Pengelolaan lUilayah Pesisir fndonesia yang Berbasis Pada Sistem .........(WUaya)
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR INDONESIA YANG BERBASIS PADA SISTEM PENGELOLAAN LOKAL COASTAL ZONE MANAGEMENT BASED ON LOCAL MANAGEMENT REGIME oleh /by
:
Jaya Wijaya Anggota Pokjabfung Fusat Survei Sumber Daya Alam Bakosurtanal Jl. Raya Jakarta - Bogor KM 46 Cibinong - Bogor ABSTRAK
Pengetolaaan wilayah peslsir datam wacana umum pada dasarnya adalah menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang sedang dan yang akan dilakukan di daerah peslslr dengan memberikan "keseimbangan relatif' antara aspek eksploitasi dan aspek konservasi. Dengan peftimbangan aspek-aspek ini maka diharapkan lingkungan wilayah pesisir dapat dimanfaatkan dalam jangka lama atau berkelanjutan. Beberapa slsfem pengelolaan wilayah pesisri berdasarkan kajian disiplin mulai diperkenalkan untuk menjawab isu-isu kerusakan I i n g ku n g a n wil ayah peslsrr. Dalam kenyataannya sebelum diperkenalkan model-model pengelolaan wilayah pesislr yang dianggap modern yang berbasr's pada sisfem, metode dan analisa dengan pendekatan disiplin teftentu, masyarakat pesislr sendii telah mempunyai sistem pengelolaan "tradisional" tertentu yang mempunyai aspek kebijaksanaan dalam mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah peslslr.
ABSTRACT Coastal management basicalty is to synchronize human activities by taking exptoitation and conseruation aspects into account. Exploitation aspecfs are meant to gain the optimal uses
of coastal resources for public
benefits, whereas conseruation aspecfs are meant to protect environment in purpose to maintaining environmental quality and sustainab/e uses. By considering fhese aspects hopefully coastal area can be utilized for a long time. Various coasfa/ managemenf sysfems are introduced to answer issues on coastal environment degradation. ln fact, coastal community has already adopted "traditional" coastal management sysfem before a "modern coastal management system" is introduced. This management sysfem has policy aspect in exploiting naturalresources in coastal area.
I.
PENDAHULUAN
lndonesia merupakan
negara kepulauan yang mempunyai wilayah pesisir yang sangat luas, baik wilayah pesisir yang berasosiasi dengan pulau-pulau besar utama maupun pulau-pulau kecil yang dikategorikan sebagai wilayah pesisir secara keseluruhan seperti kepulauan Karimun Jawa, Pulau Seribu dan lain-
lainnya. Bahkan secara administratif seluruh Propinsi di lndonesia mempunyai wilayah pesisir.
terdapat berbagai sumber daya alam
maupun jasa-jasa lingkungan
bagi
manusia, seperti pertambangan, perikanan, kehutanan dan jasa-jasa lingkungan lainya.
Wilayah pesisir lndonesia juga merupakan tempat hidup, yang diperkirakan "60 o/o" jumlah penduduk lndonesia tinggal diwilayah pesisir. Bahkan angka pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan rata-rata penduduk nasional atau lebih dari '1,6 o/o p$ tahun.
Dalam kaitannya dengan ketersediaan sumber daya alam, di wilayah pesisir
89
-
GLOBz, Vot. 1 No. 2, Desember 1999 : 89
93
Beberapa kondisi negatif umum yang terjadi di dalam wilayah pesisir adalah
kemiskinan, urbanisasi, over-eksploitasi dan kemerosotan kondisi lingkungan seperti pencemaran berbagai limbah, penurunan sumber daya hayati pesisir dan penurunan kualitas dan kuantitas ekosistem
pesisir. Kondisi ekosistem pesisir
utama
mangrove, terumbu karang, padang lamun dan iumput laut pada umumnya mengalami
penurunan kualitas. Berdasarkan hasil penelitian LlPl (1995) kondisi terumbu karang di lndonesia diperkirakan 34, 82 % dalam kondisi buruk, 26,78 % mempunyai kondisi sedang sedangkan sisanYa mempunyai kondisi baik dan sangat baik.
kemerosotan luasan yang cukup besar dengan tingkat pengurangan luas yang bervariasi tergantung pada sumber data' meskipun pada intinya adalah sama yaitu terjadinya penurunan luas mangrove dan konversiareal mangrove menjadi areal lain.
