BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, diperlukan
transparan, adanya
akuntabel,
tahapan,
tata
efisien cara
dan
efektif,
penyusunan,
pengendalian dan evaluasi terhadap Program dan kegiatan berdasarkan fungsi dan kewenangan yang diserahkan. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui Partisipasi Masyarakat terhadap program kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan agar demokratisasi, transparansi,akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan
tahapan,
tata
cara
penyusunan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk : 1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program; 3. Menyelaraskan
perencanaan
program
dan
panganggaraan; 4. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; 5. Terwujudnya
penilaian
kinerja
dan
kebijakan
yang
terukur,perencanaan, dan pelaksanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektifitas perencanaan. Untuk mewujudkan visi daerah 20 (dua puluh) tahun depan dan keterkaitan program pembangunan di kabupaten, provinsi dan nasional, maka RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 telah disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Sijunjung
Jangka
Tahun
Panjang
2011-2025
Daerah (RPJPD) Kabupaten dan
mensinkronkan
program
pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2011-2015 ini berawal dari adanya 8 (delapan) isu-isi strategis dan dirumuskan menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Sijunjung , isu-isu tersebut adalah :
1. Relatif tingginya angka kemiskinan . 2. Masih kurangnya kualitas SDM. 3. Kurangnya mutu dan jangkauan layanan masyarakat. 4. Keterbatasan infrastruktur dan prasarana dasar 5. Terjadinya kerusakan lingkungan 6. Kecendrungan
berkurangnya
moral
dan
kehidupan
beragama masyarakat 7. Keterbatasan keuangan daerah 8. Adanya kecendrungan menipisnya tatanan adat istiadat masyarakat Dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan
Jangka
Kabupaten Sijunjung akan
Menengah
dijadikan dasar
Daerah
(RPJMD)
dalam
menyusun
Rencana Strategis Kantor Camat Kamang Baru Tahun 2011-2015 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata
cara
penyusunan,
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 7. Peraturan daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 9. Peraturan Daerah Nomor
7 tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. 1.3. Maksud Dan Tujuan 1.3.1.
Maksud
Maksud menyusun Rencana Strategis Kantor Camat Kamang Baru tahun 2011 – 2015 adalah sebagai acuan dan pedoman kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Kamang Baru di Kabupaten Sijunjung dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kamang Baru khususnya dan Kabupaten Sijunjung khususnya.
1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra ini adalah : 1. Menjamin
adanya
konsistensi
perencanaan,
pemilihan
program dan kegiatan prioritas kantor Camat kamang Baru 2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif dengan stake holders. 3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Kantor Camat kamang Baru secara berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra 2011 – 2015 Kantor camat kamang Baru disusun sebagai berikut : BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 2.1
Identifikasi
permasalahan
berdasarkan
tugas
dan
fungsi pelayanan SKPD 2.2
Telaahan Visi, Misi dan sasaran Pembangunan RPJMD
2.3
Penetapan Isu-Isu Strategis
BAB IV Visi,Misi, Tujuan, Dan Sasaran , Strategi Dan Kebijakan
BAB
4.1
Visi dan Misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3
Strategi dan Kebijakan
V
Rencana
Program,
Kegiatan,
Indikator
Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif. BAB VI PENUTUP
Kinerja,
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat dan dibantu oleh satu Sekretaris dan Empat Kepala Seksi, dan Dua Kasubag. Camat memimpin
selaku
unsur
penyelenggaraan
mempunyai
Pemerintahan,
Ekonomi
dan
Rakyat
dan
Sosial
pemberdayaan
yang bertanggung jawab langsung kepada
melalui
Sekretaris
Kesejahteraan
tugas
Pembangunan,
Bupati
dan
pimpinan
Daerah
Kabupaten.
Untuk
melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan pembinaan
tugas-tugas
keamanan,
agraria,
pemerintahan politik,
umum,
ketertiban
dan
ketentraman masyarakat. 2. Pembinaan Pemerintahan Nagari. 3. Pembinaan dan Pengembangan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi, distribusi, lingkungan hidup dan swadaya masyarakat.
4. Penyusunan program pembinaan administrasi ketata usahaan dan rumah tangga. 5. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan wilayah kecamatan.
