Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia
HUKUM RESPONSIF DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Henry Arianto Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
[email protected]
Abstract Existing law in Indonesia is still largely dominated by the Dutch colonial legal heritage through its products are now valid with various modifications, equipped with new laws to regulate the newly emerging field later. There is no denying that in the colonial period, the law is not used in a positive function, in the sense of being used for the purpose of the law itself that is to give justice but more accurately described as a colonial tool to strengthen its position and gain legitimacy in punishing the freedom fighters. Law became a sub system of the colonial system so that the law does not have autonomy. In this study the authors want to discuss about how responsive the legal relationship with law enforcement in Indonesia? The purpose of this study was to determine the relationship in the context of responsive law enforcement in Indonesia. The results of this study is expected to bring usability or theoretical contribution in terms of thinking; as a contribution to thought and effort to develop the science of law, particularly relating to the State Administration Law, Philosophy of Law, Legal Theory and Legal Politics. Practical Aspects; research is expected to contribute ideas and information to the general public about the philosophy of jurisprudence and the theory of science, especially in the field of administrative law and politics. The method used in conducting this research is normative juridical approach which focuses on the research literature or data is called secondary data Keywords: Responsive law, Enforce, Indonesia
bisa memecahkan dan memberikan solusi atas per-
Pendahuluan Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi ca-
soalan-persoalan dalam masyarakat, seperti korupsi
rut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang
di Indonesia ini. Selama ini, hukum hanya dipahami
termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan
sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu
bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata
menekankan pada aspek the legal system tanpa me-
sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya ber-
lihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan per-
laku bagi masyarakat kecil yang melakukan keja-
soalan-persoalan yang harus ditangani. Hukum iden-
hatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan be-
tik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan da-
sar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
ri penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman menge-
yang lazim disebut penjahat berkerah putih (white
nai hukum yang lebih menekankan pada aspek legi-
collar crime) sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal
timasi dari peraturan-peraturan itu sendiri.
ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat
Hukum yang ada di Indonesia sebagian be-
khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan
sar masih didominasi oleh hukum peninggalan kolo-
terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara
nial Belanda melalui produk-produknya yang seka-
tersebut.
rang masih berlaku dengan berbagai modifikasi, di-
Hukum yang ada dan digunakan pada saat
lengkapi dengan undang-undang baru untuk meng-
ini ternyata masih belum cukup untuk memberantas
atur bidang yang baru muncul kemudian. Tidak da-
korupsi di Indonesia. Padahal, hukum dituntut untuk
pat disangkal bahwa pada masa kolonial, hukum ti-
Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
115
Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia
dak digunakan dalam fungsinya yang positif, dalam
mengenai
fakta-fakta
pengertian tidak digunakan untuk tujuan hukum itu
mengenai pene-rapan rule of law di Indonesia,
sendiri yaitu memberi keadilan tetapi lebih tepat di-
dihubungkan
sebut sebagai alat penjajah untuk memperkuat po-
prakteknya.
dengan
disertai
dengan
teori-teori
analisis
hukum
dan
sisinya dan mendapatkan legitimasi dalam menghukum para pejuang kemerdekaan. Hukum menjadi
Pembahasan
sub sistem dari sistem penjajahan sehingga hukum
Konsep Hukum Responsif
tidak mempunyai otonomi. Hukum dalam tahap ini
Nonet dan Selznick, dalam bukunya berju-
menurut pandangan Nonet dan Selznick masih bera-
dul Law and Society in Transition, Toward Respon-
da dalam tahap hukum represif. (Agus Raharjo,
sive Law disimpulkan bahwa ada hubungan yang
2001)
signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara Dengan hal-hal yang telah penulis kemuka-
dengan hukum yang dianutnya. (Philippe Nonet,
kan tersebut, maka pada penelitian ini penulis ingin
2001) Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hu-
membahas mengenai, “Bagaimanakah kaitan hukum
kum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hu-
responsif dengan penegakkan hukum di Indonesia?”
kum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum di-
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk me-
gunakan hanya sekadar menunjang politik penguasa.
ngetahui hubungan hukum responsif dalam rangka
Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demo-
penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini
kratis, hukum terpisah secara diametral dari politik.