Dalam kaitan dengan potensinya yang besar dan kondisi riil yang dihadapi di
dalam wilayah pesisir, merencanakan pengelolaan wilayah pesisir merupakan tercaPainYa
keseimbangan dinamik antara aspek pengembangan dan aspek konservasi bahkan bisa menjadi masalah baru dalam
mengelolaan wilaYah Pesisir
bila
perencanaan pengelolaan dilakukan secara parsial.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan
wilayah pesisir beberaPa
ststem
pengelolaan lokalyang telah ada atau yang berbasiskan pada keterlibatan masyarakat
mulai diterapkan pada beberapa negara. Pada dasarnya keterlibatan masyarakat lokal dan cara-cata pengelolaannya yang telah mereka lakukan dimasukkan ke dalam sitem pengelolaan yang menyeluruh'
90
'Dasar utama dalam cara pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pada muatan lokal adalah keterlibatan masyarakat atau melembagakbn cara-cara pengelolaan lokal yang telah ada untuk dimasukkan ke dalam listem pengelolaan wilayah pesisir, mulai
dari perencanaan awal
sePerti
memformulasikan keinginan masyarakat, penentuan sasaran-sasaran pengelolaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
Menurut Alder, (1997), keterlibatan sistem pengelolaan lokal dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola pesisir besar antara lain
:
o Dapat mengakomodasi kepentingan
masyarakat terutama masyarakat lokal
yang paling terkena dampak pertama
dalam Pelaksanaan Pengelolaan
wilayah pesisir;
o Dapat membantu mengidentifikasi
yang ada secara lebih lebih akurat bila bahkan tepat, dibandingkan dengan formulasi permasalahan
Yang
berkaitan dengan masalah biofisik, masalah lain yang rumit dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah masalah-masalah sosial ekonomi yang langsung menYangkut kehidupan masyarakat antara lain konflik kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir dan dampaknya. Contoh yang cukup nyata adalah terjadinya konflik nelayan di CilacaP, tahun 1998.
suatu syarat untuk
BASIS PENGELOLAAN LOKAL
mempunyai beberapa manfaat yang cukup
Selain terumbu karang, ekosistem mangrove di lndonesia ju$a mengalami
Disamping Permasalahan
II.
t
identifikasi permasalahan yang disusun oleh para ahli perencana sekalipun;
Menurunkan tingkat oposisi terhadap implementasi Pen$elolaan. Dengan
keterlibatan masYarakat,
maka transparan lebih perencanaan informasi
dan
masYarakat
,
memPunlai terhadap
aksesibilitas informasi
rencana Pengelolaan Pada wilaYah mereka sehingga masYarakat daPat
r
terlibat dalam pelaksanaan proyek' Meningkatkan proses pengelolaan
wilayah Pesisir, dalam hal ini perencana (ptanners) dan konsultan yang terlibat akan mendaPatkan
informasi yang lebih dalam dan akurat
masYarakat lokal serta daPat berbagi informasi dengan masyarakat dalam Proses Pengelolaan wilaYah
dari
pesisir.
Maksud Yang akan dicaPai dalam
pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pada keterlibatan muatan lokal (masyara
kat dan sistem
pengelolaan) adalah
terintegrasikannya sistem pengelolaan lokal ke dalim bagian kehidupan sehari-hari atau melegalisasinya sistem pengelolaan tradisional Yang ada dan mengubah kegiatan-kegiatan negatif masyarakat lokal yang menjadi salah satu sumber masalah
Pengelolaan Wilayah Pesisir fndonesia yang Berbosis Pada
Sisten ........(WUoya)
di
terhadap ekosistem pesisir, seperti 'destructive fishing" dan perusakan-
dalam mengelola sumber daya di kawasan
perusakan pada hutan mangrove.
pesisir.
Yang dimaksud dengan masyarakat ribkal) dalam pengelolaan wilayah pesisir dalah dapat individual, tokoh masyarakat, ulama, kelompok masyarakat, masyarakat
yang berbasis pada masyarakat dapat bekerja dengan efektif seperti di Filipina
yang terkena pengaruh dampak pengelolaan ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) yang mengaktualiSasi
masyarakat lainnya berbagi
peranan
Di beberapa negara model pengelolaan
dan Karibia. Di Karibia program
kepentingan kelompok masyarakat.
pemantauan daerah konservasi bahkan digunakan untuk memfasilitasi kepentingankepentingan masyarakat lokal dengan tingkat efektifitas yang cukup tinggi.
Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir terutama
beberapa teknik pengelolaan sumber daya
diwakilinya dalam pengambilan keputusan -keputusan pengelolaan untuk kepentingan publik, baik dalam keterlibatan rencana fisik
seperti zonasi pemanfaatan
rhaupun
rencana sosial ekonomi bahkan sampai dengan proses pemantauan dan evaluasi pengeolaan kawasan.
Kerangka kerja dalam
rencana pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis
pada sistem pengelolaan lokal dan keterlibatan masyarakat dapat diawali dengan persiapan yang terutama adalah pengumpulan data awal yang ditekankan pada data sosial ekonomi, institusi dan
lingkungan. Data lingkungan dapat meliputi habitat, keanekaragaman hayati, disfribusl
spesles, dan geomorfologi. Data sosial mencakup : demografi, struktur sosial,
sistem pengelolaan tradisional,
dan
urbanisasi, Data ekonomi dapat meliputi penggunaan sumber daya yang ada, dan rencana pembangunan. Sedang institusi dapat berupa struktur pengelolaan yang ada dan rencana pengelolaan yang akan dikembangkan.
Menurut Alder, (1997) Skema Aktifitas Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis
ada keterlibaan masyarakat digambarkan pada Gambar
III.
lokal
1.
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS PADA MASYARAKAT DAN REGIM PENGELOLAAN LOKAL
Pengelolaan yang berbasis pada masyarakat didasarkan pada konsep bahwa masyarakat merupakan mitra
Di lndonesia sendiri
sebenarnya
alam di wilayah pesisir secara tradisional
yang merupakan cara
mengontrol
pemanfaatan sumber daya alam telah ada
sejak lama. Cara pengelolaan tradisional
yang berasosiasi dengan
kepentingan
pengelolaan wilayah pesisir tersebut dapat
dijumpai di berbagai tempat di lndonesia yang sebagian merupakan cara-cara yang sudah cukup terkenal. Bahkan diperkirakan banyak daerah lain di lndonesia yang mempunyai cara-caa pengeolaaan sejenis walaupun belum diidentifikasi.
Salah satu contoh cara pengelolaan yang berkaitan dengan cara pengelolaan masyarakat di wilayah pesisir ddalah Sasi. Sasi merupakan suatu cara pengelolaan masyarakat terhadap sumber daya pesisir di daerah Maluku, dimana peraturanperaturan dibuat dan dikelola oleh otoritas desa. Dalam sistem Sasi diatur dan ditentukan areal-areal mana yang boleh dilakukan penangkapan ikan dan spesies lainnya, dan juga diatur alat yang boleh digunakan dan waktu penangkapan ikan. Disamping itu juga dibuat sanksi dan hukuman bagi yang melanggar terhadap ketentuan yang berhak. Pada dasarnya sistem ini adalah merupakan cara untuk dapat menjamin berlanjutnya proses eksploitasi, dimana masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam mengeksploitasi sumber daya alam.
Di
samping sistem Sasi, beberaPa
sistem pengelolaan oleh masyarakat lokal dijumpai di Aceh, Makasar dan di beberapa kawasan lainnya.
pengelolaan untuk pengembangan sumber
daya. Masyarakat (lokal)
dengan
pemerintah, dunia wirausaha dan kelompok
9'1
-
GLOB6, Vol. 1 No. 2, Desember 1999 : 89
=
0)
ct
fun *tr oA o
o)
(!
a 6
o
o-
o L '6 o
c o
oJ
f
(E
-s)t.a 3 e= 6 =' sEE
a
€E tFE X f qE EBP a3g
>
gH E $E p
(s
o
93
EE
E H Et EEg EEg
5X
C')
(D
LU
L
po o
o)
o
E
@C tso oE,^
o)
.=-@
o 0)
U)
E
oc oo c-,^
$e
LC
!.
