PENERAPAN E-GOVERNMENT UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR BIROKRASI

PENERAPAN E-GOVERNMENT UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR BIROKRASI oleh : Kidi,S.Sos – [email protected]

Pendahuluan Pendelegasian

kewenangan yang lebih besar, nyata, dan bertanggung jawab dalam mengelola

pemerintahan daerah (UU 32/2004) melahirkan konsekuensi logis berupa kebutuhan terhadap proses pengelolaan dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengelolaan dan pengambilan keputusan seperti itu membutuhkan dukungan informasi yang memiliki karakteristik: lengkap, akurat, dan mutakhir. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah memerlukan dukungan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan sumber daya manusia yang cukup untuk menangani kebutuhan tersebut. Infrastruktur TI meliputi perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan (Laudon and Laudon, 2011). Sumber daya manusia dimaksud mencakup tenaga kerja dalam berbagai bidang keahlian TI yang memiliki kemampuan secara bersama-sama untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur TI.

TI

merupakan sarana/perangkat

yang

digunakan

dalam

pengolahan laporan

denganmenda

mendayagunakan keahlian (brainware), perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu (PP 56/2001). Apabila diperhatikan apa yang telah dilakukan oleh kebanyakan pemerintah daerah berkaitan dengan pengimplementasian PP tersebut, maka akan terlihat adanya suatu kesenjangan (gap) antara tuntutan dan kemampuan yang dimiliki. Kesenjangan tersebut terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan para pengambil keputusan tentang

pentingnya

infrastruktur TI dalam upaya memperbaiki pelayanan publik (Kerebungu, 2011). Kondisi ini selanjutnya menyebabkan kurangnya komitmen untuk mengembangkan insfrastruktur TI dan sumber daya manusia yang menanganinya. Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

1

Dalam Instruksi Presiden 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment (e-Gov’t), diamanatkan bahwa setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Gov’t secara nasional. Kenyataannya, walaupun sudah sekitar 20 tahun sistem informasi berbasis TI dikenal di Indonesia, tetapi pengimplementasiannya pada kantor-kantor pemerintah relatif masih rendah jika dibandingkan dengan sektor swasta. Sektor swasta benar-benar memanfaatkan sistem informasi beserta business process reengineering (BPR) untuk mencari solusi optimal dalam memperbaiki efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi. Pemanfaatan TI dinyatakan optimal jika menghasilkan pelayanan publik yang efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga (Kementerian Negara PPN/Bappenas, 2009). Pemerintah menghadapi berbagai hambatan birokratis, mulai dari peraturan perundangan, kebijakan pusat dan daerah, hingga struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang tidak mudah untuk diubah atau disempurnakan. Dalam STOK pemerintah daerah pada umumnya, eselon unit atau bagian yang menangani sistem informasi adalah sangat rendah baik pada tingkat unit utama maupun pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Kedudukan yang rendah menyebabkan unit/bagian sistem informasi tidak berdaya untuk mengembangkan infrastruktur TI yang pada dasarnya bersifat lintas sektoral atau bidang. Selain itu, personil dengan latar belakang pendidikan bidang TI yang telah direkrut dengan susah payah tidak memiliki ruang untuk mengembangkan profesionalisme dan karirnya dalam bidang yang seharusnya menjadi profesi mereka. Pertanyaannya, mengapa pengembangan infrastruktur TI dan sumber daya manusia di bidang ini tidak mendapat tempat yang layak dalam organisasi pemerintah daerah. Jawabannnya mungkin sederhana seperti telah dikemukakan di atas yaitu pengetahuan tentang TI yang kurang menyebabkan komitmen yang rendah.

