INTERNET FINANCIAL REPORTING MELALUI E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DI SUMATERA SELATAN

INTERNET FINANCIAL REPORTING MELALUI E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DI SUMATERA SELATAN Verawaty Dosen Universitas Bina Darma Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3, Palembang Sur-el: [email protected] Abstract: This research is aimed to determine and analyze the availability of Internet Financial Reporting (IFR) through e-government by examining four variables which are assumed to have a positive association. The results indicate there are only two positive associations between population and size of local government with the provision of the financial statements on the internet through egovernment as a means of public transparency, participation and accountability. When viewed from the availability of IFR in e-government, a majority of governments in South Sumatra that already have e-government have not utilized this medium in public sector accounting. In case this is done, it will reflect the implementation of good governance, namely as a form of government and public administration which works efficiently in order to meet the needs of the people which is the need of public information. Keywords: E-Government, Internet Financial Reporting (IFR), Public Transparency, Participation, accountability. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketersediaan Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government dengan menguji empat variabel yang diasumsikan memiliki hubungan yang positif. Hasil menunjukkan hanya ada dua asosiasi positif antara populasi dan ukuran pemerintah daerah dengan penyediaan laporan keuangan di internet melalui e-government sebagai sarana transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik. Bila dilihat dari ketersediaan IFR dalam egovernment, mayoritas pemerintah di Sumatera Selatan yang sudah memiliki e-government belum dimanfaatkan media ini dalam akuntansi sektor publik. Dalam hal ini jika dilakukan, maka akan mencerminkan pelaksanaan good governance, yaitu sebagai bentuk pemerintahan dan administrasi publik yang bekerja secara efisien dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan kebutuhan informasi publik. Kata Kunci: E-Government, Internet Financial Reporting (IFR), Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas Publik.

1.

yang dikecualikan sesuai ketentuan. Regulasi ini

PENDAHULUAN

memberi implikasi yuridis kepada lembagaRegulasi

yang

memenuhi

kebutuhan

publik untuk mendapatkan akses informasi dari

lembaga yang melalaikan fungsinya untuk mewujudkan transparansi informasi publik.

penyelenggara pemerintahan adalah Undang-

Sebagai media untuk mempublikasikan

Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

informasi publik tersebut, badan publik memiliki

Informasi Publik. Pada Pasal 7 Ayat 1, Undang-

e-government.

Undang ini menyatakan bahwa setiap Badan

government

Publik

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang

wajib

menyediakan,

memberikan,

Di telah

Indonesia,

inisiatif

diperkenalkan

melalui

dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang

Telematika

berada

kepada

Informatika). Dalam instruksi itu dinyatakan

Pemohon Informasi Publik, selain informasi

bahwa aparat pemerintah harus menggunakan

di

bawah

kewenangannya

(Telekomunikasi,

e-

Media,

Internet Financial Reporting Melalui E-Government sebagai Sarana ...... (Verawaty)

dan

11

teknologi telematika untuk mendukung good

laporan keuangan. IFR melalui e-government

governance dan mempercepat proses demokrasi.

merupakan media yang paling memenuhi aspek

Menyadari akan besarnya manfaat e-government

3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk

tersebut,

telah

diseminasi laporan keuangan kepada semua

mengeluarkan kebijakan tentang penerapan e-

stakeholder publik antara lain pemerintah pusat,

government dalam bentuk Instruksi Presiden

pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis

Nomor 3 Tahun 2003. Kini penerapan e-

ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat.

government

Terlebih hampir semua pemerintah daerah di

pemerintah

Indonesia

semakin

berorientasi

pada

peningkatan kualitas layanan publik secara

Indonesia telah memiliki e-government.

efektif dan efisien.

