalnya IKU rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja yang ideal adalah 3%. Semakin sedikit pegawai yang mengikuti pelatihan, berarti kurangnya kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, rasio yang semakin besar menunjukkan ketidakefektifan bekerja. Oleh karena itu, capaian yang diharapkan adalah mendekati ideal 3%. Jika realisasi capaian tepat 3%, rumus stabilize akan menghasilkan nilai 100%.

45


A.

Capaian IKU

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan telah menetapkan enam belas sasaran strategis. Diantara 16 sasaran strategis tersebut, terdapat 6 sasaran yang merupakan bagian dari stakeholder perspective dan memuat IKU-IKU utama. Pencapaian IKU dari keenam sasaran tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Capaian Kinerja IKU Utama dalam Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis (SS)

Kode IKU

IKU

Target

Realisasi

%

102,53% (1.013,54)

102,53%

1.

Pendapatan negara DK-1.1 Persentase realisasi penda100% yang optimal patan negara (988,54 T)

2.

Pelaksanaan belanja DK-2.1 Persentase ketepatan jumlah negara yang efisien penyaluran dana transfer ke daerah

100%

100%

100%

DK-2.2 Persentase ketepatan penyerapan DIPA K/L

90%

88,93%

98,81%

100%

99,47%

118,94%

4.947,60 M

99,88%

3.

Pembiayaan yang DK-3.1 Pemenuhan target aman bagi kesiayaan melalui utang nambungan fiskal DK-3.2 Pemenuhan target

pembipeneri-

maan pembiayaan perbankan 5.504,15 M dalam negeri dari Rekening Dana Investasi DK-3.3 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN (Milyar) 4

5.

Utilisasi Kekayaan DK-4.1 Nilai kekayaan negara yang Negara yang optidiutilisasi (Milyar) mal Pertanggung jawa- DK-5.1 Penyelesaian RUU pertangban yang transparan gungjawaban pelaksana-an dan akuntabel APBN secara tepat waktu

220,41%

Rp350 M Rp771,45M Rp400 M *)

192,86% 5.640,98%

Rp934 M Rp52.685,92 M

1.577,42%

Rp3.340 M*)

3

4

133,33%


46

Capaian Kinerja IKU Utama dalam Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis (SS) 6.

Kode IKU

IKU

Industri pasar modal DK-6.1 Rata-rata persentase pertumdan lembaga keuanbuhan nilai transaksi saham gan non bank yang harian stabil, tahan uji dan DK-6.2 Persentase Perusahaan asurlikuid ansi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum Risk Based Capital (RBC) DK-6.3 Persentase perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan

*) Target setelah revisi

47


Target

Realisasi

%

5%

4,44%

88,80%

90%

94,89%

105,43%

95%

95,85%

100,89%

B.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Kementerian Keuangan yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2010 dapat tercapai.

1. Sasaran Strategis 1

adalah Pendapatan negara yang optimal (DK-1). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: DK 1. Tingkat pendapatan yang optimal Indikator Kinerja Persentase realisasi pendapatan negara

Target

Realisasi

%

100% (988,54 T)

102,53% (1.013,54 T)

102,53%

Dilihat dari sumbernya, penerimaan negara dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan adalah penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, IKU Persentase realisasi pendapatan negara dijabarkan ke dalam tiga sub IKU yang dilaksanakan oleh unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Uraian sub IKU penerimaan pendapatan negara yang dilaksanakan oleh masing-masing unit dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2010 dalam menghimpun penerimaan dari sektor perpajakan adalah sebesar Rp715.534,54 miliar sebagaimana


48

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Target penerimaan tersebut mengalami koreksi dan revisi sesuai target penerimaan pajak pada APBN-P tahun 2010 melalui penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, sehingga target tersebut meningkat menjadi Rp720.764,53 miliar. Target penerimaan perpajakan pada APBN 2010 maupun APBN-P tersebut terbagi atas Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional yang menjadi tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Untuk penerimaan pajak yang menjadi tugas DJP dalam APBN-P Tahun 2010 adalah sebesar Rp661.498,61 miliar (naik 21,48% dari realisasi penerimaan pajak pada APBN-P Tahun 2009 sebesar Rp544.529,11 miliar). Kenaikan target penerimaan pajak pada tahun 2010 terjadi sebagai dampak dari pemutakhiran asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2010 atas pemantauan perkembangan perekonomian global dan domestik, pelaksanaan APBN-P 2009, serta pengaruhnya pada pelaksanaan APBN 2010. Dalam kerangka tersebut, perubahan APBN 2010 di sisi pendapatan dan belanja negara ditujukan antara lain untuk: (a) mengantisipasi perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun 2010; (b) menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri; serta (c) mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2010 dan jangka menengah. Realisasi Penerimaan DJP Termasuk PPh Migas periode Januari s.d Desember 2010 sebesar Rp649.042,60 miliar atau sebesar 98,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2009 sebesar Rp544.529,11 miliar, terdapat pertumbuhan sebesar 19,19%. Sedangkan realisasi Penerimaan DJP Tanpa PPh Migas periode Januari s.d Desember 2010 sebesar Rp590.169,58 miliar atau sebesar 97,37%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2009 sebesar Rp494.485,34 miliar, terdapat pertumbuhan sebesar 19,35%. Tidak tercapainya target penerimaan tersebut berkaitan dengan besarnya pengembalian penerimaan perpajakan atau restitusi pajak yang besarnya mencapai Rp40 triliun, melebihi rata-rata besaran restitusi pajak selama 5 tahun terakhir yang hanya berkisar Rp30 triliun. Besarnya pengembalian penerimaan perpajakan masing-masing mencapai Rp26,6 triliun untuk PPN dan Rp13,4 triliun untuk PPh non migas. Hal ini sebagai dampak peraturan

49


perundang-undangan perpajakan yang membolehkan wajib pajak untuk menunda kewajiban pembayaran pajaknya pada saat mengajukan keberatan dan banding. Sehingga dapat dilihat dalam tabel kinerja penerimaan pajak tahun 2010, PPh non migas dan PPN tidak mencapai target. Penerimaan PPh non migas menghasilkan realisasi capain sebesar 97,03% dari target APBN-P 2010 (Rp297.726,68 miliar). Demikian pula dengan PPN dan PPnBM yang menghasilkan realisasi capain sebesar 95,79% dari target APBN-P 2010 (Rp251.886,23 miliar). (miliar rupiah) Tabel 4 Kinerja Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Periode s.d. 31 Desember 2010 Realisasi s.d. 31 Desember 2010 No.

Jenis Pajak

(1)

(2)

Realisasi 2010 thd APBN-P

APBN-P 2010

2010

2009

Growth 2010 (%)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4-5)/5

(7)=(4):(3)

306.836,64

297.726,68

267.569,76

11,27

97,03

A.

PPh Non Migas

1.

PPh Ps 21

61.573,36

55.120,06

52.070,11

5,86

89,52

2.

PPh Ps 22

5.433,28

4.715,34

4.363,94

8,05

86,79

3.

PPh Ps 22 Impor

23.913,64

23.598,53

19.207,12

22,86

98,68

4.

PPh Ps 23

19.961,45

16.273,67

16.032,78

1,50

81,53

5.

PPh Ps 25/29 OP

4.295,86

2.933,45

3.346,70

(12,35)

68,29

6.

PPh Ps 25/29 Badan

126.655,40

131.951,99

120.316,07

9,67

104,18

7.

PPh Ps 26

22.865,39

22.984,86

18.365,18

25,15

100,52

8.

PPh Final

42.098,69

40.105,79

33.813,11

18,61

95,27

9.

PPh Fiskal Luar Negeri

39,57

11,47

31,78

(63,91)

28,99

10.

PPh Non Migas Lainnya

0,00

31,53

22,97

37,25

-


50

(miliar rupiah) Tabel 4 Kinerja Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Periode s.d. 31 Desember 2010 Realisasi s.d. 31 Desember 2010 No.

Jenis Pajak

(1)

51

(2)


APBN-P 2010

2010

2009

Growth 2010 (%)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4-5)/5

(7)=(4):(3)

B.

PPN & PPnBM

262.962,99

251.886,23

193.068,39

30,46

95,79

1.

PPN Dalam Negeri

159.943,63

155.151,16

120.445,08

28,81

97,00

2.

PPN Impor

90.083,02

84.164,02

63.442,70

32,66

93,43

3.

PPnBM Dalam Negeri

8.369,06

7.609,54

6.082,86

25,10

90,92

4.

PPnBM Impor

4.161,10

4.790,58

2.810,61

70,45

115,13

5.

PPN/PPnBM Lainnya

406,18

170,93

287,14

(40,47)

42,08

C.

PBB

25.319,15

28.575,89

24.269,23

17,75

112,86

D.

BPHTB

7.155,53

8.012,48

6.463,68

23,96

111,98

E.

Pajak Lainnya

3.841,93

3.968,29

3.114,27

27,42

103,29

1.

Bea Materai

1.371,67

952,78

948,96

0,40

69,46

2.

Penjualan Benda Materai

2.288,67

2.387,41

2.084,77

14,52

104,31

3.

PTLL

8,91

0,91

1,50

(39,30)

10,25

4.

Bunga Penagihan PPh

110,83

365,67

32,28

1.032,91

329,95

5.

Bunga Penagihan PPN

60,72

260,98

44,93

480,80

429,78

6.

Bunga Penagihan PPnBM

0,22

0,44

0,07

549,75

200,08


(miliar rupiah) Tabel 4 Kinerja Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Periode s.d. 31 Desember 2010 Realisasi s.d. 31 Desember 2010 No.

Jenis Pajak

(1) 7.

(2) Bunga Penagihan PTLL Penerimaan DJP Tanpa Migas

F.

PPh Migas Penerimaan DJP Termasuk Migas


APBN-P 2010

2010

2009

Growth 2010 (%)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4-5)/5

(7)=(4):(3)

0,91

0,09

1,77

(94,70)

10,26

606.116,23

590.169,58

494.485,34

19,35

97,37

55.382,38

58.873,02

50.043,77

17,64

106,30

661.498,61

649.042,60

544.529,11

19,19

98,12

Sumber : Laporan Realisasi Perpajakan Tahun 2010 - DJPb Dampak adanya kebijakan peraturan perpajakan baru juga menyebabkan hilangnya potensi capaian penerimaan dari PPh Pasal 21, karena tidak terdapat lagi kewajiban memasukkan SPT Tahunan, sehingga tidak ada lagi penerimaan PPh Pasal 29 dari SPT Tahunan PPh Pasal 21, dimana penerimaan tersebut masih diperhitungkan (menjadi baseline) dalam penetapan target penerimaan 2010. Penerimaan PPh Pasal 21 menghasilkan realisasi capain sebesar 89,52% dari target APBN-P 2010 (Rp55.120,06 miliar) Selain dampak peraturan perpajakan yang menyebabkan hilangnya potensi capaian penerimaan pajak, penyerapan anggaran juga berpengaruh pada besaran realisasi penerimaan pajak, karena potongan/pungutan (PPh Pasal 22) dilakukan pada saat pencairan anggaran. Hingga bulan Desember 2010, 21 Kementerian/Lembaga telah menyerap anggaran lebih dari rata-rata 68,20%, sementara 18 Kementerian/Lembaga lainnya penyerapannya masih di bawah 50%. Hal ini menyebabkan capaian PPh Pasal 22 hanya mencapai 86,79% atau sebesar Rp4.715,34 miliar, yang ketidakcapaian targetnya disebabkan pula karena adanya penurunan penerimaan dari rokok dan penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 22. Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2010 mencapai Rp16.273,67 miliar


52

atau 81,53% dari rencana. Penerimaan PPh Pasal 23 tidak mencapai target diantaranya disebabkan karena adanya penurunan tarif PPh Pasal 23 terutama terhadap sewa dan penggunaan harta, serta menurunnya penerimaan PPh Pasal 23 dari deviden. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2010 mencapai Rp2.933,45 miliar atau 68,29% dari rencana. Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP tidak mencapai target diantaranya disebabkan adanya penerimaan dari sunset policy di tahun 2009, dimana penerimaan tersebut masih diperhitungkan (menjadi baseline) dalam penetapan target penerimaan 2010.

Pelayanan Pajak pada KPP Madya Sidoarjo

Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2010 mencapai Rp40.105,79 miliar atau 95,27% dari rencana. Penerimaan PPh Pasal Final tidak mencapai target diantaranya disebabkan karena tingkat suku bunga 2010 (6,5%) relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga 2009 (8,75% - 6,75%). Realisasi penerimaan PPh Fiskal Luar Negeri tahun 2010 mencapai Rp11,47 miliar atau 28,99% dari rencana. Penerimaan PPh Fiskal Luar Negeri tidak mencapai target diantaranya disebabkan karena bertambahnya jumlah kepemilikan NPWP dan berlakunya ketentuan bebas fiskal bagi WP OP yang memiliki NPWP. Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri tahun 2010 mencapai Rp155.151,16

53


miliar atau 97,00% dari rencana. Penerimaan PPN Dalam Negeri tidak mencapai target diantaranya disebabkan karena tidak tercapainya penyerapan anggaran tahun 2010, dan tingginya pertumbuhan restitusi jika dibandingkan dengan tahun 2009 (26,89%). Realisasi penerimaan PPN Impor tahun 2010 mencapai Rp84.164,02 miliar atau 93,43% dari rencana. Penerimaan PPn Impor tidak mencapai target diantaranya disebabkan karena adanya tren penguatan nilai tukar rupiah. Realisasi penerimaan pajak selama 5 (lima) tahun terakhir, setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan lebih dari 19% kecuali tahun 2009. Tahun 2006 sebesar 19,56%, tahun 2007 sebesar 21,39%, tahun 2008 sebesar 29,27%, tahun 2009 sebesar 4,19% dan tahun 2010 sebesar 19,19%. Dalam kurun waktu 2006 – 2010, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 17,52% untuk penerimaan termasuk PPh migas dan 17,93% untuk penerimaan tanpa PPh migas. Apabila memperhitungkan pertumbuhan alami penerimaan yaitu penerimaan yang diperoleh dari perkalian angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi, rata-rata kinerja penerimaan adalah sebesar 4,55% (termasuk PPh migas) dan 4,96% (tanpa PPh migas). Kinerja penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 16,04% (termasuk PPh migas) dan 11,32% (tanpa PPh migas), sedangkan tantangan terberat dalam pencapaian kinerja penerimaan adalah pada tahun 2009 dengan kinerja -12,08% (termasuk PPh migas) dan -7,35% (tanpa PPh migas). (miliar rupiah) Tabel 5 Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2006 – 2010 No

Indikator Kinerja Perpajakan

1.

Penerimaan Dalam Negeri

2.

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

636,15

706,11

979,52

847,09

1.013,74

Pertumbuhan Penerimaan DN (%)

28,80%

11,00%

38,72%

(13,52%)

19,67%

3.

Total Penerimaan Perpajakan (%)

409,20

490,99

658,70

619,92

744,36

4.

Total Penerimaan DJP termasuk PPh Migas

358,05

426,23

571,10

544,52

649,04

5.

Total Penerimaan DJP tanpa PPh Migas

314,86

382,22

494,08

494,48

590,16


54

(miliar rupiah) Tabel 5 Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2006 – 2010 No

Indikator Kinerja Perpajakan

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2010

6.

Pertumbuhan Pen. DJP termasuk PPh Migas (%)

20,01%

19,04%

33,99%

(4,65%)

19,19%

7.

Pertumbuhan Pen. DJP tanpa PPh Migas (%)

19,56%

21,39%

29,27%

0,08%

19,35%

8.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,60%

6,30%

6,20%

4,50%

6,00%

9.

Inflasi (%)

6,80%

6,59%

11,06%

2,80%

6,96%

10.

Pertumbuhan dari faktor ekonomi (%)

12,78%

13,31%

17,95%

7,43%

13,38%

11.

Produk Domestik Bruto

3.339,20

3.949,30

4.954,00

5.613,44

6.337,01

12.

Tax Ratio (%)

12,25%

12,43%

13,30%

11,04%

11,75%

13.

Pening. Kinerja Pener. DJP termasuk PPh Migas (%)

7,23%

5,74%

16,04%

(12,08%)

5,82%

14.

Pening. Kinerja Pener. DJP tanpa PPh Migas (%)

6,78%

8,09%

11,32%

(7,35%)

5,97%

Adanya kebijakan peraturan perpajakan baru dan penyerapan anggaran yang kurang optimal pada tahun 2010, berpengaruh pada penerimaan secara keseluruhan. Walaupun demikian, kondisi perekonomian nasional menunjukkan kondisi yang semakin membaik setelah melewati fase terendah pada pertengahan tahun 2009. Dalam APBN 2010, asumsi pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 5,5 persen (y-o-y), lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 yang sebesar 4,5 persen (y-o-y). Seiring dengan semakin kuatnya fundamental kondisi ekonomi domestik dan didukung oleh membaiknya faktor eksternal, realisasi pertumbuhan PDB tahun 2010 mengalami koreksi menjadi sebesar 6,0 persen (y-o-y) dalam APBN-P 2010. Action plan yang akan dilakukan pada tahun 2011 atas capaian tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1.

55

Tahun 2009

Intensifikasi yang meliputi pengamanan penerimaan dan extra effort.


2.

3.

a.

Pengawasan pembayaran masa yang fluktuatif dan yang tidak melapor.

b.

Pengawasan pembayaran WP Bendahara.

c.

Bedah Profil 1000 WP Penentu Penerimaan per KPP.

d.

Pemanfaatan program feeding, dengan cara mengirimkan alat keterangan kepada KPP tempat terdaftar mengenai data pemilik, pengurus, data lawan transaksi, afiliasi, dan pihak hubungan istimewa pada saat KPP melaksanakan bedah profil WP.

e.

Pengawasan WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) dan Wajib Pajak Besar Orang Pribadi (high wealth individuals/ HWI).

f.

Pengamanan penerimaan berbasis transaksi.

g.

Pengawasan intensif terhadap WP sektor yang sedang berkembang pesat yaitu pertambangan, otomotif, transportasi, komunikasi, konstruksi, industri pengolahan, ritel, dan keuangan.

h.

Pengamanan penerimaan dan pengawasan WP berbasis high rise building.

Ekstensifikasi dengan memfokuskan pada penambahan WP OP. a.

Pendekatan yang berbasis pada pemberi kerja dan profesi.

b.

Optimalisasi upaya penanganan tindak lanjut WP OP baru.

c.

Optimalisasi upaya edukasi perpajakan sebagai tindak lanjut WP OP baru.

Penegakan hukum, meliputi percepatan pemeriksaan khusus, penagihan intensif, dan optimalisasi penyidikan.

Tax Ratio Nota keuangan dan RAPBN 2011 yang disampaikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2010 menyebutkan bahwa pada tahun 2011 pemerintah berencana menaikkan Tax Ratio sebesar 0,1% dari tahun anggaran sebelumnya (dari 11,9% menjadi 12%). Hal ini dijabarkan pada angka penerimaan pajak yang direncanakan tahun 2011 sebesar Rp839,5 triliun yang menyumbangkan sebesar 77% dari total pendapatan penerimaan negara dan hibah atau mengalami peningkatan sebesar Rp96,2 triliun (13%) dari target penerimaan pajak tahun 2010. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa besaran angka Tax Ratio sangat bervariasi antar negara; kurang lebih 40% pada negara berpendapat tinggi, 25% pada negara berpendapat menengah dan 18% pada negara ber-


56

pendapat rendah. Besaran Tax Ratio di beberapa negara disajikan pada tabel berikut: Tabel 6 Tax Ratio Beberapa Negara Tahun 2007-2008 No.

Negara

Tax Ratio (%)

Definisi Penerimaan Pajak

1.

Indonesia

12,0

Hanya pajak pusat (PPh, PPN, PBB, APBN dan Nota KeuanBPHTB, PTLL dan BC), tidak termasuk pagan jak daerah dan Sumber Daya Alam (SDA).

2.

Philipina

14,4

Semua penerimaan pajak (termasuk pajak www.biv.gov.ph daerah dan SDA)

3.

Malaysia

15,5

Semua penerimaan pajak (termasuk Fedwww.hasil.gov.my eral Tax, State Tax serta SDA)

4.

Thailand

17,0

5.

China (RRC)

17,0

Semua penerimaan pajak (termasuk pajak www.chinatax.gov.cn daerah dan SDA)

6.

India

17,7

Semua penerimaan pajak (termasuk Fedwww.indiabudget.nic.id eral Tax, State Tax serta SDA)

7.

Amerika Serikat

28,3

Semua penerimaan pajak (termasuk Fed- OECD Statistics, 2007 eral Tax, State Tax serta SDA) (data tahun 2007)

8.

Australia

30,8

Semua penerimaan pajak (termasuk Fed- OECD Statistics, 2007 eral Tax, State Tax serta SDA) (data tahun 2007)

9.

Brazil

30,8

Semua penerimaan pajak (termasuk FedOECD Statistics, 2009 eral Tax, State Tax serta SDA)

10.

Austria

43,4


11.

Belgia

46,8


Semua penerimaan pajak (termasuk pajak daerah dan SDA)

Meskipun dari tabel di atas terlihat bahwa Tax Ratio Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan Tax Ratio di negara lainnya, bahkan dengan Tax Ratio di beberapa negara tetangga, tetap perlu dicatat bahwa perbandingan demikian tidak sepenuhnya tepat mengingat perbedaan unsur yang menjadi komponen penerimaan pajak. Untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik maka dilakukan penyesuaian terhadap penerimaan pajak indonesia dengan memasukkan unsur penerimaan pajak daerah dan SDA sehingga diperoleh Tax Ratio untuk Indonesia dengan menggunakan tiga model perhitungan

57

Sumber


www.mof.go.th

sebagai berikut: Grafik 1 Grafik Perhitungan Tax Ratio Indonesia (tiga model) Tahun 2005-2010

Tax Ratio dihitung berdasar proyeksi Keterangan: Tax Ratio 1 : besaran Tax Ratio berdasarkan perhitungan pajak pusat. Tax Ratio 2 : besaran Tax Ratio berdasarkan perhitungan pajak pusat + pajak daerah. Tax Ratio 3 : besaran Tax Ratio berdasarkan perhitungan pajak pusat + pajak daerah + Sumber Daya Alam.

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada besaran Tax Ratio Indonesia dengan memasukkan penerimaan pajak daerah (Tax Ratio 2) serta dengan memasukkan unsur pajak daerah dan SDA (Tax Ratio 3). Dengan model ini, pada tahun 2006 dan 2008 Tax Ratio Indonesia bahkan mencapai lebih dari 18% (18,05% di tahun 2006 dan 18,54% di tahun 2008). Berdasarkan grafik terlihat pula bahwa sebenarnya Tax Ratio Indonesia realtif sama dengan beberapa negara berkembang lainnya yang juga memasukkan unsur pajak daerah dan Sumber Daya Alam (SDA), sebagaimana terlihat tabel Tax Ratio beberapa negara tahun 2007 s.d. 2008, meskipun tetap lebih rendah dibandingkan dengan Tax Ratio di negara maju. Apabila penerimaan pajak daerah dan SDA dijadikan variabel dalam perhitungan Tax Ratio Indonesia, maka Tax Ratio Indonesia pada tahun 2011 akan menjadi sekitar 17,11% dengan perincian: 12,1% perhitungan Tax Ratio dari penerimaan DJP dan DJBC serta 5% dari rata-rata konstribusi pajak daerah dan SDA dalam Tax Ratio. Angka Tax Ratio sebesar 17,1% ini jauh lebih besar dibandingkan dengan permintaan DPR yang berkisar 12,5%-15%.


58

b. Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tanggal 25 Mei 2010 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tanggal 29 Oktober 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah ditetapkan target penerimaan bea dan cukai tahun 2010 sebesar Rp81.827,29 miliar, yang terdiri dari: 1.

Bea Masuk

:

Rp17.106,81 miliar (termasuk Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Rp2.000 miliar),

2.

Cukai

:

Rp59.265,92 miliar, dan

3.

Bea Keluar

:

Rp5.454,56 miliar. Tabel 7 Tabel Perbandingan Target Penerimaan (APBN-P) Target APBN-P

No

Jenis Penerimaan 2009

2010

Kenaikan

1.

Bea Masuk*

18.523,50

15.106,81

(3.416,69)

(18,45%)

2.

Bea Keluar

1.399,60

5.454,56

4.054,96

289,72%

3.

Cukai

54.545,00

59.265,92

4.720,92

8,66%

74.468,10

79.827,29

5.359,19

7,20%

Jumlah Keterangan :

*)Target BM tidak termasuk BM DTP Tahun 2009 BM DTP sebesar Rp2,5 T Tahun 2010 BM DTP sebesar Rp2 T

Dibandingkan dengan tahun 2009, untuk tahun 2010 target penerimaan yang dibebankan naik sebesar 7,20% hal ini terutama disebabkan terjadinya kenaikan yang sangat signifikan dari target Bea Keluar sebesar 289,72%, sedangkan target Bea Masuk (diluar BM DTP) turun 18,45 % dan target Cukai naik 8,66%. Total realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan bea keluar s.d. 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp95.019,26 miliar (termasuk BM DTP), yang terdiri dari:

59

%


1.

Bea Masuk: Penerimaan Bea Masuk terdiri dari Bea Masuk Riil dan Bea Masuk Ditangung Pemerintah (BM-DTP). Realisasi penerimaan Bea Masuk s.d. 31 Desember 2010 sebesar Rp19.956,19 miliar (116,66% dari target), terdiri dari Bea Masuk Riil Rp19.760,43 miliar (130,80% dari target) dan BM-DTP Rp195,76 miliar (9,79% dari target). Tercapainya target penerimaan Bea Masuk s.d. 31 Desember 2010, antara lain disebabkan oleh:

2.

a.

Pertumbuhan ekonomi nasional s.d. Desember berada pada kisaran 5,9% - 6,0%, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi makro APBN-P 2010 sebesar 5,8%;

b.

Nilai tukar Rupiah yang mengalami penguatan, mendorong tingkat importasi sehingga meningkatkan dutiable import mencapai US$109,02 miliar melebihi yang diperkirakan sebesar US$90,72 miliar;

c.

Tarif efektif rata-rata s.d. Desember sebesar 2,01% masih lebih tinggi dari asumsi tarif rata-rata tahun 2010 sebesar 1,81%;

d.

Internal Effort dalam peningkatan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan seperti intensifikasi pemeriksaan dokumen dan fisik barang, pemberantasan penyelundupan, temuan hasil audit, dll.

Cukai: Realisasi penerimaan Cukai s.d. 31 Desember 2010 sebesar Rp66.165,29 miliar atau (111,64% dari target APBN-P) Dapat terlampauinya penerimaan Cukai per Desember 2010, antara lain disebabkan: a.

Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau mulai Januari 2010 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010;

b.

Kenaikan tarif Cukai MMEA yang berlaku mulai bulan April 2010 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/ PMK.011/2010;

c.

Respon pemesanan pita cukai dari pabrik karena adanya Rencana Kebijakan Tarif Cukai Tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010;

d.

Intensitas pelaksanaan kemudahan di bidang cukai yaitu fasilitas penundaan pembayaran Cukai Hasil Tembakau;

e.

Intensifikasi pengawasan administrasi pembukuan dan pelaporan Barang Kena Cukai (BKC).


60

3.

Bea Keluar: Realisasi penerimaan Bea Keluar s.d. 31 Desember 2010 sebesar Rp8.897,78 miliar atau (163,13% dari target APBN-P). Tercapainya penerimaan Bea Keluar (BK) disebabkan antara lain: a.

Pengenaan BK atas ekspor beberapa komoditi seperti CPO, Rotan, Kayu, Kulit, dan Kakao sangat tergantung pada kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan Harga Referensi yang menentukan tarif dan Harga Patokan Ekspor (HPE);

b.

Harga referensi CPO dan turunannya sejak bulan April terus mengalami kenaikan sehingga tarif Bea Keluar yang berlaku meningkat dan efektif menghasilkan penerimaan Bea Keluar: 1)

Bulan April s.d. Juli harga referensi meningkat dan berada diatas USD800/ton sehingga tarifnya 4,5% dengan HPE rata-rata US$748,25/ton, sedangkan bulan Agustus penerimaan BK kembali turun karena harga referensi hanya US$736/ton dengan tarif 3% dengan HPE US$725/ton;

2)

Sejak bulan September harga referensi CPO meningkat seiring naiknya harga minyak mentah dunia sehingga tarif yang berlaku adalah 4,50%. Demikian juga pada bulan Oktober harga referensi CPO meningkat sehingga tarif yang berlaku adalah 6,00%.