Survei yang dilakukan oleh PBB (United Nations, 2012) menemukan bahwa banyak negara telah menempatkan inisiatif e-Gov’t dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk masyarakat dalam rangka Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

2

meningkatkan efisiensi sektor publik dan melangsingkan pemerintahan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Solusi teknologi inovatif telah memperoleh pengakuan sebagai cara untuk merevitalisasi ketertinggalan sektor ekonomi dan sosial (Kementerian Kominfo, 2010). Dalam iklim resesi dunia saat ini, ketika penting untuk melanjutkan penyampaian layanan, pemerintah harus mulai berpikir kembali tentang eGov’t dan menekankan lebih besar pada hubungan institusional di antara dan di dalam tingkatan struktur pemerintah untuk menciptakan sinergi untuk pembangunan berkelanjutan. Aspek penting dari pendekatan ini menurut PBB adalah untuk memperluas cakupan e-Gov’t sebagai sebuah peran transformatif pemerintah menuju proses dan institusi yang berpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi melalui mana pembangunan berkelanjutan dapat berlangsung.

PBB melakukan pemeringkatan pengembangan e-Gov’t di 193 negara di dunia. Dalam World eGovernment Rankings tahun ini, Indonesia menduduki peringkat 97, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang berada pada posisi 109. Posisi teratas diduduki berturut-turut oleh: Korea (1), Belanda (2), Inggris (3), Denmark (4), dan Amerika Serikat (5). Di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Thailand (92), Filipina (88), Vietnam (83), Brunei Darussalam (54), Malaysia (40), dan Singapura (10).

Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

3

Peringkat perkembangan e-Gov’t di Indonesia dibuat oleh PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) sebagai kegiatan tahunan Kemkominfo sejak 2007. PeGI bertujuan untuk mengevaluasi penerapan e-Gov’t instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota secara objektif dan komprehensif,

mencakup

aspek

kebijakan,

kelembagaan,

infrastruktur,

aplikasi

dan

perencanaan.

Berdasarkan pemeringkatan PeGI tahun 2011, Sumatera Utara menduduki posisi 11, berada di bawah Riau (10), Kalimantan Barat (9), Papua (8), Jambi (7), Sumatera Selatan (6), D.I. Yogyakarta (5), DKI Jakarta (4), Aceh (3), Jawa Timur (2), dan Jawa Barat (1).

Berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa pengembangan e-Gov’t Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal yang sama juga terjadi untuk Provinsi Sumatera Utara yang juga tertinggal dibandingkan dengan beberapa provinsi tetangganya di Sumatera. Posisi e-Gov’t Indonesia sangat kontras jika dibandingkan dengan fakta bahwa lebih dari 44 juta pengguna situs Facebook adalah orang Indonesia atau menduduki peringkat 4 dunia. Oleh karena itu, terobosan harus dilakukan untuk mengembangkan

e-Gov’t

di

Indonesia.

Penerapan

konsep

e-Gov’t

merupakan pendekatan dalam

upaya menuju good governance. Model penerapannya pada setiap instansi pemerintah akan sangat tergantung pada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh masing-masing instansi, dan hal ini akan menentukan struktur data dan model bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan.

Pengertian e-Government E-Gov’t secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan TI untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, e-Gov’t adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. E-Gov’t bukanlah sebuah perhelatan tunggal dalam waktu yang singkat, melainkan sebuah proses evolusioner jangka panjang dalam mentransformasikan pemerintahan agar fokus pada layanan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk membuat e-Government roadmap, desain topKidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

4

down dengan sebuah rencana implementasi rinci yang bottom-up.

Tujuan dari e-Gov’t adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih efektif. Pada umumnya, semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap e-Gov’t. Dengan demikian, e-Gov’t membutuhkan critical mass dari e-citizens dan e-businesses untuk menghasilkan dampak berkelanjutan melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah. Namun demikian, untuk meraihnya tidaklah mudah. Studi yang dilakukan Bank Dunia tentang pentingnya peningkatan layanan online yang dapat diakses oleh e-citizens dan ebusinesses menunjukkan bahwa banyak negara yang mengawali program-program e-Gov’t sejak lima hingga sepuluh tahun yang lalu, menyadari bahwa tingkat partisipasi public dan penggunaan layanan e-Gov’t tetap rendah meski investasi publik yang besar untuk membuat layanan pemerintah tersedia secara online telah dilakukan. E-Gov’t hanya akan berhasil apabila ada permintaan dan dukungan yang kuat dari sebagian besar masyarakat. Beberapa permintaan tersebut berawal dari meningkatnya kesadaran akan peluang yang ditawarkan oleh penyampaian layanan pemerintah yang lebih cepat dan lebih baik. Di sini, e-Gov’t berperan menjadi enabler bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan kata lain, e-Gov’t memungkinkan banyak hal dapat tumbuh dan berkembang, termasuk sesuatu yang sebelumnya sulit dan bahkan tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat dan kalangan bisnis juga perlu dimotivasi untuk menggunakan layanan e-Gov’t melalui penyediaan konten digital yang dapat diakses, menarik, dan relevan dengan kebutuhan mereka.