Bila

Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa e-

dikaitkan

partisipasi,

dan

dengan

akuntabilitas

transparansi, pada

aspek

government bukan hanya sekedar publikasi situs

keuangan daerah melalui IFR (Internet Financial

oleh pemerintah atau menyampaikan informasi

Reporting), yang terjadi di lapangan, masih

kualitatif.

banyak

Inovasi

government

bisa

menyampaikan informasi

dalam

dimaksimalkan

informasi

publik

implementasi

yang

kuantitatif berkaitan

e-

pemerintah

daerah

yang

tidak

untuk

memberikan informasi finansial melalui e-

atau

government yang dimiliki. Padahal laporan

dengan

keuangan

merupakan

bentuk

pertanggung-

pertanggungjawaban finansial. Bila dikaitkan

jawaban pemerintah daerah yang akan digunakan

dengan

oleh

transparansi,

partisipasi,

dan

berbagai

pihak

eksternal

yang

akuntabilitas pada aspek keuangan daerah

berkepentingan terhadap pemerintah daerah

melalui Internet Financial Reporting (IFR), yang

tersebut, baik secara langsung maupun tidak

terjadi di lapangan, masih banyak pemerintah

langsung (Halim, 2007). Padahal idealnya, e-

daerah

informasi

government merupakan sarana yang paling

finansial melalui e-government yang dimiliki.

efektif dalam penyampaian informasi secara

Padahal laporan keuangan merupakan bentuk

lebih luas dan cepat bagi pihak stakeholder

pertanggungjawaban pemerintah daerah yang

antara lain DPRD, masyarakat, pemerintah

akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal

pusat, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat

yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah

(LSM) yang dilindungi haknya atas informasi

tersebut, baik secara langsung maupun tidak

yang bersifat publik.

yang

tidak

memberikan

langsung (Halim, 2007).

Penulis ingin menganalisis probabilitas

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

availability (ketersediaan) Internet Financial

tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9

Reporting (IFR) melalui e-government dengan

semakin

pelaporan

variabel-variabel yang diasumsikan memiliki

akuntansi sektor publik. Regulasi ini menyatakan

asosiasi positif, yaitu budget (APBD), size, debt,

bahwa informasi publik yang wajib disediakan

dan population semua pemerintah daerah tingkat

dan diumumkan secara berkala oleh badan

kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

menguatkan

pentingnya

publik, salah satunya adalah informasi mengenai

12

Jurnal Ilmiah MBiA Vol.14 No.1, April 2015: 11 - 20

Variabel budget dengan proksi APBD pemerintah

daerah

diasumsikan

lebih canggih dengan aksesibilitas yang paling

memiliki

mudah. Hal ini berasosiasi dengan population,

asosiasi dengan ketersediaan IFR melalui e-

semakin besar kota, semakin besar jumlah

government

keuangan

penduduk dan semakin besar pula anggaran yang

memberikan biaya dan keuntungan politis bagi

terkumpul dan tentunya semakin tinggi pula

kepala daerahnya. Jika hasil (positif atau surplus

tuntutan akan fungsi akuntansi serta aksesibilitas

ataupun negatif atau defisit), pemerintah daerah

terhadap informasi laporan keuangannya.

karena

kondisi

mungkin memiliki dorongan untuk menyajikan atau

tidak

keuangannya

menyajikan

informasi

melalui

e-government

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi

laporan

landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian

yang

untuk setiap variabel yang diasumsikan memiliki

dimiliki. Adapun variabel size pemerintah daerah

asosiasi

dengan proksi jumlah pendapatan yang ada

(ketersediaan)

dalam LRA juga diasumsikan memiliki asosiasi

(IFR). Penelitian dari Indonesia yaitu penelitian

positif terhadap ketersediaan IFR. Pendapatan

Verawaty (2012), sedangkan penelitian dari luar

tersebut

kemampuan

negeri, yaitu penelitian Styles dan Tennyson

pemerintah daerah tersebut, artinya dengan

(2007), Laswad et al (2005), Chase dan Phillips

pendapatan daerahnya mampu membiayai semua

(2004), Gore (2004), Groff dan Pittman (2004),

belanjanya

Brecher et al (2003), Giroux dan McLelland

mengindikasikan

termasuk

biaya

e-government.