3)

Bulan November, harga referensi CPO kembali meningkat menjadi US$955,17/ton sehingga tarif bea keluar yang dikenakan sebesar 10%, HPE juga meningkat menjadi US$883/ton. Dengan kondisi tersebut, penerimaan bea keluar bulan November meningkat lebih tinggi dibandingkan bulan Oktober mencapai nilai Rp1.659,8 miliar;

4)

Penerimaan bea keluar bulan Desember merupakan puncak penerimaan selama tahun 2010 karena tarif CPO mencapai 15%, demikian pula tarif bea keluar biji kakao sebesar 10%. Penerimaan bulan Desember sebesar Rp2.732,65 miliar adalah yang tertinggi selama tahun 2010, tingginya penerimaan pada bulan Desember dipicu oleh meningkatnya ekspor bulan Desember untuk menghindari naiknya tarif Bea Keluar CPO bulan Januari 2011 sebesar 20%. Untuk lebih jelasnya rincian realisasi penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea

61


Keluar s.d. 31 Desember 2010 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini: Tabel 8 Realisasi Penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar (s.d. 31 Desember 2010)

No.

Jenis Penerimaan

1 1.

2.

3.

2

Target APBN-P

3

Surplus (Defisit)

Realisasi 2010 Nominal 4

Pencapaian (%)

5 (4/3)

Nominal

%

6 (4-3)

7 (6/3)

Bea Masuk

17.106,81

19.956,19

116,66

2.849,38

16,66

a.

Riil

15.106,81

19.760,43

130,80

4.653,62

30,80

b.

DTP

2.000,00

195,76

9,79

(1.804,24)

(90,21)

59.265,92

66.165,29

111,64

6.899,37

11,64

55.865,92

63.321,96

113,35

7.456

13,35

2.980,76

2.697,14

90,48

(284)

(9,52)

419,24

146,20

34,87

(273)

(65,13)

5.454,56

8.897,78

163,13

3.443

63,13

81.827,29

95.019,26

116,12

13.191,97

16,12

Cukai a.

HT

b.

MMEA

c.

EA

Bea Keluar Jumlah

Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. akhir Desember 2010 berdasarkan laporan dari Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp. 94.823.503.620.000 (tanpa BMDTP) atau sebesar 118,79% dibandingkan target APBN-P 2010. Realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2010 meningkat 26,04% dibandingkan dengan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2009, terdiri dari kenaikan jenis penerimaan Bea Masuk sebesar Rp1.847,77 miliar (naik 10,20%), Cukai sebesar Rp9.446,35 miliar (naik 16,65%), dan Bea Keluar sebesar Rp8.335,02 miliar (naik 1.481,10%). Perbandingan realisasi penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar tahun


62

2009 dan 2010 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini: Tabel 9 Realisasi Penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar (tahun 2009 dan 2010)

No.

Jenis Penerimaan

1.

Bea Masuk*

2.

Bea Keluar

3.

2009 APBN-P

Realisasi

2010 %

APBN-P

Realisasi

Growth %

Nominal

%

21.123,50

18.108,42

85,73

17.106,81

19.956,19

105,85

1.847,77

10,20

1.399,60

562,76

40,21

5.454,56

8.897,78

163,13

8.335,02

148,10

Cukai

54.545,,00

56.718,95

103,99

59.265,92

66.165,29

111,64

9.446,35

16,65

Jumlah

77.068,10

75.390,12

97,82

81.827,30

95.019,26

116,12

19.629,14

26,04

Keterangan:

*) Target BM termasuk BM DTP Tahun 2009 BM DTP sebesar Rp. 2.5T Tahun 2010 BM DTP sebesar Rp. 2T

c. Persentase Realisasi PNBP Nasional Berdasarkan buku merah per 31 Desember 2010, total realisasi sementara PNBP adalah sebesar Rp269.374,72 miliar (108,98% dari target PNBP dalam APBN-P sebesar Rp247.176,37 miliar). Capaian tahun 2010 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2009 yaitu sebesar Rp227.174,42 miliar atau 104,19% dari target APBN-P 2009 yaitu sebesar Rp218.037,63 miliar. Secara rinci capaian PNBP tahun 2010, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 10 Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 Uraian

I.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) A.

Penerimaan Alam (SDA) 1.

63

Sumber

SDA Migaa


Daya

% Real Thd APBN-P

APBN-P

Jumlah Realisasi

205.411,30

247.176,37

269.374,72

108,98%

132.030,21

164.726,73

170.084,03

103,25%

120.529,75

151.719,87

152.733,24

100,67%

APBN

Tabel 10 Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 Uraian

2.

APBN

APBN-P

Jumlah Realisasi

% Real Thd APBN-P

a.

Minyak Bumi

89.226,51

112.515,09

111.814,92

99,38%

b.

Gas Alam

31.303,24

39.204,78

40.918,31

104,37%

SDA Non Migas

11.500,46

13.006,86

17.350,79

133,40%

8.231,62

9.738,03

13.895,20

142,69%

2.874,42

2.874,42

3.019,81

105,06%

a.

Pertambangan Umum

b.

Kehutanan

c.

Perikanan

150,00

150,00

92,00

61,33%

d.

Pertambangan Panas Bumi

244,42

244,42

343,79

140,65%

B.

Bagian Laba BUMN

24.000,00

29.500,00

30.064,55

101,91%

C.

PNBP Lainnya

39.894,22

43.462,76

59.019,81

135,79%

Pendapatan Penjualan dan Sewa

13.949,50

13.628,12

15.474,49

113,55%

-

Pendapatan Penjualan Hasil Produk/Sitaan

6.971,51

5.573,00

5.281,53

94,77%

-

Pendapatan Penjualan Hasil Tambang

6.861,42

5.462,90

4.881,87

89,36%

-

Pendapatan Penjualan Aset

44,20

44,20

263,26

595,66%

-

Pendapatan Sewa

92,86

92,86

146,84

158,13%

-

Pendapatan Bersih Hasil Penjualan BBM

0,00

0,00

401,67

1.


64

Tabel 10 Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 Uraian

APBN-P

% Real Thd APBN-P

-

Pendapatan Minyak Mentah DMO

6.840,93

7.918,07

9.225,10

-

Pendapatan Lainnya dari Keg. Hulu Migas

0,00

0,00

156,10

19.501,46

20.719,69

25.010,97

120,71%

1.674,74

3.174,74

8.001,03

252,02%

27,65

27,65

167,09

604,41%

4.150,84

4.150,84

2.991,65

72,07%

116,51%

2.

Pendapatan Jasa

3,

Pendapatan Bunga

4.

Pendapatan Kejaksaan dan Pengadilan

5.

Pendidikan

6.

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi

49,02

49,02

213,91

436,37%

7.

Pendapatan Iuran dan Denda

526,80

526,80

704,33

133,70%

8.

Pendapatan Lain-lain

14,22

1.185,90

6.456,33

544,42%

0,00

0,00

0,00

9.486,88

9.486,88

10.206,33

D.

APBN

Jumlah Realisasi

Sisa Surplus Bank Indonesia

Pendapatan BLU

107,58%

Sumber: Data realisasi per 31 Desember 2010 berdasarkan buku merah - revisi I Sumbangan terbesar realisasi PNBP berasal dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp170.084,03 miliar dari target sebesar Rp164.726,73 miliar (103,25%). Realisasi pendapatan SDA terdiri dari pendapatan SDA Migas sebesar Rp152.733,24 miliar dari target sebesar Rp151.719,87 miliar (100,67%) dan pendapatan SDA Non Migas sebesar Rp17.350,79 miliar dari target sebesar Rp13.006,86 miliar (133,40%). Strategi kebijakan yang ditempuh untuk memenuhi target PNBP yang ditetapkan dalam APBN-P diarahkan pada kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya pencapaian

65


optimalisasi dan efektivitas PNBP. Optimalisasi dan efektivitas PNBP yang bersumber dari Kementerian/Lembaga ditempuh melalui beberapa langkah (i) melakukan reviu, evaluasi, penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU PNBP, (ii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan PNBP, (iii) menertibkan pengelolaan administrasi di bidang PNBP, (iv) menyempurnakan sistem administrasi di bidang PNBP, (v) mempertajam alokasi penggunaan PNBP.

2. Sasaran Strategis 2 adalah Pelaksanaan belanja negara yang

efisien (DK-2). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: DK 2. Pelaksanaan Belanja Negara yang Efisien Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

100%

100%

100%

2.


90%

88,93%

98,81%

a. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah (DK-2.1) Pelaksanaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah selama TA 2010 sebagian dilakukan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 karena dalam masa transisi peralihan ketentuan dan sebagian lainnya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Secara singkat mekanisme penyaluran dana diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 11 Mekanisme Pola Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Uraian Transfer I.

Pola Penyaluran

Dana Bagi Hasil Pajak A.

DBH PBB


66

Tabel 11 Mekanisme Pola Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Uraian Transfer DBH PBB Bagian Pusat (10%)

Tahap I : 25%; Tahap II : 50%; Tahap III : selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

b.

DBH PBB Bagian Daerah (81%)

Setiap minggu yaitu sebesar 81% (64,8 % untuk Kabupaten/Kota; 16,2% untuk Provinsi) dari realisasi penerimaan secara mingguan

c.

DBH Biaya Pemungutan PBB Bagian Setiap minggu, yaitu sebesar 9 % dari realisasi Daerah (9%) penerimaan secara mingguan

a.

B.

DBH BPHTB a.

b.

C.

67

Pola Penyaluran

DBH BPHTB Bagian Pusat (20%)

Tahap I : 25%; Tahap II : 25%; Tahap III : selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

DBH BPHTB Bagian Daerah (80%)

Setiap minggu yaitu sebesar 80% (64% untuk Kabupaten/Kota; 16% untuk Provinsi) dari realisasi penerimaan secara mingguan

DBH PPh

a.

DBH PPh Pasal 21

Triwulan I : 20%; Triwulan II : 20%; Triwulan III : 20%; Triwulan IV : selisih definitif dengan yang telah disalurkan

b.

DBH PPh Pasal 25/29

Triwulan I : 20%; Triwulan II : 20%; Triwulan III : 20%; Triwulan IV : selisih definitif dengan yang telah disalurkan

II.

DBH Cukai Hasil Tembakau

III.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam


Triwulan I : 20%; Triwulan II : 30%; Triwulan III : 30%; Triwulan IV : selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

Tabel 11 Mekanisme Pola Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Uraian Transfer A.

Minyak dan Gas Bumi

B.

Pertambangan Umum

C.

Kehutanan

D.

Perikanan

E.

Panas Bumi F..

IV.

V.

Pola Penyaluran

Triwulan I : 20%; Triwulan II : 20%; Triwulan III : selisih realisasi penerimaan DBH-nya s.d. triwulan III dengan realisasi penyaluran triwulan I dan II; Triwulan IV : selisih realisasi penerimaan DBHnya s.d. Triwulan IV dengan realisasi penyaluran Triwulan I, II, dan III

Alokasi kurang bayar DBH SDA Per- Diatur sesuai dengan ketentuan peraturan peruntambangan MIGAS TA 2008 dangan yang berlaku

Dana Alokasi Umum A.

Dana Alokasi Umum

Tiap bulan sebesar 1/12 dari alokasi

B.

DAU tambahan untuk tunjangan profesi Penyaluran dalam 2 tahap per semester guru

C.

Koreksi alokasi DAU Kab. Indramayu

Tiap bulan sebesar 1/12 dari alokasi

1.

Penyaluran tahap I (30% dari total DAK) Dilaksanakan setelah daerah-daerah menyampaikan Perda APBD tahun 2010, Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya dan Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK TA 2010.

2.

Penyaluran Tahap II (45%) dan Tahap III (25%) Dilaksanakan setelah menyampaikan Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahap sebelumnya yang secara kumulatif telah mencapai 90%

Dana Alokasi Khusus (murni)

Koreksi alokasi DAK Kab. Indramayu

Penyaluran dilakukan dalam 2 tahap, tahap I sebesar 75% dan tahap II sebesar 25%


68

Tabel 11 Mekanisme Pola Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Uraian Transfer VI.

Pola Penyaluran

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

A.

Penyaluran dilaksanakan setelah mendapat perDana Otonomi Khusus dan Dana Tamba- timbangan dari Mendagri - Tahap I (Maret) : 15%; han Infrastruktur Tahap II (Juni) : 30%; Tahap III (September) : 40%; Tahap IV (November) : 15%

B.

Penyaluran dilakukan dalam 2 tahap, per semesDana Tambahan Penghasilan Guru PNSD ter tahap I sebesar 50% dan tahap II sebesar TA 2010 50%

C.

Kurang Bayar DAK Tahun 2008

Penyaluran dilaksanakan sekaligus paling lambat bulan Desember 2010

D.

Kurang Bayar DISP Tahun 2008

Penyaluran dilaksanakan sekaligus paling lambat bulan Desember 2010

E.

Dana Insentif Daerah

Penyaluran dilaksanakan jika daerah sudah menyampaikan perda APBD 2010 dan surat pernyataan, disalurkan sekaligus

E.

Dana Insentif Daerah

Penyaluran dilaksanakan jika daerah sudah menyampaikan perda APBD 2010 dan surat pernyataan, disalurkan sekaligus

F.

G.

H.

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Penyaluran tahap I (45%) dari total pagu) Percepatan Pembangunan Daerah (DPDFPPD) T.A. 2010 Dilaksanakan setelah daerah-daerah menyamDana Penguatan Infrastruktur dan Prasa- paikan Surat Pernyataan telah/akan memasukkan kegiatan yang didanai dalam Perda APBD / rana Daerah (DPIPD) APBD-Perubahan tahun 2010 dan time schedule pelaksanaan kegiatan Dana Percepatan Pembangunan InfrastrukPenyaluran tahap II sebesar 45% dan/atau tahap tur Pendidikan (DPPIP) III sebesar 10, setelah daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan tahap sebelumnya

Perkembangan alokasi dana transfer ke daerah selama lima tahun terakhir telah mencapai sasaran sesuai Renstra tahun 2010-2014 dan mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Perumusan kebijakan, perhitungan, penetapan alokasi, dan penyaluran telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri

69


Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008. Norma dan standarisasi kebijakan telah diselaraskan dengan Undang-undang No.33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Undang-undang APBN Tahun 2010 , serta Kesepakatan Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang APBN. Perhitungan dan pengalokasian diberlakukan secara keseluruhan daerah berdasarkan perhitungan tertentu. DBH dengan persentase tertentu, DAU dengan formula, DAK dengan kriteria, Dana Otsus dan Penyesuian berdasarkan undang-undang terkait. Di sisi lain, perkembangan jumlah daerah penerima dana transfer ke daerah dari tahun 2005 sebanyak 466 menjadi 524 pada tahun 2010, atau meningkat 58 daerah selama 5 tahun, sebagaimana pada Tabel berikut: Tabel 12 Perkembangan Jumlah Daerah dan Besaran Transfer Tahun 2005 s/d 2010 No.

Daerah

1.

Provinsi

2.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

32

33

33

33

33

33

Kabupaten/Kota

434

434

434

451

477

491

3.

Jumlah

466

467

467

484

510

524

4.

Realisasi Transfer (Triliun rupiah)

150,5

226,2

253,3

292,6

303,1

344,6

5.

% Kenaikan

16,04

50,30

11,98

15,51

3,59

13.69

1. Dana Bagi Hasil (DBH) DBH telah mencapai sasaran sesuai dengan Renstra 2010-2014 dan dalam pelaksanaannya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan dalam Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur bagian Pemerintah Pusat dan bagian pemerintah daerah dengan persentase tertentu dari realisasi penyetoran ke kas negara dari penerimaan negara pajak (PNP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jenis DBH dalam undang-undang tersebut sebanyak 8 (delapan) jenis yang dalam tahun 2005 s.d 2008 telah dilaksanakan 7 jenis sedangkan satu jenis DBH, yaitu Panas Bumi dilaksanakan mulai tahun 2009. Untuk pertama kalinya DBH Panas Bumi pada tahun 2009 dibagikan kepada daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu DBH dari PNBP tahun 2006 s.d 2009. Tertundanya pelaksanaan DBH Panas Bumi tersebut


70

karena peraturan mengenai perpajakan atas pengusahaan panas bumi baru ditetapkan pada tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/ PMK.03/2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik pada tanggal 4 November 2008. Adapun perkembangan alokasi DBH SDA dan Pajak selama kurun waktu 2006-2010 sebagaimana tabel berikut: (triliun rupiah) Tabel 13 Perkembangan Alokasi DBH per Komponen Tahun 2006 s/d 2010 No.

Daerah

1.

Provinsi

2.

2005

2006

2007

2008

2010

32

33

33

33

33

33

Kabupaten/Kota

434

434

434

451

477

491

3.

Jumlah

466

467

467

484

510

524

4.

Realisasi Transfer (Triliun rupiah)

150,5

226,2

253,3

292,6

303,1

344,6

5.

% Kenaikan

16,04

50,30

11,98

15,51

3,59

13.69

Catatan:

-

SDA TA 2010 mengacu pada Revisi APBN 2010

-

DBH Pajak TA 2008, 2009 dan 2010 belum termasuk Biaya Pemungutan PBB bgian Daerah

Pada tahun 2008 dikenal DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Cukai. Pada Tahun 2008 dan 2009 DBH-CHT diberikan kepada lima daerah di wilayah provinsi penghasil CHT, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Berbeda dengan DBH SDA pada umumnya yang sifatnya sebagai block grant, DBH Cukai bersifat specific grant. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No 33 Tahun 2004, DBH Migas dibagikan kepada daerah dengan porsi 15,5% dari PNBP Minyak Bumi dan 30,5% dari PNBP Gas Bumi. Porsi tambahan 0,5% tersebut sebagai specific grant yang harus dimanfaatkan untuk menambah anggaran pendidikan dasar di daerah dengan pembagian untuk provinsi/

71

2009


daerah penghasil/daerah lainnya masing-masing sebesar 0,1%, 0,2% dan 0,2%. Perkembangan alokasi DBH Pajak dan DBH SDA dapat dilihat pada tabel di atas. Mengingat ketentuan mengenai perhitungan DBH dan penetapan alokasinya kepada daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, maka kebijakan pengalokasian dari tahun ke tahun adalah menyempurnakan proses perhitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyaluran melalui peningkatan koordinasi dengan institusi pengelola PNBP seperti Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen ESDM, Departemen Dalam Negeri, dan unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka penyediaan data yang lebih akurat. Koordinasi tersebut dilakukan melalui: a.

Konsultasi regional untuk semua komponen DBH-SDA yang dihadiri pengelola DBH-SDA kementerian/lembaga dengan daerah penghasil dengan tujuan antara lain agar daerah turut berperan dalam optimalisasi penyetoran PNBP dan menghimpun data setoran supaya daerah dapat berperan aktif dalam acara rekonsiliasi PPNBP/DBH, agar setoran PNBP per daerah dapat dibagikan secara optimal.

b.

Rekonsiliasi data PNBP dan perhitungan DBH yang dilakukan bersama institusi pengelola PNBP/DBH SDA dengan daerah penghasil dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyaluran DBH SDA. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara


72

c.

Rapat kerja antara unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengelola penerimaan pajak dan cukai hasil tembakau dengan daerah penghasil.

Perubahan yang penting dalam pengelolaan DBH pada tahun 2008 adalah pola penyaluran SDH SDA yang semula murni berdasarkan realisasi penyetoran PNBP berdasarkan hasil rekonsiliasi triwulanan menjadi penyaluran dengan pola penggabungan antara penetapan persentase dengan realisasi penyetoran PNBP melalui rekonsiliasi. Pola penyaluran sejak 2008 menjadi Triwulan I : 20%, Triwulan II : 20%, Triwulan III : (hasil rekonsiliasi dikurangi penyaluran Triwulan I+II), Triwulan IV : (hasil rekonsiliasi dikurangi penyaluran I+II+III).

a. Penyaluran DBH Pajak 2010 Realisasi DBH Pajak yang terdiri DBH PPh, DBH PBB, dan DBH BPHTB mencapai Rp45.763.800.140.975,- atau 99,54% dari pagu alokasi Rp45.976.433.498.031. Dari ke tiga jenis dana transfer tersebut yang realisasinya tidak mencapai 100% hanya DBH PBB, hal ini dikarenakan realisasi penerimaan PBB lebih kecil dari target penerimaannya. Rincian atas realisasi DBH Pajak tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 14 Penyaluran DBH Pajak Tahun 2010 Jenis Dana

Pagu

Realisasi

DBH PPh

Rp.

10.931.465.581.702

Rp.

10.931.465.581.702

100,00 %

DBH PBB

Rp.

27.764.170.840.255

Rp.

27.147.179.013.193

97,78 %

DBH BPHTB

Rp.

7.280.797.076.074

Rp.

7.685.155.546.080

105,55 %

Rp.

45.976.433.498.031

Rp.

45.763.800.140.975

99,54 %

Jumlah

b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) 2010 Realisasi DBH CHT pada tahun 2010 mencapai Rp1.202.111.025.283,- atau 98,85% dari alokasi DBH CHT sebesar Rp1.216.056.657.589,-. Realisasi

73

%


DBH CHT lebih rendah dari alokasi dikarenakan masih terdapat 130 daerah yang belum memenuhi persyaratan penyaluran yaitu tidak menyampaikan laporan konsolidasi penggunaan atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT, sehingga mengakibatkan masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan sebesar Rp13.945.632.303,-

c. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) 2010 Realisasi untuk semua jenis DBH SDA baik DBH SDA Migas, Pertambangan Umum, Kehutanan, Perikanan, maupun Panas Bumi mencapai 100% atau sama dengan pagu alokasi sebesar Rp45.165.724.598.146,-, rincian selengkapnya sebagai berikut : tabel 15 Penyaluran DBH SDA Tahun 2010 Jenis Dana DBH Migas

Pagu

Realisasi

%

35.196.362.157.004

35.196.362.157.004

100,00 %

DBH Pertambangan Umum

7.790.420.800.000

7.790.420.800.000

100,00 %

DBH Kehutanan

1.753.104.639.304

1.753.104.639.304

100,00 %

DBH Perikanan

120.000.000.000

120.000.000.000

100,00 %

DBH Panas Bumi

305.837.001.838

305.837.001.838

100,00 %

Jumlah

45.165.724.598.146

45.165.724.598.146

100,00 %

2. Dana Alokasi Umum (DAU) Capaian sasaran selama 2006-2010 antara lain telah diterbitkan beberapa peraturan baik Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Keuangan:


74

Tabel 16 Perpres Alokasi DAU dan Permenkeu Dana Penyeimbang Yang Diterbitkan Tahun Anggaran 2006 – 2010 Alokasi Tahun

Perpres (miliar Rp)

Peraturan Menteri Keuangan (Miliar Rp)

Jumlah Daerah

145.664,20

300.65

33 Provinsi

Perpres 74 Tahun 2005

PMK No. 123 Tahun 2005

434 Kab/Kota

164.787,40

842,91

33 Provinsi



434 Kab/Kota

179.507,14

242,84

33 Provinsi



451 Kab/Kota

186.414,1

-

33 Provinsi


-

477 Kab/Kota

192.490,34

187,35

33 Provinsi



477 Kab/Kota

225.532,83

-

33 Provinsi

-

491 Kab/Kota

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (Draft)

Tahun anggaran 2010 total alokasi DAU adalah sebesar Rp. 203.606.484.500.000, yang terdiri dari DAU Murni sebesar Rp.192.490.342.000.000,-, Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp10.994.892.500.000.-, dan koreksi DAU Indramayu sebesar Rp121.250.000.000,-. Dari alokasi pagu tersebut diatas telah diterbitkan sebanyak 545 SPM dengan nilai sebesar Rp203.573.135.035.400,- atau 99,98%, dengan rincian sebagai berikut:

75


Tabel 17 Penyaluran DAU Tahun 2010 Jenis Dana

Pagu

DAU Propinsi (murni) DAU Kabupaten/Kota (murni) Tunjangan

Profesi

%

19.249.034.200.000

19.249.034.200.000

100,00%

173.241.307.800.000

173.241.307.800.000

100,00%

10.994.892.500.000

10.961.543.035.400

99,70%

121.250.000.000

121.250.000.000

100,00%

203.606.484.500.000

203.573.135.035.400

99,98%

Guru

PNSD Koreksi DAU Indramayu Jumlah

Realisasi

DAU Murni telah disalurkan seluruhnya atau 100%, koreksi DAU Indramayu juga telah disalurkan seluruhnya atau 100%, sedangkan Tunjangan Profesi Guru hanya dapat disalurkan 99,70%. Tunjangan Profesi Guru hanya dapat disalurkan 99,70%, hal ini disebabkan karena terdapat 9 Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Tunjangan Profesi guru Tahap I tahun 2010 sehingga Tunjangan Penghasilan Guru tahap II tidak bisa disalurkan. Selama Tahun 2010, terdapat penundaan DAU masing-masing sebesar 25% dari pagu per bulan pada bulan Mei dan Juni terhadap 2 daerah yang terlambat menyampaikan Perda APBD yaitu Kabupaten Puncak dan Kabupaten Bulukumba. Penundaan ini telah disalurkan kembali seluruhnya pada Bulan Juni 2010.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK dalam waktu antara tahun 2003 s/d 2005 dikenal dengan terminologi DAK Non Dana Reboisasi (DAK Non-DR), selanjutnya pada tahun 2006 dipakai istilah DAK. Sejak tahun 2006 s/d 2010 telah terjadi perkembangan jumlah bidang dalam DAK dari mulai 2003 sebanyak 5 bidang menjadi 14 bidang pada tahun 2010 sebagaimana pada tabel berikut.


76

Tabel 18 Perkembangan Jumlah bidang-bidang DAK 2006 s/d 2010 2006 No.

2008

2009

2010

Bidang Prov

K/K

Prov

K/K

Prov

K/K

Prov

K/K

Prov

Pendidikan

O

O

O

2.

Kesehatan

O

O

O

+

O

+

O

3.

Jalan

O

O

+

O

O

O

O

O

4.

Irigasi

O

O

+

O

O

O

O

O

5.

Air Bersih

O

O

O

O

O

6.

Pras. Pem

O

O

O

O

O

7.

Pertanian

O

O

O

O

O

8.

Lingk. Hidup

+

O

O

O

O

9.

Kelautan & P

O

O

O

O

O

10.

Kel.

+

O

O

11.

Kehutanan

12.

PDT

+

O

13.

Perdagangan

+

O

14.

Sanitasi

O

O

+

O

O

O

O

O

O

% Kenaikan Keterangan:

O

O

K/K

1.

Pagu DAK (triliun)

77

2007

11,57

17,09

21,20

24,82

21,13

188,53

47,71

24,05

17,08

(14,85)

O

Bidang yang tahun sebelumnya sudah ada

+

Bidang baru pada tahun yang bersangkutan


Tahun anggaran 2010 alokasi DAK adalah sebesar Rp21.138.385.200.000,-. yang terdiri dari DAK Murni sebesar Rp.21.133.382.500.000,- dan koreksi DAK Indramayu sebesar Rp.5.002.700.000,-. Total alokasi DAK ini jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2009 sebesar Rp24.819.588.800.000,berarti mengalami penurunan sebesar Rp3.681.203.600.000,- atau turun sebesar 14,8% dari tahun anggaran sebelumnya. Tabel 19 Penyaluran DAK Tahun 2010 Tahap

Pagu

Realisasi (Rp)

%

Jml Daerah

DAK I (30%)

6.340.014.750.000

6.340.014.750.000

100,00%

518

DAK II (45%)

9.510.022.125.000

9.462.751.785.000

99,50%

513

DAK III (25%)

5.283.345.625.000

5.023.625.318.000

95,08%

486

Tahap

Pagu

DAK Pendidikan DAK Indramayu Jumlah

Realisasi (Rp)

%

Jml Daerah

124.916.615.000

2,36%

19

5.002.700.000

5.002.700.000

100%

1

21.138.385.200.000

20.956.311.168.000

99,14%

DAK tahun anggaran 2010 dialokasikan untuk mendanai 14 bidang. Dari pagu yang dialokasikan, terealisasi penyaluran sebesar Rp20.956.311.168.000,atau 99,14%. Tingkat pencapaian penyaluran yang tidak mencapai 100% tersebut disebabkan karena 32 daerah tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAK sebagai persyaratan bagi pencairan DAK tahap berikutnya sampai dengan batas akhir penyampaian laporan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undnag-undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 yang mewajibkan pelaksanaan DAK Pendidikan yang semula dengan mekanisme swakelola/hibah menjadi menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa (lelang). Mengingat perubahan kebijakan pada pertengahan tahun akan berakibat tertundanya penyelesaian pekerjaan Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan


78

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010. PMK ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada daerah bahwa dana DAK Pendidikan yang telah dialokasikan akan tersalur seluruhnya.

4. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyesuaian tahun 2010 Pada tahun 2010, total pagu Dana Otsus dan Penyesuaian sebesar Rp28.625.088.680.000,- telah dapat diterbitkan sebanyak 511 SPM dengan nilai sebesar Rp28.025.233.342.511,- atau 97,90%, dengan rincian sebagai berikut: a.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.

b.

Pagu sebesar Rp9.099.613.680.000 telah diterbitkan sebanyak 12 SPM dengan nilai Rp.9.099.613.680.000 atau 100% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 20 Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Jenis Dana

Realisasi

%

Dana Otonomi Khusus untuk Papua

2.694.864.788.000

2.694.864.788.000

100%

Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat

1.154.942.052.000

1.154.942.052.000

100%

Dana Otonomi Khusus untuk NAD

3.849.806.840.000

3.849.806.840.000

100%

Dana Otonomi Khusus T. Infras untuk Papua

800.000.000.000

800.000.000.000

100%

Transfer Dana Tamb. Infras. Papua Barat

600.000.000.000

600.000.000.000

100%

9.099.613.680.000

9.099.613.680.000

100%

Jumlah

c.

79

Pagu

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2010 Dari pagu alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp4.175.475.000.000,- telah diterbitkan sebanyak 11 SPM dengan total nilai sebesar Rp4.141.081.950.000,- atau 99.18%.


d.

Kurang Bayar DAK Tahun 2008 Dari pagu alokasi Dana Kurang Bayar DAK Tahun 2008 sebesar Rp80.200.000.000,- telah diterbitkan sebanyak 1 SPM dengan total nilai sebesar Rp80.200.000.000,- atau 100%.

e.

Kurang Bayar DISP Tahun 2008 Dari pagu alokasi Kurang Bayar DISP Tahun 2008 sebesar Rp32.000.000.000 telah diterbitkan sebanyak 1 SPM dengan total nilai sebesar Rp32.000.000.000,- atau 100%.

f.

Dana Insentif Daerah Dari pagu alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp.1.387.800.000.000,- telah diterbitkan sebanyak 7 SPM dengan total nilai sebesar Rp1.387.800.000.000,- atau 100%.

g.

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Dari pagu alokasi DPDF-PPD sebesar Rp7.100.000.000.000,telah diterbitkan sebanyak 42 SPM dengan total nilai sebesar Rp6.880.652.670.011,- atau 96,91%.

h.

Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Dari pagu alokasi DPIPD sebesar Rp5.500.000.000.000,- telah diterbitkan sebanyak 33 SPM dengan total nilai sebesar Rp5.277.365.542.500,- (95.95%).

i.

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Dari pagu alokasi DPPIP sebesar Rp1.250.000.000.000,- telah diterbitkan sebanyak 38 SPM dengan total nilai sebesar Rp1.126.519.500.000,- atau 90.12%.

Berdasarkan data-data di atas, tampak bahwa realisasi pencapaian 99,7% terhadap pagu alokasi dana dan mencapai 100% terhadap pagu APBN-P. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 21 Realisasi Transfer ke Daerah s.d. 31 Desember 2010 No

1.

Jenis Anggaran Dana Bagi (DBH)

Hasil

APBNP

89.618.446.100.000

Alokasi

92.358.214.753.763

Realisasi Penyaluran s.d. 31 Desember 2010 92.100.885.072.404

% thd APBN-P 102,77%

% thd Alokasi 99,72%


80

Tabel 21 Realisasi Transfer ke Daerah s.d. 31 Desember 2010 No

Jenis Anggaran

a.

DBH Pajak

b.

DBH Cukai Hasil Tembakau

c.

DBH SDA

APBNP

Alokasi

Realisasi Penyaluran s.d. 31 Desember 2010

% thd Alokasi

43.396.178.412.000

45.976.433.498.031

45.733.049.448.975

105,38%

99,47%

1.117.318.440.000

1.216.056.657.586

1.202.111.025.283

107,59%

98,85%

45.104.949.248.000

45.165.724.598.146

45.165.724.598.146

100,13%

100,00%

203.606.484.500.000

203.606.484.500.000

203.573.135.035.400

99,98%

99,98%

2.

Dana Alokasi Umum (DAU)

3.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

21.138.385.200.000

21.138.385.200.000

20.956.311.168.000

99,14%

99,14%

4.

Dana Otonomi Khusus

9.099.613.680.000

9.099.613.680.000

9.099.613.680.000

100,00%

100,00%

5.

Dana Penyesuaian

21.150.000.000.000

19.525.175.000.000

18.925.619.662.511

89,48%

96,93%

344.612.929.480.000

345.727.873.133.763

344.655.564.618.315

100,01%

99,69%

Jumlah

Berdasarkan Tabel 21 di atas, menunjukkan bahwa pencapaian realisasi transfer ke daerah Tahun 2010 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut dikontribusikan dari realisasi Transfer ke Daerah dari komponen DBH Pajak (termasuk DBH Cukai Hasil Tembakau) dan SDA sebesar 102,77% terhadap alokasi yang ditetapkan dalam APBNP TA 2010. Sebagaimana diketahui bahwa mekanisme penyaluran DBH berbeda dengan komponen transfer ke daerah lainnya (DAU, DAK, Dana Otsus, dan Dana Penyesuaian), DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan, sedangkan jenis Transfer lainnya berdasarkan alokasi anggaran sebagai pagu tertinggi. Dengan demikian, sejalan dengan realisasi Penerimaan Negara dalam APBN yang bersumber dari Pajak (PNP) dan Bukan Pajak (PNBP), apabila target penerimaan dari PNP dan PNBP meningkat dan melampaui target penerimaan APBN maka perhitungan untuk bagi hasil ke daerah juga mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan penerimaan pusat sehingga realisasi penerimaan dan penyaluran DBH dapat melebihi pagu yang tercantum dalam APBN.

81

% thd APBN-P


Selain itu, sesuai dengan amanat pasal 23 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pasal 29 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dinyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah disalurkan secara triwulanan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Hal ini sejalan dengan prinsip DBH yang disalurkan berdasarkan realisasi dan bukan didasarkan pada pagu alokasi anggaran. Hal ini ditegaskan pula dalam UU Nomor 2 Tahun 2010 mengenai APBN Perubahan 2010 khususnya pada pasal 18 butir Ayat (5c), disebutkan bahwa dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2010 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2010, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan perundang-undangan

b. Persentase Ketepatan Penyerapan DIPA K/L (DK2.2) Pada tahun 2010, dari target sebesar 90%, tingkat ketepatan penyerapan DIPA K/L adalah sebesar 88,93%. Berdasarkan monitoring penyerapan DIPA K/L yang dilakukan setiap triwulan, maka penyebab rendahnya penyerapan DIPA K/L antara lain adalah: 1.

Terlambatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada K/L. Hal ini dikarenakan: • • •

Kurangnya SDM/panitia pengadaan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Faktor kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa. Keengganan SDM untuk ditunjuk sebagai panitia lelang, mengingat tidak seimbangnya antara risiko dengan imbalan yang diterima.

2.

Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dengan bagian pelaksanaan anggaran pada K/L.

3.

Terlambatnya penunjukkan pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran) pada K/L.

4.

Pengelola keuangan pada K/L kurang memahami sepenuhnya proses pengelolaan keuangan (pencairan APBN). Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan tingkat penyerapan DIPA K/L adalah: • Melakukan optimalisasi pelayanan dalam proses pengesahan dan penye-


82

•

•

•

lesaian DIPA/revisi DIPA secara tepat waktu. Melakukan optimalisasi sosialisasi segala ketentuan dan prosedur pelaksanaan anggaran baik kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga atau satker. Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dengan penerbitan SKPA kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah Menerbitkan penerbitan kebijakan dan peraturan yang mendukung percepatan penyerapan anggaran.

3. Sasaran Strategis 3 adalah Pembiayaan yang aman bagi kesi-

nambungan fiskal (DK-3). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

DK 3. Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

100%

99,47%

118,94%

2.

Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari Rekening Dana Investasi

5.504,15 M

4.947,60 M

99,88%

3.

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN

Rp350 M

a. Pemenuhan target pembiayaan melalui utang (DK-3.1) Pemenuhan target pembiayaan melalui utang dihitung dari realisasi penerbitan SBN dan pengadaan pinjaman program. Pemenuhan pembiayaan dari pinjaman hanya yang berasal dari pinjaman program, tidak termasuk pinjaman proyek karena sifat pinjaman program yang relatif sama dengan SBN dalam hal pola penarikannya. Pinjaman proyek tidak dimasukkan karena penyerapan pinjaman proyek sangat dipengaruhi Kementerian/Lembaga sebagai Executing Agency. Dalam memenuhi target pembiayaan melalui utang, realisasi penerbitan SBN/pengadaan pinjaman program dilakukan dengan


220,41% Rp771,45 M

Rp400 M *)

*) target setelah revisi berdasarkan usulan DPR.

83

%

192,86%

menggunakan konsep gross agar lebih mencerminkan upaya/kinerja Pemerintah dalam memenuhi total kebutuhan pembiayaan APBN yang berasal dari utang.

Rahmat Waluyanto, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dan Joel Daligault, Direktur Agence Francaise de Developpement (AFD) di Indonesia, berjabat tangan bersama dengan Sebastien Surun dari Charge d’Affaires a.I. Perancis dalam acara penandatanganan perjanjian Pinjaman Program Perubahan Iklim (Climate Change Program Loan - CCPL) di gedung Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu, Jakarta, Kamis (3/6/2010).

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp199,94 triliun yang kemudian berdasarkan APBN-P dan kebijakan Menteri Keuangan direvisi sehingga menjadi Rp191,96 triliun (100%) dengan realisasi sebesar Rp190,95 triliun (99,47%), yang terdiri dari: 1.

Penarikan Pinjaman Program ditargetkan sebesar Rp29,42 triliun (ekuivalen USD3.208juta) dengan realisasi sebesar Rp29,05 triliun (ekuivalen USD3.187 juta). Jumlah realisasi tersebut merupakan jumlah keseluruhan kegiatan pengelolaan pinjaman program di tahun 2010 berasal dari 11 perjanjian. Sedangkan komitmen pinjaman program yang tidak dapat terealisasi sebesar USD 20,4 juta dari pinjaman PNPM Refinancing–World Bank. Sumber, target, dan realisasi pinjaman program dapat dilihat pada tabel dibawah.


84

Tabel 22 Sumber, Target, dan Realisasi Pinjaman Program Tahun 2010 2010 No.

Lender

Nama Program APBN-P

1.

World Bank

1. 2.

Development (DPL) 7 Infrastructure

Policy

Loan

Development

Policy Loan (IDPL) 4

ADB

4.

JICA

France

200.000.000

200.000.000

164.000.000

171.305.715

4.

PNPM Refinancing

544.000.000

15.760.708

5.

Climate Change

200.000.000

200.000.000

1.708.000.000

1.

200.000.000

200.000.000

2.

Countercyclical Support Facility (CSF)

500,000,000

500,000,000

700.000.000

700.000.000

1.

Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) VI

100.000.000

100.000.000

2.

Climate Change Program Loan III

300.000.000

300.000.000

3.

Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) VII

100.000.000

100.000.000

Sub Total JICA

500.000.000

500.000.000

Climate Change Program Loan 3

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000


%

1.687.066.423 98.77%

Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 3

Sub Total France

85

600.000.000

BOS-KITA Refinancing 2

Sub Total ADB

3.

600.000.000

3.

Sub Total World Bank

2.

Realisasi s.d. 31 Des. 2010

100%

100%

Tabel 22 Sumber, Target, dan Realisasi Pinjaman Program Tahun 2010 2010 No.

Lender

Nama Program APBN-P Jumlah

2.

3.208.000.000

Realisasi s.d. 31 Des. 2010

%

3.187.066.423 99,35%

Dalam APBN Tahun 2010 telah ditetapkan bahwa target pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah sebesar Rp104,4 triliun. Melihat perkembangan kondisi APBN, target ini kemudian direvisi melalui APBN Perubahan tahun 2010 menjadi Rp107,5 triliun dan terakhir diubah sesuai APBN Outlook menjadi Rp92 triliun. Realisasi penerbitan SBN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp161,90 triliun (99,61%) lebih kecil dari target Rp162,54 triliun. Kekurangan penerbitan SBN sebesar Rp0,55 triliun terutama diakibatkan oleh proyeksi tidak tercapainya target defisit APBN 2010, sehingga untuk mengurangi over financing yang berdampak pada tingginya biaya utang, maka penerbitan SBN tidak sebesar target yang ditetapkan. Selain itu dalam UU APBN disebutkan juga bahwa target penerbitan SBN neto merupakan jumlah maksimal, dapat lebih kecil sesuai kebutuhan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati (tengah) dan Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto membuka peluncuran penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI007 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (15/7/2010). Pemerintah secara resmi membuka masa penawaran penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri SR007 pada Kamis (15/7) hingga 30 Juli 2010. (*rosa panggabean/ant/bo)


86

Target dan realisasi SBN dapat dilihat pada tabel dibawah. (triliun rupiah) Tabel 23 Target dan Realisasi SBN Tahun 2010 Realisasi (per 31 Desember 2010)

Target APBN Outlook SBN jatuh tempo 2010

67,54

67,54

100%

SBN Netto (APBN)

92,00

91,16

99,09%

Rencana Buyback

3,00

3,20

106,69%

Kebutuhan Penerbitan SUN 2010

162,54

161,90

99,61%

SUN

135,59

134,94

99,52%

111.04

109,90

SUN Domestik -

ON

72,70

72,70

-

ZC

-

-

-

SPN

30,35

29,80

-

ORI

8,00

8,00

SUN Valas

24,55

25,04

26,95

26,97

IFR

6,13

6,15

SBSN Ritel

8,03

8,03

12,78

12,78

-

-

SBSN

SDHI SBSN Valas

87

%


100,07

Rincian realisasi penerbitan SBN sebagai berikut: 1.

Jumlah realisasi penerbitan SUN sebesar Rp134,94 triliun merupakan jumlah keseluruhan kegiatan penerbitan SUN di tahun 2010 yang berasal dari: a.

Penerbitan SUN dalam mata uang rupiah sebesar Rp109,895 triliun. Jumlah penerbitan tersebut terdiri dari: 1)

Penerbitan Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah (tidak termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI)) sebesar Rp72,1 triliun. Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan, jumlah penawaran yang masuk lebih besar dibandingkan dengan penawaran yang dimenangkan dengan bid to cover ratio berkisar dari 1,07 kali sampai 13,08 kali, disamping terdapat 3 seri yang tidak diambil oleh Pemerintah. Hal ini mencerminkan permintaan pasar atas SUN yang cukup baik meskipun fluktuatif, dan dalam setiap penerbitan SUN, Pemerintah selalu memperhatikan cost and risk of borrowing (tidak serta merta memenangkan seluruh bid yang masuk).

2)

Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) selama tahun 2010 adalah sebesar Rp29,795 triliun. Selama tahun 2010, Pemerintah melakukan lelang penerbitan SPN bersamaan dengan penerbitan ON secara reguler sebanyak 21 kali dari target sebanyak 23 frekuensi dengan menerbitkan seri-seri baru sekaligus juga reopening atas seri tersebut.

3)

b.

Penjualan ORI tahun 2010 yaitu seri ORI007 sebesar Rp8 triliun. Selanjutnya Pemerintah menetapkan total pemesanan ORI007 yang diterima sebesar Rp. 8 triliun sesuai dengan target maksimal penjualan ORI007 dimaksud.

Penerbitan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional (Global Bonds) sebanyak 2 frekuensi.


88

2.

Penerbitan SUN dalam denominasi US Dollar melalui program GMTN terlaksana pada bulan Januari 2010, dengan nominal penerbitan sebesar USD 2 miliar. Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2010 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Total volume pemesanan yang masuk mencapai USD4,5 miliar, dimana + USD1,7 miliar dari wilayah Amerika Serikat, + USD1,2 miliar dari wilayah Eropa dan + USD1,6 miliar dari wilayah Asia. Hasil penerbitan Global Bonds ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari para investor internasional terhadap manajemen fiskal dan prospek ekonomi Indonesia jangka panjang.

2)

Penerbitan SUN dalam valuta asing kedua dilaksanakan pada bulan November tahun 2010 yaitu SUN dalam denominasi Yen atau lebih dikenal dengan nama Samurai Bonds/Shibosai. Penerbitan tersebut menggunakan single trances dengan volume JPY60 miliar dengan tingkat kupon 1,60% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 12 November 2010.

Jumlah realisasi penerbitan SBSN tahun 2010 sebesar Rp26,96 triliun, dengan rincian sebagai berikut: a.

89

1)

Penjualan SBSN secara reguler dilakukan dengan metode lelang di pasar perdana. Realisasi penerbitan SBSN melalui metode ini selama tahun 2010 sebesar Rp6,15 triliun, dengan frekuensi pelaksanaan lelang SBSN sebanyak 13 kali, sedangkan yang tidak dimenangkan sebanyak 3 kali Lelang SBSN dari 13 kali tersebut.


Jumlah penawaran pembelian yang disampaikan oleh investor melalui lelang SBSN tahun 2010 cukup besar, yaitu mencapai Rp21,59 triliun, dengan rata-rata mencapai 66% di atas target indikatif setiap penerbitan. Sebagian besar penawaran pembelian disampaikan oleh Bank dan Dana Pensiun, masing-masing mencapai 67,58% dan 23,68%. Sementara itu, penawaran pembelian oleh investor syariah masih relatif terbatas, yaitu hanya mencapai 1,60%. Meskipun belum merefleksikan harga wajar, penawaran yield yang disampaikan oleh investor semakin rasional, cenderung menurun mendekati owner estimate yang ditetapkan Pemerintah, yaitu dari semula pada tahun 2009 mencapai rata-rata 60 bps di atas yield SUN seri benchmark dan 44 bps di atas owner estimate, menjadi rata-rata 49 bps di atas yield SUN seri benchmark dan 27 bps di atas owner estimate pada tahun 2010.

Suasana lelang penerbitan SBSN pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010, di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2010. (Businessreview).

b.

Penjualan SBSN melalui metode Private Placement selama tahun 2010 sebesar Rp12,78 triliun, dengan seri SBSN berupa Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang merupakan bentuk kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agama. Frekuensi Penerbitan SDHI selama tahun 2010 sebanyak 5 kali.


90

c.

Penjualan SBSN melalui metode bookbuilding pada tahun 2010 berupa Sukuk Negara Ritel seri SR002 sebesar Rp8,03 triliun.

d.

Pada tahun 2010 dilakukan pembatalan atas rencana penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar internasional tahun 2010, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1)

Memaksimalkan potensi pendanaan dalam rupiah dan memanfaatkan momentum penurunan yield;

2)

Konsisten dengan strategi pengelolaan utang yang memprioritaskan pengurangan eksposure risiko nilai tukar;

3)

Mendukung posisi kas Pemerintah, dimana saldo rekening dalam valas (USD) pada telah terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar.

Dengan demikian, target pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang di tahun 2010 relatif dapat terpenuhi. Beberapa tantangan dalam pemenuhan pembiayaan melalui utang, antara lain:

91

1.

Realisasi defisit yang lebih rendah dari target dan pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang belum dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan kas, mengakibatkan realisasi pembiayaan utang melampaui kebutuhan APBN (overfinancing);

2.

Potensi pasar SBN domestik relatif masih terbatas, yang disebabkan masih terbatasnya perkembangan industri pasar keuangan domestik;

3.

Penerbitan obligasi valas berpotensi meningkatkan risiko nilai tukar, akan tetapi obligasi valas tetap dibutuhkan karena menjadi alternatif mengingat pasar SBN domestik yang masih terbatas serta untuk menghindari crowding out effect;

4.

Target penerbitan SBN yang terlalu besar dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan pasar domestik, dapat mendorong naiknya imbal hasil yang diminta investor;

5.

Meningkatnya volatilitas pasar SBN domestik sebagai akibat tingginya kepemilikan asing pada portofolio SBN, dapat menghambat upaya Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN dengan tingkat biaya yang wajar;


6.

Membaiknya kondisi perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh meningkatnya GDP per Kapita berdampak pada semakin terbatasnya akses terhadap pinjaman lunak, yang dapat menyebabkan tingginya biaya pinjaman Pemerintah;

7.

Dalam pemenuhan pembiayaan melalui SBSN terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain: a.

Partisipasi investor, khususnya investor syariah, relatif masih rendah karena minat beli SBSN di pasar perdana rendah, partisipasi sebagai agen penjual/peserta lelang kurang, dan partisipasi di pasar sekunder terbatas; Kasubdit Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, Fatati Sriwahyuni (kiri) bersama Kasubdit Setelmen Transaksi Direktorat Evaluasi, akuntansi Kementerian Keuangan, Muller Sagala menyampaikan sosialisasi Sukuk Negara Ritel di hadapan para calon investor di Hotel Novotel Surabaya, Jumat malam (22/1/10). Pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel Seri SR-002 dengan target indikatif Rp3 triliun. Kredit foto: kabarbisnis/Purna Budi Nugraha.

b.

Pasar sekunder yang belum berkembang antara lain likuiditas SBSN di pasar sekunder relatif rendah, adanya perilaku buy & hold, dan belum sempurnanya infrastruktur pasar, termasuk infrastruktur pendukung dalam rangka price discovery untuk mendukung transparansi harga;

c.

Keterbatasan jumlah dan jenis underlying assets yang siap digunakan untuk penerbitan SBSN;

d.

Ekspektasi yield dari investor masih relatif tinggi yang menyebabkan tidak semua penawaran yang masuk untuk pembelian SBSN dapat diterima.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, antara lain:


92

93

1.

Pemenuhan pembiayaan melalui utang pada tahun 2011 akan menyesuaikan dengan kebutuhan APBN 2011 dengan meningkatkan koordinasi antar unit eselon I, yaitu Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan BKF (2011);

2.

Bekerjasama dengan lembaga terkait (antara lain SRO, Bank Indonesia, BAPEPAM-LK) dalam mengupayakan pengembangan pasar SBN domestik, memperluas basis investor SBN domestik, dan mengembangkan instrumen SBN;

3.

Mengembangkan strategi pengelolaan risiko nilai tukar melalui instrumen derivatif (hedging) dan penerapan konsep asset liability management dengan Ditjen Perbendaharaan dan Bank Indonesia (natural hedging);

4.

(i) meningkatkan koordinasi dengan lembaga keuangan baik domestik maupun internasional dalam rangka mendapatkan sumber pembiayaan utang alternatif, (ii) target pembiayaan APBN melalui SBN perlu ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan daya serap pasar dan pengelolaan portofolio dan risiko utang, (iii) pengembangan intrumen SBN yang sesuai dengan kebutuhan investor domestik;

5.

Mempersiapkan infrastruktur dalam rangka menjaga stabilitas pasar SBN dari potensi sudden reversal, melalui penyiapan bond stabilization fund dan mengefektifkan pelaksanaan transaksi langsung SBN dalam kerangka CMP (Crisis Management Protocol);

6.

Mengoptimalkan penggunaan pinjaman secara efektif yang didukung pemanfaatan pemberi pinjaman sesuai dengan expertise dan spesialisasinya. Dengan fokus kegiatan yang sesuai dengan spesialisasinya, pemberi pinjaman menurunkan kebutuhan untuk tambahan biaya pendampingan dan supervisi kegiatan yang pada akhirnya akan ditransmisikan ke biaya pinjaman. Selain itu, pemberi pinjaman juga dapat dipastikan telah memiliki pengalaman untuk mengerjakan sebuah kegiatan tertentu sehingga kemampuan menganalisa pada saat perencanaan lebih terjamin kualitasnya dan kemungkinan gagal dalam pelaksanaan relatif kecil. Dua hal ini akan mengurangi beban biaya baik bagi pemberi pinjaman (overhead cost) maupun bagi Pemerintah (cost of capital);

7.

Mengingat pasar SBSN domestik baru mulai terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan, Kementerian Keuangan secara konsisten akan terus melakukan berbagai aktivitas sebagai berikut:


a.

Penyempurnaan mekanisme penerbitan SBSN, khususnya dengan mengimplementasikan Green Shoe Option dalam lelang SBSN.

b.

Penguatan infrastruktur pasar dalam rangka peningkatan kinerja pasar sekunder SBSN, antara lain melalui publikasi calendar of issuance SBSN, inisiasi pelaksanaan Exchange Program, dan penyiapan infrastruktur untuk mendukung transaksi Repo dan Securities Lending & Borrowing, penyiapan seri SBSN sebagai bagian dari benchmark series SBN, serta implementasi sistem Dealer Utama bagi SBSN untuk menjadi market maker di pasar sekunder.

c.

Penyiapan infrastruktur untuk mendukung transparansi harga dan mekanisme price discovery, antara lain melalui penyiapan theoretical yield curve serta penyediaan kuotasi harga bagi peserta lelang SBSN sebagai referensi bagi investor, sehingga diharapkan ekspektasi yield dari investor akan semakin rasional.

d.

Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka harmonisasi terhadap berbagai ketentuan yang dapat membatasi aktivitas kepemilikan dan perdagangan SBSN oleh perbankan syariah.

e.

Menjamin ketersediaan Underlying Asset sesuai dengan jumlah kebutuhan penerbitan, dengan terus melakukan kajian diversifikasi Aset SBSN dan mengembangkan instrumen SBSN baru menggunakan underlying selain Barang Milik Negara.

b. Pemenuhan Target Penerimaan Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri dari Rekening Dana Investasi (DK-3.2) Pada tahun 2010, kontribusi ke APBN untuk penerimaan pembiayaan dari Rekening Dana Investasi ditargetkan sebesar Rp5,504 triliun, yang akan dikontribusikan dalam semester II dan IV. Target per semester merupakan langkah perbaikan dari tahun sebelumnya dimana direncanakan setiap akhir tahun. Tahun 2010 ini merupakan tahun terakhir dari target penyetoran dari RDI ke Rekening Kas Umum Negara. Sampai dengan akhir tahun 2010, kontribusi ke APBN untuk penerimaan pembiayaan dari Rekening Dana Investasi adalah sebesar Rp4,947 triliun.


94

Salah satu penyebab dari tidak tercapainya target adalah karena selisih kurs pada saat penyetoran dari RDI ke Rekening KUN. RDI menampung sementara pengembalian pinjaman (pokok dan bunga) dalam bentuk dalam rupiah maupun valas. Pada saat disetor ke RKUN, saldo pengembalian pinjaman di RDI harus dikonversi ke dalam rupiah. Selisih kurang terjadi ketika kurs rupiah lebih rendah dari kurs valas, sehingga realisasi meleset dari perkiraan kurs pada APBN. Walaupun tidak mencapai target, akan tetapi dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari RDI tahun 2009 yaitu sebesar Rp3,854 triliun, maka realisasi penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari RDI pada tahun 2010 ini telah mengalami peningkatan.

c. Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN (Milyar) (DK-3.3) Aset yang dikelola Kementerian Keuangan antara lain berasal dari aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan aset eks. Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang terdiri dari aset properti, aset kredit, aset inventaris dan aset surat berharga. Mengingat aset eks. BPPN dan eks. BDL berasal dari perbankan yang telah menerima dana talangan dan rekap pinjaman dari Pemerintah, maka aset-aset tersebut selanjutnya akan dicairkan untuk pengembalian atas dana-dana Pemerintah yang telah disalurkan kepada Perbankan di masa lalu. Dengan demikian penerimaan kembali (recovery) merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan aset eks. BPPN, eks. PT. PPA dan eks. BDL melalui penjualan aset atau penyelesaian kewajiban. Pada awalnya, target IKU “Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN” tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp350 Miliar. Dari hasil evaluasi kinerja s.d. triwulan II tahun 2010, target sebesar Rp350 Miliar telah terealisasi s.d. triwulan II tahun 2010 sehingga DPR meminta kepada Kementerian Keuangan untuk meningkatkan targetnya menjadi Rp400 Miliar. Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN terealisasi sebesar 220,41% atau sebesar Rp771.447.439.246,85 dari target awal sebesar Rp350 miliar dan sebesar 192,86% dari target revisi sebesar Rp400 miliar. Adapun rincian realisasi IKU bersumber dari:

95


Tabel 24 Tabel Rincian Realisasi IKU Uraian

Jumlah

1.