Untuk
menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsi
tersebut
Pemerintahan Kecamatan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :
1. Sekretaris Kecamatan Sekretaris pelayanan
Kecamatan
Kepada
seluruh
mempunyai satuan
tugas
Organisasi
memberikan
dalam
lingkup
Kecamatan yang meliputi urusan Umum, Kepegawaian , Keuangan , perencanaan dan pelaporan. Untuk
menyelenggarakan
tugas
tersebut
Sekretaris
Kecamatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan urusan Umum yang meliputi tata usaha, kearsipan , Perlengkapan dan Rumah tangga. b. Penyelenggaraan
urusan
keuangan
yang
meliputi
perencanaan anggaran pembukuan dan fungsinya. c. Pengkoordinasian perencanaan dan program evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kepegawaian d. Melaksanaan pembinaan di bidang tata usaha , kearsipan dan Pemerintahan Nagari e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Camat. 2. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan
,
pelaksanaan,
pelayanan,
evaluasi
dan
pelaporan
dibidang
Pemerintahan dan Kependudukan. Untuk
melasanakan
tugas
tersebut
seksi
Pemerintahan
penyelenggaraan
kegiatan
mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan
pemerintahan dan kependudukan dikecamatan. b. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
prasarana
dan
fasilitas pelayanan umum di Kecamatan. c. Pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Bidang Pemerintahan dan Kependudukan. d. Mengkordinasikan
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum. e. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan dan Kependudukan f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Camat.
3. Seksi Pemberdayaan Kepala Seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat mempunyai
tugas
membantu
Camat
menyiapkan
bahan
perumusan kebijakan , pelaksanaan , pelayanan , evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya , seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
Pemberdayaan Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakaan Partisipasi Masyarakat. b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan. c. Melakukan
Pembinaan
dan
Pengawasan
terhadap
leseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang
mempunyai
program
kerja
dan
kegiatan
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah kerja Kecamatan. d. Melaksanakan
evaluasi
terhadap
berbagai
kegiatan
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat. e. Melaksanakan tugas – tugas lain di bidang Pemberdayaan Masyarakat
sesuai
dengan
Peraturan
Perundang
–
Undangan dan f. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Camat. 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kepala Seksi perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan , pelayanan , dan pelaporan di bidang perekonomian dan pembangunan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya , Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menfasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan
pembangunan di wilayah Kecamatan ; b.
Menfasilitasi pengembangan perekonomian Nagari ;
c. Mengkoordinasikan , pembinaan dan pengawasan serta Pelaporan
langkah
penanggulangan
terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan ; d. Pembinaan
dan
pengembangan
serta
pemantauan
kegiatan perindustrian , perdagangaan , pertambangan serta kepariwisataan , perkoperasian , usaha kecil , menengah ( UKM ) dan golongan ekonomi lemah , peternakan , perkebunan , dan perikanan serta kehutanan ; e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka
menunjang
keberhasilan
program
produksi
pertanian ; f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;
5. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Seksi Sosal dan Kesejahteraan pelaksana Kecamatan
di
bidang Seksi Sosial dan Kesejahteraan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan
kebijakan,pelaksanaan evaluasi,
dan pelaporan usrusan Seksi Sosal dan Kesejahteraan Untuk
melaksanakan
tugas
tersebut
Seksi
Sosal
dan
Kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Fasilitasi kegiatan Organisai Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) b. Pembinaan Lembaga Adat dan Suku erasing c. Fasilitasi penyelenggaraan sarana kesehatan d. Penyelengaraan Keluarga Berencana e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program Kesehatan masyarakat 6. Subag Umum dan Kepegawaian
Kepala Seksi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan , ketatalaksanaan , kepegawaian dan organisasi
,
humas
,
protokol
serta
urusan
rumah
tangga
Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya , Seksi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
f. Mengendalikan Surat masuk dan surat keluar ; g. Melaksanakan pengendalian adminisantrasi barang dan perlengkapan ; h. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan ; i. Mempersiapkan
bahan
pelaksanaan
pengadaan
,
penyaluran , pemakaian , penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan ; j. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan , penyaluran , pemakaian , penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan ; k. Menyiapkan
administrasi
pengaturan
urusan
rumah
tangga , keamanam kantor dan lingkungan serta kantor ; l. Mengatur
pelaksanaan
penggunaan
dan
pemakaian
barang iventaris dan perlengkapan kantor ; m. Membuat rancangan dan program Sub bagian Umum dan Kepegawaian ; n. Melaksanakam tugas – tugas keprotokolan ; o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang di tetapkan ; p. Menyiapkan bahan pembuatan DP3 setiap pegawai ; q. Mempertaggungjawabkan
kegiatan
Subag
yang
telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
r. Mengumpulkan
,
mengola
,
menyiapkan
data
kepegawaian ; s. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai ; t. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat , gaji berkala pegawai ; u. Mempersiapkan
bahan
mutasi
dan
pemberhentian
,
teguran pelenggaraan disiplin , dan surat cuti pegawai ; v. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai ; w. Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai ; x. Mengkoordinir kehadiran pegawai ; y. Membuat
laporan
kepegawaian
dan
Daftar
Urut
Kepangkatan Pegawai ( DUK ) ; z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan dan aa. Kasubag Umum dan Kepegawaian bertanggung
jawab
pada Sekcam;
7. Subag Perencanaan dan Keuangan Kepala Subag bagian perncanaan dan Keuangan
tugas
urusan ketatausahaan kepegawaian dan Perencanaan. Dalam
melaksanakan
tugas
pokoknya
,
Subag
bagian
perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan keuangan dan perencanaan,b. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan urusan tugas dinas,c. Menyiapkan bahan perencanaan dan program d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan keuangan dan perencanaan,e. Membuat rencana keuangan dan program kerja,f. Melaksanakan
koordinasi
dengan
bidang
lain
di
lingkungan kecamatan,g. Melaksanakan dan menyimpan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan peraturan yang berlaku,h. Melaksanakan piñata usahaan tugas Sub bagian keuangan dan perencanaan,i. Menyiapkan bahan dan penyusunan Laporan dan,j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,2.2. Sumber Daya SKPD Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Camat Kamang Baru didukung oleh Sumber Daya Aparatur dan Peralatan Kerja Kantor . 2.2.1. Sumber Daya Aparatur Jumlah staf pendukung Kantor Camat kamang Baru Tahun 2011 sebanyak 24 orang yang terdiri atas : 19 PNS ( 14 orang
PNS kantor Camat, 4 orang PNS Sekretaris Nagari 1 orang Walinagari ) 3 orang pegawai kontrak dan 2 orang pegawai suka rela. PNS Kantor Camat kamang Baru dengan rincian seperti terdapat dalam table sebagai berikut : No
Uraian
Jumlah
Ket
1
2
3
4
I.
Menurut Golongan
1.
Golongan IV
1 Orang
2.
Golongan III
10 Orang
1 Orang Wali Nagari
3.
Golongan II
7 Orang
4 Orang Sek.Nagari
4.
Golongan I
1 Orang
II.
Menurut Pendidikan
1.
S2
3 Orang
2.
S1
7 Orang
2 Orang Sek Nagari
3.
D3
2 Orang
1 Orang Wali Nagari
3.
SMA/Sederajat
6 Orang
2 Orang Sek.Nagari
4.
