PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SULAWESI DAN MALUKU
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PPLH
MUHAMMAD NUR KABID PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG & SDA
PENCEMARAN UDARA
SAMPAH
Permasalahan Lingkungan ILLEGAL LOGGING
EROSI
ABRASI
BANJIR
PENCEMARAN AIR
Pengawasan Lingkungan Hidup (Pasal 71 – 75) Pengawasan
a
dapatgasikan
Menteri Gubernur Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)
b
KEGIATAN DAN/ATAU USAHA
kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Tingkat Ketaatan
•
PUU Bidang PPLH •
c
Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Izin Lingkungan
KEWAJIBAN PELAKU USAHA Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
PENGAWASAN Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (PASAL 71 AYAT 1)
DIAGRAM RUANG LINGKUP PENGAWASAN ASPEK LINGKUNGAN BERDASARKAN JENIS PENGAMATAN Pemantauan PENGAWASAN RUTIN, UJI PETIK
PENGAWASAN KASUS
Indikasi Penyimpangan
Kerusakan Lingkungan Laporan Masyarakat
PENGAWAS AN
Kesesuaian peruntukan dgn Dok RTRW
Keabsahan Perizinan
Perkembangan Pengamatan di Lapangan
PENGELOLAAN LINGKUNGAN ; AMDAL, PPA, PPU & PLB3
APA YANG DIAWASI dan Instrumen yang digunakan didalam Pengawasan?
APA YANG DIAWASI ? UU 18/2008 & UU 32/2009
PPLH Personal : Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Domestik
Korporasi : Kegiatan Jasa (Pelabuhn & LB3, dll) Manufaktur Kegiatan Pertambangan Kegiatan Migas Kegiatan Agroindustri Kegiatan Industri Kecil/Mengh
Instrumen yang digunakan didalam Pengawasan?
1. Memiliki SK Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi dari Instansi yang berwenang berkaitan dengan Dokumen Lngkungan (AMDAL / UKL UPL/SPPL dan DPL) 2. Implementasi RKL-RPL / UKL-UPL 3. Pelaporan pelaksanaan RKL RPL / UKL UPL
Ketaatan Terhadap Parameter
Ketaatan Terhadap Izin
Ketaaan Thd Titik Penaatan (Jumlah Outlet)
Persyaratan Teknis IPAL
Pelaporan Kualitas, Debit, Kap.Prod
Ketaaan Thd Titik Penaatan (Jumlah Outlet)
Pengendalian Pencemaran Air
Pemanfaatan Air Limbah
Pemenuhan BMAL (Data Sekunder dan Data Primer)
Pemanfaatan Air Limbah
III. Pengendalian Pencemaran Udara Titik Penaatan (cerobong emisi)
Parameter Emisi Udara Pembuangan Gas Melalui Cerobong
Pengendalian Pencemaran Udara PP No.41 / 99 Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak Kepdal No. 205/1996 Peraturan pelaksanaan (Kepmen/Permen LH)
Data Primer KLH
Pemenuhan BMEU Persyaratan Teknis Cerobong Pelaporan Manual / CEM
Pengelolaan Limbah B3
Penyimpanan & Pengumpulan
Pemanfaatan
Pengangkutan
Pengolahan
Penimbunan
Perizinan dari KLH / PEMDA
Hubungan antara Pengawasan dengan Penegakan Hukum
Pejabat Pengawas
Indikasi Pidana Hasil Pengawasan
Penyidikan
Indikasi Kerugian Lingkungan
Perdata
Pelanggaran Pasal 100 (1)
Sanksi Administratif
Dapat dilakukan sekaligus
Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan UU No. 32 Tahun 2009
Administrasi
Perdata
Pidana
1. ADMINISTRATIF (TEGURAN TERTULIS, PAKSAAN PEMERINTAH, PEMBEKUAN IZIN LINGK, PENCABUTAN IZIN LINGK.) 2. PERDATA (GANTI RUGI MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN DAN MELALUI PENGADILAN) 3. PIDANA - PENCEMARAN, PERUSAKAN, DUMPING LB3, TANPA IZIN LINGKUNGAN, DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL ATAU UKL-UPL)
