SISTEM PENGELOLAAN APBN YANG AKUNTABEL BERBASIS AKRUAL

SISTEM PENGELOLAAN APBN YANG AKUNTABEL BERBASIS AKRUAL

DISAMPAIKAN OLEH : MULYO SLAMET BIDANG PAPK – KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JATENG PADA RAKORLAMINTEK KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

UNGARAN ,

20 JANUARI 2015

DATA SUMBER/DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI

1. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 4. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAGIAN 1 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (1) Dalam pengelolaan keuangan negara, kita mengenal istilah siklus anggaran  tahap-tahap pengelolaan anggaran negara dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari : 1. Penyusunan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Pengawasan Anggaran 4. Pertanggungjawaban Anggaran

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (2) 1. Penyusunan Anggaran. Pendekatan penyusunan anggaran, meliputi :  Prospektif Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework)  Penganggaran Terpadu (Unified Budget)  Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Budget) 2. Pelaksanaan Anggaran Asas pengelolaan keuangan negara :  Asas Kesatuan  Asas Universalitas  Asas Spesialitas  Asas Tahunan

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (3)

2. Pelaksanaan Anggaran a. Pejabat Perbendaharaan Negara pada Satker Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran (PA), dapat mendelegasikan kepada KPA untuk menunjuk :  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Pejabat penandatangan SPM  Bendahara Pengeluaran  Bendahara Penerimaan

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (4)

2. Pelaksanaan Anggaran b. Gambaran Umum Pengeluaran Negara didasarkan pada prinsip-prinsip :  Hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan teknis  Efektif, terarah dan terkendali sesuai rencana/program/kegiatan  Mengutamakan produksi dalam negeri  Belanja negara dilakukan atas hak dan bukti yang sah  Jumlah dana merupakan batas tertinggi.

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (5)

2. Pelaksanaan Anggaran b. Pembayaran atas beban APBN  Pembayaran melalui Uang Persediaan (UP)  Pembayaran Langsung (LS) 3. Pengawasan Anggaran Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh :  Kepala kantor/satker  Inspektur Jenderal masing-masing Kementerian/Lembaga.  Pengawasan oleh DPR.

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (6)

4. Pertanggungjawaban Anggaran a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungannya, meliputi :  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  Neraca  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) b. Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh K/L  disampaikan kpd Presiden c. Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah kepada BPK untuk diaudit d. Presiden menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit BPK kepada DPR.

BAGIAN 2 AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1) 1. Basis Akuntansi Pada umumnya ada basis akuntansi, yaitu : a. Basis Kas (cash basis of accounting)  pencatatan pendapatan dan atau biaya dilakukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. b. Basis akrual (accrual basis of accounting)  peristiwa ekonomi diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Mulai tahun anggaran 2015 basis akrual diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan  aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual)

BAGIAN 2 AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2) 2. Pilar Basis Akrual Ada 2 (dua) pilar pada basis akrual , yaitu : a. Pengakuan pendapatan  diakui pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil pemerintah. b. Pengakuan biaya  dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi 3. Manfaat Basis Akrual a.Memberikan gambaran yg utuh posisi keuangan pemerintah. b. Menyajikan yg sebenarnya hak dan kewajiban pemerintah. c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya, efisiensi, pencapaian tujuan

BAGIAN 2 AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (3) 4. Pelaporan Keuangan Basis Akrual a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) c. Neraca d. Laporan Operasional e. Laporan Perubahan Ekuitas f. Laporan Arus Kas (LAK) g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAGIAN 2 AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (4) 5. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual a. Persiapan SDM  Level Penentu Komitmen dan Politis  Kemenkeu, Kemendagri, BPK, DPR dll.  Level Manajerial  Rakor pejabat Kemenkeu, K/L  Level Teknis  TOT, Workshop Akuntansi Berbasis Akrual. b. Persiapan Teknologi Informasi.  SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.  SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi)  SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual)

BAGIAN 2 AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (5) 6. Tantangan yang dihadapi a. Memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yg lebih rumit. b. Komitmen dari Pimpinan. c. SDM yang kompeten d. Resistensi terhadap perubahan. e. Lingkungan masyarakat.

BAGIAN 3 LAIN-LAIN (1) 1. Hasil telaah atas laporan keuangan UAPPA-W semester I tahun 2014 a. Kelengkapan dokumen  lampiran pendukung belum dilampiri : daftar rekening pemerintah, BAR. b. Penyerapan anggaran khususnya belanja modal masih rendah (27,01 %)  agar mendorong satker-satker lingkup/wilayahnya untuk melakukan penyerapan.

Terima Kasih