Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR
KEP.8O / M.PPN /
HW 07 / 20 77
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEI{YELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI KEMXNTERI-AN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka mencapai pe.ngelolaan keuangan negata yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Instansi
Pemerintah wajib melakukan pengendalian
atas
penyelenggar aan tentanS kegiatan pemerintahanl
b. bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian
intern di Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pentbangunan Nasional sebagaintana diatur dalam Peraturan Pernerintah Nontor 6O Tahun 2OO8 tentatl8 Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaintana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membetrtuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistent Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kententerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionall
d. bahwa ...
''ql
',.ffi,' \#i-'
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.80 /HK/07 /2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEI'IYELENGGARAAN SISTTM PENGENDALIAN INTTRN PEMXRINTAH (SPIP)
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAtr
MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang
a. bahwa dalam rungka mencapai pngelolaan keuangan negata yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Instansi
Pemerintah wajib melakukan pengendalian
atas
penyelenggaraan tentang kegiatan pemerintahan;
b. bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalrKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggataan sistem pengendalian
intern di
Kententet'ian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perettcanaan Pembangunan Nasional sebagaintana diatur dalam Perat:utan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentan8 Sistem Pengendalian lnteren Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraat.r Sistent Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kententerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badart Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.bahwa...
d.
bahwa belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utafia Bapqnas secara definitii maka pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas;
e. bahwa pejabat dan pegawai yan9 natnanya tercant:om dalam Lampiran Keputusan
ini
dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai an1gota Satuan TuSas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; MenSinSat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2O17
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24O, Tambahan l*.mbarun Negara Republik lndonesia Nomor
s948);
2. PeratvL*an Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O08 tentan8 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahl
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian NeSara;
4. Peraturan Presiden Nomor
65 Tahun 201,5 tentans
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun
2Ol5 tentang
B^dan
Perencanaan Pembangwan Nasional sebagaimana telah dilbah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahtn 2076; 6. Peraturan
Menteri NeSara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5
Tahun 2011 tentanS Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah di Kementerian Perencanaan
Nomor
Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan ...
-J-
7.
Petaturan Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2076 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TTNTANG PEMBENTUKAN SAruAN ruGAS PEIVYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALI-AN INTTRN PEMERINTAH (SPP) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,/BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL. PERTAMA
Menrbentuk Satuan TuSas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPP) di Kementerian Petencanaan Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Sat8as SPIP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini. KEDUA
Satgas SPIP
terdiri dari
PenanSSunS Jawab, Penjamin
Mutu, Tim
Satgas dan Tenaga Pendukung.
KETIGA
Penanggung Jawab bertugas
a.
:
memimpin, mengarahkan, dan penyelenggaraan SPIP
di Kenlenterian
mengoordinasikan
PPN/Bappenas melalui
Tim SatSas SPIP di tingkat Kementerianl
b. mengoordinasikan penyelenggaraan
SPIP
di Tingkat Unit Kerja
Eselon I;
c. nrelaporkan kegiatan penyelengaraan SPIP
dan
menyampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. KEEMPAT
Penjamin Mutu bertuSas
:
a. nrengevaluasi penyelenggaraan
SPIP dalam
rangka
memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP;
b. nremberikan pertimbangan kepada Penanggung Jawab untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan SPIP.
KELIMA
:
..
-4KELIMA
Tim Satgas terdiri dari Ketua
SatSas,
Wakil Ketua Satgas, dan
An8gota SatSas. KEENAM
Ketua SatSas bertuSas
:
a. menetapkan rencana kerja penyelenggaraan
SPIP
berdasarkan
pertimbangan aws arahan Penanggtng Jawab;
b. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi percncanaan, pelaksanaan, dan pertanggungiawaban;
c. mengoordinasikan
pembinaan dan sosialisasi SPIP;
d. mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan
SPIP
di
Unit Kerja Eselon I secara berkala;
e. mengoordinasikan
penilaian risiko di
Kementerian
PPN/Bappenas;
f. mengoordinasikan pen)'usunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP dan menyampalkannya kepada Penanggung Jawab. KETUJUH
Wakil Ketua
SatSas bertugas
:
a. membantu Ketua Satgas dalam
penyusu
nan rencana kerja
penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
b. membantu Ketua SatSas dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP
di
atas
Kementerian PPN/Bappenas yanS
meliputi Wr enc anaan I pelaksanaan, dan pe.rtanggungtraw ab an; c. membantu Ketua SatSas dalam mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
d. membantu Ketua SatSas dalam mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
e. membantu Ketua
SatSas
dalam mengoordinasikan penllaian
risiko di Kementerian PPN/Bappenas;
f.
membantu Ketua SatSas dalam mengoordinasikan penyusunan
konsep laporan penyelenggaraan SPIP
di
Kementerian
PPN/Bappenas.
KEDELAPAN: ...