diharapkan dapat membawa kegunaan atau kontri-
Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik,
busi pemikiran:
akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari se-
1. Segi teoritis; sebagai sumbangsih pemikiran dan
buah bangsa.
upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hu-
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kalau kita
kum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum
melihat hubungan antara subsistem politik dengan
Administrasi Negara, Filsafat Hukum, Teori Hu-
subsistem hukum, akan tampak bahwa politik me-
kum dan juga Politik Hukum.
miliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga
2. Segi Praktis; penelitian ini diharapkan dapat
hukum selalu berada pada posisi yang lemah.
memberikan sumbangan pemikiran dan informa-
Mencerna pernyataan ini maka akan ditangkap suatu
si kepada masyarakat umum mengenai filsafat il-
perspektif bahwa dalam kenyataan empirik, politik
mu hukum dan teori ilmu hukum khususnya di
sangat menentukan bekerjanya hukum. (Satjipto,
bidang ketatanegaraan dan politik.
1985) Pengaruh politik dalam berhukum, berarti
Metode yang digunakan dalam melakukan
berlaku juga pada penegakan hukumnya, karakte-
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis
ristik produk-produk hukum, serta proses pembua-
normatif yang menitikberatkan penelitian pada data
tannya. Hal di atas dapat dilihat dalam fakta berhu-
kepustakaan atau yang disebut data sekunder. (Lili
kum sepanjang sejarah Indonesia, pelaksanaan fung-
Rasidi, 2003:8). Penelitian ini bersifat deskriptif,
si dan penegakkan hukum tidak selalu berjalan sei-
ka-rena
ring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini akan
116
bertujuan
untuk
memberi
gambaran
Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia
tampak jelas jika ukuran pembangunan hukum di
lam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi
Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum,
politik demikian menempatkan pemerintah lebih
maka pembangunan struktur hukum telah berjalan
berperan sebagai organisasi yang harus melak-
dengan baik dan stabil. Karena dari waktu ke waktu
sanakan kehendak masyarakatnya, yang diru-
produktifitas perundang-undangan mengalami pe-
muskan secara demokratis. Oleh karena itu ba-
ningkatan. Namun dari sisi yang lain, dari segi
dan perwakilan rakyat dan partai politik ber-
fungsi hukum telah terjadi kemerosotan. (Artidjo
fungsi secara proporsional dan lebih menen-
Alkotsar, 1986)
tukan dalam pembuatan kebijakan negara. Pers
Struktur hukum dapat berkembang dalam
terlibat dalam menjalankan fungsinya dengan
kondisi konfigurasi politik apapun dengan ditandai
bebas tanpa ancaman pembreidelan atau tinda-
keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi
kan kriminalisasi lainnya.
hukum sebagaimana tampak dalam Program Legis-
b. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi
lasi Nasional. Tetapi pelaksanaan fungsi atau pene-
politik yang menempatkan pemerintah pada po-
gakan fungsi hukum cenderung menjadi lemah. Se-
sisi yang sangat dominan dengan sifat yang in-
kalipun produk hukum yang dihasilkan jumlahnya
tervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan
secara kuantitatif meningkat, tetapi substansi dan
kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi
fungsi hukumnyapun tidak selalu meningkat atau
masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi
sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi
secara proporsional. Bahkan, dengan peran pe-
ketidak sinkronan antara struktur hukum dengan
merintah yang sangat dominan, badan perwa-
fungsi hukum sebagaimana disebut di atas disebab-
kilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi
kan oleh karena intervensi atau gangguan dari tin-
dengan baik dan lebih merupakan alat untuk
dakan-tindakan politik. Hukum kadang tidak (dapat)
justifikasi (rubber stamp) atas kehendak peme-
ditegakkan karena adanya intervensi kekuasaan
rintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan
politik.
dan senantiasa berada di bawah kontrol pemeKonsep konfigurasi politik demokratis dan/
rintah dalam bayang-banyang pembreidelan.