UNSUR PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP ADALAH : 1.PENCEMARAN LINGKUNGAN (DARAT & LAUT) Adm (psl 100 (1&2), Perdata dan Pidana 2.PERUSAKAN LINGKUNGAN (DARAT & LAUT) perdata & pidana 3.TANPA IZIN LINGKUNGAN Pidana 4.TANPA DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL ATAU UKL-UPL) Pidana 5.DUMPING LIMBAH B3 pidana 6.PEJABAT PENGAWAS YG TDK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN TERJADI INSIDEN LINGKUNGAN pidana 7.MEMBERIKAN INFORMASI PALSU, MENYESATKAN, MENGHILANGKAN INFORMASI, MEMBERIKAN KETERANGAN YG TDK BENAR KAITAN DGN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM pidana 8. PENANGGUNGJAWAB USAHA YG TDK MELAKSANAKAN PAKSAAN PEMERINTAH pidana 9. MENGHALANG-HALANGI ATAU MENGGAGALKAN PELAKSANAAN TUGAS PPLH DAN/PPNS pidana
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ALAT BUKTI YG SAH DALAM TUNTUTAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (pasal 96 UU 32/2009
1. 2. 3. 4. 5. 6.
keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan
Delik Formil Tertentu dalam UU No. 32/2009 Tidak melaksanakan sanksi administrasi (Psl. 100 ayat (2))
Sanksi Administrasi
Pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (Psl. 100 ayat (2))
PIDANA & DENDA Psl. 100 ayat (1)
Penyidik Psl. 94 ayat (1)
Penyidik Polri
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup
PENCEMARAN LINGKUNGAN SENGAJA ATAU LALAI YG MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN, AIR DAN AIR LAUT - SENGAJA : PENJARA PALING SINGKAT 3 TH, PALING LAMA 10 TH DAN DENDA Rp. 3 M – 10 M; MENGAKIBATKAN LUKA DAN ATAU BAHAYA KESEHATAN (PENJARA 4 – 10 TH DAN DENDA Rp. 4 – 12 M); MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU MATI (PENJARA 5 – 15 TH DAN DENDA Rp. 5 – 15 M) LALAI : PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 3 TH; MENGAKIBATKAN LUKA DAN ATAU BAHAYA KESEHATAN (PENJARA 2– 6 TH DAN DENDA Rp. 2 – 6 M); MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU MATI (PENJARA 3 – 9 TH DAN DENDA Rp. 3– 9 M SETIAP ORANG YG MELANGGAR BM AIR LIMBAH, BM EMISI, BM GANGGUAN DIPIDANA DGN PENJARA PALING LAMA 3 TH DAN DENDA Rp.3 M CATATAN : TINDAK PIDANA PELANGGARAN BM HANYA DAPAT DIKENAKAN BILA SANKSI ADMINISTRATIF YG TELAH DIJATUHKAN TDK DIPATUHI ATAU PELANGGARAN DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI
PERUSAKAN LINGKUNGAN SENGAJA ATAU LALAI YG MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - SENGAJA : PENJARA PALING SINGKAT 3 TH, PALING LAMA 10 TH DAN DENDA Rp. 3 M – 10 M; MENGAKIBATKAN LUKA DAN ATAU BAHAYA KESEHATAN (PENJARA 4 – 10 TH DAN DENDA Rp. 4 – 12 M); MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU MATI (PENJARA 5 – 15 TH DAN DENDA Rp. 5 – 15 M) LALAI : PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 3 TH; MENGAKIBATKAN LUKA DAN ATAU BAHAYA KESEHATAN (PENJARA 2– 6 TH DAN DENDA Rp. 2 – 6 M); MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU MATI (PENJARA 3 – 9 TH DAN DENDA Rp. 3– 9 M MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN’, DIPIDANA DGN PENJARA PALING SINGKAT 3 TH & > 10 TH DAN DENDA Rp. 3-10 M)
IZIN LINGKUNGAN PIDANA IZIN LINGKUNGAN 1.PEJABAT YG MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN TANPA DILENGKAPI AMDAL atau UKL-UPL, DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 3 M (PSL 111 (1) 2.PEJABAT PEMBERI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YG MENERBITKAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TANPA DILENGKAPI DGN IZIN LINGKUNGAN, DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 3 M (PSL 111 (2)
PENGELOLAAN LIMBAH B3 1.TPS LB3, 2.TRANSPOR LIMBAH B3, 3.PEMANFAATAN LIMBAH B3 4.PENGOLAHAN LIMBAH B3 5.PENIMBUNAN LIMBAH B3 PSL 102 Setiap or yg melakukan pengelolaan LB3 tanpa izin, dipidana dgn pidana penjara paling singkat 1 th & paling lama 3 th dan denda paling sedikit Rp. 1 M dan paling banyak Rp. 3 M PSL 104 Setiap or yg melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dgn pidana penjara paling lama 3 th dan denda paling banyak Rp. 3 M.
