SISTEM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APBN (BANSOS BIDANG PENDIDIKAN) Disajikan Oleh : SUHARYANTO Inspektur I Itjen Kemdikbud
Disajikan dalam rangka : Rakor Penyelenggaraan Program Penmas Tahun 2013
Grand Hotel Quality, Yogyakarta 3 Juni 2013
Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan APBN-Paudni
1
VISI ITJEN Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas terhadap Layanan Pendidikan
MISI ITJEN • • •
• •
Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang berorientasi akuntabilitas Menguatkan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan Mendorong terwujudnya pengawasan internal yang profesional dalam setiap unit layanan pendidikan Mengawal terjaminnya Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas
SASARAN STRATEGIS • •
Mengawal tercapainya Opini Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) mulai tahun 2012 Mengawal tercapainya skor LAKIP Kementerian sekurang-kurangnya 75 2
TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PENGAWASAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD Permendikbud No 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kemdiknas
FUNGSI
1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. 3
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD 1. Meningkatkan mekanisme pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Mengawal kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan berperan sebagai: pendorong, pengarah, pemberi peringatan dini (early warning), dan pemberhenti kegiatan yang berpotensi menyimpang; 3. Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4.
Mendorong pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi;
5.
Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kemdikbud;
6.
Mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government.
4
Pengendalian Gratifikasi
Mendorong terwujudnya Integritas pengelola dan penyelenggara
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN
5
Pengawasan Itjen Tahun 2013
1. Audit Dini
5. Audit LK Smt I 2013
2. Reviu Lakip
6. Evaluasi Sakip
3. Audit di UPT-UPT
7. Audit LK Smt II 2013
4. Audit Bansos 8. Audit Tujuan Tertentu
6
Sasaran Pengawasan Pengelolaan Dana Bansos
Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Bansos
Akuntanbel
Kebenaran Formil
Kebenaran Materiil
8
Kebenaran Formil
Sesuai Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Tahun 2013
Kebenaran Formil
9
Kebenaran Materiil Diuji Melalui: B
A
C Hasil Pengawasan
D
E 10
Titik-Titik Rawan Pertanggungjawaban Dana Bansos
11
PEMENUHAN PERSYARATAN
Lembaga Penerima Bantuan Belum Sepenuhnya Memenuhi Syarat Administrasi
12
PENYALURAN
• Kesalahan nomor rekening • Terlambat diterima
13
Pengelolaan Dana Bantuan 1. 2. 3.
Pelaksanaan kegiatan belum mengacu Juknis. Pelaksanaan kegiatan administrasi belum tertib. Terdapat duplikasi pengeluaran (dua sumber pembiayaan) terhadap satu kegiatan. 4. Kemahalan harga pengadaan barang/jasa. 5. Kekurangan volume pekerjaan. 6. Kelebihan pembayaran. 7. Kegiatan telah dibayar tetapi pekerjaan belum dilaksanakan. 8. Pengadaaan Fiktif. 9. Keterlambatan atas pelaksanaan kegiatan. 10. Hasil pengadaan tidak dimanfaatkan. 11. Sisa dana kegiatan belum disetor ke kas Negara.
14
Pelaporan: • Laporan belum mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan • Laporan tidak tepat waktu
• Laporan belum/tidak dibuat
15
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANSOS
Lembaga penerima bantuan harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dan pemanfaatannya secara transparan baik kepada pihak pemberi bantuan maupun kepada pihak lain yang secara fungsional bertugas dalam pengawasan. Oleh karena itu, setiap pengeluaran harus memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 16
SANKSI AMANAT UU RI NO 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (1) :
“Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”
17
PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI
18
TERIMA KASIH
19