Penyelesaian aset eks. BDL

Rp.

205.423.230.235,74

2.

Penyelesaian aset eks. PT. PPA

Rp.

219.988.204.041,10

3.

Penyelesaian aset eks. BPPN

Rp.

346.036.004.970,01

Rp.

771.447.439.246,85

Jumlah

Target dapat tercapai karena adanya pelaksanaan debitor tracing (investigation) dan aset tracing yang menghasilkan: 1.

kompensasi hak dengan Pemda DKI sebesar Rp88,9 miliar;

2.

hasil likuidasi aset PT. Bank Dagang Bali (DL), sebesar Rp75 miliar;

3.

hasil lelang aset jaminan obligor sebesar Rp76,9 miliar;

4.

pelunasan/pembayaran salah satu obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dan hasil pengurusan piutang negara aset kredit eks BPPN.

4. Sasaran Strategis 4 adalah Utilisasi Kekayaan Negara yang optimal (DK-4). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

DK 4. Utilisasi Kekayaan Negara yang optimal Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Rp934 M Nilai kekayaan negara yang diutilisasi

5.640,98% Rp52.685,92 M

Rp3.340 M*) *)

%

1.577,42%

target setelah revisi berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara nomor S-697/KN.1/2010 tanggal 6 September 2010 dan telah mendapat persetujuan dalam Rapimja triwulan III tahun 2010.

Utilisasi kekayaan negara merupakan optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara (BMN/KN) pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Keka-


96

yaan negara yang diutilisasi meliputi: 1.

pemanfaatan kekayaan negara melalui sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), pinjam pakai, Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna Serah (BGS);

2.

penetapan status penggunaan kekayaan negara meliputi penetapan status penggunaan, hibah masuk dan penetapan aset yang berasal dari aset KKKS, aset eks. Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

3.

tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah dari konversi aset.

IKU “Nilai kekayaan negara yang diutilisasi” tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp934 Miliar dan dapat terealisasi Rp52.685,92 Miliar atau sebesar 5.640,98%. Selanjutnya, Kepala Pushaka Setjen Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-394/AH/2010 tanggal 30 Agustus 2010 merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian target. Penyesuaian target tersebut dilakukan agar penetapan target tahun 2010 lebih menantang mengingat target tahun 2010 telah tercapai dengan nilai yang sangat besar. Setelah dilakukan analisis atas potensi utilisasi kekayaan negara pada semester II tahun 2010, ditetapkan bahwa target IKU tahun 2010 disesuaikan dari target awal sebesar Rp934 Miliar direvisi menjadi Rp3.340 Miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.406 Miliar (357% dari target awal). Usulan perubahan target tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara nomor S-697/KN.1/2010 tanggal 6 September 2010 dan telah mendapat persetujuan dalam Rapimja triwulan III tahun 2010. Realisasi nilai kekayaan negara yang diutilisasi pada tahun 2010 sebesar Rp52.685,92 miliar atau sebesar 5.640,89% dari target awal sebesar Rp934 miliar atau sebesar 1.557,42% dari target revisi sebesar Rp3.340 Miliar . Realisasi utilisasi kekayaan negara diperoleh dari: Tabel 25 Tabel Realisasi Utilisasi Kekayaan Negara No. 1.

97

Uraian Utilisasi Kekayaan Negara Penetapan status penggunaan dan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN


Jumlah Rp.

51.887.164.582.416

Tabel 25 Tabel Realisasi Utilisasi Kekayaan Negara No.

Uraian Utilisasi Kekayaan Negara

Jumlah

2.

Penetapan status penggunaan aset KNL

Rp.

97.126.451.000

3.

Persetujuan sewa BMN

Rp.

60.375.200.949

4.

Persetujuan kerjasama pemanfaatan

Rp.

142.731.160.000

5.

Persetujuan pinjam pakai BMN

Rp.

93.092.947.200

6.

Persetujuan hibah BMN

Rp.

302.705.525.841

7.

Persetujuan tukar menukar BMN

Rp.

102.727.495.225

Jumlah

Rp.

52.685.923.362.631

Pencapaian IKU yang jauh melampaui target tersebut disebabkan karena terdapat penetapan status penggunaan BMN atas tanah komplek Gelora Bung Karno (GBK) yang ditetapkan status penggunaannya pada Sekretariat Negara melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2010 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp49.126.014.145.300,00. Persetujuan penetapan status penggunaan GBK merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/2008 tentang penetapan Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK-GBK) Jakarta pada Sekretariat Negara sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di mana dua tahun setelah menjadi satker BLU, PPK-GBK diwajibkan untuk menyajikan aset yang free and clear pada neracanya. Setelah asetnya dinyatakan free and clear, maka PPK-GBK akan mengajukan usulan kerjasama pemanfaatan aset yang mereka kuasai untuk optimalisasi dan peningkatan PNBP bagi pemerintah. Selain itu persetujuan penetapan status penggunaan tanah komplek GBK ini merupakan bagian dari proses percepatan penyelesaian kerjasama pemanfaatan GBK dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sea Games XXVI tahun 2011. Keberhasilan pencapaian target tersebut juga didukung dengan upaya-upaya dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara yang optimal antara


98

lain: 1.

penertiban barang milik negara melalui kegiatan inventariasi dan penilaian BMN;

2.

penyelesaian permohonan penilaian atas kekayaan negara yang akan diutilisasi;

3.

peningkatan kesadaran Pengguna Barang agar melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan melalui kegiatan: • bimbingan teknis mengenai pengelolaan BMN kepada Kemente• •

rian Negara/Lembaga; sosialisasi peraturan terkait dengan pengelolaan BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga; pembinaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang berkelanjutan.

5. Sasaran Strategis 5 adalah Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel (DK-5). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

DK 5. Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Penyelesaian RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN secara tepat waktu

3

4

133,33%

Penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2009 oleh Presiden kepada DPR telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2010 sehingga lebih cepat dari target (25 – 30 Juni 2010). Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2009 antara Pemerintah dengan DPR telah dilakukan dan telah disahkan menjadi Undang-Undang yaitu UU P2APBN No.7 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 sehingga lebih cepat dari target (akhir tahun 2010) Skala ukuran batas waktu penyelesaian dan penyampaian RUU PP APBN TA 2009 adalah sebagai berikut: 1 = diatas tanggal 7 Juli (sangat lambat) 2 = antara tanggal 1 s.d. 7 Juli (terlambat) 3 = antara tanggal 25 s.d. 30 Juni (tepat waktu)

99


4 = dibawah tanggal 25 Juni (sangat tepat waktu)

Para Menteri Menerima DIPA di Istana Negara

Berdasarkan waktu penyelesaian dan penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2009 (tanggal 24 Juni 2010), maka untuk tahun 2010 ini realisasi penyelesaian dan penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN adalah skala waktu 4 (sangat tepat waktu).


adalah Industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid (DK-6). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

DK 3. Pembiayaan yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.


5%

4,44%

88,80%

2.


90%

94,89%

105,43%


100

DK 3. Pembiayaan yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Indikator Kinerja 3.


Target

Realisasi

%

95%

95,85%

100,89%

a. Rata-rata persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian (DK-6.1) Pertumbuhan nilai transaksi harian di Bursa Efek adalah selisih pertambahan nilai pada hari tertentu dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nilai transaksi menunjukkan jumlah nilai transaksi dalam satuan rupiah yang terjadi selama satu hari Bursa. Pada tahun 2010 seiring dengan membaiknya kondisi makro ekonomi dan pulihnya kepercayaan investor terhadap kondisi pasar modal Indonesia, maka perdagangan saham di Bursa menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir perdagangan hari Rabu, 29 Desember 2010, ditutup pada posisi 3.699,22 atau menguat sebesar 45,96% dibandingkan posisi penutupan pada hari perdagangan terakhir tahun 2009 yang berada pada posisi 2.534,36. Dengan demikian, IHSG BEI merupakan indeks saham dengan kinerja terbaik pada tahun 2010, dibandingkan dengan indeks-indeks saham lain di kawasan Asia Pasifik. Tabel berikut menunjukkan perkembangan indeks saham di beberapa bursa utama di Asia Pasifik. Tabel 26 Tabel Perkembangan Indeks Saham Di Beberapa Bursa Utama Di Asia Pasifik Indeks

31 Desember 2009

31 Desember 2010

Perubahan (%)

IHSG BEI

Indonesia

2.534,36

3.699,22

45,96

Bangkok SET

Thailand

734,54

1.034,59

40,85

Philippine SE

Filipina

3.052,68

4.199,31

37,56

Korea Selatan

1.682,77

2.043,49

21,44

Korea Composite

101

Negara


Tabel 26 Tabel Perkembangan Indeks Saham Di Beberapa Bursa Utama Di Asia Pasifik Indeks Bursa Malaysia KLCI Sensex 30 Straits Times Taiwan SE/TAIEX Hang Seng Shenzehen Composite Nikkei 225 S&p/ASX 200 Shanghai Composite

Negara

31 Desember 2009

31 Desember 2010

Perubahan (%)

Malaysia

1.272,78

1.524,34

19,77

India

17.464,81

20.256,03

15,98

Singapura

2.897,62

3.207,91

10,71

Taiwan

8.188,11

8.866,35

8,28

Hong Kong

21.872,50

22.969,30

5,02

China

1.201,34

1.255,66

4,52

Jepang

10.546,44

10.344,54

-1,91

Australia

4.870,60

4.775,20

-1,96

China

3.277,14

2.751,53

-16,04

Sumber: BEI dan Bloomberg Seiring penguatan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham di BEI juga mengalami peningkatan sebesar 60,63%, dari Rp2.019,38 triliun pada akhir tahun 2009 menjadi Rp3.243,77 triliun pada akhir perdagangan tanggal 29 Desember 2010. Total nilai transaksi saham di BEI sepanjang tahun 2010 hingga 29 Desember 2010 mencapai Rp1.249,27 triliun. Angka ini meningkat sebesar 28,10% dari total nilai transaksi saham sepanjang tahun 2009 sebesar Rp975,21 triliun. Demikian juga, nilai transaksi rata-rata harian mengalami peningkatan dari Rp4,05 triliun per hari pada tahun 2009 menjadi Rp5,12 triliun per hari pada tahun 2010. Dilihat dari nilai bersih transaksi saham yang dilakukan oleh investor asing, sepanjang tahun 2009 terjadi aliran masuk dana asing (net inflow of foreign capital) sebesar Rp13,78 triliun. Angka ini meningkat cukup signifikan sepanjang tahun 2010 menjadi Rp26,74 triliun hingga 29 Desember 2010. Meskipun nilai transaksi rata-rata harian mengalami peningkatan, tetapi capaian pertumbuhan nilai transaksi harian sebesar 4,44% atau lebih rendah


102

0,56% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2010 yaitu 5,00%.

Pembukaan Bursa Efek Indonesia Tahun 2010

Permasalahan yang dihadapi oleh industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan antara lain sebagai berikut:

103

1.

Perkembangan industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non bank yang semakin pesat membawa konsekuensi meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka kapasitas organisasi regulator perlu ditingkatkan baik dari aspek pembenahan organisasi, sistem dan prosedur serta sumber daya manusia;

2.

Tingkat kualitas kepatuhan pelaku industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang masih harus ditingkatkan. Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah suatu industri yang berdasarkan asas kepercayaan di antara investor, nasabah, intermediari, pihak yang membutuhkan pembiayaan, profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal. Para pelaku Pasar Modal dan para pengelola Lembaga Keuangan non bank harus diupayakan untuk menghindari budaya ”box ticking” dimana pelaku Pasar Modal dan pengelola LKNB hanya berupaya memenuhi ketentuan peraturan secara tertulis di atas kertas.


3.

Masih belum optimalnya pemenuhan standard internasional dalam produk regulasi baik untuk industri Pasar Modal maupun untuk Lembaga Keuangan non bank. Seiring dengan makin kuatnya tekanan persaingan global di industri keuangan, maka untuk tetap dapat diperhitungkan dalam era persaingan global, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non bank harus meningkatkan kualitas aturannya, salah satu ukuran kualitas aturan tersebut adalah tingkat pemenuhan terhadap standar internasional seperti International Organization of Securities Commission (IOSCO Principles), Internatinal Securities Service Association (ISSA) Recommendation, International Acounting Standards (IAS), FSAP International Core Principle (ICP), OECD dll. Saat ini belum sepenuhnya produk regulasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non bank selaras dengan standard internasional tersebut.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain yaitu: 1.

Memproses perizinan WPPE dan WPEE dengan capaian output sebesar 122%. Pada Tahun 2010 telah dikeluarkan izin WPPE dan WPEE sebanyak 529 berkas dari 435 izin WPPE dan WPEE yang direncanakan.

2.

Melakukan pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek dengan capaian output sebesar 125%. Pada Tahun 2010 telah diselesaikan laporan hasil pemeriksaan perusahaan efek sebanyak 40 berkas dari 32 berkas laporan hasil pemeriksaan yang direncanakan.

3.

Melakukan pemeriksaan kepatuhan SRO, BK dan BAE dengan capaian output sebesar 233%. Pada tahun 2010 telah dihasilkan 21 berkas laporan hasil pemeriksaan SRO, BK dan BAE dari 9 berkas laporan hasil pemeriksaan SRO, BK dan BAE yang direncanakan.

4.

Melakukan penelaahan terhadap hasil pengawasan transaksi efek yang diindikasikan tidak wajar dengan capaian output sebesar 133%. Pada tahun 2010 dihasilkan 16 laporan hasil penelaahan dari 12 berkas laporan penelaahan yang direncanakan.

5.

Melakukan pemeriksaan Transaksi Efek yang tidak wajar dengan capaian output sebesar 120%. Pada tahun 2010 diselesaikan 12 berkas laporan hasil pemeriksaan teknis dari 10 berkas laporan hasil pemeriksaan teknis yang direncanakan.


104

b. Persentase Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital) (DK-6.2) Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum Risk Based Capital (RBC) tahun 2010 ini sebesar 94,89% atau sebanyak 130 perusahaan dari jumlah seluruh perusahaan yaitu sebesar 137 perusahaan. Berikut ini perhitungan rasio solvabilitas dalam lima triwulan terakhir: Tabel 27 Tabel Perkembangan Indeks Saham di Beberapa Bursa Utama di Asia Pasifik Triwulan IV

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

2009

2010

2010

2010

2010

Jumlah perusahaan yang memenuhi ketentuan RBC

124

124

122

128

130

Jumlah seluruh Perusahaan asuransi dan reasuransi

139

137

135

136

137

89,2 %

90,51 %

90,37%

94,12%

94,89%

Rasio

Sumber: Diolah dari laporan triwulanan perusahaan perasuransian. Pencapaian yang melebihi target tersebut disebabkan antara lain sebagai berikut: • Penempatan aset perusahaan pada kekayaan yang sesuai ketentuan. •

Penambahan modal oleh pemegang saham terkait dengan pemenuhan ketentuan pemodalan yang harus dipenuhi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi per 31 Desember 2010.

Secara proaktif, Kementerian Keuangan c.q. Bapepam-LK mengundang perusahaan perasuransian yang memiliki rasio pencapaian tingkat solvabilitas dibawah 120% untuk membahas rencana penyehatan keuangan yang akan dilakukan perusahaan. Rencana penyehatan itu antara lain berisikan tentang: • komitmen perusahaan untuk menambah modal, • meningkatkan kinerja manajemen perusahaan terkait dengan pengembangan produk, • pengalihan portofolio investasi yang menyebabkan rasio tingkat solvabilitas dibawah 120%, yaitu pemindahan portofolio kekayaan yang tidak diperkenankan menjadi kekayaan yang diperkenankan.

105


Setiap triwulan Bapepam-LK melakukan pembahasan internal untuk membahas hasil pencapaian rasio tingkat solvabilitas seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi. Dalam pembahasan tersebut, juga dibahas langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan rasio tingkat solvabilitas. Jika perusahaan berkomitmen melakukan rencana penyehatan keuangan dengan baik, maka pada tahun 2011 pencapaian RBC akan meningkat. Akan tetapi, pencapaian RBC sewaktu-waktu dapat terjadi penurunan apabila ada gejolak pasar dan ketidakhati-hatian manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.

c. Persentase perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan (DK-6.3 ) Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki ekuitas sekurangkurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal disetornya. Sampai dengan November 2010, jumlah Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan adalah 185 perusahaan atau 95,85% dari total Perusahaan Pembiayaan sebanyak 191 perusahaan. Apabila dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah memenuhi ketentuan pada bulan Desember sebagai baseline, yaitu sebanyak 172 perusahaan, maka persentase Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi ketentuan rasio permodalan meningkat secara signifikan dari 90,64% menjadi 95,85%. Dengan target jumlah Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan yang ditetapkan adalah sebesar 95%, maka pencapaian tersebut telah melampaui target, dengan nilai pencapaian sebesar 101%. Pencapaian persentase Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi ketentuan rasio permodalan ini didukung oleh adanya upaya pemberian sanksi kepada Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan permodalan. Kepada Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan rasio permodalan, telah dilakukan pemeriksaan secara langsung. Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan yang telah dilakukan selama tahun 2009 dan 2010 telah diberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama sampai dengan Ketiga, Pembekuan Kegiatan Usaha dan Pencabutan Izin Usaha. Sebagai akibat langsung dari


106

pengenaan sanksi pencabutan izin usaha, Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan rasio permodalan telah mulai berkurang.

7. Sasaran Strategis 7 adalah Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara (DK-7). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: DK 3. Pembiayaan yang Aman bagi kesinambungan fiskal Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.


518 set

610 set

117,76%

2.


100%

100%

100%

3.

Jumlah LK K/L yang andal dengan opini audit yang baik

66

66

100%

4.

Indeks opini BPK atas LK BA 15, BUN, dan BA 999

3,07

3,13

101,95%

a. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang yang handal (DK-7.1) IKU ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan utang yang transparan. Ketersediaan informasi pengelolaan utang adalah jumlah publikasi atau diseminasi data dan informasi utang kepada publik melalui berbagai media (cetak/elektronik) dalam satu tahun. Indikator transparansi pengelolaan utang di tahun 2010 ditargetkan sebesar 518 set dengan realisasi sebesar 610 set (117,76%). Rincian atas pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut: 1.

107

Terkait dengan pengelolaan pinjaman, ditargetkan 1 set publikasi dengan realisasi 1 set bahan publikasi terkait pengelolaan pinjaman dan hibah tahun 2010;


2.

Terkait dengan pengelolaan SUN, ditargetkan sebanyak 439 set dengan realisasi sebanyak 525 set terdiri dari press release transaksi SUN 72 set, publikasi kuotasi harian SUN 51 set, publikasi kepemilikan SUN 275 set, publikasi outstanding SUN 69 set, publikasi calendar of issuance 3 set, publikasi lainnya (peraturan, brosur, presentasi, memo info, dll) 55 set.

3.

Terkait dengan pengelolaan SBSN, ditargetkan sebanyak 32 set dengan realisasi sebanyak 35 set terdiri dari: 25 set press release lelang SBSN, 5 set press release penerbitan SDHI, 2 set press release hasil penjatahan dan imbal hasil SR-002, 1 set berita Keputusan MK mengenai Uji Materiil UU 19/2008 terkait keabsahan BMN sebagai underlying asset, dan 2 set press release pengumuman rencana dan hasil seleksi calon Agen Penjual penerbitan Sukuk Ritel 2011 dan Konsultan Hukum penerbitan SBSN 2011.

4.

Terkait dengan pengelolaan strategi dan portofolio utang dan kewajiban kontijensi, ditargetkan sebanyak 2 set dan terealisasi sebanyak 5 set, terdiri:

5.

a.

1 set publikasi Strategi pengelolaan utang jangka menengah tahun 2010-2014;

b.

4 set pengumuman terkait calon bank pemberi kredit dalam rangka percepatan penyediaan air minum.

Terkait dengan pengelolaan evaluasi, akuntansi, dan setelmen utang, ditargetkan sebesar 44 laporan dengan realisasi sebesar 44 laporan yang terdiri dari: a.

36 set laporan bulanan (Buku Saku Perkembangan Utang, Penyampaian Laporan Nomor register Loan/Grant Agreement, dan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia);

b.

4 set laporan triwulanan (Laporan Central Government Debt : Statistical Tables); dan

c.

4 set laporan semesteran (LKPP Utang dan LKPP Hibah).

Tantangan yang dihadapi dalam penyajian informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang antara lain: 1.

Beragamnya kebutuhan informasi yang harus disediakan oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan dari stakeholders pengelolaan utang;


108

2.

Validitas data pinjaman masih sangat tergantung pada hasil rekonsiliasi antara pengelola utang dan pengelola kas, serta konfirmasi dari pemberi pinjaman yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan data yang up to date dan valid belum dapat diperoleh secara tepat waktu.

Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: 1.

Penyediaan informasi kepada stakeholders dalam rangka transparansi pengelolaan utang, tetap dilakukan secara berkala, tepat waktu, dan berkesinambungan disertai pula dengan peningkatan kualitas penyajian dan materi informasi serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, untuk selalu menyajikan data/informasi kepada stakeholders secara up to date;

2.

Meningkatkan kehandalan database utang dengan melakukan updating secara berkala dan secara rutin melakukan rekonsiliasi data utang dengan pihak-pihak terkait secara regular, baik eksternal Kementerian Keuangan (Bank Indonesia dan lender) maupun internal Kementerian Keuangan dalam upaya pengintegrasian data utang.

b. Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran (DK-7.2) IKU ini dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas pengelolaan utang melalui pembayaran kewajiban pokok utang, bunga, dan biaya utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, sehingga dapat menghindari kerugian negara. Kegiatan penyelesaian pembayaran kewajiban utang meliputi penyelesaian pembayaran pokok, bunga dan biaya atas pinjaman dan SBN (SUN dan SBSN). Perkembangan realisasi pembayaran utang antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. (triliun rupiah) Tabel 28 Realiasi Pembayaran Utang antara TA 2005 - 2010 No. 1.

109

Jenis Pengeluaran Pokok dan buyback SBN


2005 24,46

2006 25,06

2007 58,49

2008 44,77

2009 48,24

2010*) 70,54

(triliun rupiah) Tabel 28 Realiasi Pembayaran Utang antara TA 2005 - 2010 No.

Jenis Pengeluaran

2005

2006

2007

2008

2009

2010*)

2.

Cicilan pokok utang luar negeri

37,11

52,68

57,92

63,44

68,03

54,14

3.

Bunga utang dalam negeri

42,60

54,91

53,47

58,93

62,70

71,90

4

Bunga utang luar negeri

22,60

24,17

25,73

28,61

30,03

33,80

126,768

126,77

156,82

195,61

195,74

209,00

Jumlah Keterangan: *)

unaudited

Pada tahun 2010 pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran tercapai sesuai target sebesar 100% disebabkan pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran (tidak ada denda keterlambatan) dengan realisasi pembayaran kewajiban utang pada tahun 2010 sebesar Rp230,38 triliun yang terdiri dari: 1.

pembayaran pokok dan pembelian kembali SUN sebesar Rp70,54 triliun;

2.

pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp54,14 triliun;

3.

pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp71,90 triliun;

4.

pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp33,80 triliun.

Beberapa tantangan dalam pembayaran kewajiban utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, antara lain: 1.

Terdapat tagihan (Notice of Payment/NOP) dari pemberi pinjaman yang belum diterima hingga mendekati tanggal tempo pinjaman yang bersangkutan;

2.

Terdapat data penarikan (Notice of Disbursement) pinjaman luar negeri dari pemberi pinjaman yang diterima tidak tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap data outstanding pinjaman luar negeri; dan

3.

Masalah dokumentasi Loan Agreement dan Grant Agreement dan filing system yang masih dalam proses penataan.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, antara lain:


110

1.

Menerbitkan NOP Pengganti untuk tagihan yang telah mendekati jatuh tempo tetapi masih belum diterima. Selain itu juga dilakukan pengembangan sistem informasi alat kendali NOP dan SPM untuk memonitor proses pelaksanaan pembayaran utang;

2.

Melakukan rekonsiliasi data pembayaran utang antara Ditjen Pengelolaan Utang dengan Ditjen Perbendaharaan dan Bank Indonesia, rekonsiliasi posisi utang dengan pemberi pinjaman dan Bank Indonesia untuk meningkatkan validitas data utang;

3.

Melakukan penataan dokumentasi/kearsipan atas Loan Agreement dan Grant Agreement melalui penataan arsip dokumen Loan Agreement dan Grant Agreement yang meliputi 4.564 copy dokumen, yang terdiri dari: 256 active loan, 1.774 fully disbursed, 2.488 fully paid, 46 cancelled loan, dan 953 grant agreement;

4.

Melakukan modernisasi filing system, yaitu dengan melakukan pengalih-mediaan dokumen tersebut ke dalam bentuk digital dan pengembangan aplikasi e-document yang berbasis web, yang telah dilakukan terhadap 2.054 loan agreement dan 636 grant agreement, serta telah di-upload ke aplikasi e-document; dan

5.

Penatausahaan pinjaman yang dilakukan meliputi pengadministrasian dokumen perjanjian, dokumen penarikan, penerbitan nomor registrasi dan pengarsipan dokumen terkait pinjaman secara tepat waktu.

c. Jumlah LK K/L yang andal dengan opini audit yang baik (DK-7.3) Transparansi pengelolaan keuangan negara terwujud dalam penyusunan laporan keuangan yang memiliki opini audit yang baik, dimana Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah penghimpunan data Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK KL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) serta data perbendaharaan lainnya dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Unit Akuntansi Pembantu (UAP) BUN. Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LK KL disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan (akhir bulan Februari). Setelah itu tahap berikutnya adalah pengkonsolidasian seluruh data dari LK KL dan LK BUN menjadi LKPP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan

111


Catatan atas Laporan Keuangan. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) hasil pemeriksaan BPK hanya dilakukan setahun sekali dan telah disampaikan pada Triwulan II tahun 2010. Dari target 35 K/L yang mendapatkan opini WTP dan 31 K/L yang mendapat opini WDP dari BPK, maka realisasi pada tahun 2010 terdapat 42 K/L yang mendapat opini WTP dan 24 K/L yang mendapat opini WDP dari BPK.

d. Indeks opini BPK atas LK BA 15, BUN, dan BA 999 (DK-7.4) Menurut Menteri Keuangan, public trust juga akan muncul apabila laporan keuangan menunjukkan adanya kualitas yang sesuai dengan harapan publik. Oleh karena itu, meskipun bukan segalanya, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan merupakan salah satu elemen untuk memunculkan public trust. Hal ini tergambar dari adanya Kontrak Kinerja antara Menteri Keuangan dengan Presiden mengenai target kualitas laporan keuangan yang harus mendapat opini dari BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan reviu atas Laporan Keuangan Departemen Keuangan (LK BA 15) mulai Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Kegiatan monitoring, reviu, kajian, dan pendampingan audit BPK atas LK BA 15 tahun 2008 yang dilakukan telah mendorong peningkatan opini BPK atas Laporan Keuangan BA 15 Tahun 2008 tersebut menjadi Qualified (Wajar dengan pengecualian), setelah tiga tahun sebelumnya secara berturut-turut disclaimer (tidak memberikan pendapat). Sementara, terkait dengan peningkatan opini Laporan Keuangan BA 999 dan Laporan Keuangan BUN, juga telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka memonitor dan membantu memperbaiki setiap permasalahan yang ada di unit-unit terkait Laporan Keuangan tersebut sejak tahun 2009. Kegiatan yang dilakukan umumnya berupa monitoring, reviu, kajian, dan pendampingan audit BPK. Berdasarkan pelaksanaan berbagai kegiatan monitoring, reviu, dan pendampingan audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 15


112

tahun 2009, telah diperoleh hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan BA 15 Kementerian Keuangan tahun 2009, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (Siaran Pers BPK RI) yang menunjukkan indeks opini BPK senilai 3,00 terealisasi sesuai target. Sementara, indeks opini BPK atas Laporan Keuangan yang menjadi objek pengawasan Itjen Kemenkeu secara keseluruhan meliputi LK BA 15, LK BA 999, serta LK BUN tahun 2009 terealisasi dengan indeks opini BPK senilai 3,13 dari 3,07 yang ditargetkan. Output yang dihasikan berupa opini BPK secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai berikut: Tabel 29 Tabel Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2008 dan 2009 Realisasi Kode

BA 15

Nama Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan Bendahara Umum Negara

Opini LK 2009

Opini LK 2008

WDP

WDP

NA

NA

BA 999.01

Pembiayaan Biaya Pinjaman dan Bunga serta Cicilan Pokok Utang

WTP

WTP

BA 999.02

Penerimaan Hibah

WDP

TMP

BA 999.03

Penanaman Modal Negara

WTP

WTP

BA 999.04

Penerusan Pinjaman

TMP

TMP

BA 999.05

Transfer Dana Daerah

WTP-DPP

WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus

BA 999.06

Belanja Subsidi dan Belanja Lain

WDP

TMP untuk Belanja Lain-Lain; WTP-DPP untukBelanja Subsidi

Keterangan:

Sesuai dengan pembobotan yang dilakukan (60% untuk BA 15 dan 40% untuk LK BUN dan BA 999.01 s.d BA 999.06), maka didapatkan indeks dengan skor 3,13. Pada tahun 2010 Laporan Keuangan BUN belum diberikan opini oleh BPK.