Artinya diasumsikan jika pendapatannya besar, maka

kemampuan

daerah

memiliki

e-government

dengan

semua

dan

konten

tersebut

untuk

bereksplorasi yang

positif

dengan

Internet

availability

Financial

Reporting

(2003), dan Giroux dan Shield (1993). Isu

penelitian

(ketersediaan)

tentang

Internet

Financial

availability Reporting

dapat

(IFR) melalui e-government baru pertama kali

mempublikasikan data kepada publik juga lebih

diangkat di Indonesia, yaitu oleh Verawaty

besar.

(2012) dengan sampel pemerintah daerah tingkat Jika dikaitkan dengan variabel debt,

provinsi. Akan tetapi dari lima variabel yang

dorongan yang diberikan oleh pemilik hutang

diasosiasikan dengan ketersediaan IFR melalui

(pemerintah daerah) untuk mempublikasikan

e-government, tidak ada yang terkonfirmasi.

laporan keuangan lebih dominan daripada biaya-

Padahal pada penelitian IFR di negara lain,

biaya atau tekanan-tekanan regulasi dan politis.

untuk variabel yang sama, yaitu size, income per

Hal ini disebabkan oleh pemberi hutang (debitur)

capita, debt, dan financial condition teruji

akan menuntut transparansi dan akuntabilitas

memiliki asosiasi positif dengan pengungkapan

dengan cara yang paling mudah diakses, yaitu

laporan keuangan pada website pemerintah

melalui e-government. Adapun dengan variabel

daerah. Jadi terapat inkonsistensi hasil pada

population, anggaran teknologi informasi yang

penelitian-penelitian

lebih besar akan lebih membiayai daerah dengan

variabel yang diuji pada penelitian Verawaty

suatu fungsi teknologi informasi yang mampu

(2012) tidak menghasilkan kesimpulan yang

mendesain dan mempertahankan website yang

sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya,

sebelumnya,


variabel-

13

yaitu penelitian Groff dan Pittman (2004),

ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau

penelitian Laswad et al (2005), dan penelitian

purposive sampling method. Kriteria tersebut

Styles dan Tennyson (2007). Berikut hipotesis

adalah pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten

yang ingin diuji:

yang memiliki e-government pada periode

H1 : Terdapat asosiasi positif antara APBD

penelitian dan e-government tersebut tidak dalam

pemerintahan daerah dan

penyediaan

perbaikan (maintenance).

laporan keuangan di internet atau Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-

2.2

Definisi Operasional

government sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. H2 : Terdapat asosiasi

positif


2.2.1 Variabel Dependen

antara

size

Pada setiap hipotesis dalam penelitian ini,

penyediaan

variabel dependen yang digunakan adalah

laporan keuangan di internet atau Internet

Internet Financial Reporting (IFR).

Financial Reporting (IFR) melalui e-

IFR merupakan seperangkat pengumuman

government sebagai sarana transparansi,

mengenai informasi finansial tahunan secara

partisipasi, dan akuntabilitas publik.

elektronik atau yang ada dalam e-government

H3 : Terdapat asosiasi positif antara debt

pemerintah daerah tersebut. Menurut Laswad et


penyediaan

al

(2005)

yang

mengambil

berupa

CAFR

data

laporan


keuangan


Financial

government sebagai sarana transparansi,

comprehensive sets of financial statements,

partisipasi, dan akuntabilitas publik.

termasuk di dalamnya footnotes, partial sets of

H4 : Terdapat asosiasi positif antara population

financial statements dan/atau financial highlights


Reporting),

(Comprehensive IFR

merupakan

penyediaan

yang meliputi summary financial statements dan


inti dari financial statements tersebut yang


dipublikasikan oleh pemerintah tersebut.

government sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

Indikatornya adalah ketersediaan APBD, laporan keuangan, dan potongan data dari laporan

keuangan

dalam

e-government

pemerintah daerah.