atau konsep otoriter ditentukan berdasarkan tiga
c. Produk hukum responsif atau otonom adalah
indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan lem-
karakter produk hukum yang mencerminkan pe-
baga perwakilan rakyat atau parlemen, dominasi pe-
menuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu
ranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan
maupun berbagai kelompok sosial, sehingga se-
konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi
cara relatif lebih mampu mencerminkan rasa
berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian
keadilan di dalam masyarakat. Proses normati-
fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hu-
fikasinya mengundang secara terbuka partisipasi
kum. Untuk selanjutnya pengertian secara konsep-
dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan
tual dirumuskan sebagai berikut:
peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen
a. Konfigurasi politik demokratis adalah konfi-
pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedang-
gurasi yang membuka ruang bagi partisipasi
kan rumusannya biasanya cukup diperinci se-
masyarakat untuk terlibat secara maksimal da-
hingga tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan
Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
117
Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia
dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan
politik otoriter. Hal ini dikarenakan Indonesia me-
visi penguasa/pemerintah secara sewenang-we-
nempatkan pemerintah pada posisi yang sangat do-
nang.
minan dengan sifat yang intervensionis dalam pe-
d. Produk hukum konservatif atau ortodoks
nentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga
adalah karakter produk hukum yang mencer-
potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi
minkan visi politik pemegang kekuasaan negara
dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, de-
yang sangat dominan, sehingga dalam proses
ngan peran pemerintah yang sangat dominan, badan
pembuatannya tidak akomodatif terhadap parti-
perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi
sipasi dan aspiasi masyarakat secara sungguh-
dengan baik dan lebih merupakan alat untuk jus-
sungguh. Prosedur pembuatan yang dilakukan
tifikasi (rubber stamp) atas kehendak pemerintah,
biasanya hanya bersifat formalitas. Di dalam
sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan se-
produk hukum yang demikian, biasanya hukum
nantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dalam
berjalan dengan sifat positivis instrumentalis
bayang-banyang pembreidelan, contohnya koran
atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelak-
Tempo dan Tabloid Bintang Indonesia yang dulu
sanaan ideologi dan program pemerintah. Ru-
pernah di breidel pemerintah era Soeharto.
musan materi hukumnya biasanya bersifat po-
Dengan demikian jelas terlihat bahwa hu-
kok-pokok saja sehingga dapat penguasa negara
kum
negara
yang
sekarang
diberlakukan
di
dapat menginterpretasikan menurut visi dan ke-
Indonesia sebenarnya lebih dekat kepada tipe hu-
hendaknya sendiri dengan berbagai peraturan
kum otonom, menurut Nonet dan Selznick, dimana
pelaksanaan. (Philippe Nonet, 2001)
dalam tipe hukum otonom sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum (rule of law) dan pe-
Bila dihubungkan dengan teori tersebut di
nafsiran aparat terhadap penegakan hukum dilaku-
atas, memang jelas terlihat bahwa memang ada
kan sesuai apa yang tersurat dalam peraturan-peratu-
hubungan yang signifikan antara sistem pemerinta-
ran hukum tersebut. Namun ada kalanya hukum
han sebuah negara dengan hukum yang dianutnya.
Indonesia juga dekat dengan tipe hukum represif
Sistem pemerintahan orde baru yang tersentralisir di
dimana peran orang-orang yang berkuasa secara
pusat, dimana semua pejabat pada zaman itu meng-
politik bisa mempengaruhi hukum sesuai dengan
kultuskan seorang individu, sehingga kalimat yang
apa yang mereka inginkan. Pembuatan hukum, yang
terkenal terucap dari para pejabat adalah “mohon
dipersempit dalam peraturan perundang-undangan
petunjuk bapak.” Menyebabkan secara tidak lang-
sama sekali tidak terpisah dari pengaruh politik.
sung pemerintahan pada saat itu berada dalam geng-
Akibatnya, selain tidak memenuhi rasa keadilan
gaman satu orang. Sistem Pemerintahan Orde Baru
masyarakat, keberadaan hukum tersebut juga men-
pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem
jadi ancaman bagi masyarakat.
pemerintahan Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpinnya.
Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum
Dimana bila melihat teori di atas, maka
yang ada di masyarakat, sebagai berikut:
Indonesia pada masa itu memiliki Konfigurasi 118
Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia
1. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif);
Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat.