SD
1 Orang
Sesuai
dengan
penetapan
uraian
tugas
dan
standar
kebutuhan pekerjaan pada Kantor Camat seharusnya jumlah staf
pendukung sebanyak 44 orang , keadaan sekarang masih terdapat kekurangan sebanyak 20 orang. 2.2.2. Peralatan Kerja Peralatan kerja yang tersedia Tahun 2011 terdiri dari : a. Kantor
: 1 Unit
b. Gedung Pertemuan : 1 Unit c. Kursi Tamu
: 4 Set
d. Meja Kerja
: 23 Set
e. Almari Arsip
: 16 Unit
f. Komputer
: 5 Unit
g. Kendaraan Roda 4
: 2 Unit
h. Kendaraan Roda 2
: 5 Unit
g. Laptop
: 2 Unit
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kamang Baru
Sebagaimana tercantum di dalam Dokumen penggunaan Anggaran 2011 kantor Camat Kamang Baru
mempunyai 7 program yang
dijabarkan ke dalam bentuk 8 kegiatan. Sebagai aplikasi dari program dan kegiatan
ini
melahirkan
bentuk pelayanan-pelayanan yang
dilakukan di dalam dan di luar kantor Camat. Adapun bentuk bentuk pelayanan yang telah dilakukan secara umum adalah :
1. Pelayanan pelayanan
kepada yang
pemerintah diberikan
daerah
kepada
dalam
hal
pemerintah
ini
adalah
Propinsi
dan
Kabupaten dalam bentuk pelayanan surat-surat dan pelayanan kegiatan sosialisasi,pembinaan, lomba lomba
dan pemeriksaan-
pemeriksaan. 2. Pelayanan kepada Pemerintah Nagari dalam hal in pelayanan yang diberikan kepada nagari dalam bentuk pembinaan, fasilitasi dan menghadiri berbagi undangan acara yang dilaksanakan di nagarinagari. 3. Pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat
dalam
bentuk
pelayanan
pemikiran dan finansial. Pelayanan secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Pelayanan Rekomendasi KTP
2.
Pelayanan Rekomendasi KK
3.
Pelayanan Rekomendasi akte kelahiran
4.
Pelayanan Rekomendasi Situ
5.
Pemberian Izin IMB
6.
Pemberian SKCK
7.
Pemberian Legalisir
8.
Pemberian Rekomendasi-Rekomendasi
administrasi,
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Kamang Baru. 2.4.1.Tantangan : 1.
Masih kurangnya koordinasi dari wali nagari dan beberapa SKPD dalam
melaksanakan
kegiatan/proyek
sehingga
pemerintah
Kecamatan diberitahu kalau sudah terjadi permasalahan. 2.
masih adanya sengketa masalah perbatasan
antar nagari, seperti
Nagari Sungai Batuang dengan Nagari Paru dan juga Kecamatan Kamang Baru berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya dimana sampai saat ini perbatasan dengan dharmasraya masih dalam status quo. 3.
Terdapatnya multi etnik
yang terdiri atas berbagai suku bangsa
seperti Minang, Jawa, Sunda dan Batak dengan
adat, agama dan
budaya yang berbeda-beda, dimana dengan perbedaan-perbedaan ini dusahakan untuk tercipta rasa toleransi, kebersamaan dan persatuan. 4.
Sarana Komunikasi dan Transportasi yang belum maksimal dimana masih terdapat beberapa nagari yang belum terjangkau jaringan komunikasi dan sarana traansportasi.
5.
Posisi dan Wilayah Kecamatan kamang baru yang cukup
luas
dengan 11 nagari agak menyulitkan masyarakat untuk berurusan ke Kecamatan
dan
ke
kabupaten,
sehingga
bebrapa
mengusulkan untuk diadakannya pemekaran Kecamatan.
nagari
6.
Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga tidak semua kegiatan pemerintahan dapat didanai dengan memadai
7.
Sarana dan Prasarana Kantor yang kurang memadai
8. Masih adanya walinagari Lambat menyampaikan Laporan sehingga diperlukan jemput bola 9. Masih Kurangnya Staf sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan
2.4.2.Peluang : 1. Adanya potensi sumber daya alam seperti lahan karet dan sawit serta
Bahan
Tambang
yang
dapat
meningkatkan
ekonomi
masyarakat. 2. Terdapatnya multi etnik yang sangat mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan 1. Masihnya rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Berdasarkan Paraturan Bupati Nomor 24 tahun 2004 tentang pelimpahan
sebagian
kewenangan
ke
Kecamatan,
terlihat
masih
rendahnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dimana pelayanan yang diberikan terkesan waktunya cukup panjang, sehingga masyarakat terlalu lama menunggu. 2. Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Dilihat dari jumlah pegawai yang ada di kecamatan Kamang Baru keadaan sampai dengan januari 2011 adalah sebagai berikut : S2
= 3 orang
S1
= 7 Orang
D3
= 2 Orang
SMA/Sederajat
= 6 Orang
SD
= 1 Orang
Dilihat dari komposisi yang ada terlihat masih kurangnya sumber daya manusia aparatur Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan belum memberikan hasil yang maksimal.