2.

METODOLOGI PENELITIAN

2.1

Populasi dan Sampel

2.2.2 Variabel Independen 1) Budget

Populasi

penelitian

adalah

semua

pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten di Sumatera Selatan, sedangkan sampel penelitian

14

Berdasarkan

penelitian

Styles

dan

Tennyson (2007), budget merupakan indikator kondisi keuangan pemerintah dalam membiayai Jurnal Ilmiah MBiA Vol.14 No.1, April 2015: 11 - 20

penyelengaraan pemerintahannya.

Hak Atas Tanah dan Bangunan), penerimaan

Menurut Halim (2007), budget (APBD)

sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya

merupakan sumber penerimaan yang merupakan

serta DAU (Dana Alokasi Umum) setelah

target minimal untuk menutupi biaya terkait

dikurangi

aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang

penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya

merupakan batas maksimal pengeluaran yang

pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Indikatornya

akan dilaksanakan. Berdasarkan PP No. 71

adalah Nilai DSCR APBD.

Tahun 2010, Lampiran III yaitu PSAP 01

Belanja

Wajib

(BW)

dengan

DSCR dapat dirumuskan sebagai berikut:

tentang Penyajian Laporan Keuangan, jika selisihnya

lebih

berarti

surplus

dan

jika

selisihnya kurang berarti defisit. Indikatornya adalah selisih antara pendapatan dan belanja APBD.

4) Population Menurut Giroux dan McLelland, 2003 dan Giroux dan Shield, 1993, secara umum, kota-

2) Size

kota besar akan menyediakan program dan

Berdasarkan penelitian Laswad et al (2005),

……(1)

proksi

pendapatan

variabel pemerintah

size

adalah

daerah,

total yaitu

kemampuan pemerintah daerah tersebut di masa yang akan datang, artinya dengan pendapatan daerahnya mampu membiayai semua belanjanya

pelayanan untuk penduduk dalam jumlah besar dan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya. Salah satu karakteristik kota besar adalah populasi penduduk, yaitu jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu selama periode tertentu. Indikatornya adalah jumlah penduduk.

di masa yang akan datang. Indikatornya adalah nilai pendapatan LRA. 3) Debt Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010,

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1

Hasil Penelitian

Lampiran III yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, hutang adalah utang yang timbul

dari

peristiwa

masa

lalu

yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Proksi yang digunakan untuk debt adalah DSCR (Debt

Halim

(2007),

dengan

berdasarkan data LRA bisa dihitung tingkat kemampuan

berhutang

menguji hipotesis-hipotesis yang ada: Tabel 1. Data yang Akan Diolah NO PEMDA

Service Coverage Ratio). Menurut

Berikut tabel data yang akan diolah untuk

pemerintah

daerah

dengan DSCR, yaitu perbandingan antara jumlah PAD, Bagian Daerah (BD) dari PBB (Pajak

1 Banyuasin 2 Lahat 3 Lubuk Linggau 4 Muara Enim 5 Musi Rawas

IFR

APBD SIZE*

N-IFR surplus N-IFR surplus IFR surplus

11.82 11.83 11.54

DEBT ** 0.29 0.36

POPULATION* 5.89 5.74 5.26

0.59 IFR

defisit

11.86

5.82 0.73

N-IFR

defisit

11.88

5.69 0.58

Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Internet Financial Reporting Melalui E-Government sebagai Sarana ...... (Verawaty)

15

positif antara budget (APBD) pemerintah daerah

Lanjutan Tabel 1 6 Ogan Ilir N-IFR defisit 7 OKU N-IFR defisit 8 OKU N-IFR defisit Timur 9 Pagar IFR surplus Alam 10 Prabumulih IFR surplus

11.80 11.74 11.71

0.46 0.59

5.57 5.42 5.76

dan penyediaan laporan keuangan di internet

5.06

ini juga menunjukkan bahwa nilai budget tidak

5.13

menjadi variabel yang dapat memprediksi

0.34 11.51 0.47 0.74

11.54

Sumber: Data diolah peneliti

atau IFR melalui penerapan e-government. Hal

ketersediaan IFR melalui e-government.