Peningkatan kualitas LK Kementerian Keuangan (BA 15) dikarenakan perubahan pendekatan reviu yang dilakukan dari hanya menunggu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan di akhir tahun menjadi pengawalan atau pendampingan proses Laporan Keuangan dari tahap penyusunan sampai

113


dengan pemeriksaan oleh BPK RI. Kegiatan monitoring, reviu, kajian, dan pendampingan audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan ini masih akan terus dilanjutkan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan sebagai salah satu instrumen perwujudan public trust serta dalam rangka memenuhi target Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 15) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2012. Selain itu, selama 2010, telah dilaksanakan program dukungan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LK K/L) Lain. Pelaksanaan TPU ini dilatarbelakangi bahwa peningkatan kualitas LK K/L merupakan salah satu target IKU yang harus dicapai dalam kontrak kinerja masing-masing KL pada Kabinet Indonesia Bersatu II serta masih banyak LK K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK, di antaranya 15 LK K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer). Tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara besaran terdiri dari: penyiapan trainer/fasilitator; workshop reviu laporan keuangan; serta pelayanan konsultasi reviu laporan keuangan. Selama tahun 2010, telah dilaksanakan berbagai kegiatan terkait program ini, antara lain: 1.

pelayanan konsultasi reviu laporan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Nakertrans;

2.

penyusunan modul workshop reviu laporan keuangan K/L berbasis komputer;

3.

sosialisasi PMK Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Review atas LK K/L pada MA, KPU, BPN, BNPB, Kemenlu, Kemenkes, dan Kementerian Lingkungan Hidup;

4.

analisis permasalahan laporan keuangan pada: MA, BPN, KPU, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan

5.

analisis temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK K/L tahun 2009

8. Sasaran Strategis 8 adalah Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi (DK-8). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:


114

DK 8. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi Indikator Kinerja 1.


Target

Realisasi

3,92

3,87

Survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dilakukan oleh tim survei independen dari Institut Pertanian Bogor. Dari hasil survei tersebut, indeks persepsi stakeholders untuk Kementerian Keuangan menghasilkan indeks sebesar 3,87. Dengan demikian, persentase capaian IKU ini adalah 98,72%. Pelaksanaan survei dilakukan melalui kegiatan Survei Opini Stakeholder Kementerian Keuangan RI Tahun 2010. Survei kepuasan stakeholder tersebut menggunakan teknik probability sampling di mana pelaksanaannya menggunakan multi-stage random sampling. Data primer diperoleh melalui survei lapangan untuk memotret persepsi stakeholder Kementerian Keuangan (stakeholder yang menjadi responden berjumlah 194). Data dikumpulkan melalui kuesioner, in depth interview, dan juga melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan stakeholder (akademisi, DPR, wartawan, pengusaha) Kementerian Keuangan. FGD dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan cross-check atas informasi yang diperoleh dari proses wawancara maupun menangkap opini yang berkembang di masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan survei opini stakeholder Kemenkeu yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor, beberapa hal yang sangat memerlukan pembenahan mendesak adalah terkait: (i) kemampuan teknis SDM di bidang pelayanan, (ii) sikap petugas layanan yang kurang “bersahabat,” (iii) kurangnya sosialisasi kebijakan baru, serta (iv) penyalahgunaan wewenang terutama dalam pelayanan ekspor impor, fiskal, dan perpajakan. Pembenahan yang perlu dilakukan adalah: (i) Identifikasi kebutuhan diklat teknis oleh Unit Eselon I dan pemberdayaan fungsi BPPK, (ii) Perubahan kultur Kemenkeu berbasis Values, (iii) Peningkatan efektivitas sosialisasi yang kualitas hasilnya diukur dalam IKU, serta (iv) penegakkan hukuman disiplin dan peningkatan kualitas atasan langsung dalam hal coaching and counseling.

115


Sasaran strategis Tingkat Kepuasan Pelanggan yang tinggi dengan indikator Indeks Kepuasan Pelanggan terealisasi 3,87 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 30 Tabel Indikator Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Kementerian Keuangan No.

Jenis Layanan

Nilai

1.

Kesekretariatan

3,90

2.

Pengelolaan Anggaran

3,79

3.

Perpajakan

3,82

4.

Kepabeanan dan Cukai

3,72

5.

Pengelolaan Perbendaharaan

4,10

6.

Pengelolaan Kekayaan Negara

4,04

7.

Perimbangan Keuangan

3,95

8.

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

3,65


adalah Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas (DK-9). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

DK 9. Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal

90%

95.12%

105,69%

2.

Efektivitas kebijakan pendapatan negara

70%

77,3%

110,43%

3.

Tingkat akurasi exercise I-account

91%

99,74%

109,60%

4.

Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah

100%

100%

100%


116

DK 9. Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas Indikator Kinerja 5.

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

Target

Realisasi

%

38

39

102,63%

a. Tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal (DK-9.1) IKU ini diuraikan menjadi tiga sub IKU sebagai berikut: Tahun 2009 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat fiskal

akurasi

proyeksi

kebijakan

Tahun 2010

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

90%

97%

107,78%

90%

95.12%

105,69%

Sub IKU: 1.

Deviasi proyeksi besaran asumsi makro

10%

3.8%

38%

11%

2%

181,81%

2.

Deviasi proyeksi target defisit APBN

10%

5.4%

54%

10%

7.8%

122%

3.

Deviasi proyeksi target penerimaan perpajakan

5%

1.7%

34%

10%

5.17%

148,3%

Secara umum, capaian kinerja IKU Tingkat Akurasi Proyeksi Kebijakan Fiskal selama dua tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian capaian kinerja tahun 2009 (107,78%) sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2010 (105,69%). Hal ini terutama dipengaruhi secara signifikan terkait perbedaan tingkat capaian kinerja sub IKU Deviasi proyeksi target penerimaan perpajakan/pendapatan antara tahun 2010 dengan tahun 2009.

1) Deviasi Proyeksi Besaran Asumsi Makro Besaran asumsi makro diukur dari empat variable ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap US Dolar, tingkat inflasi, dan suku bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi setiap variabel tersebut relatif terkendali selama tahun 2010 sehingga capaian kinerja deviasi proyeksi besaran asumsi makro tercapai cukup baik. Meskipun demikian, nilai pertumbuhan ekonomi pada setiap pelaporan (kuartalan dan tahunan) tidak dapat disajikan

117


datanya karena masih menunggu data BPS. Atas kondisi tersebut, data pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah data pertumbuhan lag tiga bulan. Capaian kinerja IKU ini di tahun 2010 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2009, karena variabel-variabel kondisi ekonomi makro lebih stabil dibandingkan dengan tahun 2009. Dalam menyusun proyeksi asumsi dasar makro pada tahun 2010 dipertimbangkan berbagai faktor baik eksternal maupun internal, antara lain (i) seberapa dalam dan lama krisis perekonomian global akan berlangsung; (ii) efektivitas kerjasama global dalam mengatasi krisis dunia; dan (iii) efektivitas langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dan memulihkan perekonomian nasional pada tahun 2008 dan 2009, perkembangan harga minyak dunia, dan faktor lainnya. Perhitungan asumsi di atas dilakukan dengan menggunakan ModeI Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA).

2) Deviasi Proyeksi Target Defisit APBN

Data Defisit APBN selama tahun 2010 terdiri dari: • Realisasi defisit s/d 31 Desember 2010 sebesar Rp80.173,4 Miliar • Proyeksi defisit sebesar Rp85.215,1 Miliar Deviasi target defisit relatif kecil dikarenakan realisasi penerimaan dan belanja mendekati angka proyeksi. Sejalan dengan penurunan defisit APBN-P 2010, Pemerintah melakukan pengurangan penerbitan SBN tahun 2010 sekitar Rp15,5 T dan pengurangan penggunaan dana SAL sekitar Rp22,0 T dari yang direncanakan dalam APBN-P. Dana SAL tahun 2010 akan dimanfaatkan untuk: (1) pendanaan defisit APBN 2011, (2) membayar kekurangan pelunasan subsidi listrik tahun 2009, (3) antisipasi kenaikan risiko fiskal dari subsidi listrik tahun 2011.

3) Deviasi Proyeksi Target Penerimaan Perpajakan Data 2010 tentang Penerimaan Perpajakan terdiri dari: • Realisasi Penerimaan perpajakan s.d. 31 Desember 2010 sebesar Rp232.945,9 Miliar • Proyeksi penerimaan perpajakan sebesar Rp225.032,5 Miliar Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya deviasi target penerimaan pajak karena penerimaan pajak non migas sesuai dengan pola penerimaan. Namun untuk deviasi proyeksi penerimaan dari bea cukai agak tinggi disebabkan kar-


118

ena volatilitas harga komoditas ekspor terutama CPO. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah telah melampaui target 2,2%, terutama didukung dari realisasi PNBP (108%), sedangkan Penerimaan Perpajakan mencapai 100%. Realisasi PNBP telah melampaui target, terutama berkaitan dengan terlampauinya target Penerimaan SDA Non Migas dan PNBP Lainnya. Hibah telah terealisasi melampaui targetnya dalam APBN-P.

b. Efektivitas (DK-9.2)

kebijakan

pendapatan

negara

Efektifitas kebijakan adalah membandingkan antara hasil yang dicapai dengan target kebijakan yang ditentukan, dapat berupa indikator kinerja ekonomi atau indikator-indikator lain yang ditentukan dalam konsideran (menimbang) dokumen legal kebijakan pendapatan negara. Pada tahun 2010, efektivitas kebijakan pendapatan negara diukur menggunakan metode Uji Kausalitas Granger dengan teknik korelasi menggunakan korelasi koefisien Spearman dan data time series tahun 2006 s.d. tahun 2010. Pengukuran Efektivitas kebijakan pendapatan Negara dilakukan dengan menggunakan studi kasus Penetapan Bea Keluar Crude Palm Oil (CPO) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Minyak Goreng. Berdasarkan data analisis yang dilakukan selama periode Januari 2006 sampai dengan Juni 2010, diketahui bahwa efektivitas kebijakan bea keluar CPO dan PPN DTP minyak goreng terhadap pembentukan harga minyak goreng curah sebesar 77,3%. Disadari bahwa capaian IKU Persentase Efektivitas Kebijakan Pendapatan Negara dengan data CPO dan minyak goreng belum dapat mewakili efektivitas kebijakan pendapatan secara keseluruhan. Meskipun demikian, metode pengukuran tahun 2010 sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan tahun 2009 karena pengukuran tahun 2009 hanya dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner.

c. Tingkat akurasi exercise I-account (DK-9.3) Exercise I-account merupakan perhitungan perkiraan besaran APBN yang tertuang dalam tabel I-Account (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi) yang disusun berdasarkan asumsi dasar

119


ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Akurat adalah kesesuaian dan ketepatan antara angka usulan DJA yang disusun berdasarkan formula yang berlaku dan masukan-masukan dari stakeholders terkait, dengan angka keputusan rapat pimpinan Kementerian Keuangan tentang penyusunan APBN. Ditetapkannya IKU ini adalah untuk menjamin kelancaran tersusunnya RAPBN dan RAPBN-P. Pencapaian target IKU tingkat akurasi exercise I-account sebesar 99,74% terhadap target dapat dirinci sebagai berikut : 1.

Tingkat akurasi exercise I-account RAPBN-P rata-rata sebesar 99,85% dengan rincian sebagai berikut: • Pendapatan dan Hibah tercapai akurasi sebesar 100 %; • •

2.

Belanja Negara tercapai akurasi sebesar 99,95%; Pembiayaan Anggaran tercapai akurasi sebesar 99,59%.

Tingkat akurasi exercise I-account Pagu Indikatif rata-rata sebesar 99,37% dengan rincian sebagai berikut: • Pendapatan dan Hibah tercapai akurasi sebesar 99%; • Belanja Negara tercapai akurasi sebesar 99,1%; • Pembiayaan Anggaran tercapai akurasi sebesar 100 %.

3.

Tingkat akurasi exercise I-account RAPBN rata-rata sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut : • Pendapatan dan Hibah tercapai akurasi sebesar 100%; • Belanja Negara tercapai akurasi sebesar 100%; • Pembiayaan Anggaran tercapai akurasi sebesar 100%. Pencapaian IKU tingkat exercise I-Account tahun 2010 sebesar 99,74% lebih baik daripada pencapaian tahun 2009 yang sebesar 98,3 %.

d. Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah (DK-9.4) Penetapan perubahan UU Nomor 34 tahun 2000 menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menuntut Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan evaluasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah Perda PDRD yang telah diterima oleh Pemerintah Pusat namun belum dievaluasi masih cukup besar sehingga diperlukan percepatan evaluasi. Berdasarkan data per 31 Desember 2009 terdapat 545 Perda yang belum dievaluasi. Di samping itu, UU 28 Tahun 2009 telah memberi-


120

kan dampak yang cukup signifikan terkait dengan kebijakan PDRD sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan penggantian Peraturan Daerah tentang PDRD yang masih menggunakan dasar hukum UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Tabel 31 Jumlah Perda yang Dievaluasi Tahun 2008-2010 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1.500

1.599

1.600

1.984

545

545

Selama tahun 2010, juga telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebanyak 687 Raperda. Jumlah Raperda yang dievaluasi pada tahun 2010 jauh meningkat dibanding Raperda yang dievaluasi pada tahun 2009 yang hanya 399 Raperda. Kenaikan jumlah Raperda tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah melaksanakan penggantian Peraturan Daerah dan bertambahnya jenis pajak daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

e. Jumlah policy recommendation hasil pengawasan (DK-9.5) Dalam rangka menjalankan peran Strategic Business Partner bagi Eselon I, sejak tahun 2009, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan melakukan pengawasan tematik yang bersifat konsultatif dalam bentuk Tema Pengawasan Unggulan (TPU), yaitu berupa kegiatan tertentu pada unit eselon I yang berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian bersama Itjen dan auditee memerlukan perhatian dan harus segera diperbaiki dan/atau ditingkatkan kinerjanya. Pelaksanaan pengawasan lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit eselon I. Output akhir dari setiap penugasan pengawasan bukan lagi berupa sekedar jumlah temuan. Namun, lebih dari itu, pengawasan diharapkan memberikan sejumlah policy recommendation yang dapat mengatasi permasalahan utama dari tiap TPU terkait. Selama tahun 2009, telah dihasilkan lebih dari 30 (tiga puluh) policy recommendation untuk mengatasi berbagai permasalahan di unit Eselon I.

121


Berdasarkan policy recommendation tersebut, unit terkait telah menerbitkan peraturan/kebijakan sehubungan permasalahan. Sementara, dari hasil pengawasan tematik terhadap unit-unit Eselon I selama tahun 2010, telah dihasilkan 39 (tiga puluh sembilan) policy recommendation sebagai alternatif solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Unit-unit Eselon I, berupa Usulan revisi PP; usulan draft revisi PMK; usulan draft revisi KMK; Rancangan PMK; Rancangan KMK; Usulan Draft SOP; Usulan Surat Edaran, Usulan Kebijakan, serta Usulan perbaikan lainnya.

10. Sasaran Strategis 10 adalah Pengelolaan keuangan dan ke-

kayaan negara yang efektif dan efisien (DK-10). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

DK 10. Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien Indikator Kinerja 1.

Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan quick win

2.


3.


Target

Realisasi

%

92,65%

100,62%

108,6%

85%

90,29%

106,2%

100,00% (1.687 satker) 4.


100,00% (2.966 satker)*)

183,58% 183,58% (3.097 satker) 104,42%

5.

Persentase satker yang telah melakukan koreksi 70% 72,90% neraca (15.013 satker) (15.633 satker)

104,14%

6.


112,08%

Keterangan:

*)

100%

96,04%

target setelah revisi berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara nomor S-697/KN.1/2010 tanggal 6 September 2010 dan telah mendapat persetujuan dalam Rapim triwulan III tahun 2010.


122

a. Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan quick win (DK-10.1) Rata-rata persentase penyelesaian realisasi janji pelayanan quick win sebagai berikut: 1. Waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK konten administratif Target waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK konten administratif adalah 10 hari kerja, terealisasi 8,97 hari kerja sehingga diperoleh nilai capaian 110,30%. Tahun 2010 terdapat 326 PMK/KMK konten administratif yang diselesaikan, meliputi bidang fiskal, anggaran, perbendaharaan, perimbangan keuangan, penerimaan negara bukan pajak, kekayaan/barang milik negara, pengelolaan utang, pasar modal, jasa keuangan dan penjaminan pemerintah. 2. Waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK konten kebijakan Target waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK konten kebijakan adalah 12 hari kerja, terealisasi 9,21 hari kerja sehingga diperoleh nilai capaian 106,58%. Pada tahun 2010 terdapat 440 PMK/KMK konten kebijakan yang terselesaikan, meliputi bidang fiskal, anggaran, perbendaharaan, perimbangan keuangan, penerimaan negara bukan pajak, kekayaan/barang milik negara, pengelolaan utang, pasar modal, jasa keuangan dan penjaminan pemerintah. 3. Waktu rata-rata penyelesaian izin akuntan publik dan penilai publik Target waktu rata-rata penyelesaian izin akuntan publik dan penilai publik adalah 15 hari kerja, terealisasi 9,05 hari kerja sehingga diperoleh nilai capaian 139,67%. Waktu rata-rata penyelesaian izin akuntan publik dan penilai publik yang ditargetkan 15 hari kerja dan berhasil direalisasikan 9,05 hari kerja. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan tercapainya target waktu rata-rata Penyelesaian izin Akuntan Publik dan Penilai Publik adalah sebagai berikut: • Telah tersedianya Informasi Publik yang dapat diakses melalui website PPAJP tentang tata cara pengajuan permohonan izin. • Telah dilakukannya diseminasi peraturan kepada publik. • Telah diaplikasikannya Sistem Informasi Akuntan Publik dan Penilai Publik untuk pemrosesan permohonan Izin. • Pelaksanaan pemrosesan izin telah sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur kerja yang sudah baku 4. Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan di bidang anggaran adalah 97,85% dari target 98% sehingga nilai capainnya 99,85%. IKU ini terbagi ke

123


dalam 5 sub IKU: a.

Persentase penyelesaian SAPSK tepat waktu Sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga untuk menyusun RKA-KL dan petugas Penelaah untuk melakukan penelaahan RKAKL telah ditetapkan PMK Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL. Selain itu, untuk dapat menyusun RKA-KL tahun 2011 telah dibuat Aplikasi RKA-KL baru yang merupakan hasil modifikasi dari aplikasi lama yang telah disesuaikan dengan hasil Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang disusun bersama oleh Kemenkeu c.q. DJA dan Bappenas. Adanya hal–hal baru yang berkaitan dengan kebutuhan penyusunan RKA-KL tahun 2011 tersebut, mempunyai konsekuensi terhadap kesiapan Kementerian/Lembaga pada saat penyusunan RKA-KL dan petugas Penelaah untuk menelaah RKAKL serta kelancaran pelaksanaan penelaahan RKAKL itu sendiri. Proses penelaahan dan penyelesaian SAPSK telah selesai dikerjakan dan telah dikirimkan ke Ditjen Perbendaharaan dan KL sejak awal Desember. Di tahun 2010, telah berhasil diselesaikan 425 SAPSK (SP RKAKL) tepat waktu.

b.

Persentase penyelesaian Revisi SAPSK tepat waktu Penyelesaian revisi SAPSK telah sesuai dengan norma waktu yang ditentukan setelah seluruh data pendukung diterima secara lengkap. Pada tahun 2010 sampai dengan 31 Desember, usulan revisi SAPSK yang diajukan oleh K/L mencapai 1082 surat revisi.


124

c.

Persentase penyelesaian SBK tepat waktu Sebagaimana diketahui, dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Standar Biaya Khusus merupakan faktor penting yang diperlukan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja, karena SBK akan membantu untuk mengetahui alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Pada tahun 2011, tata cara penyusunan SBK mengalami perubahan yang cukup drastis, dimana terdapat beberapa perubahan yang mendasar sehingga perlu disosialisasikan secara intensif kepada K/L khususnya agar antara Kemenkeu sebagai pembuat kebijakan dan K/L sebagai pengguna mempunyai persepsi yang sama terhadap kebijakan/norma baru yang telah ditetapkan. Adapun SBK yang telah ditetapkan adalah sebanyak 920 SBK.

d.

Persentase penyelesaian RPP tentang jenis dan tarif PNBP tepat waktu RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP adalah konsep Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada K/L yang diproses oleh Kemenkeu c.q. DJA berdasarkan usulan K/L. Capaian penyelesaian RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP pada K/L adalah 80% dari target 80%. Pada tahun 2010 sebanyak 10 RPP Jenis dan Tarif PNBP telah diselesaikan yang terdiri dari 5 PP sudah ditetapkan dan 5 RPP telah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi, dengan rincian sebagai berikut:

125

1)

PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Badan Pertanahan Nasional;

2)

(2) PP No.41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

3)

PP No. 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

4)

PP No. 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;


5)

PP No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kepolisian RI;

6)

PP No. 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif

Sedangkan untuk RPP yang telah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi adalah RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Tenaga Nuklir, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial. 5. Pelayanan quick win di bidang perpajakan tepat waktu ditargetkan sebesar 95% dari seluruh pelayanan unggulan. Dari sejumlah 3.000.491 permohonan WP atas 16 layanan unggulan, sejumlah 2.907.836 (96,10%) permohonan WP layanan unggulan yang diproses memenuhi jangka waktu yang telah ditetapkan. Action plan yang akan dilakukan pada tahun 2011 atas capaian tahun 2010 adalah sebagai berikut: a.

Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap 16 layanan unggulan, termasuk memberikan usulan teguran atas unit yang kinerja layanan unggulannya di bawah standar

b.

Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap layanan perpajakan lainnya yang mencakup pengamatan langsung di lapangan dengan metode blind tour/site observation untuk memperoleh informasi tentang hambatan yang dihadapi dalam pemberian layanan prima.

c.

Melakukan pemantauan atas pengisian laporan melalui aplikasi pengukuran kinerja atas layanan unggulan, termasuk pemberian teguran bagi unit yang terlambat/tidak memasukkan laporan.

d.

Melakukan pelatihan bagi pegawai yang bertugas langsung memberikan pelayanan khususnya pegawai di Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak tentang Pelayanan Prima dan Pengukuran Kinerja Pelayanan.


126

6. Pada tahun 2010, 8 (delapan) janji layanan Quick Win di bidang kepabeanan dan cukai meliputi Pelayanan Jalur Prioritas, Pelayanan Jalur Hijau, Pelayanan Jalur Merah, Pelayanan Ekspor, Pelayanan Proses Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pelayanan Restitusi, Pelayanan Rush Handling, serta Pelayanan PIBK-PJT. Sampai dengan bulan Desember 2010 capaian untuk janji layanan unggulan secara keseluruhan adalah sebesar 95,40% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2009 sebesar 91,01% (target 2009 sebesar 80%). Dari data capaian tersebut menggambarkan bahwa realisasi dari janji pelayanan Quick Win yang diberikan di KPU Tanjung Priok dan KPPBC Soekarno Hatta secara keseluruhan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu hampir seluruh dokumen yang diterima telah dilayani secara tepat waktu. Data capaian kinerja janji layanan unggulan untuk tahun 2010 seperti dalam tabel di bawah: Tabel 32 Pencapaian Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2010 Capaian Tahun 2010 Janji Layanan Unggulan DJBC 2010

No.

Jumlah Dokumen

Memenuhi Target Dokumen

Target

%

KPU Tanjung Priok 1.

Pelayanan Jalur Prioritas (20 menit)

2.

Pelayanan Jalur Hijau (30 menit)

3

Pelayanan Jalur Merah a.

68.554

100,00

95%

206.264

206.264

100,00

95%

38.040

37.934

99,72

80%

Pemeriksaan fisik : -

127

68.554

Jumlah dan jenis barang standar (3 jam)


Tabel 32 Pencapaian Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2010 Capaian Tahun 2010 Janji Layanan Unggulan DJBC 2010

No.

Jumlah Dokumen

Memenuhi Target Dokumen

Target

%

Jenis barang tidak standar dan jenis barang tidak lebih dari 5 macam (4 jam)

29.796

29.753

99,86

80%

b.

Penuangan hasil pemeriksaan kedalam LHP (1jam)

100.835

85.795

85,08

80%

c.

Penelitian dokumen (termasuk penetapan tarif dan nilai pabean) (8 jam)

103.689

97.062

93,61

80%

638.493

617.186

96,66

80%

-

4.

Pelayanan Ekspor (1 Jam)

5.

Pelayanan Proses Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

9.120

9.028

98,99

90%

6.

Pelayanan Restitusi (30 hari kerja)

1.751

1.354

77,33

60%

10.868

10.854

99,87

95%

370.252

363.955

98,30

95%

95,40%

85%

KPPBC Madya Soekarno Hatta 7.

Pelayanan Rush Handling (120 menit)

8.

Pelayanan PIBK-PJT (1 hari kerja) Rata-rata

Kendala yang masih dihadapi dalam pemberian layanan Quick Win ke pihak eksternal yaitu dalam hal pemeriksaan fisik barang impor untuk PIB Jalur Merah di KPU Tanjung Priok. Kinerja pemeriksaan fisik barang impor untuk PIB Jalur Merah yang belum optimal disebabkan antara lain :


128

a.

Jumlah Pegawai Pemeriksa (PPB) tidak sebanding dengan jumlah PIB yang harus diperiksa Dengan total Instruksi Pemeriksaan (IP) sebanyak 87.782 PIB dan PPB sebanyak 114 pegawai maka rata-rata IP per PPB adalah 64 PIB per bulan. Jika dihitung satu bulan terdapat 20 hari kerja maka ratarata beban kerja PPB per hari adalah 3,2 IP. Dengan waktu standar pemeriksaan fisik adalah 3 jam untuk 1 kontainer 20” maka secara perhitungan setiap hari satu orang PPB maksimal dapat mengerjakan 3 IP. Perhitungan ini masih mengabaikan waktu penuangan dan perekaman LHP;

b.

Jarak antara lokasi pemeriksaan (selain Graha Segara dan Koja) dengan lokasi input data LHP berjauhan;

c.

Sistem aplikasi pelayanan impor (appexim) tidak mendokumentasikan waktu selesai periksa sehingga diisi manual oleh PPB. Padahal antara waktu selesai periksa dengan waktu rekam (lepas LHP) terdapat waktu idle di luar waktu periksa fisik (misal: PPB menunggu dokumen pendukung, foto, label, manual book, dsb);

d.

Tingkat kepatuhan pengguna jasa mengenai pernyataan kesiapan barang yang akan diperiksa masih kurang. Hal ini juga dipengaruhi oleh fasilitas sarana dan prasarana fisik untuk pemeriksaan fisik oleh TPS yang belum memadai.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan agar kinerja pemeriksaan fisik barang impor untuk PIB Jalur Merah dapat dioptimalkan, diantaranya :

129

a.

Mengeluarkan waktu periksa fisik sampai dengan waktu rekam yang melewati hari Sabtu dan Minggu dari perhitungan;

b.