Inovasi Layanan Masyarakat dan Layanan Bisnis Layanan masyarakat (G2C) mencakup penyebaran informasi kepada publik serta layanan dasar masyarakat, sedangkan transaksi layanan bisnis (G2B) meliputi berbagai layanan antara pemerintah dan komunitas bisnis. Layanan G2C dan G2B merupakan layanan front-office delivery. Layanan G2C elektronik atau yang berbasis TI ditandai dengan sebuah sistem pertukaran informasi pemerintah dan berbagai Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

5

aplikasi berbasis Internet yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan lainnya dengan menggunakan sebuah portal online dengan single window. Portal seperti itu memberikan berbagai layanan masyarakat seperti berikut: (1) Pemrosesan dan penerbitan berbagai surat izin/perizinan dan sertifikat; (2) Informasi perihal legislatif/administratif dan hukum-hukum yang berkaitan; (3) Jasa pembayaran, termasuk pajak dan pembayaran iuran sosial; dan (4) Kesempatan untuk

berpartisipasi

dalam

administrasi

pemerintahan

melalui

permintaan

pendapat publik dan pemungutan suara elektronik.

Untuk mendirikan sebuah portal masyarakat dan sistem pertukaran informasi publik, database penduduk, real estate, kendaraan, pajak, dan asuransi perlu diintegrasikan. Penyediaan layanan G2B elektronik dapat berupa sebuah one-stop single-window service untuk bisnis. Layanan yang diberikan meliputi urusan administrasi perusahaan, informasi industri, dan layanan transaksi elektronik seperti pengadaan, penawaran dan pengumuman pemenang lelang, serta layanan pembayaran untuk berbagai pajak dan pungutan publik.

Inovasi Cara Kerja Pemerintah Penggunaan layanan pemerintah (G2G) elektronik (back-office delivery) bertujuan untuk mereformasi proses kerja internal pemerintah untuk meningkatkan efisiensi. Lebih spesifik lagi, mereformasi proses kerja pemerintah dengan menggunakan TI diharapkan mampu memberikan berbagai hasil sebagai berikut: (1) Sistem

pelaporan

antara

pemerintah

daerah

dan

pusat

menjadi terkoneksi sehingga .

meningkatkan akurasi; (2) Ada pertukaran informasi antar instansi dalam bentuk penggunaan database bersama untuk meningkatkan efisiensi; (3) Pertukaran ide dan sumber daya antar instansi pemerintah; dan (4) Pengambilan keputusan terkolaborasi melalui konferensi video Digitalisasi pemrosesan dokumen pada instansi pemerintah dan gerakan menuju operasional pemerintahan tanpa kertas (paperless) adalah gerakan utama G2G. Pertukaran e-document diharapkan mampu menjamin efisiensi, Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

6

keamanan, dan kehandalan administrasi.

