PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BADUNG

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BADUNG

ANAK AGUNG KETUT ANDHY DHARMA LAKSANA NIM. 1203005307

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016

i

SKRIPSI




ii

SKRIPSI


Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana



iii

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 28 APRIL 2016

iv

SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 24 JUNI 2016

Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 1704/UN14.1.11.1/PP.05.02/2016

v

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Akhirnya skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BADUNG” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai rangkaian kegiatan akademis lainnya guna untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ide awal dari penulisan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

PENGENDALIAN

DAN

PENGAWASAN

BERALKOHOL DI KABUPATEN BADUNG”

MINUMAN

adalah karena minuman

beralkohol menjadi factor yang berpengaruh terhadap kesehatan, angka kecelakaan dan meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena itu menarik minat penulis untuk membahas dan meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Badung. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan serta bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatn ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : vi

1.

Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

2.

Bapak Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana.

3.

Ibu Dr. Ni Ketut Sri Utari SH., MH., sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.

4.

Bapak Dr. I Gede Yusa, SH., MH., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.

5.

Bapak I Ketut Sudiarta SH., MH sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan arahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

6.

Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH., M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah membantu memberikan petunjuk maupun membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.

7.

Nengah Suharta, SH., MH, sebagai Pembimbing II yang telah membantu memberikan petunjuk maupun membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.

8.

Bapak I Ketut Suardita, SH., MH., sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah menyetujui skripsi saya ini.

9.

Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah mendidik, membimbing, memberikan pengajaran dan

vii

membekali ilmu pengetahuan serta pengalaman yang berguna selama penulis mengikuti perkuliahan. 10.

Bapak Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta segenap staff dan jajarannya, yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan dan keperluan administrasi selama mengikuti perkuliahan.

11.

Kepada orang tua penulis, Ayah I Gusti Made Suartika, dan Ibu I Wayan Candri serta Kakak Anak Agung Putu Raka Yuni Puspitasari dan Anak Agung Made Yulia Permatasari, yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan baik moril maupun materiil selama mengikuti perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.

12.

Kepada sabahat penulis, I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra, Bayu Nata, Raka Wiratma, Reza Aditya, Yoga Pratama dan yang spesial Edes Meranggi yang telah membantu penulis baik memberikan dorongan, semangat dan pengalaman yang tak akan terlupakan selama mengikuti perkulihan hingga penyusunan skripsi ini.

13.

Kepada kawan- kawan seperjuangan penulis ( Rudy Priyatna, Antoni Giri, Ogek Kar, Gung Manu, Rika Rahim, Wah Tirta, Dea Ranti, Dobi Suandika, Cindy Lonanza, Rai Widiatmika, Gardita, Alex, Andy, Kharisma, Reza Swandira, Karina dan Permana Putra) dan seluruh teman-teman

angkatan

Tahun

2012

yang

telah

memberikan

pengalaman yang tak terlupakan, bantuan, dukungan, doa kepada

viii

penulis

baik

selama

mengikuti

perkuliahan

maupun

dalam

penyusunan skripsi. 14.

Seluruh Pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, mendukung dan mendoakan penulis selama mengikuti proses perkulihan dan penyusunan skripsi.

Akhirnya semoga budi baik dari Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah diberikan akan mendapatkan imbalan yang sesuai dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini maih jauh dari sempurna, baik dari penyajiannya maupun dalam penyusunannya, seperti ungkapan pepatah yang mengatakan “tiada gading yang tidak retak”. Hal ini semata-mata karena kemampuan dan pengetahun penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati senantiasa mengharapkan bantuan serta masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun yang diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik sebagai bahan bacaan maupun pengetahuan bagi kita semua. OM Shanti, Shanti, Shanti, OM

Denpasar, 28 April 2016

Penulis

ix

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .................................................................................i HALAMAN SAMPUL DALAM .............................................................................ii HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ....................................iii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................iv LEMBARAN PENGESAHAN ..................................................................................v KATA PENGANTAR ..............................................................................................vi HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................x DAFTAR ISI .............................................................................................................xi ABSTRAK ................................................................................................................xiv ABSTRACK .............................................................................................................xv BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Masalah ....................................................................1

1.2

Rumusan Masalah .............................................................................10

1.3

Ruang Lingkup Masalah ....................................................................10

1.4

Orisinalitas Penelitian ........................................................................11