*
C)
a
L
o
E
^ .=c .! O 6O
!oX' G oJ OEs co 5;
o qi'r tL6
zB ..o : e> (E€ _E O ?= 8; eBE :58 lre HgE sE;
F;
-o E
a -j(E
aa
o
A -c,
C
(5
E Oe rC
EP 0) -o (E0) i;(o
urk o=
zo
c,
o)
o o
G
t
o
2a^ 6ai.::
O-CXd
g
b
e 9-_ ^Fp E P -o g I b ,3 E 9f :;. = E : E ;='{H# E =E E E r: :'E EE E* Eg gE €E fiO E ;E E;: io Eq 3 EE E:E E.: ET Pt q,e .Eg ,2 i:* ;'€+ E=E i3 FP' 5 $! EeE 5; FE i'3 EE €fi Eg
. = fr
;
jG (g GI
o G
E
=
5
.9
ts
o (E
.ct
o o o o, o o L
o
o
o-
o
cC 6
=6
*.Es - >?i :
,^.-
5ur
o=6-f LLo>o(Joo
9oo
'Fo
tro tr= :E
o a 6
o ,6
! 6 lq=
lo) ta-
g_d dko:=
lo l>r
o^ -+ ^Ylr :'6 o
q E6 ==E
l-c
6EH
E
l(g
aa
E
'=.4 -C d4 !C
EE o)o
oo c
o
=u u
o) c!
cs o=
t\
0o
:; -E 95 E :
=^
l=
Ps
Yr r:
-o
EE
c nr
;E ;3= 69.].5E ga :q"5
().= -
.Y!
= --
o E
o -0) '= ;
e
6 "(!
to tlo) lot
R
r
5 fiE F"E StEH,EE FE fit
EE
aaaaaaa
l0)l lol let l(6l l-cl
lo lul
lol Itrl lol llr',l l(trl
lml
92
o I
6 c
oL oP
o9
itQEE .!6-60
P * Ud
6o
a6 * 6q
5E- E-g
Eo 6 -q or9l E o'E dr I'-E* fl.p E gE
E
'-c C= Oc
-
8E3
oE
-o
P 6cr @oi
(9
G
E
ct
Pengeloloan l|/ilayah Pesisir fndonesia yong Berbasis Pada Sistem .........(Wilayo)
I
::a:
Aceh, sistem yang berkaitan dengan "t'rengenai perikanan yang menyangkut
::-.elesaian perselisihan, penentuan ::-:at penjualan ikan, sistem operasi ::^argkapan ikan dikenal
=,'.,asan
pesisir lndonesa.
digunakan secara
:erkelanjutan.
Dalam kaitannya dengan
sistem
cengelolaan wilayah pesisir yang berbasis
oada keterlibatan masyarakat, beberapa <elemahan umum sistem pengelolaan wilayah pesisir di lndonesia adalah belum terakomodasikannya
pendidikan
IV.
PENUTUP
Rendahnya efektifitas
pengelolaan
wilayah pesisir di lndonesaia diperkirakan
Keberadaan sistem pengelolaan lokal :aCa dasarnya merupakan kontrol ataupun :engaturan terhadap eksploitasi sumber :aya di wilayah pesisir sehingga sumber
iaya alam dapat
masyarakat, program
lingkungan, LSM, keuntungan ekonomi dan sosial yang diperkirakan dan institusi.
dengan
:=^3lima Laut (N G Willoughby, et.al., ':36) Beberapa sistem pengelolaan ::oerti tersebut di atas banyak dijumpai di ,
yang ada di lndonesia seperti organisasi
salah satunya adalah
proses perencanaan pengelolaan. Dengan kepentingandiakomodasikan nya kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pengelolaan lokal yang ada secara formal, maka konflik kepentingan sosial ekonomi yang biasa terjadi antara masyarakat lokal dengan kelompok kepentingan lainnya dapat dicegah atau dikurangi.
DAFTAR PUSTAKA
sistem-sistem
pengelolaan lokal ke dalam kerangka formal pengelolaan wilayah pesisir (Perda atau peraturan formal lainnya) baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Disamping itu rendahnya keterlibatan masyarakat dalam setiap fase proses formal dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir di lndonesia merupakan
Anonimous. 1996. Konservasi
dan
Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
Pesisir
dan Lautan. Dewan Riset - 907 - 009.
Nasional. ISBN 979
Alder J., 1997. Planning and Operations. lnternational Tropical Marine Resource Centre. Australia
kelemahan lainnya.
Pengelolaan berbasis pada masyarakat mempunyai tingkat efektifitas yang tinggi. Model tersebut diperkirakan juga mempunyai tingkat efektifitas yang baik di
rendahnYa
keterlibatan masyarakat dalam setiap
'
1997. OPerational Planning For lntegrated Coastal Zone Management. lnternational Tropical Marine Resource Centre. Australia.
lndonesia, atas dasar keberadaan dan kesamaan elemen*eleman pendukung
93