Keuntungan Keberhasilan Implementasi TI dalam Pemerintahan Tabel 1 menunjukkan perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi proses kerja pemerintah sebagai hasil reformasi berbasis TI yang efektif. Tabel 1. Perubahan pada Proses Kerja Pemerintah dalam e-Government Sebelum

Sesudah

Proses kerja pemerintah menggunakan kertas

Proses dokumen berbasis elektronik

Prosedur berorientasi bagian/satuan kerja

Prosedur berorientasi pelayanan

Banyaknya jalur kontak ke pemerintah dan kunjungan

Jalur kontak tunggal dan akses online, sehingga kunjungan personal tidak begitu diperlukan

personal (tatap muka) ke kantor-kantor pemerintah Manajemen sumber daya informasi tingkat

Manajemen menggunakan

bagian/satuan kerja, dengan banyaknya duplikasi dan

sumber standar

daya

informasi

umum

dan

terintegrasi

ditandai

dengan

konvergensi

pemborosan antar bagian yang berbeda

Perubahan tersebut berperan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan berlebihan.

dengan Selain

itu,

mengurangi

waktu

e-Gov’t

membantu

transaksi

dan

membangun

menghilangkan kepercayaan

lapisan

antara

birokrasi

pemerintah

yang dengan

masyarakat karena e-Gov’t mampu meningkatkan interaksi langsung antara kantor-kantor pemerintah dengan masyarakat, dan membuat informasi menjadi tersedia secara universal dan bebas. Pada akhirnya, penggunaan TI dapat membuat reformasi pemerintahan menjadi lebih mudah. Dampak penggunaan TI yang telah merambah luas di kawasan Asia, menyebabkan pemerintahan yang terpusat dan birokratis menghadapi berbagai tuntutan baru dan tekanan kompetitif baru dari masyarakat dan komunitas bisnis. Secara umum, proyek e-Gov’t dapat meningkatkan persepsi di antara masyarakat dan kalangan bisnis bahwa pemerintah semakin modern dan melangkah ke depan.

Faktor Kesuksesan Keberhasilan implementasi e-Gov’t (Lee, 2012) tergantung pada lima faktor seperti terlihat pada Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

7

Gambar 1. Hukum dan Peraturan

Proses Bisnis

Visi Obyektif

Struktur Organisasi

Teknologi Informasi

Gambar 1. Faktor-faktor Kesuksesan dalam Implementasi e-Gov’t Visi, Objektif, dan Strategi

Rencana jangka panjang dengan visi dan strategi yang jelas adalah sangat penting dalam implementasi

e-Gov’t.

Pendekatan

tambal-sulam

dan

setengah-setengah

tidak

akan

berhasil.

Pendekatan yang efektif adalah dengan berpikir dan berpandangan luas (rancangan top-down), namun memulai dengan tugas-tugas yang kecil dan berprioritas (bottom-up) selama proses implementasi. Singkatnya, keberhasilan e-Gov’t membutuhkan: (1) Visi yang jelas dari pemimpin; (2) Dukungan yang kuat dari masyarakat; dan (3) Penetapan agenda.

Hukum dan Peraturan Adalah penting untuk merencanakan waktu dan usaha yang cukup untuk perubahan legislatif yang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi proses yang baru. Aturan hukum berikut perlu dicanangkan demi keberhasilan e-Gov’t: (1) Regulasi tentang privasi dan isu terkait; (2) Regulasi terkait perubahan proses bisnis dan sistem informasi; dan (3) Regulasi terkait arsitektur TI pemerintah dan pendirian sebuah pusat komputer atau pusat sistem Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

8

informasi terintegrasi.

Struktur organisasi Usaha yang dibutuhkan dalam bidang STOK tidak boleh dianggap enteng. Restrukturisasi organisasi mempengaruhi sekitar 30 hingga 50 persen dari keseluruhan upaya yang dilakukan. Perubahan dalam struktur organisasi harus direncanakan dengan matang dan diimplementasikan dengan sistematis. Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah seperti berikut: (1) Kepemimpinan yang kuat dengan komitmen; (2) Perencanaan manajemen TI dan manajemen perubahan; (3) Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran; (4) Koordinasi dan kolaborasi; (5) Pemantauan dan pengukuran kinerja; dan (6) Kemitraan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Proses Bisnis Cara mengerjakan bisnis yang sedang berlangsung saat ini bisa jadi bukanlah langkah yang paling tepat atau efektif. Salah satu alat untuk melakukan inovasi proses bisnis adalah

BPR. BPR meliputi

perancangan ulang alur kerja dalam/antar tingkatan bagian/satuan kerja untuk meningkatkan efisiensi proses, misalnya untuk menghapuskan inefisiensi dalam proses kerja.