3. Keterbatasan Anggaran Keuangan Dilihat dari anggaran yang ada pada tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 718.317.630,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah),dimana dari anggaran yang ada dipergunakan untuk : a. Program Penunjang Administrasi Perkantoran b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor c. Program
Peningkatan
Pengembangan
system
Palaopran
Capaian Kinerja dan keuangan d. Program Penyusunan Rencana Strategis SKPD e. Program Penigkatan SDM f. Program dan Kegiatan Musrenbang g. Program dan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Mengacu kepada anggaran yang ada pada tahun 2011, terlihat belum mencukupi untuk pembiayaan dan operasional kegiatan yang begitu padat di Kecamatan.
4. Kurang memadainya Sarana dan Prasarana kantor Dalam rangka peningkatan pelayanan public kepada masyarakat tentunya adanya kesedian sarana dan prasarana kantor yang memadai, sementara itu di Kecamatan Kamang Baru, Sarana Dan Prasarana tidak Mendukung
seperti
Perangkat
Komputer
yang
terbatas,
Sarana
Taransportasi yang kurang dan lain sebagainya. 5. Kurangnya Kewenangan Kecamatan Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan
tangan
dari
Kepala
Daerah
seharusnya
memiliki
kewenangan yang lebih dalam berbagai urusan pemerintahan, bukan hanya sebagai coordinator dan fasilitator program-program pemerintah di atasnya. Kurangnya kewenangan yang dimiliki pemerintah kecamatan harus dicermati secara seksama. Sebagai
Perangkat
Daerah
dan
koordinator
Pemerintahan
Kecamatan, Kantor Camat Kamang Baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai aspek strategik sebagai berikut : 1. Faktor Internal a. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan kecamatan. b. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara staf dan seksi dilingkungan kantor Camat.
c. Koordinasi yang baik antar Muspika, instansi yang terkait di Kecamatan dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten. d. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjunng Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
2. Faktor Eksternal a. Kerja sama antar instansi terkait dan Pemerintahan Nagari berjalan dengan baik. b. Adanya
tekad
aparatur
pemerintahan
kecamatan
menciptakan good goverment dan clean governance. c. Terpenuhinya
kebutuhan
masyarakat
akan
terciptanya
pelayanan yang baik. d. Terciptanya
akuntabilitas
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan. e. Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang tersedia. f. Adanya pengembangan Kecamatan tetangga yang cukup baik.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.2.1.Visi Sesuai dengan kondisi riil dan objektif Kabupaten Sijinjung saat in dan
mempertimbangkan
acuan
diatas,
maka
dirumuskan
visi
pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015
•
VISI
“Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera, dan Merata”
dengan penjelasan visi sebagai berikut :
Nagari Madani
: adalah
suatu
memiliki akhlak
nagari
yang
masyarakatnya
peradaban sosial budaya yang tinggi, mulia,
kreatif,
kewirausahaan,
keterampilan,
bertanggungjawab pengetahuan
memiliki
dan
serta
semangat,
jiwa
berdisiplin
dan
menguasai
teknologi
dalam
ilmu upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakatr sesuai dengan potensi nagari.
Berkualitas
: terwujudnya sumber daya manusia nagari yang berkualita
melalui
program
pendidikan
yang
berbasiskan agama, berakhlak mulia, jujur dan peduli
sesama
kewirausahaan
manusia dan
serta
semangat
memiliki
partisipasi
jiwa dalam
kehidupan masyarakat dan didukung oleh taraf kesehatan yang lebih baik.
Sejahtera
: terwujudnya masyarakat ekonomi
nagari
yang
kerakyatan
dan
didukung
peningkatan melalui
penguatan
berbasiskan potensi
peningkatan
kesehteraan
kepada
ekonomi kuantitas
sistem ekonomi
nagari dan
serta
kualitas
infrastruktur dan prasarana dasar yang berwawasan lingkungan.
Merata
:
terwujudnya pemerataan pembangunan nagari
dalam
segala
bidang,
namun
mempertimbangkan
azas-azas
keadilan
dengan
daerah
kebutuhan
disparitas antar nagari. 3.2.2.