Keterangan:

Tidak terdapatnya asosiasi positif nilai

IFR

: Melakukan IFR (Internet Financial Reporting) N-IFR : Tidak Melakukan IFR (Internet Financial Reporting) * : Dalam log10 ** : Dalam rasio

APBD apakah nilainya surplus atau defisit terhadap ketersediaan IFR melalui e-government menyiratkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di Sumatera Selatan sangat rendah sekali. Hal ini disebabkan karena

Pengujian

hipotesis

ini

dengan

menggunakan analisis logistic regression dengan menggunakan piranti lunak SPSS. Hipotesis ini dianalisis sesuai dengan model penelitian yang telah dibangun, yaitu logistic regression sebagai berikut: IFRit = it + 1APBDit + 2SIZEit + 3DEBTit + 4POPULATIONit + eit ……(2)

for Test of IFR Practices Model sebagai berikut:

tersebut

tidak

berani

mempublikasikan APBD walaupun nilai selisih pendapatan dan belanja tersebut surplus. Mendukung

penelitian

sebelumnya,

Verawaty (2012) bahwa tidak ada asosiasi budget

(APBD)

pemerintah

daerah

dan

penyediaan laporan keuangan di internet atau

berdasarkan penelitian di luar negeri, yaitu penelitian Styles dan Tennyson (2007), kondisi keuangan dalam hal ini APBD merupakan salah

Tabel 2. Variables in the Equation B S.E. APBD 1.792 1.443 SIZE 12.89 7.343 5 DEBT 11.79 7.532 2 POPULA 3.315 TION 5.627 Sumber: Data diolah peneliti

daerah

IFR melalui penerapan e-government. Namun

Tabel 2 berikut menunjukkan Logit Result

Variabel

pemerintah

Wald 1.541

df 1

Sig. .214

satu faktor yang menentukan ada atau tidaknya

3.084

1

.079

yang juga didukung oleh penelitian Chase dan

2.451

1

.105

Penelitian-penelitian

2.882

1

.090

kondisi

IFR melalui e-government yang telah dimiliki

Phillips (2004) dan Laswad et al (2005).

keuangan

tersebut memberikan

membuktikan biaya

dan

keuntungan politis bagi kepala daerahnya. Dengan mempertimbangkan biaya (keuntungan)

3.2

Pembahasan

profesional dan politis atas hasil (positif ataupun negatif) yang disajikan dalam data APBD,

3.2.1 Hipotesis 1

pemerintah daerah mungkin memiliki dorongan

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2

untuk memberi kurang (lebih) perhatian untuk

dengan nilai signifikansi 0,214, penelitian ini

ketersediaan data bagi pengunjung website e-

tidak menunjukkan bahwa terdapat asosiasi

government.

16


Berdasarkan wawancara yang dilakukan

dengan

semua

konten

yang

dapat

peneliti terhadap praktisi-praktisi pemerintah

mempublikasikan data kepada publik juga lebih

daerah, hambatan di bidang regulasi yang

besar.