Menegaskan kepada PPB untuk sedapat mungkin tidak menunda perekaman LHP;

c.

Relokasi beberapa PPB ke Jakarta International Container Terminal (JICT);

d.

Sosialisasi dan penegasan ke pengguna jasa mengenai kesiapan barang untuk diperiksa dengan melampirkan dokumen pembayaran pergerakan barang/kontainer pada saat mengajukan perekaman kesiapan barang;


e.

Mengingat waktu periksa dan waktu rekam dalam sistem aplikasi disatukan dan waktu selesai periksa diinput manual oleh PPB maka perhatian lebih banyak ditekankan pada waktu rekam LHP dengan sedikit mengurangi atensi ke waktu periksa.

7. Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan (quick win) di bidang perbendaharaan dari target 88,17% terealisasi 94,97% dengan capaian realisasi 107,71%. a.

Persentase jumlah SP2D yang diselesaikan secara tepat waktu Target rata-rata persentase penyelesaian SP2D (Non Belanja Pegawai) secara tepat waktu (1 jam) pada tahun 2010 adalah sebesar 91%. Rincian persentase jumlah SP2D yang diselesaikan secara tepat waktu per triwulan pada tahun 2010 sebagai berikut: Tabel 33 Persentase SP2D yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu Per Triwulan pada Tahun 2010 Triwulan

Jumlah SP2D

Tepat Waktu

Terlambat

Persentase

I

103.382

100.766

2.616

97.47%

II

349.310

345.202

4.108

98.82%

III

879.534

868.831

10.748

98,78%

IV

623.224

539.421

83.803

86,55%

Rata- Rata Persentase

95,41%


130

b.

Persentase jumlah satker yang dokumen pelaksanaan anggarannya diselesaikan tepat waktu Penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada triwulan IV setiap tahunnya. Sedangkan penyelesaian dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran pada triwulan I s.d III merupakan pengesahan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran bagi satker baru. Dari target penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan secara tepat waktu sebesar 95%, maka pada tahun 2010 dapat tercapai sebesar 98,49%. Sedangkan realisasi penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu pada tahun 2009 sebesar 96,62%. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan hasil upaya-upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut: • penerbitan kebijakan dan peraturan yang mendukung prosedur

•

•

131

pengesahan DIPA (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/ PMK.05/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011) melakukan sosialisasi terkait syarat dan prosedur pengesahan DIPA baik kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga atau satker; bimbingan teknis Aplikasi DIPA untuk menunjang proses pengesahan DIPA baik kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga atau satker.


c.

Persentase jumlah satker yang revisi dokumen pelaksanaan anggarannya diselesaikan tepat waktu Penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Dari target penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan secara tepat waktu sebesar 90%, maka pada tahun 2010 dapat tercapai sebesar 99,24%. Sedangkan realisasi penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu pada tahun 2009 sebesar 94,55%. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan hasil upaya-upaya yang dilakukan antara lain: • Melakukan penerbitan kebijakan dan peraturan yang mendukung

•

•

d.

prosedur revisi DIPA (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010). Melakukan sosialisasi lebih intensif terkait syarat dan prosedur revisi DIPA baik kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga atau satker; Melakukan pelatihan Aplikasi DIPA untuk menunjang proses revisi baik kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga atau satker.

Persentase rekonsiliasi realisasi APBN yang handal dan tepat waktu Rekonsiliasi realisasi APBN dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Dari target rekonsiliasi realisasi APBN yang dilakukan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan secara tepat waktu sebesar 75%, maka pada tahun 2010 dapat tercapai sebesar 81,71%. Sedangkan realisasi rekonsiliasi realisasi APBN pada tahun 2009 sebesar 53,95%. Upaya yang akan tetap dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi kepada satker untuk dapat melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu dengan datadata yang akurat.


132

e.

Persentase penetapan satker BLU sesuai batas waktu yang ditetapkan Capaian penetapan satker BLU sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan diukur dari waktu saat perbaikan dokumen persyaratan administratif diterima lengkap sampai dengan penyampaian Nota Dinas kepada Menteri Keuangan berupa keputusan penetapan atau surat penolakan. Pencapaian realisasi tersebut merupakan perbandingan antara jumlah satker BLU yang proses penetapannya dilakukan dalam batas waktu sesuai ketentuan, dengan jumlah satker yang ditetapkan baik berupa keputusan penetapan maupun surat penolakan untuk menerapkan PK BLU. Dari target penetapan satker BLU sesuai batas waktu yang ditetapkan sebesar 90%, maka pada tahun 2010 dapat tercapai sebesar 100%. Sedangkan realisasi penetapan satker BLU sesuai batas waktu yang ditetapkan pada tahun 2009 juga sebesar 100%.

8. Realisasi penyelesaian permohonan SOP layanan unggulan kekayaan negara pada tahun 2010 sebesar 93% dari target 80% atau sebesar 116,25%, realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata realisasi penyelesaian 5 SOP layanan unggulan yaitu:

133

a.

Penyelesaian SOP pelaksanaan pelayanan Lelang sebesar 96%, dari 7.769 permohonan sebanyak 7.439 permohonan telah diselesaikan tepat waktu;

b.

Penyelesaian SOP permohonan penarikan piutang negara sebesar 95%, dari 949 permohonan sebanyak 898 permohonan telah diselesaikan tepat waktu

c.

Penyelesaian SOP pemberian keringanan utang pada KPKNL sebesar 96%, dari 252 permohonan sebanyak 241 permohonan diselesaikan tepat waktu;

d.

Penyelesaian SOP pelayanan penilaian dalam rangka rekomendasi pemindahtanganan BMN sebesar 87%, dari 184 permohonan sebanyak 160 permohonan telah diselesaikan dengan tepat waktu;

e.

Penyelesaian SOP permohonan ijin penghapusan BMN selain tanah dan bangunan 91%, dari 637 permohonan sebanyak 582 permohonan telah diselesaikan dengan tepat waktu.


Grafik 2 Grafik Penyelesaian Permohonan SOP Layanan Unggulan

Target dapat tercapai karena: a.

Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi baik dari Kantor Pusat DJKN dan Kanwil agar penyelesaian permohonan layanan unggulan sesuai dengan prosedur dan standar waktu yang ditentukan. Monitoring layanan unggulan dilaksanakan setiap triwulan;

b.

Meningkatnya pemahaman pengguna jasa mengenai prosedur penyampaian permohonan layanan unggulan.

9. Tahun 2010, rata-rata realisasi dari janji pelayanan Quick Win ke pihak stakeholder untuk pelayanan perimbangan keuangan dari target 100% berhasil terealisasi 100%. Rata-rata realisasi dari janji pelayanan Quick Win ke pihak stakeholder mengacu kepada SOP Quick Win dari DJPK yaitu: a.

Pengalokasian DAU, target tahunan diselesaikan pada Akhir Oktober setiap tahunnya

b.

Pengalokasian DAK , target tahunan diselesaikan pada Akhir Oktober setiap tahunnya

c.

Pengalokasian DBH Pajak, target tahunan diselesaikan pada Akhir Oktober setiap tahunnya

d.

Pengalokasian DBH Sumber Daya Alam, target tahunan diselesaikan pada Akhir Oktober setiap tahunnya

e.

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah, penerbitan SPP dan SPM paling lama 4 hari setelah syarat administrasi dipenuhi.


134

f.

Evaluasi Perda/Raperda PDRD, pelaksanaan evaluasi maksimal 15 hari kerja.

10. Rata-rata persentase merupakan nilai rata-rata capaian IKU yang terkait dengan pelayanan quick win untuk pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yaitu proses Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dan Reksa Dana, Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), Pernyataan Pendaftaran: Akuntan, Perusahaan Pembiayaan dan Kantor Cabang, Perusahaan Asuransi dan Kantor Cabang serta Pengesahan Dana Pensiun. Pada triwulan IV, seluruh layanan yang memenuhi target SOP dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu mencapai 98,33% dari 97% yang direncanakan, kecuali permohonan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Hal tersebut disebabkan adanya pengalihan wewenang dari Kepala Biro TLE kepada Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) yang mengakibatkan proses penandatanganan SK izin WPPE tertunda.

b. Persentase tingkat akurasi perencanaan kas (DK10.2) Indikator Kinerja Utama ini merupakan rata-rata dari persentase tingkat akurasi penerimaan kas serta persentase tingkat akurasi pengeluaran kas. Realisasi persentase tingkat akurasi perencanaan penerimaan kas adalah sebesar 90,94% dan realisasi persentase tingkat akurasi perencanaan pengeluaran kas adalah sebesar 89,59% Sehingga realisasi persentase tingkat akurasi perencanaan kas pada tahun 2010 adalah: (90,94% + 89,59%) / 2 = 90,27%. Sedangkan realisasi persentase tingkat akurasi perencanaan kas pada tahun 2009 adalah sebesar 89,87% Penerimaan kas diukur dari jumlah pendapatan negara ditambah penerimaan pembiayaan. Berdasarkan data diperoleh dari Tim Cash Planning Information Network (Tim CPIN) maka tingkat akurasi perencanaan kas untuk penerimaan negara tahun 2010 adalah sebesar 90,94%, yang merupakan rata-rata persentase tingkat akurasi perencanaan penerimaan kas selama tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2009, rata-rata persentase tingkat akurasi perencanaan penerimaan kas sebesar 89,65%. Pengeluaran kas diukur dari jumlah belanja negara ditambah pengeluaran

135


pembiayaan. Berdasarkan data diperoleh dari Tim Cash Planning Information Network (Tim CPIN) maka tingkat akurasi perencanaan kas untuk pengeluaran negara tahun 2010 adalah sebesar 89,59%, yang merupakan rata-rata persentase tingkat akurasi perencanaan pengeluaran kas selama tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2009, rata-rata persentase tingkat akurasi perencanaan pengeluaran kas sebesar 90.08%.

c. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara (DK-10.3) Dasar pencapaian IKU dalam hal ini adalah persentase ketepatan penyediaan dana pada RPK BUN Pusat untuk membiayai pengeluaran negara. Ratarata persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara pada tahun 2010 mencapai 98,51%. Sedangkan pada tahun 2009, rata-rata persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara sebesar 98,58%. Rincian ketepatan penyediaan dana pada RPK BUN P untuk membiayai pengeluaran negara selama tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 34 Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pembiayaan Pengeluaran Negara Tahun 2010 No.

Bulan

Persentase Realisasi

1.

Januari 2010

97,48%

2.

Februari 2010

99,34%

3.

Maret 2010

98,67%

4.

April 2010

98,18%

5.

Mei 2010

98,19%

6.

Juni 2010

98,46%

7.

Juli 2010

98,05%

8.

Agustus 2010

98,15%


136

Tabel 34 Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pembiayaan Pengeluaran Negara Tahun 2010 No.

Bulan

9.

September 2010

99,03%

10.

Oktober 2010

99,20%

11.

November 2010

98,20%

12.

Desember 2010

99,13% Rata Rata

Hal-hal yang perlu dilakukan ke depan antara lain adalah: • Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada KPPN, apabila KPPN mengajukan permintaan kebutuhan dana tidak sesuai dengan jumlah SP2D yang diterbitkan (setiap waktu). • Melakukan identifikasi dan pengaturan terhadap seluruh transaksi pengeluaran yang dikategorikan kedalam high value transaction, medium value transaction maupun low value transcation berdasarkan waktu pencairan dan jumlah pencairan. Sehingga penyediaan dana diharapkan dapat tepat waktu dan tepat jumlah.

d. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian barang milik negara (jumlah satker) (DK-10.4) Pada awalnya, IKU “Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian barang milik negara” tahun 2010 ditetapkan sebesar 100% (1.687 satker). Dari hasil evaluasi kinerja s.d. triwulan II tahun 2010 dalam Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) tanggal 28 Juli 2010, target tersebut telah terealisasi sebanyak 3.097 satker atau sebesar 183,58% dari target tahun 2010. Selanjutnya, Kepala Pushaka Setjen Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-394/ AH/2010 tanggal 30 Agustus 2010 merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian target. Penyesuaian target tersebut dilakukan agar penetapan target tahun 2010 lebih menantang mengingat target tahun 2010 telah tercapai. Setelah dilakukan analisis dan perhitungan satker yang belum selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN sampai dengan semester II tahun 2010,

137

Persentase Realisasi


98,51%

ditetapkan bahwa target IKU tahun 2010 disesuaikan dari target awal sebesar 1.687 satker direvisi menjadi 2.966 satker. Usulan perubahan target tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara nomor S-697/ KN.1/2010 tanggal 6 September 2010 dan telah mendapat persetujuan dalam Rapimja triwulan III tahun 2010. Kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara pada 74 Kementerian/Lembaga dilaksanakan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit LKPP Tahun 2004-2007 yang terkait dengan permasalahan BMN. Sampai dengan 31 Desember 2010 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara terhadap 22.857 satker pada 74 K/L. Kegiatan tersebut menghasilkan penambahan nilai koreksi penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat sebesar Rp410,34 Triliun, koreksi tersebut menambah nilai aset yang sebelumnya berjumlah Rp390,12 Triliun menjadi Rp800,46 Triliun. Grafik 3 Grafik Penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara

Berdasarkan realisasi penyelesaian inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara sampai dengan Desember tahun 2010 tersebut, realisasi penyelesaian inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara selama tahun 2010 sebanyak 3.097 satker atau sebesar 183,58% dari target awal sebanyak 1.687 satker atau sebesar 103,37% dari target revisi sebanyak 2.996 satker. Realisasi tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:


138

Tabel 35 Realisasi Satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar Uraian Satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar s.d. Desember 2010

22.857

Satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar s.d. Desember 2009

(19.760)

Satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar tahun 2010

Kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN masih berlanjut pada tahun 2011, BMN yang akan dilakukan inventarisasi dan penilaian adalah BMN yang berasal dari KKKS. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN KKKS adalah: a.

Peningkatan akuntabilitas dan tata kelola aset KKKS;

b.

Penyelesaian temuan BPK atas aset KKKS senilai Rp.281,2 T yang dikeluarkan dari neraca ke Catatan atas Laporan Keuangan karena jumlah dan nilainya tidak diyakini kewajarannya.

e. Persentase satker yang telah melakukan koreksi neraca (DK-10.5) Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN, satker diwajibkan untuk melakukan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian BMN ke dalam neraca melalui aplikasi SIMAK BMN. Dari total satker yang telah teridentifikasi pada awal tahun 2010 sebanyak 21.447 satker, sebanyak 70% atau 15.013 satker ditargetkan melakukan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian BMN ke dalam neraca satker yang bersangkutan. Realisasi koreksi hasil inventarisasi dan penilaian BMN ke dalam neraca dapat diidentifikasi dari Laporan Barang Pengguna yang disampaikan dan dari Berita Acara Rekonsiliasi data BMN Semester dan Tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah satker yang telah melakukan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian BMN ke dalam neraca sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 15.633 satker atau sebesar 72,9% dari total satker. Dengan demikian, persentase pencapaian target untuk IKU “Persentase satker yang telah melakukan koreksi neraca” adalah sebesar 104,14%.

139

Realisasi (satker)


3.097

Tercapainya target tersebut didukung oleh upaya yang dilakukan agar Satker yang telah selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN segera melakukan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian BMN ke dalam neraca antara lain: a.

Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Kementerian Negara/ Lembaga;

b.

Melakukan asistensi proses koreksi hasil inventarisasi dan penilaian BMN ke dalam neraca;

c.

Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Kementerian Negara/ Lembaga.

f. Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi (DK-10.6) Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi merefleksikan komposisi instrumen utang yang memiliki tingkat risiko yang terkendali. Pada tahun 2010, indikator persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi relatif sesuai dengan target, yaitu dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 96,04%. Realisasi tersebut disebabkan pengelolaan portofolio utang telah mengikuti strategi pengelolaan utang, yaitu dengan rincian: a.

Realisasi utang valas sebesar 45,36% dari target sebesar 47,46%;

b.

Realisasi utang variable rate (VR) sebesar 20.45% dari target sebesar 20,96%;

c.

Realisasi short term debt (rata-rata jatuh tempo utang per tahun dalam lima tahun ke depan/STD) sebesar 6,98% dari target sebesar 7,14%.

Struktur portofolio utang relatif mendekati target strategi, dimana pencapaian struktur tersebut dilakukan melalui penerbitan/pengadaan utang baru serta transaksi pasar sekunder seperti buyback and debt switch. Adapun pencapaian tersebut disebabkan: a.

Penerbitan Shibosai sebesar JPY 60 miliar yang lebih kecil dari rencana sebesar JPY100 miliar;

b.

Penguatan kurs rupiah terhadap valuta asing khususnya USD;

c.

Tidak banyaknya permintaan atas floating debt di tengah situasi penurunan suku bunga;

d.

Rendahnya permintaan akan short term debt pada kondisi tingkat bunga yang rendah.


140

Secara keseluruhan risiko portofolio utang lebih rendah dari yang ditargetkan dengan tanpa meningkatkan biaya utang secara signifikan. Keberhasilan indikator ini didukung dengan kegiatan: a.

Restrukturisasi utang melalui pembelian kembali sebelum jatuh tempo (buyback); dan

b.

Pengurangan utang melalui skema debt switching.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi antara lain: a.

Perubahan target pembiayaan melalui utang dalam APBN-P 2011 yang menyebabkan tidak sesuainya target struktur portofolio utang;

b.

Besarnya jumlah utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek sehingga menyebabkan risiko refinancing.

Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: a.

Melakukan perubahan target struktur portofolio utang sesuai dengan perubahan target pembiayaan dalam APBN-P; dan

b.

Melakukan debt switching dengan menukar utang yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan utang dengan jangka waktu panjang.

11. Sasaran Strategis 11 adalah Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi (DK-11). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: DK 11. Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi Indikator Kinerja 1.

Efektivitas edukasi dan komunikasi

2.

Rata-rata persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana

Target

Realisasi

%

100%

143,62%

143,62%

99,29%

119,2%

120,05%

a. Efektivitas edukasi dan komunikasi (DK-11.1) Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. IKU ini lebih mengutamakan kualitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan.

141


Berikut uraian efektivitas dan komunikasi sesuai bidang masing-masing di lingkungan Kementerian Keuangan. 1) Efektivitas edukasi dan komunikasi Kepabeanan dan Cukai Penilaian efektivitas edukasi dan komunikasi didasarkan pada sebaran kuesioner terhadap peserta sosialisasi. Objek penilaian dalam kuesioner meliputi 6 objek yaitu: (a) materi yang disampaikan lengkap dan komprehensif; (b) materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan; (c) penyaji menguasai materi yang disampaikan; (d) penyaji dapat menyampaikan materi dengan baik; (e) tempat, sarana, dan prasarana memadai; dan (f) secara umum sosialisasi ini sudah efektif. Survey yang dilakukan tersebut untuk mengukur Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi dalam skala 1-100, dengan keterangan sebagai berikut : • 0 ≤ x ≤ 20 = tidak efektif • • • •

20 < x ≤ 40 = kurang efektif 40 < x ≤ 60 = cukup efektif 60 < x ≤ 80 = efektif 80 < x ≤ 100 = sangat efektif. Tabel 36 Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Kepabeanan dan Cukai Jumlah Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Yang Dilakukan

Rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (skala 1-100)

Maret

6

82.42

Mei

4

82.04

Juni

7

90

Juli

1

81.77

Agustus

-

-

Periode

Target Tahun 2010

60


142

Tabel 36 Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Kepabeanan dan Cukai Jumlah Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Yang Dilakukan

Rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (skala 1-100)

September

-

-

Oktober

-

-

November

2

80

Desember

-

-

20

82.85

Periode

Total / Rata-rata Keterangan:

Pada Bulan Agustus, September, Oktober, dan Desember tidak terdapat kegiatan persepsi stakeholder terhadap efektifitas edukasi dan komunikasi dikarenakan tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada stakeholder pada bulan-bulan tersebut.

Target rata-rata indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2010 adalah 60. Persepsi kumulatif (rata-rata) stakeholder terhadap efektifitas edukasi dan komunikasi yang dilaksanakan untuk bidang kepabeanan dan cukai pada tahun 2010 menunjukkan bahwa secara umum sosialisasi yang dilaksanakan Sangat Efektif, dengan indeks persepsi rata-rata 82,85. 2) Tingkat pemahaman stakeholders terhadap tugas bidang perbendaharaan Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahanan stakeholders terhadap tugas bidang perbendaharaan diperoleh dengan merata-ratakan angka capaian hasil kuesioner dan hasil pos tes terkait sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan oleh Kanwil dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Target Efektivitas edukasi dan komunikasi yang harus dicapai pada tahun 2010 adalah sebesar 87%. Dari hasil kuesioner dan hasil pos tes terkait sosialisasi dan bimtek kepada stakeholders pada tahun 2010, tingkat pemahaman stakeholders terhadap tugas bidang perbendaharaan adalah sebesar 82,95%.

143

Target Tahun 2010


Upaya-upaya yang masih perlu dilakukan kedepan adalah: • Mempersiapkan rencana sosialisasi tugas perbendaharaan dengan baik, termasuk terkait pemilihan narasumber berikut materi yang akan diberikan. • Mengemas sosialisasi/pelatihan dengan hal yang menyenangkan agar transfer of knowledge dapat optimal. • Melakukan bimbingan khusus terhadap satker-satker baru yang masih sangat awam terhadap tugas bidang perbendaharaan. • Memantau penerapan pedoman penilaian tingkat pemahaman satker •

melalui sosialisasi yang diadakan. Menyusun perencanaan kegiatan bimtek/sosialisasi lebih baik agar dapat dipersiapkan dengan lebih matang.

3) Partisipasi investor dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Partisipasi investor dalam penerbitan SBN adalah persentase jumlah nominal penawaran/bid yang masuk dalam setiap transaksi SBN terhadap target nominal indikatif yang direncanakan dalam setiap pelaksanaan transaksi SBN. Partisipasi investor baik individu maupun institusi dalam pelaksanaan transaksi SBN di Pasar perdana dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan untuk mendukung upaya pengembangan pasar SBN. Pada tahun 2010, partisipasi investor dalam penerbitan SBN pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 145% dengan realisasi sebesar 265,06%. Jumlah nominal penawaran yang diterima adalah sebesar Rp417,78 triliun dari total target indikatif Rp146,83 triliun (Weighted Average antara realisasi transaksi SBN (SUN dan SBSN)). Hal ini disebabkan terutama karena: a.

Kesesuaian SBN yang ditawarkan dengan preferensi investasi investor;

b.

Sosialisasi kepada calon investor secara intensif;

c.

Adanya calendar of issuance yang terencana secara baik;

d.

Dinamika ekonomi global yang semakin positif dan turunnya persepsi risiko investor terhadap instrumen SBN; dan

e.

Tingginya likuiditas di pasar keuangan internasional dan besarnya arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik terutama instrumen SUN.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator partisi-


144

pasi investor dalam penerbitan SBN antara lain: a.

Masih terbatasnya perkembangan industri kelompok investor SBN domestik khususnya dana pensiun dan asuransi;

b.

Pasar SBN yang relatif belum berkembang memerlukan peran serta aktif pelaku pasar dan pengawasan yang berkesinambungan;

c.

Kemampuan untuk mengolah informasi pasar keuangan yang dapat mempengaruhi pengelolaan SBN masih terbatas baik dari sisi SDM maupun infrastruktur yang digunakan;

d.

Rendahnya partisipasi investor khususnya investor syariah pada penerbitan SBSN khususnya pada penerbitan dengan cara lelang.

Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: a.

Mengembangkan basis investor dari kalangan dana pensiun dan asuransi melalui upaya sosialisasi dan menawarkan instrumen SBN yang sesuai dengan kebutuhan dan minat investasi dari kalangan investor tersebut, yang umumnya memiliki horison investasi jangka panjang;

b.

Terus melakukan koordinasi yang aktif dengan pelaku pasar, SROs, regulator pasar modal dan BI dalam rangka pengembangan pasar SBN;

c.

Meningkatkan kompetensi SDM melalui capacity building terkait pengelohan data dan informasi pasar keuangan. Selain itu terus dikembangkan infrastruktur TI yang mendukung pengumpulan dan pengolahan informasi pasar keuangan;

d.

Melanjutkan dan meningkatkan pengembangan pasar perdana SBSN melalui peningkatan kualitas jadwal lelang dan metode penerbitan SBSN serta peningkatan kualitas penetapan benchmark series SBSN yang dapat mendorong pengembangan pasar sekunder SBSN.

4) Rata-rata persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana (DK-11.2) IKU persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana dapat dilaksanakan dalam bentuk: a) Seminar Selama tahun 2010 telah dilaksanakan beberapa kali seminar antara lain seminar di ITB, seminar Penertiban BMN, Seminar dan pameran LPSE. Seminar merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang cukup efektif mengingat pembicara dalam suatu seminar mempunyai cukup keleluasaan untuk

145


menyampaikan segala informasi maupun konfirmasi dan klarifikasi tentang segala hal yang terkait kementerian Keuangan secara umum. Beberapa hal yang kerap menjadi kendala dalam penyelenggaraannya antara lain sulitnya mencari kesesuaian narasumber dalam hal waktu, tema, dan kapasitasnya. Ke depan diharapkan masalah narasumber tidak lagi menjadi penghambat seiring bertambahnya referensi narasumber/pembicara yang kian bertambah dari waktu ke waktu. b) Workshop Workshop merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pameran mengenai layanan-layanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan 4 (empat) kali pameran, antara lain pada acara ITB Fair, Job Fair Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Infrastruktur Asia, dan dalam acara International Public Service Expo. Kegiatan workshop/pameran ini sangat besar peranannya dalam pencitraan positif Kementerian Keuangan di mata publik. Oleh karena itu ke depan pameran-pameran/workshop akan terus dilakukan pada setiap even-even yang dirasa sesuai dan dapat dijadikan ajang komunikasi publik yang efektif. c) Kuliah Umum Merupakan bentuk kegiatan komunikasi publik khususnya dengan kalangan mahasiswa. Selama tahun 2010 telah dilaksanakan 4 (empat) kali kegiatan Kuliah Umum yang diikuti oleh FISIP Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya Malang, dan Unsyiah. Kuliah Umum ini juga diikuti dengan Kunjungan Studi dari pihak Kementerian Keuangan sebanyak 7 (tujuh) frekuensi yaitu antara lain kunjungan ke Unpad, Univ. Jayabaya, UMY, FISIP UI, FE UI, IPB dan SMA 5 Tangerang. d) TV Show TV Show merupakan salah satu kegiatan komunikasi publik dalam bentuk acara yang ditanyangkan di media televisi nasional maupun televisi lokal. Salah satu bentuk TV Show adalah program TV Talk. Konsep TV Talk adalah tayangan mengenai program atau informasi kebijakan Kementerian Keuangan. TV Talk pada tahun 2010 diselenggarakan dalam bentuk wawancara one to one di televisi nasional dengan durasi ± 30 menit. Pada tahun 2010, dilaksanakan satu kali TV Talk yang ditayangkan di Metro TV pada tanggal 6 Desember 2010 dengan narasumber Sekretaris Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan.


146

e) APBN Quiz APBN Quiz adalah suatu kegiatan sosialisasi tentang keuangan negara kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). APBN Quiz dilaksanakan dalam bentuk lomba debat yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan acaranya disiarkan di televisi. f) Olimpiade APBN Olimpiade APBN adalah Tingkat SMA Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Semarang, Yogyakarta, dan Balikpapan/Samarinda. Olimpiade APBN ini berbentuk lomba debat dengan tema penerapan APBN di lapangan. Setiap SMA mengirimkan satu tim yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk beradu opini dan pemikiran mengenai bagaimana seharusnya pengelolaan APBN yang terbaik untuk bangsa dan negara. g) Layanan Call Center Layanan Call Center merupakan sebuah layanan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan seperti kurs mata uang, masalah perpajakan, pengaduan, dan lain sebagainya melalui line telepon (021) 3512221, yang juga didukung dengan sms center melalui nomor 081511188881. Pada tahun 2010, layanan Call Center ini baru dapat dilaksanakan mulai pukul 06.00 pagi s.d. pukul 22.00 malam. Ke depan diharapkan layanan ini bisa beroperasi selama 24 jam. h) Penanganan Unjuk Rasa Penanganan unjuk rasa adalah salah satu kegiatan komunikasi massa yang dilakukan sebagai bagian dari langkah penyusunan strategi komunikasi publik Kementerian Keuangan. Penanganan unjuk rasa menjadi sangat vital terutama bila hal yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa merupakan isu-isu negatif yang secara frontal berusaha menjatuhkan citra dan kredibilitas Kementerian Keuangan. Selama tahun 2010 Kemenkeu menghadapi 18 (delapan belas) aksi unjuk rasa dengan tuntutan beragam, termasuk mengenai pengusutan masalah Bank Century. Secara keseluruhan unjuk rasa sepanjang tahun 2010 dapat ditangani dengan baik dan berlangsung terkendali. i) Kegiatan sosialiasi yang telah dilaksanakan terkait kebijakan penganggaran yaitu :

147


1.

Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP (6 kali) di Banjarmasin (18 Februari 2010), Palembang (6 April 2010), Jakarta (2 Juni 2010), Manado (20 Agustus 2010), Balikpapan (28 Oktober 2010), dan terakhir di Jakarta (30 November 2010);

2.

Sosialisasi Pagu Sementara (1 kali);

3.

Sosialisasi PMK Revisi Anggaran (3 kali);

4.

Sosialisasi PMK Multiyears Contract (1 kali);

5.

Sosialisasi Petunjuk Teknis RKAKL dan aplikasi RKAKL (9 kali);

6.

Sosialisasi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus (2 kali).

j) Persentase realisasi sosialisasi perpajakan Realisasi kegiatan sosialisasi, termasuk kehumasan pada tahun 2010 berjumlah 10.298 kegiatan, di atas target 8.000 kegiatan yang direncanakan sehingga capaian kinerja atas kegiatan sosialisasi adalah sebesar 128,73%. Bentuk sosialisasi dimaksud berupa kegiatan sosialisai yang bersifat rutin seperti penyampaian SPT Tahunan dan kebijakan administrasi perpajakan, penyampaian aturan dan petunjuk pelaksanaan UU PPh dan PPN yang baru ditetapkan, dan adanya kasus pelanggaran pegawai yang terjadi di lingkungan DJP. Action plan yang perlu dilakukan atas capaian tahun 2010 adalah peningkatan pelaksanaan penyuluhan kepada instansi pemerintah, swasta, pelaku usaha, asosiasi, pelajar, mahasiswa baik langsung maupun melalui radio dan televisi. k) Jumlah pelaksanaan sosialisasi dengan materi kekayaan negara Semula, target IKU “Jumlah pelaksanaan sosialisasi” tahun 2010 ditetapkan sebesar 110 kali. Selanjutnya, Kepala Pushaka Setjen Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-394/AH/2010 tanggal 30 Agustus 2010 merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian target. Penyesuaian target tersebut dilakukan agar penetapan target tahun 2010 lebih menantang, mengingat target tahun 2010 telah tercapai. Setelah dilakukan analisis proyeksi rencana sosialisasi pada semester II tahun 2010, ditetapkan bahwa target IKU tahun 2010 disesuiakan dari target awal sebesar 110 kali direvisi menjadi 230 kali. Usulan perubahan target tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara nomor S-697/KN.1/2010 tanggal 6 September 2010 dan telah mendapat persetujuan dalam Rapimja triwulan III tahun 2010.


148

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2010, realisasi pelaksanaan sosialisasi sebanyak 289 kegiatan atau sebesar 263,73% dari target awal sebanyak 110 kali atau sebesar 125,65% dari target revisi sebanyak 230 kali, yang terdiri dari: a.

Sosialisasi di bidang pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebanyak 215 kegiatan;

b.

Sosialisasi di bidang penilaian sebanyak 10 kegiatan;

c.

Sosialisasi di bidang pengelolaan KNL sebanyak 11 kegiatan;

d.

Sosialisasi di bidang piutang negara sebanyak 31 kegiatan;

e.

Sosialisasi di bidang lelang sebanyak 22 kegiatan.

Target dapat tercapai mengingat pentingnya pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengguna jasa di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang. l) Sosialisasi dengan materi perimbangan keuangan Sasaran strategis meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terkait perimbangan keuangan tahun 2010 telah melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan hubungan keuangan antara pusat dan daerah ke 510 provinsi/kab/kota. Kegiatan sosialisasi telah memenuhi target terkait dengan coverage pemerintah daerah yang menjadi target penyampaian konsep kebijakan perhitungan DAU tahun 2011 melalui kegiatan workshop dilengkapi dengan sosialisasi kebijakan perhitungan DAU tahun 2011 menjelang akhir tahun. Untuk kegiatan sosialisasi, workshop, rekonsiliasi data, bimbingan teknis, dan konsultasi regional terkait kebijakan DBH SDA dan DBH Pajak lebih difokuskan pada daerah-daerah penghasil dan daerah lainnya di dalam satu provinsi , sedangkan DAK meliputi daerah-daerah yang memperoleh alokasi DAK pada masing-masing bidang. Khusus sosialisasi dan workshop mengenai PMK 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, diarahkan pada seluruh daerah untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran, penerbitan dokumen anggaran, persyaratan administratif yang dibutuhkan, dan kewajiban daerah untuk melaporkan perkembangan Transfer yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

149


m) Jumlah aktivitas sosialisasi di bidang pengawasan Selama Tahun 2010, telah dilaksanakan 15 (lima belas) kali kegiatan sosialisasi, antara lain: 1.

Sosialisasi Manajemen Risiko pada SETJEN, DJKN, dan BKF.

2.

Sosialisasi PIAK (Penilaian Inisiatif Anti Korupsi) terhadap para pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

3.

Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pengawasan Intern Kementerian Keuangan di lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT tanggal 28 Juni 2010.

4.

Sosialisasi Help Desk Belanja Modal dan Perubahan Keppres 80/2003 pada Satker Kementerian Keuangan di daerah Yogyakarta tanggal 26 Mei 2010.

5.

Workshop Pedoman Pelaporan Audit kepada Pimpinan Satuan Kerja yang Diaudit.

6.

Workshop Draft Standar Pengawasan Inspektorat Jenderal, Panduan Pelaksanaan Entry and Exit Meeting, Pelaksanaan Supervisi bagi Pengendali Teknis, serta Petunjuk Praktis Standar 1311, 1312, 1321, dan 2050.

7.

Sosialisasi pada Kanwil DJP Sulawesi Selatan dan perwakilan Kementerian Keuangan di Ambon tanggal 23-24 September 2010

n) Pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi pasar modal dan lembaga keuangan non bank Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank secara keseluruhan telah melebihi target yaitu 58 pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dari 53 yang direncanakan (109,43%) karena pada tahun 2010 terjadi peningkatan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. Pelaksanaan dimaksud lebih banyak dilakukan pada triwulan ke-II dan ke-III.

12. Sasaran Strategis 12 adalah Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif (DK-12). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: DK 12. Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif Indikator Kinerja 1.


Target

Realisasi

%

60%

73,56%

122,6%


150

Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum untuk bidang perpajakan diuraikan dengan persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar terhadap jumlah Kepala Keluarga, persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, besarnya persentase pencairan piutang pajak, dan persentase hasil penyidikan yang diserahkan ke Kejaksaan. Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum untuk bidang perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar terhadap jumlah Kepala Keluarga Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 16.880.649 WP. Sesuai dengan perhitungan IKU, dari jumlah Kepala Keluarga sebesar 59.882.448, realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 28,19% dari target 28% yang ditetapkan. Pencapaian ini dikarenakan antara lain: a.

Pelaksanaan ekstensifikasi di masing-masing Kanwil DJP dan KPP telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, dan PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

b.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP seiring dengan diberlakukannya amandemen UU PPh terkait dengan: • Penerapan tarif PPh lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki •

151

NPWP; Pembebasan fiskal luar negeri terhadap orang pribadi yang memiliki NPWP.

c.

Adanya kewajiban pemilikan NPWP dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008.

d.

Adanya Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-454/MK.03/2009 tanggal 24 Juli 2009 kepada PT Taspen (Persero) berisi himbauan kepada para pensiunan yang memiliki penghasilan di atas PTKP untuk memiliki NPWP.


Tabel 37 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2005 s.d. 2010 Tahun

Wajib Pajak Orang Pribadi

Bendahara

Total

Badan

Penambahan

Growth (%)

2005

2.959.006

274.478

1.124.530

4.358.014

2006

3.251.753

327.258

1.226.279

4.805.290

447.276

10,26

2007

5.431.689

360.782

1.344.552

7.137.023

2.331.733

48,52

2008

8.807.666

392.509

1.481.924

10.682.099

3.545.076

49,67

2009

13.861.253

441.986

1.606.337

15.911.576

5.229.477

48,96

2010*

16.880.649

471.833

1.760.108

19.112.590

3.201.014

20,12

2. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan Dari target penyelesaian pemeriksaan sebesar 75% dari rencana pemeriksaan sebesar 36.736 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pada tahun 2010, terealisasi penyelesaian pemeriksaan sebesar 57.946 LHP atau mencapai 157,74%. Tabel 38 Kinerja Pemeriksaan Perpajakan Tahun 2010 Jumlah Pemeriksa Tahun 2007 s.d. 2010 : 2007 2.226 orang

2008

2009

2010

3.098 orang

3.031 orang

4.925 orang

Uraian Realisasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2010 *) Realisasi Penerimaan Nasional (Non PPh Migas)

Rp 590,17 triliun

Realisasi Penerimaan dari hasil pemeriksaan

:

Rp 8,98 triliun

Refund Discrepancy

:

Rp 6,56 triliun

Total Hasil Pemeriksaan

Rp 15,54 triliun


152

Tabel 38 Kinerja Pemeriksaan Perpajakan Tahun 2010 Jumlah Pemeriksa Tahun 2007 s.d. 2010 : Persentase Konstribusi Pemeriksaan

2,63 %

terhadap Penerimaan Nasional Jumlah Pemeriksa Rata-rata kontribusi per Pemeriksa

4.925 orang Rp 3,15 miliar

*) Sumber : Data Kinerja Pemeriksaan per 7 Januari 2011 – Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan 3. Persentase pencairan piutang pajak Untuk pencairan piutang pajak pada tahun 2010, DJP berhasil melakukan pencairan piutang pajak sebesar Rp13,9 triliun dari piutang pajak awal tahun sebesar Rp49,9 triliun, sehingga target pencairan piutang pajak sebesar 20% terlampau sebesar 7,71%. 4. Persentase hasil penyidikan Persentase hasil penyidikan yang diserahkan ke kejaksaan tercapai sebesar 45,25% dari target sebesar 30%. Pencapaian tersebut terdiri dari 30 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang berkasnya diserahkan ke Kejaksaan terhadap 65,75 jumlah penyidikan. Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dapat dilihat dari kasus tindak pidana yang diproses berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai, dengan uraian sebagai berikut: 1. Kasus tindak pidana adalah kasus pidana yang diproses berdasarkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) Kinerja pelaksanaan penyidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC dengan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan sebagai bukti bahwa penyidikan atas perkara telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada tahun 2010, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan ditargetkan sebesar 50%. Sampai dengan bulan Desember 2010 realisasi dari tindak pidana di bidang kepabeanan

153


dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2009 sebesar 72,97% (target 2009 sebesar 40%). Kegiatan penyidikan tahun 2010 mencapai 158 kasus sedangkan pada tahun 2009 mencapai 222 kasus (kasus di bidang kepabeanan 92 kasus, di bidang cukai 130 kasus) sehingga secara kuantitas dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami penurunan sekitar 28%. Hal ini disebabkan karena kuantitas penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang menurun yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terkait kepabeanan dan cukai semakin meningkat. Sebanyak 158 kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai yang dilakukan penyidikan pada tahun 2010 terdiri dari : a.

Penyidikan tindak pidana Kepabeanan 79 Kasus, dimana 54 kasus diantaranya telah diserahkan ke Kejaksanaan

b.

Penyidikan tindak pidana Cukai 79 Kasus, dimana 59 kasus diantaranya telah diserahkan ke Kejaksanaan.


154

Tabel 39 Tabel Kasus Tindak Pidana Kepabeanan Tahun 2010 s.d. bulan berjalan No.

Kantor

PDP 2009 outstand-

PDP 2010

P-21 & %

Kantor Pusat

8

3

2.

KPU Tg. Priok

7

13

3.

KPU Batam

5

6

4.

NAD

2

2

5.

Sumut

6

6

6.

Riau dan Sumbar

3

3

7.

Kepulauan Riau

33

36

8.

Sumbagsel

1

1

9.

Banten

8

5

10.

Jakarta

3

4

11.

Jawa Barat

2

2

12.

Jateng dan DIY

26

20

13.

Jawa Timur I

9

9

14.

Jawa Timur II

14

13

15.

Bali, NTB, dan NTT

20

9

16.

Kalbagbar

4

3

17.

Kalbagtim

2

3

18.

Sulawesi

0

0

19.

MPP

0

0

Jumlah

184

Indikator

POL

50

Hijau

Max

P-19

1.

31%

Target 2010

75%

138

Sumber laporan bulanan KPPBC, KPU, dan Kanwil DJBC di seluruh Indonesia

155


Keterangan:

Adanya PDP yang outstanding dari tahun 2009 disebabkan karena waktu penyelesaian dari PDP s.d. P-19/P-21 rata-rata adalah 2-3 bulan, jadi untuk PDP yang diterbitkan pada akhir tahun kemungkinan besar baru akan diselesaikan pada awal tahun berikutnya.

Realisasi penerbitan PDP pada tahun 2010 sebanyak 153 berkas sedangkan jumlah PDP outstanding yang diterbitkan pada tahun 2009 sebanyak 31 berkas sehingga total menjadi 184 berkas. Dari 153 berkas PDP yang diterbitkan pada tahun 2010 yang telah P-19 sebanyak 9 berkas dan yang telah P-21 sebanyak 98 berkas, sedangkan berkas lainnya masih dalam proses penyidikan. Dari 31 berkas PDP outstanding yang diterbitkan pada tahun 2009 yang telah P-19/P-21 sebanyak 31 berkas sehingga jumlah total yang telah P-19/P21 pada tahun 2010 sebanyak 138 berkas. Capaian pada tahun 2010 sebesar 75% meningkat dibandingkan capaian tahun 2009 sebesar 72,97%, yaitu dengan jumlah P-19/P21 pada tahun 2009 sebanyak 162 berkas dari jumlah seluruhnya sebanyak 222 berkas. Tingkat capaian yang mampu melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2010 tidak terlepas dari semakin profesionalnya aparat bea dan cukai dalam menangani setiap kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. 2. Pengawasan dan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai Untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai terus berupaya meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang kegiatannya diantaranya: a) Kegiatan Pengawasan Tabel 40 Data Kegiatan Pengawasan Jumlah Pengawasan (kali) No.

Kegiatan Pengawasan Tahun 2009

1.

Operasi pengawasan kegiatan impor

Tahun 2010 24

27


156

Tabel 40 Data Kegiatan Pengawasan Jumlah Pengawasan (kali) No.

Kegiatan Pengawasan Tahun 2009

2.

Operasi pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai

3.

Tahun 2010 15

12

Operasi patroli laut

3

14

4.

Operasi pengawasan kegiatan ekspor

4

10

5.

Operasi pengawasan hasil tembakau

6

17

6.

Operasi pengawasan MMEA

6

2

58

72

Jumlah

b. Kegiatan Penindakan Tabel 41 Data Kegiatan Penindakan Jumlah Penindakan (kasus) No.

Kegiatan Penindakan Tahun 2009

1.

Impor

8

6

2.

Fasilitas kepabeanan dan cukai

4

6

3.

Patroli laut

2

5

4.

Ekspor

0

0

5.

Cukai hasil tembakau

6

2

6.

Cukai MMEA

8

2

26

21

Jumlah

157

Tahun 2010


Tabel 42 Data Jumlah Kasus No.

Tahun

Jumlah Kasus

1.

2009

2.091

2.

2010

3.680 Jumlah

5.771

Jumlah penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia dari bulan Januari s.d Desember 2010 sebanyak 3.680 kasus dan yang menghasilkan temuan sebanyak 2.473 kasus, sehingga tingkat capaian IKUnya sebesar 67,20%. Secara keseluruhan data kasus penindakan pada tahun 2010 tersebut meningkat sebesar 75,99% dari tahun sebelumnya (sebanyak 2091 kasus). Khusus kegiatan penindakan di bidang NPP mencapai 158 kasus yang tersebar pada 18 kantor, dengan total barang bukti seberat 412.512,28 gram dan 3.165 mililiter. Data penindakan NPP selengkapnya adalah sebagai berikut: Tabel 43 Penindakan NPP berdasarkan Jenis Barang No.

Jenis NPP

Jumlah

Satuan

1.

Amphetamin

292,50

gram

2.

Cocaine

203,00

gram

3.

Ekstasi

18.384,85

gram

4.

Ganja

3.706,76

gram

5.

Erimin Five / Happy Five

10.748,00

gram

6.

Hashish

5.987,00

gram

7.

Heroin

19.213,68

gram


158

Tabel 43 Penindakan NPP berdasarkan Jenis Barang No.

Jenis NPP

8.

Ketamine

9.

Jumlah

Satuan

101.903,60

gram

Ephedrine

2.011,60

gram

10.

Methamphetamine cair

3.165,00

mililiter

11.

Methamphetamine

250.038,29 Jumlah

gram

412.512,28 gram dan 3.165 mililiter

Tabel 44 Penindakan NPP berdasarkan Kantor Bea dan Cukai No.

159

Kantor

Jumlah Kasus

1.

KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta

63

2.

KPPBC Madya Pabean Ngurah Rai

17

3.

KPU BC Tipe B Batam

13

4.

KPPBC Teluk Nibung

13

5.

KPPBC Madya Pabean Juanda

11

6.

KPPBC Madya Pabean Dumai

10

7.

KPPBC Madya Pabean Bandung

6

8.

KPPBC Medan

6

9.

KPPBC Madya Pabean Jakarta

4

10.

KPPBC Madya Pabean Yogyakarta

4


Tabel 44 Penindakan NPP berdasarkan Kantor Bea dan Cukai No.

Kantor

Jumlah Kasus

11.

KPPBC Entikong

2

12.

KPPBC Tanjung Balai Karimun

2

13.

KPPBC Bengkalis

2

14.

KPPBC Madya Pabean Surakarta

1

15.

KPPBC Banda Aceh

1

16.

KPPBC Pasar Baru

1

17.

KPPBC Bagan Siapi-api

1

18.

KPPBC Mataram

1 Jumlah

158

Secara umum, pencapaian target penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tidak mengalami hambatan yang berarti. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyidikan terdapat beberapa kendala yaitu: i)

Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil

ii)

Penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.

iii)

Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.

Dalam rangka pencapaian target penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai diselenggarakan program kerja antara lain : i)

Penyelenggaraan pelatihan PPNS bagi pegawai DJBC.

ii)

Penyusunan panduan materiil dan formil penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai.


160

iii)

Pemberian bantuan tenaga PPNS dalam kegiatan penyidikan pada kantor-kantor DJBC.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum bidang perbendaharaan dilakukan dengan melakukan tindak lanjut monitoring dan evaluasi rekomendasi BPK atas LKPP.Berdasarkan hasil monitoring, sampai saat ini jumlah temuan BPK atas audit LKPP dari tahun 2006 s.d. 2009 sebanyak 38 temuan. Dari 38 temuan tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti. Dari 38 temuan yang sudah ditindaklanjuti, 1 temuan sudah dinyatakan tuntas oleh BPK, yaitu Temuan tentang “Pencatatan atas Penarikan Pinjaman Luar Negeri di LKPP Tidak berdasarkan dokumen sumber yang valid dan mutakhir”. Sehingga pada tahun 2010 target monitoring dan evaluasi rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti dapat tercapai sebesar 100%, meningkat dari realisasi tahun 2009 yang sebesar 93,10% Kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum bidang Kekayaan Negara dinilai dari ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) kepada Pengelola Barang. Untuk periode tahun anggatan 2010, LBP yang dimonitor penyampaiannya, meliputi: LBP Tahunan Tahun 2009 (Unaudited), LBP Tahunan Tahun 2010 (Audited), dan LBP Semester I tahun 2010. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2010, ketepatan waktu penyampaian LBP sebagai berikut: i)

LBP Tahunan Tahun 2009 (Unaudited) Realisasi kepatuhan penyampaian laporan sebesar 71,25%, dari 80 K/L yang wajib menyampaikan LBP tahun 2009 (Unaudited), sebanyak 57 K/L menyampaikan laporan tepat waktu.

ii)

LBP Tahunan Tahun 2009 (Audited) Realisasi kepatuhan penyampaian laporan sebesar 80%, dari 80 K/L yang wajib menyampaikan LBP tahun 2009 (Audited), sebanyak 64 K/L menyampaikan laporan tepat waktu.

iii)

LBP Semester I tahun 2010 Realisasi kepatuhan penyampaian laporan sebesar 93,51%, dari 77 K/L yang wajib menyampaikan Semester I tahun 2010, sebanyak 72 K/L menyampaikan laporan tepat waktu.

]Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi kepatuhan penyampaian LBP oleh K/L

161


semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh: i)

Adanya peningkatan kesadaran K/L untuk menyampaikan LBP dengan tepat waktu;

ii)

Hasil dari pelaksanaan pembinaan kepada K/L untuk mengelola dan menatausahakan BMN sesuai ketentuan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum bidang perimbangan keuangan berdasarkan perbandingan penetapan dan penyampaian Perda APBD. Per tanggal 30 April ada 2 Daerah yang belum menyerahkan Perda APBD yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Puncak. Per tanggal 1 Mei 2010 kedua daerah tersebut dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU sebesar 25% per bulan hingga disampaikan perda APBD tersebut. Tanggal 20 Mei 2010 dan Tanggal 11 Juni 2010 pengenaan sanksi untuk kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Puncak telah dicabut karena telah menyampaikan Perda APBD. Ini merupakan realisasi action plan pada Triwulan I. Target untuk IKU ini telah terealisasi pada Triwulan II. Dalam penetapan dan penyampaian Perda APBD terjadi perkembangan yang sangat baik sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik berikut: Tabel 45 Penetapan dan Penyampaian APBD TA 2007-2010 (Persen) Tahun Uraian

Batas Waktu 2007

2008

2009

2010

Penetapan

31 Desember

5,35

24,38

23,14

42,21

Penyampaian

31 Januari

2,14

40,08

30,39

42,18


162

Grafik 4 Grafik Penyampaian APBD 2010 Prov/Kab./Kota Se-Indonesia

Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SIKD secara nasional sejak tahun 2007, DJPK telah mengenakan sanksi kepada daerah yang terlambat menyampaikan Perda APBD. Berikut daerah-daerah yang dikenakan sanksi sejak tahun 2007: Tabel 46 Daftar Daerah yang Dikenakan Sanksi 2007

2008

2009

2010

Kab. Blora

Prov. NAD

Kab. Nias

Kab. Puncak

Kab. Bulukumba

Kota Pematang Siantar

Kab. Blora

Kab. Bulukumba

Kab. Mappi

Kab. Aceh Jaya

Kab. Merauke

Kab. Supiori Kab. Yapen Waropen

Terhadap daerah di atas dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU sebesar 25% sampai dengan Perda APBD daerah tersebut ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat (DJPK).

163



adalah Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi (DK-13). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: DK 13. Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Indikator Kinerja 1.

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

Target

Realisasi

%

80%

90,52%

113,15%

2.


175

139

121%

3.

Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan

3,13%

3,1%

118,08%

a. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya (DK-13.1) Target persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya pada tahun 2010 adalah 80% dan 70% Job Person Macth (JPM), realisasi 90,52% sehingga persentase target capaian adalah 113,15%. Hal tersebut terjadi karena adanya ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Nomor SE-108/SJ/2010 dan Nomor SE-109/SJ/2010 yang mensyaratkan pejabat untuk memiliki minimal JPM 70%. Disamping itu, Kementerian Keuangan juga memiliki program Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Dalam melaksanakan IKU tersebut dilakukan dengan menyusun metode dan alat ukur untuk Assessment Center (AC) Kementerian Keuangan. Pada tahun 2010 telah diadakan kegiatan Pelatihan Batch Metode dan Tools AC, dihasilkan 3 Blue Print konsep alat ukur dengan nilai capaian 100 %, dan 2 alat ukur Konsep in Basket dengan nilai capaian 100%. SDM Kementerian Keuangan yang sudah di-assess sebanyak 417 orang dengan rincian sebagai berikut: 417 profil kompetensi, 24 Assessor Internal dengan masing-masing nilai capaian 100%, dan 1 Lisensi alat Inventory sebanyak 1 dengan nilai capaian 100%. Dibandingkan tahun 2009, SDM Kementerian Keuangan yang sudah di-as-


164

sess sebanyak 85 orang sehingga pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 490,58%.

b. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat (DK-13.2) IKU jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada tahun 2010 dari target 175 terealisasi 139 sehingga capaiannya 121%. Rincian realisasi per unit organisasi Eselon I adalah sebagai berikut: Tabel 47 Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang atau Berat No

Jenis Pelanggaran

Pegawai

1.

Sanksi Peringatan

704 orang

2.

Hukuman Ringan

114 orang

3.

Hukuman Sedang

63 orang

4.

Hukuman Berat

5.

Pemberhentian Sementara

109 orang

Jumlah

18 orang 1.008 orang

c. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan (DK-13.3) Dalam pencapaian target pelatihan pegawai tidak hanya pelatihan difasilitasi oleh BPPK, Pusdiklat namun juga pelatihan yang dilakukan pihak ekternal di dalam negeri maupun luar negeri. Realisasi atas target rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja serta jenis pelatihan per unit dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Sekretariat Jenderal IKU persentase jam pelatihan pegawai Sekretariat Jenderal terhadap jam kerja pada tahun 2010 ditargetkan 3%, realisasi 3% sehingga persentase pencapaian target adalah 100%. IKU tersebut terwujud melalui pengiriman diklat terhadap 781 pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

165


2) Ditjen Pajak Rata-rata jam pelatihan per pegawai sampai dengan Triwulan IV tahun 2010 adalah 49,9 jam, sehingga capaian target jam pelatihan adalah sebesar 3,31% dari target 3,29% yang ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang ada, jumlah jam kerja setahun adalah 1.507 jam. Diklat yang telah dilaksanakan merupakan diklat yang diselenggarakan secara internal oleh DJP maupun diklat yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pusdiklat dan BPPK, serta pihak eksternal. 3) Ditjen Bea dan Cukai Untuk tahun 2010 target atas IKU ini ditetapkan sebesar 3,25% dari total jam DJBC. Dikarenakan IKU ini merupakan IKU Stabilize sedangkan capaian pada tahun 2010 melebihi batas target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,95% sehingga indikatornya kuning. Meningkatnya capaian IKU ini lebih disebabkan adanya tambahan-tambahan diklat di luar kalender diklat Pusdiklat-Pusdiklat di bawah BPPK Kementerian Keuangan. Tabel 48 Rasio Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jumlah Pelatihan s.d Desember

Total Jam Pelatihan

232 Pelatihan

26.424

Total Jumlah Peserta

Jumlah Pegawai DJBC 2010

Realisasi Jamlat per Pegawai s.d. bulan Desember

Target Tahun 2010

4.695

10.641

3.95%

3.25%

4) Ditjen Perbendaharaan Pada tahun 2010 terdapat 3.985 pegawai Ditjen Perbendaharaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) maupun diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan jumlah jam pelatihan dibandingkan jumlah jam kerja, maka didapat hasil sebesar 2,88%. Untuk itu hal yang perlu dilakukan kedepan adalah meningkatkan jam diklat secara lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan peningkatan jumlah jam diklat sejalan dengan pengetahuan /informasi yang disampaikan pengajar dan yang diterima oleh peserta diklat.