Sampah Domestik
Kontaminasi Tumpahan Minyak
Limbah Cair
Emisi Udara
Penimbunan Sludge IPAL yang mengandung Logam Berat Krom (Cr) di kebun kelapa sawit
1. PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS KE TPS DOMESTIK 2. PEMANFAATAN LIMBAH B3 TANPA IZIN (INCENERATOR RS)
TRANSPOR LIMBAH B3
1. IZIN LINGKUNGAN TANPA AMDAL ATAU UKL-UPL 2. IZIN USAHA DAN ATAU KEGIATAN TANPA IZIN LINGKUNGAN
CONTOH LANGKAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
PENYELESAIAN HUKUM ADMINISTRATIF 1. HOTEL CLARION MAKASSAR 2. HOTEL ARYADUTA MAKASSAR 3. RS. UNHAS MAKASSAR 4. RS. GRESTELINA MAKASSAR 5. PT. KATINGAN TIMBER MAKASSAR 6. PT. KURNIA LUWUK SEJATI LUWUK BANGGAI 7. HOTEL SWISSBELT KENDARI 8. HOTEL ASTON AMBON 9. PT. SINERGI BERJAYA AMBON 10. PT. ANEKA SUMBER TATABAHARI AMBON
PENYELESAIAN HUKUM ADMINISTRATIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
HOTEL CLARION MAKASSAR HOTEL ARYADUTA MAKASSAR RS. UNHAS MAKASSAR RS. GRESTELINA MAKASSAR PT. KATINGAN TIMBER MAKASSAR PT. KURNIA LUWUK SEJATI LUWUK BANGGAI HOTEL SWISSBELT KENDARI HOTEL ASTON AMBON PT. SINERGI BERJAYA AMBON PT. ANEKA SUMBER TATABAHARI AMBON
PAKSAAN PEMERINTAH TIDAK DIINDAHKAN
PENEGAKAN PIDANA LINGKUNGAN
PENYELESAIAN SENGKETA (PERDATA)
TUNTUTAN PERDATA PT. BARAWAJA
PERTEMUAN DENGAN MASYARAKAT TERKENA DAMPAK
MASYARAKAT DEKAT LOKASI PT.BARAWAJA
PERSIDANGAN PT. BARAWAJA
LANGKAH PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN KAWASAN MANGROVE
Rona Awal Delta Bua-Bua Tahun 2006
Sketsa Ekosistem Mangrove Bua-Bua, Kepulauan Selayar, Sulsel
Perbedaan penutupan dan tingkat kerapatan mangrove delta Bua-Bua
Perbedaan penutupan dan tingkat kerapatan mangrove delta Bua-Bua
Status Mutu Laut untuk Air Laut Memenuhi BMAL
Status Mutu: Baik
Tidak Memenuhi BMAL
Status Mutu: Tercemar
Air Laut
Kawasan Perairan yang diukur kualitas air laut dan ditetap status mutunya adalah: • Pelabuhan • Wisata Bahari • Biota Laut (Mangrove, terumbu karang, padang lamun dll) 40
Status Mutu Laut untuk Lingkungan Laut
Lingkungan Laut
Memenuhi KBKL
Status Mutu: Baik
Tidak Memenuhi KBKL
Status Mutu: Rusak
Lingkungan Laut yang diukur tingkat kerusakannya dan ditetapkan status mutunya adalah: • Sempadan pantai dan sungai Mangrove; • Padang Lamun • Terumbu karang 41
PROSES PENANGANAN KASUS PERUSAKAN LINGKUNGAN DELTA BUA-BUA KAB.SELAYAR
Foto Sita Barang Bukti Sebagian Akar dan Batang Tanaman Mangrove yang rusak Dilakukan Oleh Penyidik Di Lokasi TKP Delta Bua-bua Kel. Benteng Utara Kec. Benteng Selayar
Foto Sita Barang Bukti Oleh Penyidik Alat Berat Excavator yang Digunakan untuk Merusak Tanaman Mangrove Di Lokasi TKP Delta Bua-bua Kel. Benteng Utara Kec. Benteng Selayar