menjadi alasan penting sehingga IFR masih

Hasil penelitian ini tidak mendukung

dianggap bersifat voluntary (sukarela). Jadi,

penelitian Verawaty (2012), tetapi mendukung

pentingnya

untuk

penelitian di luar negeri, yaitu penelitian Laswad

membuat master plan dan grand strategy e-

et al (2005) bahwa tingkat pendapatan yang

government atau pedoman penyelenggaraan e-

menjadi

government, termasuk standardisasi konten yang

berasosiasi positif dengan ketersediaan laporan

di dalamnya mencakup IFR yang dituangkan

keuangan atau IFR melalui e-government yang

dalam regulasi seperti undang-undang atau

dimiliki. Hasil penelitian tersebut membuktikan

peraturan pemerintah dengan disertai petunjuk

bahwa kebutuhan daerah untuk menyajikan lebih

pelaksanaan teknisnya karena implementasi

banyak data dalam IFR tergantung pada jumlah

membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana

aset atau jumlah pendapatannya karena variabel-

dan bukan hanya konsep belaka.

variabel

peran

pemerintah

pusat

proksi

tersebut

size

pemerintah

mencerminkan

size

daerah

atau

kemampuan daerah tersebut dalam membiayai aktivitas

3.2.2 Hipotesis 2 Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2 dengan

nilai

signifikansi

0,079

pelayanan

publik

sehingga

jika

dipublikasikan dalam aplikasi IFR dalam e-

(p<0,10),

government akan menunjukkan size pemerintah

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

daerah tersebut. Menurut Chase dan Phillips

asosiasi positif antara size pemerintah daerah dan

(2004),


kemampuan pemerintah daerah tersebut di masa

IFR melalui penerapan e-government. Hal ini

yang akan datang, artinya dengan pendapatan

juga menunjukkan bahwa nilai size menjadi

daerahnya mampu membiayai semua belanjanya.

variabel yang dapat memprediksi ketersediaan

Penelitian ini juga didukung oleh Styles dan

IFR melalui e-government.

Tennyson (2007) bahwa kondisi keuangan akan

Size pemerintah daerah dengan proksi jumlah pendapatan yang ada dalam LRA

pendapatan

mengindikasikan

menjadi patokan bagi aktivitas pemerintah daerah tersebut.

ternyata memiliki asosiasi positif terhadap ketersediaan IFR. Pendapatan dalam APBD tersebut

mengindikasikan

3.2.3 Hipotesis 3

kemampuan

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2

pemerintah daerah tersebut, artinya dengan

dengan nilai signifikansi 0,105, penelitian ini

pendapatan daerahnya mampu membiayai semua

tidak menunjukkan bahwa terdapat asosiasi

belanjanya

e-government.

positif antara debt pemerintah daerah dan

Artinya diasumsikan jika pendapatannya besar,


maka

untuk

IFR melalui penerapan e-government. Hal ini

bereksplorasi

juga menunjukkan bahwa nilai debt tidak

termasuk

kemampuan

memiliki

biaya

daerah

e-government

dan

tersebut


17

menjadi variabel yang dapat memprediksi

ini juga didukung oleh penelitian Styles dan

ketersediaan IFR melalui e-government.

Tennyson (2007) bahwa untuk memperluas

Pemerintah menggunakan hutang untuk

stakeholder

yang

membutuhkan

keuangan

tanpa

informasi

membiayai pelayanan dan program yang relevan

laporan

mengurangi

untuk disediakan bagi penduduk di daerah

kemampuannya untuk memenuhi permintaan

tersebut. Suatu evaluasi dari hutang daerah

penduduk di masa yang datang untuk pelayanan

merupakan sebuah komponen integral dari

publik, maka dengan memanfaatkan media

akuntabilitas administrasi pemerintahan lokal.

internet yang telah dimiliki atau IFR melalui e-

Membiayai pengeluaran daerah dengan hutang

government merupakan aktivitas yang tidak akan

mengakibatkan kemampuan daerah tersebut

menambah hutang daerah.

untuk menyediakan program dan pelayanan di

Berdasarkan Verawaty (2012), hutang

masa yang akan datang. Artinya diasumsikan

tidak menjadi alasan signifikan ketersediaan IFR.