2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu
Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa
menjinakkan represi dan melindungi integritas
penegakan hukum (modern) dijalankan oleh kompo-
dirinya (hukum otonom); dan
nen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku apara-
3. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon
tur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi
terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum
amat penting untuk disorot dalam proses penegakan
responsif). (Philipe Nonet, 2001)
hukum. Jika sekarang kita menyaksikan kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, hal
Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet
ini tidak aneh. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa
dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum res-
masyarakat kita belum benar-benar sadar hukum.
ponsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang
Karena hukum belum terinternalisasi dalam seluruh
langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum res-
perilaku masyarakat ketika mereka saling berin-
ponsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat
teraksi satu sama lain. Akan tetapi main hakim sen-
final dan tak dapat diganggu gugat. Teori hukum
diri bisa juga menjadi symbol perlawanan masya-
responsif adalah teori hukum yang memuat pan-
rakat terhadap tingkah aparat hukum yang korup
dangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum
yang senang melakukan KKN dalam menjalankan
merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif da-
tugasnya. Padahal aparat hukum harus mejadi con-
pat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan ke-
toh kepatuhan hukum bagi masyarakat yang mau
pentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak
dilayaninya. (Satjipto, 1996)
oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif
Berkaitan dengan konteks penegakan hu-
mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di
kum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan
dalam perspektif konsumen”. Dua ciri yang menon-
bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan
jol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergese-
setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya
ran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip
menjalankan Undang-undang, tetapi harus memiliki
dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai
kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules (logic &
tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hu-
rules), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bah-
kum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada
wa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup,
tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Da-
tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan
lam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasi-
ilmu-ilmu sosial.
kan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau
Ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak
dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah men-
yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai
cari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peratu-
dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa
ran dan kebijakan. Dalam model hukum responsif
membebaskan diri dari kungkungan hukum murni
ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap
yang kaku dan analitis. Sudah waktunya para aparat
doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi
penegak hukum mencari landasan diberlakukannya
yang baku dan tidak fleksibel. (Philipe Nonet, 2001)
keadilan sejati dari kenyataan-kenyataan sosial yang
Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
119
Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia
terjadi di masyarakat. Beberapa orang aparat pene-
keadilan. Karena itu, Bismar mengingatkan lagi, hu-
gak hukum di Indonesia sebenarnya pernah melaku-
kum hanyalah sarana. “Masa sarana kita pakai un-
kan terobosan-terobosan hukum ini, salah satunya
tuk menegakkan keadilan. Itu tidak bisa,” kata
adalah mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang
Bismar.
menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdak-
Bismar pernah menjatuhkan hukuman yang
wa berdasarkan hukum positif yang ada, kondisi
menggemparkan, ramai diperdebatkan publik. Saat
sosial, dan hati nurani.
itu (1976), ketika menjabat Ketua PN Jakarta Timur, Bismar menjatuhkan hukuman mati kepada terdak-
Penerapan Hukum Responsif oleh Hakim
wa Albert Togas. Dari situlah mencuat polemik ten-
Selama bergelut di dunia hukum, cap hakim
tang hukuman mati. Kasusnya, Albert Togas, karya-
kontroversial selalu dialamatkan kepada Bismar,
wan PT Bogasari yang di PHK, membunuh Nurdin
karena selalu tampil berbeda di garda terdepan jalan
Kotto, staf ahli perusahaan tersebut. Padahal selama
lurus untuk memperjuangkan tegaknya keadilan. Si-
menganggur, Albert ditolong oleh Nurdin. Namun
kapnya yang tak mau kompromi di dalam mene-
Albert membunuh Nurdin secara keji. Mayatnya
gakkan keadilan acapkali mendapat reaksi keras da-
dipotong-potong, dagingnya dicincang, dicuci ber-
ri kalangan praktisi hukum. Bismar memegang prin-
sih, lantas dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu,
sip: “Keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada
potongan mayatnya dibuang ke sebuah kali di Tan-
hukum. Hukum hanyalah sarana untuk menegakkan
jung Priok. Albert membalas air susu dengan air tu-
keadilan.