Adminsitrasi persuratan 1. Surat perintah pulbaket 2. SPDP 3. Sprindik 4. Springas peninjauan dan pengukuran lapangan 5. Surat persetujuan sita kasus Bua-bua ke Pengadilan 6. Surat Perintah Penyitaan 7. Suarat Persetujuan Sita Barang Bukti (Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan) 8. Surat Lainnya 9. Surat Panggilan
Gelar perkara Menghadirkan unsur-unsur terkait, untuk menguatkan BAP Berkas perkara P21
Penitipan barang bukti barang SURAT PERINTAH PENITIPAN BARANG BUKTI
Melakukan Penitipan Barang Bukti ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana melakukan perbuatan perusakan mangrove di delta Bua-bua Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang diduga dilakukan oleh H. Ali Gandong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa 1 (satu) escavator Komatsu PC 200 warna kuning untuk disimpan dan disiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan.
Penyerahan tersangka dan barang bukti barang
Surat Perintah Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Melaksanakan tindakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kasus perusakan ekosistem hutan mangrove di delta Bua-bua Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Makassar, Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal :
8 Maret 2010 07/PDP/PPNS-LH/3/2010 Kepada Yth. : Biasa KEPALA KEJAKSAAN TINGGI 1 (satu) Bundel SULAWESI SELATAN Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan di
Makassar Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin, 8 Maret 2010 telah dimulai penyidikan tindak pidana melakukan perbuatan perusakan hutan mangrove di delta Bua-bua Kelurahan Bua-bua Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh H. Ali Gandong dan Muhammadong alias Ronal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1. Nama Tempat / Tanggal Lahir
: :
H. Ali Gandong
Agama
:
Islam
Pekerjaan
:
Pengusaha
Alamat 2. Nama Tempat / Tanggal Lahir
Sidenreng-Rappang / 14 Agustus 1944.
: : :
Jl. Arif Rahman Hakim Nomor 3 Makassar Muhammadong alias Ronal Pinrang / 15 Mei 1971.
Agama
:
Islam
Pekerjaan
:
Operator Excavator
Alamat : Dusun Baddo-Baddo RT.02, RW Desa Baji Mangai Kecamatan Mandai atas dugaan perusakan mangrove di delta bua-bua Kelurahan Bua-bua Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. 2. Rujukan : 1.Pasal 109 ayat (1) KUHAP. 2.Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.Laporan Kejadian No. : LK-05/PPNS-LH/02/2010, Tanggal 3 Februari 2010. 4.Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN. DIK-06/PPNS-LH/03/2010. 3. Demikian untuk menjadi maklum.
Pemberian keterangan saksi ahli dipangadilan
Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi & Maluku Kementerian Lingkungan Hidup, Tlp. 0411-555701, 555702, Fax. 0411-555703