pemerintah

daerah

Menurut

kemampuan

berhutang

dengan

tingkat

penelitian

tersebut,

e-government

merupakan

memang telah diwajibkan berdasarkan Undang-

instansi yang seharusnya tidak memiliki alasan

Undang Telematika Instruksi Presiden Nomor 6

untuk tidak mempublikasikan laporan keuangan

Tahun

melalui e-government yang memang telah

(Telekomunikasi,

dimiliki. Sampel penelitian ini memang tidak

Dalam instruksi itu dinyatakan bahwa aparat

memiliki rasio di atas 2,5 karena jika ternyata

pemerintah

suatu

atau

telematika untuk mendukung good governance

memiliki DSCR di atas 2,5, maka mungkin

dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian

terdapat/akan terdapat tekanan politis untuk

dikuatkan

mempublikasikan laporan keuangannya secara

penerapan e-government dalam bentuk Instruksi

transparan, partisipatif, dan akuntabel terhadap

Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Terlebih lagi

debitur ataupun stakeholder lainnya. Walaupun

dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi

sebenarnya

rendah

Publik No. 14 Tahun 2008 yang secara eksplisit

sekalipun, publik berhak mengetahui laporan

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan

keuangan pemerintah daerahnya.

salah satu dari informasi publik yang wajib

pemerintah

dengan

terbesar

rasio

daerah

berhutang

hutang

paling

2001

tentang Media,

harus

lagi

dan

Telematika Informatika).

menggunakan

dengan

kebijakan

teknologi

tentang

Hasil penelitian ini mendukung penelitian

dipublikasikan. Namun secara umum hampir di

Verawaty (2012), tetapi tidak dengan penelitian

seluruh pemerintah daerah belum memiliki

sebelumnya.

infrastruktur

Menurut

Zimmerman

(1977),

yang

memadai

untuk

pengunaan hutang untuk membiayai aktivitas

mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut.

publik merupakan pendorong bagi manajer

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti

sektor publik untuk mengurangi biaya hutang.

terhadap praktisi-praktisi pemerintah daerah, hal

Hal ini dapat diraih dengan IFR karena dengan

ini disebabkan karena pemerintah juga belum

media internet, pendistribusian laporan keuangan

menyiapkan pendanaan (budget) atau alokasi

menjadi lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Hal

dana dari hutang untuk membiayai eksplorasi

18


aplikasi e-government atau tidak yang memadai

terdahulu, menurut Girux dan Shield, 1993 dan

untuk keperluan ini.

Giroux dan McLelland, 2003, pemerintah daerah

Menurut

Sosiawan

(2008),

kendala

menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan

infrastruktur bisa diatasi tanpa menunggu dana

terhadap pengawasan informasi dan dorongan

APBD, yaitu melalui partnership dengan pihak

yang lebih besar terhadap kinerja. Secara umum,

swasta. Solusi ini dalam bentuk kebijakan

kota-kota besar akan menyediakan program dan

pemerintah untuk merangkul pihak swasta

pelayanan untuk penduduk dalam jumlah besar

khususnya provider ICT (Information and

dan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya.

Communication Technology) dalam bentuk kerja

Aktivitas

sama terpadu yang tentunya menguntungkan

mengakibatkan permintaan informasi dalam

kedua belah pihak.

jumlah yang besar atas informasi kinerja

yang

lebih

besar

tersebut

pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah. Permintaan tersebut dapat diakomodir melalui

3.2.4 Hipotesis 4 Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2 dengan

nilai

(p<0,10),

alternatif yang lebih efektif semakin besar

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

anggaran yang dapat terkumpul dan tentunya

asosiasi positif antara population pemerintah

semakin tinggi pula tuntutan akan fungsi

daerah dan penyediaan laporan keuangan di

akuntansi. Penelitian ini didukung oleh Styles

internet

e-

dan Tennyson (2007) yang membuktikan bahwa

government. Hal ini juga menunjukkan bahwa

kota dengan jumlah penduduk yang besar

nilai jumlah penduduk menjadi variabel yang

memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk

dapat memprediksi ketersediaan IFR melalui e-

melakukan IFR melalui e-government.

atau

signifikansi

IFR

0,090

IFR yang merupakan metode pengungkapan

melalui

penerapan

government. Pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan terhadap pengawasan

4.