Teknologi Informasi Teknologi informasi berubah dengan cepat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi dan vendor yaitu: (1) Tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan; (2) Infrastruktur jaringan; (3) Interoperabilitas; (4) Standarisasi; dan (5) Kemampuan teknis dan SDM.

Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

9

Faktor Resiko dalam Penerapan E-Government Telah banyak diketahui bahwa implementasi e-Gov’t di banyak tempat tidak mencapai harapan. Salah satu studi menunjukkan bahwa 35 persen dari program-program e-Gov’t di dunia mengalami kegagalan. Lima puluh persen adalah kegagalan parsial, dan hanya 15 persen yang dianggap berhasil. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan penerapan e-Gov’t di negara berkembang meliputi antara lain: (1) Kurangnya kesepakatan dalam sistem administrasi publik: Penolakan internal dalam pemerintahan; (2) Kurangnya rencana dan strategi: E-Gov’t diperkenalkan secara setengah-setengah dan tidak sistematis; (3) Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengembangan kapasitas institusi dan personil; (4) Tidak adanya rencana investasi; (5) Kurangnya vendor sistem dan TI; (6) Ketidak-matangan teknologi, terlalu menekankan pada teknologi atau penerapan yang berorientasi teknologi; dan (7) Implementasi yang terburu-buru tanpa persiapan dan pengujian yang cukup.

Model E-Government Banyak instansi pemerintah telah memanfaatkan revolusi digital dan menyediakan berbagai layanan pemerintah dan layanan informasi publik secara online untuk para pemangku kepentingan e-Gov’t. Pemangku kepentingan tersebut meiliputi: (1) Masyarakat; (2) Kalangan bisnis; (3) Pegawai pemerintahan; (4) Instansi, lembaga, departemen, dan kementerian pemerintah; (5) Pemimpin perserikatan; (6) Pemimpin masyarakat, organisasi nirlaba; Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

10

(7) Politikus; (8) Investor asing; dan lain-lain. Ada delapan model e-Gov’t berdasarkan jenis interaksi di antara pemangku kepentingan seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Model E-Government Berdasarkan Jenis Interaksi Antar Pemangku Kepentingan Model E Government Pemerintah ke masyarakat (G2C)

Interaksi ntar Pemangku epentingan Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah kepada masyarakat.

Masyarakat ke pemerintah (C2G)

Memungkinkan

pertukaran

informasi

dan

komunikasi

antara

masyarakat dan pemerintah. Pemerintah ke bisnis (G2B)

Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh, sistem e-procurement.

Bisnis ke pemerintah (B2G)

Mengarah pada pemasaran produk dan jasa ke ada pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui misalnya, peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem eprocurement adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G.

Pemerintah ke pegawai (G2E)

Terdiri dari berbagai nisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintah, contohnya, sistem manajemen kepegawaian online.

Pemerintah ke pemerintah (G2G)

Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen/satuan kerja atau lembaga/instansi pemerintah melalui database terintegrasi.

Pemerintah

ke organisasi nirlaba Pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai

(G2N)

politik, atau organisasi sosial lainnya.

Organisasi nirlaba ke (N2G)

pemerintah

Memungkinkan

pertukaran

informasi

dan

komunikasi

antara

pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial.

E-Gov’t dapat dikatakan memiliki dua tipe kemitraan yaitu kemitraan internal dan kemitraan Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

11

eksternal. Kemitraan internal adalah kemitraan antara cabang-cabang pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Kemitraan eksternal merujuk erujuk pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan bisnis (Lee, 2012).

Bidang Prioritas E-Government Riset dan dokumentasi praktek terbaik di berbagai negara menyarankan tiga tahapan dasar dalam pengembangan

e-Gov’t.