ba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. “Kekejaman
Bagi Bismar keadilan hanya bisa ditemukan
itulah yang saya tidak ragu menjatuhkan hukuman
dalam hati nurani hakim. Kalau seorang hakim me-
mati,” kata Bismar. Namun Bismar, atas putusan-
miliki nurani keadilan, maka dia akan mampu me-
nya, menerima serangan bertubi-tubi dari orang-
lahirkan keputusan yang adil. Bismar memberi con-
orang yang menentang hukuman mati. Dia dicap ti-
toh; ada seorang ayah, didakwa mencuri, tetapi dia
dak Pancasilais karena dituding menjatuhkan huku-
melakukan itu untuk memberi makan anak-anaknya
man yang tidak patut dilakukan oleh seorang hakim,
yang menangis kelaparan. “Apakah dia bersalah?
merampas nyawa orang. Sedangkan yang berhak
Dia memang bersalah karena telah mencuri.” Tetapi
melakukan itu hanya Tuhan. Bismar punya alasan
kalau dilihat dari motifnya: “demi menghidupi
sendiri, boleh saja berbeda pendapat. Tetapi, sebagai
anak-anaknya”, yang haram saja susah diperoleh
seorang muslim, “saya katakan, hukuman mati itu
apalagi yang halal. Kata Bismar, si ayah tersebut bi-
sah-sah saja. Sebab, ada ayat membenarkan huku-
sa dibebaskan dari hukuman. Tetapi kebanyakan ha-
man mati.”
kim tidak melakukannya. Mereka memandang seca-
Juga putusan kontroversi lainnya menyang-
ra apriori, “mencuri adalah perbuatan melawan hu-
kut kasus pemerkosaan yang menimpa keluarga
kum, tidak peduli apapun alasannya.”
Acan di Bekasi. Bismar mengusulkan agar hakim
Menurut Bismar, masih banyak putusan ha-
yang mengadili kasus itu menjatuhkan hukuman
kim yang belum melegakan masyarakat. Persoalan-
mati kepada pata pelakunya yang lebih keji dari
nya, mereka tidak konsekuen dengan konsep
binatang. Menurut Bismar ketentuan hukum positif
120
Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia
yang maksimal menjatuhkan hukuman 12 tahun
hingga pukul 23.00 WIB setiap hari. Meski men-
penjara bagi terdakwa kasus pemerkosaan terlalu ri-
jabat Jaksa Agung hanya 1,5 bulan, tetapi Lopa ber-
ngan. Kata Bismar: “Kalau dalihnya tidak Panca-
hasil menggerakkan Kejaksaan Agung dalam me-
silais, Pancasila yang mana” Pancasila sejatinya se-
nuntaskan perkara-perkara korupsi dah mencatat
suai dengan iman Islam. Berbeda dengan umat Kris-
deretan panjang konglomerat dan pejabat yang di-
tiani yang Kitab Perjanjian Baru-nya tidak membo-
duga terlibat KKN untuk diseret ke pengadilan.
lehkan hukuman mati. Tapi dalam Kitab Perjanjian
Ketegasan dan keberaniannya jadi momok bagi para
Lama hukuman mati dibolehkan. Jadi, sebetulnya
koruptor kakap dan teladan bagi orang-orang yang
tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kepu-
berani melawan arus kebobrokan.
tusan kontroversial lain, hukuman pidana bagi pe-
Namun, setelah Lopa tidak ada lagi adakah
ngedar ganja ketika dia menjabat Ketua Pengadilan
jaksa yang berani mengikuti jekaknya. Tampaknya,
Tinggi di Medan. Seorang terdakwa yang dituntut
hingga saat ini harapan itu sepertinya jauh panggang
jaksa 10 bulan penjara, Bismar melipatgandakan
dari api. Yang banyak terjadi adalah laporan jaksa-
menjadi 10 tahun. Yang 15 bulan menjadi 15 tahun.
jaksa nakal yang sering memeras para tersangka, baik dalam kasus pidana umum maupun korupsi.
Penerapan Hukum Responsif oleh Jaksa
Dugaan pemerasan yang dilakukan tiga oknum dari
Almarhum Lopa, dikenal sebagai jaksa
Kejari Calang dalam kasus bantuan bibit sapi
yang hampir tidak punya rasa takut, kecuali kepada
brahman cros adalah bukti betapa sulitnya mencari
Allah Swt. Sepanjang kariemya di kejaksaan, Lopa
sosok jaksa seperti Baharuddin Lopa. Bukan tidak
pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di
mungkin, sosok jaksa seperti Lopa hanya ada sekali
Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, serta
sepanjang Indonesia ini masih ada.