SIMPULAN

informasi dan dorongan yang lebih besar terhadap kinerja. Secara umum, daerah dengan jumlah

penduduk

yang

akan

untuk mengetahui dan menganalisis apakah

menyediakan program dan pelayanan untuk

probabilitas terjadinya penerapan e-government

penduduk

dan

melalui IFR dapat diprediksi dengan variabel

mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya.

budget (APBD), size, debt, dan population

Dengan

pemerintah

dalam

demikian

besar

jumlah

semakin

juga

Penelitian ini bertujuan untuk menguji

besar

besar

jumlah

daerah.

Hasil

penelitian

ini

penduduk, maka semakin besar pula tuntutan

menyimpulkan

akan pengungkapan keuangan sektor publiknya.

variabel IFR terhadap size dan population pada

bahwa

terdapat

probabilitas

Hasil penelitian ini tidak mendukung

tingkat signifikansi 10%. Namun untuk variabel

penelitian Verawaty (2012), tetapi tidak dengan

budget (APBD) dan debt tidak menunjukkan

penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian

signifikansi.

Melalui

metoda

wawancara


19

diperoleh argumen bahwa regulasi dan pedoman penyelenggaraan e-government, terdapat alokasi dana dari hutang untuk membiayai eksplorasi aplikasi e-government atau tidak, infrastruktur

Daerah. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika).

yang menjadi pertimbangan untuk melakukan IFR melalui e-government yang dimiliki.

DAFTAR RUJUKAN Brecher, C., Richwerger, K., Van Wagner, M., 2003. An Approach to Measuring the Affordability of State Debt. Public Budgeting and Finance Journal, 23 (4):6585. Chase, B.W. & Phillips, R.H., 2004. GASB 34 and government financial condition: An analytical toolbox (Governmental Accounting Standards Board). Government International Research. Journal of Finance & Economics, 37, 96101.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Laswad, Fawzi, Fisher, Richard & Oyelere, Peter, 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy. Vol. 24 Hal 101-121. PP No. 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Sosiawan, Edwi Arief, 2008. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi EGovernment di Indonesia. (Online). http://edwi.dosen.upnyk.ac.id. Diakses tanggal 25 September 2014.

Giroux, G., & Shields, D., 1993. Accounting Controls and Bureaucratic Strategies in Municipal Government. Journal of Accounting and Public Policy, 12:239-262.

Styles, Alan K. & Tennyson, Mack, 2007. The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. Spring. Vol. 19 Hal. 56

Giroux, G. & McLelland, A.J., 2003. Governance Structures and Accounting at Large Municipalities. Journal of Accounting and Public Policy, 22:203-230.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun Keterbukaan Informasi Publik.

Gore,

A., 2004. The Effects of GAAP Resolution and Bond Market Interaction on Local Government Disclosure. Journal of Accounting and Public Policy, 23: 2352.

Groff, J. F., & Pitman, M.K., 2004. Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on the Official Websites of the 100 largest US Municipalities. Journal of Government Financial Management, 53 (2): 20-30.

2008.

Verawaty, 2012. The Availability of IFR (Internet Financial Reporting) through E- Government as Public Transparency, Participation, and Accountability Means In Indonesia, proceedings of The 13th Malaysia-Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting (MICEMA), Palembang, Indonesia, pp. 562-579. Zimmerman, J., 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal of Accounting Research, 15: 107144.

Halim, Abdul, 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan

20


INTERNET FINANCIAL REPORTING MELALUI E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DI SUMATERA SELATAN

Recommend Documents