Misi
dalam
tetap sesuai
mengurangi
Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat adalah tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan
serta
penurunan
angka
pengangguran
dan
kemiskinan, hal tersebut dapat melalui beberapa langkah sebagai berikut : a. Pengembangan produk unggulan. b. Penataan kepemilikan lahan c. Peningkatan dan industrialisasi sektor pertanian. d. Pengembangan UKM dan sektor informasi
2. Meniungkatkan kecerdasan, keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari adalah tercapainya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, serta semangat kewirausahaa, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas sehat, beriman dan berkualitas tinggi sehingga tercapai masyarakat yang maju dan sejahtera. Peningkatan SDM yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui beberapa langkah sebagai berikut : a. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat manusia. b. Peningkatan cakupan layanan kesehatan, sosial masyarakat
c. Peningkatan keterampilan masyarakat d. Peningkatan keimanan dan ketakwaan
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas serta Prasarana Dasar Nagari adalah
tercapainya
pembangunan
yang
berkelanjutan
yang
berwawasan lingkungan. Untuk mewuudkan hal tersebut maka beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana jalan dan jembatan b. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkar nagari c. Peningkatan cakupan air bersih d. Peningkatan cakupan listrik pedesaan dan sarana komunikasi
4. Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung adalah mengelola sumber daya pertambangan dengan tetap
memperhatikan
kelestarian
dan
ekosistem
lingkungan,
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut : a. Penataan dan optimalisasi pertambangan b. Pengelolaan lingkungan hidup.
5. Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan adalah menjadi misi yang
Cukuppenting dan mendasar karena masih relatif tingginya angka kemiskinan, disamping itu Kab. Sijunjung merupakan salah satu daeraqh kabupaten tertinggal di daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan misi tersebut beberapa strategi dan langkah yang dapat dilakukan adalah: a. Perluasan lapangan kerja b. Peningkatan produktifitras masyarakat c. Pembangunan perkebunana masyarakat d. Peningkatan keterampilan masyarakat
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, adil, Peduli dan Berwibawa merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata.
Dengan
demikian
tata
pemerintahan
diharapkan
terlaksana secara afil dan demokratis, taat hukum, tertib dan memiliki disiplin yang tinggi serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena itu diharapkan akan dapat diwujudkan pola
pemerintahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
bersih
dan
berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. Untuk mewujudkan misi tersebutbeberapa strategi dan langkah yang dapat dilakukan adalah : a. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang adil b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
c. Pemberantasan korupsi d. Peningkatan ketertiban dan kedisiplina aparatur
7. Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan gerakan
merupakan
pembangunan
di
misi yang tingkat
cukup
nagari
strategis
selama
ini
karena sangat
didukung oleh partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Untuk itu, lima tahun mendatang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari makin dioptimalkan untuk menggerakkanroda pembangunan. Adapun langkah dan stategi yang dapat dilakukan adalah : a. Peningkatan program bantuan dana komitmen b. Pelaksanaan program Block Grant
8. Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari adalah misi yang strategis karena adat dan seni budaya anak nagari merupakan potensi dan aset yang sangat berharga di dalam kemajuan pembangunan Kab. Sijunjung. Untuk itu, pada periode lima tahun mendatang revatalisasi adat dan seni budaya anak nagari perlu diperhatikan secara optimal, adapun langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah: a. Penguatan dan pelestarian nilai budaya masyarakat b. Peningkatan kelembagaan adat dan seni budaya lokal
3.3.