Sulawesi Selatan. Ia juga pernah mengepalai Pus-
Sebab, tanda-tanda ke arah perbaikan moral
diklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Begitu men-
jaksa semakin hari bukannya semakin semakin baik,
jabat
Marzuki
melainkan semakin redup. Kasus terakhir untuk
Darusman, Lopa langsung bekerja keras memberan-
tingkat nasional adalah bagaimana publik menyak-
tas korupsi. Lopa memburu Sjamsul Nursalim yang
sikan keterlibatan jaksa dalam kasus penanganan
sedang dirawat di Jepang dan Prajogo Pangestu
korupsi Gayus Tambunan, hingga Sirus Sinaga Cs
yang dirawat di Singapura agar segera pulang ke
yang menangani kasus itu dicopot dari jabatannya.
Jakarta.
Untuk itu, kita berharap jual beli perkara oleh jaksa
Jaksa
Lopa
Agung,
juga
menggantikan
memutuskan
mencekal
nakal jangan terulang lagi. Sebab, publik akan sa-
Marimutu Sinivasan. Lopa juga yang menyidik keterlibatan
ngat kecewa ketika pagar yang dibuatnya untuk me-
Arifin Panigoro, Akbar Tandjung, dan Nurdin Halid
lindungi tanaman, tetapi justru ia pula yang me-
dalam kasus korupsi. Gebrakan Lopa itu sempat di-
makannya.
nilai bernuansa politik oleh berbagai kalangan, tetapi Lopa tidak mundur. Lopa bertekad melanjutkan
Penerapan Hukum Responsif oleh Advokat
penyidikan, kecuali ia tidak lagi menjabat Jaksa
Yap Thiam Hien dikenal sebagai seorang
Agung. Lopa bersama staf ahlinya biasa bekerja
advokat teladan yang mencerminkan prinsip dan
Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
121
Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia
idealisme seorang penegak hukum yang ideal. Se-
mereka dirikan dan sekaligus mewakili Amnesty
orang pejuang hak asasi manusia yang gigih mem-
Internasional di Indonesia, meminta supaya para ta-
perjuangkan hak-hak kaum terpinggir dan mino-
pol PKI dibebaskan.
ritas. Ia sosok advokat yang menjadi teladan dan
Ia juga membela Soebandrio, bekas perdana
sumber inspirasi bagi para penegak hukum generasi
menteri, yang menjadi sasaran cacian massa pada
sesudahnya. Sebagai advokat, ia tidak pernah memi-
awal Orde Baru itu. Pembelaan Yap yang serius dan
lih-milih klien untuk dibela. Sejak aktif sebagai ad-
teliti kepada Soebandrio itu sempat membuat ha-
vokat tahun 1948, ia selalu melayani kepentingan
kim-hakim militer di Mahmilub (Mahkamah Militer
masyarakat dari semua lapisan tanpa kenal lelah.
Luar Biasa) bingung, heran dan jengkel.Yap juga
Hampir setiap perkara yang ditanganinya sarat de-
seorang tokoh yang antikorupsi. Ia bahkan sempat
ngan isu-isu yang bersangkutan dengan hak asasi
ditahan selama seminggu pada tahun 1968 sebagai
manusia, prinsip-prinsip negara hukum dan kea-
akibat kegigihannya menentang korupsi di lembaga
dilan. Ia tak pernah takut berhadapan dengan kekua-
pemerintah.
saan walaupun risikonya bisa menyulitkan dirinya, ditahan dan dipenjara.
Pada Peristiwa Malari (Lima Belas Januari) 1974, Yap juga tampil teguh memosisikan diri
Sering kali ia membela klien yang sebe-
membela para aktivis berhadapan dengan kekuasaan
lumnya telah ditolak advokat lain karena miskin
yang otoriter. Ia pun ditahan tanpa proses peradilan.
atau unsur politik dan mengenai kepentingan pe-
Ia dianggap menghasut mahasiswa melakukan demo
merintah. Pada era Orde Baru itu, kerap kali para
besar-besaran. Begitu pula ketika terjadi Peristiwa
advokat menghindari membela kepentingan rakyat
Tanjung Priok pada 1984, Yap maju ke depan mem-
yang tertindas. Tetapi, Yap tetap teguh pada prinsip,
bela para tersangka.