Tahap

pertama

adalah

pembangunan

ketersambunggan

(connectivity) dan

infrastruktur. Tahap kedua adalah pengembangan konten (muatan) atau aplikasi. Tahap ketiga adalah sistem atau integrasi. Perencanaan Strategis E-Government vernment Strategi yang baik adalah penting untuk pengimplementasian e-Gov’t yang efektif. Perencanaan strategis memberikan sebuah roadmap bagi organisasi untuk bergerak dari kondisii sekarang (existing) ke kondisi yang diinginkan (new) dalam jangka menengah atau panjang. Perencanaan strategis e-Gov’t adalah proses untuk menentukan sistem informasi yang dibutuhkan dalam mendukung strategi bisnis organisasi. Proses perencanaan strategis e-Gov’t menghasilkan arahan strategis perencanaan sistem dan TI yang akan dibangun untuk beberapa tahun ke depan bagi suatu organisasi beserta tahapan dan spesifikasi teknologinya. tek

Gambar 2. Proses Perencanaan E-Government Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untu uk Perbaikan Pelayanan Publik

12

Proses perencanaan e-Gov’t secara umum dapat diilustrasikan seperti terlihat pada Gambar 2 di atas Implementasi dan Penilaian E-Government Kesuksesan implementasi e-Gov’t bergantung pada kinerja setiap proyek atau tugas dalam roadmap e-Gov’t.

Anggaran E-Government Seperti ditunjukkan pada Gambar 4, anggaran TI harus diperlakukan berbeda dari anggaran tradisional. Normalnya, anggaran TI dianggap sebagai sebuah investasi modal jangka panjang ketimbang sebuah pengeluaran jangka pendek (Lee, 2012). Mendanai implementasi TI bisa menggunakan berbagai metode. Salah satu di antaranya adalah kemitraan dengan swasta (public-private partnership)

nggaran Tradi onal

Investasi T


Pengeluaran tahun tunggal

Investasi tahun jamak (multi-year)


Kinerja program demi program

Kinerja lintas batas (cross-boundery)


Nilai/manfaat finansial

Nilai/manfaat non finansial


Tingkat usaha dalam alur kerja sekarang

Perubahan alur kerja


Operasi sambil berjalan (ongoing)

Membuat aturan operasi


Kontrol

Innovasi

emungkinan Solusi

Diklasifikasikan sebagai modal
Pisahkan persetujuan oleh kantor koordinasi e-Gov’t
Kemitraan publik-swasta
Pendanaan untuk inovasi
Asesmen biaya dan manfaat

Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

13

Gambar 4. Anggaran Tradisional dan Investasi TI

Kepemimpinan Kepemimpinan (leadership) dalam penerapan e-Gov’t memegang peranan sangat penting. Pengembangan berbagai program e-Gov’t tidak bisa hanya didekati dari sudut pandang teknologi

informasi

saja.

Perlu

ada

usaha

untuk

mengaitkan,

mengantisipasi,

memimpin,

dan

mengorganisasikan semua faktor yang ada. Kepemimpinan TI harus mampu menyelaraskan tiga unsur utama yaitu (1) teknologi informasi, (2) organisasi, manajemen dan proses pemerintahan, dan (3) transformasi yang didorong teknologi informasi. Tujuan penerapan, sasaran yang ingin dicapai, dan strategi pencapaian tujuan TI tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran organisasi induknya.

Kondisi yang sering dialami adalah adanya “dinding pemisah” antara pimpinan dan staf teknis yang membuat TI tidak bisa selaras dengan berbagai proses birokrasi. Di satu sisi, pimpinan tidak banyak tahu tentang bidang TI dan di sisi lain, staf teknis tidak banyak tahu tentang tujuan dan sasaran organisasi. Hal ini disebabkan antara lain kompetensi sumber daya manusia, SOTK, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, perlu dihilangkan sekat pemisah antara pimpinan dan staf teknis dengan cara kedua pihak harus memahami peran TI dalam organisasi. Pimpinan mengetahui teknis TI, mengetahui kecenderungan perkembangan TI, dan mampu melakukan BPR untuk penyelarasan dengan TI. Staf teknis mengetahui konsep manajemen, mengetahui peluang pemanfaatan TI, dan mampu membuat berbagai solusi TI yang efektif.