1.5

Tujuan Penelitian ...............................................................................15 1.5.1 Tujuan Umum ........................................................................15 1.5.2 Tujuan Khusus .......................................................................15

1.6

Manfaat Penelitian .............................................................................15 1.6.1 Manfaat Teoritis......................................................................15 1.6.2 Manfaat Praktis .......................................................................16

xi

1.7

Landasan Teoritis ..............................................................................17

1.8

Metode Penelitian ..............................................................................25 1.8.1 Jenis Penelitian ......................................................................25 1.8.2 Jenis Pendekatan ....................................................................26 1.8.3 Sifat Penelitian .......................................................................27 1.8.4 Data dan Sumber ....................................................................27 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data ....................................................29 1.8.6 Teknik Penentuan Sample Penelitian .....................................30 1.8.7 Pengolahan dan Analisis Data ...............................................31

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEGENDALIAN

DAN

PENGAWASAN

MINUMAN

BERALKOHOL 2.1

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum ...................................32 2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum ...............................................32 2.1.2 Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi....................36

2.2

Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol ................................38 2.2.1 Pengertian Minuman Beralkohol ...........................................38 2.2.2 Dampak Minuman Beralkohol ..............................................40 2.2.3 Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ...................45

2.3

Tinjauan

Umum

Tentang

Pengendalian

dan

Pengawasan Minuman Beralkohol ....................................................47

xii

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BADUNG

BAB

3.1

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol........51

3.2

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol .........63

IV

HAMBATAN-HAMBATAN

PEMERINTAH

DALAM

PENGENDALIAN

DAN

YANG

DIHADAPI

OLEH

PENEGAKAN

TERHADAP

PENGAWASAN

MINUMAN

BERALKOHOL DI KABUPATEN BADUNG 4.1

Hambatan Yuridis ..............................................................................71

4.2

Hambatan Non Yuridis ......................................................................74

BAB V PENUTUP 5.1

Kesimpulan ........................................................................................84

5.2

Saran ..................................................................................................86

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR INFORMAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

ABSTRAK Minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat mengakibatkan banyak kerugian, diantaranya merugikan kesehatan, meningkatkan angka kecelakaan dan meningkatkan angka kriminalitas. Oleh karena itu dampak dari minuman beralkohol tidak lepas dari peredaran minuman beralkohol tersebut, peredaran minuman beralkohol tidak terlepas dari peran Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terhadap minuman beralkohol tersebut. Adapun peranan dari Pemerintah berupa pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol guna penegakan hukum terhadap minuman beralkohol. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitian hukum empiris, dimana pada awalnya akan diteliti yaitu data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundangundangan (The Statue Approach )dan pendekatan fakta (The Fact Approach ). Sumber data dalam skripsi ini dilakukan dengan dua data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber di lapangan yang meliputi pengumpulan data data terkait dan wawancara. Adapun yang dapat disimpulkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Badung dilakukan dengan upaya prefentif dan upaya represif. Adapun upaya prefentif yang dilakukan Pemerintah terhadap minuman beralkohol, dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadadu berperan dalam mengeluarkan izin baik SKPL-A maupun SIUP-MB, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian berperan dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, Dinas Kesehatan berperan sebgai pembina dalam penyuluhan maupun pembinaan terhadap peredaran minuman beralkohol. Sedangkan upaya represif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung berperan sebagai penindak dalam terjadinya pelanggaran terhadap minuman beralkhol tersebut. 2) Hambatanhambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Badung dipengarui oleh faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasiltas pendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan, Minuman Beralkohol

xiv

ABSTACT Alcoholic drink is drink that emerged of helath, increase traffic accident, and criminality. So that, the influence of alcoholic drink is related of circulate of it. The significant role of government are command and control the due process of law. This paper is used empiric legal research the employs primary and secondary information and also employs statue and factual approach. Primary information was found direct from first source and secondary information was found not direct from informan by interview. As can be inferred in this thesis is as follows: 1) Due process of law in Badung regency still weak because many merchant have no SKPL-A and SIUPMB permission and the location of selling still break the Regulation of Badung Regency of 2015 Number 38 abaut other, command, and control alcoholic drink. 2) Due process of law implemented by preventive and repressive system. Preventive system was through by socialization and control, then repressive system was through by give punishment to rule breaker. The obstacle of due process of law are yuridis (there is an applicable rule) and non yuridis (less the personel control and legal cultre of society still weak. Keywords: Law Enforcement, Control and Monitoring, Alcoholic

xv

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BADUNG

Recommend Documents