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Dari Uraian di atas dapat ditentukan Isu-isu strategis kecamatan kamang baru sebagai berikut : 1. Masihnya rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur 3. Keterbatasan Anggaran Keuangan 4. Kurang memadainya Sarana dan Prasarana kantor 5. Kurangnya Pendelegasian Kewenangan
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI Visi berarti Wawasan masa depan yang realistis, masuk akal, operasional dan memberi motivasi. Visi merupakan alat untuk mengintegrasikan dan menyatukan kedalam satuan holistic dimana manusia
terlibat,
alat
yang
menyatakan
baik
secara
fisik,
intelektual, emosional maupun operasional lainnya dalam satuan holistic yang bersangkutan. Dalam menyangkut
menghadapi
perubahan
yang
Pemerintah
Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Bupati
haruslah
nilai
kehidupan
–
bermasyarakat,
menciptakan
segi
perubahan
–
nilai
yang
bermanfaat
dan
mampu
engantisipasi kondisi yang berkembang yang berubah setiap saat agar setiap organisasi tetap eksis , untuk itu dirumuskanlah Visi Pemerintah Kecamatan Kamang Baru sebagai beikut :
“ Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Madani“
Kecamatan
yang
baik
menuju
Nagari
Penyelenggaran
Pemerintahan
:
berarti
pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan di kecamatan. Koordinasi : adalah Terselenggaranya Koordinasi sesuai dengan tupoksi dengan instansi baik yang ada diKecamatan, Nagari dan SKPD Kabupaten dengan cepat dan tepat. Fasilitasi
:
adalah
menjadi
fasilitator
terdepan
guna
menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan cepat dan tepat. Nagari Madani : Adalah suatu nagari yang masyarakatnya memiliki peradaban sosial budaya yang tinggi, akhlak mulia, kreatif, memiliki semangat, jiwa kewirausahaan, keterampilan, berdisiplin
dan
pengetahuan
bertaggung
dan
teknologi
jawab
serta
dalam
upaya
menguasi
ilmu
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi nagari. Terwujudnya Visi Kecamatan tersebut merupakan tantangan yang
harus
dihadapi
oleh
segenap
aparatur
pemerintah
kecamatan., sehingga hal yang masih abstrak pada Visi yang lebih nyata terulang dalam Misi. 4.1.2. MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pemerintah Kecamatan Kamang Baru yaitu
1.Mewujudkan
Pelayanan
Administrasi
masyarakat
secara
profesional 2.Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Profesional 3.Meningkatkan penyelenggaraan Koordinasi baik instansi dan UPTD Yang ada di Kecamatan maupun SKPD yang ada di Kabupaten. 4.Meningkatkan sarana dan Prasarana Kantor dengan baik 5.Meningkatkan Sumber daya aparatur 6.Menjadi
Fasilitator
dalam
berbagai
kegiatan
dalam
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan 7.Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 4.2. Tujuan Dan sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran atau aplikasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun kedepan. Adapun tujuan yang akan diwujudkan pemerintah Kecamatan Kamang Baru adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan mutu pelayanan umum 2. meningkatkan pembinaan, pengawasan dan koordinasi serta Fasilitasi 3. meningkatkan tertib pengelolaan administrasi Sedangkan sasaran yang akan dicapai yaitu : 1. Tersedianya system pelayanan yang baik
2. terbentuknya bank data 3. terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas 4. terselengaranya koordinasi yang baik 5. Terselenggaranya Fasilitasi dengan baik 6. meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM aparatur 7. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 8. terselengaranya pengelolaan administrasi dengan baik 4.3. Strategi Dan Kebijakan Dalam rangka pengoptimalan pencapaian tujuan dana sasaran , perlu diambil beberapa strategi untuk lebih mengarahkan hal tersebut diatas antara lain : 1. Adanya strategi teknis pelayanan 2. Adanya Strategi Pelaksanaan koordinasi 3. Adanya Strategi Pelaksanaan Fasilitasi 2. Adaya strategi manajemen pemerintah yang profesional Pencapaian Tujuan dan Sasaran dilakukan dengan melaksanakan beberapa kebijakan melalui program program dan kegiatan yaitu : a. Program peningkatan mutu pelayanan, dengan kegiatan : 1) Melaksanakan pelayanan umum 2) Menyederhanakan prosedur pelayan 3) Melakasanakan penyusunan dan pemutakhiran data
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan : 1) Melakukan pembinan kepada pemerintahan Nagari 2) Pembinaan lembaga – lembaga Nagari dan masyarakat 3) Penanggulangan masalah sosial 4) Melaksanakan pengawasan pembangunan c. Program peningkatan kordinasi, dengan kegiatan : 1) Melaksanakan rapat koordinasi 2) Melaksankana Koordinasi perencanan pembangunan 3) Menfaslitasi pelaksanaan Musrenbang Nagari Nagari d. Program Peningkatan Fasilitasi dengan Kegiatan : 1) Menfasilitasi Kegiatan SKPD terkait dengan Nagari 2) Menfasilitasi Penyelesaian Permasalahan yang timbul di Kecamatan Kamang Baru e. Program Peningkatan Kualitas da Kuantitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan 1) Melaksanakan Rapat staf 2) Mengirimkan staf untuk mengikuti diklat 3) Mengusulkan pengisian Jabatan/Staf f. Program Peningkatan Pemeliharaan, Pengadaan, Sarana dan Prasarana dengan kegiatan :
1) Mengusulkan pengadaan Sarana dan prasarana 2) Pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor g. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kantor, dengan kegiatan : 1) Melaksanakan pengelolaan Administrasi 2) Menata kearsipan Tabel Perumusan Strategi Pembangunan Kecamatan dengan SWOT Faktor Eksternal Peluang F
1.