Tugas-tugas kepemimpinan TI meliputi antara lain: (1) Mengantisipasi – kecenderungan perubahan kontekstual antara teknologi, organisasi, dan peluang; (2) Memimpin – menetapkan visi dan sasaran, serta memimpin personil untuk merealisasikannya; Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

14

(3) Menentukan strategi – arah dan pengaruh TI dalam organisasi; (4) Mengorganisasikan – alokasi sumber daya, peran, dan tanggung jawab; (5) Merealisasikan – kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; dan (6) Mengukur dan menyempurnakan – kinerja TI, untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi.

Kesimpulan Penerapan e-Gov’t merupakan solusi teknologi inovatif untuk memperbaiki pelayanan publik. Semakin banyak layanan online yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan semakin luas penggunaannya, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas

kerja

pemerintah.

E-Gov’t

membantu

membangun kepercayaan

antara

masyarakat dan pemerintah, dan pada akhirnya menjadikan reformasi pemerintahan menjadi mudah untuk dilakukan. Keberhasilan penerapan e-Gov’t tidak hanya tergantung pada faktor teknologi informasi tetapi juga menyangkut aspek hukum dan peraturan, struktur organisasi, proses bisnis, serta visi, tujuan dan strategi pemerintah. Dengan kata lain, penerapan e-Gov’t tidak bisa berhasil hanya dengan pendekatan dari sudut pandang teknologi informasi saja.

Pengembangan e-Gov’t harus memperhatikan semua pemangku kepentingan dengan model pengembangan dari pemerintah ke masyarakat, bisnis, pegawai, pemerintah, organisasi nirlaba, dan sebaliknya. Tiga tahapan dasar dalam pengembangan e-Gov’t yaitu pembangunan infrastruktur, pengembangan konten, pengintegrasian sistem. Pemerintah harus memiliki rencana strategis sebagai roadmap untuk menavigasi pengembangan e-Gov’t untuk bergerak dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Anggaran teknologi informasi harus diperlakukan berbeda dari anggaran tradisional, bukan sebagai pengeluaran jangka pendek tetapi sebuah investasi modal jangka panjang.

Mendanai implementasi teknologi informasi juga bisa

dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan swasta. Kepemimpinan dalam penerapan e-Gov’t memegang Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

15

peranan yang sangat penting, sekat pemisah antara pimpinan dengan tenaga teknis harus dieliminasi.

Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

16

Referensi Departemen Komunikasi dan Informasi (2003). Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. Jakarta: Kominfo. Departemen Komunikasi dan Informasi (2007). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional . Jakarta: Kominfo. Dewan Teknologi dan Informasi Nasional (2008). IT Governance Nasional. (10/4/2012) Kementerian Komunikasi dan Informatika (2010). Komunikasi dan Informatika Indonesia: Buku Putih 2010. Jakarta: Pusat Data Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kerebungu, Ferdinand (2011). Pelayanan birokrasi dalam era otonomi daerah. Jurnal Dialog Kebijakan Publik. Edisi 3 September 2011. Laudon, Kenneth P. and Jane P. Laudon (2011). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 11th ed. New York: McGraw-Hill. Lee, Nag Yeon (2012) Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 3: Penerapan e-Government. . (5/5/2012). Republik Indonesia (2003). Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Republik Indonesia (2003). Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Republik Indonesia (2004). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. United Nations (2012). United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People. New York: The United Nations. . (2/5/2012). World Bank (2006). e-Government for All – Review of International Experience with Enhancing Public Access, Demand and Participation in e-Government Services: Toward a Digital Inclusion Strategy for Kazakhstan, ISG e-Government Practice Technical Advisory Note (Draft version 30 June 2006). ________ Karya Tulis ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran perbaikan Tata Kelola e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik sesuai amanah Undang-undang Pelayan Publik Nomor 25 Tahun 2009

Kidi, S.Sos. Penerapan e-Government untuk Perbaikan Pelayanan Publik

17