166

5) Ditjen Kekayaan Negara Pada tahun 2010 diselenggarakan 56 frekuensi diklat yang terdiri dari 4 jenis diklat yaitu: • Diklat Teknis bekerja sama dengan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan berjumlah 18 Jenis Diklat; • Diklat Teknis bekerja sama dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berjumlah 3 Jenis Diklat; • Diklat Karir bekerja sama dengan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia berjumlah 6 Jenis Diklat; dan • Diklat Swakelola berjumlah 14 Jenis Diklat. Berdasarkan realisasi penyelenggaran diklat tersebut, diketahui bahwa realisasi jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja tahun 2010 sebesar 3,19%. 6) Ditjen Perimbangan Keuangan Pada tahun 2010 ini diklat yang diselenggarakan oleh BPPK diikuti oleh 55 orang pegawai dengan total 3.096 jam diklat. Diklat yang diselenggarakan secara swakelola diikuti oleh 73 orang pegawai dengan total 1.168 jam diklat. Selain itu DJPK juga mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Kementerian Keuangan sebanyak 14 orang dengan total 536 jamdiklat. Sampai dengan Desember 2010 pencapaian IKU ini sebesar 3%. Target terlewati karena banyaknya diklat di BPPK serta keterlibatan pegawai DJPK dalam mengikuti diklat. 7) Ditjen Pengelolaan Utang Pada tahun 2010, persentase jam pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja ditargetkan sebesar 5,77% (28.153 jamlat) dengan realisasi sebesar 5,90% (28.793 jamlat). Sampai akhir tahun telah dilaksanakan sebanyak 68 diklat dari rencana 65 diklat. Total jam kerja pegawai DJPU dalam tahun 2010 adalah 488.268 jam kerja setahun (total pegawai DJPU sebanyak 324 pegawai x jam kerja normal pegawai kementerian keuangan 1.507 jam/tahun); 8) Inspektorat Jenderal Sampai dengan Triwulan IV ini telah dilakukan total jam pelatihan pegawai Inspektorat Jenderal sebanyak 40.659,2 jam pelatihan dari total jam kerja pegawai 854.016 jam kerja (556 pegawai). Diklat yang telah diikuti oleh pegawai Inspektorat Jenderal antara lain: • Diklat Teknik Investigasi • Diklat Performance Audit • Diklat Forensic Audit

167


• • • •

Diklat Perpajakan Diklat Risk Based Audit Diklat Intelejen Diklat Audit Berbasis Komputer dengan ACL (Audit Command Language)

9) Bapepam-LK Jumlah pegawai Bapepam-LK sebanyak 873 orang dan jamlat sebesar 48315 sehingga untuk tahun 2010, rasio jam pelatihan terhadap jam kerja mencapai 3,67%, melebihi kisaran target yang ditetapkan sebesar 3%. Pencapaian ini sebagian besar berasal dari penyelenggaraan diklat dalam negeri dari BPPK seperti diklat DTSS, Diklatpim, seminar graduate program, program orientasi bagi para CPNS penerimaan S1/S2 TA 2010, dan lainnya. 10) Badan Kebijakan Fiskal Hingga akhir tahun 2010 jam pelatihan untuk seluruh pegawai BKF adalah 28.204,45 jam dengan rata-rata 71,95 jam/pegawai (4,77%). Pelatihan yang dilakukan meliputi pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK, BKF atau undangan dari pihak luar. a.

BPPK: pengelolaan BMN, diklat berbasis kompetensi III & IV, Public Speaking, training need analysis, diklat purna bhakti, dll.

b.

BKF: Training E-Views, Excise Taxes Masterclass, analisis dan aplikasi Time Series, Art negotiation Skill, Workshop Scientific Writing in Economic and Business, Pelatihan Blue Print EWS (Early Warning System), Pelatihan Model Kuantitatif Aktuaris Untuk SJSN, Training on Value for Money and Public Sector Comparator and Risk Analysis for PPP Infrastructure Project, dll.

c.

Luar: Workshop on Early Warning System:Assessment and Practice (Joint Workshop dengan ADB), dll.

11) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Hingga akhir Desember 2010, capaian IKU BPPK adalah sebesar 118,08%. Capaian IKU ini ditetapkan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus polarisasi stabilize. Unit Kerja yang melebihi target adalah: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (AP); Bea dan Cukai (BC); Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK); Keuangan Umum (KU); STAN; dan BDK Palembang


168

14. Sasaran Strategis 14 adalah Pengembangan organisasi yang handal dan modern (DK-14). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: DK 14. Pengembangan organisasi yang handal dan modern Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi

100%

97,5%

97,5%

2.


100%

100%

100%

3.


100%

100%

100%

a. Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi (DK-14.1) Dari target 5 Rancangan Perpres/PMK di bidang organisasi yang ditetapkan, dapat tercapai 5 Rancangan Perpres/PMK yang telah ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan (pencapaian 100%). Namun demikian terdapat 1 PMK yang belum dapat terselesaikan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu PMK mengenai UPT di lingkungan BPPK yang sampai saat ini masih berada di kementerian PAN dan RB. Sementera, terdapat 1 PMK yang pada awalnya tidak menjadi target pada tahun 2010 yaitu PMK Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Pembentukan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan program yang strategis dan harus segera diselesaikan dalam rangka mendukung dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan dan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan. Salah satu output dari penataan organisasi adalah Rancangan Perpres/Keppres/ PMK/KMK mengenai organisasi. Pada tahun 2010 target dan realisasinya:

169


Tabel 49 Realisasi Peraturan/Keputusan tentang Penataan Organisasi No.

Peraturan/Keputusan

a.

Rancangan Perpres mengenai tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya menjadi bahan masukan bagi Kementerian PAN dan RB dan telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

b.

PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

c.

PMK Nomor 134/PMK.01/2010 tentang Perubahan PMK Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC

d.

PMK 19/PMK.01/2010 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Ditjen Kekayaan Negara

e.

Usulan mengenai pembentukan UPT BPPK telah dilakukan pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB dan secara prinsip telah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB. Saat ini masih menunggu surat persetujuan dari Menteri PAN dan RB sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

f.

PMK Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

b. Persentase penyelesaian SOP (DK-14.2) Selama tahun 2010, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan telah menerbitkan 12 surat rekomendasi penetapan SOP dan 1 Keputusan Sekretaris Jenderal, meliputi : 58 SOP DJA ( S-682/SJ/2010 dan S-2327/SJ/2010), 71 SOP DJP (S-128/SJ/2010), 383 SOP DJBC (S-1285/SJ/2010 dan S-1869/ SJ/2010), 283 SOP DJPb (S-1543/SJ/2010), 135 SOP DJKN (S-1428/ SJ/2010), 296 SOP DJPU (S-1280/SJ/2010 dan S-2582/SJ/2010), 8 SOP DJPK (S-1515/SJ/2010), 150 SOP BKF (S-515/SJ/20100), 238 SOP BPPK (S-2109/SJ/2010) dan 115 SOP Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-2107/SJ/2010. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan SOP adalah sebagai berikut: 1)

Dalam penyusunan SOP, beberapa unit Eselon I kurang melibatkan instansi vertikal, dimana kurangnya pelaksanaan uji coba pada instansi vertikal sebelum dilakukan penetapan;

2)

Kurangnya sosialisasi/internalisasi atas SOP yang telah ditetapkan;


170

3)

Adanya perubahan/perkembangan peraturan terbaru yang terjadi pada pertengahan tahun, sehingga SOP yang telah ditetapkan sebelumnya kurang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan terbaru dan membutuhkan penyesuaian dalam penerapan SOP yang lama;

4)

Atas SOP yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing eselon I, terdapat beberapa SOP yang dirasakan kurang mengakomodir permasalahan dalam beberapa kasus/situasi yang terjadi pada penerapannya;

5)

Terdapat SOP yang mengalami kendala dari sisi eksternal, sebagai contoh : dalam pelaksanaan penetapan status, masih terdapat BMN yang dimiliki oleh Satuan Kerja sehingga penetapan status belum dilaksanakan;

6)

Implementasi SOP juga bergantung pada volume pekerjaan, ada atau tidaknya permohonan pelayanan pada suatu daerah. Oleh karena itu, penerapan SOP (terutama Layanan unggulan) di daerah masih ada yang belum dilakukan, karena tidak ada permohonan pelayanan.

c. Persentase unit eselon I yang memiliki profil risiko (DK-14.3) Pada awal tahun 2009, dibentuk Tim Implementasi PMK 191/PMK.01/2008 untuk melakukan sosialisasi Risk Management (RM), sekaligus mencoba menggugah risk awareness para pejabat Kementerian Keuangan. Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan Training of Trainee (TOT) untuk menjadi perintis penerapan Risk Management di unit masing-masing. Selama tahun 2010, terkait pembimbingan dan konsultansi manajemen risiko, telah dilaksanakan berbagai kegiatan Pembimbingan dan konsultansi penerapan manajemen risiko dalam bentuk sosialisasi, training of trainers, pemetaan risiko, reviu peta risiko, pembimbingan dan konsultansi unit vertikal eselon I dan kegiatan lain sesuai permintaan eselon I dengan total kegiatan bimbingan dan konsultansi sebanyak 45 (empat puluh lima) kali kegiatan, serta penyusunan pedoman compliance office for Risk Management. Outcome yang diharapkan berupa terwujudnya penerapan manajemen risiko pada unit-unit eselon I yang ditandai dengan penyusunan profil dan peta risiko. Sampai akhir tahun 2010, seluruh unit eselon I telah memiliki profil dan peta risiko sebanyak 12 unit atau 100% (12 unit dari 12 unit eselon I), yaitu DJP, DJBC, DJA, DJKN, Bapepam-LK, DJPB, DJPU, BKF, BPPK, Itjen, DJPK, dan Setjen. Indeks kepuasan customer terhadap pembimbingan dan konsultansi

171


manajemen risiko sebesar 3,93 poin dari skala 1-5. Setelah unit Eselon I menerapkan Risk Management, dalam rangka menjalankan peran CORM, akan diadakan reviu atas penerapan Risk Management tersebut yang hasilnya akan menjadi salah satu dasar penyusunan Tema Pengawasan Unggulan (TPU).

15. Sasaran Strategis 15 adalah Pembangunan sistem TIK

yang terintegrasi (DK-15). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: DK 15. Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi Indikator Kinerja 1.

Jumlah kebijakan di bidang TIK

2.

Pencapaian SLA index

Target

Realisasi

%

4

5

125%

93%

96,5%

103,76%

a. Jumlah kebijakan di bidang TIK (DK-15.1) Pencapaian pada tahun 2010 melebihi target, yaitu sebanyak 5 (lima) kebijakan. Capaian ini melampaui pencapaian tahun 2009 dengan capaian 2 (dua) kebijakan dan target 1 (satu) kebijakan. Kebijakan TIK yang berhasil ditetapkan pada tahun 2010 adalah: 1)

KMK nomor 274/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2)

KMK nomor 350/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3)

KMK nomor 479/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

4)

Keputusan Sekretariat Jenderal Selaku Chief Information Officer Kementerian Keuangan nomor 2108/SJ/2010 tentang Penunjukan Kustodian Pertukaran Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

5)

Keputusan Sekretariat Jenderal Selaku Chief Information Officer Kementerian Keuangan nomor 2109/SJ/2010 tentang Data dan Kamus Data Yang Dipertukarkan Melalui Kustodian Pertukaran Data Serta Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.


172

b. Pencapaian SLA index (DK-15.2) Service Level Agreement (SLA) yang telah ditandatangani antara Pusintek dengan unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: 1) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 3) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 4) Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan (Pushaka) 5) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLSPE) Target pencapaian SLA indeks pada tahun 2010 adalah sebesar 93%, sama dengan tahun 2009, dengan realisasi melebihi target sebesar 96,5%. Namun bila dilihat dari capaian tahun sebelumnya maka realisasi capaian menurun. Tahun 2009 pencapaian SLA indeks sebesar 101%. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut aspek kehandalan belum masuk kedalam perhitungan.

16. Sasaran Strategis 16 adalah Pengelolaan anggaran yang optimal (DK-16). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: DK 16. Pengelolaan anggaran yang optimal Indikator Kinerja 1.

Persentase penyerapan DIPA

Target

Realisasi

%

85%

84,09%

98,92%

Berdasarkan data terakhir yang diterima pada tanggal 11 Januari 2011, Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan sebesar 84,09%. Capaian penyerapan DIPA masih dapat berubah disebabkan belum selesainya proses rekonsiliasi antara SAI dan SAU yang dilaksanakan setelah tanggal 10 Januari 2011. Dari data terakhir sebagaimana tersebut di atas, untuk penyerapan Belanja Pegawai realisasinya sebesar 94,35% dari total pagu belanja pegawai. Penyerapan Belanja Pegawai dapat dipastikan akan memiliki sisa Pagu anggaran dikarenakan adanya pengenaan sanksi disiplin berupa pemotongan TKPKN kepada pegawai yang tidak masuk/terlambat, dan secara umum ini merupakan salah satu bentuk penghematan/efisiensi keuangan negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dari sisi Belanja Pegawai. Untuk Belanja Barang realisasinya sebesar 75,61% dari total pagu Belanja Barang, dan Belanja Modal realisasinya sebesar 70,86% dari total pagu Belanja Modal.

173


Tabel 50 Perbandingan Realisasi Penyerapan DIPA Tahun 2009 dan Tahun 2010 % Realisasi Penyerapan No.

Jenis Belanja Tahun 2009*)

Tahun 2010**)

1.

Belanja Pegawai

86,05

94,35

2.

Belanja Barang

68,42

71,25

3.

Belanja Modal

57,20

70,86

81,92

84,09

Penyerapan DIPA *) data Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2009 Audited. * *) data sementara per 11 Januari 2011.

Beberapa kendala yang menyebabkan masih rendahnya capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Penyerapan DIPA antara lain : 1)

Efisiensi pengadaan barang dan jasa (Belanja Barang/Modal) karena pelelangan dilaksanakan melalui Pengadaan Secara Elektronik, dimana sasaran sudah tercapai dengan harga dibawah pagu

2)

Pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran belanja melalui dana uang persediaaan/tambahan uang persediaan belum selesai prosesnya di KPPN

3)

Rekonsiliasi belanja antara SAI dan SAU belum dilaksanakan

4)

Kegagalan lelang/tidak terdapat vendor yang memenuhi kualifikasi

5)

Keterlambatan/ketidaktepatan K/L terkait dalam pemberian pelayanan konsultansi/ penetapan harga. Hal-hal yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU Indeks Persentase Penyerapan DIPA, antara lain membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran yang mempunyai tugas: 1)

Melakukan pemantauan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran.

2)

Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan revisi DIPA.

3)

Mengkaji peraturan perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan anggaran.


174

C.

Akuntabilitas Keuangan

Realisasi belanja Kementerian Keuangan pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp14.275.763.466.053,00 atau 92,75% dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp15.391.864.198.000,00. Dalam jumlah tersebut termasuk pembayaran imbalan bunga sebesar Rp1.321.487.211.977,00, apabila angka ini dikeluarkan maka realisasi belanja Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp12.954.276.254.076,00 atau 84,16 persen dari pagu. Realisasi belanja TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp1.513.391.590.562,00 atau 11,86 persen dari realisasi belanja TA 2009 sebesar Rp12.762.371.875.491,00. Secara umum, realisasi anggaran per program Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: Tabel 51 Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2010 Program

175

Anggaran (Rp)

Dana yang diserap (Rp)

11.452.085.319.000

10.159.905.111.251

88,72

%

1.

Penerapan Kepemerintahan yang Baik

2.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

44.656.077.000

41.298.617.084

92,48

3.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

231.707.128.000

180.796.874.848

78,03

4.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

986.776.542.000

765.333.101.010

77,56

5.

Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara

1.585.625.706.000

978.764.882.704

61,73

6.

Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara

519.660.524.000

386.523.171.710

74,38

7.

Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara

97.296.971.000

74.088.113.745

76,15

8.

Pengembangan Kelembagaan Keuangan

66.927.385.000

55.988.812.343

83,66

9.

Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan

103.255.788.000

88.040.174.547

85,26

10.

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang

34.074.382.000

32.325.136.634

94,87

11.

Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran

10.295.903.000

9.690.086.269

94,12

12.

Peningkatan Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

161.910.500.000

98.650.324.554

60,93


Tabel 51 Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2010 Program 13.

Pendidikan Tinggi

14.

Pembiayaan Lain-lain Total

Dana yang diserap (Rp)

Anggaran (Rp)

%

97.591.973.000

82.871.847.377

84,92

0

1.321.487.211.977

0,00

15.391.864.198.000

14.275.763.466.053

92,75

Sedangkan menurut jenis belanja, komposisi belanja Kementerian Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut: Grafik 5 Grafik Komposisi Belanja Per Jenis Belanja

Realisasi Belanja Barang Tahun 2010 adalah sebesar Rp3.927.062.875.502,00 yang berarti 76,08% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2010 sebesar Rp5.161.993.559.000,00. Rendahnya realisasi Belanja Barang disebabkan oleh hal-hal berikut: 1.

Kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap kegiatan perjalanan dinas luar kota dan konsinyering, honorarium, uang lembur, dan langganan daya dan jasa.


176

2.

Pada DJP terdapat realisasi anggaran proyek PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform) yang bersumber dari Belanja Barang sebesar Rp58,870,068,000,00 tidak dapat direalisasikan kegiatannya pada TA 2010 karena proses pengadaan masih berjalan dan kontrak-kontraknya baru akan ditandatangani pada triwulan pertama tahun 2011.

3.

Realisasi peserta pada beberapa diklat di BPPK tidak sesuai dengan yang direncanakan.

4.

Terdapat kesulitan mencari negara/instansi di luar negeri untuk internship.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2010 adalah sebesar Rp1.849.742.247.097,00 yang berarti 71,05% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp2.603.302.791.000,00. Rendahnya realisasi Belanja Modal disebabkan oleh hal-hal berikut:

177

1.

Terdapat proyek pengadaan lift Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung yang batal dilaksanakan karena mengalami gagal lelang dengan pagu sebesar Rp2.649.000.000,00. Demikian pula untuk renovasi beberapa gedung di Kementerian Keuangan juga mengalami gagal lelang.

2.

Pada GKN Jayapura terdapat proyek rehabilitasi dengan pagu sebesar Rp37.452.020.000,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dilakukan baru sebatas Perencanaan Konstruksi dan Manajemen Konstruksi. Pembangunan fisik belum dapat dilakukan karena bangunan lama yang ada belum laku dijual.

3.

Proyek PINTAR yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp202.424.575.000,00 tidak dapat direalisasikan kegiatannya pada TA 2010 karena proses pengadaan masih berjalan dan kontrak-kontraknya baru akan ditandatangani pada triwulan pertama tahun 2011 serta adanya keterlambatan No Objection Letter (NOL) untuk beberapa kegiatan yang didanai dari PHLN.

4.

Efesiensi harga pengadaan hasil lelang belanja modal yang dilaksanakan dengan lelang umum maupun secara e-procurement.

5.

Adanya keterlambatan dukungan dari instansi terkait, untuk perijinan dan rekomendasi pembangunan.


Bab IV Penutup


178

LAKIP Kementerian Keuangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Keuangan menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 20102014. LAKIP ini disusun berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIP ini merupakan LAKIP tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 20102014. Sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam tahun 2010 kondisi perekonomian dunia mulai membaik, namun masih terdapat risiko yang menghadang seperti belum pulihnya sektor keuangan beberapa negara di kawasan Eropa, serta meningkatnya harga minyak dan komoditi pangan di pasar global. Kondisi ini akan mempengaruhi perekonomian domestik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian perekonomian nasional mampu tumbuh 6,1 persen, nilai tukar rupiah rata-rata sebesar Rp 9.087/US$, dan IHSG mencapai 3703,5 pada akhir tahun 2010. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2010 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa diantaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Namun, masih ada beberapa IKU masih belum mencapai target yang ditentukan. Tantangan yang menghambat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan antara lain belum pulihnya krisis global. Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

179


1.

Peningkatan realisasi Pendapatan Negara, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak, peningkatan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan seperti intensifikasi pemeriksaan dokumen dan fisik barang, pemberantasan penyelundupan, temuan hasil audit serta penyempurnaan kebijakan dan administrasi PNBP;

2.

Peningkatan koordinasi dengan institusi pengelola PNBP dan mengoptimalkan tingkat penyerapan DIPA dengan melakukan optimalisasi pelayanan dalam proses pengesahan dan penyelesaian DIPA/revisi DIPA secara tepat waktu, sosialisasi ketentuan dan prosedur pelaksanaan yang baik, monitoring penyerapan anggaran serta penerbitan kebijakan dan peraturan yang mendukung penyerapan anggaran;

3.

Mengupayakan pengembangan pasar SBN domestik, memperluas basis investor SBN domestik, dan mengembangkan instrumen SBN, mengembangkan strategi pengelolaan risiko nilai tukar melalui instrumen derivatif (hedging) dan penerapan konsep asset liability management;

4.

Melakukan penertiban Barang Milik Negara melalui kegiatan inventariasi dan penilaian BMN, penyelesaian permohonan penilaian atas kekayaan negara yang akan diutilisasi, peningkatan kesadaran Pengguna Barang agar melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan dengan melakukan bimbingan dan sosialisasi peraturan terkait dengan pengelolaan BMN;

5.

Melakukan pembenahan organisasi, sistem dan prosedur serta sumber daya manusia di bidang industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank, peningkatan pengawasan terhadap pelaku industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, melakukan optimalisasi pemenuhan standar internasional dalam produk regulasi baik untuk industri Pasar Modal maupun untuk Lembaga Keuangan non bank.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kementerian Keuangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah


180

ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Kementerian Keuangan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

MENTERI KEUANGAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

181


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2010 Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran

: Kementerian Keuangan : 2010

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

100%

102,53%

102,53%

(988,54T)

(1.013,54T)

1.

2.

Pendapatan

DK-1.1

Persentase

Program

negara yang

realisasi

optimal

pendapatan

kepemerintahan

negara

yang baik

Pelaksanaan

DK-2.1

Persentase

100%

100%

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

11.452.085.319.000

10.159.905.111.251

88,72

44.656.077.000

41.298.617.084

92,48

231.707.128.000

180.796.874.848

78,03

penerapan

100%

Program

belanja negara

ketepatan

peningkatan

yang optimal

jumlah

pengawasan dan

penyaluran

akuntabilitas

dana transfer

aparatur negara

ke daerah

DK-2.2

Persentase

90%

88,93%

98,81%

Program

ketepatan

pengelolaan

penyerapan

sumber daya

DIPA K/L

manusia aparatur

1 Lampiran Lakip Kementerian Keuangan 2010 | Pengukuran Kinerja Kementerian Keuangan 2010

No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

100%

99,47%

118,94%

3.

Pembiayaan

DK-3.1

Pemenuhan

Program

yang aman

target

peningkatan

bagi

pembiayaan

sarana dan

kesinambung-

melalui utang

prasarana

an fiskal

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

986.776.542.000

765.333.101.010

77,56

1.585.625.706.000

978.764.882.704

61,73

519.660.524.000

386.523.171.710

74,38

aparatur negara

DK-3.2

Pemenuhan

5.504,15M

4.947,60M

99,88%

Program

target

peningkatan

penerimaan

penerimaan dan

pembiayaan

pengamanan

perbankan

keuangan negara

dalam negeri dari Rekening Dana Investasi

DK-3.3

Jumlah

400M

771,45M

192,86%

Program

penerimaan

peningkatan

kembali

efektivitas

(recovery)

pengeluaran

yang berasal

negara

dari pengeluaran APBN


No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3.340M

52.685M

1577,42%

4.

Utilisasi

DK-4.1

Nilai kekayaan

kekayaan

negara yang

pembinaan

negara yang

diutilisasi

akuntansi

optimal

5.

Program

Pertanggung

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

97.296.971.000

74.088.113.745

76,15

66.927.385.000

55.988.812.343

83,66

103.255.788.000

88.040.174.547

85,26

34.074.382.000

32.325.136.634

94,87

keuangan negara

DK-5.1

Penyelesaian

3 (tepat

4 (sangat

133,33%

Program

jawaban yang

RUU

waktu)

tepat waktu)

transparan dan

pertanggungja

kelembagaan

akuntabel

waban

keuangan

pengembangan

pelaksanaan APBN secara tepat waktu

6.

Industri pasar

DK-6.1

Rata-rata

5%

4,44%

88,8%

Program

modal dan

persentase

stabilisasi

lembaga

pertumbuhan

ekonomi dan

keuangan non

nilai transaksi

sektor keuangan

bank yang

saham harian

stabil, tahan uji dan likuid

DK-6.2

Persentase

90%

94,89%

105,43%

Program

perusahaan

pengelolaan dan

asuransi dan

pembiayaan

reasuransi

hutang

yang 3 Lampiran Lakip Kementerian Keuangan 2010 | Pengukuran Kinerja Kementerian Keuangan 2010

No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

95%

95,85%

100,89%

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital)

DK-6.3

Persentase

Program

perusahaan

pemantapan

pembiayaan

pelaksanaan

yang

sistem

memenuhi

penganggaran

10.295.903.000

9.690.086.269

94,12

161.910.500.000

98.650.324.554

60,93

97.591.973.000

82.871.847.377

84,92

rasio permodalan

7.

Transparansi

DK-7.1

Ketersediaan

518 set

610 set

117,76%

Program

dan kredibilitas

informasi

pengembangan

pengelolaan

dalam rangka

komunikasi dan

keuangan

transparansi

informasi dan

negara

pengelolaan

hubungan antar

utang yang

lembaga

handal

DK-7.2

Pembayaran

100%

100%

120%

utang tepat

Program pendidikan tinggi

waktu, tepat 4 Lampiran Lakip Kementerian Keuangan 2010 | Pengukuran Kinerja Kementerian Keuangan 2010

No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

66%

66%

100%

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

jumlah dan tepat sasaran

DK-7.3

Jumlah LK K/L

Program

yang andal

pembiayaan lain-

dengan opini

lain

0

1.321.487.211.977

audit yang baik DK-7.4

Indeks opini

3,07

3,13

101,95%

3,92

3,87

98,72%

90%

95,12%

105,69%

BPK atas LK BA 15, BUN, dan BA 999

8.

Tingkat

DK-8.1

Indeks

kepuasan

kepuasan

pelanggan

pelanggan

yang tinggi

9.

Kajian dan

DK-9.1

Tingkat

perumusan

akurasi

kebijakan yang

proyeksi

berkualitas

kebijakan fiskal


∞

No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

70%

77,3%

110,43%

91%

99,74%

109,6%

100%

100%

100%

38

39

102,63%

DK-9.2

Efektivitas

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

kebijakan pendapatan negara

DK-9.3

Tingkat akurasi exercise Iaccount

DK-9.4

Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah

DK-9.5

Jumlah policy recommendati on hasil pengawasan


No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

92,65%

100,62%

108,6%

85%

90,27%

106,2%

90%

98,51%

109,46%

2.966

3.097

104,42%

10.

Pengelolaan

DK-10.1

Rata-rata

keuangan dan

persentase

kekayaan

realisasi janji

negara yang

pelayanan

efektif dan

quick win

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

efisien DK-10.2


DK-10.3


DK-10.4

Penyelesaian inventarisasi dan penilaian barang milik negara (jumlah


No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

70%

72,9%

104,14%

100%

96,04%

112,08%

100%

143,62%

143,62%

99,29%

119,2%

120,05%

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

satker)

DK-10.5


DK-10.6


11.

Peningkatan

DK-11.1

Efektivitas

edukasi

edukasi dan

masyarakat

komunikasi

dan pelaku ekonomi

DK-11.2

Rata-rata persentase realisasi sosialisasi


No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

60%

73,56%

122,6%

80%

90,52%

113,15%

175

139

121%

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

terhadap rencana

12.

Monitoring dan

DK-12.1

Indeks

evaluasi

kepatuhan dan

kepatuhan dan

penegakan

penegakan

hukum

hukum yang efektif 13.

Pembentukan

DK-13.1

Persentase

SDM yang

pejabat yang

berintegritas

telah

dan

memenuhi

berkompetensi

standar

tinggi

kompetensi jabatannya DK-13.2



No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3,13%

3,1%

118,08%

100%

97,5%

97,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DK-13.3

Rasio jam

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan

14.

Pengembanga

DK-14.1

Persentase

n organisasi

penyelesaian

yang handal

penataan/mod

dan modern

ernisasi organisasi

DK-14.2


DK-14.3



No.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4

5

125%

93%

96,5%

103,76%

85%

84,09%

98,93%

15.

Pembangunan

DK-15.1

Jumlah

sistem TIK

kebijakan di

yang

bidang TIK

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

terintegrasi DK-15.2

Pencapaian SLA Index

16.

Pengelolaan

DK-16.1

Persentase

anggaran yang

penyerapan

optimal

DIPA

Jumlah Anggaran Tahun 2010: Rp15.391.864.198.000,Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2010: Rp14.275.763.466.053,-


Kualitas dan sistem pengawasan APBN ditingkatkan untuk menjamin pelaksanaan APBN yang transparan dan akuntabel

Recommend Documents