Telah
Ancaman
ditetapkannya 1.masihnya
Perda Kab.Sijunjung No 7 SDM
A
Tahun K
2008
Perangkat Kecamatan 2.
Telah
Peraturan Tahun
I
2008
No
disiplin
63
3.Masihnya
rendahnya
pendidikan aparatur
tentang
Tupoksi Kecamatan
N S
ditetapkannya Bupati
2.Kurangnya pegawai
O R
Aparatur
tentang Kecamatan
Organisasi dan Tata Kerja
T
rendahnya
Kekuatan
S-O Strategi
S-T Strategi
1.Melakukan
T
1.Adanya
E
koordinasi
R
baik antar instansi
N A L
Koordinasi 1.Peningkatan
yang dengan SKPD di kabupaten
2.Tersedianya fasilitas
2.Melakukan
Rapat
pelayanan
3.memberikan batas waktu maksimal
terhadap
anggaran
untuk
peningkatan SDM
4.Meningkatkan aparatur
dan
kapasitas kualitas
Aparatur
SDM dengan
mengikuti binteks dan
Memfasilitasi
3.Peningkatan Pelayanan
Kepada
masyarakat
pelayanan public 5.
SKPD Kabupaten
kursus-kursus
pelayanan
3.Adanya
dengan
2.Peningkatan
Koordinasi
untuk
Koordinasi
Kegiatan
4.
Menetapkan
Kebijakan
Pemerintahan
Teknis
tentang Fasilitasi Kelemahan
W-O Strategi
1.Kurangnya Jumlah yang
1.Memanfaatkan
Pegawai 1.Permintaan
pegawai yang ada ada
di
Kecamatan 2.Rata-rata pegawai yang ada
Penambahan
2. Memberikana pelayanan yang
W-O Strategi
terbaik
masyarakat
Pegawai
Ke BKD
kepada 2.mempercepat pelayanan masyarakat.
waktu kepada
di sudah
Kecamatan memasuki
usia pensiun
PENUTUP Kantor Camat Kamang Baru yang merupakan salah satu perpanjangan Tangan dari Kepala daerah untuk mengkoordinir dan memfasilitasi segala kegiatan yang ada di kecamatan, maka kantor Camat Kamang Baru berusaha semaksimal mungkin mencapai target sesuai dengan yang diinginkan dengan memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada. Kendala dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama ini adalah : 1.
Masih kurangnya koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan oleh Dinas Teknis Kabupaten, sehingga Pemerintah kecamatan
kesulitan
dalam
melakukan
monitoring
terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam hal perencanaan maupun dalam pelaksanaan. 2.
Terbatasnya kewenangan yang dimiliki kecamatan, sehingga sulit dalam mengarahkan dan
mengendalikan kegiatan pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan untuk tingkat kecamatan. 3.
Masih kurangnya Tenaga Pegawai dari yang seharusnya dibutuhkan Namun
mengoptimalkan
demikian
berbagai
pelaksanaan
tugas
upaya
selalu
pokok
dan
dilakukan fungsi
untuk
Pemerintah
Kecamatan untuk menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.
Kamang, 30 Mei 2011 Camat Kamang Baru
BOBBY ROESPANDI, AP.M.Si NIP. 19740715 199311 1 001