ia berani dengan segala konsekuensinya membeli kepentingan para wong cilik. Contohnya, ia pernah
Kesimpulan
membela pedagang di Pasar Senen yang tempat usa-
Apa yang telah dilakukan oleh Bismar
hanya tergusur oleh pemilik gedung. Pada era Bung
Siregar, Baharuddin Lopa, dan Yap Thiam Hien
Karno, Yap (panggilan akrabnya) menulis artikel
adalah sesuai dengan pola hukum responsif. Hukum
yang mengimbau presiden agar membebaskan
responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum
sejumlah tahanan politik, seperti Mohammad Natsir,
tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalan-
Mohammad
kan hukum tidak hanya menjalankan undang-un-
Roem,
Mochtar
Lubis,
Subadio,
Syahrir, dan Princen.
dang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum
Begitu pula ketika terjadinya G-30-S/PKI,
tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada
Yap, yang dikenal sebagai pribadi yang antiko-
logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan
munis, juga berani membela para tersangka G-30-
jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan
S/PKI seperti Latief, Asep Suryawan, dan Oei Tjoe
hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial, il-
Tat. Yap bersama Aisyah Aminy, Dr Halim,
mu-ilmu agama dan ilmu-ilmu budaya.
Wiratmo Sukito, dan Dr Tambunan yang tergabung
Pilihan untuk menegakkan supremasi hu-
dalam Lembaga Hak-hak Asasi Manusia yang
kum kini semua berpulang kepada pemerintah itu
122
Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia
sendiri dan para penegak hukumnya. Apakah
Arbi Sanit, “Politik sebagai Sumberdaya Hukum,
Indonesia akan tetap menonjolkan kepartaian, lem-
Telaah Mengenai Dampak Tingkah Laku
baga parlemen dan dominasi dari eksekutif, seba-
Politik Elit dan Massa terhadap Kekuatan
gaimana konsep hukum otoriter, atau beralih kepada
Hukum
konsep hukum responsif. Dimana hukum ditegak-
Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed.).
kan bukan saja hanya menjalankan undang-undang
Pembangunan Hukum dalam Perspektif
tetapi harus ada kepekaan sosial. Karena faktanya,
Nasional, LBH Yogyakarta dan Rajawali
masih banyak penegak hukum yang mengedepan-
Jakarta, 1986.
di
Indonesia”,
dalam
Artidjo
kan “rules” saja, tidak kepada “logic”-nya. Seperti
Djatmiko, ”Pengaruh Konfiguasi Politik Terhadap
halnya kasus 10 anak yang ditangkap di bandara
Karakter Produk Hukum”, Makalah Kuliah,
Soekarno Hatta dengan tuduhan bermain judi atau-
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
pun kasus Raju serta kasus Prita Mulya Sari, yang
Lili Rasidi, ”Rancangan Panduan dan Penyusunan
sempat menarik perhatian publik. Nampak sekali
Tesis
bahwa hukum ditegakkan benar-benar mengedepan-
Pascasarjana
kan “rules” tidak kepada “logika”.
Bandung, 2004.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaitan hukum responsif dengan penegakkan
dan
Disertasi Ilmu
pada
Program
Hukum
Unpad”,
Miriam Budiardjo, ”Dasar-dasar Ilmu Politik”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
hukum di Indonesia sangat erat kaitannya. Bila pe-
Philippe Nonet and Philip Selznick, “Law and So-
negakkan hukum di Indonesia ingin segera diwu-
ciety Transtition: Toward Responsive Law”,
judkan, nampaknya konsep hukum responsif akan
dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 2”,
jauh lebih baik ketimbang menggunakan konsep
Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum,
hukum represif dan konsep hukum otonom.
Program Pascasarjana FH UIEU, Jakarta, 2001. Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Citra Aditya
Daftar Pustaka Abdul Halim Syahran, ”Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum”, Makalah Kuliah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009. Agus Raharjo, ”Fleksibilitas Hukum (Sikap Hukum Menghadapi
Perkembangan
Bakti, Bandung, 1996. ------------, ”Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional”, Sinar Baru, Bandung, 1985.
Jaman)”.
Jurnal Kosmik Hukum, Volume 1 Nomor 1, April 2001.
Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
123