-5Anggota Satgas bertugas:
KEDELAPAN
a. menyiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya
yang
diperlukan oleh Penanggung Jawab dan Ketua/Wakil Ketua Satgas;
b. menyusun rencana kerja penyelenggaraan
c. menyelenggarakan
di
SPIP
SPIP;
Kementerian PPN/Bappenas yang
meliputi Wrencanaan' pelaksanaan, dan pertanggungSawaban; d. melakukan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
e. melakukan penl nt Mn
f.
atas penyelenggaraan SPIP
mengoordinasikan penilaian risiko di Unit Kerja Eselon I yang
i tanggung j aw ab ny a; g. berkoordinasi dengan Ketua SatSas me nj ad
di
Tingkat Unit Kerja
Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya. KESEMBILAN
Tenaga Pendukung berlugas
:
a. membantu pelaksanaan tugas Tim
Satgas dalam menyiapkan
dan mengolah bahan untuk pen)'usunan laporan pelaksanaan kegiatan;
b. membantu melaksanakan tuSas kesekretariatan dan administrasi di lingl'ungan Satgas Penyelenggaraan SPIP. KESEPULUH
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas SPIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja
NeSara Kementerian PPN/Bappenas. KESEBELAS
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
? RR. Rita
Erawati
SALINAN LAMPIRAN MXNTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR
KEP.EO
TANGGAL
1,1.
/M.PPN/HK/07 /2017 JULI 201.7
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENIYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALI-AN INTERN PEMERINTAH (SPP)
DI KEMENTERIAN PXRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
A
PENANGGUNGJAWAB
Sekretaris Kementerian PPN/Seketaris Utama Bappenas.
B
PENJAMINMUTU
C
TIM SATGAS
Inspektur Utama, Bappenas.
Ketua
Kepala Biro Umum.
Wakil Ketua I
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata l,aksana.
Wakil Ketua II
Inspektur Bidang Administrasi Umunt.
Anggota Tim Satgas 1
.
Unit Kerja Setmen PPN/
7.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
Settanla Bappenas
2. 3. 4.
Kepala Biro Sumber Daya Manusial Kepala Biro Hukum;
Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
5. Kepala Pusat Data dan
Informasi
Percnc anaan Pembangunan;
6. . 8. 9. 7
10.
Kepala Pusat Analisis Kebijakan;
Dian Ruswandiana,
Tuhu Wagiono,
SE,
QIA;
S.Sos;
Siswandi, SE, QIA; ASus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
1
1
.
A.A.A Diana .. .
11. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM; 12. Oktorika, SE, Ak, MM; 13. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MAl
74. Maharani, SE, MBA; 15. Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si; 16. Roni Komala Winoto, S.Kom; 1
7.
Suhartatik, ST, MMl
18. Wildawati, SH, M.Si; 19. Endah Widyastuti, S.Sos, MM; 20. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP; 21. Budi Cahyono, S.Sos; 22. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
2.
Unit Kerja Inspektorat
23. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS; 24. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP; 25. Henri Yusuf Hasibuan, SE; 26. Aryo Wicaksono, SE, MPP, MSE; 27. Nurpi, SE; 28. Ratri Ismayasri, ST, MT, M.Sc. 1. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Bappenas;
Utama
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3.
Unit Kerja Kedeputian
Suratman,
SE;
Anggraini, Ak; Sri Suharto, SE, QIA;
Melyastarda,
SE,
Ak, M.Ak, CA;
Widya Sulistyowati,
SE, MGPP;
Diah Suryaningtyas,
SE,
Irma Adriani,
Ak, M.Si;
SE.
Yunus Gastanto, SE, PG.Dip.
Bidang Ekonomi
4.
Unit Kerja Kedeputian
Santi Yulianti, SIP,
MM.
Bidang Pengembangan Regional
5.
Unit Kerja Kedeputian
Zulfriandi,
SE,
Ak. MM.
Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
6.
Unit ...
-J-
6.
Unit Kerja Kedeputian
Chairul Rijal,
SE,
MAP, MIDS.
Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
7.
Unit Kerja Kedeputian
Dra. Sri Rahayu, M.Ed.
Bidang Pembangunan
Manusia, Masya r akat dan Kebudayaan
8.
Unit Kerja Kedeputian
Adi Perdana, ST, MT.
Bidang Sarana dan Prasarana
9.
Unit Kerja Kedeputian
Dra. Ridha Hasmah, MPM
Bidang Politik, Hukum, P
ertahanan dan Keamanan
10. Unit Kerja Kedeputian
Nza Hamzah,
SE, AK,
ME.
Bidang Pendanaan Pembangunan
11. Unit Kerja Kedeputian
Indra Wisaksono,
SE, MPP.
Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan D
. 2.
TENAGA PENDUKUNG
1
Muhammad Arif Rachmansyah; Vina Vitriana, A. Md.
MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd BAMBANG P.S BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
4,-RR. Rita
Erawati
